PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN : VERIFIKASI, SURVEY, DAN PEMETAAN OBYEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KOTA MAKASSAR Pada : 1. Kecamatan Mariso 2. Kecamatan Mamajang 3. Kecamatan Makassar 4. Kecamatan Ujung Tanah 5. Kecamatan Tallo 6. Kecamatan Bontoala DINAS PENDAPATAN KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2013
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN VERIFIKASI, SURVEY DAN PEMETAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2013 A. LATAR BELAKANG Sebelum tahun 2001, sistem fiskal di Indonesia masih sangat tersentralisasi dimana pemerintah pusat memegang hampir seluruh basis penerimaan. Dari seluruh basis pajak, cukai, dan eksplorasi sumber daya alam, aliran penerimaan yang masuk ke pemerintah pusat adalah sekitar 90%. Dengan bergulirnya era otonomi daerah yang efektif diberlakukan sejak 2001, pemerintah daerah telah diberikan kewenangan yang sangat besar yang mengakibatkan pergeseran alokasi belanja yang cukup besar kepada pemerintah daerah. Namun demikian, pelimpahan kewenangan dari sisi expenditure assignment tersebut ternyata belum disertai dengan penyerahan kewenangan yang memadai dari sisi penerimaan (revenue assignment). Terbatasnya taxing power dan penguasaan pajak-pajak yang cukup potensial oleh pemerintah pusat, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi dan bangunan (PBB), menyebabkan penerimaan asli daerah (PAD) terutama yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah sangat kecil kontribusinya. Sebagai gambaran, total PAD dari seluruh daerah hanya sebesar 6% dari total penerimaan domestik pemerintah pusat. Sebagai akibat dari mismatch antara kewenangan pengeluaran dan penerimaan ini, pemerintah daerah menjadi sangat bergantung kepada dana transfer khususnya dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Dengan kebijakan baru ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sejak tahun 2011 silam, BPHTB telah diserahkan oleh pemerintah pusat untuk dikelola oleh pemerintah daerah. Dengan demikian BPHTB saat ini telah sepenuhnya menjadi domain pemerintah daerah, dimana 100% penerimaan langsung masuk menjadi PAD. Ada beberapa kendala dimana penerimaan BPHTB tidak sesuai dengan potensi yang kita harapkan. Kendala dan masalah BPHTB tersebut antara lain adalah : 1. Data Objek Pajak yang belum sesuai dengan keadaan dengan data yang sebenarnya ada di lapangan; 2. Nilai Jual Objek Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan harga pasar saat ini. Pemerintahan Kota Makassar akan melakukan rencana pengalihan PBB mulai Januari 2013, berdasarkan pengalaman dari daerah lain yang sudah melakukan pengalihan terlebih dahulu, peran data sangatlah penting dalam menentukan potensi penerimaan dan potensi tunggakan yang nantinya akan menjadi domain Kota Makassar ini. Karena sesuai komposisi pajak daerah dan dana bagi hasil PBB & BPHTB tahun 2010, kedua pajak ini akan sangatlah menjadi dominan dan andalan bagi Pemerintah Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar dengan jumlah Objek Pajak kurang lebih 303.000 OP sektor perkotaan dan perdesaan sangatlah potensial untuk dapat lebih meningkatkan jumlah penerimaan di sektor ini dengan adanya program pendaerahan PBB di sektor pedesaan dan perkotaan ini. Paling tidak dengan mendekatkan NJOP dengan nilai pasar wajar dan tetap memberlakukan tarif yang sama, serta melakukan kegiatan pendataan ulang objek pajak
1
yang sudah ada, dapat meningkatkan sekitar 20% - 50% dari penerimaan tahun sebelumnya. Selama ini potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang begitu besar belum digali secara optimal. Hal ini terkait dengan data objek dan subjek wajib pajak yang belum lengkap, akurat dan muktahir serta belum dikelola dengan baik dan benar. Dalam rangka pengelolaan dan pemuktahiran data PBB tersebut, maka Pemerintah Kota Makassar diharapkan sudah mulai menerapkan Sistim Manajemen Informasi Objek Pajak ( SISMIOP) dan Sistem Informasi Grafis (SIG), daerahnya masing-masing yang secara teknis bekerjasama dengan KPP Pratama setempat dan selanjutnya akan dikelola oleh Pemerintah Kota Makassar untuk PBB Perkotaan dan Perdesaan. Dengan sisa waktu yang tersedia yang sudah ditetapkan batas waktunya, maka langkah kegiatan updating data objek pajak PBB sangatlah penting dan mendesak dalam keberhasilan pencapaian target penerimaan PBB dan BPHTB Kota Makassar di tahun berikutya. B. MAKSUD DAN TUJUAN Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memperoleh data PBB (luas objek pajak, subjek pajak, lokasi serta Pengumpuan data bahan komponen bangunan atau DBKB dan standar harga upah yang berlaku) dalam Kota Makassar, yang lengkap, akurat dan muktahir berupa data registrasi PBB, peta-peta PBB dan data pendukung lainnya. Data tersebut nantinya akan dikelola dengan sistim manajemen informasi objek pajak ( SISMIOP) dan sistem informasi grafis (SIG). Tujuan kegiatan tersebut diatas adalah untuk mendapatkan data yang lengkap, akurat dan muktahir Agar terlaksannya : a.
Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 terutama pasal 85 sampai dengan pasal 93
b.
Meningkatkan asset sarana kelembagaan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sebagai ujung tombak pengambilan keputusan terkait dengan pemindahbukuan, pelimpahan dan pembangian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan dari pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama ke DISPENDA sesuai keputusan bersama KEP-47/PJ.2003.
c.
Tergalinya potensi basis data pajak bumi bangunan dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk berbagai kepentingan.
d.
Membentuk mekanisme dan saluran komunikasi satuan kerja di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, serta membentuk system manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien
e.
Menyempurnakan basis data wajib pajak di wilayah Kota Makassar
f.
Tersedianya fasilitas input dan output database sederhana yang dapat menampung data dari kegiatan pendataan guna menunjang pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar
g.
Terciptanya Basis Data yang up to date yang terintegrasi dengan semua data administrasi yang ada
h.
Terbentuknya basis data spasial ( peta ) yang akurat dan terkoreksi dengan citra satelit
i.
Menciptakan embrio Land Information System.
2
C. RUANG LINGKUP PEKERJAAN Sesuai dengan maksud dan tujuan pekerjaan maka metoda pelaksanaan pekerjaan didasarkan kepada tata cara kerja dan semua syarat teknis yang berlaku di Dinas Pendapatan Kota Makassar dengan beberapa informasi yang akan digali sebagai berikut : a. Letak Objek Pajak b. Data Subjek Pajak; c. Data Tanah; d. Data Bangunan dan Fasilitas yang ada; e. Data KTP (Perumahan & Non Perumahan) jika diperlukan, f. NPWP WP (Perumahan & Non Perumahan) jika diperlukan, g. Foto Objek Pajak (Perumahan & Non Perumahan) h. Pemberian atau penempelan Stiker Tahapan pelaksanaan tersebut meliputi : A. Persiapan pelaksanaan awal adalah melakukan survei kondisi existing merupakan langkah awal dari keseluruhan proses. Pada bagian ini dilakukan survey di lingkungan Dinas Pendapantan Daerah (DISPENDA) Kota Makassar. Pihak ketiga di dampingi oleh petugas dari Dinas Pendapatan Daerah memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana kegiatan verifikasi dan pendataan obyek dan subjek pajak PBB. B. Melakukan pelaksanaan verifikasi sekaligus pembentukan basis data spasial terutamam dalam pembentukan peta garis objek PBB. Hasil akhir dari pekerjaan ini adalah peta wilayah pekerjaan (peta kelurahan dan peta blok) dalam format digital yang lengkap dan memenuhi persyaratan teknis yang dikehendaki. Terdiri dari sub kegiatan : 1. Diperlukan Citra Satellite Resolusi Tinggi sebagai referensi kegiatan dimana citra satellite untuk di intepretasikan sesuai dengan wilayah pekerjaan dan Peta RBI sebagai salah satu referensi atau referensi yang lebih baik dari RBI. 2. Inventarisasi Peta Objek Pajak dan Bangunan di wilayah DISPENDA Kota Makassar 3. Identifikasi Objek Pajak dan Bangunan yang ada serta kondisi data peta blok, peta kelurahan, digitasi dan editing peta serta verifikasi lapangan di wilayah Kota Makassar (wilayah kecamatan dan kelurahan terlampir). 4. Pelaksanaan survey pemetaan dan pengukuran lapangan sekaligus melakukan sinkronisasi peta (wilayah kecamatan dan kelurahan terlampir) C. Melakukan pelaksanaan verifikasi sekaligus pembentukan basis data tekstual berupa data hasil lapangan yang tertera dalam formulir SPOP/LSPOP. Hasil akhir dari pekerjaan ini adalah data tekstual SISMIOP yang sudah terverifikasi sehingga sesuai dengan kondisi lapangan. Terdiri dari : a. Penyampaian dan Pengumpulan SPOP/LSPOP b. Verifikasi SISMIOP melalui Data Hasil Rekaman (DHR) selanjutnya dituangkan dalan SPOP/LSPOP serta mengidentifikasi letak, ukuran dan luas objek pajak, dituangkan dalam peta blok ;
3
c. Pengumpulan data daftar bahan komponen bangunan (DBKB) dan standar upah yang berlaku yang diperoleh dari survey maupun data yang diperoleh dari instansi terkait selanjutnya dilakukan validasi, standarisasi niai dan penginputan pada aplikasi SISMIOP. Untuk penyusunan atau pembuatan DBKB digunakan metode kuantitas terhadap model bangunan yang dianggap dapat mewakili kelompok bangunan tersebut. d. Kerangka pembinaan wilayah; dituangkan dalam peta wilayah dan peta desa /kelurahan ; D. Melaksanakan pembetukan master file basis data pajak berupa pengabungan data hasil lapangan sekaligus melakukan sinkronisasi peta dengan objek pajak. Hasil akhir dari pekerjaan ini adalah basis data tekstual yang sudah terinput dalam server basis data. Terdiri dari : a.
Perekaman lembar SPOP/LSPOP dan up dating Data Objek Pajak dan SISMIOP
b.
Editing dan Prosesing Foto Objek Pajak
c.
Validasi dan Matching foto dengan data SISMIOP.
d.
Validasi, Analisa dan Standarisasi Nilai Daftar Bahan Komponen Bangunan (DBKB) dan standar upah yang berlaku selajutnya di input ke dalam aplikasi SISMIOP.
E. Membuat pembentukan GeoDatabse PBB serta pembuatan/pencetakan peta PBB. Hasil akhir dari pekerjaan ini terdiri dari sub kegiatan : 1. Pembentukan GeoDatabase dengan merealisasikan basis data tekstual dan basis data spasial ke dalam aplikasi pengolahan peta berbasis SIG. 2. Pencetakan dan pembuatan peta-peta PBB sesuai kaidah standarisasi SE. No. 33 a. Peta Garis Kelurahan/Desa skala 1:2500 – 1:5000 ukuran kertas A0 b. Peta Grais Blok, skala 1:1000 – 1:2500 ukuran kertas A1 c. Peta ZNT Kelurahan ukuran kertas A1 dan A3. d. Daftar Bahan Komponen Bangunan / DBKB dan standar upah yang berlaku F. Membuat evaluasi dan melaporkan hasil progres selama kegiatan yaitu yang memuat semua output pekerjaan dari persiapan, verifikasi data spatial (peta), input data tekstual, serta pekerjaan link data PBB dan pencetakan peta serta laporan pendahuluan, laporan antara, laporan akhir, laporan nilai indikasi pasar wajar, rekapitulasi lapangan dan rekapitulasi foto objek pajak D. DASAR HUKUM a) Undanng-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); b) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); c) Undang-Undang No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
4
d) Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noomor 4437) sebagaimana telah diubah terkahir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); g) Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanngan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438); h) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5049); i) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang perubahan Batas – batas Daeerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa , Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 nomor 65 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2970); j) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang perubahan Nama Kota Ujungpandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 nomor 193); k) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575); l) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; n) Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Kota Makassar Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009); o) Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2009 tentang Pokok pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2009); p) Peraturan Daerah Kota Makassar No. 7 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Dareah Kota Makassar Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2012); q) Peraturan Walikota Makassar Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 50 Tahun 2012);
5
r) Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2013 , (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 51 Tahun 2012); s) Surat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP- 533/PJ.6/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendataan dan Penilian Objek dan Subjek Pajak. t) Surat Keputusan Bersama Dirjen Anggaran, Dirjen Pajak Departemen Keuangan dan Dirjen Pemerintahan Umum, Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri NO. KEP54/A/2003, KEP-47/PJ/2003, KEP-973-011 TH. 2003, No. 973-012 tentang Tata Cara Pembayaran, Pemindahanbukuan, Pelimpahan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) u) Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-33/PJ.6/1993 tanggal 14 Juni 1993 tentang Petunjuk Teknik Pemetaan PBB v) Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-19/PJ.6/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pentunjuk Teknis Pelaksanaan Pembentukan Basis Data SIG PBB. w) SE-64/PJ/2010 tentang Persiapan Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunaan sektor Pedesaaan dan Perkotaan. E. LOKASI KEGIATAN DAN ANGGARAN 1. Lokasi Paket dan anggaran pekerjaan adalah sebagai berikut : No. PAKET
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH OP (+)
PAGU ANGGARAN
Paket I
Kecamatan Mariso
8.416
Rp.
673.280.000
Paket II
Kecamatan Mamajang
9.199
Rp.
735.920.000
Paket III
Kecamatan Makassar
11.796
Rp.
581.520.000
Paket IV
Kecamatan Ujung Tanah
6.988
Rp. 1.448.800.000
Paket V
Kecamatan Tallo
18.610
Rp.
943.680.000
Paket VI
Kecamatan Bontoala
8.768
Rp.
701.440.000
F. PERALATAN DAN SARANA PELAKSANA KEGIATAN
PENDUKUNG
YANG
WAJIB
DIGUNAKAN
OLEH
Untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan, wajib menggunakan peralatan dan sarana pendukung sebagai berikut : 1. Citra Satellite Kota Makassar akan diberikan kepada pelaksana pekerjaan sesuai dengan
wilayah kerja masing-masing. 2. Pelaksana pekerjaan wajib mengunakan peralatan GPS Geodetik, GPS Map, kompas, roll
meter dan alat ukur lainnya untuk kegiatan pelaksanaan di lapangan.
6
3. Pelaksana pekerjaan wajib menggunakan software pengolahan peta SIG seperti MapInfo
atau ArcGIS atau AutoCad Map atau lainya yang berbasis GIS yang dapat di konversi ke dalam format file .TAB atau .SHP 4. Pelaksanaan pekerjaan wajib menggunakn software pengolahan data remote sensing
seperti ErMappper atau EnviMap atau PCI Geomatica atau software remote sensing lainnya yang dapat mengolah data citra satellite yang sudah georeference. G. OUTPUT YANG DIHASILKAN Kegiatan pekerjaan verifikasi, survey dan pemetaan objek pajak PBB dan BPHTB melalui pendataan survey di lapangan diharapkan dapat menghasilkan basis data SISMIOP PBB menjadi semakin lengkap dan akurat serta penambahan dari sisi kuantitas dan kualitas Objek Pajak sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar pengenaan PBB Tahun 2013 serta sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijaksanaan / keputusan dibidang PPh, PBB, BPHTB maupun pajak lainnya. 1. Hasil Fisik a) Basis Data Textual/SISMIOP Basis Data SISMIOP akan lebih up to-date sesuai hasil pekerjaan di lapangan. Penambahan jumlah Objek Pajak baru. Pengumpulan data informasi harga pasar properti Hasil penjilitan SPOP/LSPOP setiap 100 OP per blok yang merupakan dasar dalam perekaman SPOP/LSPOP untuk pengenaan PBB Tahun 2013. Hasil backup CD/DVD foto objek peta. Pemberian/Penempelan stiker terhadap Objek Pajak yang di survey b) Basis Data Spatial/Peta Peta SIG hasil pemeliharaan basis data SISMIOP akan lebih up to-date sesuai hasil pekerjaan di lapangan dengan menggunakan sistem koordinat Lat/Long WGS84 yang dapat di konversikan ke sistem koordinat UTM atau sebaliknya. Identifikasi Objek Pajak yang merupakan fasilitas umum akan mudah diketahui seperti Kantor Kelurahan, Masjid/Musholla, Gereja, dsb. Master file GeoDatabase basis data pajak dalam format TAB MapInfo yang di bisa konversi ke format SHP ESRI atau sebaliknya. Pencetakan dan backup CD/DVD Peta-peta PBB (peta blok, peta desa/kelurahan dan peta ZNT) 2. Sasaran Yang di harapkan secara Non Fisik a) Adanya peningkatan ketetapan PBB Perkiraan peningkatan ketetapan PBB didasarkan pada asumsi bahwa dengan adanya pemeliharaan basis data SISMIOP, data yang termuat dalam SPOP/LSPOP semakin akurat sesuai data pendukung yang dilampirkan. b) Adanya peningkatan pelayanan kepada wajib pajak.Mutu pelayanan dari aparat senantiasa dituntut untuk lebih ditingkatkan, sehingga diharapkan Wajib Pajak akan
7
dapat memenuhi kewajibannya dengan baik. Untuk menunjang hal tersebut, SISMIOP telah dirancang sedemikian rupa sehingga akan dapat menyajikan informasi dan data keluaran dengan cepat dan memadai. Dengan demikian kegiatan pemeliharaan basis data SISMIOP diharapkan akan dapat meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak agar menjadi lebih baik lagi. c) Adanya peningkatan tertib administrasi. Dalam aplikasi Sismiop yang bertumpu pada pemeliharaan basis data, semua objek pajak didata serta diberi identitas berupa Nomor Objek Pajak (NOP). Segala hal yang berhubungan dengan objek pajak selalu dimonitor dan dimutakhirkan secara berkelanjutan. Hal tersebut meliputi : Info diskripsi tentang subjek dan objek pajak Mutasi subjek dan objek pajak Pembayaran/pelunasan pajak terhutang Tunggakan PBB Informasi lain dari instansi terkait. d) Peningkatan Penerimaan Dengan semakin meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, diharapkan akan mempermudah dan mempercepat pemenuhan kewajibannya, khususnya untuk melaksanakan pembayaran perpajakan. H. KUALIFIKASI TENAGA AHLI Tenaga ahli Perencanaan Tehnik yang diperlukan meliputi : 1. Ahli Pemetaan PBB (Team Leader), minimal lulusan S1 sarjana teknik Geodesi/Geografi yang berpengalaman minimal 15 tahun dan pengalaman menjadi Team Leader dan memahami tentang kegiatan pendataan Pajak Bumi Bangunan atau Pemetaan Kadastral. 2. Ahli Verifikasi Data Objek Pajak, minimal lulusan S1 sarjana teknik Geografi/Geodesi yang berpengalaman minimal 10 tahun dan memahami tentang pendataan SISMIOP dan SPOP/LSPOP. 3. Ahli Kartografi/SIG, minimal lulusan S1 sarjana teknik Geodesi atau teknik Geografi yang berpengalaman minimal 10 tahun di bidang kartografi dan pemetaan kadastral atau PBB. 4. Ahli Pengolahan Data PBB, minimal lulusan S1 sarjana Teknik Infomatika/Komputer atau Geodesi/Geografi yang berpengalaman minimal 10 tahun di bidang pengolahan data. 5. Ahli Pengukuran/Geodetik, minimal lulusan S1 sarjana berpengalaman minimal 10 tahun di bidang pengukuran;
teknik
Geodesi
yang
6. Tenaga Pendukung yang diperlukan disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari: a. Asisten TA SIG, lulusan minimal D3 pengalaman 10 tahun atau S1 pengalaman 5 tahun jurusan Teknik Geodesi/Geografi atau Survey Pemetaan yang berpengalaman di bidang Kartografi/SIG dan Pemetaan. Jumlah yang dibutuhkan tergantung wialayah pekerjaan masing-masing paket. b. Asisten TA Pengolahaan Data sesuai kebutuhan, lulusan minimal D3 pengalaman 10 tahun atau S1 pengalaman minimal 5 tahun jurusan Komputer/Informatika atau
8
Geodesi/Geografi yang berpengalaman di bidang pengolahan data. Jumlah yang dibutuhkan tergantung wialayah pekerjaan masing-masing paket. c. Surveyor sesuai kebutuhan, lulusan minimal SMU/SMK sederajat yang telah berpengalaman minimal 3 tahun di bidang survey. Jumlah yang dibutuhkan tergantung wialayah pekerjaan masing-masing paket. d. Adminitrasi SPOP & LSPOP sesuai kebutuhan, minimal SMU/SMK sederajat yang telah berpengalaman minimal 3 tahun di bidang data entry e. Sekretaris 1 orang, minimal D3 sederajat yang telah berpengalaman minimal 3 tahun di bidang adminitrasi projek b. Tenaga Entry SPOP/LSPOP sesuai kebutuhan. 7. Tenaga Petugas Pengawasan dan Pendampingan a. Tenaga Petugas Pendampingan Lapangan b. Tenaga Petugas Pengawasan Lapangan/Counter Part. Untuk seluruh tenaga pendukung disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wialyah paket pekerjaan
I. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA Pengguna Barang/Jasa adalah Dinas Pendapatan Kota Makassar. J. SUMBER PENDANAAN Untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan Verifikasi, Survey, dan Pemetaan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan di 5 (lima) kecamatan disediakan dana sebesar Rp. 5.124.640.000,- (Lima Milyar seratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DPA-SKPD Dinas Pendapatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2013. K. LAPORAN. Pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas dibuat dalam bentuk laporan yang terdiri dari : a. Laporan Pendahuluan. Laporan pendahuluan berisi rencana dan metode tentang pelaksanaan pekerjaan serta jumlah personil, peralatan yang akan digunakan pada pekerjaan tersebut dan jadwal pelaksanaannya. b. Laporanan Antara. - Laporan Hasil Pekerjaan Perbulan - Rencana Kerja Bulan Berikutnya c. Laporan Akhir. Laporan akhir dibuat setelah selesainya pekerjaan dan memuat hasil pelaksanaan pekerjaan. Jumlah hasil pekerjaan yang diserahkan dan perbandingan jumlah objek pajak sebelum dan sesudah pendataan.
9
d. Penyerahan Produk Akhir 1. Album Peta Garis Kelurahan/Desa per Kecamatan ukuran A0 rangkap 3. 2. Album Peta Garis Blok per Kelurahan ukuran A1 rangkap 3 3. Album Peta ZNT Kelurahan/Desa per Kecamatan ukuran A1 rangkap 3 4. Album Peta ZNT Kelurahan/Desa per Kecamatan ukuran A3 rangkap 3 5. Laporan Nilai Bahan Komponen Bangunan rangkap 3 6. CD/DVD Foto objek Pajak rangkap 3 7. CD/DVD Peta Digital rangkap 3 8. Hasil Rekapitulasi SPOP/LSPOP rangkap 3
L. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN Kegiatan pekerjaan Verifikasi, Survey dan Pemetaan Objek Pajak PBB TA 2013 ini dilaksanakan pada Anggaran Dinas Pendapatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan Verifikasi, Survey dan Pemetaan Objek PBB). Waktu pekerjaan ditentukan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah SPK dikeluarkan. M. PENUTUP Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat dan diharapkan menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi, Survey dan Pemetaan Objek PBB Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kota Makassar Makassar, 17 Juni 2013
Mengetahui/Menyetujui : KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA MAKASSAR
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
ttd
ttd
H.M. TAKDIR HASAN SALEH, SE, M.Si Pangkat : Pembina Tk.I NIP : 19621205 199309 1 001
SUKRI ARIFIN, SE Pangkat : Penata Tk.I NIP : 19641204 198603 1 016
10
