KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
I. Umum 1.
Program
:
Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas
2.
Kegiatan
:
Evaluasi dan Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah
3.
Pekerjaan
:
Evaluasi Dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
4.
Lokasi Kegiatan
:
Se-Jawa Tengah
5.
Anggaran
:
APBD Provinsi Jawa Tengah
6.
Tahun
:
2016
Anggaran II. Latar Belakang Sejalan dengan berputernya roda pembangunan, kebutuhan masyarakat akan energi listrik terus meningkat, baik untuk keperluan rumah tangga, bisnis maupun industri. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan langkah-langkah upaya pemenuhan kebutuhan listrik untuk masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa
Tengah
dalam
upaya
untuk
pengembangan
sektor
ketenagalistrikan
guna
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah telah merumuskan strategi pembangunan sektor ketenagalistrikan yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2020 yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pasal 5 ayat (2) huruf b dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah pasal 5 huruf b. Dokumen RUKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2020 tersebut perlu untuk dievaluasi setiap tahunnya, oleh karena itu pada tahun anggaran 2016 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pekerjaan Evaluasi Dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Tahun 2016. III. Maksud dan Tujuan Evaluasi Dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan sektor ketenagalistrikan selama tahun 2016 guna penyusunan kebijakan sektor ketenagalistrikan pada tahun 2017 apabila diperlukan agar sesuai dengan kondisi terkini. Adapun tujuannya antara lain : 1. Sebagai
kebijakan
umum
Pemerintah
Provinsi
Jawa
Tengah
dalam
bidang
ketenagalistrikan tahun 2017; 2. Merencanakan evaluasi kondisi ketenagalistrikan secara umum untuk memberi masukan bagi RUKN;
3. Untuk mengetahui perkembangan kebutuhan listrik bagi masyarakat tidak mampu, wilayah yang belum berkembang, terpencil dan pedesaan; IV. Lingkup Kegiatan Lingkup pekerjaan ini meliputi : 1. Persiapan Pada tahap ini, pihak pelaksana perlu melakukan koordinasi dengan PPTK. Untuk tahapan berikutnya, pelaksana pekerjaan melakukan pengolahan dan kajian data sekunder yang keluarannya berupa : a. Rencana kerja beserta jadwal pelaksana pekerjaan. b. Kerangka konseptual tentang RUKD beserta data, informasi, methodologi dan peralatan yang dibutuhkan 2. Pengolahan / Pemrosesan Data Data tersebut mencakup kondisi pasokan dan pemintaan kebutuhan listrik, prakiraan kebutuhan dan rencana penyediaan listrik, pengembangan potensi energi primer untuk ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah, rencana pengembangan ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah dan data pendukung lainya. Pemrosesan data tersebut ditujukan untuk mengevaluasi secara tajam mengenai kondisi saat ini, asumsi-asumsi dan proyeksi kebutuhan listrik dimasa yang akan datang. Metode yang akan digunakan adalah analisis statistik ekonometri dengan program software yang relevan tergantung dari pertimbangan pelaksana kegiatan. Untuk tahap pekerjaan ini penyedia barang jasa sebagai pelaksana harus lebih banyak berperan dan dapat melibatkan Tim Teknis RUKD. Dari hasil pendataan dan pemrosesan data dapat dipergunakan bersama yaitu antara Pelaksana dan Tim Teknis RUKD guna untuk menyusun indikasi Kebijakan dan Program Ketenagalistrikan Daerah. 3. Penyusunan Laporan Pada tahap penyusunan Draft Laporan Akhir dilakukan diskusi secara intensif dengan Tim Teknis RUKD Provinsi Jawa Tengah untuk validasi informasi dan perumusan Kebijakan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah. Laporan tersebut menjadi bahan utama pembahasan diskusi yang selanjutnya dibuat sebagai hasil Laporan Akhir kegiatan ini. V. Peralatan, lingkup Kewenangan Penyedia Jasa dan Tahapan Pekerjaan 1. Peralatan dan material dari Penyedia Jasa Konsultansi adalah Software LEAP
, Alat
tulis, Laptop/komputer dan Printer 2. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa Melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan pengelolaan ketenagalistrikan di Jawa Tengah. Mengumpulkan data sekunder meliputi kondisi penyediaan tenaga listrik dan kebutuhan tenaga listrik di Jawa Tengah. Melakukan kajian terhadap rencana umum ketenagalistrikan di Jawa Tengah pada tahun 2017
Merumuskan proyeksi kondisi ketenagalistrikan 2017 dan kebijakan yang diperlukan untuk memenuhi kondisi tersebut. 3. Pekerjaan ini dilakukan dalam beberapa tahap : a.
Persiapan
Penyusunan rencana kerja, persiapan administrasi, metodologi dan jadwal waktu.
b.
Pengecekan awal di lapangan.
Pelaksanaan
Prossesing data (analisa), asumsi dan proyeksi berdasarkan data yang telah diperoleh.
c.
Penyusunan Dokumen RUKD.
Penyusunan Pelaporan
Draft Laporan Akhir.
Laporan Akhir.
VI. Tata Cara Pelaporan Laporan Kegiatan terdiri dari : 1. Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan ini diserahkan sebanyak 10 (sepuluh) buah buku dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang berisikan : Latar belakang, visi dan misi sektor ketenagalistrikan, maksud dan tujuan penyusunan RUKD, landasan hukum RUKD. Kebijakan sektor ketenagalistrikan. 2. Draft Laporan Akhir Draft Laporan Akhir (pekerjaan selesai 90 %) ini diserahkan sebanyak 10 (sepuluh) buah buku dalam waktu 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Adapun isi dari Draft Laporan Akhir seperti kerangka laporan akhir yang antara lain : Kondisi
ketenagalistrikan
daerah
yang
memuat
uraian
tentang
kebijakan
ketenagalistrikan nasional dan kondisi ketenagalistrikan di Jawa Tengah; Hasil analisis data dengan mempertimbangkan rencana pengembangan tata ruang dan wilayah yang berkaitan dengan penyediaan, distribusi dan kebutuhan tenaga listrik; Kebijakan Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah yang memuat kesimpulan dan rekomendasi. Pembahasan Draft Laporan Akhir dilakukan pembahasan oleh Panitia Pemeriksa serta hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Tahap I.
2. Laporan Akhir Laporan Akhir (pekerjaan selesai 100%) ini diserahkan sebanyak 15 (lima belas) buah buku dilengkapi dengan Executive Summary dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), disertai soft copy dalam Compact Disc (CD). Laporan akhir ini merupakan penyempurnaan atau perbaikan dari Draft Laporan Akhir. Pembahasan laporan akhir dilakukan oleh panitia pemeriksa. Penyerahan Buku Laporan Akhir, Executive Summary CD ini disertai Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Tahap II. VII. Personil Pelaksana Tenaga ahli yang diperlukan pada kegiatan ini adalah :
Personil Pelaksana
Pendidikan
Pengalaman
1. TENAGA AHLI a. Ahli Muda Teknik Elektro (Team Leader)
S.1
Minimal 5 tahun
b. Ahli Pertama Teknik Elektro
S.1
Minimal 3 tahun
b. Ahli Pertama Teknik Informatika
S.1
Minimal 3 tahun
c. Ahli Pertama Ekonomi Pembangunan
S.1
Minimal 3 tahun
2. TENAGA PENDUKUNG a. Operator Komputer
Minimal DIII
Minimal 1 tahun
b. Tenaga Administrasi
Minimal SMA
Minimal 1 tahun
VIII. Rencana Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ini dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). IX. Pembiayaan Semua biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakan pekerjaan Evalausi Dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2016.
Semarang,
2016
KEPALA BIDANG KETENAGALISTRIKAN Selaku KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EDY SUCIPTO, MT. NIP. 19601011 198903 1 006
KERANGKA LAPORAN AKHIR EVALUASI DOKUMEN RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH (RUKD) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR (DOKUMENTASI) DAFTAR TABEL BAB
I. PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang 1.2 Visi dan Misi Sektor Ketenagalistrikan 1.2 Tujuan Penyusunan RUKD 1.3 Landasan Hukum RUKD
BAB II. KEBIJAKAN SEKTOR KETENAGALISTRIKAN 2.1 Perkembangan Kebijakan Sektor Ketenagalistrikan 2.2 Kebijakan Penyediaan Tenaga Listrik 2.3 Kebijakan Harga Jual dan Tarif Listrik 2.4 Kebijakan Pemanfaatan Energi Primer 2.5 Penanganan Listrik Desa dan Misi Sosial 2.6 Kebijakan Lindungan Lingkungan 2.7 Standarisasi, Keamanan, Keselamatan dan Pengawasan 2.8 Kebijakan Demand Side Management 2.9 Penanggungan Krisis Penyediaan Tenaga Listrik BAB III. KONDISI KELISTRIKAN SAAT INI 3.1 Kondisi Sistem Kelistrikan Setempat (Beban Puncak, Daya Mampu dan Cadangan Sistem) 3.2 Perkembangan Pemakaian Energi Listrik Menurut Sektor Pemakai (Rumah Tangga, Bisnis/ Komersial, Publik (Penerangan Jalan Umum, Sosial dan Pemerintah) dan Industri) 3.3 Perkembangan Pembangkit Tenaga Listrik 3.4 Perkembangan Sarana Penyaluran Tenaga Listrik (Transmisi dan Distribusi) 3.5 Perkembangan Rasio Elektrifikasi dan Desa Berlistrik BAB IV. RENCANA KEBUTUHAN DAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK 4.1 Arah Pengembangan Penyediaan Tenaga Listrik (Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik) 4.2 Potensi Energi Primer 4.3 Asumsi Perencanaan 4.4 Prakiraan Kebutuhan Tenaga Listrik Menurut Sektor Pemakai (Rumah Tangga, Bisnis/ Komersial, Publik (Penerangan Jalan Umum, Sosial dan Pemerintah) dan Industri) 4.5 Prakiraan Kebutuhan Sarana Penyaluran Tenaga Listrik (Transmisi dan Distribusi)
4.6 Rencana Pengembangan Listrik Pedesaan BAB V. KEBUTUHAN PENDANAAN 5.1 Kebutuhan Dana Penyediaan Tenaga Listrik (Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik) 5.2 Kebutuhan Dana Pengembangan Listrik Pedesaan 5.3 Sumber Pendanaan BAB VI. P E N U T U P 6.1. Kesimpulan 6.2. Saran DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
