KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710 Telp: +62 21 345 6714; Fax: +62 21 345 6817
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TENAGA PENDUKUNG TEKNIS BIDANG MANAJEMEN PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA
Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta
Kegiatan 2520 TAHUN ANGGARAN 2017
1
KERANGKA ACUAN KERJA
TENAGA PENDUKUNG TEKNIS BIDANG MANAJEMEN PKSP
1.
Pendahuluan Konflik ruang merupakan salah satu penyebab terhambatnya pembangunan di Indonesia. Salah satu akar permasalahan dari adanya konflik ruang diantaranya adalah peta-peta tematik yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan maupun penerbitan perizinan pemanfaatan ruang menggunakan standar dan referensi yang berbeda-beda sehingga rentan terjadi tumpang tindih kawasan satu dengan lainnya. Pengurangan potensi konflik ruang ini telah dirancang Pemerintah salah satunya melalui Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi VIII. Melalui pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta ini diharapkan mampu mengintegrasikan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas, mempermudah dan mempercepat konflik tumpang tindih pemanfaatan lahan, penyelesaian batas daerah seluruh Indonesia, mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan kawasan maupun infrastruktur, serta membantu proses percepatan penerbitan perizinan terkait dengan pemanfaatan lahan. Percepatan Kebijakan satu peta (PKSP) adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. PKSP dilaksanakan untuk menjalankan amanah UU No. 4/2011 tentang Informasi Geospasial yang kemudian dipertajam melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang telah diundangkan pada tanggal 4 Februari 2016. Perpres ini memuat amanat-amanat pokok percepatan pelaksanaan KSP yang telah diturunkan dalam detail rencana aksi sebagai landasan pelaksanaan kegiatan KSP. Perpres disusun bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Informasi Geospasial yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta untuk mendorong penggunaan Informasi Geospasial dalam penyelenggaraan pemerintah dan dalam aspek kehidupan masyarakat. Percepatan Kebijakan Satu Peta terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi. Kegiatan kompilasi merupakan kegiatan pengumpulan IGT (Informasi Geospasial Tematik) yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan selanjutnya adalah integrasi, yang bertujuan untuk mendorong perbaikan dan penyempurnaan data geospasial yang telah terkompilasi melalui penyelarasan kesesuaian kondisi IGT yang mengacu pada IGD (Informasi Geospasial Dasar). Setelah kegiatan kompilasi dan integrasi, selanjutnya adalah kegiatan sinkronisasi yang berarti penyelarasan antar IGT yang terintegrasi guna menyelesaikan isu tumpang tindih yang terindikasi antar IGT. Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta dilakukan melalui langkah koordinasi terhadap setiap kegiatan yang melibatkan 18 Kementerian/Lembaga. Setiap Kementerian/Lembaga terkait harus melaksanakan penyiapan peta tematik (IGT) sesuai rencana aksi yang ditetapkan lewat Perpres Nomor 9 Tahun 2016. Implementasi PKSP dikoordinasikan oleh Tim Percepatan KSP yang didukung oleh Sekretariat Tim Percepatan KSP yang secara khusus akan memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif. 2
Terkait dengan pelaksanaan kegiatan Percepatan Kebijakan Satu Peta, keberadaan Tenaga Pendukung Teknis Bidang Manajemen untuk kegiatan PKSP diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan tata cara dukungan administrasi yang telah disusun, antara lain merencanakan, mengelola dokumen untuk penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Percepatan Kebijakan Satu Peta. 2.
Tujuan dan Sasaran Melakukan kegiatan perencanaan, pengelolaan terkait pelaksanaan kegiatan dan kesekretariatan Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP), sesuai dengan prosedur yang berlaku agar menunjang pelaksanaan tugas Tim PKSP Secara umum, Tenaga Pendukung Teknis Bidang Manajemen untuk kegiatan PKSP memberikan dukungan teknis terkait Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta. a.
Tujuan Tujuan penunjukan Tenaga Pendukung Teknis Bidang Manajemen untuk kegiatan PKSP adalah menjalankan Tata Kelola Kegiatan terkait Pelaksanaan Kebijakan satu Peta sesuai amanat Perpres No. 9 Tahun 2016. b.
Sasaran 1) Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengelolaan kegiatan Percepatan Kebijakan Satu Peta; 2) Terlaksananya kegiatan Percepatan Kebijakan Satu Peta; 3) Tersusunnya Kegiatan Percepatan Kebijakan Satu Peta;
c.
Keluaran Keluaran yang diharapkan dari Tenaga Pendukung Teknis Bidang Manajemen untuk kegiatan PKSP adalah terlaksananya tugas dan fungsi Tenaga Pendukung Teknis sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga dapat memperlancar kegiatan Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta. 3. Ruang Lingkup Pekerjaan 1. Menerima, mencatat dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian. 2. Menyiapkan lembar verbal pada kegiatan korespondensi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengendalian. 3. Menginventarisir dan memelihara bahan/data/ informasi/dokumen kerja terkait kegiatan Percepatan Kebijakan Satu Peta sesuai dengan instruksi/disposisi dari atasan untuk mempermudah pencarian dan pendistribusian; 4. Melakukan tugas pengadministrasian umum di lingkup Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kegiatan Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. 5. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan tugas dan pemanfaatannya kepada Pimpinan 6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 7. Uraian Tugas 3
a) Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk keperluan penyelesaian tugas, dengan tahapan sebagai berikut: 1) Mencari bahan-bahan kerja terkait pelaksanaan tugas; 2) Mempelajari bahan-bahan kerja terkait pelaksanaan tugas; 3) Merencanakan kegiatan yang diperlukan untuk penyelesaian tugas. b) Melakukan pengelolaan dan administrasi kegiatan PKSP sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas proses pengelolaan data dan informasi, dengan tahapan sebagai berikut: 1) Menerima arahan dari Pimpinan; 2) Mempelajari prosedur yang berlaku dalam pengelolaan kegiatan pemantauan dan evaluasi; 3) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan arahan dari pimpinan; 4) Mengelola pelaksanaan kegiatan PKSP; 5) Membuat laporan pengelolaan kegiatan PKSP. c) Melakukan pengelolaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tahapan sebagai berikut: 1) Mempelajari ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan kegiatan PKSP; 2) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan PKSP; 3) Membuat laporan pengelolaan kegiatan PKSP. d) Melakukan pengelolaan administrasi kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tahapan sebagai berikut: 1) Melakukan pengelolaan kegiatan pemantauan terkait Kegiatan PKSP dan penyediaan anggaran; 2) Melakukan pengarsipan kegiatan PKSP; 3) Melakukan pemutakhiran data sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. 4) Membantu atasan dalam administrasi kegiatan PKSP; 5) Menyusun draft pedoman pengelolaan kegiatan PKSP; 6) Memfasilitasi pengelolaan administrasi kegiatan PKSP; 7) Mengkoordinasikan dengan atasan setiap pengelolaan administrasi kegiatan PKSP; 8) Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan PKSP. e) Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar hasil telaahan dapat bermanfaat, dengan tahapan sebagai berikut: 1) Menyiapkan bahan laporan sesuai dengan hasil kerja; 2) Membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas; 3) Mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan; 4) Memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas. 4
f) Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan langsung, dengan tahapan sebagai berikut: 1) Mempelajari laporan pelaksanaan tugas atau hasil kerja 2) Menelaah permasalahan yang ada dalam laporan pelaksanaan tugas 3) Memberikan masukan/saran yang dapat memberikan kemajuan pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan unit organisasi berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dengan tahapan sebagai berikut: 1) Menerima dan memahami penugasan lisan ataupun tertulis; 2) Mempelajari tugas yang diberikan; 3) Menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan kapasitasnya; 4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain. 8. Kebutuhan Jasa Individual dan Kualifikasi Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan suatu Tenaga Pendukung Teknis Bidang Manajemen untuk kegiatan PKSP yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan hasil kerja. Kualifikasinya terdiri dari: a. Kualifikasi Teknis 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pendidikan S1 jurusan Manajemen; Lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dengan IPK minimal 2,75 (skala 4.00); Mampu mengoperasikan komputer (MS Office); Wanita, usia minimal 20 tahun dan maksimal 35 tahun per 1 Januari 2017; Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan baik; Mampu bekerja independen dan efektif bekerja dalam tim;
b. Kualifikasi Administrasi Tenaga Pendukung Teknis Bidang Manajemen untuk kegiatan PKSP harus memiliki NPWP sesuai dengan Perpres 70 tahun 2012. c.
Durasi/Pelaksanaan Pekerjaan
Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama 10 bulan, terhitung 1 Maret s.d 31 Desember 2017. d. Pembebanan Biaya Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Teknis Bidang Manajemen Percepatan Kebijakan Satu Peta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Koordinator Bidang
5
Perekonomian Tahun Anggaran 2017 dengan ketentuan nilai HPS sebesar Rp 4.000.000,-/bulan.
Jakarta, Februari 2017 Penanggung Jawab Kegiatan 2520 Plt. Asisten Deputi Bidang Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, selaku Wakil Ketua Satuan Tugas 1 PKSP
Dodi Slamet Riyadi
6
