KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK ) PEKERJAAN : SURVEY DAN IDENTIFIKASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (LANJUTAN) I.
PENDAHULUAN A. Umum 1. Survey Dan Identifikasi Rumah Tidak Layak Huni adalah proses pembuatan database bangunan rumah tidak layak huni sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku. 2. Pertimbangan teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung. B. Maksud dan Tujuan a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Perencana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan tugas perencanaan. 2. Dengan penugasan ini diharapkan konsultan perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai dengan fungsi bangunan gedung negara yaitu : memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan,kenyamanan, kemudahan, efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya serta sudah menghasilkan karya yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di indonesia. C. Latar Belakang 1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian dari lingkup kegiatan di lingkungan Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Perumahan Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013. 2. Pemegang Mata Anggaran adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Paser yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Perumahan Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013. D. Lingkup Kegiatan/Pekerjaan 1. Lingkup Kegiatan Penyusunan Data base Rumah Tidak Layak Huni, Pekerjaan Survey dan Identifikasi Rumah Tidak Layak Huni, antara lain : Lingkup Pekerjaan adalah: - Melakukan kajian terhadap perencanaan atau kegiatan yang sejenis terdahulu sebagai data awal dan pembanding untuk pelaksanaan kegiatan saat ini.
II.
-
Mempelajari kriteria – kriteria yang harus dipenuhi agar sebuah rumah dikatakan sehat dan layak huni dari peraturan – peraturan pemerintah maupun juknis yang dikeluarkan oleh Departemen dari Kementrian yang terkait.
-
Mengadakan konsultasi dengan pihak owners dan menyimpulkan konsep perencanaan yang diinginkan.
-
Memperhatikan dan melaksanakan Spesifikasi Teknis sesuai peraturan yang berlaku.
user
untuk
KEGIATAN PERENCANAAN A. Survey dan Identifikasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan tahap penyusunan rencana yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya : - UU No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, - PP RI No36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 28 Th 2002 Tentang Bangunan Gedung, - Undang-Undang RI No 18 Th 1999 Tentang Jasa Konstruksi, - PP No 4 Th 2010 Tentang Perubahan Atas PP No 28 Th 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, - Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, - Peraturan Menteri PU Nomor : 45/PRT/M/2007, - Standart Nasional Indonesia (SNI) dan - Peraturan yang berlaku lainnya. B. Tugas-tugas Konsultan perencanaan pembangunan gedung initerdiri dari : 1. Persiapan perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK. 2. Menyusun Pra Rencana seperti rencana lay-out, pra rencana bangunan termasuk program dan konsep ruang, perkiraan biaya. 3. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat : a. Rencana arsitektur/Interior, dan uraian konsep yang mudah dimengerti oleh pemberi tugas. b. Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya. c. Rencana utilitas, beserta uraian konsep dan perhitungannya. d. Perkiraan biaya.
III.
TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN A. Konsultan Perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. B. Secara umum tanggung jawab Konsultan Perencana adalah sebagai berikut : 1. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar nasional Indonesia (SNI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh proyek, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan. 3. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan keteknikan,peraturan, Standar Nasional Indonesia, dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan gedung rumah. 4. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus didesain sedemikian rupa hingga aman untuk keselamatan dan apabila terbukti terjadi kegagalan bangunan yang di sebabkan oleh kesalahan perencana maka berdasarkan UURI No 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, Konsultan Perencana Wajib Bertanggung Jawab Terhadap Perencanaannya dan Dikenakan Ganti Rugi. IV.
B I A Y A. A. Biaya Perencanaan. 1. Besar biaya pekerjaan perencanaan untuk Konsultan Perencana mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri PU Nomor : 45 45/PRT/M/2007, Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yaitu : a. Untuk pekerjaan sederhana berlaku maksimum sesuai yang tercantum dalam tabel B1 dan E1;Bila terdapat pekerjaan tidak sederhana, maka diberlakukan Tabel B2 dan E2; b. Besarnya biaya Konsultan Perencana merupakan biaya tetap dan pasti; c. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan perencanaan.; 2. Biaya pekerjaan Konsultan Perencana dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan konsultan perencana sesuai peraturan yang berlaku, yang terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
V.
Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang Materi dan penggandaan laporan, Pembelian sewa peralatan, Sewa kendaraan, Biaya rapat-rapat (Bila Ada) Perjalanan lokal maupun luar kota(bila ada) Jasa dan over head Perencanaan, Asuransi pertanggungan (indemnity insurance) Pajak dan iuran daerah lainnya.
KELUARAN Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi : Tahap Konsep Rencana Teknis :
1. Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep organisasi, jumlah dan kualifikasi tim perencana, metoda pelaksanaan, dan tanggung jawab waktu perencanaan. 2. Konsep skematik rencana teknis, termasuk program ruang, organisasi hubungan ruang, dan lain - lain. 3. Laporan data dan informasi lapangan, termasuk hasil survey fisik dan data pengguna, peraturan-peraturan, dan lain - lain.
VI.
KRITERIA A. Kriteria Umum Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan perencana seperti yang dimaksud pada KAK harus memperhatikan kriteria umum bangunan disesuaikan berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu : 1. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas : a. Menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. b. Menjamin keselamatan pengguna, masyarakat dan lingkungan. 2. Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan : a. Menjamin terwujudnya tata ruang yang dapat memberikan keseimbangan dan keserasian terhadap lingkungannya. b. Menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan baik tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. B. Persyaratan Struktur Bangunan : 1. Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia. 2. Menjamin keselamatan manusiadari kemungkinan kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan struktur bangunan 3. Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda yang disebabkan oleh perilaku struktur 4. Menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh kegagalan struktur. C. Persyaratan Ketahanan Terhadap Kebakaran : 1. Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia. 2. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dibangun sedemikian rupa, secara struktur stabil selama kebakaran sehingga i. Cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman. ii. Cukup waktu bagi pasukan pemadam kebakaran memasuki lokasi untuk memadamkan api. iii. Dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya. D. Persyaratan Instalasi Listrik dan Komunikasi : 1. Menjamin terencananya instalasi listrik secara cukup aman dalam menunjang terselenggaranya kegiatan. 2. Menjamin tersedianya sarana komunikasi yang memadai dalam menunjang terselenggaranya kegiatan didalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya. E. Persyaratan ventilasi dan pengkodisiaan udara. 1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan udara yang cukup, baik alam maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya. 2. Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata ruang udara secara baik. 3. Penerpan Sistem Pentilasi harus mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan energi dalam bangunan gedung. F. Persyaratan Pencahayaan : 1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup, baik alam maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan sesuai dengan fungsinya. 2. Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata ruang udara secara baik.
G. Kriteria Khusus Kriteria khusus dimaksudkan untuk memberikan syarat-syarat yang khusus, spesifik berkaitan dengan bangunan prasarana lingkungan yang akan direncanakan, baik dari segi fungsi khusus bangunan tersebut dan segi teknis lainnya : 1. Kesatuan perencanaan Interior dengan lingkungan yang ada disekitar, seperti dalam rangka implementasi penataan tata ruangan dan lingkungan. 2. Tata Gedung yang akan direncanakan berada pada Lokasi yang ditentukan oleh pihak sekolah, diwajibkan dalam Perencanaan Pembangunan Gedung Sekolah ini desain Pondasi Berdasarkan Kontur Tanah yang ada dilokasi Perencanaan Pembangunan, bilamana perlu menggunakan alat ukur waterpass atau theodolit untuk mengetahui beda tinggi muka tanah asli sebagai dasar untuk mendisain pondasi. VII.
AZAS - AZAS Selain dari kriteria diatas, dalam melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana hendaknya memperhatikan azas-azas bangunan gedung negara sebagai berikut : A. Tata ruangan dalam Bangunan gedung negara hendaknya fungsional, efisien, menarik tetapi tidak berlebihan. B. Kreatifitas disain hendaknya tidak ditekankan pada kelatahan gaya dan kemewahan material, tetapi pada kemampuan mengadakan sublimasi antara fungsi teknik dan fungsi sosial, terutama sebagai bangunan pelayanan kepada masyarakat. C. Dengan batasan tidak mengganggu produktifitas kerja, biaya investasi dan pemeliharaan bangunan sepanjang umurnya, hendaknya diusahakan serendah mungkin. D. Desain hendaknya dibuat sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan fisik dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek dan dapat dimanfaatkan secepatnya. E. Bangunan Pemerintah hendaknya dapat meningkatkan kualitas lingkungan, dan menjadi acuan tata bangunan dan lingkungan di sekitarnya.
VIII.
PROSES PERENCANAAN Dalam proses perencanaan untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta, Konsultan Perencana harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan Pengelola Proyek. A. Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk awal, antara dan pokok yang harus dihasilkan Konsultan sesuai dengan rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini. B. Dalam melaksanakan tugas, konsultan harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat. C. Jangka waktu pelaksanaan, khususnya sampai diserahkannya dokumen perencanaan untuk siap dilelangkan adalah 90 (Sembilan Puluh)Hari Kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja.
IX.
MASUKAN A. Informasi 1. Untuk melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pemberi Tugas termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini. 2. Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pemberi Tugas, maupun yang dicari sendiri. 3. Kesalahan/kelalaian pekerjaan perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab Konsultan Perencana. B. Tenaga Untuk melaksanakan tujuannya, konsultan perencana harus menyediakan tenaga yang memenuhi ketentuan proyek, baik ditinjau dari segi lingkup proyek maupun tingkat kompleksitas pekerjaan. Tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan perencanaan sekurang-kurangnya terdiri dari : 1. Penanggung Jawab Proyek (Team Leader) S1 Teknik Sipil, 1 pengalaman 2 tahun
orang,
:
mempunyai
sertifikat
keahlian,
2. Perencana : a. Tenaga Ahli Sanitasi Lingkungan : S1Teknik Lingkungan, 1 orang, mempunyai sertifikat keahlian, pengalaman 1 tahun b. Tenaga Ahli Pemetaan : S1 Teknik Arsitektur, 1 orang, mempunyai sertifikat keahlian, pengalaman 1 tahun 3. Tenaga pendukung : a. Surveyor Pendataan Rumah : Diploma 3 Teknik Sipil, 1 orang, pengalaman 1 tahun b. Surveyor Pemetaan Lokasi : Diploma 3 Teknik Arsitektur, 1 orang, pengalaman 1 tahun c. Pengolah Data : Diploma 3 Teknik Sipil, 1 orang, pengalaman 1 tahun d. Tenaga Administrasi SMU/SMK, 1 orang.
:
X.
PROGRAM KERJA. A. Konsultan Perencana harus segera menyusun program kerja minimal meliputi : 1. Jadwal kegiatan secara terperinci : 2. Alokasi tenaga yang lengkap dengan tingkat keahliannya maupun jumlah tenaga yang diusulkan Konsultan Perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan, serta harus mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas. 3. Konsep penanganan pekerjaan perencanaan. B. Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Pemberi Tugas, setelah sebelumnya dipresentasikan oleh Konsultan Perencana dan mendapatkan pandangan/pertimbangan teknis dari Pemberi Tugas.
XI.
PENUTUP A. Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, maka konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan. B. Berdasarkan bahan-bahan tersebut konsultan segera menyusun program kerja untukdibahas dengan Pemberi Tugas. Tana Paser,
Mei 2013
Mengetahui/Menyetujui, Kepala Dinas Cipta Karya, Kebersihan Dan Perumahan Selaku Pengguna Anggaran
H. Muhammad Ilmi, S.Sos, M.Ap NIP. 19640506 198602 1 010
