KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa

dalam

rangka

mendukung

pelaksanaan

tugas

Kabinet

Pembangunan VII dan untuk lebih meningkatkan koordinasi, integrasi, dan

singkronisasi

pelaksanaan

tugas

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan negara di bidang tertentu sehingga dapat berlangsung dengan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Menteri Negara;

Mengingat

:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 1998;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA.

BAB I …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-2-

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Menteri Negara adalah pembantu Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Menteri Negara mempunyai tugas menangani bidang tugas tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara yang bidang tugasnya tidak ditangani oleh suatu Departemen.

Pasal 3

Menteri Negara terdiri dari: a. Menteri Negara Riset dan Teknologi; b. Menteri Negara Investasi; c. Menteri Negara Agraria; d. Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman; e. Menteri Negara Lingkungan Hidup; f. Menteri Negara Pangan, Hortikultura, dan Obat-obatan; g. Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara; h. Menteri Negara Peranan Wanita; i. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga. Pasal 4 ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-3-

Pasal 4

(1) Menteri negara Riset dan Teknologi bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi. (2) Menteri Negara Investasi bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang investasi. (3) Menteri Negara Agraria bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. (4) Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang perumahan dan permukiman. (5) Menteri Negara Lingkungan Hidup bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. (6) Menteri Negara Pangan, Hortikultura, dan Obat-obatan bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan, hortikultura, dan obat-obatan. (7) Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara. (8) Menteri Negara Peranan Wanita bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peranan wanita dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembangunan. (9) Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Pasal 5 ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-4-

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masing-masing Menteri Negara menyelenggarakan fungsi:

1. Menteri Negara Riset dan Teknologi: a. perumusan

kebijaksanaan

Pemerintah

di

bidang

ilmu

pengetahuan, riset dan teknologi, penerapan hasil riset dan teknologi berikut keterkaitan dan pemanfaatannya dalam pelaksanaan

pembangunan

serta

perwujudan

kemandirian,

ketangguhan dan keunggulan bangsa melalui peningkatan kemampuan penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan teknik produksi, teknologi, ilmu pengetahuan terapan dan ilmu pengetahuan dasar; b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, program dan kegiatan di bidang ilmu pengetahuan, riset dan teknologi yang diselenggarakan oleh Departemen, Lembaga Pemerintah

Non-Departemen,

perguruan

tinggi

dan

lembaga-lembaga penelitian milik masyarakat termasuk usaha industri, sehingga secara optimal mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai bidang baik dari segi hasil, biaya maupun pemanfaatan sumber daya; c. pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan operasional Badan Pengakajian dan Penerapan Teknologi; d. pengkoordinasian dan pembinaan tkenis terhadap pelaksanaan kegiatan

operasional

di

bidang

riset

dan

teknologi

Lembaga-lembaga Pemerintah Non-Departemen tertentu: 1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 2. Badan Tenaga Atom Nasional; 3. Lembaga …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-5-

3. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; 4. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional; 5. Badan Pusat Statistik; 6. Badan Standardisasi Nasional; 7. Badan-badan

lain

termasuk

Perguruan

Tinggi

sejauh

menyangkut yang ditetapkan lebih lanjut oleh Presiden. e. peningkatan minat dan peran serta masyarakat di bidang ilmu pengetahuan, riset dan teknologi; f. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Presiden.

2. Menteri Negara Investasi: a. perumusan kebijaksanaan Pemerintah di bidang penanaman modal; b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, program dan kegiatan promosi, pelaksanaan dan perlindungan

penanaman

modal,

pengembangan

sumber

pembiayaan dalam rangka penanaman modal, dan perluasan kegiatan penanaman modal oleh badan usaha nasional di luar negeri

di

kalangan

Departemen,

Lembaga

Pemerintah

Non-Departemen, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha; c. pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan operasional Badan Koordinasi Penanaman Modal; d. peningkatan peran serta masyarakat di bidang investasi; e. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Presiden. 4. Menteri …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-6-

4. Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman: a. perumusan kebijaksanaan Pemerintah di bidang perumahan dan permukiman; b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, program dan kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman di kalangan Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha secara serasi dengan lingkungan hidup dan penataan ruang; c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kebijakan serta pemecahan masalah perumahan dan permukiman; d. peningkatan peran serta Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, koperasi, dan masyarakat di bidang perumahan dan permukiman; e. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

5. Menteri Negara Lingukungan Hidup: a. perumusan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup; b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana,

program

dan

kegiatan

Departemen,

Lembaga

Pemerintah Non-Departemen, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha di bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; c. peningkatan peran serta masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan hidup; d. pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan operasional Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; e. penyampaian …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-7-

e. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Presiden.

6. Menteri Negara Pangan, Hortikultura, dan Obat-obat: a. perumusan kebijaksanaan Pemerintah di bidang ketersediaan, keamanan, stabilisasi harga, dan peningkatan mutu pangan, hortikultura, dan obat-obat; b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, program dan kegiatan seluruh Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi,

ketersediaan,

keamanan,

stablisasi

harga,

dan

pengikatan mutu pangan, hortikultura, dan obat-obatan; c. peningkatan peran serta masyarakat dan industri dalam pembangunan di bidang pangan, hortikultura, dan obat-obatan; d. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Presiden.

7. Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara: a. perumusan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara yang meliputi kegiatan pembinaan, pengendalian,

peningkatan

efisiensi,

privatisasi,

dan

restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara; b. peningkatan

koordinasi

dengan

Departemen,

Lembaga

Pemerintah Non-Departemen, Pemerintah Daerah, dalam rangka pendayagunaan Badan usaha Milik Negara, beserta pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan di bidang tersebut; c. penyampaian …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-8-

c. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden; d. peksanaan tugas lain yang diberikan Presiden.

8. Menteri Negara Peranan Wanita: a. perumusan kebijaksanaan Pemerintah di bidang peranan wanita dalam pembangunan yang dilandasi dengan iman dan taqwa;

b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan perumusan kebijaksanaan, penyusunan rencana dan program kegiatan Departemen,

Lembaga

Pemerintah

Non-Departemen,

dan

masyarakat dalam rangka pengembangan kemampuan dan memajukan

peranan

wanita

dalam

pembangunan,

dan

perlindungan tenaga kerja wanita;

c. peningkatan peran serta masyarakat dalam memajukan peranan wanita dalam pembangunan;

d. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Presiden.

9. Menteri Negara Peranan Wanita: a. perumusan kebijaksanaan Pemerintah di bidang peranan wanita dalam pembangunan yang dilandasi dengan iman dan taqwa;

b. pengkoordinasian …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-9-

b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan perumusan kebijaksanaan, penyusunan rencana dan program kegiatan Departemen,

Lembaga

Pemerintah

Non-Departemen,

dan

masyarakat dalam rangka pengembangan kemampuan dan memajukan

peranan

wanita

dalam

pembangunan,

dan

perlindungan tenaga kerja wanita; c. peningkatan peran serta masyarakat dalam memajukan peranan wanita dalam pembangunan; d. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Presiden.

10. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga: a. perumusan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pembinaan pemuda dan olah raga; b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, program dan kegiatan kepemudaan dalam pembangunan dan pencapaian prestasi yang tinggi di bidang keolahragaan; c. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan; d. pelaksanaan koordinasi kegiatan Komite Nasional Pemuda Indonesia dan organisasi kepemudaan lainnya; e. pelaksanaan koordinasi kegiatan Komite Olah Raga Nasional Indonesia dan Lembaga-lembaga keolahragaan lainnya; f. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Presiden.

BAB II …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Organisasi

Pasal 6

Menteri Negara dibantu oleh staf Menteri Negara yang terdiri dari: 1. Sekretaris Menteri Negara, disingkat SESMENEG. 2. Asisten

Menteri

Negara,

disingkat

ASMENENG,

sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai dengan beban kerjanya dan

ditetapkan

dengan

persetujuan

tertulis

MENKOWASBANGPAN. 3. Staf Ahli, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai dengan beban kerjanya, dan ditetapkan dengan persetujuan tertulis MENKO WASBANGPAN.

Bagian Kedua SESMENEG

Pasal 7

(1) SESMENEG adalah unsur pembantu menteri Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Negara. (2) SESMENEG bertugas membantu Menteri Negara dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

a. koordinasi kegiatan Staf Menteri Negara; b. penyelenggaraan

pelayanan

administrasi

umum

dalam

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Menteri Negara; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara. (3) SESMENEG membawahkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Biro sesuai dengan beban kerjanya. (4) Masing-masing Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan setiap bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub bagian sesuai dengan beban kerjanya.

Bagian Ketiga ASMENEG

Pasal 8

(1) ASMENEG adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Menteri Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Negara.

(2) ASMENEG bertugas membantu Menteri Negara di bidang tertentu dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijak Menteri Negara sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; b. pelaksanaan pemantauan atas perkembangan masalah atau kegiatan tertentu dalam lingkup tugasnya; c. pelaksanaan ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

c. pelaksanaan hubungan kerja dengan Departemen, Instansi, dan organisasi lainnya yang dianggap perlu sesuai petunjuk menteri Negara; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri Negara. (3) Untuk melaksanakan tugasnya, ASMENEG dibantu oleh Pembantu Asisten, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai dengan beban kerjanya. (4) Masing-masing

Pembantu

Asisten

membawahkan

sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang staf Pembantu Asisten sesuai dengan beban kerjanya. (5) Dalam melaksanakan tugasnya, ASMENEG dikoordinasi oleh SESMENEG.

Bagian Keempat Staf Ahli

Pasal 9

(1) Staf Ahli adalah unsur pembantu Menteri Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Negara. (2) Staf Ahli mempunyai tugas membantu Menteri Negara dalam memberikan pemikiran atau pertimbangna teknis mengenai masalah tertentu, yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Menteri Negara. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli dikoordinasi oleh SESMENEG.

Bagian …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Bagian Kelima Kelompok Kerja

Pasal 10

Jika dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Menteri Negara dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Menteri Negara: a. berkoordinasi, bekerjasama, dan saling berkonsultasi dalam menangani masalah-masalah yang menyangkut bidang tugas dan fungsinya; b. berkoodinasi, bekerjasama, dan saling berkonsultasi dengan Menteri yang memimpin Departemen dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen lainnya; c. menyampaikan salinan setiap keputusan yang dikeluarkan kepada Sekretaris Negara. (2) Rencana pemecahan persoalan yang menghasilkan kebijaksanaan baru dan bersifat pokok disampaikan kepada Presiden sebagai bahan dan pertimbangan untuk dimintakan persetujuan atau untuk dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan petunjuk lainnya. (3) Ketentuan ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

(3) Ketentuan

tentang

koordinasi,

kerjasama,

dan

konsultasi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku pula bagi Menteri yang memimpin Departemen dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen bila pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing berkaitan dengan tugas dan fungsi Menteri Negara.

Pasal 12

Menteri Negara dan semua unsur staf Menteri Negara dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan instansinya sendiri maupun dalam hubungan antar Departemen dan/atau instansi lain untuk kesatuan gerak sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB IV

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

(1) SESMENEG dan ASMENEG adalah jabatan eselon Ia atau serendah-rendahnya eselon Ib. (2) Staf Ahli adalah jabatan eselon Ib atau serendah-rendahnya eselon IIa. (3) Kepala Biro adalah jabatan eselon IIa. (4) Pembantu

ASMENEG

adalah

jabatan

eselon

IIa

atau

serendah-rendahnya eselon IIIa. (5) Staf ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

(5) Staf Pembantu ASMENEG adalah jabatan eselon IIIa atau serendah-rendahnya eselon IVa.

Pasal 14 (1) SESMENEG, ASMENEG dan Staf Ahli setingkat eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (2) Staf Ahli setingkat eselon IIa, Kepala Biro, dan Pembantu ASMENEG serta pejabat lainnya dilingkungan Menteri Negara diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Sekretaris Negara atas usul Menteri Negara yang bersangkutan.

BAB V ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 15 (1) Pengurusan dan pelayanan administrasi menteri Negara dan staf Menteri Negara mengenai kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan, keamanan dan lain-lain diselenggarakan oleh dan dengan menggunakan fasilitas Sekretariat Negara. (2) Pengawasan dan pelayanan administrasi Menteri Negara dan staf Menteri Negara mengenai kepegawaian diselenggarakan oleh Menteri Negara yang bersangkutan.

Pasal 16 Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksaan tugas Menteri Negara dan staf Menteri Negara baik yang bersifat rutin maupun pembangunan dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Negara.

BAB VI …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 17 Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi Menteri Negara ditetapkan oleh Menteri Negara yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan secara tertulis

dari

Menteri

Negara

Koordinator

Bidang

Pengawasan

Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 18 Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua Keputusan Menteri Negara yang merupakan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti berdasarkan Keputusan Presiden ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20 …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 20

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan

ttd.

Lambock V. Nahattands