KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1993 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA

www.hukumonline.com

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1993 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kabinet Pembangunan VI dan untuk lebih meningkatkan tercapainya hasil pelaksanaan tugas dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara di bidang tertentu sehingga dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1983 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;

Mengingat: 1.

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;

2.

Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;

3.

Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 1993;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 1 Yang dimaksud dengan Menteri Negara dalam Keputusan presiden ini adalah pembantu Presiden yang menangani bidang tugas tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara yang bidang tugasnya tidak ditangani oleh suatu Departemen.

Pasal 2 Menteri Negara berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 3

1/8

www.hukumonline.com

(1)

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, disingkat MENPPN, mempunyai tugas pokok mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan nasional.

(2)

Menteri Negara Riset dan Teknologi, disingkat MENRISTEK, mempunyai tugas pokok mengenai hal-hal yang berhubungan dengan riset dan teknologi.

(3)

Menteri Negara Urusan Pangan, disingkat MENPANGAN, mempunyai tugas pokok mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pangan.

(4)

Menteri Negara Kependudukan, disingkat MENPENDUDUK, mempunyai tugas pokok mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kependudukan.

(5)

Menteri Negara Penggerak Dana Investasi, disingkat MENINVES, mempunyai tugas pokok mengenai halhal yang berhubungan dengan penggerakan dana investasi.

(6)

Menteri Negara Agraria, disingkat MENAGRARIA, mempunyai tugas pokok mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keagrariaan.

(7)

Menteri Negara Perumahan Rakyat, disingkat MENPERA, mempunyai tugas pokok mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perumahan dan pemukiman.

(8)

Menteri Negara Lingkungan Hidup, disingkat MENLH, mempunyai tugas pokok mengenai hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup.

(9)

Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, disingkat MENUPW, mempunyai tugas pokok mengenai hal-hal yang berhubungan dengan peranan wanita dal;am pembangunan di segala bidang.

(10)

Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga, disingkat MENPORA, mempunyai tugas pokok mengenai halhal yang berhubungan dengan kepemudaan dan keolahragaan.

(11)

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, disingkat MENPAN, mempunyai tugas pokok mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pendayagunaan aparatur Negara.

Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, masing-masing Menteri Negara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1.

2.

MENPPN a.

merumuskan kebijaksanaan Pemerintah bidang perencanaan pembangunan nasional;

b.

mengkoordinasi kegiatan perencanaan pembangunan seluruh Instansi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah secara menyeluruh;

c.

mengkoordinasi kegiatan operasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

d.

mengkoordinasi kegiatan operasional Biro Pusat Statistik, dan Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional sejauh menyangkut perencanaan pembangunan nasional;

e.

menyampaikan laporan, bahan keterangan serta saran dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden.

MENRISTEK a.

merumuskan kebijaksanaan Pemerintah bidang penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penerapan hasil riset dan teknologi dan pengelolaan industri strategis serta pemanfaatannya untuk perencanaan pelaksanaan pembangunan;

b.

merencanakan pelaksanaan kebijaksanaan dalam rangka penyusunan program riset dan teknologi;

c.

mengkoordinasi kegiatan riset dan teknologi seluruh Instansi Pemerintah dalam rangka 2/8

www.hukumonline.com

pelaksanaan program Pemerintah secara menyeluruh;

3.

4.

5.

d.

mengkoordinasi kegiatan operasional Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Badan Pengelola Industri Strategis;

e.

mengkoordinasi kegiatan operasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Tenaga Atom Nasional, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Biro Pusat Statistik dan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional sejauh menyangkut bidang riset dan teknologi;

f.

meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang riset dan teknologi;

g.


MENPANGAN a.

merumuskan kebijaksanaan Pemerintah di bidang ketersediaan pangan, keamanan pangan, stabilisasi harga pangan, dan peningkatan mutu pangan;

b.

merencanakan pelaksanaan kebijaksanaan dalam rangka penyusunan program ketersediaan pangan, keamanan pangan, stabilisasi harga pangan, dan peningkatan mutu pangan;

c.

mengkoordinasi kegiatan seluruh Instansi Pemerintah yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, keamanan pangan, stabilisasi harga pangan, dan peningkatan mutu pangan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah secara menyeluruh;

d.

meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang ketersediaan pangan;

e.

mengkoordinasi kegiatan operasional Badan Urusan Logistik;

f.


MENPENDUDUK a.

merumuskan kebijaksanaan Pemerintah di bidang kependudukan;

b.

merencanakan pelaksanaan kebijaksanaan dalam rangka penyusunan program kependudukan;

c.

mengkoordinasi kegiatan seluruh Instansi Pemerintah yang berhubungan dengan kependudukan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah secara menyeluruh;

d.

meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang kependudukan;

e.

mengkoordinasi kegiatan operasional Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;

f.


MENINVES a.

merumuskan kebijaksanaan Pemerintah di bidang penggerakan dana untuk investasi;

b.

merencanakan pelaksanaan kebijaksanaan dalam rangka penyusunan program penggerakan dana investasi;

c.

mengkoordinasi kegiatan seluruh Instansi Pemerintah yang berhubungan dengan penggerakan dana investasi dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah secara menyeluruh;

d.

meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang penggerakan dana investasi;

e.

mengkoordinasi kegiatan operasional Badan Koordinasi Penanaman Modal;

f.

menyampaikan laporan dan bahan keterangan serta saran dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden. 3/8

www.hukumonline.com

6.

7.

8.

9.

MENAGRARIA a.

mengkoordinasi perumusan kebijaksanaan Pemerintah di bidang keagrariaan;

b.

merencanakan pelaksanaan kebijaksanaan dalam rangka penyusunan program keagrariaan;

c.

mengkoordinasi kegiatan seluruh Instansi Pemerintah yang berhubungan dengan keagrariaan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah secara menyeluruh;

d.

meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang keagrariaan;

e.

mengkoordinasi kegiatan operasional Badan Pertanahan Nasional;

f.

mengkoordinasi kegiatan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional sejauh menyangkut bidang pemetaan tanah;

g.


MENPERA a.

mengkoordinasi perumusan kebijaksanaan Pemerintah di bidang perumahan dan permukiman;

b.

merencanakan pelaksanaan kebijaksanaan dalam rangka penyusunan program perumahan dan permukiman;

c.

mengkoordinasi kegiatan seluruh Instansi Pemerintah yang berhubungan dengan perumahan dan permukiman dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah secara menyeluruh;

d.

mengkoordinasi kegiatan operasional badan-badan dan koperasi yang bergerak di bidang perumahan dan permukiman;

e.

meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan perumahan dan permukiman;

f.


MENLH a.

merumuskan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;

b.

merencanakan pelaksanaan kebijaksanaan dalam rangka penyusunan program pengelolaan lingkungan hidup;

c.

mengkoordinasi kegiatan seluruh Instansi Pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah secara menyeluruh;

d.

meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan hidup;

e.

mengkoordinasi kegiatan operasional Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

f.


MENUPW a.

merumuskan kebijaksanaan Pemerintah di bidang peranan wanita dalam pembangunan;

b.

merencanakan pelaksanaan kebijaksanaan dalam rangka penyusunan program peranan wanita dalam pembangunan;

c.

mengkoordinasi kegiatan seluruh Instansi Pemerintah yang berhubungan dengan peranan wanita dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah secara menyeluruh;

d.

meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang peranan wanita dalam pembangunan;

4/8

www.hukumonline.com

e. 10.

11.


MENPORA a.

merumuskan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pembinaan dan pengembangan pemuda dan olah-raga;

b.

merencanakan pelaksanaan kebijaksanaan dalam rangka penyusunan program pembinaan dan pengembangan pemuda dan olah-raga;

c.

mengkoordinasi kegiatan seluruh Instansi Pemerintah yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan pemuda dan olahraga dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah secara menyeluruh;

d.

mengkoordinasi kegiatan Komite Olah Raga Nasional Indonesia dan Yayasan/Lembaga-lembaga olahraga lainnya di Pusat dan Daerah

e.


MENPAN a.

merumuskan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur Negara yang meliputi pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur Pemerintah Pusat, aparatur Pemerintah Daerah, dan aparatur perekonomian Negara;

b.

merencanakan pelaksanaan kebijaksanaan dalam rangka penyusunan program pendayagunaan aparatur Negara yang meliputi pembinaan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan pengawasan;

c.

mengkoordinasi kegiatan seluruh Instansi Pemerintah yang berhubungan dengan pendayagunaan aparatur Negara dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah secara menyeluruh;

d.

mengkoordinasi kegiatan Lembaga Administrasi Negara, Badan Administrasi Kepegawaian Negara, dan Arsip Nasional;

e.

menyampaikan laporan, bahan keterangan serta saran dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggungjawabnya kepada Presiden.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5 (1)

(2)

Susunan Organisasi Menteri Negara terdiri dari: a.

Sekretaris Menteri Negara, disingkat SESMENEG;

b.

Asisten Menteri Negara, disingkat ASMENEG, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;

c.

Staf Ahli, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Bagi Menteri Negara yang sekaligus menjadi pimpinan Lembaga Pemerintah Non Department, disingkat LPND, maka: a.

SESMENEG merangkap DEPUTI Pimpinan LPND yang menangani bidang umum atau administrasi;

5/8

www.hukumonline.com

b.

ASMENEG merangkap Deputi Pimpinan LPND yang tugas dan fungsinya bersesuaian.

Pasal 6 (1)

SESMENEG bertugas membantu Menteri Negara dan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsifungsi: a.

mengkoordinasi kegiatan Staf Menteri Negara;

b.

menyelenggarakan pelayanan administrasi yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Menteri Negara.

(2)

SESMENEG membawahkan sebanyak-banyaknya (dua) Biro dan dalam melaksanakan tugasnya SESMENEG bertanggung jawab kepada Menteri Negara.

(3)

Masing-masing Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian dan setiap Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub bagian.

Pasal 7 (1)

ASMENEG bertugas membantu Menteri Negara dan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsifungsi: a.

meneruskan bahan kebijaksanaan Menteri Negara;

b.

melakukan pemantauan terhadap perkembangan masalah atau bidang kegiatan tertentu;

c.

mengadakan hubungan kerja dengan Departemen, Instansi, dan Organisasi lainnya yang dianggap perlu atas tunjuk Menteri Negara.

(2)

Untuk kelancaran tugasnya, ASMENEG dibantu oleh Pembantu Asisten, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

(3)

Masing-masing Pembantu Asisten membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Staf.

(4)

Dalam melaksanakan tugasnya ASMENEG bertanggung jawab kepada Menteri Negara dan sehari-hari dikoordinasikan oleh SESMENEG.

Pasal 8 (1)

Staf Ahli bertugas membantu Menteri Negara dengan memberikan pemikiran atau pertimbangan teknis mengenai masalah tertentu yang diperlukan oleh Menteri Negara.

(2)

Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli bertanggung jawab kepada Menteri Negara dan sehari-hari dikoordinasikan oleh SESMENEG.

(3)

Jika dipandang perlu untuk melancarkan pelaksanaan tugasnya, maka Menteri Negara dapat membentuk beberapa kelompok kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 (1)

Perincian dan perumusan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Staf Menteri Negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Negara yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara dan setelah mendengar pertimbangan Menteri Negara Sekretaris Negara.

6/8

www.hukumonline.com

(2)

Perincian dan perumusan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja MENPAN ditetapkan dengan Keputusan MENPAN setelah mendengar pertimbangan Menteri Negara Sekretaris Negara.

(3)

Pengangkatan dan pemberhentian SESMENEG, ASMENEG dan Staf Ahli Menteri Negara dilakukan dengan Keputusan Presiden, sedangkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan tenaga lainnya dilakukan dengan Keputusan Menteri Negara Sekretaris Negara berdasarkan usul Menteri Negara yang bersangkutan.

(4)

a.

SESMENEG dan ASMENEG merupakan jabatan eselon IA atau IB disesuaikan dengan tingkat kepangkatannya.

b.

Staf Ahli adalah jabatan eselon setinggi-tingginya IB.

c.

Pembantu ASMENEG adalah jabatan eselon setinggi-tingginya IIA.

BAB III TATA KERJA

Pasal 10 (1)

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masing-masing Menteri Negara mengadakan konsultasi dan kerjasama dengan Departemen dan Instansi lainnya dalam menangani masalah-masalah yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.

(2)

Pimpinan Departemen dan Instansi Pemerintah lainnya dalam pelaksanaan tugasnya yang menyangkut bidang tanggung jawab Menteri Negara mengadakan konsultasi dan kerjasama dengan Menteri Negara yang tugas pokoknya bersesuaian.

(3)

Rencana pemecahan persoalan yang menghasilkan kebijaksanaan baru dan bersifat prinsipiil disampaikan kepada Presiden sebagai bahan dan pertimbangan untuk dimintakan persetujuan atau untuk dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan petunjuk lainnya.

Pasal 11 Menteri Negara dan semua unsur Staf Menteri Negara dalam melaksanakan tugasnya masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan instansinya sendiri maupun dalam hubungan antar Departemen dan atau instansi lainnya.

BAB IV ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 12 Pengurusan dan pelayanan administrasi Menteri Negara, baik mengenai kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan, keamanan dan lain-lain diselenggarakan oleh dan dengan menggunakan fasilitas Sekretariat Negara.

Pasal 13

7/8

www.hukumonline.com

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Menteri Negara dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Negara.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14 Semua Keputusan Menteri Negara yang merupakan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1983 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Menteri Negara, serta Susunan Organisasi Staf Menteri Negara, masih tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Keputusan Presiden ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15 Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1983 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Negara serta Susunan Organisasi Staf Menteri Negara, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 19 Mei 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SOEHARTO

8/8

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1993 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA

Recommend Documents