KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1979 TENTANG BADAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN GENERASI MUDA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa untuk merealisasi isi dan jiwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 dan untuk Iebih meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan generasi muda hingga mencapai hasil yang efektif dan efisien bagi pembangunan bangsa, dipandang perlu membentuk Badan Koordinasi Penyelenggaraan pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran Di Sekolah jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran Disekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550). 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037). 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen. 6. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen. 7. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1978 tentang Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Menteri Muda serta Susunan Organisasi Staf Menteri Muda. 8. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 . 9. Keputusan Presiden Nomor 70/M Tahun 1978 . MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN KOORDINASI
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN GENEPASI MUDA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan : (1) Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dibidang penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan termasuk pembinaan dan pengembangan generasi muda, yang disamping tugas pokoknya bertindak selaku Ketua Badan Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda. (2) Menteri Muda adalah Menteri Muda yang bertanggungjawab atas koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan dan program di bidang pembinaan dan pengembangan generasi muda. (3) Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda adalah suatu wadah koordinasi yang dipimpin oleh Menteri dan beranggotakan beberapa Menteri. (4)
Satuan Pengendali Koordinasi adalah Pelaksana Operasionil pembinaan dan pengembangan generasi muda yang dipimpin oleh Menteri Muda Urusan Pemuda.
(5) Staf Ahli adalah jabatan yang berhubung dengan sifat tugasnya dirangkap oleh Staf Ahli Menteri Muda Urusan Pemuda. (6) Sekretaris Satuan Pengendali Koordinasi dirangkap oleh Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga karena jabatan. (7) Musyawarah Pembina Generasi Muda Propinsi adalah suatu wadah Koordinasi pembinaan dan pengembangan generasi muda di tingkat Propinsi. (8) Pembina Harian Propinsi adalah pelaksana operasionil pembinaan dan pengembangan generasi muda di tingkat Propinsi. (9)
Musyawarah Pelaksana Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Kabupaten/ Kotamadya adalah wadah koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan generasi muda di tingkat Kabupaten/Kotamadya.
(10)
Pelaksana Harian Kabupaten/Kotamadya adalah pelaksana operasionil pembinaan dan pengembangan generasi muda di tingkat Kabupaten/Kotamadya,
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
(11)Satuan Pelaksana Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Kecamatan adalah satuan pelaksana operasionil pembinaan dan pengembangan generasi muda di tingkat Kecamatan. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1)
Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda yang salanjutnya disebut Badan Koordinasi adalah wadah koordinasi non strukturil.
(2)
Tugas pokok Badan Koordinasi ialah merumuskan kebijaksanaan dan program pembinaan dan pengembangan generasi muda secara menyeluruh dan terpadu baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang serta menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan generasi muda dalam rangka kebijaksanaan umum yang di tetapkan oleh Pemerintah. Pasal 3
(1)
Susunan organisasi dan keanggotaan Badan Koordinasi terdiri dari : a. Ketua : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merangkap Anggota. b. Wakil Ketua : Menteri Dalam Negeri merangkap Anggota. c. Anggota-anggota : i. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. ii. Menteri Sosial. iii. Menteri Agama. iv. Menteri Penerangan. v. Menteri Kesehatan. vi. Menteri Pertanian. vii. Menteri Muda Urusan Pemuda. viii. Menteri Muda Urusan Peranan Wanita. ix. Menteri Muda Urusan Koperasi. x. Menteri/Pejabat lain yang di pandang perlu oleh Badan Koordinasi. d. Sekretaris : Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga.
(2) Ketua Badan Koordinasi bertanggungjawab kepada Presiden. (3) Sekretaris Badan Koordinasi bertanggungjawab kepada Ketua Badan Koordinasi.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Pasal 4 Pelaksanaan tugas Badan Koordinasi sehari-hari diselenggarakan oleh Satuan Pengendali Koordinasi selaku Pelaksana Operasionil pembinaan dan pengembangan generasi muda. (2) Susunan Organisasi dan Keanggotaan Satuan Pengendali Koordinasi terdiri dari : a. Ketua : Menteri Muda Urusan Pemuela merangkap Anggota. b. Sekretaris : i. Direktur Jenderal Pendidikan. Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga, merangkap Anggota. ii. Sekretaris Menteri Muda Urusan Pemuda, selaku Wakil Sekretaris, merangkap Anggota ; c. Anggota-anggota : Para Direktur Jenderal Departemen dan Pimpinan Instansi lainnya yang setingkat, yang tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan generasi muda yang ditetapkan kemudaan oleh Ketua Badan Koordinasi. (1)
Pasal 5 Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Satuan Pengendali Koordinasi bekerjasama dengan Satuan-satuan Pembina/Pelaksana pembinaan dan pengembangan generasi muda di Daerah. Pasal 6 Satuan Pengendali Koordinasi. (1)
Satuan Pengendali Koordinasi adalah aparat koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan dan perumusan program pembinaan dan pengembangan generasi muda.
(2)
Ketua Satuan Pengendali Koordinasi bertanggungjawab kepada Ketua Badan Koordinasi.
(3)
Ketua Satuan Pengendali Koordinasi dapat melapor kepada Presiden serta menerima petunjuk-petunjuk langsung dari Presiden. Pasal 7 Sekretariat Satuan Pengendali Koordinasi.
(1)
Sekretariat Satuan Pengendali Koordinasi dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dirangkap oleh Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris yang dirangkap oleh Sekretaris Menteri Muda Urusan Pemuda.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Satuan Pengendali Koordinasi mempergunakan aparat Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.,
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Pemuda dan Olah Raga dan Sekretariat Menteri Muda Urusan Pemuda. (3) Sekretaris Satuan Pengendali Koordinasi bertanggungjawab kepada Ketua Satuan Pengendali Koordinasi. (4)
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Satuan Pengendali Koordinasi dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris yang dirangkap oleh Sekretaris Menteri Muda Urusan Pemuda karena jabatan. Pasal 8 Staf Ahli
(1) Kepada Ketua Satuan Pengendali Koordinasi diperbantukan Staf Ahli Menteri Muda Urusan Pemuda. (2)
Staf Ahli bertanggungjawab kepada Ketua Satuan Pengendali Koordinasi. Pasal 9 Satuan Pembina/Pelaksana di Daerah
Dalam pelaksanaan tugasnya di Daerah Ketua Satuan Pengendali Koordinasi bekerjasama dengan : a. Satuan Pembina Generasi Muda Propinsi yang dipimpin oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, terdiri dari : i. Musyawarah Pembina Generasi Muda Propinsi. ii. Pembina Harian Propinsi. b. Satuan Pelaksana Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Kabupaten/ kotamadya yang dipimpin oleh Bupati/ Walikota Kepala Daerah Tingkat II, terdiri dari : i. Musyawarah Pelaksana Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Kabupaten/Kotamadya. ii. Pelaksana Harian Kabupaten/Kotamadya. c. Satuan Pelaksana Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Kecamatan, yang dipimpin oleh Camat. Pasal 10 Satuan Pembina Generasi Muda Propinsi (1)
Satuan Pembina Generasi Muda Propinsi selaku pengendali Generasi Muda di tingkat Propinsi dipimpin Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.
(2)
Ketua Satuan Pembina Generasi Muda Propinsi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh. a. Musyawarah Pembina Generasi Muda Propinsi terdiri dari : i. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I sebagai Ketua. ii. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
sebagai Wakil Ketua. iii. Anggota-anggota lainnya yang ditetapkan kemudian oieh Ketua Satuan Pembina Generasi Muda Propinsi. b. Pembina Harian Propinsi terdiri dari : i. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi sebagai Kepala ii. Sekretaris yang ditetapkan kemudian oleh Ketua Musyawarah Pembina Generasi Muda Propinsi atas usul Kepala Pembina Harian Propinsi. iii. Anggota-anggota yang ditetapkan oleh Ketua Musyawarah Pembina Generasi Muda atas usul kepala Pembina Harian Propinsi. (3)
Satuan Pembina Generasi Muda Propinsi bertanggungjawab kepada Ketua Badan Koordinasi. Pasal 11 Satuan Pelaksana Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Kabupaten/Kotamadya
(1)
Satuan Pelaksana Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Kabupaten, Kotamadya selaku pengendali operasionil pembinaan dan pengembangan generasi muda di tingkat Kabupaten/Kotamadya dipimpin oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
(2)
Ketua Satuan Pelaksana Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Kabupaten/ Kotamadya dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh. a. Musyawarah Pelaksana Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Kabupaten/ Kotamadya terdiri dari : i. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II sebagai Ketua. ii. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya sebagai Wakil Kepala. iii. Anggota-angota lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Ketua Satuan Pembina Generasi Muda Propinsi. b. Pelaksana Harian Kabupaten/Kotamadya terdiri dari : i. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya sebagai Kepala . ii. Sekretaris yang ditetapkan kemudian oleh Kepala Pembina Harian Propinsi. iii. Anggota-anggota yang ditetapkan kemudian oleh Ketua Satuan Pelaksana Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Kabupaten/Kotamadya atas usul Kepala Pelaksana Harian Kabupaten/Kotamadya.
(3)
Satuan Pelaksana Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Kabupaten/Kotamadya bertangung jawab kepada Ketua Satuan Pembina Generasi Muda Propinsi.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Pasal 12 Satuan Pelaksana Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Kecamatan. (1)
Satuan Pelaksana Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Kecamatan disingkat Satuan Pelaksana Kecamatan selaku pengendali operasionil pembinaan dan pengembangan. generasi muda di tingkat Kecamatan dipimpin oleh Camat sebagai Kepala.
(2)
Kepala Satuan Pelaksana Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kecamatan sebagai Wakil Kepala dan Anggota-anggota lainnya ditetapkan kemudian oleh Ketua Satuan Pelaksana Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Kabupaten/Kotamadya.
(3)
Satuan Pelaksana Kecamatan bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Pelaksana Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Kabupaten/Kotamadya. BAB III TUGAS WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB Pasal 13 Badan Koordinasi
Badan Koordinasi menyelenggarakan tugas, wewenang dan tanggung jawab : a. menyiapkan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pembinaan dan pengembangan generasi muda . b. menetapkan program yang terpadu dalam rangka pembinaan dan pengembangan generasi muda sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan Pemerintah. c. menetapkan rencana kerja operasionil penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan generasi muda . d. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan generasi muda. Pasal 14 Satuan Pengendali Koordinasi Satuan Pengendali Koordinasi menyelenggarakan tugas, wewenang dan tanggung jawab : a. menyiapkan rancangan program pembinaan dan pengembangan generasi muda berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan untuk dibahas dan diputuskan oleh Badan Koordinasi. b. mengikuti dan mengkoordinasikan segala kegiatan operasionil penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan generasi muda.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka memecahkan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan generasi muda. d. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan generasi muda. e. menampung aspirasi masyarakat dan menggiatkan partisipasi generasi muda dan seluruh masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan generasi muda, melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi-instansi Pemerintah dan organisasi masyarakat yang mempunyai hubungan dengan pembinaan dan pengembangan generasi muda. c.
Pasal 15 Sekretariat Satuan Pengendali Koordinasi Sekretariat Satuan Pengendali Koordinasi menyelenggarakan tugas, wewenang dan tanggung jawab : a. mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh administrasi Satuan Pengendali Koordinasi. b. mempersiapkan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan sesuai dengan tugas pokok Satuan Pengendali Koordinasi. c. membina urusan tata usaha, staf, keuangan dan peralatan/perlengkapan Satuan Pengendali Koordinasi. d. mengumpulkan bahan-bahan dari Instansi Pemerintah yang diperlukan untuk menyiapkan rancangan program pembinaan dan pengembangan generasi muda. e. mengadakan hubungan kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan organisasi swasta yang mempunyai hubungan dengan pembinaan dan pengembangan generasi muda. f. mempersiapkan laporan berkala dan atau sewaktu-waktu Ketua Satuan Pengendali Koordinasi mengenai penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan generasi muda kepada Ketua Badan Koordinasi. g. melakukan kegiatan-kegiatan lain atas petunjuk Ketua Satuan Pengendali Koordinasi. Pasal 16 Staf Ahli Staf Ahli menyelenggarakan tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan kegiatan pengolahan dan penelaahan masalah-masalah di bidang kepemudaan sesuai dengan petunjuk Ketua Satuan Pengendali Koordinasi. Pasal 17 Satuan Pembina Generasi Muda Propinsi
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
(1)
Musyawarah Pembina Generasi Muda Propinsi menyelenggarakan tugas, wewenang dan tanggung jawab : a. membahas dan mempersiapkan kebijaksanaan dan program pelaksanaan pembinaan dan pengembangan generasi muda di Daerah Tingkat I sesuai dengan keputusan Badan Koordinasi. b. membahas dan memecahkan persoalan yang timbul di daerahnya mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengembangan generasi muda. c. menyampaikan saran-saran yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan generasi muda kepada Ketua Badan Koordinasi melalui Ketua Satuan Pengendali Koordinasi.
(2)
Pembina Harian Propinsi menyelenggarakan tugas, wewenang dan tanggung jawab : a. melaksanakan program operasionil pembinaan dan pengembangan generasi muda sesuai dengan rencana. b. memberi petunjuk-petunjuk teknis kepada Pelaksana Harian Kabupaten/Kotamadya serta Satuan Pelaksana Kecamatan . c. menyampaikan saran-saran perumusan kebijaksanaan regional pembinaan dan pengembangan generasi muda kepada Musyawarah Pembina Generasi Muda Propinsi. d. menampung dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan generasi muda. e. mempersiapkan laporan dan evaluasi berkala dan atau sewaktu-waktu Ketua Satuan Pembina Generasi Muda Propinsi mengenai pelaksanaan pembiayaan dan pengembangan generasi muda kepada Ketua Badan Koordinasi, dengan tembusan kepada Ketua Satuan Pengendali Koordinasi. Pasal 18 Satuan Pelaksana Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Kabupaten/Kotamadya
(1)
Musyawarah Pelaksana Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Kabupaten/ Kotamadya menyelenggarakan tugas, wewenang dan tanggungjawab : a. membahas dan mempersiapkan kebijaksanaan dan program pelaksanaan pembinaan dan pengembangan generasi muda untuk Daerah Tingkat II sesuai dengan keputusan Badan Koordinasi. b. membahas dan memecahkan persoalan yang timbul di daerahnya mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengembangan generasi muda. c. menyampaikan saran-saran yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan generasi muda kepada Ketua Satuan Pembina Generasi Muda Propinsi
(2)
Pelaksana Harian Kabupaten/Kotamadya wewenang dan tanggung jawab :
menyelenggarakan
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
tugas,
melaksanakann program operasionil pembinaan dan pengembangan generasi muda sesuai dengan rencana. b. menyampaikan saran-saran kebijaksanaan setempat pelaksanaan pembinaan dan pengembangan generasi muda Kabupaten/Kotamadya kepada Satuan Pembina Propinsi. c. mengatur dan membina kerjasama serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan generasi muda Kabupaten/Kotamadya. d. mempersiapkan laporan dan evaluasi berkala dan atau sewaktu-waktu Ketua Satuan Pelaksana Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Kabupaten/Kotamadya mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengembangan generasi muda kepada Ketua Pembina Generasi Muda Propinsi. a.
Pasal 19 Satuan Pelaksana Kecamatan. Satuan Pelaksana Kecamatan menyelenggarakan tugas, wewenang dan tanggung jawab : a. melaksanakan program operasionil pembinaan dan pengembangan generasi muda di daerahnya. b. membina kerjasama dengan semua golongan dalam masyarakat serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan generasi muda. c. menyampaikan laporan dan evaluasi berkala dan atau sewaktu-waktu mengenai pembinaan dan pengembangan generasi muda kepada Ketua Satuan Pelaksana Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Kabupaten/Kotamadya. BAB IV TATA KERJA Pasal 20 Badan Koordinasi (1)
Badan Koordinasi mengadakan rapat-rapat koordinasi berkala dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan, sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun untuk : a. membahas perumusan kebijaksanaan operasioniI program pembinaan dan pengembangan generasi muda yang telah dipersiapkan oleh Satuan Pengendali Koordinasi. b. membahas masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan dan program pembinaan dan pengembangan generasi muda. c. membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan generasi muda.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
d.
mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembinaan dan generasi muda.
(2)
Ketua dan Anggota Badan Koordinasi dalam rapat koordinasi dapat menyampaikan bahan, saran dan usul mengenai kebijaksanaan dan program pembinaan dan pengembangan generasi muda.
(3)
Dalam menyusun kebijaksanaan operasonil dan program, tersebut dalam ayat (1) pasal ini, rapat Bodan Koordinasi berpegang kepada kebijaksanaan yang digriskan oleh Pemerintah dan memperhatikan serta mengindahkan pendapat yang berkembang dalam masyarakat.
(4)
Rapat Badan Koordinasi tersebut pada ayat (1) pada, dasarnya tidak dapat diwakilkan. Apabila Menteri/Anggota Badan Koordinasi karena sesuatu hal berhalangan hadir, maka Menteri menunjuk Sekretaris Jenderal atau pejabat lainnya yang setingkat untuk mewakilinya,
(5)
Keputusan rapat Badan Koordinasi berkala dan atau sewaktu-waktu tersebut pada ayat (1) mengikat Departemen/Instansi/Badan yang menjadi anggota Badan Koordinasi.
(6)
Rapat Badan Koordinasi diketahui oleh Menteri dan dihadiri oleh para anggota Badan Koordinasi. Apabila dipandang perlu Ketua dapat mengundang Menteri/Pejabat lain yang ada kaitannya dengan pembinaan dan pengembangan generasi muda. Pasal 21
(1)
Satuan Pengendalian Koordinasi mengadakan rapat-rapat Koordinasi berkala dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk : a. membahas rancangan perumusan kebijaksanaan dan program pembinaan dan pengembangan generasi muda yang telah dipersiapkan oleh Sekretariat Satuan Pengendali Koordinasi berdasarkan bahan-bahan yang berasal dari berbagai Departemen/Instansi dan sumber-sumber lainnya. b. membahas masalah yang timbul dalam proses penyiapan perumusan kebijaksanaan dan program serta pelaksanaan pembinaan dan pengembangan generasi muda. c. membahas masalah yang timbul dalam proses penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan generasi muda. d. menyusun saran dan pertimbangan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan/pengembangan pembinaan dan pengembangan generasi muda kepada Ketua Badan Koordinasi.
(2)
Ketua Satuan Pengendali Koordinasi dapat meminta atau menerima laporan
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
langsung dari para anggota Satuan Pengendali Koordinasi Satuan Pembina/Pelaksana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 serta Instansi-instansi lain yang berhubungan dengan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan generasi muda. (3)
Ketua Satuan Pengendali Koordinasi dapat mengadakan rapat-rapat pertemuan-pertemuan yang bersifat teknis operasional secara bersamasama maupun terpisah dengan para anggota Satuan Pengendali Koordinasi Satuan Pembina/Satuan Pelaksana di Daerah serta Instansiinstansi yang berkepentingan dan ada sangkut pautnya dengan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan generasi muda.
(4)
Rapat Satuan Pengendali Koordinasi tersebut pada ayat (1) pada dasarnya tidak dapat di wakili Apabila seorang anggota rapat Satuan Pengendali Koordinasi karena sesuatu hal berhalangan hadir, maka harus ada pejabat yang mewakilinya dengan mandat penuh. Pasal 22 Sekretariat Satuan Pengendali Koordinasi
(1)
Semua unsur Sekretariat Satuan Pengendali Koordinasi dalam pelaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Satuan Pengendali Koordinasi sendiri, maupun dalam hubungan antar Departemen/Instansi untuk satuan gerak yang serasi sesuai dengan tugas pokoknya.
(2) Sekretaris dan Wakil Sekretaris Satuan Pengendali Koordinasi melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Pengendali Koordinasi. Pasal 23 Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya berada langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Satuan Pengendali Koordinasi yang sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Sekretaris Satuan Pengendali Koordinasi serta wajib menyampaikan laporan berkala dan atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya. Pasal 24 Satuan Pembina Generasi Muda Propinsi (1) Musyawarah Pembina Generasi Muda Propinsi mengadakan rapat-rapat koordinasi berkala dan atau sewaktu-waktu untuk mengikuti tingkat perkembangan kegiatan pelaksanaan operasionil pembinaan dan pengembangan generasi muda yang telah ditetapkan, serta membahas/mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mem-
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
perlancar pelaksanaan dan pengembangan tersebut. (2) Kepala Pembina Harian Propinsi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari wajib memperhatikan petunjuk teknis dari Ketua Satuan Pembina Generasi Muda Propinsi. (3)
Kepala Pembina Harian Propinsi menyampaikan laporan berkala dan atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Satuan Pembina Generasi Muda Propinsi, dengan tembusan kepada Ketua Satuan Pengendali Koordinasi.
(4)
kepala Pembina Harian Propinsi bertanggungjawab kepada Ketua Satuan Pembina Generasi Muda Propinsi. Pasal 25 Satuan Pelaksana Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Kabupaten/Kotamadya
(1)
Musyawarah Pelaksana Pembina Generasi Muda Kabupaten/ Kotamadya mengadakan rapat-rapat koordinasi berkala dan atau sewaktu-waktu untuk mengikuti tingkat perkembangan kegiatan pelaksanaan operasionil pembinaan dan pengembangan generasi muda yang telah ditetapkan, serta membahas/mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tersebut.
(2)
Kepala Pelaksana Harian Kabupaten/Kotamadya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari wajib memperhatikan petunjuk-petunjuk teknis Ketua Satuan Pelaksana Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Kabupaten/Kotamadya.
(3)
Kepala Pelaksana Harian Kabupaten/Kotamadya menyampaikan laporan berkala dan atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Satuan Pelaksana Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Kabupaten/Kotamadya, dengan tembusan kepada Ketua Satuan Pembina Generasi Muda Propinsi.
(4)
Kepala Pelaksana Harian Kebupaten/Kotamadya bertanggungjawab kepada Ketua Satuan Pelaksana Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Kabupaten/Kotamadya. Pasal 26 Satuan Pelaksana Kecamatan
(1)
Satuan Pelaksana Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari wajib memperhatikan petunjuk-petunjuk teknis Ketua Satuan Pelaksana Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Kabupaten/Kotamadya.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
(2)
Ketua Satuan Pelaksana Kecamatan menyampaikan laporan berkala dan atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Satuan Pelaksana Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Kabupaten/Kotamadya, dengan tembusan kepada Ketua Satuan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Propinsi.
(3) Kepala Satuan Pelaksana Kecamatan bertanggungjawab kepada Ketua Pelaksana Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Kabupaten/Kotamadya. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 27 Pembiayaan semua kegiatan yang berhubungan dengan Badan Koordinasi dibebankan kepada anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 29 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 Mei 1979 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
