www.hukumonline.com
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 181 TAHUN 1998 TENTANG KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a.
bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjamin semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan;
b.
bahwa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Tahun 1979 (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Wanita (Convention Against Torure and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment), dan Deklarasi PBB 1993 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak-hak asasi manusia;
c.
bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum, upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan perlu lebih ditingkatkan dan diwujudkan secara nyata;
d.
bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dalam butir a, b, dan c dipandang perlu membentuk suatu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang bersifat independen.
Mengingat: Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN.
BAB I PEMBENTUKAN, ASAS, DAN SIFAT
Pasal 1 Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, dibentuk Komisi yang bersifat nasional yang diberi nama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 1/5
www.hukumonline.com
Pasal 2 Komisi Nasional Anti kekerasan Terhadap Perempuan berasaskan Pancasila.
Pasal 3 Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan bersifat independen.
BAB II TUJUAN DAN KEGIATAN
Pasal 4 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bertujuan: a.
penyebarluasan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung di Indonesia;
b.
mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia;
c.
peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi manusia perempuan.
Pasal 5 Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan melakukan kegiatan: a.
penyebarluasan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upayaupaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
b.
pengkajian dan penelitian terhadap berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perlindungan hak asasi manusia perempuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan berbagai saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan masyarakat dalam rangka penyusunan dan penetapan peraturan dan kebijakan berkenaan dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan dan penegakan hak asasi manusia bagi perempuan;
c.
pemantauan dan penelitian, termasuk pencarian fakta, tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada pemerintah;
d.
penyebarluasan hasil pemantauan dan penelitian atas terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat;
e.
pelaksanaan kerjasama regional dan internasional dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dalam rangka mewujudkan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
BAB III 2/5
www.hukumonline.com
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN
Pasal 6 Susunan organisasi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan terdiri dari: a.
Komisi Paripurna;
b.
Badan Pekerja.
Pasal 7 Anggota Komisi Paripurna adalah tokoh-tokoh yang: a.
telah aktif memperjuangkan hak asasi manusia dan/atau memajukan kepentingan perempuan;
b.
mengakui adanya masalah ketimpangan jender;
c.
menghargai pluralitas agama dan ras/etnisitas dan peka terhadap perbedaan kelas ekonomi;
d.
peduli terhadap upaya pencegahan dan penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan Indonesia.
Pasal 8 (1)
Komisi Paripurna terdiri dari 15 (lima belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) orang anggota dengan seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua.
(2)
Ketua dan Wakil Ketua Komisi Paripurna dipilih oleh anggota.
(3)
Untuk pertama kalinya anggota Komisi Paripurna diangkat oleh Presiden.
(4)
Komisi Paripurna menyediakan kursi keanggotaan bagi tokoh-tokoh daerah yang memenuhi persyaratan anggota.
Pasal 9 Masa jabatan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua serta anggota Komisi Paripurna diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komisi.
Pasal 10 Komisi Paripurna mengadakan Rapat Paripurna sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Pasal 11 Badan Pekerja dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang dipilih dan diangkat oleh Komisi Paripurna.
Pasal 12 (1)
Badan Pekerja terdiri dari: a.
Divisi Pemantauan dan Penelitian; 3/5
www.hukumonline.com
(2)
b.
Divisi Pengkajian dan Pembaharuan Perangkat Hukum;
c.
Divisi Advokasi dan Pendidikan Masyarakat.
Setiap Divisi terdiri dari seorang Koordinator dan anggota Divisi sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 13 (1)
Sekretaris Jenderal bertugas mengelola pelaksanaan Program Kerja.
(2)
Sekretaris Jenderal bekerja purna waktu dan mendapatkan kompensasi atas pekerjaannya.
(3)
Sekretaris Jenderal dicalonkan oleh Ketua Komisi Paripurna dan diangkat oleh rapat anggota Komisi Paripurna.
Pasal 14 Masa kerja Sekretaris Jenderal akan ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 15 Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal dibantu oleh Sekretaris, beberapa Staf Administrasi dan seorang penanggung jawab hubungan masyarakat.
BAB IV PEMBIAYAAN
Pasal 16 (1)
Segala pembiayaan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dibebankan pada Pemerintah.
(2)
Untuk pelaksanaan program kerja, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dapat mencari sumber dana dari sumber-sumber lain dari masyarakat luas yang tidak mengikat.
BAB V PENUTUP
Pasal 17 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 9 Oktober 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 4/5
www.hukumonline.com
Ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
5/5
