KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1976 TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA DAN BADAN URUSAN PIUTANG NEGARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : Bahwa lebih meningkatkan pelaksanaan pengurusan piutang Negara dianggap perlu untuk meninjau kembali Keputusan Menteri Pertama Nomor 454/MP/1961 dan menetapkan bentuk, susunan organisasi dan tata kerja Panitia Urusan Piutang Negara serta pembentukan Badan Urusan Piutang Negara dalam lingkungan Departemen Keuangan ; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ; 2. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) ; 3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 ; MEMUTUSKAN: Dengan mencabut Keputusan Menteri Pertama Nomor 454/MP/1961 Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA DAN BADAN URUSAN PIUTANG NEGARA BAB I PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA Bagian Pertama Kedudukan dalam Tugas Pasal 1 Panitia Urusan Hutang Negara,selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut sebagai Panitia UPN adalah suatu panitia interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960. Pasal 2 Panitia UPN mempunyai tugas : a. membahas pengurusan piutang negara, yakni hutang kepada negara yang
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
harus dibayar kepada Instansi-instansi Pemerintah/Badan-badan Usaha Negara yang modal atau kekayaannya sebagian atau seluruhnya milik Negara baik di pusat maupun di daerah ; b. melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang, kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh Instansi-instansi Pemerintah/Badan-badan Usaha Negara baik dipusat maupun di daerah ; Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 3 (1) Panitia UPN terdiri dari : a. seorang Ketua merangkap Anggota ; b. seorang Wakil dari Departemen Keuangan sebagai Anggota ; c. seorang Wakil dari Departemen HANKAM sebagai Anggota ; d. seorang Wakil dari Kejaksaan Agung sebagai Anggota ; e. seorang Wakil dari Bank Indonesia sebagai Anggota ; (2) Untuk menyelenggarakan pelaksanaan tugas Panitia UPN tersebut pada ayat (1) dibentuk Badan Urusan Piutang Negara dilingkungan Departemen Keuangan. Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 4 Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Panitia UPN ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Bagian Keempat Tata Kerja Pasal 5 Panitia UPN mengadakan rapat secara berkala sesuai dengan keperluan. Pasal 6 Tata tertib rapat dan tata kerja Panitia UPN ditetapkan oleh Ketua Panitia UPN dengan persetujuan Menteri Keuangan.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
BAB II BADAN URUSAN PIUTANG NEGARA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Pasal 7 Badan Urusan Piutang Negara, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Badan UPN, adalah Badan yang menyelenggarakan pelaksanaan pengurusan piutang negara yang berada langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan. Pasal 8 Tugas Pokok Badan UPN ialah menyelenggarakan pelaksanaan pengurusan piutang negara yang terhutang kepada Instansi-instansi Pemerintah/Badanbadan usaha Negara, atau badan-badan lainnya baik di pusat maupun di daerah yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 9 Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 8, Badan UPN mempunyai fungsi : a. persiapan rencana, mengolah dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan pengurusan piutang negara atau hutang kepada negara ; b. perumusan kebijaksanaan teknis tentang pelaksanaan pengurusan dan penyelesaian piutang negara, memberikan bimbingan dan mengkoordinasikan penentuan penagihan, serta penyelenggaraan satuansatuan pengurusan piutang negara sesuai dengan kebijaksanaan Menteri Keuangan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; c. penetapan jumlah dari pelaksanaan penagihan jumlah utang Negara ; d. pelaksanaan pencatatan, pembukuan, dan verifikasi semua piutang Negara dan barang-barang sitaan serta pembayaran angsuran dan biaya ; e. pelaksanaan persiapan tindakan eksekusi menyangkut bidang penetapan surat paksa yang dapat di jalankan secara penyitaan, pelelangan dan penyanderaan terhadap penanggung piutang Negara ; f. pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokok Badan UPN sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 10 (1) Badan UPN terdiri dari : a. Kepala, yang dirangkap oleh Ketua Panitia UPN ; b. Sekretariat ; c. Direktorat Penetapan dan Penagihan Piutang Negara d. Direktorat Perbendaharaan Piutang Negara ; e. Direktorat Eksekusi dan Laporan ; f. Instansi Vertikal di Wilayah Daerah Tingkat I. (2) Sekretariat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) bagian dan setiap Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian. (3) Direktorat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Direktorat dan setiap Sub Direktorat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi. Bagian Ketiga Kepala Badan Pasal 11 (1) Badan UPN dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai kedudukan setingkat dengan Direktur Jenderal. (2) Dalam menyelenggarakan pimpinan Badan UPN, Kepala mempunyai tugas : a. memimpin Badan UPN sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan, dan membina aparatur Badan UPN agar berdayaguna dan berhasilguna ; b. menentukan kebijaksanaan teknis yang secara fungsionil menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; c. membina dan melakukan kerjasama dengan seluruh aparat Departemen Keuangan serta organisasi lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya. (3) Dalam melakukan tugasnya Kepala Badan UPN bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Bagian Keempat Tata Kerja Pasal 12 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan UPN, Sekretaris, para Kepala Direktorat, dan Kepala Kantor Wilayah Badan UPN di Daerah Tingkat I wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Badan UPN serta dengan instansi lain di luar Badan UPN sesuai dengan tugas masingmasing. Bagian Kelima Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 13 (1) Kepala Badan UPN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (2) Sekretaris, Kepala Direktorat, Kepala Kantor Wilayah Badan; UPN di Daerah Tingkat I, clan Kepala Satuan organisasi bawahan lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan. Bagian Keenam Ketentuan lain-lain Pasal 14 Perumusan dan perincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tatakerja Sekretariat, Direktorat-direktorat, Kantor Wilayah Badan UPN di Daerah Tingkat I dan satuan organisasi dibawahnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara. BAB III PENUTUP Pasal 15 (1) Panitia UPN Cabang yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertama Nomor 454/MP/1961, dengan berlakunya Keputusan Presiden ini dinyatakan bubar. (2) Pelaksanaan pembubaran Panitia WIN Cabang seperti tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
(3) Bila dianggap perlu, di Daerah-daerah Tingkat I dibentuk Cabang Panitia Urusan Piutang Negara dengan Keputusan Menteri Keuangan. Pasal 16 Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 17 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 20 Maret 1976. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO JENDERAL TNI
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1976 TANGGAL 2 0 MARET 1976.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
