KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN NOMOR : 13/Kpts/KPU Kab-014329920/2015 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SgARA (PPS) DALAM PEMILIHAN BUPATl DAN WAKIL BUPATl TUBAN TAHUN 2015 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati / Walikota adalah membentuk PPK, PPS dan KPPS diwilayah kerjanya. b. bahwa sehubungan dengan konsideran huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang
Nomor
1 Tahun
2015
tentang
Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); 5. Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan
Umum
dan
Dewan
Kehormatan
Penyelenggara
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan
Komisi
Pemilihan
Umum
Kabupaten
/
kota,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
12.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen
Pemilihan
Kabupaten/Kota,
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 44/BA/V/2015 tanggal 16 Mei 2015.
MEMUTUSKAN Menetapkan
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2015
PERTAMA
Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
KEDUA
Anggota
PPS
sebagaimana
dimaksud
pada
Diktum
PERTAMA
Keputusan ini, untuk melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2015;
KETIGA
Seluruh biaya kegiatan sebagaimana pada diktum KEDUA dibebankan pada biaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2015;
KEEMPAT
Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakan pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hah ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua KPU Rl di Jakarta; 2. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur di Surabaya; 3. Bupati Tuban di Tuban; 4. Ketua Panwaslu Kabupaten Tuban di Tuban; 5. Camat Se- Kabupaten Tuban di Tuban.
PETIKAN Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
'
Ditetapkan di Tuban Padatanggal 16 Mei 2015 MILIHAN UMUM ] TUBAN MA,
MURI
