Keputusan Kepala Bapedal No. 30 Tahun 1997 Tentang : Organisasi Dan Tata Kerja Komite Akreditasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN, Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia, serta Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep- 29 Tahun 1997 tentang Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Bidang Lingkungan dipandang perlu untuk menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Komite Akreditasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; b. bahwa berdasarkan hal tersebut dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Akreditasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538); 5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595); 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Dewan Standardisasi Nasional; 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
8. 9.
10.
11. 12.
Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi selaku Ketua Dewan Standardisasi Nasional No. 465/IV.2.06/HK.01 .04/9/92 tentang Komite Akreditasi Nasional; Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi selaku Ketua Dewan Standardisasi Nasional No.237/IV.2.06/HK/5/94 tentang Sistem Standardisasi Nasional; Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 135 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : Kep-29 Tahun 1997 tentang Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Bidang Lingkungan.
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE AKREDITASI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat SSN, adalah sebagai tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras dan terpadu serta berwawasan nasional, yang meliputi perumusan standar, penerapan standar, pembinaan dan pengawasan standardisasi, kerjasama dan informasi standardisasi, metrologi dan akreditasi; 2. Akreditasi adalah pengakuan formal dan Komite Akreditasi Nasional atas nama Dewan Standardisasi Nasional berdasarkan usul Komite Akredttasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan kepada unit/lembaga/institusi/organisasi/laboratorium penguji atas kemampuannya untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam standardisasi bidang lingkungan, sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang ditetapkan Dewan Standardisasi Nasional; 3. Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat oleh suatu unit/lembaga/institusi/organisasi/laboratorium yang telah diakreditasi; 4. Auditor Lingkungan adalah individu yang telah disertifikasi menurut kualifikasi tertentu yang ditetapkan dan/atau ditugaskan untuk melaksanakan sebagian atau seluruh fungsi yang berkaitan dengan
5.
6.
7.
8. 9. 10. 11.
penilaian suatu unit/institusi/produk/jasa dalam rangka kegiatan standardisasi bidang lingkungan; Dewan Standardisasi Nasional, yang selanjutnya disingkat DSN, adalah dewan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 1984 jo Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 1989 tentang Dewan Standardisasi Nasional; Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN, adalah suatu wadah non struktural yang mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, membina, dan mengawasi kegiatan akreditasi dan sertifikasi di Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada DSN; Komite Akreditasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut Komite Akreditasi BAPEDAL, adalah suatu wadah non struktural Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang dibentuk sesuai dengan tugas, persyaratan dan kriteria yang ditetapkan DSN; Lembaga Sertifikasi adalah lembaga yang netral, baik pemerintah maupun swasta yang diakreditasi untuk melaksanakan sertifikasi tertentu; Laboratorium Penguji adalah suatu laboratorium, yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk melakukan sertifikasi Hasil Uji berdasarkan ruang lingkup akreditasi yang ditetapkan; Kepala adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut BAPEDAL adalah suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertugas untuk mengendalikan dampak lingkungan yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2 Komite Akreditasi BAPEDAL adalah Komite Akreditasi Instansi Teknis di lingkungan BAPEDAL yang berkedudukan dan merupakan bagian dari KAN serta bertanggung jawab langsung kepada KAN dalam pelaksanaan kegiatan akreditasi dan sertifikasi dan kepada Kepala BAPEDAL dalam hal pelaksanaan kegiatan administrasi pendukung kegiatan standardisasi. Pasal 3 Tugas pokok Komite Akreditasi BAPEDAL adalah membantu KAN dalam melaksanakan kegiatan akreditasi serta pembinaan dan pengawasan kegiatan sertifikasi yang dilaksanakan oleh unit / lembaga / institusi / organisasi / laboratorium yang diakreditasi oleh KAN. Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Komite Akreditasi BAPEDAL mempunyai fungsi: a) Menetapkan petunjuk operasional akreditasi serta tatacara akreditasi sesuai dengan Sistem Standardisasi Nasiona yang berlaku dan pedoman-pedoman yang ditetapkan oleh DSN; b) Menerima penugasan dari KAN untuk memeriksa kelengkapan permohonan, melaksanakan penilaian sesuai permohonan, mengusulkan kepada KAN dalam mempertimbangkan untuk pemberian, pembinaan, penundaan, pencabutan atau pemberian kembali akreditasi sesuai dengan Sistem Standardisasi Nasional yang berlaku dan pedoman-pedoman yang ditetapkan oleh DSN; c) Mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan akreditasi dan sertifikasi; d) Membantu KAN dalam: Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan mengevaluasi kegiatan akreditasi dan sertifikasi; Melaksanakan peran aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul pada tingkat nasional maupun dengan negara lain perihal akreditasi dan sertifikasi; Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan akreditasi dan sertifikasi; e) Melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka membantu pelaksanaan kegiatan akreditasi dan sertifikasi; f) Membentuk Panitia Teknis Akreditasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan akreditasi tertentu; g) Menunjuk tim Auditor Lingkungan untuk menilai permohonan akreditasi. Pasal 5 Anggota Komite Akreditasi BAPEDAL mempunyai pengetahuan yang memadai dalam bidang akreditasi dan sertifikasi. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Komite Akreditasi BAPEDAL dibantu oleh Sekretariat Komite Akreditasi BAPEDAL dan Panitia Teknis Akreditasi. Pasal 7 Tugas pokok Sekretariat Komite Akreditasi BAPEDAL adalah memberi pelayanan administrasi dan teknis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komite Akreditasi BAPEDAL dan Panitia Teknis Akreditasi. Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sekretariat Komite Akreditasi BAPEDAL mempunyai fungsi: a) Mempersiapkan penyelenggaraan kerjasama dengan instansi teknis anggota DSN dan instansi lain yang berkaitan dengan bidang akreditasi dan sertifikasi;
b) c) d) e) f)
Membantu menyiapkan program akreditasi, serta pedoman dan tata cara akreditasi dan sertifikasi; Menyiapkan bahan-bahan dan laporan penilaian yang diperlukan untuk rapat Komite Akreditasi BAPEDAL dan rapat Panitia Teknis Akreditasi; Mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan akreditasi dan sertifikasi; Mengelola administrasi kegiatan penilaian, audit dan pengawasan berkala atau sewaktu-waktu yang dilaksanakan oleh tim Auditor Lingkungan; Menyiapkan dan menyelenggarakan rapat Komite Akreditasi BAPEDAL Panitia Teknis Akreditasi.
Pasal 9 Tugas Pokok Panitia Teknis Akreditasi adalah mengkaji laporan penilaian yang disampaikan oleh tim Auditor Lingkungan dan memberikan saran kepada Komite Akreditasi BAPEDAL dalam mempertimbangkan rekomendasi pemberian, penundaan atau mencabutan akreditasi tertentu. Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Panitia Teknis Akreditasi mempunyai fungsi memberikan saran sehubungan dengan aspek-aspek sebagai berikut: a) Sifat dan isi dan hasil temuan tim Auditor Lingkungan untuk Lembaga Sertifikasi dan Laboratorium Penguji; b) Persyaratan dan metode penilaian; c) Frekuensi penilaian; d) Penggunaan dan makna dan sertifikat; e) Penyelesaian perselisihan; f) Semua hal dan aspek Iainnya yang berkaitan dengan akreditasi. Pasal 11 Tugas pokok tim Auditor Lingkungan adalah melakukan penilaian, audit dan pengawasan berkala atau sewaktu-waktu dalam kaitannya dengan akreditasi. Pasal 12 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 11, tim Auditor Lingkungan mempunyai fungsi: a) Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan penilaian; b) Melaksanakan prosedur dan instruksi kerja untuk melakukan kegiatankegiatan penilaian, audit dan pengawasan berkala atau sewaktuwaktu; c) Membuat kategorisasi ketidaksesuaian, jika ada; d) Mempersiapkan dan menyusun laporan penilalan. BAB III SUSUNAN ORGANISASI
(1) (2) (3)
(1) (2) (3)
Pasal 13 Susunan keanggotaan Komite Akreditasi BAPEDAL adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini. Anggota Komite Akreditasi BAPEDAL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala. Ketua Komite Akreditasi BAPEDAL dapat mengajukan usul kepada Kepala untuk meninjau kembali keanggotaan Komite Akreditasi BAPEDAL terutama jika ada kekosongan atau berhalangan tetap selama lebih dan 3 (tiga) bulan. Pasal 14 Komite Akreditasi BAPEDAL membentuk Panitia Teknis Akreditasi berdasarkan usul dan anggota Komite Akreditasi BAPEDAL sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing. Anggota Panitia Teknis Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Komite Akreditasi BAPEDAL. Anggota Panitia Teknis Akreditasi sekurang-kurangnya terdiri dari wakil wakil unit di BAPEDAL dan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.
Pasal 15 Bagan struktur organisasi Komite Akreditasi BAPEDAL adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini. (1) (2)
Pasal 16 Pembentukan tim Auditor Lingkungan ditetapkan oleh Ketua Komite Akreditasi BAPEDAL atas nama Ketua KAN berdasarkan usulan dari Panitia Teknis Akreditasi. Anggota tim Auditor Lingkungan adalah Personel yang telah memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan DSN. BAB IV TATA KERJA Bagian Pertama Pelaksanaan Tugas
(1)
(2)
Pasal 17 Komite Akreditasi BAPEDAL mengadakan rapat berkala atau sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan, sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan untuk membahas rencana, program dan/atau pelaksanaan kerja Komite Akreditasi BAPEDAL. Anggota Komite Akreditasi BAPEDAL dalam rapat dapat menyampaikan bahan, saran dan/atau usul tentang kegiatan akreditasi;
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Keputusan Komite Akreditasi BAPEDAL yang ditetapkan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan konsensus dan bersifat mengikat. Rapat Komite Akreditasi BAPEDAL dihadiri oleh anggota Komite Akreditasi BAPEDAL dan pihak lain yang dipandang perlu. Kehadiran anggota Komite tidak dapat diwakilkan. Rapat Komite Akreditasi BAPEDAL sah bila dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris dan dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Komite Akreditasi BAPEDAL. Keputusan rapat Komite Akreditas BAPEDAL diambil secara musyawarah untuk mufakat; Komite Akreditasi BAPEDAL mengusulkan Keputusan mengenai akreditasi kepada KAN; Undangan untuk menghadiri rapat Komite Akreditasi BAPEDAL harus dapat diterima anggota dan pihak lain yang diundang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum berlangsungnya rapat.
Pasal 18 Komite Akreditasi BAPEDAL memberikan laporan tahunan kepada KAN tentang kegiatan akreditasi dan sertifikasi dengan tembusan kepada Kepala. Pasal 19 Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Komite Akreditasi BAPEDAL dapat bekerjasama dengan semua pihak terkait dan berpedoman pada SSN dan pedoman-pedoman yang ditetapkan oleh DSN. Pasal 20 Anggota Panitia Teknis Akreditasi dan anggota tim Auditor Lingkungan harus menjaga kerahasiaan dan dokumen dan informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugas pokoknya yang berkaitan dengan akreditasi dan sertifikasi. Bagian Kedua Pelaksanaan Akreditasi Pasal 21 Tata cara akreditasi ditetapkan oleh Ketua Komite Akreditasi BAPEDAL sesuai dengan SSN dan pedoman-pedoman lain yang ditetapkan oleh DSN. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 22 Pembiayaan kegiatan rutin dan kesekretariatan Komite Akreditasi BAPEDAL dibebankan kepada anggaran rutin Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Pasal 23
Semua biaya yang menyangkut proses permohonan Akreditasi dibebankan kepada pemohon. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24 Semua ketentuan mengenai akreditasi dan sertifikasi yang telah ada sebelum ditetapkannya Keputusan ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Keputusan ini. BAB VII KETENTUAN LAIN Pasal 25 Pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Komite Akreditasi BAPEDAL sesuai dengan SSN dan Pedoman DSN. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian. Pasal 27 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal 1 Mel 1997 Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, ttd Sarwono Kusumaatmadja
Lampiran I
Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 30 Tahun 1997 Tanggal 1 Mei 1997 Susunan Keanggotaan Komite Akreditasi BAPEDAL
Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Ttd. Sarwono Kusumaatmadja
Lampiran II Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 30 Tahun 1997 Tanggal 1 Mei 1997 Organisasi Komite Akreditasi BAPEDAL
Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Ttd. Sarwono Kusumaatmadja
______________________________________
