Keputusan Kepala Bapedal No. 29 Tahun 1997 Tentang : Standardisasi, Akreditasi, Dan Sertifikasi Bidang Lingkungan
KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan, dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia, dipandang perlu untuk mengatur Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi bidang Lingkungan; b. bahwa berdasarkan hal tersebut dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan tentang Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi bidang Lingkungan. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34009); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434); 4. Peraturan Pemerintah Republiklndonesia Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595); 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Dewan Standardisasi Nasional 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
8. 9.
10.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi selaku Ketua Dewan Standardisasi Nasional Nomor : 465/IV/2/06/HK.01.04/9/92 tentang Komite Akreditasi Nasional Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi/Ketua Badan Pengelola Industri Strategis selaku Ketua Dewan Standardisasi Nasional Nomor: 237/IV.2.06/HK/5/94 tentang Sistem Standardisasi Nasional;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN TENTANG STANDARDISASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI BIDANG LINGKUNGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahkluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahkluk hidup lainnya; 2. Standar bidang lingkungan adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan dalam bidang Lingkungan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kelestarian fungsi Lingkungan, kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdasarkan pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya; 3. Standardisasi adalah proses merumuskan, merevisi, menetapkan dan menerapkan standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak; 4. Sistem Standardisasi Nasional, yang selanjutnya disingkat SSN, adalah sebagai tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras dan terpadu serta berwawasan nasional, yang meliputi perumusan standar, penerapan standar, pembinaan dan pengawasan standardisasi, kerjasama dan informasi standardisasi metrologi dan akreditasi; 5. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut SNI, adalah standar yang ditetapkan dan diberlakukan Kepala Badan Pengendalian
6.
7. 8. 9. 10.
11. 12. 13.
14.
15. 16. 17. 18.
Dampak Lingkungan setelah mendapat persetujuan dan Dewan Standardisasi Nasional serta berlaku secara nasional di Indonesia; Perumusan standar adalah proses penyusunan SNI yang menjamin konsensus nasional antara pihak-pihak yang berkepentingan termasuk instansi pemerintah, swasta, organisasi profesi/usaha, kalangan ahli/ pakar, produsen, konsumen dan pihak terkait lainnya; Konsensus adalah kesepakatan pihak-pihak berkepentingan terhadap suatu konsep standar baik langsung maupun tidak langsung yang menyatakan tidak berkeberatan rnenjadi rancangan SNI; Revisi standar adalah kegiatan menyempurnakan standar sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan perumusan standar; Penerapan standar adalah kegiatan menggunakan SNI sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; Akreditasi adalah pengakuan formal dan Komite Akreditasi Nasional, atas nama Dewan Standardisasi Nasional berdasarkan usul Komite Akreditasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, kepada unit / lembaga / institusi / organisasi / laboratorium penguji atas kemampuannya untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam standardisasi bidang lingkungan, sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang ditetapkan Dewan Standardisasi Nasional; Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan sertifikat oleh suatu unit / lembaga / institusi / organisasi / laboratorium penguji yang telah diakreditasi; Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian hasil proses sertifikasi terhadap persyaratan yang ditentukan; Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan kepada unit/lembaga/institusi/organisasi yang telah mampu menerapkan standar Sistem Manajemen Lingkungan; Sertifikasi Label Lingkungan adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat label lingkungan kepada unit/lembaga/ institusi/ organisasi untuk produk atau jasa tertentu yang telah memenuhi ketentuan atau kriteria label Lingkungan; Sertifikasi Hasil Uji adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat yang menyatakan hasil pengujian atas contoh uji sesuai dengan spesifikasi/metode uji/standar tertentu; Sertifikasi Auditor Lingkungan adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat yang menyatakan bahwa seseorang telah memiliki kualifikasi Auditor Lingkungan; Lembaga Sertifikasi adalah lembaga yang netral, baik pemerintah maupun swasta, yang telah diakreditasi untuk melaksanakan sertifikasi tertentu; Laboratorium Penguji adalah suatu laboratorium, yang akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk melakukan sertifikasi Hasil Uji berdasarkan ruang lingkung akreditasi yang ditetapkan;
19.
20.
21.
22. 23.
24.
25.
26. 27. 28.
Sistem Manajemen Lingkungan adalah bagian dari keseluruhan sistem manajemen yang meliputi struktur organisasi, perencanaan kegiatan, tanggung jawab, praktek/pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya untuk mengembangkan, menerapkan, mencapai, mengkaji, dan memelihara kebijaksanaan lingkungan; Audit Lingkungan adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, terdokumentasi, periodik dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pentaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundangundangan tentang pengelolaan Lingkungan; Auditor Lingkungan adalah individu yang telah disertifikasi menurut kualifikasi tertentu yang ditetapkan dan/atau ditugaskan untuk melaksanakan sebagian atau seluruh fungsi yang berkaitan dengan penilaian suatu unit/institusi/produk/jasa dalam rangka kegiatan standardisasi bidang lingkungan; Label lingkungan adalah pernyataan atau tanda lingkungan dan produk atau jasa yang menyatakan bahwa produk/jasa tersebut sesuai dengan ketentuan kriteria yang ditetapkan; Dewan Standardisasi Nasional, yang selanjutnya disingkat DSN, adalah dewan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 1984 Jo Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 1989 tentang Dewan Standardisasi Nasional; Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat KAN, adalah suatu wadah non struktural yang bertugas untuk mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, membina dan mengawasi kegiatan akreditasi dan sertifikasi di Indonesia yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada DSN; Komite Akreditasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut Komite Akreditasi BAPEDAL adalah suatu wadah non struktural di Lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang dibentuk sesuai dengan tugas, persyaratan dan kriteria yang ditetapkan DSN; Logo Akreditasi adalah logo KAN sebagaimana ditetapkan dalam pedoman DSN; Kepala adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut BAPEDAL, adalah suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertugas untuk mengendalikan dampak lingkungan yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 2 Kegiatan standardisasi dalam keputusan ini mencakup: a. Perumusan dan pelaksanaan program standardisasi berdasarkan Kebijaksanaan Standardisasi Nasional yang ditetapkan oleh DSN. b. Penyusunan dan penetapan tatalaksana dan sistem kelembagaan standardisasi. c. Perumusan konsep standar bidang lingkungan untuk dikonsensuskan menjadi rancangan SNI yang kemudian diajukan kepada DSN untuk memperoleh persetujuan menjadi SNI. d. Perumusan dan penetapan peraturan serta pedoman penerapan SNI. e. Penyelenggaraan kerjasama teknis, pembinaan, pengawasan dan peningkatan kemampuan teknis dalam rangka penerapan SNI. f. Penyelenggaraan hubungan internasional dengan koordinasi DSN, publikasi, publisitas, popularisasi, pendidikan dan pelatihan standardisasi. g. Pelaksanaan penilaian terhadap pemohon akreditasi atas dasar penugasan yang diberikan oleh KAN. h. Penyusunan panduan teknis operasional Komite Akreditasi BAPEDAL dan persyaratan lembaga sertifikasi serta laboratorium penguji berdasarkan persyaratan dan pedoman yang ditetapkan DSN.
(1) (2)
(3)
Pasal 3 Kegiatan standardisasi sebagaimana disebut dalam pasal 2 dilaksanakan oleh BAPEDAL. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi pemerintah, swasta, organisasi profesi/usaha, kalangan ahli/pakar, produsen, konsumen dan pihakterkait lainnya. BAPEDAL menetapkan ketentuan-ketentuan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan standardisasi, sesuai dengan kriteria dan pedoman yang ditetapkan oleh DSN.
BAB II STANDARDISASI BIDANG LINGKUNGAN Pasal 4 Penyusunan Program dan Kebijaksanaan Standardisasi (1)
(2)
BAPEDAL menyampaikan informasi rencana pelaksanaan kegiatan dan mengajukan usulan program standardisasi kepada DSN sebagai bahan untuk menyusun program dan/atau kebijaksanaan standardisasi nasional. BAPEDAL memberikan tanggapan, masukan dan saran kepada DSN terhadap konsep kebijaksanaan dan standardisasi nasional khususnya bidang lingkungan.
(3) (4) (5)
BAPEDAL menyusun kebijaksanaan dan/atau program standardisasi sesuai dengan kebijaksanaan dan program standardisasi nasional yang ditetapkan DSN. BAPEDAL mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan standar bidang Lingkungan. Rancangan standar bidang lingkungan disusun dengan memperhatikan: a. Upaya menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan. b. Standar internasional atau standar lain dibidang lingkungan. c. Efisiensi dan efektifitas penggunaan standar dalam rangka mencapai tujuan pelestarian fungsi lingkungan. d. Antisipasi diberlakukannya ketentuan-ketentuan lingkungan dalam perdagangan. Pasal 5 Prosedur perumusan standar
(1) (2)
(3)
(4) (5)
(1) (2) (3)
Prosedur perumusan standar bidang lingkungan dilaksanakan sesuai dengan SSN yang ditetapkan oleh DSN. Dalam melaksanakan perumusan standar sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1), BAPEDAL membentuk Panitia Teknis Perumusan Standar yang susunan keanggotaannya terdiri dari wakilwakil unit di lingkungan BAPEDAL, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, instansi pemerintah, swasta, organisasi profesi/usaha, kalangan ahli/ pakar, produsen, konsumen, dan pihak terkait lainnya. Konsep standar yang telah dirumuskan oleh Panitia Teknis Perumusan Standar disebarluaskan oleh BAPEDAL kepada instansi terkait lainnya yang bukan anggota panitia teknis untuk memperoleh tanggapan dan masukan. Waktu penyebarluasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) hari sebelum Forum Konsensus diselenggarakan. Tanggapan dan masukan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus sudah diterima oleh Panitia Teknis Perumusan Standar paling lambat 14 hari sebelum Forum Konsensus diselenggarakan. Pasal 6 Forum Konsensus Forum konsensus adalah forum untuk membahas konsep standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 untuk mencapai kesepakatan menjadi rancangan SNI. Forum konsensus yang dibentuk oleh BAPEDALterdiri atas Panitia Teknis Perumusan Standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan pihak lainnya yang berkepentingan. Ketentuan lebih rinci mengenai Forum Konsensus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala.
Pasal 7 Penetapan dan penerapan SNI (1) (2) (3) (4) (5)
BAPEDAL menyampaikan rancangan SNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 kepada DSN untuk mendapat persetujuan menjadi SNI. Berdasarkan persetujuan DSN, kepala menetapkan, mensahkan dan memberlakukan SNI. SNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diberlakukan sebagai SNI wajib atau sukarela. Penerapan SNI wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan ditentukan oleh Kepala. Penerapan SNI sukarela sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikemudian hari dapat ditetapkan penerapannya secara wajib atas pertimbangan lingkungan, teknis, ekonomis atau pertimbangan lainnya. Pasal 8 Peninjauan Kembali SNI
(1) (2) (3)
(4) (5)
SNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali atau setiap saat apabUa diperlukan. Peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa perubahan atau tanpa perubahan atau pencabutan. Peninjauan kembali sebagaimana di maksud dalam ayat (2) dapat diajukan oleh masyarakat maupun Panitia Teknis Perumusan Standar kepada Kepala dan dilaksanakan atas pertimbangan lingkungan, teknis, ekonomis atau pertimbangan Lainnya. Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di sesuai dengan pedoman yang ditetapkan DSN. Berdasarkan persetujuan DSN, Kepala menetapkan, mensahkan dan memberlakukan perubahan SNI.
BAB III AKREDITASI BIDANG LINGKUNGAN Pasal 9 Komite Akreditasi BAPEDAL (1)
(2)
Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan, Lembaga Sertifikasi Label Lingkungan, Lembaga Sertifikasi Auditor Lingkungan dan Laboratorium Penguji dilaksanakan oleh KAN atas nama DSN berdasarkan usul Komite Akreditasi BAPEDAL. Komite Akreditasi BAPEDAL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan wakil dan unit-unit terkait di BAPEDAL dan Kantor
(3)
(1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7)
Menteri Negara Lingkungan Hidup, serta dan kalangan pakar, asosiasi profesi dan pihak terkait lainnya. Struktur organisasi Komite Akreditasi BAPEDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala sesuai dengan pedoman yang ditetapkan DSN. Pasal 10 Prosedur Umum Pemberian Akreditasi Lembaga Sertifikasi/Laboratorium Penguji mengajukan permohonan kepada KAN untuk mendapatkan akreditasi dengan tembusan kepada Komite Akreditasi BAPEDAL. Atas Penugasan KAN, Komite Akreditasi BAPEDAL melakukan penilaian sesuai dengan permohonan yang diajukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan DSN. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Komite Akreditasi BAPEDAL menyampaikan rekomendasi dan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada KAN. Berdasarkan hasil penilalan Komite Akreditasi BAPEDAL, KAN atas nama DSN memberikan penjelasan tertulis kepada Lembaga Sertifikasi/ Laboratorium Penguji pemohon yang belum mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan. KAN atas nama DSN memberikan akreditasi kepada Lembaga Sertiftkasi/ Laboratorium Penguji pemohon yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Lembaga Sertifikasi/Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN berhak untuk menggunakan logo akreditasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi akan ditetapkan oleh Kepala sesuai dengan pedoman yang ditetapkan DSN.
BAB IV SERTIFIKASI BIDANG LINGKUNGAN Pasal 11 Lembaga Sertifikasi dan Laboratorium Penguji (1)
Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan, Sertifikasi Label Lingkungan, Sertifikasi Hasil Uji serta Sertifikasi Auditor Lingkungan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga sertifikasi: a. Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan. b. Sertifikasi Label Lingkungan dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Label Lingkungan. c. Sertifikasi Auditor Lingkungan dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Personil Lingkungan. d. Sertifikasi Hasil Uji dilaksanakan oleh Laboratorium Penguji.
(2)
(3)
(4)
Lembaga sertifikasi laboratorium penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh KAN atas nama DSN berdasarkan usul Komite Akreditasi BAPEDAL untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi tertentu. Lembaga sertifikasi dan laboratorium penguji harus menyampaikan laporan mengenai semua kegiatan yang berhubungan dengan sertifikasi kepada Komite Akreditasi BAPEDAL untuk diteruskan kepada KAN. Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh KAN atas nama DSN berdasarkan usul Komite Akreditasi BAPEDAL. Pasal 12 Prosedur Umum Pemberian Sertifikat
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(7)
Unit/lembaga/institusi/organisasi/personil mengajukan permohonan kepada lembaga sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat tertentu. Lembaga sertifikasi melakukan penilaian sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh unit/lembaga/institusi/organisasi/ personil berdasarkan persyaratan sertifikasi yang telah ditetapkan. Penilalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh tim auditor Lingkungan sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Atas dasar penilaian seperti tersebut dalam ayat (3) lembaga sertifikasi memberikan keputusan hasil penilaian terhadap permohonan sertifikat. Lembaga sertifikasi memberikan sertifikat kepada unit / lembaga / institusi / organisasi / personil pemohon sertifikat yang mampu memenuhi persyaratan sertifikasi yang telah ditetapkan. Lembaga sertifikasi memberikan penjelasan tertulis tentang ketidaksesuaian yang ditemukan dalam penilalan kepada organisasi/ perusahaan/unit/personi sertifikat yang belum mampu memenuhi persyaratan sertifikasi yang telah ditetapkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi oleh KAN atas nama DSN berdasarkan usui Komite Akreditasi BAPEDAL sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan DSN. Pasal 13 Prosedur Umum Pemberian Sertifikat Hasil Uji Laboratorium
(1) (2) (3)
Unit/lembaga/institusi/organisasi/personit mengajukan permohonan kepada Laboratorium Penguji untuk mendapatkan sertifikat. Laboratorium Penguji melakukan pengujian sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh unit/lembaga/institusi/organisasi/ personil berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh tim penguji/analisi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
(4)
(5)
Laboratorium Penguji memberikan sertifikat hasil uji kepada unit / lembaga/instansi/institusi/organisasi/personil yang mengajukan permohohan pengujian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Atas dasar pengujian seperti ayat (3) laboratorium penguji memberikan hasil pengujian kepada pemohon jika tidak memenuhi standar atau kriteria yang telah ditetapkan.
Pasal 14 Lembaga sertifikasi menjamin bahwa suatu unit/lembaga/institusi/organisasi /personil yang telah memperoleh sertifikat selalu dapat memelihara kesesuaian dengan standar yang diacu selama sertifikat tersebut masih berlaku, dengan melakukan pemeriksaan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan DSN.
(1)
(2)
Pasal 15 Label Lingkungan Unit/lembaga/institusi/organisasi yang telah mempunyai sertifikat dan Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) butir b berhak untuk mendapatkan surat tanda pendaftaran dan membubuhkan label lingkungan ataupun nomor SNI yang sesual pada produk atau penjelasan profil organisasi/jasa untuk jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan. Label lingkungan serta nomor SNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberlakukan oleh Kepala atas persetujuan DSN.
BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI Pasal 16 Pembinaan (1)
(2)
(3)
BAPEDAL bekerja sama dengan DSN mengkoordinasikan pembinaan dan pengendalian terhadap perumusan standar, penerapan standar, sarana dan prasarana standardisasi berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh DSN. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan, kursus, pelatihan, penyuluhan, diskusi, penyebaran informasi, ceramah/seminar/lokakarya, pengenaan sanksi administrasi dan apresiasi serta kegiatan lain yang sesuai. BAPEDAL mengkoordinasikan penyusunan materi dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai kebutuhan dan dalam pelaksanaannya dapat mengadakan kerja sama dengan semua pihak terkait.
Pasal 17 Pengawasan (1)
(2)
(3)
BAPEDAL bekerja sama dengan SDN menetapkan sistem pengawasan atas penerapan sistem standardisasi dan SNI yang mencakup: a. Tujuan pengawasan; b. Objek yang diawasi; c. Unsur lembaga pengawas; d. Kriteria lembaga pengawas; e. Kewajiban lembaga pengawas; f. Pola dan mekanisme pengawas. Kegiatan pokok dalam pengawasan atas penerapan sistem standardisasi dan SNI meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi dan pengenaan sanksi administrasi. Pelaksanaan pengawasan atas penerapan sistem standardisasi dan SNI dilakukan oleh Kepala, Komite Akreditasi BAPEDAL atas nama KAN, lembaga sertifikasi, dan laboratorium penguji. Pasal 18 Evaluasi
(1) (2)
BAPEDAL bekerjasama dengan DSN mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi atas penerapan sistem standardisasi dan SNI. BAPEDAL menetapkan sistem evaluasi penerapan standar bidang Lingkungan terhadap kegiatan pengujian parameter Lingkungan sertifikasi, dan penandaan yang mencakup rencana evaluasi, tolak ukur evaluasi, pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjutnya.
BAB VI KERJASAMA DAN INFORMASI STANDARDISASI BIDANG LINGKUNGAN (1) (2)
Pasal 19 BAPEDAL dapat mengadakan kerjasama teknis dalam standardisasi dengan pihak-pihak terkait baik di dalam maupun di luar negeri berkoordinasi dengan DSN. Penyebarluasan informasi standardisasi dilaksanakan melalui jaringan nasional standardisasi, penerbitan atau media masa lainnya.
BAB VII PEMBIAYAAN (1) (2)
Pasal 20 Semua biaya yang berkaitan dengan permohonan akreditasi dan sertifikasi dibebankan kepada pemohon. Besarnya pungutan, cara memungut dan cara menghitung semua biaya akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VIII KETENTUAN SANKSI (1)
(2) (3)
Pasal 21 Unit/ yang membubuhkan label lingkungan, nomor akreditasi, nomor SNI, pada produk/ kemasan/profil jasalprofil unit / lembaga / institusi / organisasi tetapi tidak melalui prosedur yang ditetapkan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lembaga sertifikasi yang tidak dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan dapat ditunda atau dicabut akreditasinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Laboratorium penguji yang tidak dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan dapat ditunda atau dicabut akreditasinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22 Semua Keputusan Kepala yang menyangkut standar bidang lingkungan yang dikeluarkan sebelum Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampal disetujuinya standar-standar bidang lingkungan tersebut oleh DSN serta diberlakukan secara sah oleh Kepala. KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian. Pasal 24 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta PadaTanggal : 1 Mel 1997 Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, ttd Sarwono Kusumaatmadja
______________________________________
