KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TIMUR DIREKTORAT INTELIJEN KEAMANAN
PERATURAN DIREKTUR INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR NOMOR TAHUN 2012 TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT INTELKAM POLDA KALTIM
Balikpapan,
Maret 2012
PERATURAN DIREKTUR INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR NOMOR
TAHUN 2012
TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT INTELKAM KEPOLISIAN DAERAH KALTIM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR INTELKAM KEPOLSIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR,
Menimbang : a.
bahwa Direktorat Intelijen Keamanan Polda Kalimantan Timur adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda yang bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan Intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan produk Intelijen, pembentukan dan pembinaan jaringan Intelijen Kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional dan peringatan dini (early warning), memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api, bahan peledak dan orang asing dan kegiatan sosial politik masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan dan mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Dit Intelkam;
b.
bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas, fungsi dan peran Direktorat Intelijen Keamanan Polda Kalimantan Timur dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan piranti lunak yang mengatur Hubungan Tata Cara Kerja dilingkungan Direktorat Intelijen Keamanan;
c.
bahwa Hubungan Tata Cara Keraja di lingkungan Direktorat Intelijen Keamanan diharapkan dapat melancarkan pelaksanaan tugas antar unsur- unsur pengemban fungsi dalam organisasi Polri khususnya Direktorat Intelkam Polda Kaltim dan tercipta hubungan kerja yang kondusif , tertib dan harmonis;
d.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur tentang Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Direktorat Intelijen Keamanan; Mengingat : . . . . . . .
2 Mengingat
: 1.
Undang - Undang No. 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara tahun 2002, No.2, tambahan Lembaran Negara No. 4168 );
2.
Peraturan Kapolri nomor : 22 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah;
3.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan kepolisian;
4.
Peraturan Kepala Kepolisian Daerah Kaltim Nomor Tahun 2012 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Dilingkungan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur; MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DIREKTUR INTELIJEN DAN KEAMANAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Badan Intelijen Keamanan Polri yang selanjutnya disingkat Baintelkam Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri bidang Intelijen Keamanan pada tingkat Mabes Polri yang berada dibawah Kapolri.
2.
Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat Polda Kaltim adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin oleh Kapolda Kaltim.
3.
Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat Dit Intelkam Polda Kaltim adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Kepolisian Daerah.
4.
Hubungan Tata Cara Kerja yang selanjutnya disingkat HTCK adalah mekanisme hubungan kerja antar satuan fungsi di lingkungan organisasi Polri, atau Polri dengan Instansi di luar Polri yang dilaksanakan secara vertikal, horizontal, diagonal dan lintas sektoral.
5.
Satuan fungsi adalah bagian dari suatu unit organisasi yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 6. Hubungan . . . . . . .
3
6.
Hubungan vertikal adalah hubungan kerja antar unsur pimpinan dengan unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung, dan unsur kewilayahan dari atas ke bawah atau sebaliknya secara berjenjang berdasarkan struktur organisasi.
7.
Hubungan horizontal adalah hubungan antar satuan fungsi dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja dalam bentuk sejajar atau setingkat.
8.
Hubungan diagonal adalah hubungan kerja antar satuan fungsi dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja dalam bentuk diagonal atau lintas unsur.
9.
Hubungan lintas sektoral adalah hubungan kerja antar Polri dengan kementrian/lembaga, Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK), badan atau instansi lain guna kelancaran pelaksanaan tugas yang bersifat koordinasi. Pasal 2
Tujuan Peraturan ini : a.
sebagai pedoman kerja bagi seluruh pejabat / personel di lingkungan Direktorat Intelijen Keamanan Polda Kaltim dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sehari-hari sesuai Organisasi dan Tata Kerja (OTK) yang telah ditetapkan; dan
b.
terselenggaranya kelancaran hubungan kerja dan koordinasi secara harmonis, efektif dan efisien guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas. Pasal 3
Prinsip-prinsip peraturan ini : 1.
Profesional, yaitu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Direktorat Intelkam Polda kaltim sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki;
2.
Prosedural, yaitu hubungan kerja dan koordinasi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara, kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku di lingkungan Direktorat Intelkam Polda Kaltim;
3.
Akuntabel, yaitu dalam pelaksanaan HTCK dapat dipertanggungjawabkan;
4.
Transparan, yaitu koordinasi dan HTCK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan etika yang berlaku di lingkungan Direktorat Intelkam Polda kaltim; dan
5.
Efektif dan efisien, yaitu koordinasi dan HTCK dilakukan secara cepat, tepat dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pasal 4 . . . . . .
4
Pasal 4 Susunan organisasi Dit Intelkam Polda Kaltim terdiri dari : a.
Unsur pimpinan : 1. 2.
b.
Unsur pembantu / pelayan : 1. 2. 3. 4. 5.
c.
Direktur Intelkam Polda Kaltim; dan Wakil Direktur Intelkam Polda Kaltim.
Subbagian Perencanaan Administrasi dijabat oleh Kasubbag Renmin; Bagian Analis dijabat oleh Kabag Analis; Seksi pelayanan administrasi dijabat oleh Kasi Yanmin; Seksi Intelijen Teknologi dijabat oleh Kasi Inteltek; dan Seksi Sandi dijabat oleh Kasi Sandi.
Unsur pelaksana tugas pokok : 1. 2. 3. 4.
Sub Direktorat I dijabat oleh Kasubdit I; Sub Direktorat II dijabat oleh Kasubdit II; Sub Direktorat III dijabat oleh Kasubdit III; dan Sub Direktorat IV dijabat oleh Kasubdit IV. BAB II BENTUK HUBUNGAN Bagian Kesatu Hubungan Vertikal Pasal 5
HTCK Kapolda Kaltim dengan Direktur Intelkam Polda kaltim meliputi : a.
Kapolda Kaltim memberikan perintah, arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada Direktur Intelkam Polda kaltim secara umum berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan baik bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional maupun manajemen polri;
b.
Direktur Intelkam Polda Kaltim memberikan saran , masukan dan pertimbangan kepada Kapolda Kaltim berkaitan dengan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi intelijen dalam bidang keamanan;
c.
Dir Intelkam Polda Kaltim melaksananakan seluruh perintah dan kebijakan Kapolda Kaltim; dan
d.
Dir Intelkam Polda Kaltim bertanggungjawab kepada Kapolda Kaltim. Pasal 6 . . . . . . . . . .
5
Pasal 6 HTCK Direktur / Wakil Direktur Intelkam dengan Kasubbag Renmin, meliputi : a.
Direktur I Wakil Direktur Intelkam memberikan perintah, arahan dan petunjuk kepada Kasubbag Renmin dalam menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen sarpras, personil , kinerja serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan serta urusan dalam di lingkungan Dit Intelkam Polda Kaltim maupun tugas - tugas khusus lainnya;
b.
Kasubbag Renmin Dit Intelkam melaksananakan seluruh perintah dan kebijakan Direktur Intelkam Kapolda Kaltim; dan
c.
Kasubbag Renmin memberikan saran, masukan dan bertanggungjawab kepada Direktur Intelkam Polda kaltim. Pasal 7
HTCK Direktur / Wakil Direktur Intelkam dengan Kabag Analis, meliputi : a.
Direktur I Wakil Direktur Intelkam memberikan perintah, arahan dan petunjuk kepada Kabag Analis dalam mengumpulkan data/informasi dari media massa / sumber terbuka lainnya dan penyajian informasi serta dokumentasi untuk dapat diakses oleh yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.
Direktur I Wakil Direktur Intelkam memberikan perintah, arahan dan petunjuk kepada Kabag Analis dalam melakukan analisis terhadap setiap perkembangan keadaan yang dapat berdampak pada situasi keamanan dan ketertiban masyarakat ;
c.
Direktur I Wakil Direktur Intelkam memberikan perintah, arahan dan petunjuk kepada Kabag Analis dalam menyusun prakiraan Intelijen Keamanan dan penyajian hasil analisis serta pendokumentasian produk Intelijen dan literatur;
d.
Kabag Analis Dit Intelkam melaksananakan seluruh perintah dan kebijakan Direktur Intelkam Polda Kaltim; dan
e.
Kabag Analis memberikan saran, masukan dan bertanggung jawab kepada Dir Intelkam Polda Kaltim. Pasal 8
HTCK Direktur / Wakil Direktur Intelkam dengan Kasi Yanmin, meliputi: a.
Direktur I Wakil Direktur Intelkam memberikan perintah, arahan dan petunjuk kepada Kasi Yanmin dalam rangka pelayanan dan administratif dalam bentuk surat izin atau surat keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak,kegiatan sosial atau politik masyarakat dan SKCK serta pengawasan dan pengamanan dalam pelaksanaan pelayanan surat izin atau surat keterangan ; b. Kasi Yanmin . . . . . .
6
b.
Kasi Yanmin Dit Intelkam melaksananakan seluruh perintah dan kebijakan Direktur Intelkam Polda Kaltim; dan
c.
Kasi Yanmin memberikan saran, masukan dan bertanggung jawab kepada Direktur Intelkam Polda Kaltim. Pasal 9
HTCK Direktur / Wakil Direktur Intelkam dengan Kasi Inteltek, meliputi: a.
Direktur I Wakil Direktur Intelkam memberikan perintah, arahan dan petunjuk kepada Kasi Inteltek dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Intelijen dengan memanfaatkan teknologi Informasi;
b.
Kasi Inteltek Dit Intelkam melaksananakan seluruh perintah dan kebijakan Direktur Intelkam Polda Kaltim; dan
c.
Kasi Inteltek memberikan saran, masukan dan bertanggung jawab kepada Direktur Intelkam. Pasal 10
HTCK Direktur / Wakil Direktur Intelkam dengan Kasi Sandi, meliputi: a.
Direktur I Wakil Direktur Intelkam memberikan perintah, arahan dan petunjuk kepada Kasi Sandi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan persandian melalui sarana persandian di lingkungan Polda dan Instansi lainnya;
b.
Kasi Sandi Dit Intelkam melaksananakan seluruh perintah dan kebijakan Direktur Intelkam Polda Kaltim; dan
c.
Kasi Sandi memberikan saran, masukan dan bertanggung kepada Direktur Intelkam. Pasal 11
HTCK Direktur / Wakil Direktur Intelkam dengan para Kasubdit dilingkungan Dit Intelkam, meliputi: a.
Direktur I Wakil Direktur Intelkam memberikan perintah, petunjuk dan arahan dalam penyelenggaraan kegiatan operasional Intelijen keamanan guna terlaksananya deteksi dini (early detection), peringatan dini (early warning) dan deteksi aksi;
b.
Direktur I Wakil Direktur Intelkam memberikan perintah, petunjuk dan arahan dalam pengumpulan biodata tokoh formal dan informal organisasi sosial, masyarakat, Politik dan pemerintah serta pengawasan dan pengamanan orang asing, senjata api, bahan peledak dan kegiatan sosial atau politik masyarakat; dan c. Para Kasubdit . . . . . . .
7
c.
Para Kasubdit dilingkungan Dit Intelkam melaksananakan seluruh perintah dan kebijakan Direktur Intelkam Polda Kaltim; dan
d.
para Kasubdit dilingkungan Dit Intelkam memberikan saran, masukan dan bertanggung kepada Direktur Intelkam. Pasal 12
HTCK Kasubbag Renmin dengan Para Kaur dilingkungan Subbag Renmin, meliputi : a.
Kasubbag Renmin memberikan perintah, petunjuk dan arahan kepada Kaur Ren berkaitan dengan pembuatan Renstra, Rancangan Renja, Rencana Kerja, RKA-KL, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB dan penyusunan LAKIP Satker serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bidang Intelijen di lingkungan Polda;
b.
Kasubbag Renmin memberikan perintah, petunjuk dan arahan kepada Kaur Min berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan administrasi umum personil dan materiil logistik;
c.
Kasubbag Renmin memberikan perintah, petunjuk dan arahan kepada Kaur Keu berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan di lingkungan Dit Intelkam;
d.
Kasubbag Renmin memberikan perintah, dan arahan kepada Kaur Tu berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan bidang ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Dit Intelkam Polda Kaltim;
e.
para Kaur dilingkungan Subbag Renmin Dit Intelkam melaksananakan seluruh perintah dan kebijakan Kasubbag Renmin Dit Intelkam Polda Kaltim; dan
f.
para Kaur dilingkungan Subbag Renmin memberikan saran, masukan dan bertanggung kepada Kasubbag Renmin. Pasal 13
HTCK Kabag Analisis dengan para Kasubbag dilingkungan Bag Analis, meliputi : a.
Kabag Analis memberikan perintah, petunjuk dan arahan kepada Kasubbag Produk dalam rangka pengumpulan data dan informasi serta kegiatan analisis perkembangan lingkungan strategis dan keadaan yang perlu diantisipasi sebagai bahan perumusan renstra Polda;
b.
Kabag Analis memberikan perintah, petunjuk dan arahan kepada Ka Subbag Doklit dalam rangka menyusun prakiraan Intelijen keamanan, penyajian hasil analisis dan pendokumentasian produk Intelijen dan literatur serta penyajian informasi dan pendokumentasian produk Intelijen dan literatur serta penyajian informasi dan dokumentasi; c. para Kasubbag . . . . . . .
8
c.
para Kasubbag dilingkungan Bag Analis Dit Intelkam melaksananakan seluruh perintah dan kebijakan Kabag Analis Dit Intelkam Polda Kaltim; dan
d.
para Kasubbag dilingkungan Bag Analis memberikan saran, masukan dan bertanggungjawab kepada Kabag Analis. Pasal 14
HTCK Kasi Yanmin dengan Para Pamin di lingkungan Si Yanmin, meliputi : a.
Kasi Yanmin memberikan perintah , petunjuk dan arahan kepada Para Pamin Si Yanmin dalam memberikan pelayanan dan pengawasan administratif dalam bentuk surat izin atau surat keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api atau bahan peledak, kegiatan sosial atau politik dan SKCK bagi masyarakat yang memerlukan;
b.
Kasi Si Yanmin memberikan perintah , petunjuk dan arahan kepada Para Pamin Si Yanmin dalam pelaksanaan Putor PNBP perijinan sesuai perundang-undangan;
c.
para Pamin dilingkungan Si Yanmin Dit Intelkam melaksananakan seluruh perintah dan kebijakan Kasi Yanmin Dit Intelkam Polda Kaltim; dan
d.
para Pamin di lingkungan Si Yanmin memberikan saran, masukan dan bertanggung jawab kepada Kasi Yanmin. Pasal 15
HTCK Kasi Inteltek dengan Para Pamin di lingkungan Si Inteltek, meliputi : a.
Kasi Inteltek memberikan perintah , petunjuk dan arahan kepada para Pamin Si Inteltek dalam penyelenggaraan kegiatan Intelijen dengan pemanfaatan teknologi informasi;
d.
Para Pamin dilingkungan Si Inteltek Dit Intelkam melaksananakan seluruh perintah dan kebijakan Kasi Inteltek Dit Intelkam Polda Kaltim; dan
c.
para Pamin dilingkungan Si Inteltek memberikan saran, masukan dan bertanggung jawab kepada Kasi Inteltek. Pasal 16
HTCK Kasi Sandi dengan Pamin Si Sandi, meliputi : a.
Kasi Sandi memberikan perintah, petunjuk dan arahan kepada Pamin Si Sandi dalam menyelenggarakan kegiatan persandian melalui sarana persandian di lingkungan Polda dan dengan instansi lainya; b. Pamin Si Sandi . . . . . . . .
9
b.
Pamin Si Sandi Dit Intelkam melaksananakan seluruh perintah dan kebijakan Kasi Sandi Dit Intelkam Polda Kaltim; dan
c.
Pamin Si Sandi memberikan saran, masukan dan bertanggung jawab kepada Kasi Sandi. Pasal 17
HTCK Para Kasubdit dengan para Ka Unit dilingkungan Sub Direktorat, meliputi : a.
para Kasubdit memberikan perintah , petunjuk dan arahan kepada Para Ka Unit dalam menyelenggarakan kegiatan operasional Intelijen keamanan guna terlaksananya deteksi dini (early detection), peringatan dini ( early warning), deteksi aksi, termasuk pengumpulan biodata tokoh formal dan informal organisasi sosial, masyarakat, politik dan pemerintah serta pengawasan dan pengamanan orang asing, senjata api, bahan peledak dan kegiatan sosial atau politik di masyarakat;
b.
para Kasubdit mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang dilaksanakan unit - unit operasional di lapangan;
c.
Para Kanit dilingkungan Sub Direktorat Intelkam melaksananakan seluruh perintah dan kebijakan Kasubdit Dit Intelkam Polda Kaltim; dan
d.
para Ka Unit memberikan saran, masukan dan bertanggungjawab kepada Para Kasubdit Dit Intelkam.
Bagian Kedua Hubungan Horizontal Paragraf 1 HTCK Direktur Intelkam dengan Unsur Pelaksana Tugas Pokok Polda Kaltim Pasal 18 HTCK antara Direktur Intelkam Polda Kaltim dengan Ka SPKT polda Kaltim, meliputi : a.
koordinasi dan kerjasama dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara terpadu khususnya : pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Surat Keterangan Lapor Diri ( SKLD ), Surat ijin keramaian;
b. koordinasi . . . . . . . .
10
b.
koordinasi dan kerjasama dalam menyelenggarakan pemberian bantuan serta pertolongan pengamanan TKP; dan
c.
koordinasi dan kerjasama secara timbal balik untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing dengan jalan memberikan data-data yang diperlukan. Pasal 19
HTCK Direktur Intelkam Polda Kaltim dengan Direktur Reskrimum Polda Kaltim, meliputi :
a.
koordinasi dan kerjasama saling tukar menukar informasi terkait dengan tindak pidana terhadap keamanan Negara, handak/senpi, Pemilu/Pemilukada, pejabat Publik, serta tindak pidana yang berimplikasi kontijensi;
b.
Direktur Intelkam Polda Kaltim menerima informasi dan data dari Dir Reskrimum berkaitan dengan bidang keamanan sebagai bahan masukan penganalisaan Iingkungan strategik serta penyusunan produk analisis Intelijen;
c.
Direktur Intelkam Polda Kaltim memberikan masukan dan produk Intelijen kepada Dir Reskrimum berkaitan dengan perkembangan dan modus operandi kejahatan untuk ditanggulangi; dan
d.
koordinasi dan kerjasama saling tukar menukar informasi pelaksanaan tugas masing-masing.
untuk mendukung
Pasal 20 HTCK Direktur Intelkam Polda Kaltim dengan Direktur Reskrimsus Polda Kaltim meliputi : a.
koordinasi dan kerjasama saling tukar menukar informasi terkait dengan tindak pidana khusus antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, tindak pidana tertentu;
b.
Direktur Intelkam Polda Kaltim menerima informasi dari Direktur Reskrimsus Polda kaltim dan datab berkaitan dengan tindak pidana ekonomi, korupsi dan tindak pidana tertentu sebagai bahan masukan penganalisaan Iingkungan strategis serta penyusunan produk analisis Intelijen;
c.
Direktur Intelkam Polda kaltim memberikan masukan dan produk Intelijen kepada Dir Reskrimsus berkaitan dengan perkembangan jenis dan Modus operandi kejahatan untuk ditanggulangi; dan
d.
koordinasi dan kerjasama saling tukar menukar informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing. Pasal 21 . . . . . . . . .
11
Pasal 21 HTCK Direktur Intelkam Polda Kaltim dengan Direktur Resnarkoba Polda Kaltim meliputi : a.
koordinasi dan kerjasama saling tukar menukar informasi pidana penyalahgunaan Narkoba;
terkait dengan tindak
b.
Direktur Intelkam Polda kaltim menerima informasi dan data dari Direktur Resnarkoba Polda Kaltim berkaitan dengan tindak pidana narkoba sebagai bahan masukan penganalisaan Iingkungan strategik serta penyusunan produk analisis Intelijen;
c.
Direktur Intelkam memberikan masukan dan produk Intel kepada Direktur Reskoba berkaitan dengan perkembangan jenis dan Modus operandi kejahatan Narkoba untuk ditanggulangi; dan
d.
koordinasi dan kerjasama secara timbal balik untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing. Pasal 22
HTCK Direktur Intelkam Polda Kaltim dengan Direktur Binmas Polda Kaltim meliputi : a.
koordinasi dan kerjasama saling tukar menukar informasi dalam rangka menyusun rencana dan penyelenggaraan bimbingan masyarakat, pembinaan kemitraan guna mendukung tugas-tugas penggalangan Intelkam dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundangundangan;
b.
Direktur Intelkam Polda kaltim menerima informasi dan data dari Direktur Binmas Polda Kaltim berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan masyarakat dan kemitraan sebagai bahan masukan penganalisaan Iingkungan strategik serta penyusunan produk analisis Intelijen;
c.
Direktur Intelkam memberikan masukan dan produk Intel kepada Direktur Binmas Polda kaltim berkaitan dengan data-data tokoh masyarakat, tokoh agama,tokoh politik, partai politik, Ormas untuk dilaksanakan bimbingan sehingga menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Kepolisian; dan
d.
melaksanakan koordinasi dan kerjasama secara timbal balik untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing.
Pasal 23 . . . . . . .
12
Pasal 23 HTCK Direktur Intelkam Polda Kaltim dengan Direktur Sabhara Polda Kaltim meliputi : a.
koordinasi dan kerjasama saling tukar menukar informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Turjawali, bantuan Satwa, pengamanan unjukrasa dan pengendalian massa;
b.
Direktur Intelkam Polda kaltim menerima informasi dan data dari Direktur Sabhara Polda Kaltim berkaitan dengan kegiatan unjukrasa dan pengendalian massa sebagai bahan masukan penganalisaan Iingkungan strategik serta penyusunan produk analisis Intelijen;
c.
Direktur Intelkam memberikan masukan dan produk Intel kepada Direktur Sabhara berkaitan dengan perkembangan situasi kamtibmas untuk ditanggulangi; dan
d.
koordinasi dan kerjasama secara timbal balik untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing. Pasal 24
HTCK Direktur Intelkam Polda Kaltim dengan Direktur Lantas Polda Kaltim meliputi : a.
Direktur Intelkam memberikan informasi dan produk Intelijen dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan fungsi lalulintas yang meliputi kegiatan pendidikan masyarakat, penegakkan hukum, pengkajian masalah lalulintas, administrasi regestrasi, indentifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta pelaksanaan patroli jalan raya antar wilayah;
b.
Direktur Intelkam Polda Kaltim menerima informasi dan data dari Direktur Lantas Polda Kaltim berkaitan dengan lalulintas sebagai bahan masukan penganalisaan Iingkungan strategik serta penyusunan produk analisis Intelijen;
c.
Direktur Intelkam memberikan informasi dan produk Intelijen kepada Dir Lantas berkaitan dengan perkembangan situasi kamtibmas, kasus - kasus menonjol, jenis dan modus operandi kejahatan yang terkait dengan tugas - tugas kelalulintasan yang perlu untuk di tanggulangi; dan
d.
koordinasi dan kerjasama secara timbal balik untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing. Pasal 25
HTCK Direktur Intelkam Polda Kaltim dengan Direktur Pam Obvit Polda Kaltim meliputi : a.
koordinasi dan kerjasama saling memberikan informasi dalam rangka pelaksanaan pengamanan obyek Vital, lingkungan industri, dan kawasan tertentu, obyek wisata, mobilitas wisatawan , kementrian dan lembaga negara ( VIP) dan perwakilan Negara asing ( termasuk VIP asing); b. Direktur Intelkam . . . . . .
13
b.
Direktur Intelkam Polda Kaltim menerima informasi dan data dari Direktur Pam Obvit Polda Kaltim berkaitan dengan obyek Vital, lingkungan industri, dan kawasan tertentu, obyek wisata, mobilitas wisatawan , kementrian dan lembaga negara ( VIP) dan perwakilan Negara asing ( termasuk VIP asing) sebagai bahan masukan penganalisaan Iingkungan strategik serta penyusunan produk analisis Intelijen;
c.
Direktur Intelkam memberikan informasi dan produk Intel kepada Dir Pam Obvit berkaitan dengan perkembangan situasi kamtibmas yang perlu untuk di tanggulangi; dan
d.
koordinasi dan kerjasama secara timbal balik untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing. Pasal 26
HTCK Direktur Intelkam Polda Kaltim dengan Direktur Polair Polda Kaltim meliputi : a.
koordinasi dan kerjasama , tukar menukar informasi berkaitan dengan bidang keamanan yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan;
b.
Direktur Intelkam Polda Kaltim menerima informasi dan data dari Direktur Polair Polda Kaltim berkaitan dengan tindak pidana di perairan sebagai bahan masukan penganalisaan Iingkungan strategik serta penyusunan produk analisis Intelijen;
c.
Direktur Intelkam berkaitan dengan penyelundupan, (People Smugling tanggulangi; dan
d.
koordinasi dan kerjasama secara timbal balik untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing.
memberikan informasi dan produk Intelijen kepada Dir Polair perkembangan situasi kamtibmas, terutama mengenai pendaratan kapal - kapal asing, dan penyelundupan manusia ) melalui wilayah perairan Polda Kaltim yang perlu untuk di
Pasal 27 HTCK Direktur Intelkam Polda Kaltim dengan Direktur Tahti Polda Kaltim meliputi : a.
koordinasi dan kerjasama tukar menukar informasi penyelenggaraan pengamanan tahanan dan barang bukti;
berkaitan
dengan
b.
Direktur Intelkam Polda Kaltim menerima informasi dan data dari Direktur Tahti Polda Kaltim berkaitan dengan tahanan dan barang bukti sebagai bahan masukan penganalisaan Iingkungan strategik serta penyusunan produk analisis Intelijen;
c. Direktur Intelkam . . . . . .
14 c.
Direktur Intelkam memberikan informasi dan produk Intel kepada Direktur Tahti berkaitan dengan perkembangan situasi kamtibmas, terutama mengenai pengamanan tahanan dan barang bukti; dan
d.
koordinasi dan kerjasama secara timbal balik untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing. Pasal 28
HTCK Direktur Intelkam Polda Kaltim dengan Kasat Brimob Polda Kaltim meliputi : a.
koordinasi dan kerjasama saling tukar menukar informasi berkaitan dengan penanggulangan terhadap gangguan keamanan berintensitas tinggi antara lain : Terorisme, huru-hara, kerusuhan massa, kejahatan teroganisir bersenjata api, bahan peledak, penanganan senjata kimia, Biologi, Radio aktif serta SAR;
b.
Direktur Intelkam Polda Kaltim menerima informasi dan data dari Kasat Brimob Polda Kaltim berkaitan dengan gangguan keamanan berintensitas tinggi sebagai bahan masukan penganalisaan Iingkungan strategik serta penyusunan produk analisis Intelijen;
c.
Direktur Intelkam memberikan informasi dan produk Intelijen kepada Kasat Brimob berkaitan dengan perkembangan situasi kamtibmas untuk ditanggulangi; dan
d.
koordinasi dan kerjasama secara timbal balik untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing. Paragraf 2 HTCK antar unsur pembantu Pimpinan/pelayan di lingkungan Dit Intelkam Pasal 29
HTCK Kasubbag Renmin dengan Kabag Analis Dit Intelkam Polda Kaltim meliputi : a.
Kabag Analis mengajukan usulan dan permintaan atas kebutuhan personil, logistik dan anggaran kepada Dir / Wadir Intelkam Polda Kaltim melalui Kasubbag Renmin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b.
Kabag Analis memberikan saran dan masukan dalam penyusunan / atau penyempurnaan piranti lunak serta produk perencanaan Dit Intelkam Polda Kaltim;
c.
koordinasi dalam rangka pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan analisis Intelijen bagi anggota Dit Intelkam Polda Kaltim; dan
d.
koordinasi dan kerjasama dalam pelibatan personil pada penugasan – penugasan khusus. Pasal 30 . . . . . . . . .
15
Pasal 30 HTCK Kasubbag meliputi :
Renmin dengan Para Kasi di lingkungan Dit
Intelkam Polda Kaltim
a.
para Kasi mengajukan usulan dan permintaan atas kebutuhan personil , logistik dan anggaran kepada Dir / Wadir Intelkam Polda Kaltim melalui Kasubbag Renmin;
b.
para Kasi memberikan saran dan masukan kepada Kasubbag Renmin dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan piranti lunak dan produk perencanaan Dit Intelkam Polda Kaltim;
c.
koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan personil Dit Intelkam Polda Kaltim dibidang persandian, Tehnologi Informasi, Pengamanan Senpi Handak, Orang asing dan kegiatan masyarakat;
d.
koordinasi dalam rangka pengiriman surat - surat rahasia melalui kawat sandi; dan
e.
Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pelibatan personil pada penugasan – penugasan khusus. Pasal 31
HTCK Kabag Analis dengan para Kasi dilingkungan Dit Intelkam Polda Kaltim, meliputi : a.
Kabag Analis menyampaikan surat yang berklasifikasi sangat rahasia kepada Kasi Sandi untuk didistribusikan melalui sarana persandian;
b.
Kabag Analis mengajukan usulan dan permintaan pemeliharaan Komputer , Printer dan alkomlek inventaris melalui Kasi Inteltek;
c.
Kasi Inteltek menginventarisir dan melaksanakan pemeliharaan Komputer dan Printer inventaris Bag Analis dan menyerahkan hasilnya kepada Kabag Analis;
d.
Para Kasi memberikan masukan dan data kepada Kabag Analis dalam rangka penyusunan perkiraan intelijen dan analisis Intelijen;
e.
Kabag Analis mendistribusikan produk-produk hasil analisis Intelijen kepada para Kasi di lingkungan Dit Intelkam dalam rangka pengamanan dan pengawasan Senpi, Handak, Orang asing, kegiatan masyarakat serta pembangunan dan pengembangan sarana tehnologi Intelijen; dan
f.
Kabag Analis dan Para Kasi dilingkungan Dit Intelkam berkoordinasi dan kerjasama dalam pelibatan personil dalam tugas-tugas khusus.
Pasal 32 . . . . . . . . .
16
Pasal 32 HTCK para Kasi di lingkungan Dit Intelkam Polda Kaltim, meliputi : a.
Kasi Yanmin menyampaikan konsep sandi dan surat yang berklasifikasi sangat rahasia kepada Kasi Sandi untuk didistribusikan sesuai alamat melalui sarana persandian;
b.
Kasi Sandi menerima berita yang berklasifikasi sangat rahasia dan mendistribusikan kepada Kasi Yanmin dan Kasi Inteltek;
c.
para Kasi di lingkungan Dit Intelkam melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas di bidangnya masing-masing dengan memanfaatkan tehnologi Informasi;
d.
Kasi Yanmin dan Kasi Sandi mengajukan usulan dan permintaan pemeliharaan Komputer , Printer , alkomlek dan alsus inventaris melalui Kasi Inteltek;
e.
Kasi Inteltek menginventarisir dan melaksanakan pemeliharaan Komputer, Printer, alkomlek dan alsus inventaris serta menyerahkan hasil perawatan kepada Kasi Yanmin dan Kasi Sandi; dan
f.
para Kasi di lingkungan Dit Intelkam melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pelibatan personil dalam tugas-tugas khusus. Pasal 33
HTCK para Kaur di lingkungan Subbag Renmin Dit Intelkam Polda Kaltim, meliputi : a.
koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan Administrasi personil dan administrasi logistik di lingkungan Dit Intelkam Polda Kaltim;
b.
koordinasi dan kerjasama dalam bidang ketata usahaan, urusan dalam dan administrasi keuangan di lingkungan Dit Intelkam Polda Kaltim;
c.
koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pelatihan baik dalam rangka operasi khusus maupun dalam rangka peningkatan kemampuan dan ketrampilan personil pengembangan fungsi Intelkam Polda Kaltim;
d.
koordinasi dan kerjasama dalam penyusunan dan penyempurnaan piranti lunak dan produk perencanaan Dit Intelkam Polda Kaltim;
e.
koordinasi dan kerjasama dalam penyusunan produk-produk perencanaan, program kerja dan anggaran Dit Intelkam Polda Kaltim termasuk pengendalian serta analisa dan evaluasi pelaksanaannya;
f. koordinasi dan . . . . . . . . .
17
f.
koordinasi dan kerjasama dalam penyusunan pertanggung jawaban keuangan Dit Intelkam Polda kaltim; dan
g.
koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan Sarana prasarana serta penyusunan SIMAK-BMN Dit Intelkam Polda Kaltim. Pasal 34
HTCK para Kasubbag di lingkungan Bag Analis Dit Intelkam Polda Kaltim, meliputi : a.
koordinasi dan kerjasama dalam mengumpulkan data dan informasi serta menganalisis perkembangan lingkungan strategis dan keadaan yang perlu diantisipasi dalam pembuatan produk-produk Intelijen;
b.
koordinasi dan kerjasama dalam penyusunan prakiraan intelijen keamanan, penyajian analisis intelijen dan pendokumentasian produk-produk intelijen dan literatur; dan
c.
koordinasi dan kerjasama dalam penyiapan bahan-bahan rapat Direktur Intelkam Polda Kaltim. Paragraf 3 HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok dilingkungan Dit Intelkam Polda Kaltim Pasal 35
HTCK para Kasubdit di lingkungan Dit Intelkam Polda Kaltim , meliputi : a.
melaksanakan koordinasi , kerjasama dan saling tukar menukar informasi tentang pelaksanaan kegiatan operasional Intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning) dan deteksi aksi melalui pemberdayaan personil pengemban fungsi Intelijen;
b.
melaksanakan koordinasi , kerjasama dan tukar menukar informasi dalam pengumpulan biodata tokoh formal / tokoh informal organisasi sosial politik , pejabat pemerintah , organisasi masyarakat, organisasi pemuda, pelaku ekonomi, tokoh agama, tokoh masyarakat serta kegiatan pengawasan / pengamanan kegiatan sosial di masyarakat;
c.
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penyusunan prakiraan Intelijen bidang Politik, Ekonomi, Sosbud dan Keamanan serta menyajikan hasil analisis setiap perkembangan kepada Direktur Intelkam; dan
d.
melaksanakan kordinasi dan kerjasama dalam rangka pelibatan kekuatan personil pada Unit – Unit Dit Intelkam pada tugas-tugas khusus. Pasal 36 . . . . . . . . .
18
Pasal 36 HTCK para Kanit Opsnal dilingkungan Subdit 1 Dit Intelkam, meliputi : a.
para Kanit opsnal melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka memberi dan menerima masukan informasi ( tukar menukar informasi ) di bidang Politik dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional Intelijen di lapangan;
b.
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan Intelijen dibidang Politik;
c.
melaksanakan koordinasi , kerjasama dan tukar menukar informasi dalam pengumpulan biodata tokoh formal / tokoh informal organisasi sosial politik , pejabat pemerintah, partai politik; dan
d.
melaksanakan koordinasi dalam pelibatan kekuatan personil Unit dilingkungan Subdit 1 Dit Intelkam pada tugas-tugas khusus. Pasal 37
HTCK para Kanit Opsnal dilingkungan Subdit 2 Dit Intelkam, meliputi : a.
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka memberi dan menerima masukan informasi ( tukar menukar informasi ) di bidang Ekonomi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional Intelijen di lapangan;
b.
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan Intelijen dibidang Ekonomi;
c.
melaksanakan koordinasi , kerjasama dan tukar menukar informasi dalam pengumpulan biodata tokoh formal / tokoh informal pelaku ekonomi; dan
d.
melaksanakan koordinasi dalam pelibatan kekuatan personil Unit dilingkungan Subdit 2 Dit Intelkam pada tugas-tugas khusus. Pasal 38
HTCK para Kanit Opsnal dilingkungan Subdit 3 Dit Intelkam, meliputi : a.
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka memberi dan menerima masukan informasi ( tukar menukar informasi ) di bidang Sosbud dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional Intelijen di lapangan;
b.
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan Intelijen dibidang Sosbud; c. melaksanakan . . . . . . . .
19
c.
melaksanakan koordinasi , kerjasama dan tukar menukar informasi dalam pengumpulan biodata tokoh formal / tokoh informal organisasi masyarakat, organisasi pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat; dan
d.
melaksanakan koordinasi dalam pelibatan kekuatan personil Unit dilingkungan Subdit 3 Dit Intelkam pada tugas-tugas khusus. Pasal 39
HTCK para Kanit Opsnal dilingkungan Subdit 4 Dit Intelkam, meliputi : a.
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka memberi dan menerima masukan informasi ( tukar menukar informasi ) di bidang Keamanan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional Intelijen di lapangan;
b.
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan Intelijen di bidang Keamanan;
c.
melaksanakan koordinasi , kerjasama dan tukar menukar informasi dalam pengumpulan biodata tokoh formal / tokoh informal organisasi masyarakat dan pelaku tindak pidana; dan
d.
melaksanakan koordinasi dalam pelibatan kekuatan personil Unit dilingkungan Subdit 4 Dit Intelkam pada tugas-tugas khusus.
Bagian Ketiga Hubungan Diagonal Paragraf 1 HTCK Direktur Intelkam Polda Kaltim dengan Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan Polda Kaltim Pasal 40 HTCK Direktur Intelkam Polda Kaltim dengan Irwasda Polda Kaltim, meliputi : a.
koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan yang dilakukan oleh Irwasda di Iingkungan Dit Intelkam, baik yang terprogram (rutin) maupun yang tidak terprogram berupa wasrik khusus dan verifikasi terhadap aspek manajerial khususnya proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian program kerja serta pengelolaan dan administrasi anggaran maupun perbendaharaan;
b.
Direktur Intelkam . . . . . . .
20 b.
Direktur Intelkam mengadakan perbaikan dan penyempurnaan serta pemutakhiran data berdasarkan hasil temuan wasrik Irwasda Polda Kaltim maupun Irwasum Mabes Polri dan hasilnya disampaikan kepada Irwasda Polda Kaltim; dan
c.
koordinasi dalam rangka pelaksanaan wasrik oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI di lingkungan Dit Intelkam Polda Kaltim. Pasal 41
HTCK Direktur Intelkam Polda Kaltim dengan Karo Ops Polda Kaltim, meliputi : a.
koordinasi dan kerjasama dalam menyusun konsep umum operasi Kepolisian;
b.
koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyusunan / penyiapan Kirka Intel khusus dan rencana Intelijen untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus Kepolisian;
c.
koordinasi dalam rangka penyiapan personil Dit Intelkam Polda Kaltim yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus Kepolisian maupun operasi pemulihan keamanan; dan
d.
koordinasi dan kerjasama secara timbal balik untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing dengan jalan memberikan informasi dan data-data yang diperlukan. Pasal 42
HTCK Direktur Intelkam Polda Kaltim dengan Karo Rena Polda Kaltim, meliputi : a.
koordinasi dan kerjasama dalam perencanaan dan aplikasi dukungan anggaran Dit Intelkam guna kelancaran proses penyelenggaraan fungsi Intelijen dalam bidang keamanan serta penyusunan rencana strategik pembangunan / pengembangan kekuatan satuan-satuan fungsi Intelkam dalam Iingkungan Polda Kaltim;
b.
koordinasi dan kerjasama terhadap pelaksanaan Revisi anggaran Intelkam Polda Kaltim; dan
c.
Direktur Intelkam membuat perkiraan keadaan tahunan ( Kirka Tahunan ) dan perkiraan keadaan lima tahunan ( Kirka Lima Tahunan ) yang digunakan Ro Rena sebagai bahan penyusunan Rencana kerja dan Rencana strategis Polda Kaltim.
(DIPA) Dit
Pasal 43 HTCK Direktur Intelkam Polda Kaltim dengan Karo SDM Polda Kaltim, meliputi : a.
koordinasi dan kerjasama dalam rangka menyusun penyelenggaraan program pelatihan, pendidikan dan pengembangan umum serta penyusunan kurikulum pendidikan dan kejuruan Intelkam; b. koordinasi dan . . . . . . .
21
b.
koordinasi dan kerjasama dalam pengusulan mutasi dan pengisian jabatan, kenaikan pangkat dalam kaitannya dengan Tour of Area dan Tour of Duty berkenaan dengan pengembangan karier anggota Dit Intelkam Polda Kaltim dan Jajarannya;
c.
koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan pembinaan rohani / mental, pembinaan jasmani dan pembinaan moril serta Psikologi personil Dit Intelkam Polda Kaltim;
d.
koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan UKP, UKG, TWP, Asabri, Cuti, KPI, Kartu anggota, Tunjangan Kematian anggota Dit Intelkam Polda Kaltim; dan
e.
koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan pemberangkatan personil Dit Intelkam yang akan melaksanakan pendidikan / kejuruan.
Pasal 44 HTCK Direktur Intelkam Polda Kaltim dengan Karo Sarpras Polda Kaltim, meliputi : a.
koordinasi dan kerjasama dalam rangka pembangunan dan pengembangan sarana prasarana , peralatan utama, peralatan khusus Intelijen di Iingkungan Dit Intelkam Polda Kaltim dan jajarannya;
b.
koordinasi dan kerjasama dalam penyusunan dan penyelenggaraan program-program pengadaan, pemeliharaan, pendistribusian penyaluran dan penghapusan, pembekalan umum, peralatan, fasilitas dan konstruksi;
c.
koordinasi dalam rangka pelaporan dan rekonsiliasi SIMAK-BMN Dit Intelkam Polda Kaltim; dan
d.
koordinasi dan kerjasama secara timbal balik untuk mendukung pelaksanaan tugas masing – masing. Pasal 45
HTCK Direktur Intelkam Polda Kaltim dengan Kabid Propam Polda Kaltim, meliputi : a.
koordinasi dan kerjasama dalam hal tukar menukar informasi yang berkaitan dengan penyimpangan di bidang poleksosbudkam serta penyelenggaraan fungsi pengamanan Internal yang meliputi pengamanan personil, material dan bahan keterangan;
b.
koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pembinaan I pemeliharaan disiplin, tata tertib serta penegakan hukum dan penyelesain perkara yang melibatkan anggota Dit Intelkam Polda Kaltim;
c. koordinasi dan . . . . . . .
22
c.
koordinasi dan kerjasama secara timbal balik untuk mendukung pelaksanaan tugas masing - masing. Pasal 46
HTCK Direktur Intelkam Polda Kaltim dengan Kabid Humas Polda Kaltim, meliputi : a.
koordinasi dan kerjasama dalam hal tukar menukar informasi , pengelolaan dan penyampaian pemberitaan / informasi serta kerjasama kemitraan dengan media massa dalam rangka pembentukan opini masyarakat yang positif bagi pelaksanaan tugas Polri;
b.
koordinasi dan kerjasama berkaitan dengan sasaran-sasaran yang perlu pembinaan dan perlu penciptaan kondisi di daerah-daerah rawan dalam rangka membentuk opini bagi kepentingan pelaksanaan tugas Polri;
c.
koordinasi dan kerjasama dalam hal melaksanakan pendokumentasian kegiatan – kegiatan dan kejadian – kejadian penting di wilayah Kalimantan Timur; dan
d.
koordinasi dan kerjasama secara timbal balik untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing. Pasal 47
HTCK Direktur Intelkam Polda Kaltim dengan Kabidkum Polda Kaltim, meliputi : a.
koordinasi dan kerjasama dalam menghadapi permasalahan pelanggaran / tindak pidana guna memperoleh bahan masukan berupa saran, pendapat dan pertimbangan hukum;
b.
Direktur Intelkam memberikan masukan dalam penyelenggaraan analisa hukum dan penerapannya khususnya dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan tugas Polri;
c.
koordinasi dan kerjasama dalam penyusunan peraturan – peraturan Peraturan Direktur Intelkam Polda Kaltim; dan
d.
koordinasi dan kerjasama secara timbal balik untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing. Pasal 48
HTCK Direktur Intelkam Polda Kaltim dengan Kabid TI Polda Kaltim, meliputi : a.
koordinasi dan kerjasama dalam rangka sinkronisasi penyelenggaraan pembinaan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dilingkungan Direktorat Intelkam Polda kaltim; b. koordinasi . . . . . .
23
b.
koordinasi dan kerjasama dalam pembangunan I pembinaan I pemeliharaan jaringan Telekomunikasi di Iingkungan Dit Intelkam Polda Kaltim;
c.
koordinasi dan kerjasama dalam pemanfaatan Tehnologi Informasi untuk mendukung kegiatan operasional Intelijen;
d.
Melaksanakan koordinasi dan kerjasama secara timbal balik untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing. Pasal 49
HTCK Direktur Intelkam Polda Kaltim dengan Koorspripim polda Kaltim, meliputi : a.
koordinasi dan kerjasama sehubungan dengan perintah, petunjuk / arahan dan bahan- bahan yang diperlukan Kapolda / Waka Polda Kaltim berkaitan dengan kegiatan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah , sambutan , serta pemberian saran / masukan , penyajian informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan fungsi Intelijen;
b.
koordinasi dan kerjasama terhadap pelaksanaan pengamanan pribadi Kapolda dan Waka Polda Kaltim; dan
c.
pengajuan rencana kebutuhan anggaran perjalanan dinas Direktur Intelkam Polda Kaltim. Pasal 50
HTCK Direktur Intelkam Polda Kaltim dengan Kasetum polda Kaltim, meliputi : a.
koordinasi dan kerjasama dalam menyelenggarakan kesekretariatan dan administrasi umum;
b.
koordinasi dan kerjasama dalam menyelenggarakan naskah dinas, tata naskah, dan registrasi naskah dinas;
c.
koordinasi dan kerjasama dalam pengarsipan, penyimpanan naskah dinas, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
d.
koordinasi dan kerjasama secara timbal balik untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing dengan jalan memberikan data-data yang diperlukan. Pasal 51
HTCK Direktur Intelkam Polda Kaltim dengan Kayanma Polda Kaltim, meliputi : a.
koordinasi dan kerjasama dalam menyelenggarakan layanan markas dan urusan dalam di Iingkungan Polda Kaltim; b. Direktur Intelkam . . . . . . .
23
b.
Direktur Intelkam Polda Kaltim memberikan informasi hasil penyeIidikan serta prediksi situasi Kamtibmas dalam rangka penyelenggaraan kesiapsiagaan pengamanan dan penjagaan lingkungan Mapolda Kaltim;
c.
koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang menggunakan sarana dan prasarana Polda Kaltim; dan
d.
koordinasi dan kerjasama secara timbal balik untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing dengan jalan memberikan data-data yang diperlukan. Paragraf 2 HTCK Direktur Intelkam Polda kaltim dengan Unsur Pendukung Polda Kaltim Pasal 52
HTCK Direktur Intelkam Polda Kaltim dengan Ka SPN Polda Kaltim, meliputi : a.
koordinasi dan kerjasama dalam rangka sinkronisasi dan perbaikan kurikulum, pembuatan bahan pelajaran pelatihan Intelkam secara berjenjang dan berkesinambungan;
b.
koordinasi dan kerjasama dalam menyiapkan instruktur dan tenaga pengajar fungsional atau tenaga pendidik non organik untuk mata pelajaran yang menyangkut fungsi Intelkam; dan
c.
koordinasi dan kerjasama dalam menyiapkan peserta pelatihan fungsi Intelkam dan pembuatan pelaporan pelatihan fungsi Intelkam. Pasal 53
HTCK Direktur Intelkam Polda Kaltim dengan Kabid Keu Polda Kaltim, meliputi : a.
koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyaluran untuk penyelenggaraan fungsi Intelkam.
dan pendistribusian anggaran
b.
Direktur Intelkam Polda Kaltim menerima petunjuk dari Bidku Polda Kaltim berkaitan dengan tehnis pertanggung jawaban penggunaan anggaran baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan. Pasal 54
HTCK Direktur Intelkam Polda Kaltim dengan Kabid Dokkes Polda Kaltim meliputi : a.
koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan dan pembinaan kesehatan personil I PNS dan keluarga Dit Intelkam polda Kaltim meliputi kesamaptaan dan pelayanan kesehatan guna mendukung tugas - tugas satuan dalam Iingkungan Dit Intelkam Polda Kaltim; dan b. koordinasi . . . . . .
24
b.
koordinasi dan kerjasama secara timbal balik untuk mendukung pelaksanaan tugas masing - masing. Paragraf 3 HTCK Direktur Intelkam Polda Kaltim dengan Kapolres/Ta di jajaran Polda Kaltim Pasal 55
HTCK antara Direktur Intelkam Polda Kaltim dengan Kapolres/Ta Jajaran Polda Kaltim, meliputi : a.
koordinasi dan kerjasama untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan fungsi intelkam di jajaran Polda Kaltim;
b.
Direktur Intelkam Polda Kaltim dapat menerima masukan dari Kapolres/Ta dalam rangka pembinaan fungsi intelkam dan peningkatan / pengembangan kemampuan personil intelkam secara berjenjang dan berlanjut;
c.
apabila ada hal - hal yang sangat mendesak Direktur Intelkam Polda Kaltim dapat berhubungan langsung dengan Staf pelaksana pada Kesatuan Polres jajarannya dalam bentuk koordinasi dan pada kesempatan pertama Dir Intelkam Polda Kaltim mengkoordinasikan dengan Kapolres; dan
d.
Direktur Intelkam Polda Kaltim selaku pembina fungsi dapat berhubungan langsung dengan Kasat Intelkam PoIres/Ta dan melakukan supervisi berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelkam (Jalur Fungsi ). Paragraf 4 HTCK unsur pembantu pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok dilingkungan Dit Intelkam Polda Kaltim Pasal 56
HTCK Kasubbag meliputi :
Renmin dengan Para Kasubdit di lingkungan Dit Intelkam Polda Kaltim,
a.
koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek serta evaluasi pelaksanaan program di lingkungan Dit Intelkam;
b.
koordinasi dan kerjasama dalam pemeliharaan perawatan dan administrasi personil, pengelolaan sarpras dan laporan SIMAK-BMN;
c. koordinasi . . . . . . .
25
c.
koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan keuangan di lingkungan Dit Intelkam Polda Kaltim; dan
d.
koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan dalam;
e.
kordinasi dan kerjasama dalam rangka pelibatan kekuatan personil pada Subdit Dit Intelkam yang bersifat back up baik atas permintaan Kasubdit maupun atas perintah Direktur Intelkam Polda Kaltim; dan
Pasal 57 HTCK Kasi Yanmin dengan Para Kasubdit dilingkungan meliputi :
Dit Intelkam Polda Kaltim,
a.
Kasi Yanmin memberikan informasi dan masukan kepada Para Kasubdit dilingkungan Dit Intelkam tentang rencana kegiatan masyarakat, kegiatan partai Politik, kegiatan kunjungan VIP, kegiatan orang asing dan kegiatan pengangkutan Senpi / Handak dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan pengawasan oleh unit opsnal di lapangan;
b.
Kasi yanmin memberikan data-data kepada para Kasubdit berkaitan dengan pelayanan SKCK / catatan Kepolisian dan pelayanan orang asing menyangkut identitas maupun aktifitasnya untuk kepentingan pendataan dan pengawasan di lapangan;
c.
Kasi Yanmin memberikan informasi kepada para Kasubdit tentang target / sasaran penyalahgunaan bahan peledak dan senjata api yang perlu dilakukan pengecekan dan pengawasan di lapangan; dan
d.
Para Kasubdit memberikan informasi dan data kepada Kasi Yanmin tentang hasil penyelidikan, pengamanan dan penggalangan unit Intelijen dilapangan sebagai bahan dalam pelaksanaan pelayanan administratif surat izin atau surat keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api, bahan peledak, kegiatan sosial atau politik masyarakat dan SKCK. Pasal 58
HTCK Kasi Sandi dengan para Kasubdit dilingkungan Dit Intelkam Polda Kaltim, meliputi : a.
Kasi Sandi memberikan masukan , pertimbangan dan bantuan tehnik kepada Para Kasubdit di lingkungan Dit Intelkam dalam rangka kegiatan operasional Intelijen;
b.
Kasi Sandi menerima dan mendistribusikan berita-berita rahasia yang dikirim melalui sarana persandian kepada para Kasubdit di lingkungan Dit Intelkam. Pasal 59. . . . . . .
26
Pasal 59 HTCK Kasi Inteltek dengan Para Kasubdit meliputi :
dilingkungan Dit Intelkam Polda Kaltim,
a.
Kasi Inteltek memberikan bantuan tehnis dengan memanfaatkan teknologi kepada para Kasubdit dalam rangka mendukung tugas operasional unit-unit Intelijen di lapangan;
b.
Kasi Inteltek memberikan bantuan teknis dan pemeliharaan komputer baik hardware maupun software, Alsuspol, Alkomlek kepada para Kasubdit di lingkungan Dit Intelkam;
c.
koordinasi dan kerjasama dalam rangka pembangunan dan pengembangan sarana tehnologi dalam mendukung operasional Intelijen; dan
d.
koordinasi dan kerjasama dalam pelibatan personil di lapangan dalam rangka penyelidikan, pengamanan dan penggalangan Intelijen.
Paragraf 5 HTCK Direktur Intelkam Polda Kaltim dengan Kabaintelkam Polri Pasal 60 HTCK Direktur Intelkam Polda Kaltim dengan Kabaintelkam Polri, meliputi : a.
Kabaintelkam Polri selaku pembina fungsi Intelijen Polri memberikan arahan / petunjuk pelaksanaan secara umum berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan baik bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional maupun manajemen polri guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri;
b.
Direktur Intelkam Polda Kaltim menjabarkan, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kebijaksanaan Kaba Intelkam Polri di bidang Intelijen;
c.
Dir Intelkam Polda Kaltim memberikan laporan / Informasi berkaitan dengan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi intelijen dalam bidang Keamanan; dan
d.
Dir Intelkam Polda Kaltim melaporkan seluruh mekanisme dinamika pelaksanaan kegiatan Operasi Khusus Intelijen terpusat Kepada Kabaintelkam Polri.
Bagian Keempat . . . . . .
27 Bagian Keempat Hubungan Lintas Sektoral Pasal 61 Hubungan dan tata cara kerja Direktur Intelkam Polda Kaltim dengan Instansi terkait baik Instansi Pemerintah ( Pemprov, Pemkab, Pemkot, KPU, Panwaslu, Kejati, Pengadilan Tinggi ), mapun dengan forum Pemerintahan Daerah ( Kominda, Sipora, Pakem ) serta lembaga – lembaga di luar pemerintahan ( MUI, PGI, PHDI, Walubi ) bersifat lintas sektoral dalam rangka pelaksanaan tugas Intelkam meliputi : a.
melaksanakan koordinasi dan kerjasama saling tukar menukar informasi berkaitan dengan perkembangan lingkungan strategis serta pengaruhnya terhadap bidang Ipoleksosbudkam sebagai bahan penganalisaan guna menghasilkan produk analisis Intelijen; dan
b.
saling memberikan masukan berkaitan dengan bentuk – bentuk penyimpangan Ipoleksosbudkam yang perlu diawasi / dimonitor lebih lanjut.
BAB III PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 62 (1)
Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan HTCK di lingkungan Dit Intelkam Polda Kaltim dilakukan sebagai berikut : a.
Direktur/Wadir Intelkam Polda Kaltim melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Kepala Bagian, para Kepala Sub bagian, para Kepala seksi dan para Kepala Subdit operasional dilingkungan Dit Intelkam Polda Kaltim;
b.
secara berjenjang Kepala Bagian, para Kasubbag, para Kasi dan para Kasubdit Opsnal dilingkungan Dit Intelkam wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh unsur-unsur pelaksanaan tugas yang berada di bawah tugas dan tanggung jawabnya dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Direktur Intelkam Polda Kaltim; dan
c.
apabila dalam pelaksanaan tugas diketemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku maka Kepala Bagian, para Kasubbag, para Kasi, dan para Kasubdit dapat mengambil langkah-Iangkah perbaikan secara persuasif dan edukatif, sedangkan hal-hal yang sangat prinsipil agar pada kesempatan pertama dilaporkan kepada Dir Intelkam Polda Kaltim. (2) Pengawasan . . . . . . .
28 (3)
Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan : a. b. c. d. e.
(4)
supervisi; pengawasan secara langsung; monitoring; analisis dan evaluasi; serta hasil pelaksanaannya dilaporkan kepada Direktur Intelkam Polda kaltim secara lisan maupun tertulis.
Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara periodik dan atau insidentil disesuaikan dengan kebutuhan masing – masing Bagian, Sub Bagian, Seksi dan Sub Direktorat atau komponen organisasi.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 63 Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Direktur Intelkam Polda Kaltim Nomor ; 01 tanggal maret 2011 Tentang Hubungan dan Tata Kerja di Lingkungan Direktorat Intelkam Polda Kaltim, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 64 Peraturan Direktur Intelkam Polda Kaltim ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Paraf : 1. Konseptor 2. Dir Intelkam 3. Kabidkum 4. Kasetum 5. Wakapolda
: : : : :
Disahkan di Balikpapan Pada tanggal maret 2012
Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal maret 2012 DIREKTUR INTELKAM POLDA KALTIM,
Drs. JUHARTANA, M.Si KOMISARIS BESAR POLISI NRP 62010947
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALTIM, {{{ BERITA, ........ Drs. BAMBANG WIDARYATMO INSPEKTUR JENDERAL POLISI REGISTRASI SETUM POLDA KALTIM NOMOR Paraf : 1. Ps. Ksb. Renmin
:
TAHUN 2012
