KEPEMILIKAN SAHAM MAYORITAS OLEH DIREKTUR UTAMA Oleh: I Kadek Indra Setiawan I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana ABSTRACT In a limited liability company where the directors are like the life of the company and the company's shareholders have enormous power to control the company. The problems that arise that purpose and who can own shares in a company? And whether the chief executive be a majority shareholder in the company he leads? The method used is normative research. Based on an analysis of existing sources can be seen that in principle every individual (private law subject) that has the capacity to act within the law may have shares and the terms - the terms of shareholders governed by its statutes. Ownership of a majority stake by the managing director is not prohibited but the majority shareholding of the Company Law Act prohibited Monopolistic Practices and Unfair Competition if it has majority shares in several similar companies conducting business in the same field. Keyword: Company, Shareholder, Majority ABSTRAK Dalam suatu perseroan terbatas keberadaan direksi ibarat nyawa bagi perseroan dan dalam perseroan pemegang saham mempunyai kekuasaan yang sangat besar untuk mengendalikan perusahaan. Adapun permasalahan yang timbul yaitu siapakah yang dapat memiliki saham dalam suatu perseroan ? Dan apakah direktur utama dapat sebagai pemegang saham mayoritas pada perseroan yang dipimpinnya ? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Berdasarkan analisis dari sumber yang ada dapat diketahui bahwa pada prinsipnya setiap individu (subyek hukum pribadi) yang memiliki kecakapan untuk bertindak dalam hukum dapat memiliki saham dan syarat – syarat pemegang saham diatur oleh anggaran dasarnya. Kepemilikian saham mayoritas oleh direktur utama tidak dilarang UUPT melainkan kepemilikan saham mayoritas dilarang Undang - Undang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat apabila memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama. Kata Kunci : Perseroan, Pemegang Saham, Mayoritas
I. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah Dalam suatu perseroan terbatas keberadaan direksi ibarat nyawa bagi perseroan, yang dimana biasanya pimpinan direksi disebut sebagai Direktur Utama. Direksi sebagai salah satu organ perseroan adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan. Dalam perseroan pemegang saham mempunyai kekuasaan yang sangat besar untuk mengendalikan perusahaan melalui lembaga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hal ini disebabkan berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa RUPS adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.1 Sehubungan dengan itu dalam menjalankan suatu perseroan direksi harus mendapat persetujuan dengan pemegang saham dalam hal – hal kegiatan tertentu yang hendak diambil oleh direksi dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan tujuan perseroan. Dalam membahas tentang “Kepemilikan Saham Mayoritas oleh Direktur Utama” sering terjadi pertanyaan sekaligus permasalahan yang ada yaitu siapakah yang dapat memiliki saham dalam suatu perseroan dan apakah direktur utama dapat sebagai pemegang saham mayoritas pada perseroan yang dipimpinnya. 1.2 Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui siapa saja dapat memiliki suatu saham dalam perseroan. 2. Untuk mengetahui kepemilikan saham mayoritas oleh direktur utama.
II. ISI MAKALAH 2.1 Metode Penelitian Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Penggunaan metode normatif ini karena penelitian ini menguraikan permasalahan – 1
Try Widiyono, 2008, DIREKSI PERSEROAN TERBATAS Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab,Edisi II, Cet I, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 71.
2
permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian berdasarkan terori – terori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam praktek hukum.2 2.2 Hasil Dan Pembahasan 2.2.1 Kepemilikan Saham Dalam UUPT disebutkan dalam pasal 36 adanya ketentuan larangan kepemilikan saham. Perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri. Larangan bagi anak perusahaan memiliki saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaan didasarkan pada pertimbangan bahwa pemilikan saham oleh anak perusahaan tidak dapat dipisahkan dari pemilikan oleh induk perusahaan.3 Pada prinsipnya setiap individu (subyek hukum pribadi) yang memiliki kecakapan untuk bertindak dalam hukum dan atau badan hukum mandiri yang dikecualikan berdasarkan pada peraturan perundang – undangan tertentu dapat menjadi pemegang saham perseroan. Pada umumnya syarat – syarat menjadi pemegang saham perseroan diatur dalam anggaran dasarnya, dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansinya yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Jika persyaratan kepemilikan saham telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam quorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang – undang dan/atau anggaran dasar.4 2.2.2 Kepemilikan Saham Mayoritas Oleh Direktur Utama Dalam UUPT tidak disebutkan pengaturan secara tegas terhadap kepemilikan saham mayoritas oleh direktur utama tidak ada pengaturan bahwa seorang direktur utama dilarang menjadi pemilik saham mayoritas dalam suatu perusahaan dan syarat pengakatan direksi pula tidak ada suatu larangan mengenai larangan kepemilikan saham
2
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi I, Cet V, PT Grafindo Persada, Jakarta, h. 13. 3 I.G.Rai Wijaya, 2007, Hukum Perusahaan dan undang – undang dan peraturan pelaksanaan di bidang usaha, Kesaint Blanc, Jakarta, h. 185 4 Gunawan Widjaja, 2008, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas 150 Pertanyaan Tentang Perseroan Terbatas, Forum Sahabat, Jakarta, h. 37.
3
mayoritas. Bahwa prinsip mayoritas menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dan kurang menguntungkan dalam menegakan kepentingannya. Kedudukan hukum para pemegang saham minoritas yang jauh lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan Direksi atau Komisaris yang merugikan perseroan, justru disebabkan oleh kedudukan pemegang saham mayoritas yang identik dengan kedua organ perseroan tersebut, baik secara fisik maupun kepentingan. Pasal 61 UUPT menyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Gugatan terhadap perseroan diajukan apabila yang bersangkutan dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil atau unfair dan tanpa alasan yang wajar sebagai keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris. Pemegang saham minoritas bisa menolak suatu tindakan yang hendak dilakukan oleh perseroan meskipun hal tersebut telah diputuskan oleh RUPS. Sehingga dalam hal ini pemegang saham mayoritas ataupun RUPS yang merupakan kepanjangan tangan dari mereka, tidak lagi leluasa melakukan keputusan dengan orientasi sepihak.5 Larangan dalam kepemilikan saham mayoritas sendiri diatur dalam pasal 27 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diamana Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan: a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
III.
KESIMPULAN 5
I.G.Rai Wijaya, op.cit, h. 202 - 204.
4
Kepemilikan saham suatu perseroan pada prinsipnya dapat dimiliki setiap individu yang memiliki kecakapan untuk bertindak dalam hukum dan pada umunya syarat – syarat pemegang saham perseoran diatur dalam anggaran dasarnya, sesuai dengan ketentuan UUPT. Kepemilikan saham mayoritas oleh direktur utama tidak dilarang melainkan kepemilikan saham mayoritas dilarang apabila memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama. DAFTAR PUSTAKA Gunawan Widjaja, 2008, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas 150 Pertanyaan Tentang Perseroan Terbatas, Forum Sahabat, Jakarta. I.G.Rai Wijaya, 2007, Hukum Perusahaan dan undang – undang dan peraturan pelaksanaan di bidang usaha, Kesaint Blanc, Jakarta. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi I, Cet V, PT Grafindo Persada, Jakarta. Try Widiyono, 2008, DIREKSI PERSEROAN TERBATAS Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab,Edisi II, Cet I, Ghalia Indonesia, Bogor. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
5
