KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 11 TAHUN 2009

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PELAPORAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;

b.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pasal 15 ayat (1),

c.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6), serta Pasal 30 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 4. Undang-Undang ...

-2-

4.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 12. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal; 13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN: ...

-3-

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PELAPORAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan 1.

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

2.

Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

3.

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

4.

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

5.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.

6.

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.

Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.

Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDPPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah provinsi.

9.

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM, adalah unsur pembantu kepala...

-4-

kepala daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan bentuk yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah kabupaten/kota. 10. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, serta pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang oleh a. menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) kepada Kepala BKPM, b. gubernur kepada kepala PDPPM, atau c. bupati/walikota kepada kepala PDKPM, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas. 11. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, serta pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang oleh a. menteri teknis/kepala LPND kepada Kepala BKPM sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, atau b. Kepala BKPM kepada gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas. 12. Penugasan adalah penyerahan tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang, dari Kepala BKPM kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah berdasarkan hak substitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas. 13. Penghubung adalah pejabat pada kementerian/LPND, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota yang ditunjuk untuk membantu penyelesaian perizinan dan nonperizinan, memberi informasi, fasilitasi, dan kemudahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan menteri teknis/kepala LPND, gubernur, atau bupati/walikota, dengan uraian tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang jelas. 14. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 15. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 16. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah LPND yang bertanggung jawab di bidang penanaman ...

-5-

penanaman modal yang dipimpin oleh seorang kepala, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 17. Persyaratan dasar adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh suatu pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal. 18. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dan kementerian/LPND yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, PDPPM, dan PDKPM. 19. Standar Kualifikasi PTSP di bidang penanaman modal adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal. 20. Indeks Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat IKM, adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PELAKSANAAN PTSP DI BIDANG PENANAMAN MODAL Pasal 2 PTSP di bidang penanaman modal bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan nonperizinan. Pasal 3 Ruang lingkup PTSP mencakupi a. pelayanan semua jenis perizinan penanaman modal yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan penanaman modal; b. pelayanan nonperizinan yang meliputi penerbitan rekomendasi, termasuk rekomendasi visa izin tinggal terbatas, pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal, serta pelayanan informasi; c. pelayanan pengaduan masyarakat atas hambatan pelayanan PTSP di bidang penanaman modal; d. pelayanan kemudahan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, termasuk memberikan bantuan atau fasilitasi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal.

BAB III ...

-6-

BAB III TOLAK UKUR, PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI PTSP DI BIDANG PENANAMAN MODAL Bagian Pertama Tolak Ukur dan Persyaratan Pasal 4 (1) Untuk melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal, BKPM atau PDPPM atau PDKPM harus memenuhi tolak ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009. (2) Tolak ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi standar kualifikasi a. persyaratan dasar; b. persyaratan tambahan; dan c. keunggulan lain. (3) Uraian persyaratan dasar, persyaratan tambahan, dan keunggulan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I. Bagian Kedua Penilaian PTSP Pasal 5 (1) PDPPM atau PDKPM dapat melakukan penilaian mandiri (self assesment) berdasarkan tolak ukur standar kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan Pedoman dan Lembar Penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. (2) PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM yang sudah mencapai standar kualifikasi persyaratan dasar PTSP di bidang penanaman modal berdasarkan hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diverifikasi oleh Tim Penilai dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak hasil penilaian tersebut disampaikan kepada BKPM. Pasal 6 Dalam hal perbaikan untuk memenuhi standar kualifikasi PTSP telah dilakukan, PDPPM, atau PDKPM dapat melakukan kembali penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada BKPM. Bagian Ketiga Tim Penilai PTSP Pasal 7 (1) Dalam rangka penilaian atas standar kualifikasi PTSP PDPPM dan PTSP PDKPM, Kepala BKPM membentuk Tim Penilai PTSP. (2) Tim ...

-7-

(2) Tim Penilai PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala BKPM, Wakil Ketua Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri, Ketua Pelaksana Harian Deputi Kepala BKPM yang membidangi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan beranggotakan wakil dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Departemen Dalam Negeri, BKPM, dan instansi terkait lainnya. (3) Ketua pelaksana harian dapat membentuk Tim Teknis penilai PTSP PDPPM dan Tim Teknis penilai PTSP PDKPM. (4) Tim Teknis penilai PTSP PDPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan wakil instansi terkait pusat. (5) Tim Teknis penilai PTSP PDKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan wakil instansi terkait pusat dan wakil instansi terkait provinsi. (6) Tim Penilai PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian atas standar kualifikasi PTSP PDPPM dan PTSP PDKPM melalui a. penilaian langsung atas dasar standar kualifikasi PTSP PDPPM dan PTSP PDKPM dengan atau tanpa didahului adanya penilaian mandiri yang dilakukan oleh PDPPM atau DKPM; dan/atau b. verifikasi terhadap hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh PDPPM atau PDKPM dengan menggunakan Lembar Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III. (7) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) oleh Tim Penilai PTSP dapat diserahkan kepada lembaga independen yang akan bekerja sesuai dengan standar yang dibuat oleh Tim Penilai PTSP dan penunjukan lembaga independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Atas dasar penilaian PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Tim Teknis melaporkan kualifikasi PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM kepada Kepala BKPM. (9) Kualifikasi PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (8) akan ditetapkan dalam Keputusan Kepala BKPM. Bagian Keempat Kualifikasi PTSP Pasal 8 Kriteria kualifikasi PTSP didasarkan atas penilaian standar kualifikasi persyaratan dasar, tambahan, dan keunggulan tertentu lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). Pasal 9 (1) PTSP PDPPM dan PTSP PDKPM dibagi menjadi 2 (dua) penggolongan: a. PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM yang belum mencapai standar kualifikasi ...

-8-

kualifikasi persyaratan dasar PTSP di bidang penanaman modal; b. PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM yang sudah mencapai standar kualifikasi persyaratan dasar PTSP di bidang penanaman modal. (2) PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM yang belum mencapai standar kualifikasi persyaratan dasar PTSP di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikualifikasikan sebagai nonbintang. (3) PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM yang sudah mencapai standar kualifikasi persyaratan dasar PTSP di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi atas 5 (lima) penjenjangan kualifikasi PTSP, yaitu bintang 1 (satu) sampai dengan bintang 5 (lima). Pasal 10 (1) Pemerintah provinsi yang melaksanakan PTSP di bidang Penanaman Modal yang masuk kualifikasi nonbintang, Bintang 1 sampai dengan Bintang 3, dapat menyelenggarakan a. urusan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangannya; b. urusan penanaman modal dalam negeri lintas kabupaten/kota dan urusan penanaman modal dalam negeri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi; c. perbaikan untuk memenuhi standar kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

PTSP

(2) Pemerintah provinsi yang melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal masuk kualifikasi Bintang 4 dapat a. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangannya; b. menerima pelimpahan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah; c. perbaikan untuk memenuhi standar kualifikasi Bintang 5. (3) Pemerintah provinsi yang melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal masuk kualifikasi Bintang 5 dapat a. menyelenggarakan pelayanan perizinan nonperizinan sesuai dengan kewenangannya;

dan

b. menerima pelimpahan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal tertentu yang lebih luas yang menjadi kewenangan Pemerintah. Pasal 11 (1) Pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan PTSP di bidang penanaman...

-9-

penanaman modal yang masuk kualifikasi nonbintang, Bintang 1 sampai dengan Bintang 3 dapat menyelenggarakan a. urusan pemerintahan yang terkait dengan bidang penanaman modal yang sudah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, antara lain Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Undang-Undang Gangguan/Hinder Ordonantie (UUG/HO); b. urusan penanaman modal dalam negeri yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota; c. perbaikan untuk memenuhi standar kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

PTSP

(2) Pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal yang masuk kualifikasi Bintang 4 dapat a. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. menerima penugasan urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah; c. perbaikan untuk memenuhi standar kualifikasi Bintang 5. (3) Pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal yang masuk kualifikasi Bintang 5 dapat a. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. menerima penugasan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal tertentu yang lebih luas yang menjadi kewenangan Pemerintah. Pasal 12 (1) BKPM dapat memberikan bantuan kepada PTSP PDPPM dan/atau PTSP PDKPM yang berhasil meningkatkan kualifikasinya menjadi Bintang 4 (empat) dan Bintang 5 (lima) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) atau Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3). (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa alokasi khusus bantuan studi pengembangan potensi penanaman modal daerah, kerja sama kegiatan promosi penanaman modal, kerja sama kegiatan pelatihan penanaman modal atau peningkatan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan penanaman modal di daerah.

BAB IV

- 10 -

BAB IV PENYELENGGARAAN PTSP DI BIDANG PENANAMAN MODAL Bagian Pertama Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal Pasal 13 (1) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal Pemerintah dilaksanakan oleh BKPM.

oleh

(2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal pemerintah provinsi dilaksanakan oleh PDPPM.

oleh

(3) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan PDKPM.

oleh

Bagian Kedua Pemerintah Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, a. Kepala BKPM mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari menteri teknis/kepala LPND yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah melalui suatu penetapan oleh menteri teknis/kepala LPND; b. Kepala BKPM melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui PTSP BKPM; c. Kepala BKPM melibatkan penghubung yang ditunjuk oleh menteri/kepala LPND untuk memfasilitasi penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang tidak mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari menteri teknis/kepala LPND yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah; d. Kepala BKPM melibatkan penghubung yang ditunjuk oleh gubernur atau bupati/walikota untuk memfasilitasi penyelesaian perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. (2) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d merupakan perwakilan instansi teknis dan daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kewenangan. (3) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat memuat pemberian hak substitusi. (4) Kepala ...

- 11 -

(4) Kepala BKPM memberikan rekomendasi kepada menteri/kepala LPND, untuk mendapatkan perizinan dan nonperizinan yang berdasarkan undang-undang tidak dilimpahkan. (5) Penunjukan penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui suatu penetapan oleh menteri teknis/kepala LPND, gubernur, atau bupati/walikota. (6) Penghubung yang ditunjuk oleh menteri teknis/kepala LPND atau gubernur yang ditugasi di BKPM harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut: a. pendidikan sarjana (S1) dan mempunyai sertifikat kursus/seminar yang terkait dalam bidang ekonomi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan terakreditasi; b. minimal pengalaman kerja 10 tahun unit kerja terkait pembangunan ekonomi daerah; c. menguasai bisnis proses perizinan dan nonperizinan kementerian teknis/LPND atau daerah masing-masing; d. menguasai bahasa Inggris secara aktif. e. khusus penghubung yang ditunjuk oleh Gubernur berasal dari PDPPM. (7) Penghubung yang ditunjuk oleh bupati/walikota dapat ditempatkan di kantor perwakilan pemerintah provinsi atau perwakilan pemerintah kabupaten/kota yang telah ada di Jakarta atau di PTSP PDPPM dan harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut: a. pendidikan sarjana (S1) dan mempunyai sertifikat kursus/seminar yang terkait dalam bidang ekonomi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan terakreditasi; b. minimal pengalaman kerja 10 tahun di unit kerja terkait pembangunan ekonomi daerah; c. menguasai bisnis proses perizinan dan nonperizinan daerah masing-masing; d. menguasai bahasa Inggris secara aktif. e. berasal dari PDKPM. (8) Pembinaan kepegawaian pejabat penghubung menjadi kewenangan menteri teknis/kepala LPND, gubernur atau bupati/walikota masing-masing sebagai instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan fasilitas kantor yang disediakan oleh BKPM. Pasal 15 (1) Penghubung yang ditunjuk menteri teknis/kepala LPND dapat bertugas di lingkungan BKPM sehari-hari atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. (2) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan potensi investasi sektor. (3) Tugas dan fungsi penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain a. membantu ...

- 12 -

a. membantu pengurusan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan menteri teknis/kepala LPND yang tidak dilimpahkan kepada Kepala BKPM; b. membantu memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan perizinan dan nonperizinan sektor; c. memberikan berbagai informasi sektor, antara lain peluang usaha, jenis-jenis perizinan dan nonperizinan, dan mitra usaha potensial; d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh menteri

teknis/kepala LPND untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan penanaman modal. Pasal 16 (1) Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 terdiri dari a. pelaksanaan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi; b. urusan pemerintahan di bidang penanaman modal meliputi

yang

1. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi; 2. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional; 3. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi; 4. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional; 5. penanaman modal modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan 6. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang. (2) Penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5, meliputi a. penanaman modal asing yang dilakukan oleh pemerintah negara lain; b. penanaman modal asing yang dilakukan oleh warga negara asing atau badan usaha asing; c. penanaman modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain. Pasal 17…

- 13 -

Pasal 17 (1) Kepala BKPM melaksanakan perizinan dan nonperizinan bidangbidang usaha yang menjadi urusan Pemerintah di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 6, sesuai yang ditetapkan menteri teknis/kepala LPND yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan. (2) Kepala BKPM berkoordinasi dengan menteri/pimpinan instansi terkait untuk menginventarisasi perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 5. (3) Pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala BKPM apabila salah satu negara asal modal asing berasal dari negara yang telah melakukan perjanjian secara bilateral dengan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau asal modal asing tersebut merupakan salah satu pihak/anggota dari perjanjian regional dan/atau multilateral yang terkait dengan penanaman modal, antara lain a. Perjanjian Perlindungan dan Peningkatan Penanaman Modal/P-4-M (Agreement on Promotion and Protection of Investment); b. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/P3B (Tax Treaty); c. Perjanjian Regional ASEAN terkait bidang penanaman modal (ASEAN Comprehensive Investment Agreement/ACIA, ASEAN-

Australia New Zealand Free Trade Agreement/AANZ FTA, ASEAN-Korea Investment Agreement, ASEAN-China Investment Agreement); d. Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization/WTO); e. Konvensi/Perjanjian Internasional terkait Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal (Convention on the Settlement of

Investment Disputes between States and Nationals of other States /ICSID, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards/New York Convention); f. Konvensi/Perjanjian Internasional Pembentukan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA); g. Perjanjian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Negara-negara asal modal asing yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara-negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam daftar pada Lampiran IV. Pasal 18 (1) Jenis-jenis perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal ...

- 14 -

modal yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), sesuai dengan yang ditetapkan menteri teknis/kepala LPND. (2) Pelaksanaan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui PTSP BKPM. (3) Pelaksanaan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan petunjuk teknis masing-masing jenis perizinan dan nonperizinan yang ditetapkan menteri teknis/kepala LPND, yang meliputi a. persyaratan teknis dan nonteknis; b. tahapan memperoleh perizinan dan nonperizinan; c. mekanisme pengawasan dan sanksi. Pasal 19 (1) Ketentuan mengenai Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal di PTSP di bidang penanaman modal akan diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala BKPM. (2) Kepala BKPM sewaktu-waktu dapat memperbarui Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal dengan memperhatikan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3). Bagian Ketiga Pemerintah Provinsi Pasal 20 (1) PDPPM merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah provinsi. (2) Fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari fungsi PTSP di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan fungsi lain sebagai berikut: a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal di provinsi; b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal di provinsi; c. memberikan insentif daerah penanaman modal di provinsi;

dan/atau

kemudahan

d. membuat Peta Penanaman Modal Provinsi; e. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal provinsi dengan memberdayakan badan usaha;

di

f. mempromosikan penanaman modal provinsi; g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal provinsi melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup pelaksanaan penanaman modal; h. membantu ...

- 15 -

h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di provinsi. (3) Pembentukan atau penyesuaian, tugas, fungsi, dan tata kerja PDPPM sebagai perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan daerah. (4) Pembentukan atau penyesuaian perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak Peraturan ini mulai berlaku. Pasal 21 (1) Dalam melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal, gubernur memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi kepada Kepala PDPPM. (2) Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi a. urusan pemerintah provinsi di bidang penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota dan urusan pemerintah provinsi lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi; b. urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang diberikan pelimpahan wewenang kepada gubernur oleh Kepala BKPM berdasarkan hak substitusi. Pasal 22 (1) Jenis perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ditetapkan dengan peraturan gubernur. (2) Pelaksanaan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui PTSP PDPPM. (3) Pelaksanaan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal masing-masing jenis perizinan dan nonperizinan yang ditetapkan melalui peraturan gubernur. (4) Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi a. persyaratan; b. tahapan memperoleh perizinan dan nonperizinan; c. jumlah hari penyelesaian; d. biaya; e. mekanisme pengawasan dan sanksi. (5) Penyusunan ...

- 16 -

(5) Penyusunan Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Kepala BKPM tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal. (6) Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengutamakan penyederhanaan tanpa mengurangi faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, dan perlindungan Iingkungan dari kegiatan penanaman modal, mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh lembaga/instansi yang berwenang. (7) Penerbitan perizinan dan nonperizinan lainnya bagi kegiatan penanaman modal di daerah apabila dipungut biaya harus memperhatikan asas kepatutan, tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yang ditetapkan dengan peraturan gubernur. (8) Gubernur sewaktu-waktu dapat memperbarui Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mengacu pada pembaruan Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal. Pasal 23 (1) Gubernur dapat menunjuk penghubung dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6).

BKPM

(2) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas di lingkungan BKPM sehari-hari atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. (3) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan potensi dan realisasi investasi provinsi. (4) Tugas dan fungsi penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain adalah a. membantu pengurusan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi; b. membantu memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan perizinan dan nonperizinan provinsi; c. memberikan berbagai informasi daerah antara lain peluang usaha, jenis-jenis perizinan dan nonperizinan, ketersediaan infrastruktur dan tenaga kerja, dan mitra usaha lokal. (5) Selain tugas dan fungsi penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghubung dapat melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh gubernur untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan penanaman modal di provinsi, antara lain mendapat pendelegasian dari gubernur untuk menandatangani perizinan dan nonperizinan tertentu yang menjadi wewenang pemerintah provinsi. (6) Apabila Gubernur menunjuk penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penunjukan penghubung dan penetapan tugas dan fungsi dilakukan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan ini berlaku.

Bagian Keempat ...

- 17 -

Bagian Keempat Pemerintah Kabupaten/Kota Pasal 24 (1) PDKPM merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah kabupaten/kota. (2) Fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas fungsi PTSP di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan fungsi lain sebagai berikut: a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal di kabupaten/kota; b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal di kabupaten/kota; c. memberikan insentif daerah dan/atau penanaman modal di kabupaten/kota;

kemudahan

d. membuat Peta Penanaman Modal Kabupaten/Kota; e. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal asing di kabupaten/kota dengan memberdayakan badan usaha; f. mempromosikan penanaman modal kabupaten/kota; g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal kabupaten/kota melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup pelaksanaan penanaman modal ; h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal asing di kabupaten/kota. (3) Pembentukan atau penyesuaian, tugas, fungsi, dan tata kerja PDKPM sebagai perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah. (4) Pembentukan atau penyesuaian perangkat daerah yang menangani penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak Peraturan ini berlaku. Pasal 25 (1) Dalam melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal, bupati/walikota memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modalyang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota kepada kepala PDKPM. (2) Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi a. urusan ...

- 18 -

a. urusan pemerintah kabupaten/kota di bidang penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota dan urusan lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota; b. urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang diberikan penugasan kepada pemerintah kabupaten/kota oleh Kepala BKPM berdasarkan hak substitusi. (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan memperhatikan pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b. Pasal 26 (1) Jenis-jenis perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. (2) Pelaksanaan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui PTSPP DKPM. (3) Pelaksanaan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal masing-masing jenis perizinan dan nonperizinan yang ditetapkan melalui peraturan bupati/walikota. (4) Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi a. persyaratan; b. tahapan memperoleh perizinan dan nonperizinan; c. jumlah hari penyelesaian; d. biaya; e. mekanisme pengawasan dan sanksi. (5) Penyusunan Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Kepala BKPM tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal. (6) Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengutamakan penyederhanaan tanpa mengurangi faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, dan perlindungan Iingkungan dari kegiatan penanaman modal, mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh lembaga/instansi yang berwenang. (7) Penerbitan perizinan dan nonperizinan lainnya bagi kegiatan penanaman modal di daerah, apabila dipungut biaya harus memperhatikan asas kepatutan, tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. (8) Bupati ...

- 19 -

(8) Bupati/walikota sewaktu-waktu dapat memperbarui Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mengacu pada pembaruan Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal. Pasal 27 (1) Bupati/walikota dapat menunjuk penghubung dengan BKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7). (2) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai contact person. (3) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bertugas di kantor perwakilan pemerintah provinsi atau perwakilan pemerintah kabupaten/kota yang telah ada di Jakarta atau di PTSP PDPPM, sehari-hari, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan. (4) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan potensi dan realisasi investasi kabupaten/kota. (5) Tugas dan fungsi penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7), antara lain adalah a. membantu pengurusan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota; b. membantu memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan perizinan dan nonperizinan kabupaten/kota; c. memberikan berbagai informasi daerah antara lain peluang usaha, jenis-jenis perizinan dan nonperizinan, ketersediaan infrastruktur dan tenaga kerja, dan mitra usaha lokal. (6) Selain tugas dan fungsi penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penghubung dapat melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh bupati/walikota untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan penanaman modal di kabupaten/kota, antara lain mendapat pendelegasian dari bupati/walikota untuk menandatangani perizinan dan nonperizinan tertentu yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota. (7) Apabila Bupati/Walikota menunjuk penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penunjukan penghubung dan penetapan tugas dan fungsi dilakukan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak peraturan ini berlaku. (8) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan fasilitas kantor yang disediakan oleh PTSP PDPPM atau kantor perwakilan pemerintah provinsi di Jakarta, sesuai dengan peraturan gubernur. Bagian Kelima Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintah di Bidang Penanaman Modal kepada Pemerintah Daerah Pasal 28 (1) Pelimpahan wewenang kepada gubernur sebagaimana dimaksud dalam ...

- 20 -

dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b atau Penugasan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, didasarkan atas kualifikasi PTSP di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9). (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan penugasan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas tugas pembantuan. (3) Pelimpahan wewenang kepada masing-masing gubernur atau penugasan kepada masing-masing pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPM. BAB V PEMBINAAN DAN EVALUASI PTSP PDPPM DAN PTSP DKPM Bagian Pertama Pembinaan Pasal 29 (1) BKPM melakukan pembinaan atas penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal di PDPPM dan PDKPM untuk meningkatkan kualifikasinya berdasarkan tolak ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Pembinaan atas penyelenggaraan PTSP PDPPM dan PTSP PDKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia tentang penanaman modal; b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada pemerintah daerah tentang pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal; c. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan PTSP. (3) Jenis pembinaan yang berupa pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia tentang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi a. pendidikan dan pelatihan penanaman modal tingkat dasar, yaitu pelatihan di bidang pelayanan perizinan penanaman modal dalam negeri; b. pendidikan dan pelatihan penanaman modal tingkat lanjutan pertama yaitu pelatihan di bidang pelayanan perizinan penanaman modal asing; c. pendidikan dan pelatihan penanaman modal tingkat lanjutan kedua, yaitu pelatihan SPIPISE dan teknis sektoral penanaman modal; d. pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi penanaman modal.

Bagian Kedua ....

- 21 -

Bagian Kedua Evaluasi PTSP Pasal 30 (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada penanam modal, BKPM melaksanakan evaluasi secara berkala atas penyelenggaraan PTSP PDPPM dan PTSP PDKPM. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan a. laporan terbaru hasil penilaian secara mandiri oleh PDPPM atau PDKPM yang bersangkutan, atau b. adanya saran dan pertimbangan dari Tim Pertimbangan PTSP di bidang Penanaman Modal kepada Kepala BKPM 1. atas keberatan yang diajukan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota terkait dengan penyelenggaraan sementara PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), atau 2. atas pengaduan penanaman modal mengenai pelaksanaan PTSP di PDPPM atau PDKPM. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Metode evaluasi atas penyelenggaraan PTSP dilakukan dengan a. pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran V; b. penilaian penguasaan atas ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penanaman modal. (5) Penilaian atas penguasaan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, antara lain mencakup kesesuaian penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, dalam menerbitkan perizinan dan nonperizinan. (6) Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikategorikan sebagai berikut: a. sangat baik; b. baik; c. kurang baik; d. tidak baik. (7) Tim Teknis melaporkan hasil evaluasi kepada Kepala BKPM. (8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dalam Keputusan Kepala BKPM. (9) Kegiatan evaluasi PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sekali.

Bagian Ketiga ...

- 22 -

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Sementara Kewenangan Pelayanan Perizinan di Bidang Penanaman Modal Pasal 31 (1) Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan penilaian atas penguasaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7), Kepala BKPM dapat menyelenggarakan sementara kewenangan Pemerintah yang telah dilimpahkan kepada gubernur atau ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota. (2) Proses penyelenggaraan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan berikut: a. apabila laporan evaluasi menyimpulkan PTSP kurang baik atau tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf c dan huruf d, diberikan teguran tertulis untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan penguasaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal; b. apabila setelah dilakukan 3 (tiga) kali teguran tertulis yang masing-masing berjangka waktu 30 (tiga puluh) hari, sebagaimana dimaksud pada huruf a, PTSP tidak menunjukkan perbaikan kualitas pelayanan, Tim Penilai melakukan penilaian ulang terhadap kualifikasi PTSP; c. bentuk surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagaimana tercantum dalam pada Lampiran VI; d. apabila hasil penilaian ulang menyimpulkan bahwa peringkat kualifikasi PTSP turun dari kualifikasi bintang 4 (empat) dan bintang 5 (lima) ke kualifikasi bintang yang lebih rendah atau ke kualifikasi nonbintang, 1. pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal di PTSP PDPPM, yang merupakan urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, Kepala BKPM, sesuai dengan kewenangannya atau atas persetujuan menteri teknis/kepala LPND yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal, untuk sementara waktu menyelenggarakan perizinan dan nonperizinan tersebut. 2. pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal di PTSP PDKPM, yang merupakan urusan Pemerintah yang ditugaskan kepada bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, Kepala BKPM, sesuai dengan kewenangannya atau atas persetujuan menteri teknis/kepala LPND yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal, untuk sementara waktu menyerahkan kewenangan tersebut kepada gubernur guna menyelenggarakan perizinan dan nonperizinan tersebut.

Pasal 32 …

- 23 -

Pasal 32 (1) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d bersifat sementara sampai penyelenggara PTSP mampu melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai kualifikasi yang ditetapkan. (2) Setelah BKPM melakukan pembinaan dan hasil penilaian Tim Penilai menyimpulkan bahwa PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM telah mampu melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai kualifikasi yang ditetapkan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan oleh Kepala BKPM diberikan kembali kepada gubernur atau kepada bupati/walikota. Pasal 33 (1) Dalam hal pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan berkeberatan atas penyelenggaraan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan dapat menyampaikan keberatan kepada Tim Pertimbangan PTSP yang dibentuk oleh Menteri Koordinator yang membidangi perekonomian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009. (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan keberatan dan ditembuskan kepada Kepala BKPM. (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya keputusan penyelenggaraan sementara dimaksud. BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN PTSP DI BIDANG PENANAMAN MODAL Bagian Pertama Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Pasal 34 (1) Permohonan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diajukan kepada PTSP BKPM. (2) Permohonan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diajukan kepada PTSP PDPPM. (3) Permohonan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diajukan kepada PTSP PDKPM. Pasal 35 …

- 24 -

Pasal 35 (1) Penanam modal yang memerlukan fasilitas fiskal dan nonfiskal yang menjadi kewenangan Pemerintah, permohonannya diajukan kepada PTSP di BKPM. (2) Jenis dan tata cara permohonan fasilitas fiskal dan nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala BKPM. Pasal 36 (1) Penanam modal yang memerlukan insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah, permohonannya diajukan kepada PTSP di PDPPM atau PTSP di PDKPM sesuai kewenangannya. (2) Tata cara permohonan dan pemberian insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah. Pasal 37 (1) Pelayanan perizinan dan nonperizinan di PTSP menggunakan mekanisme front office (FO) dan back office (BO). (2) Penanam modal dapat mengajukan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal secara manual atau melalui SPIPISE kepada PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai dengan kewenangannya. (3) Permohonan penanaman modal secara manual dan melalui SPIPISE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala BKPM. Bagian Kedua Jangka Waktu dan Biaya Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Pasal 38 (1) Penerbitan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. (2) Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan terkait dengan tata ruang,

lingkungan hidup, keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat atau yang diatur khusus dengan peraturan perundang-undangan, dapat dikecualikan dari batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 39 (1) Penerbitan perizinan dan nonperizinan yang telah dilimpahkan oleh menteri/kepala LPND kepada Kepala BKPM dan dilayani di PTSP ...

- 25 -

PTSP BKPM tidak dipungut biaya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. (2) Penerbitan perizinan dan nonperizinan yang telah dilimpahkan oleh Kepala BKPM kepada gubernur dan dilayani di PTSP PDPPM serta yang telah ditugaskan Kepala BKPM kepada bupati/walikota dan dilayani di PTSP PDKPM, tidak dipungut biaya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. (3) Segala penerimaan negara yang timbul dari pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang merupakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah, tetap menjadi penerimaan Pemerintah dan diserahkan kepada kementerian/LPND sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penerimaan negara bukan pajak. BAB VII PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT Bagian Pertama Pelayanan Informasi Pasal 40 (1) Penanam modal dapat memperoleh pelayanan informasi terkait penanaman modal di PTSP BKPM, PTSP PDPPM, dan PTSP PDKPM. (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa a. layanan bimbingan pengisian formulir perizinan nonperizinan yang terkait penanaman modal;

dan

b. layanan konsultasi atas informasi, antara lain 1.

peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;

2.

potensi dan peluang penanaman modal;

3.

daftar bidang usaha tertutup, dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;

4.

jenis, tata cara proses permohonan, biaya, dan waktu pelayanan perizinan dan nonperizinan;

5.

tata cara pencabutan perizinan dan nonperizinan;

6.

tata cara penyampaian laporan kegiatan penanaman modal;

7.

tata cara layanan pengaduan pelayanan penanaman modal;

8.

data referensi yang digunakan dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;

9.

data perkembangan penanaman modal, industri, harga utilitas, upah, dan tanah;

kawasan

10. informasi ...

- 26 -

10. informasi perjanjian internasional di bidang penanaman modal. Bagian Kedua Pelayanan Pengaduan Masyarakat Pasal 41 (1) Dalam hal penanaman modal tidak puas atas pelaksanaan PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM, penanaman modal dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BKPM, Kepala PDPPM, atau Kepala PDKPM yang bersangkutan. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui layanan pengaduan (help desk) penanaman modal yang tersedia pada PTSP. (3) Pengaduan dapat dilakukan melalui petugas loket, telepon, faksimile, dan sarana elektronik lainnya, atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di PTSP. (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat ditindaklanjuti oleh pejabat yang bersangkutan.

(1)

harus

Pasal 42 (1) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) tidak mendapat tanggapan atau tidak puas atas tanggapan yang diberikan penanaman modal dapat menyampaikan pengaduannya kepada Tim Pertimbangan PTSP yang dibentuk oleh Menteri Koordinator yang membidangi perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan keberatan dan ditembuskan kepada Kepala BKPM, gubernur dan bupati/walikota. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 43 (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan PTSP di BKPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKPM. (2) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan PTSP di PDPPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang bersangkutan. (3) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan PTSP di PDKPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

(4) Biaya ...

- 27 -

(4) Biaya yang diperlukan penghubung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 27 ayat (5) dan ayat (6), dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi yang menugaskan.

BAB IX PELAPORAN Bagian pertama Laporan Penyelenggaraan PTSP Pasal 44 (1) Laporan penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal secara nasional disampaikan kepada Presiden setiap tahun paling lambat bulan April tahun berikutnya menggunakan format Laporan Perkembangan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, dengan tembusan Menteri Teknis/Kepala LPND yang membina urusan pemerintahan di sektor atau bidang usaha penanaman modal. (2) Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala PDPPM menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP di provinsi masing-masing kepada Kepala BKPM menggunakan bentuk laporan sebagaimana dalam Lampiran VIII dengan tembusan Gubernur, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum laporan Kepala BKPM kepada Presiden. (3) Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala PDKPM menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP di kabupaten/kota masing-masing kepada Kepala PDPPM menggunakan bentuk laporan sebagaimana dalam Lampiran IX dengan tembusan bupati/walikota, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum laporan Kepala PDPPM kepada Kepala BKPM.

Bagian kedua Laporan Data Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Pasal 45 (1) Dalam hal belum adanya SPIPISE, laporan secara berkala dilakukan dengan cara memfaksimili setiap Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha yang diterbitkan oleh a. Kepala PDPPM kepada Kepala BKPM; b. Kepala PDKPM kepada Kepala PDPPM dengan tembusan kepada Kepala BKPM.

(2) Dalam ...

- 28 -

(2) Dalam rangka mempercepat pengumpulan data penanaman modal secara nasional, atas penerbitan setiap Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha oleh kepala PDPPM dan kepala PDKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data penanaman modal nya dilaporkan secara berkala setiap bulan kepada Kepala BKPM. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan bentuk laporan sebagaimana dalam Lampiran X dan Lampiran XI. (4) Dalam hal sudah terintegrasi dengan SPIPISE, laporan data penanaman modal dilakukan secara otomasi (on-line). Pasal 46 Ketentuan mengenai Laporan Kegiatan Penanaman Modal oleh penanam modal akan diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala BKPM. BAB X KOORDINASI PENYELENGGARAAN PTSP Pasal 47 Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kebijakan dan pelayanan penanaman modal di PTSP, BKPM melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Teknis/LPND, PDPPM, dan PDKPM.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 48 (1) Perizinan dan nonperizinan yang telah diperoleh dari Pemerintah sebelum berlakunya Peraturan la ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan dan nonperizinan tersebut dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penanam modal yang sebelumnya telah memperoleh perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang membutuhkan perizinan dan nonperizinan lebih lanjut, permohonannya diajukan kepada PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai dengan kewenangannya.

BAB XII ...

- 29 -

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 49 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2009 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KEPALA, ttd GITA WIRJAWAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 507

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Utama BKPM Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas dan Tata Usaha Pimpinan

Natalia Ratna Kentjana