2013, No.1302
4
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT REGULER PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENJADI PEMBINA TINGKAT I GOLONGAN RUANG IV/b KE BAWAH
PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT REGULER PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENJADI PEMBINA TINGKAT I GOLONGAN RUANG IV/b KE BAWAH I.
PENDAHULUAN A. UMUM 1. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, antara lain ditentukan bahwa: a. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap Negara. Selain itu kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. b. Oleh karena kenaikan pangkat merupakan penghargaan, maka setiap penghargaan baru mempunyai nilai apabila kenaikan pangkat tersebut diberikan tepat pada orang dan tepat pada waktunya. c. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini. d. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang: 1) Tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. 2) Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1302
5
3) Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. e. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat diberikan apabila: 1) tidak melampaui pangkat atasan langsungnya; 2) sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; 3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja/Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3)/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 2. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009, antara lain ditentukan bahwa: a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. b. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat golongan ruang IV/b. c. Gubernur menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. d. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d. 3. Untuk kelancaran pelaksanaan penetapan kenaikan pangkat reguler Pegawai Negeri Sipil agar dapat diterima tepat pada waktunya, perlu
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1302
6
diatur mengenai pemberian persetujuan teknis kenaikan pangkat reguler Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara. B. TUJUAN Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pejabat Badan Kepegawaian Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian, dan pejabat lain yang ditunjuk dalam penetapan kenaikan pangkat reguler Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah.
C. PENGERTIAN Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah PPK Pusat, PPK Daerah Provinsi, dan PPK Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. 3. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara. 4. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan. 5. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SAPK on-line adalah sistem informasi berbasis komputer yang disusun sedemikian rupa untuk pelayanan kepegawaian. II. TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT REGULER DALAM PANGKAT PEMBINA TINGKAT I GOLONGAN RUANG IV/b KE BAWAH 1. Persiapan
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1302
7
a. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk menyusun daftar nominatif (listing data elektronik) PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat reguler golongan ruang IV/b ke bawah, yaitu PNS yang: 1) Tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. 2) Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. 3) Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. Daftar nominatif (listing data elektronik) tersebut dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. b. Untuk mempercepat proses penetapan kenaikan pangkat, Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk menyampaikan daftar nominatif (listing data elektronik) bagi PNS golongan ruang IV/a ke bawah kepada PPK masing-masing instansi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum periode kenaikan pangkat yang bersangkutan, melalui SAPK on-line. 2. Daftar Nominatif (Listing Data Elektronik) PNS a. PPK masing-masing instansi atau pejabat yang ditunjuk setelah menerima daftar nominatif (listing data elektronik) wajib melakukan pemeriksaan terhadap isi daftar nominatif (listing data elektronik) tersebut. b. Apabila terdapat perbedaan data kepegawaian, maka PPK masingmasing instansi wajib memperbaiki data yang tercantum dalam daftar nominatif (listing data elektronik) dengan data kepegawaian yang benar dan disampaikan data pendukungnya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. Perbedaan data kepegawaian tersebut, antara lain: 1) Telah diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional tertentu.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1302
8
Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif (listing data elektronik) perbedaan ditulis “Telah diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional tertentu” dan dicatat nomor dan tanggal keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural atau fungsional tertentu sekaligus dilakukan peremajaan data jabatan PNS yang bersangkutan. 2) Telah berhenti sebagai PNS Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif (listing data elektronik) perbedaan ditulis “Telah Berhenti” dan dicatat nomor dan tanggal keputusan pemberhentian sekaligus dilakukan peremajaan data status PNS yang bersangkutan. 3) Telah meninggal dunia. Dalam hal PNS telah meninggal dunia, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif (listing data elektronik) perbedaan ditulis “Telah Meninggal Dunia” dan dicatat nomor dan tanggal keterangan kematian sekaligus dilakukan peremajaan data status PNS yang bersangkutan. 4) Telah pindah instansi. Dalam hal PNS telah pindah instansi, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif (listing data elektronik) perbedaan ditulis “Pindah Instansi” dan dicatat nomor dan tanggal keputusan perpindahan tersebut dan sekaligus dilakukan peremajaan data pindah instansi PNS yang bersangkutan. 5) Telah pindah unit kerja. Dalam hal PNS telah pindah unit kerja, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif (listing data elektronik) perbedaan ditulis “Pindah unit kerja” dan dicatat nomor dan tanggal keputusan perpindahan tersebut dan sekaligus dilakukan peremajaan data pindah unit kerja PNS yang bersangkutan. Contoh. Seorang PNS bernama Astuti, Pengagenda Surat pada Subbag TU Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang bersangkutan dipindahkan sebagai Pengagenda Surat pada Subbag Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Simalungun, maka instansi wajib memperbaharui data kepegawaian yang bersangkutan dengan mengisi nomenklatur unit
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1302
9
kerja baru tempat Sdr. Astuti dipindahkan melalui SAPK on-line yaitu Pengagenda Surat pada Subbag. Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Simalungun. 6) Sedang menjalani hukuman disiplin yang mengakibatkan PNS yang bersangkutan tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya. Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif (listing data elektronik) perbedaan ditulis “Sedang Menjalani Hukuman Disiplin” dan dicatat nomor dan tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplinnya dan sekaligus dilakukan peremajaan data riwayat hukuman disiplin PNS yang bersangkutan. 7) Sedang menjalani pemberhentian sementara. Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif (listing data elektronik) perbedaan ditulis “Pemberhentian Sementara” dan dicatat nomor dan tanggal keputusan pemberhentian sementara tersebut sekaligus dilakukan peremajaan data status PNS yang bersangkutan. 8) Terdapat unsur penilaian Penilaian Prestasi Kerja/DP-3 yang bernilai cukup/sedang/kurang/buruk. Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif (listing data elektronik) perbedaan ditulis “Terdapat Unsur Penilaian Prestasi Kerja/DP-3 yang bernilai cukup/sedang/kurang/buruk” dan dicatat tanggal penilaian prestasi kerja/DP-3 sekaligus dilakukan peremajaan data penilaian prestasi kerja/DP-3 PNS yang bersangkutan. 9) Telah memperoleh ijazah/STTB yang lebih tinggi. Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif (listing data elektronik) perbedaan ditulis “Telah memperoleh ijazah/STTB yang lebih tinggi”. Data pendidikan dapat di-input melalui perbaikan usul kenaikan pangkat. 10) Telah naik pangkat yang lebih tinggi. Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif (listing data elektronik) perbedaan ditulis “Telah naik pangkat yang lebih tinggi”.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1302
10
Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan, maka salinan/ fotokopi sah keputusan: 1) pengangkatan dalam jabatan; 2) pemberhentian; 3) keterangan kematian; 4) pindah instansi; 5) pindah unit kerja; 6) penjatuhan hukuman disiplin; 7) pemberhentian sementara; 8) penilaian prestasi kerja/DP-3; 9) ijazah/STTB; dan/atau 10) kenaikan pangkat yang lebih tinggi, dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. c. Apabila terdapat kekurangan data kepegawaian. Apabila dalam daftar nominatif (listing data elektronik) yang dikirim dari Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara terdapat kekurangan/belum memuat data PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat regulernya, maka PPK masingmasing instansi membuat daftar nominatif tambahan (listing data elektronik) yang diisi secara lengkap dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dengan melampirkan data pendukung yang diperlukan. d. Instansi Pusat/Instansi Daerah bersama Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara melakukan rekonsiliasi data PNS yang akan dipertimbangkan kenaikan pangkat regulernya paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanya daftar nominatif (listing data elektronik). e. Dalam rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d selain menyampaikan perbaikan daftar nominatif (listing data elektronik) secara langsung kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, juga memperbaiki dan melengkapi perbedaan atau kekurangan data melalui SAPK on-line dengan melampirkan hardcopy data pendukung adanya perbedaan data dan tambahan data.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1302
11
f.
PPK menyampaikan daftar nominatif (listing data elektronik) PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, paling lambat 1 (satu) bulan setelah daftar nominatif (listing data elektronik) dilakukan rekonsiliasi.
g. Apabila PPK tidak menyampaikan daftar nominatif (listing data elektronik) sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, maka persetujuan teknis kenaikan pangkat reguler tidak dapat dipertimbangkan. 3. Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat a. PPK masing-masing instansi menyampaikan usul permintaan persetujuan teknis kenaikan pangkat reguler kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dalam format formulir elektronik yang dikirim berbasis SAPK on-line yang meliputi: 1) Daftar Nominatif (listing data elektronik); dan 2) Formulir elektronik Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler yang telah di-entry oleh instansi. b. Dalam melakukan proses data entry formulir elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan secara cermat, teliti, akurat, dan didasarkan pada keabsahan data dari PNS yang bersangkutan. c. Formulir elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) dibubuhi kode-kode elektronik tertentu dari pejabat yang berwenang untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas, dan autentikasi formulir pengusulan secara elektronik. d. Kode-kode elektronik tertentu sebagai identitas pejabat yang berwenang yang memiliki otoritas dan bertanggung jawab atas formulir pengusulan secara elektronik harus dapat dikenali dan dibaca oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk. e. PPK masing-masing instansi yang mengusulkan kenaikan pangkat, mengajukan permintaan kode-kode elektronik tertentu kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang akan digunakan untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas, dan autentikasi formulir pengusulan secara elektronik.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1302
f.
12
Batas waktu usul permintaan persetujuan teknis kenaikan pangkat ditentukan sebagai berikut: 1) Kenaikan pangkat periode 1 April paling lambat diterima di Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara akhir Pebruari; 2) Kenaikan pangkat periode 1 Oktober paling lambat diterima di Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara akhir Agustus.
4. Penyampaian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk menyampaikan persetujuan teknis kenaikan pangkat reguler baik secara elektronik maupun berbentuk hardcopy kepada: a. PPK Pusat dan PPK Provinsi bagi PNS di lingkungannya untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah. b. Gubernur bagi PNS Kabupaten/Kota di lingkungannya untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. c. PPK Kabupaten/Kota bagi PNS di lingkungannya untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah.
III. KETENTUAN LAIN-LAIN 1. Dalam hal setelah ditetapkannya persetujuan teknis kenaikan pangkat reguler ternyata terdapat alasan untuk membatalkan persetujuan teknis kenaikan pangkat reguler tersebut, maka PPK dapat mengajukan usul pembatalan persetujuan teknis kenaikan pangkat reguler kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. 2. Dalam hal setelah ditetapkannya keputusan kenaikan pangkat reguler oleh PPK, ternyata terdapat alasan untuk membatalkan keputusan kenaikan pangkat reguler tersebut, maka PPK dapat membatalkan keputusan kenaikan pangkat reguler PNS yang bersangkutan dengan terlebih dahulu mengajukan usul pembatalan persetujuan teknis kenaikan pangkat reguler kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1302
13
IV. KETENTUAN PERALIHAN 1. Persetujuan teknis kenaikan pangkat reguler yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dinyatakan tetap berlaku. 2. Semua ketentuan yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan teknis kenaikan pangkat reguler bagi PNS untuk menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
V. PENUTUP 1. Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan penjelasan. 2. Demikian Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, EKO SUTRISNO
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1302
14
www.djpp.kemenkumham.go.id
