Kemitraan untuk Mencapai Keberlanjutan

Public Disclosure Authorized




66589

Kemitraan untuk Mencapai Keberlanjutan Multi Donor Fund - Laporan Kemajuan Desember 2011

Kantor MDF Jakarta Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I/Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12910 Indonesia Tel: (+6221) 5299-3000 Faks: (+6221) 5299-3111 www.multidonorfund.org Dicetak 2011 Publikasi ini diproduksi oleh Multi Donor Fund untuk Aceh dan Nias.

MDF mengalokasikan sekitar 35 persen dari hibah ke proyek-proyek rekonstruksi infrastruktur besar dan transportasi. Proyek infrastruktur besar, misalnya sistem drainase dan penyimpanan air di kota Lhokseumawe ini, selesai bulan Juni 2010, merupakan katalisator pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masa depan. Foto: Mosista Pambudi/Kantor Berita Antara untuk Sekretariat MDF

Ucapan Terima Kasih Laporan ini disusun oleh Sekretariat Multi Donor Fund untuk Aceh dan Nias (MDF) dengan kontribusi dari Badan Mitra (UNDP, WFP, ILO dan Bank Dunia) serta tim proyek. Sekretariat MDF dipimpin oleh Manajer Shamima Khan, dengan anggota tim: Sarosh Khan, Safriza Sofyan, Anita Kendrick, Lina Lo, Puni Ayu Indrayanto, Shaun Parker dan Geumala Yatim. Tim ini didukung oleh Rachmawati Swandari, Inge Susilo, Friesca Erwan dan Olga Lambey. Penulis Kisah MDF: Rosaleen Cunningham dan Lesley Wright. Fotografer: Mosista Pambudi/Kantor Berita Antara, Tarmizy Harva, Irwansyah Putra dan Kristin Thompson. Penerjemah: Hindra Cahyadi Penyunting Bahasa: T. Sima Gunawan dan Wiyanto Suroso. Rancangan & Tata Letak: BYBWN Percetakan: PT. Lumbung Kencana Makmur

(kiri) Ibu Zulkarnaen memanen padi organiknya di kabupaten Nagan Raya. Aspek kesetaraan jender kuat tertanam di seluruh proyek MDF untuk memastikan pengakuan terhadap peran dan kontribusi perempuan dalam proses rekonstruksi. Ibu Zulkarnaen dan kelompok petaninya di desa Blang Ara mendapatkan dukungan dari proyek EDFF. Foto: Mosista Pambudi/Kantor Berita Antara untuk Sekretariat MDF

(tengah) Manitou yang sebelumnya digunakan oleh proyek SDLP untuk mengangkut logistik di masa tanggap darurat sekarang beroperasi untuk mengangkut barang di pelabuhan Sabang. Untuk memastikan kontribusi MDF membawa manfaat jangka panjang, kapasitas pemerintah daerah telah ditingkatkan untuk mengoperasikan dan memelihara aset dengan lebih baik. Foto: Tarmizy Harva untuk Sekretariat MDF

(kanan) Benih nilam siap ditanam di desa Alue Raya, kabupaten Aceh Jaya. Proyek seperti yang dilaksanakan oleh Caritas Czech Republic di bawah EDFF memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkesinambungan di Aceh. Foto: Mosista Pambudi/Kantor Berita Antara untuk Sekretariat MDF

Kemitraan untuk Mencapai Keberlanjutan Multi Donor Fund - Laporan Kemajuan Desember 2011

Laporan Kemajuan MDF Desember 2011 | Kemitraan untuk Mencapai Keberlanjutan

Kesinambungan dukungan dan koordinasi sangatlah penting bersamaan dengan hampir selesainya MDF. Gambar di atas, Ketua Bersama MDF pada saat pertemuan Komite Pengarah di bulan Maret 2011. Foto: Sekretariat MDF

iv

esan dari P Ketua Bersama MDF

Pesan dari Ketua Bersama MDF

T

ujuh tahun telah berlalu sejak terjadinya tsunami dan gempa bumi tahun 2004 dan 2005 yang menghancurkan Aceh dan Nias. Hingga kini Multi Donor Fund (MDF) masih tetap menjadi mitra yang berkomitmen untuk mendukung proses pemulihan kedua wilayah ini. Melalui serangkaian kemitraan yang luas baik dengan pemerintah, donor, komunitas maupun masyarakat sipil, MDF telah berhasil memberikan tanggapan terhadap kebutuhan rekonstruksi dan pemulihan Aceh dan Nias secara efektif dan efisien. Kami bangga karena melalui pendekatan yang unik ini MDF memperoleh pengakuan global sebagai model sukses upaya pemulihan pascabencana yang dilakukan oleh beragam pemangku kepentingan Kepemimpinan Pemerintah Indonesia serta pemerintah provinsi Aceh dan Sumatra Utara yang kuat merupakan kunci keberhasilan kami. Dikoordinasikan oleh pemerintah Indonesia, awalnya melalui BRR dan kemudian oleh Bappenas, MDF membantu mengisi kekosongan beberapa keperluan rekonstruksi yang belum diisi oleh pihak lain dan masuk dalam prioritas pemerintah. Sepanjang mandat, kami telah menjawab bukan hanya kebutuhan infrastruktur dan perumahan yang segera dan darurat, tapi juga kebutuhan jangka panjang yang dianggap penting untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkesinambungan termasuk melakukan pemulihan mata pencaharian yang terkena dampak bencana. Isu sosial dan lingkungan seperti peningkatan kesetaraan jender serta peningkatan kesadaran dan sensitivitas lingkungan dalam konteks pascakonflik merupakan fitur strategis MDF yang jarang ditemukan dalam program bantuan lainnya.

Hari ini, kami dengan bangga melaporkan bahwa portofolio kami secara keseluruhan mencapai hasil yang berkualitas tinggi. Dampak positif menjadi semakin nyata bersamaan dengan hampir selesainya sebagian besar proyek. Rumah dan sekolah telah dihuni, organisasi masyarakat telah menjadi lebih aktif dan saling berhubungan, lembaga daerah menjadi lebih kuat, serta pemerintah daerah lebih siap untuk mengelola program rekonstruksi yang tersisa dan dalam melanjutkan pembangunan untuk masa yang akan datang. Individu, terutama perempuan, lebih diberdayakan untuk berperan dalam perencanaan pengembangan masa depan komunitas mereka. Pengarusutamaan kesadaran risiko bencana juga telah meningkatkan daya tahan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana di masa yang akan datang. Dampak kontribusi kami yang mengesankan harus dilanjutkan. Hasil berkesinambungan dan strategi penutupan yang baik sekarang menjadi pusat perhatian kami seiring dengan proyek-proyek kami yang memasuki tahap pelaksanaan akhir. Kami telah menempatkan sistem berkesinambungan dalam tata kelola pemerintahan, manajemen, dan penyampaian layanan. Hal-hal ini kami lakukan agar dampak yang dihasilkan dapat terus berkembang jauh setelah MDF mengakhiri mandatnya. Kami juga puas atas komitmen yang diberikan oleh para pemangku kepentingan dalam bekerja sama untuk memastikan keberhasilan dan mempertahankan prestasi MDF. Kami berharap kemitraan ini dapat kian menguat seiring dengan masuknya tahun terakhir MDF. Kami sangat yakin bahwa para pemangku kepentingan akan terus mendukung agenda penting ini di masa yang akan datang.

Armida S. Alisjahbana

Irwandi Yusuf

Stefan Koeberle

Julian Wilson

Menteri Bappenas

Pemerintah Provinsi Aceh

Kepala Perwakilan Bank Dunia

Kepala Delegasi Uni Eropa

v


Komaruddin, seorang pawang gajah di Sampoiniet, kabupaten Aceh Jaya dan gajahnya, Winggo, melakukan pemanasan sebelum patroli hutan. AFEP menunjukkan hasil yang baik dalam mengurangi konflik antara manusia dan satwa liar melalui program Community Rangers. Foto: Mosista Pambudi/Kantor Berita Antara untuk MDF

vi

Daftar Isi

Daftar Isi

Pesan dari Ketua Bersama MDF

iv

Daftar Isi

vi

Ringkasan Eksekutif Operasi dan Komunikasi MDF Kemajuan dan Kinerja Portofolio Keuangan Pandangan ke Depan Bab 1 Operasi dan Komunikasi MDF Operasi MDF Peningkatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan melalui Komunikasi ââ Memulihkan Lahan, Memulihkan Mata Pencaharian: Proyek Pembersihan Lahan Pertanian Bab 2 Kemajuan dan Kinerja Portofolio Ikhtisar Portofolio MDF Pemulihan Masyarakat Rekonstruksi dan Rehabilitasi Infrastruktur Skala Besar dan Transportasi Penguatan Tata Kelola dan Pembangunan Kapasitas Peningkatan Proses Pemulihan Pelestarian Lingkungan Pembangunan Ekonomi dan Mata Pencaharian Tantangan dan Permasalahan Lintas Sektor ââ “Sebelumnya Saya Menyandang Senjata; Sekarang Saya Membawa Pacul” Bab 3 Keuangan Komitmen Dana Tunai yang Diterima Alokasi Penyerapan dan Pengeluaran Gambaran Keuangan ââ Pengusaha Wanita Aceh Mengembangkan Kesuksesan Bab 4 Menatap ke Depan: Menuju Penyelesaian Program MDF ââ Para Ahli Ilmu Bencana Aceh

viii 1 2 4 5 6 7 9 12 14 15 16 19 23 25 27 29 30 32 34 35 35 35 37 38 40 42 48

Lampiran/Portofolio Proyek

50

Daftar Akronim dan Singkatan

75

Peta Aceh dan Nias

78

 Kisah MDF

vii


Di tahap akhir ini, MDF berusaha untuk meletakkan landasan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan melalui proyek-proyek pemulihan mata pencaharian. Di atas, kelompok petani di desa Hiligodu, kabupaten Nias dengan bangga menunjukkan benih kakao yang mereka terima dari proyek LEDP. Foto: Mosista Pambudi/Kantor Berita Antara untuk Sekretariat MDF

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif

K

emitraan yang dibangun oleh MDF memainkan peran penting dalam pencapaian kinerja dan hasil program yang baik. Pengumpulan sumber dana hibah melalui MDF menghasilkan harmonisasi upaya donor dan menghasilkan landasan penting untuk dialog kebijakan bagi sebagian besar pemangku kepentingan. MDF telah mengisi kesenjangan dalam rekonstruksi sejalan dengan prioritas pemerintah serta dalam mengumpulkan para pemain kunci dari pemerintah, donor, masyarakat sipil dan komunitas. Dukungan kuat MDF untuk koordinasi rekonstruksi secara keseluruhan menghasilkan efek pengganda besar sehingga dampak MDF dapat melebihi nilai kontribusinya.

Operasi dan Komunikasi MDF MDF terbukti menjadi model yang sangat efektif dalam rekonstruksi pascabencana. Dengan total kontribusi sebesar AS$655 juta dari 15 donor yang merupakan sepuluh persen dari total dana rekonstruksi pascatsunami, MDF menyediakan dukungan yang luas dan fleksibel kepada Pemerintah Indonesia dalam usaha rekonstruksi Aceh dan Nias. Pemerintah tingkat nasional dan daerah mengidentifikasi prioritas dan MDF menanggapinya sesuai strategi bertahap dalam mendukung agenda rekonstruksi secara keseluruhan dengan mengisi kesenjangan pendanaan yang penting. Model MDF menyalurkan sumber daya melalui mekanisme yang berbeda dan badan pelaksana yang terdiri dari pemerintah, badan internasional, dan LSM, yang memampukan mereka memberi kontribusi terbaik terhadap usaha rekonstruksi.

“Melalui kemitraan yang kuat, hasil yang luarbiasa telah dicapai dalam pemulihan komunitas, rekonstruksi infrastruktur, pemulihan pelayanan publik dan membangun kembali institusi-institusi lokal.”

Kemitraan yang kuat juga memberi kontribusi besar terhadap keberhasilan rekonstruksi Aceh dan Nias secara keseluruhan. Saat ini, rekonstruksi Aceh dan Nias telah menuai sukses dan berhasil menarik perhatian dunia. Pemerintah Indonesia dalam mengkoordinasikan dukungan dan upaya seluruh pemangku kepentingan utama, telah menunjukkan pentingnya mengejar agenda bersama melalui pelaksanaan bersama. Sebagian besar bantuan eksternal untuk rekonstruksi telah berakhir, namun kemitraan MDF dengan Aceh dan Nias terus berlanjut hingga Desember 2012. Hal ini tentunya harus tetap sejalan dengan mandatnya, dan mempertimbangkan karakteristik jangka panjang rekonstruksi pascabencana dalam konteks pascakonflik, seperti di Aceh.

MDF mempromosikan kualitas, transparansi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan programnya. Kualitas portofolio MDF terus ditingkatkan melalui supervisi rutin oleh badan mitra serta kegiatan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan di semua tingkatan. Mekanisme penanganan keluhan di tingkat proyek dan komunikasi yang baik dengan semua pemangku kepentingan berkontribusi pada transparansi dan pertanggungjawaban, seperti halnya pengelolaan fidusia yang baik oleh Wali Amanat (Bank Dunia). Sekretariat MDF melapor kepada Komite Pengarah mengenai kemajuan, hasil dan tantangan portofolio untuk memberikan

1


informasi yang diperlukan Komite Pengarah untuk menyediakan panduan strategis dalam membentuk agenda rekonstruksi yang tersisa.

Kemajuan dan Kinerja Portofolio MDF terus berkinerja baik hingga program memasuki tahap akhir pelaksanaannya. Dikarenakan sebagian besar proyek telah memasuki tahun akhir pelaksanaannya, penekanan ada pada pengembangan strategi penyelesaian kegiatan, transfer aset rekonstruksi, promosi kesinambungan, dan pendokumentasian pembelajaran yang didapatkan. Pelaksanaan fisik segera berakhir, dan serangkaian proyek terakhir berfokus pada pembangunan kapasitas, pembangunan ekonomi dan infrastruktur utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan strategi bertahap MDF yang diprioritaskan oleh pemerintah.

terhadap penguatan peran wanita dalam rekonstruksi dan pembangunan masa depan melalui partisipasi dalam proyek pembangunan berbasis masyarakat (CDD), penyediaan peluang kerja berbayar, peningkatan sertifikasi tanah bagi perempuan, dan keterlibatan wanita dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Peluang mata pencaharian bagi pria dan wanita telah meningkat di bidang pertanian dan perikanan— sektor produksi utama di Aceh dan Nias—melalui serangkaian proyek terakhir MDF. Pendekatan pembangunan berbasis masyarakat yang ditunjukkan melalui MDF pun telah direplikasi oleh pemerintah daerah di seluruh desa di Aceh. Tanda-tanda fisik dari kontribusi MDF terlihat nyata di seluruh Aceh dan Nias. Sekitar 20.000 rumah telah direkonstruksi atau direhabilitasi. Lima pelabuhan penting direkonstruksi menggunakan dana hibah MDF dan rancangan untuk rekonstruksi beberapa pelabuhan lainnya telah disiapkan. Sekitar 570 kilometer jalan nasional dan provinsi telah dibangun, dengan tambahan 87 kilometer jalan kabupaten dan mendekati 3.000 kilometer jalan desa. Hampir 1.600 kilometer saluran irigasi dan drainase telah dibangun. Anak-anak di Aceh dan Nias sekarang dapat menggunakan 670 sekolah yang telah direkonstruksi atau direhabilitasi oleh MDF. Pemerintah daerah dan masyarakat menggunakan 511 kantor pemerintah daerah atau balai desa/kota yang telah dibangun atau direhabilitasi oleh MDF. Peningkatan air dan sanitasi mencakup hampir 8.000 sumur atau sumber air bersih lain serta 1.220 unit sanitasi.

“Manfaat dari kontribusi MDF dalam bidang transportasi dan infrastruktur akan terus berlanjut hingga program selesai.”

Bersamaan dengan akan berakhirnya proyek, hasil yang berkualitas tinggi dan dampak positif menjadi kian nyata. Ribuan proyek infrastruktur besar dan kecil telah selesai dan memberi kontribusi terhadap revitalisasi ekonomi. Rumah dan sekolah telah dihuni, organisasi masyarakat telah aktif dan saling berhubungan, lembaga daerah menjadi lebih kuat dan lebih tangguh, serta pemerintah daerah lebih siap untuk mengelola program rekonstruksi yang tersisa dan pembangunan di masa mendatang. MDF telah memberi kontribusi

2

Ringkasan Eksekutif

Bersama dengan Pemerintah Indonesia, MDF merupakan penyumbang utama rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur besar di Aceh dan Nias. Hal ini dapat dilihat melalui pembangunan jembatan Kuala Bubon diatas yang berlokasi di kabupaten Aceh Barat. Proyek ini diperkirakan akan selesai tahun 2012. Foto: Mosista Pambudi/Kantor Berita Antara untuk Sekretariat MDF

Pengurangan risiko bencana (PRB) dan pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan adalah prinsip-prinsip penting yang dipersiapkan MDF agar hal-hal tersebut masuk dalam agenda pembangunan Aceh dan Nias. Proyek khusus, seperti DRR-A, TRWMP dan AFEP, telah mengatasi PRB dan masalah lingkungan secara langsung. Proyek lain di seluruh portofolio juga telah

memasyarakatkan kelestarian lingkungan dan/ atau pengurangan risiko bencana ke dalam kegiatannya, menghasilkan keterampilan untuk membangun infrastruktur yang lebih aman serta masyarakat yang lebih tangguh. Banyak kegiatan yang dimulai di bawah proyek AFEP, misalnya pengawasan hutan masyarakat, berlanjut dibawah kemitraan dengan pemerintah daerah, donor lain, dan masyarakat. MDF beroperasi dalam konteks kompleks yang membuat usaha rekonstruksi sangat menantang. Aceh menyajikan tantangan yang unik dimana kawasan ini menghadapi situasi pemulihan pascabencana dan juga pascakonflik. Kedua faktor tersebut menyebabkan rendahnya kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Layanan transportasi, infrastruktur, ekonomi dan sosial juga sangat terpengaruh. Tambahan lain pada konteks ini adalah hilangnya nyawa, moral dan kapasitas secara ekstrem di banyak masyarakat yang hancur oleh gempa bumi dan tsunami. MDF telah secara efektif

3


MDF menggunakan model kemitraan yang unik untuk EDFF. Melalui salah satu sub-proyeknya yang dilaksanakan oleh IOM, EDFF meluncurkan sistem resi gudang komoditi pertama untuk kopi di kabupaten Bener Meriah, Aceh. Foto: Tarmizy Harva untuk Sekretariat MDF

mengintegrasikan pendekatan yang peka konflik ke dalam program pascabencana pada seluruh proyek di Aceh. Kepulauan Nias menyajikan serangkaian tantangan berbeda, khususnya karena keterpencilannya yang ekstrem, akses yang sulit, kapasitas daerah yang lemah serta tingkat kemiskinan yang tinggi.

Keuangan MDF telah sepenuhnya mengalokasikan dana hibah ke 23 proyek. Kontribusi sebesar AS$645 juta atau 99 persennya telah dialokasikan pada 30 September 2011. Sebagian besar alokasi dana telah disalurkan ke para proyek dan akan digunakan selama 2012. Selama 2011, sebagian dana hibah yang tersisa dari proyek yang tutup dikembalikan ke MDF, dan dana ini telah dialokasikan kembali ke proyek yang sudah ada. Tidak ada pemrograman atau penciptaan proyek baru dari dana yang dikembalikan karena waktu pelaksanaan proyek yang terbatas.

4

Pengeluaran dan pembelanjaan yang tepat waktu akan penting di waktu yang tersisa ini. MDF bergantung pada koordinasi antarpemerintah yang kuat, pelaksanaan proyek yang giat oleh badan dan kementerian terkait, bersama dengan pengawasan kuat oleh seluruh badan mitra. Hal ini untuk memastikan bahwa pengeluaran dan pembelanjaan berjalan tepat waktu untuk memenuhi tujuan proyek pada tanggal penutupannya. Beberapa proyek dengan komponen infrastruktur fisik mungkin memperpanjang tanggal penutupannya sampai program MDF berakhir pada Desember 2012. Setiap dana hibah yang tidak dipakai dari proyek akan dikembalikan ke MDF saat proyek ditutup. Pada saat MDF berakhir pada Desember 2012, dana yang tidak terpakai diproyeksi mencapai AS$2,8 juta. Jumlah ini kemungkinan akan meningkat bersamaan dengan dikembalikannya hibah yang dari proyek yang akan tutup. Sisa dana hibah ini akan dikembalikan kepada donor.

Ringkasan Eksekutif

Pandangan ke Depan Kemitraan MDF dengan pemerintah pusat, provinsi dan daerah untuk mendukung agenda rekonstruksi akan berlanjut hingga akhir mandatnya pada bulan Desember 2012. Rangkaian proyek yang saat ini sedang berjalan menghadapi yang ketat, dimana mereka dituntut untuk dapat menyelesaikan kegiatan proyek pada tanggal penutupan MDF. Proyek tersebut termasuk dua proyek pembangunan ekonomi dan mata pencaharian yang dianggap penting, yaitu EDFF di Aceh dan LEDP di Nias. Selain itu masih ada dua proyek infrastruktur, yaitu RACBP di Nias, dan pembuatan jalan sepanjang pantai barat Aceh di bawah IRFF. Proyek-proyek ini tidak dapat lagi mengalami penundaan dalam pelaksanaannya. Penting bagi seluruh para pemangku kepentingan untuk terus memberikan perhatiannya dan meningkatkan koordinasi agar proyek-proyek ini dapat melaksanakan kegiatannya dan mencapai hasil yang diharapkan hingga tanggal penutupanya pada Desember 2012.

Kesinambungan hibah MDF merupakan hal penting bagi seluruh pemangku kepentingan. Seluruh proyek MDF yang masih beroperasi berfokus pada penyelesaian kegiatan yang tersisa dan menerapkan strategi penyelesaian (exit strategy) yang baik untuk memastikan bahwa dampak rekonstruksi dapat terus memberikan manfaat yang positif dalam kehidupan masyarakat Aceh dan Nias jauh setelah MDF ditutup. Penyelesaian transfer aset ke pemerintah daerah dan penerima manfaat akan menjadi hal penting saat proyek ditutup, sehingga terdapat rasa kepemilikan rekonstruksi di masa depan. Kesuksesan model dan pendekatan yang dipelopori di bawah MDF dapat memberi kontribusi terhadap peningkatan kapasitas daerah dalam menanggapi kemungkinan bencana di masa yang akan datang. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berdirinya Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery (IMDFF-DR) berdasarkan pengalamannya dengan MDF. MDF meninggalkan warisan pembelajaran yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap upaya pemulihan dan rekonstruksi dalam konteks pascabencana di Indonesia dan di seluruh dunia. Anak-anak menyebrangi jalan utama yang menghubungkan kota Sabang dan Iboih. Warga di daerah tersebut menikmati jalan dan fasilitas PDAM dan menyatakan bahwa keduanya memperbaiki kualitas hidup mereka. Foto: Tarmizy Harva untuk Sekretariat MDF

5


Bab 1 Kontribusi akhir MDF di bidang infrastruktur besar masih berlangsung. Hibah tambahan sebesar AS$37 juta dialokasikan untuk membangun sekitar 50 km jalan di sepanjang pantai barat yang menghubungkan kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Barat. Lokasi konstruksi jalan ini berada di Suak Breuh, Meulaboh. Foto: Mosista Pambudi/Kantor Berita Antara untuk Sekretariat MDF

6

Operasi dan Komunikasi MDF

Bab 1: Operasi dan Komunikasi MDF

M

ulti Donor Fund (MDF), yang sekarang memasuki tahun terakhir operasinya, membangun model keberhasilan rekonstruksi pascabencana berdasarkan kemitraan antara pemerintah, donor, dan pemangku kepentingan lain. Didirikan pada bulan April 2005, MDF mengumpulkan AS$655 juta dalam bentuk dana hibah dari 15 donor untuk mendukung pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pemerintah setelah terjadi gempa bumi dan tsunami pada bulan Desember 2004 serta gempa bumi susulan pada bulan Maret 2005. Dana hibah disediakan untuk proyek yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan lembaga nonpemerintah serta masyarakat, dan didukung oleh Badan Mitra. Lima belas donor yang memberi kontribusi kepada MDF adalah: Uni Eropa, Belanda, Inggris, Bank Dunia, Swedia, Denmark, Norwegia, Jerman, Kanada, Bank Pembangunan Asia, Amerika Serikat, Belgia, Finlandia, Selandia Baru, dan Irlandia. MDF tetap berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam kelanjutan rekonstruksi Aceh dan Nias. MDF dikendalikan oleh Komite Pengarah dengan perwakilan dari pemerintah, donor, wali amanat, dan masyarakat sipil. Berdasarkan permintaan pemerintah, Bank Dunia ditunjuk sebagai Wali Amanat MDF. Komite Pengarah dipimpin bersama oleh Pemerintah Indonesia (Bappenas), Pemerintah Aceh, Uni Eropa sebagai donor terbesar, dan Bank Dunia sebagai Wali Amanat.

Operasi MDF Bappenas terus memimpin koordinasi kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi. Sejak 2009, ketika Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh-

Nias (BRR) ditutup, MDF melanjutkan kegiatan melalui proses dan badan reguler Pemerintah Indonesia (instansi pemerintah yang ada), dan berkoordinasi erat dengan Pemerintah Aceh dan Sumatera Utara, dengan berpedoman pada Rencana Aksi Kelanjutan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh dan Nias 2010-2012. MDF terus bekerjasama secara erat dengan Bappenas serta Pemerintah Aceh dan Sumatera Utara untuk memastikan penyelesaian proyek berkualitas tinggi. Dengan berpedoman pada prioritas pemerintah, tujuan MDF secara keseluruhan adalah untuk memberikan kontribusi secara efisien dan efektif terhadap rekonstruksi Aceh dan Nias guna menjadikannya “lebih baik” dengan mengisi kesenjangan yang teridentifikasi dalam dokumen strategi pemerintah. Semua hibah MDF kepada proyek telah diberikan berdasarkan prioritas Pemerintah Indonesia, atas persetujuan Pemerintah Indonesia. Proyek MDF tidak hanya merekonstruksi perumahan dan infrastruktur serta merehabilitasi ekonomi sesuai dengan strateginya, tetapi juga mengatasi masalah sosial dan lingkungan seperti pengentasan kemiskinan, perbaikan mata pencaharian, peningkatan kesetaraan jender, dan peningkatan kesadaran lingkungan. Disamping itu, menyertakan pengurangan risiko bencana dan pendekatan sensitif konflik di seluruh portofolio telah menjadi perhatian penting pemerintah dan donor. MDF telah berperan penting dalam penguatan berbagai tingkatan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat melalui komponen pembangunan kapasitas yang terdapat di hampir semua proyek. MDF menunjukkan kinerja yang baik dan sebagian besar proyek yang sedang berjalan dalam portofolio hampir selesai. Proyek memasuki tahap akhir dengan titik berat

7


Anggota masyarakat merawat jembatan di kabupaten Nias Utara. Jembatan ini dibangun menggunakan sumber daya setempat mulai dari sumber daya manusia sampai bahan baku konstruksi. Pendekatan berbasis sumber daya setempat (LRB) diperkenalkan oleh ILO, berfokus pada peningkatan hemat biaya dan tahan lama atas jaringan transportasi pedesaan di Nias melalui proyek RACBP. Foto: Mosista Pambudi/Kantor Berita Antara untuk Sekretariat MDF

tambahan pada pengembangan strategi penyelesaian (exit strategy), transfer aset rekonstruksi, dan promosi kesinambungan. Pelaksanaan fisik segera berakhir dan proyekproyek terakhir berfokus pada pembangunan kapasitas, pembangunan ekonomi, dan infrastruktur utama guna menunjang pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan prioritas pemerintah. MDF telah benar-benar berkomitmen untuk menyediakan dana melalui hibah untuk 23 proyek yang disetujui. Sebagian dana yang tidak digunakan dikembalikan kepada MDF, yang berasal dari proyek-proyek yang ditutup pada tahun 2011. Dana yang dikembalikan ini diprogramkan kembali untuk proyek-proyek yang sedang berjalan berdasarkan kebutuhan tambahan dan peningkatan kegiatan yang secara realistis dapat diselesaikan dalam jangka waktu MDF yang tersisa. Mengingat waktu yang tersisa kurang dari satu tahun bagi proyek untuk melaksanakan kegiatan, mitra MDF setuju bahwa permintaan alokasi dana tambahan yang diterima setelah Oktober 2011 tidak akan dipertimbangkan.

8

Kualitas portofolio MDF terus ditingkatkan melalui kegiatan pengawasan dan evaluasi. Badan Mitra terus mengawasi kemajuan dan kualitas proyek melalui misi supervisi rutin, sering kali dengan partisipasi Sekretariat MDF dan donor. Kesinambungan hasil MDF merupakan hal penting bagi semua pemangku kepentingan sebagaimana tercermin pada peningkatan perhatian terhadap strategi penyelesaian proyek. Oleh karena proyek-proyek hampir selesai, strategi penyelesaian maupun pengaturan upaya pengawasan dan evaluasi akhir merupakan perhatian prioritas. Sedang disusun rencana untuk memastikan bahwa dampak MDF dalam rekonstruksi Aceh dan Nias serta pembelajaran penting diterima oleh pemangku kepentingan dan digunakan dalam program pemulihan pascabencana pada masa mendatang. Kemitraan MDF dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mendukung agenda rekonstruksi di Aceh dan Nias akan berlanjut sampai mandat MDF berakhir pada bulan Desember 2012. Kelompok donor MDF masih terus menaruh minat


dalam kegiatan MDF maupun pertumbuhan dan pembangunan Aceh pada masa depan. Sementara MDF memasuki tahun akhirnya, minat atas hasil dan pelajaran yang diperoleh dari MDF semakin meningkat. Peluang untuk berbagi pelajaran ini dengan pemangku kepentingan yang berminat dan khalayak luas sedang direncanakan pada tahun akhir kegiatan MDF.

Peningkatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan melalui Komunikasi

penyelenggaraan dan mengikutsertakan dalam lokakarya, seminar, dan tanya-jawab, sampai pengembangan dan penyebarluasan berbagai produk komunikasi, seperti buku, brosur, dan nawala. MDF telah berperan penting dalam menyatukan pemangku kepentingan dari berbagai tingkatan pemerintah, donor, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil. Melalui kegiatan penjangkauannya, MDF dan proyeknya menciptakan peluang khas untuk melakukan pembahasan dan kerjasama. Terutama pada tahun ini, Sekretariat MDF di Aceh memulai serangkaian seminar dimana pelaku utama proyek yang didanai MDF dapat berbagi pengalaman, prestasi, dan hasil pembelajaran mereka. Seminar ini menitikberatkan pada prospek kesinambungan dan hasil pembelajaran sebagai wahana untuk membahas peluang dan tantangan yang terkait dengan kesinambungan hasil proyek MDF. Seminar ini diikuti oleh kalangan luas, yang mendorong dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyempurnakan dan memperbarui pelayanan masyarakat dan program di daerah.

“Melalui kemitraan yang kuat, hasil yang luarbiasa telah dicapai dalam pemulihan komunitas, rekonstruksi infrastruktur, pemulihan pelayanan publik dan membangun kembali institusi-institusi lokal.”

Komunikasi yang terbuka dan tepat waktu dengan pemangku kepentingan merupakan faktor besar yang menyumbang keberhasilan MDF. MDF terus melibatkan pemangku kepentingan melalui serangkaian kegiatan komunikasi dan penjangkauan yang efektif sejak awalnya. Pada tahun terakhir, mengingat banyaknya proyek memasuki tahap akhir pelaksanaan, kegiatan dititikberatkan pada penyebarluasan hasil, pengembangan strategi penyelesaian, dan serah terima aset, system, dan kapasitas MDF secara resmi. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesinambungan dampak setelah penutupan MDF serta berbagi pelajaran berharga untuk upaya pemulihan pascabencana, baik di Indonesia maupun seluruh dunia. Selama periode pelaporan ini, MDF dan proyek-proyeknya telah melakukan lebih dari 200 kegiatan penjangkauan (pelibatan pemangku kepentingan), mulai dari

Sosok dan citra MDF di mata umum meningkat sewaktu memasuki tahap akhir pelaksanaannya. Sepanjang tahun lalu, prestasi proyek telah ditampilkan pada pameran kecil yang diselenggarakan dalam rangka peluncuran Laporan Kemajuan 2010 MDF, ikut serta pada pameran foto Europe House Open Days, dan berpartisipasi pada Pameran Hari Indonesia,

9


MDF memainkan peran kunci dalam menyatukan berbagai pemangku kepentingan. Tahun lalu, beberapa pertemuan dan diskusi dilakukan untuk memastikan penutupan program yang baik, seperti diskusi mengenai transfer aset yang diselenggarakan oleh Sekretariat MDF ini. Foto: Sekretariat MDF

“MDF memberikan kontribusi untuk membangun dan memperkuat institusiinstitusi lokal demi keberlangsungan.” yang diselenggarakan di Kantor Pusat Bank Dunia, Washington DC. Pada setiap kesempatan ini, MDF berhasil memamerkan hasil

10

kegiatannya melalui foto dan peragaan maupun produk nyata yang dihasilkan proyek. Upaya MDF dalam meningkatkan partisipasi wanita dalam rekonstruksi juga mendapatkan perhatian internasional melalui kampanye global Bank Dunia mengenai kesetaraan jender. Kampanye ini berlangsung bersamaan dengan peluncuran Laporan Tahunan Pembangunan Dunia oleh Bank Dunia. Beberapa orang perempuan penerima manfaat MDF ditampilkan dalam film pendek diantara perempuan-perempuan dari seluruh dunia, yang dapat ditonton di situs web Bank Dunia dalam rangka Kampanye Kesetaraan Jender “Think Equal” (http://thinkequal. worldbank.org./get-involved). MDF telah menjadi sumber informasi yang berharga bagi pelaksana program rekonstruksi dan pemulihan pascabencana dalam bentuk lain. Karena dianggap oleh khalayak luas sebagai salah satu dana multidonor yang paling berhasil di dunia dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, MDF dan proyeknya menjadi model praktik terbaik dan


pembelajaran. Pemerintah dari negara yang terkena bencana, universitas terkemuka, dan badan pembangunan lain telah melakukan dialog, kunjungan lapangan, dan mempelajari MDF untuk mendapatkan pemahaman langsung atas keberhasilan kegiatan dan pelaksanaan proyek. Para donor dalam MDF dan Pemerintah Indonesia mendukung sepenuhnya kunjungan ini, yang mencerminkan bahwa pelajaran dari MDF dapat memberi kontribusi mengenai tindakan atas situasi pascabencana di seluruh dunia. Media telah menjadi mitra penting bagi MDF dan proyeknya. Kegiatan, kemajuan, dan hasil MDF menarik perhatian media. Oleh karena itu, banyak proyek memanfaatkan saluran media formal untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan meningkatkan citra mereka di mata umum. Secara keseluruhan, MDF dan proyek-proyeknya telah menghasilkan lebih dari 80 berita media yang positif pada tahun ini. Peningkatan nyata dalam liputan media diharapkan terjadi tahun depan menjelang penutupan MDF.

“MDF dan proyekproyeknya memberikan contoh penerapan dan pembelajaran yang terbaik.” MDF menggalakkan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan programnya. Semua proyek yang didanai oleh MDF wajib menetapkan metode penanganan keluhan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan, terutama penerima manfaat, untuk memberi umpan balik, pertanyaan, dan keluhan mengenai penetapan sasaran dan pelaksanaan proyek. Mekanisme ini terus dipantau. Hampir semua keluhan dan pertanyaan yang diterima oleh masing-masing proyek ditangani melalui konsultasi dan verifikasi langsung dengan masyarakat dan pelapor. Mekanisme ini telah menambah tuntutan masyarakat bawah akan pemberian layanan yang baik.

Misi supervisi Bank Dunia mengunjungi Nias. Kemajuan ini terus diawasi untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai jadwal dan menghasilkan mutu yang tinggi. Foto: Koleksi KRRP

11


Kisah MDF 1

Memulihkan Lahan, Memulihkan Mata Pencaharian: Proyek Pembersihan Lahan Pertanian Program Pengolahan Limbah Pemulihan Tsunami (TRWMP) membangun kapasitas pemerintah daerah untuk membersihkan, mendaur ulang dan membuang limbah tsunami. Selain itu, proyek ini membantu penerapan sistem pengelolaan limbah berkesinambungan yang menguntungkan lingkungan melalui pengumpulan, pemulihan, daur ulang dan pembuangan limbah yang aman. Salah satu hasil proyek adalah merehabilitasi tanah pertanian di kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Besar. Melalui keterlibatan aktif masyarakat, proyek ini membersihkan sedimen dan puing-puing tsunami di lebih dari 1.000 hektar lahan pertanian sehingga mereka dapat kembali bercocok tanam dan memulihkan mata pencaharian mereka ke saat sebelum tsunami.

Desa kecil Kareung Ateuh di Aceh Jaya terletak diantara kaki gunung dan pantai. Ini adalah desa nan asri yang penduduknya bergantung pada lahan di sekitar mereka sebagai sumber pangan dan penghidupan. Selain itu memenuhi kebutuhan pangan mereka, hasil tani dijual di pasar Calang dan Lamno. Uang yang dihasilkan digunakan untuk menyekolahkan anak, membeli barang kebutuhan, dan memelihara lahan mereka.

12

Cut Awi menyatakan bahwa ia telah menjadi petani sejak lahir. Wanita perkasa yang memiliki tangan yang kokoh dan raut wajah keras, telah banyak makan asam garam kehidupan, khususnya beberapa tahun terakhir. “Saya bersungguh-sungguh dalam melakukan segala

miliki di tahun 2004 saat tembok air setinggi 20 meter menyapu bersih, mata pencaharian, dan harta milik mereka. Cut berada di Banda Aceh saat tsunami terjadi, dan perlu 15 hari baginya untuk pulang melewati beberapa ratus kilometer reruntuhan dan kerusakan, yang biasanya hanya perlu sehari berekendara. “Tidak ada yang tersisa,” ujarnya. “Semuanya hancur.” Sekarang menjanda, Cut menjadi tulang punggung keluarganya. Kembali ke lahannya setelah satu tahun di tenda pengungsian bukanlah pilihannya, dan banyak orang yang bernasib sama.

Cut Awi beristirahat di warung kopi setelah mengelola lahannya di Kareung Ateuh, Aceh Jaya. Ia menghabiskan tujuh tahun terakhir pascatsunami dengan membangun kembali mata pencahariannya dengan bertani. Foto: Koleksi UNDP

pekerjaan, sehingga saya tidak punya waktu untuk bersenangsenang,” katanya sambil tertawa lepas. Cut dan tetangganya kehilangan hampir semua yang mereka

Setelah terjadi tsunami, sekitar 26.000 hektar lahan pertanian Aceh di dekat pantai tertutup lapisan puing-puing dan sedimen laut yang tebal. Petani yang selamat dari bencana terpaksa meninggalkan lahan mereka. Sekarang upaya pemulihan telah selesai dan petani harus kembali ke mata pencaharian tradisional mereka. Dalam menanggapi kebutuhan ini, Program TRWMP, yang dilaksanakan oleh UNDP, telah mencatatkan kemajuan yang signifikan. Sejauh ini lebih dari

Kisah MDF 1

Puing-puing tsunami yang dibersihkan dari lahan petani digunakan sebagai urukan di lahan masyarakat lain di Kareung Ateuh, Aceh Jaya. TRWMP akan membantu membersihkan 150 hektar lahan pertanian yang rusak karena tsunami di desa ini. Foto: Koleksi UNDP

1.000 hektar lahan menjadi tanah subur yang siap ditanami. TRWMP telah memastikan bahwa ini adalah upaya yang dimulai dari tengah masyarakat. Para petani menjadi pelaku utama dalam upaya ini dan mereka telah terlibat dalam proses ini sejak dari awal. Idrus adalah kepala perkumpulan petani. Berusia sekitar 60-an, Idrus terjun langsung saat ia memantau kemajuan proses pembersihan. Menurutnya dari 150 hektar yang direncanakan, 65 hektar telah selesai dan siap untuk ditanami untuk pertama kalinya dalam hampir tujuh tahun.

“Ada sedikit masalah teknis, tapi kami semua antusias,” ujarnya. “Kami berkomitmen untuk memulihkan kembali lahan ini.” Peralatan berat digunakan untuk menyelesaikan sebagian besar pekerjaan dan para petani mengikutinya dari belakang menggunakan sekop dan pacul untuk melakukan penggalian yang lebih rumit. Melalui pola kerja inilah para petani menemukan enam belas jenazah yang terkubur di bawah lapisan lumpur. Walaupun kerugian mereka tidak terhingga, para petani ini memiliki tujuan yang jelas. Mereka harus memulai kembali

penghidupan mereka sesegera mungkin. Penghasilan rata-rata di desa ini adalah 700.000 rupiah (AS$80) per bulan. Namun, bersamaan dengan siapnya lahan untuk pertanian, maka lebih dari 135 rumah tangga diharapkan dapat meningkatkan standar kehidupan mereka. “Proyek ini telah memberi kontribusi besar bagi kehidupan kami,” ujar Ilyas, 30, wakil kepala desa Kareung Ateuh. “Mustahil bagi kami untuk menghidupi keluarga kami. Karena sekarang kami dapat bercocok tanam kembali, kami dapat meningkatkan perekonomian kami.”

13


Bab 2 Ibu Zulkarnaen memanen padi organiknya di kabupaten Nagan Raya. Aspek kesetaraan jender kuat tertanam di seluruh proyek MDF untuk memastikan pengakuan terhadap peran dan kontribusi perempuan dalam proses rekonstruksi. Ibu Zulkarnaen dan kelompok petaninya di desa Blang Ara mendapatkan dukungan dari proyek EDFF. Foto: Mosista Pambudi/Kantor Berita Antara untuk Sekretariat MDF

14

Kemajuan dan Kinerja Portofolio

Bab 2: Kemajuan dan Kinerja Portofolio

R

ekonstruksi Aceh dan Nias secara keseluruhan hampir selesai dan dianggap berhasil oleh khalayak luas. Prestasi penting telah tercatat dalam upaya pemulihan dan rekonstruksi di Aceh dan Nias selama tujuh tahun sejak terjadinya bencana alam yang dahsyat pada bulan Desember 2004 dan Maret 2005. Sebagian besar bantuan dari luar untuk rekonstruksi telah berakhir, tetapi keterlibatan MDF di Aceh dan Nias berlanjut yang sejalan dengan mandatnya dan dengan mempertimbangkan kekhasan kebutuhan rekonstruksi bencana jangka panjang dalam suasana pascakonflik. Multi Donor Fund menyumbang sekitar sepuluh persen dari keseluruhan dana rekonstruksi. Dukungan kuat bagi koordinasi upaya rekonstruksi secara keseluruhan dari BRR, Bappenas, dan pemerintah daerah telah menghasilkan efek berganda yang besar sehingga dampak MDF mampu melebihi nilai sumbangannya. MDF juga memberikan kontribusi dalam menyelaraskan upaya donor serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses rekonstruksi. Proyek MDF telah memberi respon secara efektif atas prioritas dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Mandat program MDF secara keseluruhan akan berakhir tanggal 31 Desember 2012. Sebagian besar proyek akan ditutup pada bulan Juni 2012, tetapi kegiatan rekonstruksi pada beberapa proyek akan berlanjut sampai tanggal penutupan program MDF pada bulan Desember 2012.

Ikhtisar Portofolio MDF Portofolio MDF terdiri dari 23 proyek dalam enam bidang. Dana MDF mendukung proyek

dalam bidang pemulihan masyarakat, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur besar dan transportasi, penguatan tata kelola, pelestarian lingkungan, peningkatan proses pemulihan secara keseluruhan, serta pembangunan ekonomi dan mata pencaharian. Kemitraan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan proyek. Proyek dilaksanakan melalui mitra pemerintah dan nonpemerintah, termasuk berbagai kementerian terkait, Pemerintah Aceh dan Sumatera Utara, berbagai badan PBB, dan LSM. Komite Pengarah MDF menggunakan pendekatan bertahap dalam pemulihan dan rekonstruksi, dan strategi ini terbukti berhasil. Tahap pertama memenuhi kebutuhan mendesak atas pemulihan masyarakat dan rehabilitasi jaringan transportasi yang penting. Tahap kedua memusatkan pada infrastruktur skala besar, pengurangan dampak rekonstruksi terhadap lingkungan, dan pembangunan kapasitas. Tahap ketiga memusatkan pada pembangunan ekonomi dan kelanjutan penguatan kapasitas daerah. Unsur penting dalam strategi ini adalah menyertakan di seluruh portofolionya bidangbidang utama antara lain sensitivitas konflik dan jender, perlindungan lingkungan, dan fokus terhadap manajemen risiko bencana. Strategi ini memungkinkan dipenuhinya kebutuhan penting dengan segera sedangkan investasi yang lebih kompleks yang memerlukan kapasitas dan kualitas lebih besar dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lebih lama. Hasil luar biasa telah dicapai oleh MDF dikala program ini memasuki periode akhir. Sebagian besar sasaran telah terpenuhi, dengan hasil yang mantap. Sembilan proyek telah ditutup dan empat belas berada dalam tahap pelaksanaan penuh atau mendekati penyelesaian. Gelombang pertama dan kedua proyek dalam portofolio berada dalam tahap akhir atau telah ditutup. Beberapa proyek telah diperpanjang tanggal

15


penutupannya sehingga memungkinkan waktu pelaksanaan maksimum. Semua proyek harus ditutup pada tahun 2012, dengan penutupan program secara keseluruhan pada tanggal 31 Desember 2012. Untuk memastikan kesinambungan, semua proyek diarahkan untuk pembangunan kapasitas dan pengembangan strategi penyelesaian yang baik. Oleh karena itu, MDF memberikan dukungan kepada pemerintah pusat dan provinsi untuk membantu proses administratif dan hukum dalam mentransfer

“Dengan melibatkan komunitas, para penerima manfaat dapat mengalihkan rasa kehilangan mereka yang mendalam dengan upaya yang positif dan konstruktif untuk membangun kembali kehidupan mereka.” aset rekonstruksi sehingga dana dari anggaran pemerintah secara tepat dapat dialokasikan untuk operasi dan pemeliharaan aset ini. Setiap proyek juga memiliki komponen pembangunan kapasitas untuk membantu memastikan operasi dan pemeliharaan berkesinambungan setelah penutupan proyek sehingga aset yang ditransfer kepada pemerintah memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar dalam penggunaannya. MDF menyediakan forum yang menghimpun banyak pemangku kepentingan untuk

16

membahas kebijakan mengenai rekonstruksi Aceh. Pendekatan perumahan berbasis masyarakat telah menjadi model nasional dan internasional untuk rekonstruksi pascabencana. Investasi infrastruktur telah menghidupkan kembali kegiatan ekonomi dan akses di seluruh Aceh dan Nias. Hasilnya positif dari sisi lingkungan karena proses rekonstruksi berupaya menghindari dampak lingkungan yang negatif. Selain itu, MDF memberikan kontribusi terhadap penguatan lembaga daerah—pemerintah, nonpemerintah, dan masyarakat—dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Pemulihan Masyarakat Proyek Pemulihan Masyarakat

Alokasi Dana (AS$ juta)

Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

64,7

Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

17,45

Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Masyarakat (Rekompak)

84,97

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias (PNPMR2PN)

25,75

Proyek Rekonstruksi Sistem Administrasi Pertanahan Aceh (RALAS)

14,83

Total

207,7

MDF telah menyelesaikan karyanya dalam mendukung pemulihan masyarakat. Kelompok proyek pertama yang akan disetujui oleh Komite Pengarah MDF memberi kontribusi terhadap pemulihan masyarakat melalui proyek pembangunan berbasis masyarakat (CDD). Dengan memanfaatkan program dan pendekatan Program Pengembangan Kecamatan


Aula desa di desa Hilimaenamolo, kabupaten Nias Selatan dibangun melalui proyek PNPM-R2PN . Proyekproyek pemulihan masyarakat MDF telah berhasil membangun lebih dari 500 kantor pemerintah dan aula desa di Aceh dan Nias. Foto: Mosista Pambudi/Kantor Berita Antara untuk Sekretariat MDF

(PPK) dan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), lima proyek dalam kelompok ini diperbesar skalanya di Aceh dan Nias (PPK dan P2KP), atau mengadaptasi model CDD untuk memenuhi kebutuhan rekonstruksi khusus, misalnya perumahan (Rekompak dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias atau PNPM-R2PN) ataupun sertifikasi tanah (Proyek Rekonstruksi Sistem Administrasi Pertanahan Aceh - RALAS). Tiga dari proyek ini ditutup pada tahun 2010 (PPK, P2KP, dan Rekompak). Proyek sertifikasi tanah (RALAS) ditutup pada bulan Juni 2009, setelah memperkuat kapasitas

kelembagaan dalam penetapan status hukum tanah. Proyek perumahan Nias, PNPM-R2PN, menyelesaikan kegiatannya pada bulan Juni 2011. Proyek Pemulihan Masyarakat MDF telah mencapai hasil yang mengesankan dalam membangun kembali rumah dan infrastruktur masyarakat: sejumlah hampir 20.000 buah rumah dibangun oleh MDF. Proyek ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat memelopori pengambilan keputusan untuk pemulihan mereka sendiri; bahkan dalam keadaan paling sulit. Program perumahan MDF di Aceh selesai pada tahun 2010 dan di Nias pada tahun 2011. Hampir 15.000 buah rumah telah direkonstruksi ataupun direhabilitasi di Aceh dengan tingkat hunian sebesar 97 persen sedangkan tambahan 4.491 buah rumah telah selesai di Nias. Pendekatan perumahan berbasis masyarakat juga menunjukkan bahwa masyarakat dan pemerintah yang bekerja dalam kemitraan dapat mencapai hasil yang terbuka, hemat biaya, dan berkualitas tinggi. Kepuasan penerima manfaat tinggi karena masyarakat

17


secara langsung memegang kendali atas kualitas konstruksi. Keterlibatan masyarakat juga memungkinkan penerima manfaat mengubah kerugian sangat besar yang diderita menjadi upaya yang positif dan konstruktif dalam membangun kembali kehidupan mereka. Proyek PPK, P2KP, Rekompak, dan PNPM-R2PN juga telah memberikan hasil yang mengesankan dalam rekonstruksi infrastruktur masyarakat. Proyek-proyek ini telah membantu masyarakat membangun hampir 3.000 kilometer jalan desa, hampir delapan kilometer jembatan, dan lebih dari 1.500 kilometer saluran irigasi dan drainase. Selain itu, 551 buah sekolah dan 511 buah kantor pemerintah daerah ataupun balai desa/ kota telah dibangun atau direhabilitasi. Peningkatan air dan sanitasi mencakup hampir 7.800 buah sumur atau sumber air bersih lain dan 1.220 buah MCK. Tingkat kepuasan penerima manfaat atas proyek tersebut pada umumnya tinggi, yang menunjukkan pentingnya rasa memiliki dan pemberdayaan bagi pemulihan masyarakat.

kepada lebih dari 700 orang staf pemerintah dan ini akan terus membawa dampak dalam pemberian layanan pemerintah dalam sertifikasi tanah. Mungkin yang paling penting adalah peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang prosedur sertifikasi tanah dan hak kepemilikan perempuan yang membawa dampak terhadap layanan ini pada masa depan maupun tuntutan atas keterbukaan layanan tersebut. Proyek pemulihan masyarakat MDF juga telah menetapkan patokan dalam pemberdayaan masyarakat di seluruh Aceh dan Nias. Proses membangun kembali infrastruktur diikuti oleh banyak anggota masyarakat. Hasilnya disertai dengan rasa memiliki yang tinggi dan harapan anggota masyarakat untuk berperan lebih besar dalam perencanaan pembangunan. Hasil yang diprakarsai oleh masyarakat di seluruh Aceh dan Nias melalui proyekproyek ini diharapkan berlanjut karena proyek dukungan MDF (PPK, P2KP, dan PNPM-R2PN) digabung oleh pemerintah pusat ke dalam program PNPM Perdesaan dan Perkotaan.

“Proyek pemulihan masyarakat MDF menunjukkan bahwa masyarakat dapat memimpin proses pemulihan mereka sendiri bahkan dalam keadaan yang paling sulit.”

RALAS telah memberi kontribusi penting bagi upaya rekonstruksi melalui pembagian lebih dari 220.000 lembar sertifikat tanah. Dari jumlah tersebut, 63.000 lembar diterbitkan atas nama perempuan ataupun sebagai sertifikat bersama. Walaupun terjadi masalah dalam manajemen dan pelaksanaannya, proyek ini benar-benar memberi kontribusi dalam memulihkan hak atas tanah dan membangun kembali sistem administrasi tanah di Aceh. Pelatihan dan pembangunan kapasitas dalam penetapan hukum berbasis masyarakat diberikan

18

Pemberdayaan perempuan telah dimasukkan ke dalam setiap proyek pemulihan masyarakat MDF, yang menghasilkan peningkatan partisipasi dan suara mereka. Sisi jender yang mantap menjamin bahwa perempuan berperan dalam proses pengambilan keputusan masyarakat. Proyek-proyek ini telah merintis upaya yang bukan sekadar meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan perencanaan masyarakat, melainkan juga


mencari cara untuk memastikan bahwa suara mereka didengar. P2KP mengembangkan komponen peningkatkan pemberdayaan perempuan dengan menyisihkan dana khusus untuk kegiatan yang dipilih sendiri oleh kaum perempuan. PPK maupun P2KP juga mendukung pemberdayaan perempuan melalui penyediaan kesempatan pembiayaan mikro khusus untuk perempuan. RALAS berperan penting dalam meningkatkan kesadaran perempuan mengenai hak atas tanah dan mendukung sertifikasi tanah milik bersama. Hampir 30 persen sertifikat tanah yang diterbitkan dalam proyek ini merupakan sertifikat bersama atau atas nama perempuan. Pelajaran dari penyertaan jender ke dalam proyek berbasis masyarakat dan program kesiapan menghadapi bencana di Aceh dan Nias ini dimasukkan ke dalam PNPM yang sedang berlangsung dan pemrograman lain di Aceh dan Nias dan seluruh Indonesia. Keberhasilan proyek pemulihan masyarakat MDF menunjukkan bahwa pendekatan berbasis masyarakat dapat berhasil dalam situasi pascabencana. Keberhasilan pendekatan ini terbukti ketika hasil pembelajaran diterapkan dalam keadaan pascabencana nasional lain maupun internasional. Proyek perumahan Aceh (Rekompak) menjadi model bagi program rekonstruksi perumahan Pemerintah Indonesia di Jawa setelah gempa bumi 2006. Lebih dari 200.000 buah rumah dibangun dengan menerapkan pendekatan ini. Model ini telah disesuaikan lagi di Sumatera Barat setelah terjadinya gempa bumi 2009. Pemerintah pusat telah menerapkan pendekatan berbasis masyarakat sebagai bagian dari kebijakan menyeluruh untuk rekonstruksi perumahan pascabencana. Selain itu, delegasi dari negara lain, termasuk Haiti, mengunjungi Aceh dan Jawa untuk mempelajari proyekproyek rekonstruksi pascabencana CDD, dan mengambil pelajaran yang mengesankan untuk direplikasi. PPK, PNPM-R2PN, dan Rekompak

menyelenggarakan lokakarya pada penutupan proyek guna membahas hasil pembelajaran, baik untuk kegiatan mendatang di Aceh dan Indonesia maupun berbagai keadaan pascabencana lain di seluruh dunia. Lokakarya ini memberi kesempatan kepada penerima manfaat untuk berinteraksi erat dengan perwakilan pemerintah daerah dan pusat guna ikut merumuskan harapan mereka terhadap pemerintah.

Rekonstruksi dan Rehabilitasi Infrastruktur Skala Besar dan Transportasi Proyek Pemulihan Transportasi dan Infrastruktur Skala Besar


Program Pencegahan Banjir Banda Aceh (BAFMP)

6,27

Proyek Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur (IREP)

42,00

Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur (IRFF) Proyek Pemeliharaan Jalan LamnoCalang Program Angkutan dan Logistik Laut (SDLP) Program Rekonstruksi Pelabuhan (TRPRP) Proyek Akses Pedesaan dan Pembangunan Kapasitas Nias (RACBP) Total

136,70 1,46 25,03 3,78 11,80

227,04

Bermitra dengan Pemerintah Indonesia, MDF merupakan penyumbang utama bagi rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur skala besar di Aceh dan Nias. MDF telah mengeluarkan dana besar untuk rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur sejalan dengan

19


MDF mengalokasikan sekitar 35 persen dari hibah ke proyekproyek rekonstruksi infrastruktur besar dan transportasi. Proyek infrastruktur besar, misalnya sistem drainase dan penyimpanan air di kota Lhokseumawe ini, selesai bulan Juni 2010, merupakan katalisator pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masa depan. Foto: Mosista Pambudi/Kantor Berita Antara untuk Sekretariat MDF

prioritas Pemerintah Indonesia dan pemerintah provinsi. Lebih kurang 35 persen dana MDF telah dialokasikan pada bidang ini. Selain itu, kontribusi signifikan telah diberikan untuk infrastruktur masyarakat melalui program pemulihan masyarakat MDF. MDF mendukung secara komprehensif dan strategis upaya pemulihan infrastruktur dan transportasi setelah tsunami. Dukungan logistik transportasi bahan bangunan untuk rekonstruksi ke wilayah yang terkena bencana sangat

20

dibutuhkan pada tahap awal rekonstruksi. SDLP memberikan layanan pengiriman dari tahun 2005 sampai dengan 2007, yang memungkinkan banyak lembaga yang terlibat dalam pemulihan dan rekonstruksi mengangkut barang ke pantai barat Aceh dan tempat pendaratan terpencil di Kepulauan Nias dan Pulau Simeulue. Setelah tahap pemulihan awal, dana MDF dialokasikan ke berbagai proyek rekonstruksi infrastruktur skala besar, termasuk pelabuhan, jalan nasional, provinsi, dan kabupaten, sistem penyediaan dan pengolahan air bersih, sistem drainase, tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, dan sistem perlindungan pantai. Pembangunan kapasitas dan perhatian terhadap kebutuhan kelompokkelompok marginal merupakan unsur penting yang terdapat pada semua upaya rekonstruksi ini. Tiga diantara proyek infrastruktur MDF telah selesai dengan setelah berhasil memulihkan jaringan transportasi berkualitas dan infrastruktur penting. Proyek pemeliharaan Jalan Lamno-Calang memungkinkan jalan penghubung utama di pantai barat tetap berfungsi dalam dua tahun pertama setelah


tsunami. Proyek ini ditutup pada Desember 2007 setelah donor lain mengambil alih rekonstruksi jalan penghubung di pantai barat tersebut. Program Pencegahan Banjir Banda Aceh (BAFMP) yang diselesaikan pada tahun 2009 melindungi kawasan pusat perniagaan di ibukota Aceh terhadap banjir dan terus dibutuhkan dalam mengantisipasi bencana pada masa mendatang. Proyek ini memberikan pelajaran penting bagi daerah lain, terutama karena negara-negara lain di kawasan ini menghadapi banjir besar. Program Rekonstruksi Pelabuhan (TRPRP) membantu memulihkan jaringan transportasi penting dengan menyediakan desain fisik dan bantuan teknis untuk rekonstruksi pelabuhanpelabuhan utama dan sebuah pelabuhan sungai. Pembangunan kembali pelabuhan ini memastikan bahwa peralatan dan bahan bangunan dapat dikirim ke daerah terpencil untuk membangun kembali masyarakat dan mata pencaharian mereka selama tahap awal rekonstruksi. Proyek transportasi ini menggandakan dampak investasi MDF dengan membangun akses ke wilayah yang terkena bencana kepada para pelaku rekonstruksi, termasuk Pemerintah Indonesia, LSM, CSO, serta donor multilateral dan bilateral.

infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri telah menempatkan dana pendamping untuk IRFF sebesar lebih dari AS$100 juta disamping dana hibah MDF. Cara pembiayaan bersama ini memungkinkan penggabungan bantuan donor dan pemerintah untuk rekonstruksi infrastruktur. Melalui investasi besar MDF di kedua proyek ini, lebih kurang 570 kilometer jalan nasional dan provinsi, 87 kilometer jalan kabupaten, lima buah pelabuhan dan sebelas sistem penyediaan air bersih dan perlindungan pantai telah diselesaikan. Pekerjaan dalam kedua proyek ini sekarang hampir selesai, dan IREP ditutup pada bulan Desember 2011. Investasi strategis terakhir MDF dalam infrastruktur berskala besar sedang berlangsung. Pembiayaan tambahan sebesar AS$ 37 juta dialokasikan untuk IRFF guna membangun ruas jalan penting sepanjang 50 kilometer dari Kabupaten Aceh Jaya ke Kabupaten Aceh Barat. Ruas jalan strategis ini menjadikan tersambungnya perhubungan di sepanjang pantai barat Aceh. Jalan Pantai Barat tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap mata pencaharian dan kemudahan untuk memperoleh layanan dasar bagi lebih dari 900.000 jiwa penduduk, mengurangi biaya transportasi, dan memperbesar peluang ekonomi. Melalui dana tambahan ini, total dana MDF yang dialokasikan untuk IRFF sekarang mencapai AS$137 juta— proyek tunggal terbesar dalam portofolio MDF. Bersama dengan pendanaan pendamping dari Pemerintah Indonesia, total dana yang diinvestasikan dalam rekonstruksi infrastruktur skala besar melalui IRFF mencapai lebih kurang AS$245 juta.

“MDF merupakan kontributor utama dari infrastruktur besar di Aceh dan Nias dalam konteks rekonstruksi pascabencana.”

MDF berkontribusi dalam rekonstruksi infrastruktur skala besar melalui dua proyek utama, yaitu Program Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur (IREP) dan proyek yang menyertainya, IRFF. Kedua proyek ini, dengan total investasi MDF mencapai lebih dari AS$178 juta, bekerjasama saling mendukung dalam menyediakan desain, keuangan, dan pelaksanaan lebih dari 52 subproyek

21


Pendekatan berbasis sumberdaya lokal (LRB) dalam pembangunan jalan pedesaan yang diperkenalkan oleh ILO telah terbukti sangat sesuai untuk keadaan di Aceh dan Nias. Proyek Akses Pedesaan dan Pembangunan Kapasitas (RACBP) yang dilaksanakan oleh ILO menitikberatkan pada perbaikan jaringan transportasi pedesaan di Nias yang hemat biaya dan tahan lama. Pendekatan berbasis sumberdaya lokal digunakan untuk membangun jalan setapak, jembatan, dan jalan, menggunakan pendekatan pembangunan ramah lingkungan yang memerlukan pemeliharaan minimal. Proyek ini juga menggunakan pertukaran bantuan teknis Selatan-Selatan, dengan membawa teknisi dari Nepal yang berpengalaman dalam perancangan dan pembangunan jembatan gantung untuk pembangunan jembatan dengan kondisi yang sangat serupa dengan yang ada di Nias. Proyek serupa, Perbaikan Jalan dengan Sumberdaya Lokal Pedesaan (CBLR3), telah menerapkan pendekatan berbasis sumberdaya setempat di beberapa kabupaten di Aceh dan Nias dengan hasil yang baik. Kedua proyek ini akan terus dilaksanakan sampai dengan 2012, dengan semakin memusatkan pada pembangunan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pendekatan berbasis sumberdaya setempat dengan memanfaatkan sumberdaya mereka sendiri setelah proyek ditutup. Perhatian terhadap kualitas dan penggunaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merupakan unsur penting pada proyek infrastruktur MDF. Keseimbangan kebutuhan atas kecepatan dan kualitas merupakan tantangan besar dalam setiap urusan rekonstruksi. Dalam MDF, pengawasan proyek yang ketat ikut menjamin konstruksi berkualitas tinggi. Rancangan konstruksi telah sesuai dengan pengamanan lingkungan serta memenuhi kriteria kualitas yang tepat untuk daerah rawan bencana.

22

Kesadaran akan PRB juga telah dicakup dalam komponen pembangunan kapasitas pada proyek infrastruktur MDF. SDLP meningkatkan kesinambungan pada tahap akhirnya dengan menggunakan dana yang ada untuk menyertakan penyusunan prosedur dan tanggap darurat ke dalam sistem logistik dan komunikasi di Aceh. MDF berperan penting dalam menciptakan jaringan infrastruktur di berbagai daerah di Aceh dan Nias, yang menjadi landasan bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masa depan. Pelabuhan internasional telah dibangun di Lhokseumawe dan Kuala Langsa (Aceh), yang menjadi pintu gerbang ke pasar internasional. Pelabuhan domestik telah direkonstruksi di Gunung Sitoli (Pulau Nias) dan Sinabang (Pulau Simeulue), yang meningkatkan hubungan antarpulau bagi kedua kabupaten terpencil tersebut. Tahap kedua proyek SDLP berupa investasi sistem manajemen dan sumberdaya manusia untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kapasitas untuk mengelola pelabuhan tersebut maupun 18 buah pelabuhan lain di seluruh Aceh dan Nias. Jalan nasional, provinsi, dan kabupaten yang tersebar yang dibangun melalui IRFF, proyek jalan ILO di Aceh dan Nias (CBLR3, RACBP), dan proyek pemulihan masyarakat MDF menjadi bagian dari jaringan transportasi yang membuka daerahdaerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Selain itu, penggunaan tenaga kerja dan pengadaan bahan bangunan setempat telah membuahkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kapasitas pemerintah daerah dalam operasi dan pemeliharaan jaringan infrastruktur daerah telah ditingkatkan melalui kegiatan proyek sehingga manfaat investasi MDF dalam infrastruktur dan transportasi akan berlanjut terus setelah penutupan program ini. Hal ini sungguh penting bagi Nias karena tantangan topografi, geografi, dan pembangunan kapasitas.


Penguatan Tata Kelola dan Pembangunan Kapasitas Proyek Penguatan Tata Kelola dan Pembangunan Kapasitas


Proyek Perbiakan Jalan dengan Sumberdaya Lokal Pedesaan (CBLR3)

11,80

Proyek Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)

25,03

Program Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil di Aceh dan Nias (CSO)

6,00

Total

42,82

Landasan MDF sejak dibentuk adalah pembangunan lembaga pascabencana melalui penguatan kapasitas dan tata kelola yang baik untuk memastikan kesinambungan kegiatan setelah rekonstruksi berakhir. Penguatan kapasitas untuk peningkatan tata kelola daerah dimasukkan ke dalam hampir semua proyek MDF sepanjang pelaksanaan proyek. Pembangunan kapasitas ini merupakan tujuan utama dari ketiga proyek dalam portofolio yang memberi manfaat kepada masyarakat sipil (proyek CSO), pemerintahan kabupaten (P2DTK), dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota serta kontraktor jalan setempat (CBLR3). Tiga proyek lain (AGTP, NITP, dan bantuan teknis untuk BRR dan Bappenas) juga memberikan kontribusi secara langsung terhadap penguatan tata kelola dengan membangun kapasitas pemerintah daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pemulihan. Dengan upaya keras untuk memenuhi tujuan tersebut, beberapa proyek ini sekarang telah ditutup atau sedang melaksanakan strategi penyelesaian untuk memastikan kesinambungan setelah penutupan program.

“Dana hibah P2DTK telah membuka akses ke desadesa yang sebelumnya terisolasi, kesempatan meningkat untuk memulai usaha kecil, dan meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat di desa-desa tertinggal.” Melalui proyek Organisasi Masyarakat Sipil (CSO), MDF memberikan dukungan dan usaha rekonstruksi penting dengan membangun jaringan masyarakat sipil di Aceh dan Nias. Proyek CSO memperkenalkan pemantauan berbasis masyarakat (CBM) atas upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias. Pendekatan ini membangun rasa saling percaya dan menghormati antara pemerintah daerah dan CSO/CBO, yang menghasilkan koordinasi dan kerjasama yang lebih baik dalam perencanaan pengembangan masyarakat. Proyek ini memberikan perhatian khusus pada pengarusutamaan jender ke dalam kebijakan, proses dan praktik CSO. Proyek CSO menyediakan 142 hibah bernilai kecil kepada CSO dan organisasi berbasis masyarakat (CBO) di Aceh dan Nias, serta menjangkau lebih dari 33.000 orang penerima manfaat, yang hampir 44 persen diantaranya perempuan. Proyek ini ditutup pada tanggal 30 Mei 2010, dengan lebih dari 100 orang pendamping dari LSM dan CSO setempat yang terdaftar dan diperlengkapi untuk bekerja bersama masyarakat dalam mendorong partisipasi dan mendukung tata kelola yang baik.

23


Proyek P2DTK membantu pembangunan pedesaan yang miskin dan tertinggal di Aceh dan Nias. Tiga puluh persen dari hibah yang disediakan untuk proyek ini dialokasikan untuk mendukung peningkatan dalam kesehatan dan pendidikan, seperti sekolah dukungan P2DTK di kabupaten Aceh Utara ini. Foto: Sekretariat MDF

Proyek CBLR31 membangun kapasitas di tingkat kabupaten dan masyarakat dalam menggunakan sumberdaya lokal untuk pembangunan jalan pedesaan di Aceh dan Nias. Proyek yang dilaksanakan oleh ILO ini sangat berhasil dalam menerapkan pendekatan berbasis

1 Proyek ini juga dikenal dengan proyek Jalan Pedesaan ILO.

24

sumberdaya lokal (LRB) untuk rekonstruksi dan pemeliharaan jalan pedesaan. Proyek ini telah membangun hampir 155 kilometer jalan kabupaten dan kecamatan serta melakukan pemeliharaan atas 230 kilometer jalan pedesaan (kabupaten dan kecamatan) sekaligus membangun kapasitas pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pendekatan LRB. Proyek ini menyelesaikan pekerjaan awalnya pada tahun 2011 dan telah diperpanjang sampai dengan Agustus 2012 untuk melaksanakan strategi penyelesaiannya. Perhatian utama pada tahap ini adalah membangun kapasitas untuk pengelolaan aset jalan di tingkat kabupaten. Tahap ini juga akan melaksanakan pekerjaan infrastruktur rehabilitasi jalan untuk memperbaiki perhubungan guna mendukung pengembangan ekonomi daerah. RACBP Nias, yang juga dilaksanakan oleh ILO, selanjutnya membangun kapasitas dengan menerapkan pendekatan berbasis sumberdaya lokal ini dalam pembangunan jalan di Nias.


Proyek P2DTK di Aceh dan Nias membantu upaya pemerintah dalam mengembangkan daerah-daerah pedesaan yang miskin dan tertinggal untuk menciptakan pembangunan ekonomi dan peningkatan layanan kepada warganya, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Proyek ini membangun kapasitas tata kelola setempat melalui pendekatan perencanaan dari bawah sambil melaksanakan hampir 700 subproyek infrastruktur masyarakat, guna memenuhi kebutuhan mendesak akan penyediaan air bersih sampai dengan jembatan. Forum dialog pengusaha-pemerintah di lima kabupaten telah mengkaji hambatan terhadap pengembangan sektor swasta daerah dan pendaftaran izin usaha baru telah meningkat. Lebih dari 233.000 orang perempuan rentan, pengungsi setempat, dan korban konflik juga dibantu melalui proyek ini. Hibah P2DTK telah membuka akses ke desadesa yang sebelumnya terisolasi, meningkatkan peluang untuk memulai usaha kecil, dan meningkatkan kemudahan bagi masyarakat tertinggal untuk memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan. Proyek P2DTK di Aceh dan Nias ditutup pada bulan Desember 2011. Perlunya bantuan untuk pembangunan kapasitas dan tata kelola daerah dalam rangka pascabencana dan pascakonflik di Aceh dan Nias sangat besar. MDF telah banyak membantu dalam membangun landasan untuk meningkatkan kapasitas daerah melalui semua proyeknya. Walaupun masih sangat dibutuhkan bantuan dalam bidang ini, namun hal ini berada di luar mandat MDF dalam menangani semua kebutuhan pembangunan kapasitas. Kebutuhan ini akan tetap diutamakan dalam agenda pembangunan masa depan Aceh dan Nias setelah MDF ditutup pada tahun 2012.

Peningkatan Proses Pemulihan Proyek Peningkatan Proses Pemulihan Program Bantuan Teknis (TA) untuk BRR dan Bappenas (R2C3) Proyek Pengurangan Risiko Bencana Aceh (DRR-A) Program Transformasi Pemerintah Aceh (AGTP) Program Transisi Kepulauan Nias (NITP) Total

Alokasi Dana (AS$ juta) 24,48 9,87 13,98 3,89 52,22

MDF telah berperan strategis dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pemulihan dan rekonstruksi secara keseluruhan. MDF memberikan bantuan teknis dan bantuan operasional kepada BRR dalam perannya sebagai koordinator program rekonstruksi keseluruhan senilai hampir AS$7 juta untuk menyelesaikan mandatnya secara tepat waktu dan terbuka. Hal ini mencakup bantuan untuk penyusunan kebijakan, landasan hukum, proyek dan program maupun alat bantu dan sistem pemantauan proses rekonstruksi dan pemulihan sejak Juli 2005 sampai penutupan BRR pada tahun 2009. Sejak penutupan BRR, MDF terus mendukung koordinasi rekonstruksi yang sekarang sedang dilakukan oleh badan reguler pemerintah. MDF membantu tiga proyek (TA untuk BRR dan Bappenas, AGTP, dan NITP) yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses rekonstruksi dan pemulihan secara keseluruhan melalui dukungan kepada pemerintah pusat dan provinsi. Ketiga proyek ini baru saja diperpanjang melalui pendanaan tambahan dari MDF sehingga proyek tersebut tidak hanya melanjutkan menyediakan dukungan kegiatan sampai dengan 2012, tetapi juga membantu melaksanakan strategi penyelesaian.

25


Siswa melakukan widyawisata ke Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana (Tsunami Disaster Management Research Center/TDMRC) di Banda Aceh. Lembaga ini menerima dukungan pembangunan kapasitas dari proyek DRR-A. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan ke dalam proses pembangunan daerah merupakan tujuan penting bagi MDF untuk meningkatkan proses pemulihan di Aceh dan Nias. Foto: Koleksi UNDP

Program Bantuan Teknis untuk BRR dan Bappenas melanjutkan bantuan untuk koordinasi kegiatan pemerintah dalam rekonstruksi dan rehabilitasi. Bantuan teknis untuk BRR semula dirancang untuk memberikan dukungan kepada BRR atas kebutuhan teknis dan operasionalnya sejak Juli 2005 sampai dengan April 2009. Proyek ini sekarang menitikberatkan untuk melanjutkan agenda rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias dimana Bappenas memimpin upaya koordinasi di tingkat pusat dan Bappeda di tingkat provinsi. Proyek ini juga disebut dengan R2C3 oleh Bappenas. Bappenas akan melanjutkan peran koordinasi ini sampai penyelesaian mandat MDF pada bulan Desember 2012. AGTP dan NITP memberikan dukungan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mempercepat pemulihan secara efisien dan efektif di Aceh dan Nias. Bersama dengan bantuan teknis untuk BRR dan Bappenas, AGTP dan NITP bekerjasama dengan semua tingkatan pemerintah dan kementerian terkait untuk membantu transfer aset rehabilitasi dan

26

rekonstruksi. AGTP dan NITP bertujuan untuk mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten guna melanjutkan kegiatan pembangunan setelah proyek ditutup. AGTP membangun kapasitas dan sinergi dengan mengaitkan segala upayanya dengan seluruh tahap pembangunan Pemerintah Aceh, yaitu perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi. NITP memprakarsai forum koordinasi pemangku kepentingan guna mempercepat proses transfer aset di Kepulauan Nias. Kedua proyek telah membantu menerapkan pedoman seleksi penerimaan pegawai pemerintah daerah. Sebagai komponen penting lain dari upayanya mempercepat proses pemulihan, MDF mendukung pengurangan risiko bencana (PRB) dan kesiapan melalui proyek DRR-A. DRR-A merupakan salah satu dari dua proyek MDF yang menitikberatkan pada permasalahan PRB. NITP juga memasukkan komponen PRB ke dalam upaya penguatan kapasitasnya di Kepulauan Nias. DRR-A dirancang untuk melembagakan PRB ke dalam proses pembangunan jangka panjang di daerah, dan upaya PRB di semua


tingkatan, mulai dari masyarakat sampai dengan provinsi. Salah satu aspek kontribusinya yang khas dan penting dalam kesiapan menghadapi bencana adalah membangun kapasitas dan kesinambungan melalui dukungan kepada lembaga-lembaga di daerah, Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana (TDMRC) Universitas Syiah Kuala, dan beberapa LSM setempat di berbagai kabupaten. Proyek ini juga telah berperan penting dalam pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA). Guna menjamin kesinambungan, proyek ini membentuk berbagai kemitraan dengan pemerintah, media, LSM, dan akademisi serta terus mendorong dimilikinya agenda PRB di semua dinas pemerintah daerah.

Pelestarian Lingkungan Proyek Pelestarian Lingkungan


Proyek Hutan dan Lingkungan Aceh (AFEP)

17,53

Program Pengolahan Limbah Tsunami (TRWMP)

39,40

Total

56,93

MDF menunjukkan komitmennya dalam perlindungan lingkungan selama rekonstruksi dengan menjanjikan dana untuk maksud tersebut, yang merupakan salah satu dari sedikit program rekonstruksi Aceh yang melakukan kegiatan seperti ini. Kelestarian lingkungan merupakan tema lintas proyek di seluruh portofolio MDF, dan merupakan fokus utama dari dua proyek khusus. AFEP dibentuk secara khusus untuk mengurangi kemungkinan dampak negatif rekonstruksi terhadap ekosistem hutan yang vital di Aceh. TRWMP semula dirancang untuk membantu pembersihan

setelah terjadi tsunami dan memberi kontribusi penting terhadap kelestarian lingkungan jangka panjang untuk Aceh dan Nias melalui penciptaan sistem pengelolaan limbah padat yang berkesinambungan. Tujuan utama AFEP adalah untuk membangun kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam melindungi dan mengelola sumberdaya hutan Aceh secara lestari. Proyek ini telah menunjukkan hasil yang mantap dalam hal pemantauan pembalakan liar, dukungan penegakan hukum, pengurangan konflik antara manusia dan satwa liar, pemetaan sumberdaya hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan setempat, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan penjangkauan. Semua kegiatan lapangan telah selesai pada tahun 2011 dan proyek terus berupaya untuk memastikan kesinambungannya.

“Kelestarian lingkungan adalah tema lintas sektor untuk proyek-proyek di seluruh portofolio MDF.” Beberapa prakarsa inti AFEP berlanjut dengan bantuan dari sumber dana lain. Keberhasilan program Jagawana Masyarakat di ekosistem Ulu Masen dan kegiatan terkaitnya sekarang didukung oleh Uni Eropa dan CPDA melalui pendanaan terpisah. Program Jagawana Masyarakat tersebut mempekerjakan mantan pembalak liar, pemburu liar, dan mantan anggota GAM serta menyediakan lapangan kerja alternatif bagi mereka untuk mengawasi kegiatan ilegal di hutan, yang menciptakan perubahan dalam hal hubungan antara masyarakat dan hutan. AFEP telah

27


Seorang pekerja menata kardus dan kertas di Pusat Daur Ulang Sumber Rezeki di kota Lhokseumawe. Fasilitas ini mendapat dukungan dari Program Pengolahan Limbah Tsunami (TRWMP) MDF. Kegiatan ini mempromosikan penciptaan pendapatan berkesinambungan sekaligus meningkatkan kegiatan daur ulang. Foto: Mosista Pambudi/Kantor Berita Antara untuk Sekretariat MDF

menyelesaikan bantuannya terhadap agenda Aceh Hijau dan bantuan MDF untuk Aceh Hijau dilanjutkan melalui AGTP. TRWMP berupaya memperbaiki dan melestarikan lingkungan di Aceh dan Nias dengan menitikberatkan pada pengelolaan limbah padat (SWM). Sekarang dalam tahap ketiganya, TRWMP mendukung kegiatan pembangunan kapasitas untuk memastikan adanya infrastruktur dan layanan pengelolaan limbah padat yang berkesinambungan setelah proyek ditutup. Pegawai pemerintah daerah di dua kabupaten telah diberi keterampilan dan sumberdaya untuk merancang peraturan kabupaten tentang SWM, dan peraturan ini sedang menunggu persetujuan dari DPRD Kabupaten masing-masing. TRWMP berharap agar persetujuan dan pemberlakuan peraturan tersebut dapat menjadi contoh, bukan hanya untuk Aceh dan Nias, melainkan untuk seluruh Indonesia. Pembangunan TPA permanen (sebuah TPA provinsi dan empat buah TPA kabupaten) telah mengalami beberapa kali penundaan, tetapi tim proyek bekerjasama erat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengatasi masalah sehingga kegiatan pembangunan TPA tersebut dapat diselesaikan

28

pada tahun 2012. TRWMP telah bekerjasama erat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten untuk memastikan kesinambungan pencapaian proyek. Kementerian Pekerjaan Umum telah menjanjikan untuk menyediakan pembiayaan bersama bagi TPA provinsi terpilih maupun TPA kabupaten lainnya yang telah dirancang oleh proyek. TRWMP juga menunjukkan keberhasilan dalam membantu memulihkan dan memperbaiki mata pencaharian petani serta usaha kecil dan menengah. Proyek ini terus mendukung kegiatan mata pencaharian terkait pengelolaan limbah, misalnya daur ulang. Kegiatan ini menambah pendapatan berkesinambungan dan menumbuhkan kesadaran di kalangan masyarakat tentang perlunya dan manfaat pengelolaan limbah padat, sambil memisahkan plastik dan bahan lain yang dapat didaur ulang dari TPA kabupaten. Proyek ini juga bermitra dengan masyarakat yang terkena dampak untuk membersihkan puing dan endapan tsunami dari lahan pertanian. Lebih dari 1.000 hektar lahan pertanian telah dibersihkan dari puing dan endapan tsunami sehingga siap untuk diusahakan.


Pembangunan Ekonomi dan Mata Pencaharian Proyek Pembangunan Ekonomi dan Mata Pencaharian Fasilitas Pendanaan Pembangunan Ekonomi (EDFF) Proyek Pengembangan Ekonomi dan Mata Pencaharian Nias (LEDP) Total

Alokasi Dana (AS$ juta) 50,00 8,20

yang dirancang untuk tahap berikutnya dalam proses rekonstruksi MDF. Dua proyek terakhir MDF, yaitu EDFF dan LEDP, secara langsung menangani pengembangan ekonomi dan mata pencaharian. Proyek ini bertujuan untuk memperlancar peralihan dari rekonstruksi menuju pembangunan Aceh dan Kepulauan Nias serta membangun landasan bagi pertumbuhan ekonomi masa mendatang.

58,20

Dukungan MDF untuk pemulihan mata pencaharian dan pembangunan ekonomi dilakukan secara bertahap. Dukungan awal dalam bidang ini menitikberatkan pada penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan rekonstruksi, terutama dalam kelompok proyek pemulihan masyarakat, termasuk Rekompak, PPK, P2KP, dan PNPM-R2PN. MDF telah membiayai lebih dari 17,6 hari kerja berbayar melalui kelompok proyek perumahan dan pemulihan masyarakat serta melalui CBLR3, RACBP, TRWMP, dan lainnya. Kesempatan kerja ini memberikan suntikan dana yang sangat diperlukan oleh keluarga yang terkena bencana selama pemulihan dan rekonstruksi. Selain itu, terdapat tiga proyek yang menyediakan pembiayaan mikro kepada rumah tangga yang terkena dampak (CSO, PPK, dan P2KP), dan bantuan bagi usaha kecil yang berkaitan dengan pendaurulangan dan pengelolaan limbah telah diberikan oleh TRWMP. Kaum perempuan telah mendapatkan manfaat dari kesempatan kerja tambahan dan baru dalam jumlah besar. Dukungan MDF untuk pengembangan ekonomi sekarang sedang pada tahap pelaksanaan penuh di Aceh dan Nias. Strategi pendekatan bertahap disesuaikan dengan prioritas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dalam bidang pemulihan masyarakat dan infrastruktur terlebih dahulu, dan kemudian diikuti dengan kegiatan pengembangan ekonomi dan mata pencaharian

Proyek EDFF merintis model kemitraan khas yang melibatkan LSM internasional dan daerah dan bekerjasama dengan pemerintah provinsi untuk mendukung pembangunan ekonomi di Aceh. Proyek senilai AS$50 juta ini mendanai delapan subproyek terpilih melalui proses yang terbuka guna mendukung pembangunan sektor ekonomi utama Aceh, yaitu pertanian dan perikanan, dengan perhatian khusus pada dua komoditas ekspor penting, yaitu kopi dan kakao. EDFF memberi kontribusi terhadap pemulihan ekonomi di daerah yang terkena dampak tsunami dan gempa bumi, secara langsung maupun tidak langsung. Subproyek dilaksanakan di hampir setiap kabupaten, yang mencakup kegiatan antara lain pemberian alat dan sarana produksi pertanian, pengembangan koperasi, perbaikan kualitas hasil, perbaikan akses ke pasar, kemudahan untuk memperoleh pembiayaan, dan pemberdayaan perempuan. LEDP Nias bertujuan untuk membangun kapasitas pemerintah daerah dalam mengembangkan mata pencaharian dan memfasilitasi pembangunan ekonomi di Kepulauan Nias. Proyek ini menyediakan bantuan teknis dan sarana produksi kepada kelompok tani perempuan dan gabungan laki-laki dan perempuan dalam berbagai kegiatan mata pencaharian pedesaan yang menitikberatkan pada padi dan tanaman andalan pendapatan, yaitu kakao dan karet. LEDP berkoordinasi dengan proyek lain di Nias, yaitu RACBP yang dilaksanakan oleh ILO, yang

29


Kopi adalah salah satu komoditas utama Aceh. Di kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, proyek EDFF membangun kapasitas lebih dari 1.500 petani kopi melalui pelatihan dalam pembudidayaan dan penanganan pascapanen kopi yang baik. Foto: Tarmizy Harva untuk Sekretariat MDF

memperbaiki prasarana perhubungan di daerah pedesaan. Kedua proyek ini bekerja dalam banyak bidang yang sama, yaitu mendukung perbaikan pertanian yang dilengkapi dengan peningkatan akses ke pasar dan layanan, sehingga memfasilitasi kesempatan mata pencaharian yang lebih baik dan pembangunan ekonomi di Nias. Sejak pembentukannya, program pemulihan mata pencaharian telah dimasukkan ke dalam seluruh proyek dalam portofolio MDF. AFEP mendukung wanatani dan sejumlah pilihan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat yang tinggal di tepi hutan lindung serta menyediakan lapangan kerja langsung kepada anggota masyarakat melalui program Jagawana Masyarakat. Lingkungan bisnis di Aceh telah diperbaiki melalui komponen P2DTK yang memperkuat kapasitas pemerintah provinsi dalam mengeluarkan izin usaha. EDFF dan LEDP Nias sekarang memusatkan perhatian langsung pada pemulihan mata pencaharian dengan meletakkan landasan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang pada sektor produksi utama di Aceh dan Nias.

30

Tantangan dan Permasalahan Lintas Sektor MDF beroperasi dalam keadaan rumit yang membuat rekonstruksi sangat menantang. Aceh menghadapi tantangan khas karena situasi pemulihan pascabencana yang tidak terpisahkan dengan suasana pascakonflik sehingga memerlukan pendekatan rekonstruksi yang sensitif dan berhati-hati dalam hal ini. Kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat sipil masih relatif rendah akibat dari konflik yang berkepanjangan. Layanan transportasi, infrastruktur, ekonomi, dan sosial juga sangat terpengaruh. Keadaan ini ditambah lagi dengan hilangnya nyawa, semangat, dan kapasitas secara luar biasa di tataran masyarakat yang hancur akibat bencana gempa bumi dan tsunami. MDF telah berhasil memasukkan pendekatan sensitif konflik ini ke dalam pemrograman pascabencana di seluruh Aceh dan Nias. Lingkungan yang sulit bagi pelaksanaan proyek bahkan lebih menantang di Kepulauan Nias yang sangat terpencil. Jaringan transportasi


yang buruk, musim hujan yang panjang, kurangnya akses ke bahan bangunan berkualitas, dan kesulitan dalam mempekerjakan dan mempertahankan tenaga lapangan yang berkualitas berdampak pada penundaan sebagian besar proyek di sana. Tantangan fisik tersebut dipersulit oleh pemekaran dari hanya dua kabupaten menjadi empat kabupaten dan satu kota. Pemekaran ini menambah beban terhadap kapasitas pemerintah daerah yang ada untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan proyek dan juga semakin menekan anggaran yang sudah relatif kecil. Pelimpahan tanggung jawab rekonstruksi kepada badan regular pemerintah di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten setelah penutupan BRR menciptakan serangkaian tantangan baru. Diterapkannya pengaturan kelembagaan baru dan kembali ke proses rutin pemerintah mengakibatkan penundaan tahap awal maupun pelaksanaan beberapa proyek penting. Tantangan lainnya adalah pengalihan ke dalam proses anggaran pemerintah reguler, khususnya mengenai penyerapan dana. Penundaan dalam persetujuan atas daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) pemerintah pusat telah menunda pelaksanaan sejumlah proyek MDF pada masa lalu; dan ini merupakan tantangan yang perlu senantiasa diperhatikan pada masa selanjutnya.

provinsi dalam proses verifikasi dan transfer aset rekonstruksi kepada pemerintah daerah melalui proyek AGTP, NITP, dan Bantuan Teknis kepada BRR dan Bappenas, meskipun sejumlah besar tugas ini diyakini tidak akan tuntas ketika mandat MDF berakhir. MDF secara terus-menerus telah mempromosikan kesetaraan jender di semua proyeknya. Semua proyek CSO, PPK, P2KP, RALAS, PNPM-R2PN, CBLR3, dan P2DTK merintis pendekatan yang menyertakan jender, yang memberikan pelajaran bagi program PNPM nasional maupun proyek dan bidang lain. Kesinambungan investasi MDF merupakan hal penting bagi semua pemangku kepentingan. Rangkaian terakhir proyek menghadapi jadwal ketat untuk menyelesaikan pelaksanaan proyek menjelang tanggal penutupan MDF. Hal ini mencakup dua proyek pembangunan ekonomi dan mata pencaharian yang penting, EDFF Aceh dan LEDP Nias, serta dua proyek infrastruktur, RACBP Nias dan pembuatan jalan di pantai barat Aceh dalam proyek IRFF. Proyek-proyek tersebut tidak dapat lagi tertunda pelaksanaannya. Berlanjutnya perhatian dan koordinasi semua pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut dapat melaksanakan kegiatan dan ditutup pada Desember 2012.

Pembangunan kapasitas dan transfer aset rekonstruksi kepada pihak berwenang yang relevan merupakan tantangan masa depan yang paling kritis. Pembangunan kapasitas merupakan komponen utama dalam semua proyek MDF dan Kajian Paruh Waktu MDF mengidentifikasikan pendekatan berbasis luas ini merupakan kontribusi terbesar MDF terhadap rekonstruksi secara keseluruhan. Kebutuhan akan pembangunan kapasitas tetap ada, namun hal ini melampaui mandat MDF. MDF mendukung pemerintah pusat dan

31


Kisah MDF 2

“Sebelumnya Saya Menyandang Senjata; Sekarang Saya Membawa Pacul” Pemulihan peluang ekonomi melalui revitalisasi pertanian kakao Indonesia telah menjadi produsen kakao terbesar ketiga di dunia selama dua puluh tahun terakhir. Kakao adalah sumber pendapatan dan mata pencaharian utama untuk lebih dari satu juta rumah tangga petani kecil di seluruh Indonesia. Di bawah proyek yang dilaksanakan oleh LSM Swiss Contact, dengan hibah dari Fasilitas Pendanaan Pembangunan Ekonomi Aceh (EDFF), 19.000 petani kakao dilatih untuk meningkatkan teknik pertanian sekaligus merehabilitasi pertanian kakao mereka. Proyek ini bertujuan untuk memberi lebih banyak kendali kepada petani kecil atas kesinambungan jangka panjang produksi kakao mereka, dan memulihkan peluang ekonomi yang ditawarkan kakao kepada masyarakat pedesaan yang miskin.

Sejak tsunami 2004 yang disusul dengan berakhirnya konflik jangka panjang, produksi kakao telah meningkat secara bertahap di Aceh. Banyak area pertanian yang terisolasi dan semula diabaikan atau terlantar selama konflik mulai ditata dan berproduksi. Banyak juga korban tsunami yang kembali ke desa asal mereka di daerah produksi kakao dan kopi setelah rumah,

32

desa dan mata pencaharian mereka di dekat pantai hancur terhantam gelombang. Desa Balee Panah adalah tempat yang damai, bersih dan sederhana, yang rumahrumahnya tersebar di sela-sela pohon yang tinggi. Kondisi ini tidak selalu demikian. Pak Yusrizal adalah koordinator tingkat kabupaten untuk Swiss Contact di Bireuen. “Desa ini terkena dampak konflik serta sering mengalami penculikan dan pembakaran rumah,” ujar Pak Yusrizal. Ia menjelaskan bagaimana proyek yang didanai EDFF telah membantu masyarakat: “Sebelum Swiss Contact memulai sekolah lapang, masyarakat menanam kakao, lalu membiarkannya tumbuh dengan sendirinya. Bahkan pada saat itu mereka menyebutnya dengan hutan kakao. Sekarang mereka menyadari bahwa tanaman tersebut harus dipelihara seperti perkebunan pada umumnya. Sekarang mereka telah menyebutnya dengan istilah kebun kakao. Mereka saat ini memahami proses pengembangan kakao secara keseluruhan, mulai dari penanaman benih sampai pengelolaan panen. Sekarang

mereka menjadi petani yang utuh. Mereka bekerja sebagai kelompok dengan baik dan lebih saling membantu.” Kegiatan yang dilakukan oleh proyek ini mengajarkan masyarakat mengenai manfaat sekolah lapang dalam mengembangkan keterampilan bertani. Setiap kelompok petani memiliki sekolah lapangnya sendiri. Tiga orang memimpin pelatihan, salah satunya adalah petani andalan. Masyarakat berpartisipasi dalam memilih langsung petani ini untuk dapat dilatih oleh Swiss Contact. “Sangatlah penting untuk memilih petani andalan yang tepat” jelas Pak Yusrizal. “Penting bagi kelompok untuk memilih seseorang yang mau berbagi pengetahuan dan merupakan tokoh panutan yang baik.” Pak Zulkifli adalah salah satu panutan. “Saya rasa masyarakat memilih saya karena saya lulusan SMK pertanian. Sekarang saya dapat menunjukkan kepada petani di kelompok saya hal baru yang saya pelajari, misalnya cara membuat sarang semut sebagai pestisida alami.”

Kisah MDF 2

Pak Samsul Bahri, seorang mantan kombatan menjadi Petani Andalan di kelompoknya. Kedepannya ia akan secara swadaya membentuk kelompok tani yang terdiri dari para mantan kombatan. ”Saya ingin para mantan kombatan menjadi petani yang lebih baik.” Foto: Tamizy Harva untuk Sekretariat MDF

Selain petani andalan, setiap kelompok juga memiliki Ketua dan Wakil Ketua. Di kelompok ini Pak Idris adalah wakil ketuanya. “Pendapatan kami meningkat secara signifikan sejak bergabung dengan kelompok petani,” ujar Pak Idris. Para penerima manfaat menyatakan bahwa sebelum adanya sekolah lapang, mereka memanen 600 kilogram kakao untuk satu hektar lahan, dan sekarang mereka dapat memanen 1.000 kilogram per hektar. Setiap petani di kelompok yang beranggotakan 30 orang ini memiliki kebun sendiri, tapi para petani bekerja sebagai kelompok untuk saling membantu. Sementara itu, di desa tetangga, Utuen Gathom, ketua dan mantan kombatan Samsul

Bahri, sedang bekerja di kebun kakaonya. Samsul menceritakan transformasi yang ia alami dari kombatan menjadi petani. “Saya mewarisi lahan dari ayah saya. Saya mulai menanam kakao setelah terjadi tsunami dan konflik berakhir, tapi saya saat itu sama sekali tidak tahu cara bertani. Saat Swiss Contact membawa proyek ini ke desa kami, masyarakat memilih saya untuk menjadi ketua. Saya mempelajari banyak hal di sekolah lapang. Dulunya saya panen setiap 20 hari sekali, tapi sekarang bisa setiap minggu.” Kelompok Samsul mencakup 34 petani kakao lain. “Ini merupakan pekerjaan berat tapi kami saling membantu,” ujarnya. Ia secara rutin memberikan pengarahan dan peragaan. Ia bahkan menulis buku panduan untuk kelompoknya. “Saya

memodifikasi buku pelatihan agar lebih praktis dan mudah dipahami. Sekarang setiap anggota memakai buku tersebut sebagai pedoman utama,” ujarnya bangga. Dalam waktu dekat Samsul akan membentuk kelompok kakao baru untuk mantan kombatan. Ini adalah upaya swadaya dimana ia akan menyisihkan satu hektar lahannya untuk peragaan. “Saya melakukan hal ini karena dulu kami pernah mengalami masa sulit bersama. Setelah saya berhasil menjadi petani, saya ingin memberi peluang bagi mantan kombatan lain untuk menjadi petani yang lebih baik.” Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, “Sebelumnya, saya menyandang senjata; sekarang saya membawa pacul dan peralatan bertani.”

33


Bab 3 Kemitraan merupakan kunci keberhasilan MDF. Proyek MDF dilaksanakan melalui mitra pemerintah dan nonpemerintah, termasuk berbagai badan PBB dan LSM. Foto: Mosista Pambudi/Kantor Berita Antara untuk Sekretariat MDF

34

Keuangan

Bab 3: Keuangan

M

DF merupakan kumpulan dana hibah yang diberikan oleh 15 donor untuk memenuhi kebutuhan rekonstruksi pascatsunami dan gempa bumi secara efektif dan efisien di Aceh dan Nias. Pengawasan dan pengelolaan keuangan dipercayakan kepada Bank Dunia selaku Wali Amanat MDF.

“MDF telah mengalokasikan sekitar AS$ 645 juta atau 99% dari total kontribusi ke 23 proyek.”

Komitmen

Alokasi

Pada bulan September 2011, MDF telah menerima dana berjumlah AS$654,7 juta dalam bentuk komitmen dari 15 donor. Komitmen ini diformalkan dalam bentuk kesepakatan kontribusi (contribution agreement). Jumlah nilai komitmen berfluktuasi sesuai dengan nilai tukar sewaktu dana diterima oleh MDF. Sepanjang tahun 2011, diformalkan pengurangan komitmen Pemerintah Belanda sejumlah AS$25,4 juta.

MDF telah mengalokasikan AS$644,9 juta melalui hibah kepada 23 proyek2. Jumlah ini mencapai 99% kontribusi dimana kurang dari AS$2,8 juta yang tersisa, dan dana MDF sekarang dianggap telah dialokasikan sepenuhnya. Total alokasi dana tampak sedikit lebih rendah daripada periode pelaporan sebelumnya karena saldo yang tidak terpakai dari proyek yang telah ditutup sejumlah $1,4 juta telah dikembalikan kepada MDF. Sisa dana yang diharapkan dikembalikan dari proyek yang telah ditutup sedang diprogramkan kembali untuk beberapa proyek yang sedang berjalan pada akhir tahun 2011. Alokasi ini diharapkan berjumlah AS$10,6 juta. Tidak direncanakan alokasi lagi setelah November 2011 karena sisa waktu pelaksanaan terbatas.

Dana Tunai yang Diterima MDF telah menerima AS$627,2 juta dalam bentuk dana tunai per tanggal 30 September 2011, atau 96% dari keseluruhan komitmen. Setoran terakhir kontribusi Pemerintah Belanda sejumlah AS$7 juta diterima pada bulan November 2010. Pada akhir periode pelaporan bulan September 2011, kontribusi yang belum dibayarkan oleh Uni Eropa berjumlah sekitar AS$27,5 juta. Setoran terakhir dari jumlah tersebut diterima pada bulan Oktober 2011. Pada waktu publikasi laporan ini, semua komitmen donor telah dibayarkan sepenuhnya.

Jumlah dana yang belum dialokasikan mencapai AS$2,8 juta. MDF memperkirakan bahwa jumlah ini (ditambah dengan sisa dana nantinya) akan tetap sama sampai penutupan program MDF. MDF telah melakukan investasi signifikan di enam bidang sesuai dengan prioritas Pemerintah Indonesia. Lebih kurang sepertiga portofolio dialokasikan untuk infrastruktur skala besar dan transportasi. Sepertiga lainnya

2 Alokasi untuk masing-masing proyek dapat dilihat pada Bab 2.

35


Tabel 3.1: Komitmen dan Kontribusi per tanggal 30 September 2011* Sumber

Kesepakatan Kontribusi yang telah ditandatangani (AS$ juta)

Dana tunai yang Diterima (AS$ juta)

Kontribusi yang belum Diterima (AS$ juta)

Uni Eropa

271,31

243,86

27,45**

Pemerintah Belanda

146,20

146,20

-

Pemerintah Inggris

68,50

68,50

-

Pemerintah Kanada

20,22

20,22

-

Bank Dunia

25,00

25,00

-

Pemerintah Swedia

20,72

20,72

-

Pemerintah Norwegia

19,57

19,57

-

Pemerintah Denmark

18,03

18,03

-

Pemerintah Jerman

13,93

13,93

-

Pemerintah Belgia

11,05

11,05

-

Pemerintah Finlandia

10,13

10,13

-

Bank Pembangunan Asia

10,00

10,00

-

Pemerintah Amerika Serikat

10,00

10,00

-

Pemerintah Selandia Baru

8,80

8,80

-

Pemerintah Irlandia

1,20

1,20

-

654,66

627,21

27,45

Jumlah

* Nilai tukar pada tanggal 30 September 2011; Sumber: Bank Dunia. ** Diterima pada bulan Oktober 2011.

MDF menghasilkan lebih dari 14.1 juta hari kerja berbayar. Hal ini memberikan suntikan dana yang sangat diperlukan bagi masyarakat yang terkena bencana. Terlihat disini, sebuah keluarga di Nias membawa bahan untuk membangun kembali rumah mereka, dengan dukungan dari proyek PNPM-R2PN. Foto: Koleksi PNPM-R2PN

36

Bab 3: Keuangan

Gambar 3.1: Alokasi Dana menurut Bidang

Gambar 3.2: Badan Pelaksana Proyek MDF

Peningkatan Proses Pemulihan 8% Pembangunan Ekonomi dan Mata Pencaharian 9%

Pelestarian Lingkungan 9%

Penguatan Tata Kelola dan Pembangunan Kapasitas 7%

Pemulihan Masyarakat 32%

Dep. PU 44%

BPN 2%

KPDT 13% Pemulihan Transportasi dan Infrastruktur Skala Besar 35%

Kemendagri 14% UNDP 16%

WFP 4% ILO 3%

LSM 4%

Dep. PU (Departemen Pekerjaan Umum), Kemendagri (Kementrian Dalam Negeri), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), UNDP (United Nations Development Programme), ILO (International Labour Organization), WFP (World Food Programme), KPDT (Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal), BPN (Badan Pertanahan Nasional)

dialokasikan untuk pemulihan masyarakat, termasuk perumahan dan infrastruktur masyarakat, sementara proyek di empat bidang lainnya memperoleh sepertiga alokasi selebihnya. Dana dibagi hampir sama besarnya ke proyek lingkungan, pembangunan ekonomi, peningkatan pemulihan, dan tata kelola/ pembangunan kapasitas. Masing-masing mendapatkan alokasi yang berjumlah antara tujuh dan sembilan persen dari total portofolio. Ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. Pemerintah Indonesia mendorong upayaupaya rekonstruksi, memimpin koordinasi, dan melaksanakan sebagian besar proyekproyek MDF. MDF telah memberikan keluwesan kepada pemerintah dalam penggunaan sumber dana MDF untuk melaksanakan proyek-proyek melalui gabungan mekanisme pelaksanaan yang mencakup kementerian terkait, LSM, UNDP, ILO, dan WFP. Sekitar 73 persen dana MDF telah disalurkan melalui APBN, yang sebagian besar dana ini dikelola oleh BRR dan kemudian dilanjutkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Lebih kurang 23 persen dana MDF dikelola

melalui kemitraan dengan badan PBB (UNDP, WFP, dan ILO), dan empat persen selebihnya dikelola melalui kemitraan dengan LSM (Gambar 3.2). Pemerintah Indonesia telah melaksanakan koordinasi dan kepemimpinan secara mantap dalam upaya rekonstruksi—yang memberikan andil besar terhadap pencapaian yang diakui oleh khalayak luas—yang telah membawa rekonstruksi di Aceh dan Nias menjadi model internasional dalam hal tanggap pascabencana.

Penyerapan dan Pengeluaran Sekitar AS$588,5 juta dana telah diserap oleh proyek-proyek dalam portofolio MDF per tanggal 30 September 2011. Jumlah penyerapan tersebut merupakan 91% dari jumlah dana yang dialokasikan, dibandingkan dengan 77% penyerapan pada periode pelaporan terakhir. Tiga bidang telah menyerap dana 100%, yaitu: Pemulihan Masyarakat, karena semua proyek pada bidang ini telah ditutup; Pelestarian

37


Grafik 3.1: Alokasi, Penyerapan, dan Pembelanjaan menurut Sektor per tanggal 30 September 2011 (dalam juta AS$) 250

Alokasi Anggaran Penyerapan Pembelanjaan

200 150 100 50 0

Pemulihan Masyarakat

Infrastruktur

Penguatan Pemerintah

Lingkungan; dan Peningkatan Proses Pemulihan. Tiga bidang selebihnya—Infrastruktur dan Transportasi; Pembangunan Kapasitas dan Tata Kelola; dan Pembangunan Ekonomi—masingmasing telah menyerap dana 80% atau lebih (Lihat Grafik 3.1).

Peningkatan Pemulihan

Lingkungan

Pembangunan Ekonomi & Mata Pencaharian

pada sektor pembangunan ekonomi dan mata pencaharian yang dimulai terlambat juga memungkinkan untuk menambah penyerapan dan pembelanjaan per Desember 2012. MDF bergantung pada koordinasi antarpemerintah yang mantap, pelaksanaan secara sigap oleh kementerian dan dinas terkait, bersamaan dengan pengawasan ketat oleh semua badan mitra, guna memastikan penyerapan dan pembelanjaan secara tepat waktu untuk memenuhi tujuan proyek pada tanggal penutupannya.

Penyerapan tahunan proyek turun menjadi AS$88,9 juta hingga periode pelaporan ini, dibandingkan dengan $100 juta pada periode pelaporan terakhir. Laju penyerapan diperkirakan terus turun pada masa berikutnya karena semakin banyak proyek menyelesaikan kegiatannya dan ditutup. Sekitar AS$522,9 juta dana telah dibelanjakan untuk kegiatan proyek, yang merupakan 89% dari jumlah penyerapan. Lihat Grafik 3.1.

Gambaran Keuangan

Beberapa proyek dengan komponen infrastruktur fisik dan yang dimulai terlambat dapat memperpanjang tanggal penutupannya sampai dengan 31 Desember 2012. Dengan demikian, proyek infrastruktur utama dengan kegiatan fisik memiliki tambahan waktu pelaksanaan, dan semestinya seiring dengan penyerapan dan pembelanjaannya. Proyek

Secara keseluruhan, dana MDF telah diprogramkan seluruhnya dan status keuangan MDF mantap. MDF telah mengalokasikan 99% kontribusinya per tanggal 30 September 2011. Lihat Grafik 3.2. Pemrograman ulang seluruh sisa dana yang dikembalikan dari proyek yang ditutup dituntaskan pada tahun 2011 karena alokasi kemudian setelah tanggal ini tidak layak

38

Bab 3: Keuangan

Grafik 3.2: Status Keuangan MDF secara Keseluruhan per 30 September 2011 (dalam juta AS$)

700 600 500 400 300

654,7

200

644,9

99% Kontribusi

588,5

91% Alokasi

522,1

89% Penyerapan

100 0

2,8 Kontribusi

Alokasi

mengingat akan sisa waktu pelaksanaan yang sempit. Penyerapan dan pembelanjaan diperkirakan menurun sepanjang 2012 karena semua proyek menjelang ditutup. Penyerapan dana akan didorong oleh pendanaan tambahan IRFF untuk jalan Pantai Barat, yang merupakan proyek terbesar yang masih berjalan. Sisa dana yang dialokasikan untuk proyek-proyek diharapkan diserap pada bulan Juni 2012 karena ditutupnya sebagian besar proyek, dan semua pembelanjaan dihentikan pada bulan bulan Desember 2012. Penyerapan dan pembelanjaan tepat waktu merupakan tantangan terbesar sepanjang sisa masa pelaksanaan program. Seperti disebutkan di atas, guna memenuhi tujuan proyek pada tanggal penutupan yang direncanakan, MDF sangat bergantung pada koordinasi antarpemerintah yang mantap, pelaksanaan yang sigap oleh kementerian dan dinas terkait, bersama dengan pengawasaan yang ketat oleh semua badan mitra. Penundaan dalam pencairan anggaran, pemrosesan pengadaan, ataupun penetapan keputusan pada masing-

Penyerapan

Pembelanjaan

Sisa

masing proyek dan program akan secara langsung mengakibatkan berkurangnya waktu pelaksanaan karena tanggal penutupan seluruh program MDF telah ditetapkan. Setiap dana tak terpakai dari proyek akan dikembalikan kepada MDF ketika proyek ditutup. Sisa dana tak terpakai ini menurut perkiraan sekarang mencapai AS$2,8 juta pada akhir program (Desember 2012). Namun, angka ini kemungkinan bertambah karena dikembalikannya tambahan dana tak terpakai, sebagaimana lazimnya ketika proyek ditutup. Sisa dana tak terpakai diharapkan dikembalikan kepada donor.

39


Kisah MDF 3

Pengusaha Wanita Aceh Mengembangkan Kesuksesan Fasilitas Pendanaan Pembangunan Ekonomi Aceh, yang didanai oleh hibah MDF, bertujuan untuk menciptakan peluang kerja dan mendukung pemulihan ekonomi pascatsunami, pertumbuhan ekonomi berkesinambungan dan pengentasan kemiskinan. LSM setempat dan internasional memainkan peran sebagai Entitas Pelaksana Subproyek (SIE). Salah satu subproyeknya adalah PESAT (Proyek Ekonomi Sosial Aceh Terpadu) yang dilaksanakan oleh Canadian Co-operatives Association (CCA) dan bermitra dengan LSM setempat, PASKA. Proyek ini telah membentuk tujuh koperasi dan 18 prakoperasi, sekaligus memperkuat lima koperasi yang telah ada. Enam penggilingan emping didistribusikan kepada kelompok perempuan dan produksi telah meningkat delapan kali lipat sejak proyek dimulai.

Para wanita anggota Koperasi Wanita Serba Usaha Hareukat Poma, di desa Beureuah, kabupaten Pidie merupakan ahli pembuat emping. Ini adalah keahlian mereka. Misra Laila, salah satu anggota koperasi menjelaskan: “Kami telah mengembangkan rasa baru dengan pergi ke berbagai tempat termasuk

40

melakukan studi banding dan riset pasar. Kami juga melakukan eksperimen rasa seperti moka, stroberi, nanas, dan cokelat. Namun, kemudian kami menyadari bahwa orang menyukai tiga rasa tradisional emping—tawar, asin, dan pedas! Jadi kami memutuskan untuk fokus pada dua rasa tersebut. Karena program ini, kami sekarang menjual emping kami ke Medan dan seluruh Aceh” Koperasi ini adalah bagian koperasi yang lebih besar, yaitu KOPEMAS yang terdiri dari 14 koperasi kecil yang menjual produk seperti ikan dan beras. Para anggota telah dilatih dalam pengelolaan koperasi dan keuangan, serta kendali kualitas, pemasaran dan promosi. Berkat pelatihan yang mereka terima dalam pemasaran, mereka dapat menguji dan melakukan riset produk, serta menjual ke pasar yang lebih luas. Sebagian dari para perempuan ini telah menjadi anggota koperasi sejak 2008. Kemudian proyek PESAT, didukung oleh MDF, melakukan pendekatan dengan menawarkan diri untuk membangun dan memperkuat koperasi. Sejak bergabung dengan proyek PESAT di bulan Juni 2010, kelompok ini berkembang menjadi 175 anggota.

Nur Hasna, ketua dewan koperasi ini, menjelaskan dampak koperasi terhadap kehidupan para perempuan di daerah itu, terutama para perempuan muda. “Saat kami keluar sekolah, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tidak tahu bagaimana cara mendapatkan pekerjaan, atau apakah kami sebaiknya menikah saja. Sekarang kami memiliki pilihan. Sekarang, banyak dari kami yang menjalankan usaha kami sendiri.” Sebagai anggota koperasi, para perempuan ini dapat menjual langsung ke koperasi tanpa melalui perantara, dan mereka juga berbagi keuntungan, sekaligus mendapatkan pinjaman dari koperasi. Menurut para perempuan ini, sebelumnya mereka hanya memiliki sedikit peluang untuk mendapatkan pinjaman dari tempat lain. Rosmawar, bendahara muda dewan koperasi meminjam uang dari koperasi untuk mendirikan kios isi ulang pulsa telepon. Dan, ia membagikan pengalamannya dengan gembira, “Dengan uang tersebut saya juga mendirikan warung, kios isi ulang pulsa dan membeli lahan.”

Kisah MDF 3

Rosmawar melayani pembeli di warungnya. Banyak perempuan anggota Koperasi Wanita Serba Usaha Hareukat Poma menggunakan fasilitas pinjaman koperasi sebagai modal untuk mendirikan usaha kecil. Foto: Tarmizy Harva untuk Sekretariat MDF

Dengan bunga rendah dan kemampuan membayar pinjaman dengan cicilan, banyak perempuan menggunakan pinjaman sebagai modal untuk mendirikan usaha kecil. Beberapa pihak menggunakan pinjaman untuk membayar biaya rumah sakit, atau uang sekolah.

jender. Bahkan sekarang para pria mau menjaga anak-anak selagi kami rapat! Sebagian besar anggota koperasi kami adalah wanita, tapi mitra bisnis kami adalah kaum pria. Berkat pelatihan yang diberikan kami memiliki kepercayaan diri untuk menjadi mitra bisnis yang setara bagi mereka”.

Nur Hasna mengatakan, “Kami memprioritaskan pinjaman untuk usaha kecil karena kami mengetahui bahwa mereka akan mendapatkan penghasilan untuk mengembalikan pinjaman, tapi kami tidak akan menolak orang yang memerlukan uang untuk hal-hal darurat.”

Zarina—penyelia yang mengawasi kinerja dewan dan memberikan laporan kepada anggota koperasi lain—setuju dengan Misra Laila.

Para wanita bukan sekadar mendapatkan manfaat keuangan dari koperasi. Misra Laila menjelaskan: “Saya mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan kepemimpinan dan kesetaraan

“Sebelumnya kami tidak memiliki kemampuan bernegosiasi. Sejak bergabung dengan koperasi yang lebih besar KOPEMAS kami tidak terlalu memerlukan perantara lagi.” Para perempuan melaporkan bahwa pendapatan mereka meningkat 30-40 persen, dari sekitar 300.000 rupiah (AS$

33) per bulan menjadi 500.000 rupiah (AS$ 55) per bulan. Bagi mereka, manfaatnya bukan hanya keuangan; para perempuan ini juga menyatakan kepuasan mereka karena memiliki kendali dan dapat melakukan pinjaman serta menggunakan modal mereka untuk mencapai kualitas kehidupan dan usaha yang lebih tinggi. Satu-satunya laki-laki di badan pengurus adalah Lukman, yang bekerja sebagai manajer dan juga mengawasi kualitas emping. Para wanita memintanya menjadi manajer karena mereka merasa lebih mudah bagi pria untuk pergi ke luar desa untuk memasarkan dan menjual produk mereka. Para wanita ini mengakui bahwa banyak dari mereka yang perlu lebih meningkatkan kepercayaan diri.

41


Bab 4 Benih nilam siap ditanam di desa Alue Raya, kabupaten Aceh Jaya. Proyek seperti yang dilaksanakan oleh Caritas Czech Republic di bawah EDFF memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkesinambungan di Aceh. Foto: Mosista Pambudi/Kantor Berita Antara untuk Sekretariat MDF

42

Menatap ke Depan: Menuju Penyelesaian Program MDF

Bab 4: Menatap ke Depan: Menuju Penyelesaian Program MDF

D

ukungan MDF untuk usaha rekonstruksi di Aceh dan Nias telah memasuki tahun terakhir, yang memberi peluang bagi keterlibatan yang berkesinambungan di Aceh. Melalui kemitraan yang mantap, hasil yang luar biasa telah dicapai dalam program pemulihan masyarakat, rekonstruksi infrastruktur, perbaikan pelayanan, dan pembangunan kembali lembaga lokal. Proyek MDF berhasil ditutup sesuai dengan rencana dan upaya pemulihan dianggap berhasil oleh kalangan luas. Berkat hasil nyata yang kasat mata dalam pembangunan kembali kehidupan dan masyarakat, rakyat Aceh dan Nias dapat mampu menatap ke depan, ke arah pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masa mendatang. MDF tetap berkomitmen untuk melanjutkan dukungannya terhadap rekonstruksi sampai akhir mandatnya pada bulan Desember 2012. Berdasarkan model strategi bertahap, portofolio MDF sekarang hampir selesai dimana lebih dari sepertiga proyek ditutup. Sebagian besar proyek yang tersisa dalam tahap pelaksanaan penuh dan bersiap untuk ditutup pada bulan Juni 2012; sementara itu, sedikit proyek akan dilanjutkan sampai dengan Desember 2012 untuk menyelesaikan pekerjaan rekonstruksi fisik. Semua dana MDF yang tersedia telah dialokasikan untuk proyek, dan tidak ada rencana alokasi lagi dalam sisa masa MDF. MDF telah mengalokasikan 99 persen kontribusinya per tanggal 30 September 2011. Alokasi bukan hanya mencakup bagian dari kontribusi donor yang belum dibayarkan, melainkan juga sisa dana tak terpakai yang teridentifikasi dan diprogramkan kembali sebagai dana tambahan untuk proyek yang ada pada tahun 2011. Pemrograman kembali sisa dana untuk proyek yang ada membantu memastikan kesinambungan program, membangun kapasitas pemerintah daerah, dan memperkokoh landasan

bagi pertumbuhan ekonomi masa depan di Aceh dan Nias. Sebagian besar alokasi dana telah diserap dan akan dibelanjakan untuk pelaksanaan kegiatan yang dirancang guna mencapai tujuan proyek selama tahun 2012. Setiap sisa dana tak terpakai dari proyek akan dikembalikan kepada MDF ketika proyek ditutup. Sisa dana tak terpakai menurut perkiraan sekarang mencapai AS$2,8 juta ketika MDF berakhir pada bulan Desember 2012. Namun, angka ini kemungkinan bertambah selama tahun depan karena sebagian proyek yang tersisa kemungkinan mengembalikan tambahan dana tak terpakai ketika proyek ditutup. Pemrograman kembali tambahan sisa dana tak terpakai dari proyek ketika proyek ditutup tidak lagi dimungkinkan karena singkatnya waktu pelaksanaan proyek yang tersisa. Oleh karena itu, sisa dana tak terpakai diharapkan akan dikembalikan kepada donor. Penyerapan dan pembelanjaan tepat waktu merupakan tantangan terbesar sepanjang sisa masa pelaksanaan program MDF. MDF akan sangat bergantung pada koordinasi antarpemerintah yang mantap dan pelaksanaan yang sigap, serta Badan Mitra (UNDP, ILO, WFP dan Bank Dunia) dalam hal pengawasan yang ketat, untuk memastikan bahwa tujuan proyek terpenuhi pada tanggal penutupan proyek. Prospek kesinambungan hibah MDF tampak positif. Kesinambungan dampak dan strategi penyelesaian yang baik semakin menjadi fokus penting pada masing-masing proyek maupun portofolio MDF secara keseluruhan karena MDF mendekati penutupannya. Sebagian besar transfer aset rekonstruksi MDF akan dituntaskan pada akhir 2012, dan MDF telah membantu pemerintah dengan menyediakan alat bantu untuk mengelola transfer aset setelah penutupannya. Pekerjaan fisik berkualitas tinggi dan telah menggunakan pengurangan risiko

43


bencana dalam rancangan dan konstruksi. Pembangunan kapasitas dan penyertaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek menjadi dasar pengelolaan upaya rekonstruksi yang lebih baik dan sekaligus peningkatan tata kelola. Sistem berkesinambungan yang ada di seluruh proyek MDF akan membantu memastikan manfaat jangka panjang setelah program berakhir. Proyek seperti AFEP, TRWMP, SDLP, dan DRR-A telah memantapkan tata kelola, pengelolaan, dan sistem pemberian layanan, baik pemerintah maupun nonpemerintah, yang dirancang untuk berfungsi lama setelah dukungan proyek berakhir. Investasi MDF dalam infrastruktur fisik dan modal sumberdaya manusia memberi kontribusi terhadap ketahanan Aceh dan Nias dalam menghadapi bencana pada masa depan. Beberapa proyek memberi kontribusi terhadap penyempurnaan landasan peraturan di tingkat provinsi dan kabupaten dalam bidang seperti pengelolaan limbah padat, pengelolaan risiko bencana, tata kelola, dan perencanaan tata ruang yang akan menjadi dasar hukum bagi kelanjutan sistem kelembagaan yang telah dibentuk melalui proyek MDF.

desentralisasi pemerintah. Proyek-proyek MDF yang menerapkan pendekatan CDD diselaraskan dengan strategi nasional pemerintah yang berkelanjutan untuk pengentasan kemiskinan. Proyek-proyek CDD (PPK, P2KP, Rekompak, PNPM-R2PN, dan P2DTK) telah menyatu ke dalam program nasional di bawah payung PNPM pemerintah. Pemerintah Aceh terus mereplikasi pendekatan CDD di bawah program mutakhirnya, yang mencakup seluruh 6.411 desa di Aceh. Pendekatan berbasis masyarakat untuk rekonstruksi perumahan yang dikembangkan pada proyek Rekompak di Aceh telah direplikasi dan diadopsi oleh pemerintah pusat untuk rekonstruksi perumahan pascabencana. Untuk masa selanjutnya, tanggap pascabencana dalam hal perumahan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia diharapkan berlanjut dengan mengandalkankan keunggulan ini dan semakin mengadaptasi asas-asas utama yang diperkenalkan melalui proyek Rekompak MDF yang terbukti berhasil.

“MDF memberikan pengalaman berharga dalam pelaksanaan proyek, membangun kemitraan, dan harmonisasi yang efektif.”

Kemitraan dan hubungan dengan program pemerintah memberi kontribusi terhadap hasil yang berkesinambungan dan memastikan bahwa dampak MDF akan terus ada setelah tahun 2012. Proyek UNDP seperti NITP dan AGTP mendukung transisi dari rekonstruksi menuju pembangunan dengan berlandaskan strategi nasional UNDP yang mendukung agenda

44

Aceh yang aman dan damai diakui sebagai warisan penting dari rekonstruksi dan mutlak bagi kelanjutan pertumbuhan dan pembangunan. MDF beroperasi dalam keadaan yang khas, yaitu pemulihan pascabencana yang berlatar belakang suasana pascakonflik. Pemerintah pusat dan provinsi terus memberikan perhatian dalam menjembatani prakarsa rekonstruksi dan membangun perdamaian di Aceh melalui pengarusutamaan pembangunan ekonomi sensitif konflik. MDF telah mendukung agenda pemerintah sejauh memungkinkan dalam mandatnya dengan menyertakan sensitivitas konflik sebagai unsur penting dalam desain


proyek. Menjelang berakhirnya bantuan rekonstruksi, sangatlah penting untuk mempertahankan perhatian pada pertumbuhan dan pembangunan Aceh untuk menjamin masa depan yang damai.

Akademi Keperawatan Tjut Nyak Dhien dibangun pascatsunami oleh BRR. Sekolah ini semula terdaftar sebagai aset BRR yang kemudian ditransfer kepada Dinas Kesehatan. Saat ini dinas provinsi harus mulai membayar biaya operasional dan manajemen. Di tahun 2012, AGTP akan mengintensifkan pekerjaannya melalui transfer dan pengelolaan sekitar 1,4 triliun rupiah aset. Foto: Koleksi UNDP

MDF membangun landasan kokoh bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi mendatang di Aceh dan Nias. Mandat MDF adalah rekonstruksi pascabencana sehingga tidak dimaksudkan untuk menyediakan cara mengatasi tantangan pembangunan jangka panjang yang dihadapi di Aceh dan Nias. Walaupun demikian, MDF berupaya mendukung Pemerintah Indonesia dan pemerintah provinsi untuk “membangun kembali yang lebih baik,” sehingga membantu meletakkan landasan bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi mendatang. Dua proyek utama MDF dalam pembangunan ekonomi dan mata pencaharian, yaitu EDFF Aceh dan LEDP Nias, dirancang untuk menjadi katalis pertumbuhan ekonomi pada beberapa sektor produksi utama, yang mengandalkan pertanian. Proyek ini membangun kapasitas petani, koperasi, dan perusahaan swasta sambil menciptakan model, rintisan, dan sistem yang dapat dikembangkan setelah MDF berakhir. Contohnya adalah hubungan dan pemekaran bisnis yang menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi, yang tampak menjelang berakhirnya proyek. MDF telah memberi kontribusi besar terhadap rekonstruksi Nias dan membantu mempersiapkan pembangunan masa depan kepulauan ini. MDF memberi kontribusi lebih kurang AS$115 juta, atau sekitar 18 persen total dananya, untuk rekonstruksi Nias. Kontribusi MDF setara dengan 30 persen dari total perkiraan nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana di Kepulauan Nias. Hasil yang diperoleh antara lain ialah masyarakat yang lebih tangguh, perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, dan pengakuan yang lebih

45


Manitou yang sebelumnya digunakan oleh proyek SDLP untuk mengangkut logistik di masa tanggap darurat sekarang beroperasi untuk mengangkut barang di pelabuhan Sabang. Untuk memastikan kontribusi MDF membawa manfaat jangka panjang, kapasitas pemerintah daerah telah ditingkatkan untuk mengoperasikan dan memelihara aset dengan lebih baik. Foto: Tarmizy Harva untuk Sekretariat MDF

besar atas warisan daerah khas Nias sebagai aset budaya dan ekonomi. Investasi besar dalam pembangunan infrastruktur dan kapasitas kelembagaan ini memiliki dampak besar meskipun pembangunan ekonomi dan sosial mendatang di Nias kemungkinan akan terus menghadapi tantangan.

46

Beberapa donor MDF sedang mempertimbangkan cara untuk melanjutkan komitmen mereka kepada Aceh melalui mekanisme lain dan program bilateral setelah MDF ditutup. Sebagian besar donor sepakat bahwa kelanjutan komitmen di Aceh penting untuk memastikan bahwa kontribusi terhadap rekonstruksi berkesinambungan serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara damai melalui pemanfaatan sumberdaya Aceh sendiri secara efektif. Fokus dukungan donor pada masa mendatang di luar kerangka kerja MDF kemungkinan dalam hal tata kelola yang baik, pembangunan ekonomi berkesinambungan, dan dukungan pertukaran pengetahuan. Bantuan bilateral untuk Aceh dari donor MDF telah mendukung prakarsa membangun perdamaian, pembangunan ekonomi, dan konservasi lingkungan.


Pelajaran yang diperoleh dari upaya pemulihan dan rekonstruksi MDF yang luar biasa akan memberi dampak yang langgeng di Aceh dan situasi pascabencana lain. MDF dan keseluruhan rekonstruksi Aceh dan Nias sudah diakui berhasil oleh masyarakat sedunia. MDF memberikan pelajaran berharga mengenai pelaksanaan, pembentukan kemitraan, dan pemaduan berbagai donor secara efektif. Model yang dikembangkan di Aceh seperti proyek perumahan berbasis masyarakat dan infrastruktur telah direplikasi di tempat lain di Indonesia untuk pemulihan setelah gempa bumi dan tsunami maupun letusan Gunung Merapi, dan digunakan dalam strategi tanggap bencana Pemerintah. Model ini juga telah diterapkan di Haiti dan keadaan pascabencana internasional lain.

Pelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan program rekonstruksi dan pemulihan MDF jauh melebihi upaya dalam pascabencana. Indonesian Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery (IMDFF-DR), yang dibentuk setelah MDF, akan menjadi saluran utama pembiayaan donor untuk pencegahan dan tanggap bencana pada masa depan. MDF berupaya untuk mendokumentasikan keberhasilan dan pelajaran yang diperoleh dalam pembentukan kemitraan yang dinamis, tata kelola, pemberdayaan masyarakat, dan cara membangun lembaga yang lebih kuat. Pembelajaran seperti ini akan membantu memajukan pembangunan Aceh dan Nias pada masa depan, serta dapat memberi kontribusi terhadap penyempurnaan tanggap pascabencana dengan keadaan yang berbeda di Indonesia dan seluruh dunia.

Siswa di Sekolah Menengah di Rigaih, kabupaten Aceh Jaya bergaya di depan ruang kelasnya. Dalam tujuh tahun terakhir, lebih dari 670 sekolah telah berhasil dibangun oleh program MDF. Foto: Mosista Pambudi/Kantor Berita Antara untuk Sekretariat MDF

47


Kisah MDF 4

Para Ahli Ilmu Bencana Aceh Membuat Aceh Lebih Aman Melalui Pengurangan Risiko Bencana (DRR-A) Proyek DRR-A, yang didukung hibah dari MDF, berupaya menjadikan pengurangan risiko bencana menjadi bagian normal proses pembangunan daerah. Hal ini dicapai melalui pemasyarakatan PRB ke dalam fungsi utama badan pemerintah daerah Aceh, mitra publik dan swasta, masyarakat dan keluarga setempat, serta memasukkannya ke dalam rencana pengelolaan bencana tingkat provinsi. Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana (TDMRC) didirikan di Universitas Syiah Kuala yang berfungsi sebagai “wadah pemikir” PRB untuk Pemerintah Aceh. Proyek ini membentuk berbagai kemitraan dengan pemerintah, media, LSM, dan akademisi serta mendorong kepemilikan atas agenda PRB di semua badan provinsi.

Pada suatu Sabtu pagi di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, tepatnya di gedung putih yang baru dan mencolok, sekelompok mahasiswa pascasarjana mengobrol di sela-sela kuliah. Para mahasiswa ini menghabiskan sepanjang minggu dengan bekerja, sebagian besar di badan pemerintah, tapi di akhir pekan, kelompok mahasiwa ini

48

berdedikasi dalam memberikan kontribusi dalam mengurangi risiko bencana di Aceh. Program pascasarjana multidisiplin ini adalah yang pertama di Indonesia: walaupun program ini berfokus pada tsunami, program ini mencakup semua hal mulai dari kesehatan, ekonomi, dan lingkungan, serta hal-hal teknis lain yang berhubungan dengan ilmu bencana. “Ini adalah hal baru,” ujar H. Fuady Sulaiman, seorang mahasiswa, “Inilah mengapa saya menyukainya.” Fuady adalah anggota DPRD Aceh yang memiliki latar belakang tehnik. Semula ia tidak berencana melanjutkan pendidikan ke jenjang pascasarjana hingga akhirnya ia mendengar program,ini. Pada saat itulah ia menyadari bahwa hal inilah yang perlu ia lakukan untuk meningkatkan pelayanannya pada masyarakat. “Aceh lebih maju dibandingkan provinsi lain,” ujarnya. “Kami memiliki TDMRC (Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana), sehingga pengelolaan pengetahuan tsunami,jadi lebih terintegrasi. Kami perlu lebih mensosialisasikan hal ini ke seluruh lapisan masyarakat.”

Melalui proyek Pengurangan Risiko Bencana – Aceh (DRR-A) yang didanai oleh MDF, TDMRC dan Universitas Syiah Kuala mengembangkan program 18 bulan ini sejak akhir 2010. Dalam waktu beberapa bulan, TDMRC telah menetapkan kurikulum, mempekerjakan 35 pengajar, dan mulai membuka pendaftaran. Pada awalnya mereka hanya menargetkan 20 mahasiswa, namun pada akhirnya mereka menerima 71 mahasiswa (24 perempuan; 47 pria). Tanggapan yang jauh lebih tinggi ini diperkirakan berkat dorongan iklan di tingkat nasional. Bahkan, program ini telah memulai kemitraan dengan University of Twente di Belanda. Rencananya tahun depan, mahasiswa dari kedua universitas akan “bertukar” kampus selama enam bulan dan akan memperoleh pengetahuan bencana dari perspektif global dan mendorong pertukaran data, pengetahuan dan pengalaman. “Mahasiwa kami sangat gembira,” ujar Sri Adelila Sari, Ahli Pendidikan Risiko Bencana TDMRC sekaligus Sekretaris Program Pascasarjana ini. “Ini adalah yang pertama di Indonesia. Program bencana kami ini multidisiplin. Setiap

Kisah MDF 4

“Mentalitas masyarakat, parlemen dan pemerintah telah berubah sejak 2004,” ujar mahasiswa pascasarjana, H. Fuady Sulaiman (kiri tengah). “Paradigma mengenai pendekatan terhadap bencana sekarang lebih menekankan kesiapsiagaan dan pendidikan.” Foto: Koleksi UNDP

orang dapat bergabung: ilmuwan, insinyur, ahli medis.” Masyarakat dapat menyadari bahwa mereka dapat mengambil langkah untuk mengurangi risiko bencana mulai dari tindakan kesiapsiagaan sederhana hingga pengembangan sistem tanggap bencana. Dari 71 mahasiswa, 60 persen merupakan staf pemerintah, yang sebagian besar bekerja di Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD/A) di seluruh Aceh. Mahasiwa lain berasal dari lembaga swadaya masyarakat setempat, lulusan Syiah Kuala, dan perorangan. Walaupun para mahasiswa berasal dari berbagai latar belakang dan keterampilan, mereka menyatakan kesiapannya untuk menjadi ahli bencana sekaligus lulusan pertama program ini—disiplin ilmu yang menurut Sri Adelila Sari sangat diperlukan di seluruh badan pemerintah Aceh. Saat ini, kantor pemerintah di seluruh Aceh kekurangan ahli bencana dan program ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut. “Setiap departemen harus memiliki ahli bencana, sekurangnya satu,” ujarnya.

Pada saat kelulusan, para mahasiswa “akan memiliki pengetahuan di bidang bencana dan mereka akan memberikan pengaruh kepada orang lain, mulai dari komunitas kecil hingga pemerintah.” Hubungan antara pemerintah dan masyarakat ini merupakan hal penting yang diyakini Fuady dalam memastikan Aceh lebih aman dan lebih siap menghadapi kemungkinan bencana. “Gagasan ini berasal dari pemerintah, tapi gagasan mengenai pengurangan risiko bencana (PRB) harus disebarkan kepada masyarakat; mentransfer pengetahuan kepada masyarakat,” ujarnya. “Pengetahuan ini dapat diterapkan.”

49


Anak-anak berpartisipasi dalam kegiatan penanaman pohon yang diselenggarakan oleh PNPM-R2PN di kabupaten Nias sebagai bagian dari program tanggung jawab lingkungan proyek. MDF membantu mempersiapkan Nias untuk pembangunan masa depan. Foto: Koleksi PNPM-R2PN

50

L ampiran/Portofolio Proyek


No.

Proyek

Alokasi Dana Juta AS$

Pemulihan Masyarakat 1

Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Masyarakat (Rekompak)

84,97

2

Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

64,70

3

Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

17,45

4

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias (PNPM R2PN)

25,75

Proyek Rekonstruksi Sistem Administrasi Pertanahan Aceh (RALAS)

14,83

5

Pemulihan Transportasi dan Infrastruktur Skala Besar 6

Proyek Pencegahan Banjir Banda Aceh (BAFMP)

6,27

7

Program Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur (IREP)

8

Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur (IRFF)

9

Proyek Pemeliharaan Jalan Lamno-Calang

10

Program Angkutan dan Logistik Laut (SDLP)

11

Program Rekonstruksi Pelabuhan (TRPRP)

3,78

12

Proyek Akses Pedesaan dan Pembangunan Kapasitas Nias (RACBP)

11,80

42,00 136,70 1,46 25,03

Penguatan Tata Kelola dan Pembangunan Kapasitas 13

Proyek Perbaikan Jalan dengan Sumber Daya Lokal Pedesaan (CBLR3)

11,80

14

Proyek Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)

25,03

15

Program Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil di Aceh dan Nias (CSO)

6,00

Pelestarian Lingkungan 16

Proyek Hutan dan Lingkungan Aceh (AFEP)

17,53

17

Program Pengolahan Limbah Tsunami (TRWMP)

39,40

Peningkatan Proses Pemulihan 18

Program Bantuan Teknis (TA) untuk BRR dan Bappenas

19

Proyek Pengurangan Risiko Bencana - Aceh (DRR-A)

20

Program Transformasi Pemerintah Aceh (AGTP)

21

Program Transisi Kepulauan Nias (NITP)

24,48 9,87 13,98 3,89

Pembangunan Ekonomi dan Mata Pencaharian 22

Fasilitas Pendanaan Pembangunan Ekonomi (EDFF)

23

Proyek Pengembangan Ekonomi dan Mata Pencaharian Nias (LEDP)

TOTAL ALOKASI UNTUK PROYEK

50,00 8,20 644,92

51


1. Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Masyarakat (Rekompak)3 Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Masyarakat (REKOMPAK) memberikan hibah bagi masyarakat di 130 desa untuk membangun kembali dan memperbaiki rumah serta merehabilitasi infrastruktur pemukiman mereka melalui pendekatan berbasis masyarakat. Proyek ini memenuhi tujuannya dan berhasil ditutup pada tanggal 30 April 2010. Jumlah Hibah AS$85,00 juta Masa Pelaksanaan November 2005–April 2010 Badan Mitra Bank Dunia Badan Pelaksana Departemen Pekerjaan Umum Penyerapan sampai AS$84,97 juta 30 September 2011

Proyek ini menyediakan perumahan bagi masyarakat di 130 desa. Rekompak adalah salah satu dari beberapa proyek yang juga menyediakan bantuan untuk merehabilitasi rumah yang rusak. Proyek ini juga mengembangkan mekanisme unik yang mencakup para penyewa. Proyek ini mendukung masyarakat desa di Aceh untuk bersama-sama memetakan dan menilai kerusakan yang terjadi dan mengidentifikasi kebutuhan konstruksi bagi penerima manfaat perumahan. Program Rekompak menetapkan standar tinggi untuk rekonstruksi perumahan dan infrastruktur masyarakat dalam situasi pascabencana. Program ini memberikan platform bagi mitra internasional untuk mendukung agenda pemerintah dalam membangun kembali masyarakat yang dipimpin sendiri oleh masyarakat. Pencapaian Utama Pendekatan berbasis masyarakat yang digunakan dalam proyek ini terbukti efektif dalam membangun kembali perumahan dalam jangka waktu terbatas dan menciptakan rasa kepemilikan yang kuat pada penerima manfaat. Hibah yang diberikan kepada masyarakat memungkinkan mereka untuk membangun kembali hampir 8.000 rumah dan memperbaiki hampir 7.000 rumah yang rusak di 130 desa. Lebih dari 97 persen rumah yang direkonstruksi dan direhabilitasi telah dihuni. Rencana Pembangunan Pemukiman (RPP) yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan rekonstruksi infrastruktur dan perumahan mereka telah diselesaikan di 126 desa. RPP juga mencakup komponen

kesiapsiagaan terhadap bencana yang penting. Proyek ini juga memberikan hibah untuk membangun kembali infrastruktur masyarakat di 180 desa, yang secara langsung memberikan manfaat kepada lebih dari 79.000 orang melalui jalan desa, sistem drainase, jembatan, serta fasilitas air dan sanitasi umum. Proyek ini telah memperkuat kapasitas ekonomi dan masyarakat setempat melalui pelatihan pengelolaan teknis dan bisnis, merangsang pertumbuhan ekonomi setempat melalui penciptaan lapangan kerja dan mendorong dukungan bisnis melalui pengadaan bahan bangunan di daerah setempat. Berdasarkan keberhasilan pelaksanaan Rekompak di Aceh, serta situasi pascabencana lain setelah terjadi gempa bumi di Jawa Tengah dan Yogyakarta tahun 2006 serta di Sumatera Barat tahun 2009, model rekonstruksi permukiman dan perumahan berbasis masyarakat telah diadopsi oleh Pemerintah Indonesia sebagai kebijakan untuk rekonstruksi pascabencana. Studi Bappenas di tahun 20055 dan survei mengenai kepuasan penerima manfaat yang dilakukan oleh proyek pada tahun 2008 menunjukkan bahwa Rekompak menyediakan perumahan berkualitas dengan biaya yang lebih rendah sampai 40 persen daripada proyek lain yang tidak menggunakan pendekatan berbasis masyarakat. Hasil pada saat penutupan proyek 30 April 2010 Rumah hancur yang direkonstruksi Rumah rusak yang direhabilitasi Rencana Pembangunan Pemukiman Jalan desa yang diperbaiki/dibangun (km) Irigasi dan drainase yang diperbaiki/dibangun (km) Air bersih, tempat penyimpanan air dan sumur (unit)** Penciptaan lapangan kerja jangka pendek (hari kerja)

Pencapaian 7,964 6,999 126 133 142 173 7,800,535

3 Rekompak adalah singkatan dari Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Masyarakat. 4 Sejumlah kecil sisa dana yang belum terpakai pada saat penutupan proyek dikembalikan ke kumpulan dana MDF.

52

5 Studi tersebut berjudul Findings of Post Construction Economic Impact Analysis Study for CDD Programs.


2. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) memberikan hibah langsung ke desa-desa untuk rekonstruksi berbasis masyarakat. Melalui proses berbasis masyarakat ini, PPK mendukung pemulihan infrastruktur masyarakat di lebih dari 3.000 desa di seluruh Aceh dan Nias. Proyek ini berhasil mencapai tujuannya dan ditutup pada tanggal 31 Desember 2009. Jumlah Hibah AS$64,70 juta Masa Pelaksanaan November 2005–Desember 2009 Badan Mitra Bank Dunia Badan Pelaksana Kementerian Dalam Negeri Penyerapan sampai AS$64,70 juta 30 September 2011

Pemerintah Indonesia mengakui keunggulan program pemulihan berbasis masyarakat sebagai mekanisme yang cepat dan fleksibel untuk memberikan hasil yang mengarah ke solusi yang berkesinambungan. MDF memanfaatkan keberhasilan model pembangunan berbasis masyarakat ini melalui program PPK nasional yang sudah ada untuk menyalurkan dana serta rekonstruksi dan rehabilitasi yang dipimpin masyarakat di Aceh dan Nias setelah terjadi gempa bumi dan tsunami. Pencapaian Utama Melalui PPK, masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pemulihan mereka sendiri, yang menghasilkan rasa kepemilikan yang kuat dan kebanggaan atas hasilnya. Masyarakat menentukan prioritas mengenai infrastruktur tersier, kebutuhan dukungan ekonomi dan sosial, serta dana yang dialokasikan dengan tepat. PPK memiliki mekanisme kontrol berlapis-lapis yang solid untuk mencegah korupsi selama tahap perencanaan dan pelaksanaan proyekproyek desa. Sebagian besar dana PPK disalurkan melalui hibah ke kecamatan di daerah yang terkena tsunami. Secara keseluruhan, proyek menyediakan perencanaan, pelatihan dan dukungan pembangunan kapasitas untuk lebih dari 6.000 masyarakat di Aceh dan Nias. Sekitar 3.000 desa menerima hibah yang dibiayai MDF. Lebih dari 90 persen pendanaan MDF yang disalurkan melalui hibah PPK digunakan untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur di tingkat lokal, termasuk jalan desa, jembatan, sekolah, pasar, klinik kesehatan, fasilitas irigasi dan drainase, serta penyediaan air bersih. Dana MDF tersebut juga digunakan untuk mendukung

kebutuhan sosial seperti kredit mikro, beasiswa, dan dana bantuan darurat untuk keluarga. Lebih dari 29.000 orang terlibat dalam proses perencanaan masyarakat dan menerima pelatihan. Proyek ini sangat sukses dalam memberdayakan perempuan untuk memiliki suara dalam perencanaan masyarakat, karena jumlah perempuan mencapai sekitar 45 persen dari seluruh peserta dalam kegiatan perencanaan masyarakat. PPK juga memberikan kontribusi tidak langsung bagi pemulihan masyarakat dengan merangsang pertumbuhan ekonomi setempat. Dana proyek tetap berada di masyarakat bersamaan dengan pembelian bahan baku dari pemasok setempat dan anggota masyarakat yang dipekerjakan untuk melaksanakan kegiatan konstruksi. PPK terbukti sebagai mekanisme pemulihan masyarakat berskala besar yang hemat biaya di Aceh dan Nias pascabencana dan pascakonflik, yang memungkinkan masyarakat untuk memiliki suara dalam mengidentifikasi dan merencanakan sendiri pemulihan mereka. Proyek ini telah dilanjutkan ke program PNPM Mandiri nasional yang mencakup semua desa di Aceh, melalui pendanaan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Hasil pada saat penutupan proyek 31 Desember 2009 Jalan yang diperbaiki/dibangun (km) Jembatan yang diperbaiki/dibangun (unit) Irigasi dan drainase (km) Proyek air bersih (unit) Bak penyimpanan air (unit) Unit sanitasi (MCK)* Pasar tingkat desa Gedung sekolah Pos/klinik kesehatan Nilai beasiswa (AS$) Jumlah penerima Jumlah pinjaman (AS$) Jumlah penerima Jumlah usaha/kelompok Orang yang dipekerjakan melalui subproyek Hari kerja yang dihasilkan Dana bantuan darurat (AS$)

Pencapaian 2,399 932 1,238 844 180 778 26 292 11 326,270 6,074 1,415,460 7,001 554 265,000 3,500,000 4,369,310

* MCK: Mandi, cuci, kakus.

53


3. Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) memberikan hibah langsung bagi masyarakat di 273 kelurahan untuk merehabilitasi dan mengembangkan infrastruktur masyarakat di kota-kota di Aceh. Proyek ini telah menyelesaikan tujuannya dan ditutup pada tanggal 31 Desember 2009. Jumlah Hibah AS$17,96 juta Masa Pelaksanaan November 2005–Desember 2009 Badan Mitra Bank Dunia Badan Pelaksana Departemen Pekerjaan Umum Penyerapan sampai AS$17,45 juta6 30 September 2011

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) memberikan hibah langsung kepada masyarakat di 273 kelurahan untuk merehabilitasi dan mengembangkan infrastruktur masyarakat perkotaan di Aceh. Proyek ini telah menyelesaikan tujuannya dan ditutup pada tanggal 31 Desember 2009. Proyek ini mendorong pendekatan perencanaan bottomup partisipatif sehingga masyarakat sendiri yang mengidentifikasikan inti kebutuhan untuk rekonstruksi dan pemulihan kegiatan ekonomi. Komite lingkungan dan sukarelawan yang dipilih secara demokratis melakukan penilaian kerusakan, menyusun rencana pengembangan masyarakat, dan memprioritaskan kegiatan yang akan didanai melalui proyek tersebut. Pemberdayaan masyarakat yang dialami dalam proses sangat penting bagi keberhasilan proyek.

mendapatkan hibah bantuan sosial. Proyek ini meliputi komponen khusus pemberdayaan perempuan, untuk memastikan bahwa kebutuhan perempuan diwakili dalam perencanaan masyarakat dan pelaksanaan kegiatan rekonstruksi yang didanai hibah. Perempuan yang berpartisipasi dalam program ini berhasil mengarahkan kegiatan, mengelola proposal, menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya. Proyek P2KP adalah salah satu dari beberapa proyek berbasis masyarakat dukungan MDF yang terintegrasi dan dirancang dari awal untuk transisi ke kerangka kerja PNPM Mandiri nasional Pemerintah Indonesia, dalam hal ini PNPM Perkotaan. Proyek ini sangat sukses dalam membantu masyarakat menyiapkan rencana tata ruang masyarakat yang diperlukan untuk memobilisasi dana tambahan dari proyek-proyek perumahan pascatsunami berbasis masyarakat lainnya. Semua aset fisik tingkat masyarakat yang dibangun melalui P2KP seperti jalan, jembatan, sekolah dan fasilitas kesehatan telah diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah. Proyek ini merumuskan modul pelatihan dan prosedur operasi standar untuk operasi dan pemeliharaan pascaproyek, tetapi menjamin adanya komitmen yang berkesinambungan terhadap operasi dan pemeliharaan setelah penutupan proyek merupakan tantangan umum dalam upaya rekonstruksi Aceh.

Pencapaian Utama Penerima manfaat utama proyek ini terdiri dari sekitar 697.600 orang yang tinggal di 402 kelurahan (lingkungan perkotaan) di Aceh yang paling parah terkena dampak tsunami dan gempa bumi. Berdasarkan pada kebutuhan, 273 dari 402 kelurahan yang ditargetkan dipilih untuk menerima hibah untuk rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur masyarakat. Prestasi dalam rekonstruksi infrastruktur fisik melebihi target yang direncanakan awal di berbagai bidang. Bagian terbesar dari hibah untuk infrastruktur masyarakat yang didanai proyek dialokasikan untuk jalan dan jembatan, drainase, dan air bersih. Hampir 39.000 rumah tangga (sekitar 48 persen dari penduduk di 273 kelurahan yang dipilih untuk menerima hibah)

6 Unspent residual funds are returned to the MDF pool of funds.

54

Hasil pada saat penutupan proyek 31 Desember 2009 Jalan yang diperbaiki/direkonstruksi (km) Rekonstruksi jembatan (dalam meter) Drainase (dalam km) Proyek air bersih (unit) Fasilitas pembuangan sampah Unit sanitasi Gedung sekolah* Bangunan balai kota/desa Pos/klinik kesehatan Siswa yang menerima beasiswa Nilai beasiswa (AS$) Hari kerja yang dihasilkan Dana bantuan sosial (AS$)

Pencapaian 231 1,380 176 4,915 806 405 159 120 29 3,430 74,043 1,124,126 1,218,374

* Dalam beberapa kasus hanya peralatan sekolah yang diberikan, bukan pembangunan fisik.


4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias (PNPM – R2PN) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias (PNPM-R2PN) memberikan hibah untuk rekonstruksi rumah, sekolah, kantor pemerintah daerah dan infrastruktur publik lainnya di Nias. Proyek ini ditutup pada bulan Juni 2011. Jumlah Hibah AS$2575 juta Masa Pelaksanaan Februari 2007–Juni 2011 Badan Mitra Bank Dunia Badan Pelaksana Kementerian Dalam Negeri Penyerapan sampai AS$25,75 juta7 30 September 2011

PNPM-R2PN memberikan kontribusi terhadap pemulihan akibat gempa bumi dan tsunami di 126 desa di Nias dengan mendukung perencanaan di tingkat daerah. PNPM-R2PN juga mendukung pengelolaan rekonstruksi masyarakat, termasuk pembangunan kembali infrastruktur produktif dan pelayanan sosial. Proyek ini mengembangkan proses perencanaan partisipatif program pemulihan masyarakat dukungan MDF lain yang dilaksanakan di Nias, seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Proyek-proyek PPK dan PNPM-R2PN telah ditutup dan sekarang dialihkan ke program PNPM Mandiri - Pedesaan. PNPM-R2PN juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas perencanaan sektoral pemerintah kabupaten. Pencapaian Utama PNPM-R2PN memberikan kontribusi penting terhadap rekonstruksi perumahan di Nias. Hampir 4.500 rumah—sekitar 37 persen dari total jumlah rumah yang direkonstruksi di Nias—telah dibangun saat proyek ditutup tanggal 30 Juni 2011. PNPM-R2PN mengisi kesenjangan dalam rekonstruksi perumahan, menargetkan area yang sulit dicapai yang tidak terjangkau oleh pelaku rekonstruksi lain. Target rekonstruksi bangunan kantor desa dan sekolah (masingmasing 100) telah terpenuhi bahkan terlampaui, dan hampir 150 proyek infrastruktur dasar masyarakat, termasuk jalan akses, jembatan, sumur, dan sistem drainase, telah selesai. Secara keseluruhan, kualitas konstruksinya baik dan tindakan yang tepat telah diambil untuk memenuhi standar konstruksi untuk

7 Sisa dana yang belum terpakai dikembalikan ke kumpulan dana MDF. Dana akan dikembalikan ke MDF dan dana ini telah diprogramkan kembali ke proyek MDF lainnya.

Anak-anak sekolah mengunjungi Museum Pusaka Nias di Gunung Sitoli, kabupaten Nias. Proyek PNPM-R2PN mempromosikan pemeliharaan warisan budaya melalui kurikulum sekolah dan widyawisata.

lingkungan rawan gempa yang telah diakui. Kegiatan pelestarian warisan budaya di bawah proyek Foto: Mosista Pambudi/Kantor Berita Antara untuk MDF mendukung pengembangan bahan kurikulum setempat serta pelatihan guru dan siswa dalam hubungannya dengan Museum Nias dan termasuk kunjungan ke desadesa tradisional. Proyek ini juga mengatasi masalahmasalah lingkungan melalui program reboisasi yang berhasil. Lebih dari 110.000 bibit mahoni dan spesies lain ditanam oleh masyarakat sebagai bagian dari rencana pengelolaan kayu proyek untuk mengurangi dampak rekonstruksi terhadap hutan setempat. Rekonstruksi di Nias terutama sangat sulit. Tantangan lain yang dihadapi rekonstruksi mencakup iklim yang basah, tanah longsor yang sering terjadi, kekurangan sumber kayu legal, buruknya kualitas infrastruktur umum di pulau, dan kemiskinan secara keseluruhan. Tantangan ini juga mengakibatkan peningkatan pengeluaran proyek karena tingginya biaya transportasi untuk bahan bangunan ke daerah-daerah terpencil ini. Kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan fasilitator lapangan yang berkualitas, komponen penting bagi keberhasilan semua proyek pembangunan berbasis masyarakat, juga merupakan tantangan dalam seluruh pelaksanaan proyek. PNPM-R2PN berhasil mengatasi tantangan ini dalam seluruh pelaksanaannya, memberikan hasil substansial bagi masyarakat di Nias pada saat proyek ditutup tanggal 30 Juni 2011. Hasil pada saat penutupan proyek 30 Juni 2011 Rumah Sekolah Bangunan kantor desa Infrastruktur dasar desa (proyek)

Pencapaian 4.491 selesai 100 selesai 110 selesai 149 subproyek telah selesai

55


5. Rekonstruksi Sistem Administrasi Pertanahan Aceh (RALAS) Proyek RALAS membantu pemerintah dalam rekonstruksi hak milik tanah, pengembangan sistem pengelolaan catatan tanah terkomputerisasi, dan reproduksi peta catatan tanah di Aceh pascatsunami. Proyek ini ditutup pada tanggal 30 Juni 2009. Jumlah Hibah AS$28,50 juta Masa Pelaksanaan Agustus 2005–Juni 2009 Badan Mitra Bank Dunia Badan Pelaksana Badan Pertanahan Nasional (BPN) Penyerapan sampai 30 AS$14,83 juta8 September 2011

Tujuan RALAS adalah mendukung rekonstruksi hak milik dan penerbitan sertifikat hak atas tanah, mendukung rekonstruksi dan pembangunan lembaga pertanahan di Aceh, dengan bantuan untuk membangun kembali sistem administrasi pertanahan di provinsi ini. RALAS mengatasi kekhawatiran mengenai perlindungan hak milik dan memberikan pelatihan kepada fasilitator lokal (termasuk wakil-wakil masyarakat sipil) mengenai Ajudikasi Berbasis Masyarakat (CDA). Untuk mendukung pekerjaan rekonstruksi, RALAS membantu Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam ajudikasi dan distribusi sertifikat hak atas tanah kepada pemilik tanah yang terkena bencana. Selain itu, proyek ini membiayai pengembangan kelembagaan melalui rekonstruksi kantor BPN dan bekerja untuk memperkuat kapasitas kantor BPN melalui otomatisasi dan komputerisasi catatan. Pencapaian Utama Banyak hasil penting dicapai oleh proyek walaupun tidak semua target distribusi sertifikat tanah tercapai. Sebagai tambahan atas kontribusi khususnya dalam memulihkan hak atas tanah dan pembangunan kembali sistem administrasi tanah di provinsi ini, RALAS juga memberi kontribusi penting lain sehubungan dengan perluasan pemahaman atas hak berdasarkan hukum terkait dengan sertifikasi dan kepemilikan tanah serta proses untuk mendapatkan sertifikat tanah. Pelatihan dan pembangunan kapasitas dalam CDA yang didukung oleh RALAS akan terus memberikan dampak sehubungan dengan penyampaian layanan sertifikasi tanah dari pemerintah. Mungkin hal yang paling penting adalah peningkatan kesadaran masyarakat dan pemahaman

8 Alokasi untuk proyek direvisi pada saat penutupan proyek menjadi AS$14,83 juta untuk memperhitungkan sisa dana tak terpakai yang dikembalikan kepada MDF saat proyek ditutup.

56

Pak Mukhaddis dengan bangga menunjukkan sertifikat tanahnya. Proyek RALAS membantu mengembalikan hak atas tanah dengan mendistribusikan lebih dari 220.000 sertifikat tanah di Aceh. Foto: Tarmizy Harva untuk MDF

tentang prosedur kepemilikan tanah yang akan berdampak pada permintaan atas layanan ini di masa depan, serta penyampaian layanan tersebut secara transparan. RALAS memberi banyak kontribusi terhadap pencegahan spekulasi lahan berskala besar dan pendekatan CDA memfasilitasi resolusi sengketa tanah di tingkat desa. Proyek ini juga memberikan penekanan penting pada perlindungan hak milik perempuan melalui pendaftaran tanah secara bersama. Masalah pelaksanaan proyek merupakan tantangan di sepanjang hidup proyek. Pengelolaan yang lemah di bidang pengawasan dan penetapan tujuan, pengadaan, perencanaan program, serta monitoring dan evaluasi menyebabkan keterlambatan signifikan dan mempengaruhi kemajuan pelaksanaan secara keseluruhan. Namun, pada penutupan, sejumlah 222.628 sertifikat tanah telah dibagikan kepada pemegang tanah. Dari jumlah itu, sebanyak 63.181 diterbitkan atas nama perempuan atau bersama-sama atas nama perempuan. Secara kumulatif, BPN telah melakukan survei atas 275.945 bidang tanah dan mengumumkan 272.912 bidang tanah. Penilaian proyek menemukan bahwa penerima manfaat yang menerima sertifikat tanah merasa sangat puas. Hasil pada saat penutupan proyek 30 Juni 2009 Jumlah sertifikat tanah yang akan didistribusikan (pada Desember 2008) Jumlah sertifikat tanah yang terdaftar di buku tanah Jumlah bidang tanah yang diumumkan Jumlah bidang tanah yang disurvei secara resmi Jumlah peta tanah masyarakat yang selesai*

Pencapaian 222.628 238.758 272.912 275.945 317.170

* Data ini merupakan perkiraan. Meskipun data mengenai bidang tanah yang diajudikasi dan peta tanah masyarakat yang dihasilkan adalah sama, tidak berarti bahwa semua bidang tanah dalam peta tanah masyarakat akan disertifikasi.


6. Proyek Pencegahan Banjir Banda Aceh (BAFMP) Proyek Pencegahan Banjir Banda Aceh mengembalikan fungsi sistem perlindungan banjir yang rusak akibat tsunami di Banda Aceh. Proyek ini membantu melindungi daerah pusat bisnis di Banda Aceh terhadap banjir akibat air pasang dan hujan lebat. Proyek ini mencapai tujuannya dan ditutup pada tanggal 31 Desember 2009. Jumlah Hibah AS$6,50 juta Masa Pelaksanaan Mei 2006–Desember 2009 Badan Mitra Bank Dunia Badan Pelaksana Muslim Aid Penyerapan sampai AS$6,27 juta 30 September 2011

Banjir akibat air pasang dan badai hujan besar merupakan tantangan konstan bagi Banda Aceh karena lokasinya di dataran banjir pantai. Selama tsunami, pintu air dan stasiun pompa yang mengurangi dampak banjir hancur, mengakibatkan banjir laut pasang di dataran rendah kota, dan menimbulkan risiko terhadap kerusakan baru pada aset-aset publik dan swasta yang baru direkonstruksi. Proyek ini dikoordinasikan dengan drainase dan rencana rekonstruksi penanggulangan banjir kota, serta telah memasang katup banjir karet dan memulihkan sistem pompa dan drainase di Zona Drainase Dua. Pencapaian Utama Sejalan dengan rencana jangka panjang dari pemerintah daerah untuk drainase Banda Aceh, BAFMP telah membantu melindungi daerah pusat bisnis dari banjir. Berkat proyek ini, penduduk daerah rawan banjir di Banda Aceh bagian utara dapat dengan cepat dan efisien membangun kembali rumah mereka. Bersamaan dengan penutupannya, proyek telah mencapai tujuannya berdasarkan alokasi anggaran. Konstruksi tiga stasiun pompa, pemasangan katup banjir, serta rekonstruksi drainase dan pekerjaan rehabilitasi telah selesai. Pada awal 2006, proyek memasang 11 katup banjir untuk mencegah banjir laut pasang dan untuk mengeringkan salah satu daerah yang paling rawan banjir di Banda Aceh. Program katup percontohan ini berhasil menghentikan air pasang dalam waktu enam bulan sejak pemasangan. Proyek ini mengatasi tantangan besar karena data dan catatan penting terkait arus banjir dan kondisi hidrologi hilang saat terjadi tsunami.

Stasiun pompa air Lampaseh membantu menjaga jalan tetap kering di Banda Aceh. Proyek BAFMP membangun pintu air dan stasiun pompa untuk menjaga kota yang sering dilanda banjir ini.

tergantung pada usaha menjaga agar saluran drainase dan katup terbebas dari akumulasi sampah. Foto: Mosista Pambudi/Kantor Berita Antara untuk MDF Kegiatan percontohan pengelolaan limbah telah dimulai di beberapa desa dalam proyek untuk mengumpulkan dan membuang sampah rumah tangga ke tempat pembuangan limbah akhir kota. Kendaraan pengumpul limbah bermotor roda tiga digunakan dalam proses ini. Untuk membangun kesadaran dan kapasitas daerah, masyarakat yang berpartisipasi melakukan widyawisata tentang pengelolaan limbah masyarakat, pembuatan kompos dan proyek daur ulang. Kegiatan pengelolaan sampah dalam proyek ini terkait dengan sistem pengelolaan limbah padat kota yang dimulai di bawah Program Pengolahan Limbah Tsunami (TRWMP) MDF. Proyek ini juga bekerja erat dengan proyek ini untuk meminimalkan duplikasi kegiatan dan lebih meningkatkan dampak. Program pelatihan ditujukan untuk kesinambungan, meliputi pemeliharaan dan operasi sistem, berhasil diadakan untuk para operator peralatan. Hasil pada saat penutupan proyek 31 Desember 2009 Pengurangan banjir segera melalui katup banjir Sistem drainase yang direkonstruksi Stasiun pompa Katup banjir (Zona Dua)

Pencapaian 31 katup banjir telah dipasang

3 stasiun Semua katup banjir di Zona Dua 4,4km/ 12,3km

Drainase (direkonstruksi/ direhabilitasi) Kendaraan yang diserahkan 28 kendaraan pengumpul kepada Dinas Kebersihan kota sampah bermotor roda tiga

Agar berfungsi dengan baik, sistem mitigasi banjir

57


7. Proyek Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur (IREP) Proyek Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur (IREP) menyediakan perancangan strategis, merancang infrastruktur fisik dan mendukung pelaksanaan infrastruktur, memungkinkan koordinasi rekonstruksi infrastruktur di Aceh dan Nias. IREP ditutup bulan Desember 2011. Jumlah Hibah AS$42,00 juta Masa Pelaksanaan September 2006–Desember 2011 Badan Mitra Bank Dunia Badan Pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum Penyerapan sampai AS$34,49 juta 30 September 2011

IREP berupaya memperkuat kapasitas pemerintah dalam rekonstruksi dan kesinambungan pembangunan melalui dukungan teknis untuk perencanaan strategis, desain proyek, pelaksanaan dan pengawasan serta operasi dan pemeliharaan proyek infrastruktur. Tim teknis merancang dan meninjau perencanaan infrastruktur di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten, serta memberikan dukungan pelaksanaan. Proyek Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur (IRFF) MDF dan sumber lain membiayai implementasi atas desain tersebut. Pencapaian Utama IREP memberikan dukungan bagi proyek-proyek infrastruktur yang didanai oleh MDF melalui IRFF serta proyek yang secara langsung dibiayai oleh pemerintah Indonesia. IREP telah menyiapkan seluruh 52 proyek yang dilaksanakan oleh IRFF dan juga memberikan masukan teknis kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten mengenai desain dan pelaksanaan proyekproyek infrastruktur yang akan didanai melalui sumbersumber lain.

Tanggung jawab utama lain dari IREP adalah memastikan bahwa tindakan pengamanan yang tepat diintegrasikan ke dalam persiapan proyek dan bahwa kualitas pekerjaan infrastruktur yang memenuhi spesifikasi desain teknis yang disiapkan. IREP menyediakan dukungan yang menjembatani rancangan dan pengawasan proyek pembiayaan tambahan IRFF sampai Desember 2011. Setelah penutupan BRR, Tim Likuidasi dan Unit Pengawasan Managemen Proyek dibentuk untuk membantu dalam koordinasi kegiatan infrastruktur berkesinambungan untuk Aceh dan Nias. IREP juga berkontribusi terhadap kesinambungan investasi hibah melalui dukungan pembangunan kapasitas dan teknis berkesinambungan bagi pemerintah di berbagai tingkatan. Tanggal penutupan awal IREP diperpanjang untuk memberikan dukungan berkesinambungan bagi IRFF sampai Desember 2011. Hasil sampai 30 September 2011

Pencapaian

Pengembangan rencana rekonstruksi infrastruktur jangka panjang yang berkesinambungan dan strategis untuk Aceh dan Nias Pengembangan kerangka kerja pengawasan untuk rekonstruksi infrastruktur pascabencana Tindakan pengamanan yang tepat diintegrasikan ke dalam persiapan proyek

Diselesaikan dengan bekerjasama dengan IREP, BRR, dan pemerintah daerah; rencana ini digunakan di seluruh proyek Kerangka kerja telah selesai dan sedang diterapkan Semua proyek yang dipersiapkan oleh Bank Dunia sebagai badan mitra pengawas termasuk kerangka kerja pengamanan dan semua proyek yang dilaksanakan di bawah IRFF mematuhi kerangka perlindungan

Pelabuhan Malahayati adalah satu dari lima pelabuhan yang dirancang di bawah proyek IREP. Proyek IREP dan IRFF yang berjalan paralel memainkan peran utama dalam pembangunan kembali dan penciptaan jaringan infrastruktur yang penting bagi pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. Foto: Mosista Pambudi/Kantor Berita Antara untuk MDF

58


8. Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur (IRFF)

kontribusi kepada jaringan transportasi strategis di Aceh dan Nias, meskipun banyak kendala lingkungan, termasuk kondisi sulit di daerah pegunungan, hujan dan banjir, serta tanah longsor. IRFF menggunakan rencana investasi infrastruktur daerah dan strategi IREP untuk mengidentifikasi kemungkinan pelaksanaan proyek. Penilaian dampak lingkungan dan rencana manajemen terkait menjamin adanya tindakan pengamanan lingkungan.

Proyek Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur (IRFF) menyediakan dana untuk rekonstruksi infrastruktur utama di Aceh dan Nias yang telah diidentifikasi oleh proyek IREP. Proyek ini memberikan kontribusi atas jaringan transportasi strategis di Aceh dan Nias sesuai dengan prioritas pemerintah. Jumlah Hibah AS$136,70 juta Masa Pelaksanaan Maret 2007–Juni 2012 Badan Mitra Bank Dunia Badan Pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum Penyerapan sampai AS$104,34 juta 30 September 2011

Proyek IRFF menyediakan pendanaan fleksibel untuk rekonstruksi infrastruktur Aceh dan Nias dengan penekanan pada pengisian kesenjangan yang tidak tercakup oleh sumber lain. Proyek ini bekerja sama dengan Proyek Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur (IREP) MDF. Kebutuhan infrastruktur di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten diidentifikasi melalui kerangka kerja IREP dan dibiayai oleh IRFF. Baik IRFF maupun IREP sangat menekankan pembangunan kapasitas bagi pemerintah daerah dan provinsi. Kedua proyek mendukung strategi transisi BRR dan, setelah penutupan BRR di tahun 2009, pelaksanaan proyek dipindahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum. Pemerintah Indonesia menyediakan pendanaan bersama sebesar AS$107,30 juta untuk IRFF melalui BRR.

IRFF dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama berakhir di bulan Desember 2011, dengan 51 dari 52 paket subproyek telah selesai. Tahap kedua proyek, yang menggunakan pembiayaan tambahan MDF sebesar AS$37 juta yang disetujui tahun 2010, mendanai pembuatan jalan sepanjang 49 kilometer di pantai barat Aceh. Pekerjaan ini dilaksanakan melalui empat subproyek, termasuk satu jembatan. Semua pekerjaan di tahap kedua telah dikontrakkan dan pekerjaan telah selesai dilakukan. Bagian strategis jalan ini akan menghubungkan Banda Aceh dan perbatasan Sumatera Utara di sepanjang pantai barat.

Pencapaian Utama Proyek IRFF membiayai serangkaian pekerjaan rekonstruksi infrastruktur yang meliputi jalan nasional, provinsi dan kabupaten, jembatan, pelabuhan serta perlindungan pantai dan sistem pengairan berkualitas tinggi. Melalui pekerjaan ini, IRFF memberikan

Hasil sampai 30 September 2011 Tahap Pertama: Selesai: (51 subproyek) Jalan nasional Jalan provinsi Jalan kabupaten Sistem Pengairan & Perlindungan Pantai Pelabuhan Tahap Pertama: Sedang dibangun: (1 subproyek) Jalan kabupaten Tahap Kedua: Sedang dilaksanakan: (5 subproyek) Jalan nasional Jembatan (Jembatan Kuala Bubon) Paket konsultan Tahap Kedua: Sedang dipersiapkan: (1 subproyek) Paket konsultan

Nilai Subproyek (Juta AS$)

Pencapaian 7 (255 km) 9 (316,6 km) 20 (87 km) 11 4 (5 pelabuhan) 1 (15,3 km) 3 (49 km) 1 1 1

175,75 31,9 63,99 17,24 30,72 31,90 6,42 6,42 32,26 27,83 4,18 0,25 3,06 3,06

Jalan Sabang ke Iboih sejauh 26 km selalu ramai. Proyek IRFF menyelesaikan jalan tersebut di tahun 2009, meningkatkan akses ke seluruh pulau dan memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi setempat. Foto: Tarmizy Harva untuk MDF

59


9. Proyek Pemeliharaan Jalan LamnoCalang Proyek Pemeliharaan Jalan Lamno-Calang memperbaiki 103 kilometer ruas jalan dari Lamno ke Calang dari bulan November 2006 sampai Desember 2007. Tujuan dari proyek ini adalah menjamin kelancaran akses darat ke masyarakat yang terkena dampak tsunami di pantai barat Aceh, sehingga memfasilitasi proses rekonstruksi dan pemulihan, sekaligus meningkatkan pemulihan sosial dan ekonomi. Proyek ini ditutup pada tanggal 31 Desember 2007. Jumlah Hibah AS$1,46 juta Masa Pelaksanaan Desember 2006–Desember 2007 Badan Mitra United Nations Development Programme Badan Pelaksana United Nations Development Programme Penyerapan sampai AS$1,46 juta 30 September 2011

Sebagian besar sistem jalan, terutama di pantai barat Aceh, rusak atau hancur oleh tsunami 2004. Rute utama adalah jalan dari Banda Aceh ke Meulaboh. Pada tahun 2006, ruas jalan antara Lamno dan Calang berada dalam kondisi kritis karena truk dengan beban berlebih dan kurangnya pemeliharaan sering membuat jalan tidak dapat dilalui kendaraan, terutama pada musim hujan. Proyek ini menyediakan jasa pemeliharaan berkesinambungan yang sangat dibutuhkan untuk menjaga agar kondisi koridor pantai barat utama ini dapat dipulihkan dalam jangka waktu 13 bulan. Pencapaian Utama Jalan Lamno-Calang adalah rute transportasi bahan utama ke pantai barat. Laporan penyelesaian proyek yang diserahkan pada tahun 2008 menyoroti pentingnya proyek pada tahap awal upaya rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh. Upaya pemeliharaan yang dilakukan mengurangi sampai separuh waktu perjalanan antara Lamno dan Calang, dari antara enam sampai delapan jam menjadi tiga sampai empat jam. Akibatnya, lalu lintas diperkirakan meningkat sekitar 50 persen dengan kendaraan tambahan beralih dari jalan lain yang berada dalam kondisi buruk. Manfaat tak terduga dari proyek tersebut adalah kedua cabang utama menyediakan akses yang lebih baik ke jalan pantai bagi desa-desa yang terletak jauh dari jalan pantai, serta menyediakan alternatif rute yang lebih pendek untuk mencapai Calang.

60

Penggunaan peralatan sewaan dan buruh harian merupakan tindakan yang tepat dan lebih disukai daripada menyerahkan pekerjaan kepada Foto: Koleksi UNDP kontraktor karena kerangka waktu yang pendek dan ketidakpastian pekerjaan yang diperlukan. Penggunaan tenaga kerja desa untuk pekerjaan manual terbukti merupakan pendekatan hemat biaya dan meningkatkan rasa kepemilikan penduduk setempat terhadap kegiatan pemeliharaan jalan. Jalan sementara yang dibangun antara Lamno dan Calang membentuk jalur utama antara Banda Aceh dan pantai Aceh Barat. Jalan ini hancur karena tsunami 2004, tapi sekarang telah dipadati kendaraan. UNDP memperbaiki 103km Jalan Lamno Calang di tahun 2007.

Kurangnya pendanaan pemerintah, keahlian dan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan darurat ini dalam jangka waktu yang terbatas ketika diperlukan menggarisbawahi pentingnya proyek ini. Proyek ini dianggap sangat berhasil dan, meskipun relatif kecil, merupakan investasi yang penting dalam mengisi kesenjangan pada proses rekonstruksi dan pemulihan. Hasil pada saat penutupan proyek 31 Desember 2007 Jalan batu (km) Penggalian parit dan pelapisan (km) Perbaikan dek jembatan (unit) Pemasangan jembatan Bailey (unit) Penciptaan lapangan kerja setempat jangka pendek (hari kerja)

Pencapaian 52 132 21 4 3.000


10. Program Angkutan dan Logistik Laut (SDLP) Program Angkutan dan Logistik Laut (SDLP) memenuhi kebutuhan penting selama rekonstruksi dengan mendukung pengangkutan bahan rekonstruksi dan muatan lainnya ke daerah bencana, termasuk daerah terpencil di kepulauan Nias dan Simeulue. Sejak tahun 2007, proyek ini telah memindahkan fokusnya ke peningkatan kesinambungan melalui program pelatihan komprehensif untuk pengelolaan pelabuhan dan dukungan logistik. Jumlah Hibah AS$25,03 juta Masa Pelaksanaan Februari 2006–Maret 2012 Badan Mitra World Food Programme Badan Pelaksana World Food Programme Penyerapan sampai AS$25,03 juta 30 September 2011

Sejak 2005 sampai kuartal pertama 2007, SDLP menyediakan layanan pengangkutan lengkap dengan tujuan utama mengoordinasikan transportasi dan pengiriman bahan rekonstruksi. Setelah pengiriman barang dialihkan ke sektor komersial, proyek berfokus pada penyediaan dukungan logistik dan pembangunan kapasitas untuk pengelolaan pelabuhan yang lebih efektif. Proyek ini menawarkan jasa dukungan dan konsultasi logistik bagi sektor swasta, badan pemerintah dan organisasi kemanusiaan yang beroperasi di Aceh dan Nias dengan dasar cost recovery sepanjang tahap akhir rekonstruksi, yang memberi kontribusi kepada kesinambungan operasi yang efektif dari program tersebut. SDLP terus berfokus pada pembangunan kapasitas melalui pelatihan, bantuan teknis dan penilaian kapasitas mendalam, terus melakukan investasi dalam transisi Aceh menuju pembangunan berkesinambungan. Proyek ini telah diperpanjang sampai Maret 2012 untuk memasukkan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Aceh dengan memperkuat kapasitas kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dan Tim Reaksi Cepat (TRC). Pencapaian Utama Pengangkutan barang yang diperlukan untuk rekonstruksi tsunami ke daerah terpencil di seluruh daerah yang terkena dampak, termasuk kepulauan Nias dan Simeulue, merupakan prestasi besar proyek ini. Proyek ini mengangkut 98.185 metrik ton/256.006 m³ muatan bantuan dan rekonstruksi mulai dari penetapannya pada tahun 2006 sampai Maret 2007.

SDLP berevolusi dari awalnya memberikan pelayanan pengiriman bahan rekonstruksi menjadi pembangunan kapasitas bagi para pekerja inti pelabuhan di Aceh dan Nias. Tahap akhir proyek berfokus pada kesinambungan dengan mendukung kesiapsiagaan terhadap risiko bencana di lembaga-lembaga penting daerah.

Setelah berhasil melakukan pengiriman bahanbahan rekonstruksi yang diperlukan ke tempat yang dimaksud, proyek ini mengalihkan fokus ke program pelatihan untuk Foto: Koleksi SDLP membangun keterampilan yang diperlukan untuk pengelolaan pelabuhan yang efektif. Sebagai pelengkap rekonstruksi fisik pelabuhan yang dilakukan melalui proyek MDF lain, proyek SDLP melatih staf inti di 18 pelabuhan utama Aceh dan Nias. Pelatihan ini disampaikan melalui kerjasama dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Provinsi (BKPP) dan Universitas Syiah Kuala. Modul dari pelatihan dimasukkan ke dalam program pascasarjana bisnis di universitas. Hubungan dengan universitas dan Kementerian Perhubungan dipertahankan untuk meningkatkan kesinambungan prakarsa proyek. Kegiatan PRB akan membangun kapasitas dan kemampuan Kesiapsiagaan dan Tanggapan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dan organisasi terkait. Kemajuan sampai 30 September 2010 Pengguna jasa pengiriman dan logistik sejak awal proyek: Pemerintah Indonesia Badan PBB Sektor Komersial LSM Bahan rekonstruksi yang dikirimkan (sampai Desember 2006, dalam metrik ton) Pergerakan muatan komersial yang dimonitor (sejak Oktober 2006, dalam metrik ton) Sesi pelatihan pengelolaan pelabuhan yang diselenggarakan

Pencapaian 1.095 catatan dukungan logistik yang diberikan: 561 221 168 145 98.185 1.200.925 138 (2.063 peserta)

61


11. Program Rekonstruksi Pelabuhan (TRPRP) Proyek ini membantu memulihkan jaringan transportasi penting setelah terjadi tsunami dan gempa bumi dengan menyediakan desain fisik dan dukungan teknis untuk rekonstruksi pelabuhan utama dan satu pelabuhan sungai. Pembangunan kembali pelabuhan penting ini memastikan bahwa peralatan dan bahan bisa dikirim ke daerah terpencil untuk membangun kembali masyarakat dan mata pencaharian selama tahap awal rekonstruksi. Proyek ini selesai dan ditutup pada tanggal 31 Desember 2007. Jumlah Hibah AS$3,78 juta Masa Pelaksanaan Maret 2006–Desember 2007 Badan Mitra United Nations Development Programme Badan Pelaksana United Nations Development Programme Penyerapan sampai AS$3,78 juta 30 September 2011

Program Rekonstruksi Pelabuhan (TRPRP) dirancang sesuai dengan strategi pembangunan kembali pelabuhan secara keseluruhan yang didukung oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (BRR). Proyek ini meningkatkan fungsi dari beberapa pelabuhan melalui rehabilitasi ringan di Sabang dan pembangunan dermaga sementara di Calang dan Sinabang. Semua kegiatan dikoordinasikan dengan BRR, dinas perhubungan provinsi dan kabupaten, dan Ditjen Perhubungan Laut, serta melengkapi upaya yang dilakukan di pelabuhan Aceh lainnya. Kegiatan juga didasarkan pada konsultasi dengan masyarakat dan perwakilan nelayan setempat, serta pemangku kepentingan lain yang berhubungan dengan laut. Pencapaian Utama Proyek TRPRP mencapai tujuannya pada saat penutupan proyek berdasarkan alokasi anggaran. Proyek ini melakukan penilaian dan kajian terhadap pelabuhan laut yang rusak atau hancur akibat tsunami di Calang, Meulaboh, dan Sinabang, dan pelabuhan sungai di Lamno, serta mengembangkan rencana untuk mendesain ulang pelabuhan-pelabuhan ini. Di Gunung Sitoli, proyek ini meninjau desain sebelumnya sehingga pekejaan dapat ditenderkan. Penilaian dampak lingkungan telah selesai untuk Calang, Sinabang, Gunung Sitoli, Meulaboh dan pelabuhan Singkil. Studi kelayakan ekonomi juga telah diselesaikan untuk pelabuhan-pelabuhan ini, dan juga untuk pelabuhan Kuala Langsa. Dermaga sementara di Calang dan Sinabang telah selesai dan diserahkan kepada BRR.

62

Seorang teknisi mengukur kedalaman air di Pelabuhan Sinabang, kabupaten Simeulue. TRPRP membantu meningkatkan kinerja pelabuhan, membangun dermaga sementara, dan menyelesaikan rancangan pelabuhan di Calang, Gunung Sitoli, Lamno, Meulaboh, dan Sinabang. Foto: Koleksi UNDP

Pekerjaan ini menghasilkan kondisi dermaga dan penyimpanan muatan yang lebih baik, serta banyak digunakan oleh World Food Programme (WFP) dan LSM yang beroperasi di wilayah sekitarnya.

Pembangunan kembali pelabuhan yang rusak sangatlah penting dalam membuka rute akses segera setelah terjadinya tsunami. Hal ini memampukan pengiriman bahan rekonstruksi dan pasokan darurat ke tempattempat terpencil dan menekankan pentingnya jaringan infrastruktur dasar, walaupun sementara, dalam memfasilitasi tanggapan darurat dan kegiatan rekonstruksi awal ke tempat-tempat yang terkena dampak. Bagi yang terkena dampak, upaya tanggapan darurat dini ini juga merupakan perwujudan komitmen pemerintah dan donor untuk mendukung rekonstruksi, yang membawa harapan kemajuan, pembangunan dan penciptaan lapangan kerja segera setelah terjadinya bencana. Hasil pada saat penutupan proyek 31 Desember 2007 Desain dan penilaian atas pelabuhan yang telah selesai

Pencapaian Desain telah selesai untuk 4 pelabuhan Penilaian dampak lingkungan dilakukan di 5 pelabuhan Penilaian ekonomi dilakukan di 6 pelabuhan 5 km

Jalan batu (km) Peningkatan fungsi pelabuhan Lokasi landasan 1* Dermaga sementara 2

* Lingkupnya dikurangi (tidak ada pekerjaan di Balohan) karena pemerintah daerah telah mengambil alih pekerjaan.


12. Proyek Akses Pedesaan dan Pembangunan Kapasitas Nias (RACBP) Proyek Akses Pedesaan dan Pembangunan Kapasitas Nias (RACBP) berfokus pada peningkatan jaringan transportasi pedesaan yang hemat biaya dan tahan lama di daerah gugus ekonomi pilihan di Nias melalui rehabilitasi, rekonstruksi dan pemeliharaan ruas jalan inti. Proyek ini diperpanjang sampai Desember 2012. Jumlah Hibah AS$11,80 juta Masa Pelaksanaan Oktober 2009–Juni 2012 Badan Mitra International Labour Organisation (ILO) Badan Pelaksana International Labour Organisation (ILO) Penyerapan sampai AS$11,80 juta 30 September 2011

Pencapaian Utama Evaluasi tengah masa proyek menyimpulkan bahwa RACBP merupakan proyek yang dirancang dan dikelola dengan baik yang memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan masyarakat miskin di Nias. Pelatihan, perencanaan, dan pembangunan kapasitas, di samping kegiatan-kegiatan konstruksi fisik, sedang berlangsung. Pelatihan penyelia lapangan pada konstruksi jalan menggunakan pendekatan berbasis sumberdaya setempat telah selesai di bulan Januari 2011 dan peserta melanjutkan dengan program magang. Pekerjaan fisik jalan dan jalur kelompok pertama dan kedua sedang dilakukan, serta rehabilitasi lokasi warisan budaya pilihan.

* RACBP diperkirakan akan diperpanjang sampai Desember 2012.

Proyek Nias-RACBP bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan jalan pedesaan strategis dalam rangka meningkatkan akses atas pelayanan dan fasilitas ekonomi dan sosial bagi masyarakat di daerah yang ditargetkan. Proyek ini adalah bagian dari kelompok proyek terakhir MDF yang bertujuan untuk memulihkan mata pencaharian dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. NiasRACBP, bersama dengan Proyek Pengembangan Ekonomi dan Mata Pencaharian Nias (LEDP), bekerjasama untuk meningkatkan pembangunan ekonomi melalui pendekatan ganda investasi dalam produktivitas pertanian dan perbaikan akses ke daerah pedesaan. Proyek ini menargetkan masyarakat dalam tiga gugus ekonomi/pertanian strategis di seluruh 21 kecamatan. Di bulan Desember 2010, pembiayaan tambahan didukung untuk meningkatkan kegiatan sehingga LEDP dan RACBP tercakup di kabupaten yang sama. Pendekatan berbasis sumberdaya setempat digunakan untuk membangun jalan kecil dan jalan, menggunakan metode pembangunan ramah lingkungan yang memerlukan pemeliharaan minimal. Pembangunan kapasitas dan pelatihan kerja untuk pemerintah daerah dan masyarakat merupakan elemen utama proyek. Subkomponen warisan budaya proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepemilikan warisan budaya unik Nias, memfasilitasi penggunaan dan pelestarian aset warisan budaya yang berharga, serta melestarikan teknik konstruksi tradisional.

Kapasitas pemerintah daerah di Nias untuk menjaga aset-aset infrastruktur yang dibangun oleh proyek ini merupakan tantangan bagi kesinambungan, baik dari segi kemampuan teknis maupun sumber pendanaan. Hal ini terutama karena Nias baru-baru ini membagi dua kabupatennya menjadi empat kabupaten dan satu kota. Kondisi geografis dan iklim Kepulauan Nias juga merupakan hambatan terhadap pekerjaan jalan dan hal ini telah dipertimbangkan dalam rencana kerja yang disusun oleh proyek. Kemajuan sampai 30 September 2011 Pekerjaan konstruksi: Akses jalan kabupaten segala cuaca dan jalur sepeda motor (km)

Pencapaian 6,25 km jalan dan 27,33 km jalur sepeda motor telah selesai; 12,37 km jalan dan 44,80 km jalur sepeda motor sedang dibangun (100 km ditargetkan) 1.096 meter diidentifikasi; 833 meter sedang dibangun

Jembatan kecil dan penyeberangan sungai (meter) Pemeliharaan rutin jalan Belum dimulai kabupaten (km) (170 km ditargetkan) Pelatihan dan pembangunan kapasitas: Pelatihan kerja (hari 14.295 hari pelatihan pelatihan) diselesaikan (20.600 ditargetkan) Kelas pelatihan (hari 1.955 hari pelatihan pelatihan) diselesaikan (2.200 ditargetkan)

63


13. Proyek Perbaikan Jalan dengan Sumberdaya Lokal Pedesaan (CBLR3) Proyek Perbaikan Jalan dengan Sumberdaya Lokal Pedesaan (CBLR3) meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan kontraktor dalam membangun dan memelihara jalan dengan menggunakan metode berteknologi rendah. Proyek ini merehabilitas jalan kabupaten di lima kabupaten di Aceh dan Nias, dengan memanfaatkan sumberdaya setempat serta menciptakan peluang kerja jangka pendek dan panjang. Proyek ini telah diperpanjang sampai Agustus 2012. Jumlah Hibah AS$11,80 juta Masa Pelaksanaan Maret 2006–Agustus 2012 Badan Mitra United Nations Development Programme Badan Pelaksana International Labour Organisation Penyerapan sampai AS$11,80 juta 30 September 2011

Proyek CBLR3 (atau Jalan ILO) melatih pemerintah daerah untuk mengelola rekonstruksi dan pemeliharaan jalan tingkat kabupaten secara efektif, dan kontraktor kecil dalam membangun jalan menggunakan metode berbasis sumberdaya lokal yang hemat biaya. Penggunaan tenaga kerja lokal serta penggunaan teknologi konstruksi jalan yang tepat dan metode kerja yang memungkinkan kontraktor untuk bersaing dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan. CBLR3 diperpanjang sampai dengan Agustus 2012 untuk mempersiapkan strategi penutupan yang berfokus pada penguatan lingkungan yang kondusif di Aceh untuk melembagakan pendekatan berbasis sumberdaya lokal (LRB).

Anggota masyarakat berperan serta dalam mengerjakan Proyek Jalan ILO (CBLR3). Pekerjaan jalan yang padat karya ini menggunakan pendekatan berbasis sumber daya setempat. Foto: Koleksi UNDP

LRB di jalan khusus yang tidak didanai oleh proyek, dan menggunakan metode pengujian kualitas jalan.

CBLR3 menggunakan pendekatan inklusif jender untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan pedesaan. Delapan belas kelompok perempuan dibentuk untuk melakukan kegiatan rehabilitasi jalan di empat kabupaten. Selain itu, 25 orang perempuan berpartisipasi dalam pekerjaan pemeliharaan rutin yang dilakukan oleh 12 kelompok pemeliharaan masyarakat di Pidie dan Bireuen. Proyek ini bekerja sama dengan program PNPM dalam membangun kapasitas Tim Pelaksanaan Proyek Masyarakat di Aceh dan Nias untuk melakukan pemeliharaan jalan rutin dengan hasil yang baik.

Pencapaian Utama Proyek CBLR3 menunjukkan hasil yang baik dalam memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten dan kontraktor lokal berskala kecil untuk melakukan pekerjaan jalan LRB. Staf Dinas Pekerjaan Umum di kabupaten Pidie dan Bireuen sudah mulai menggunakan lembar kerja dan mekanisme LRB dalam survei jalan untuk pekerjaan yang didanai pemerintah. Program pelatihan ini menekankan sistem kontrak objektif dan jaminan kualitas; hal ini menghasilkan proses tender yang transparan dan peningkatan kualitas pengawasan jalan. Proyek ini juga memperkenalkan teknik, standar, sistem dan strategi untuk pekerjaan jalan LRB yang disesuaikan dengan kondisi di Aceh dan Nias. Peningkatan kemampuan kontraktor setempat serta staf dan penyelia pekerjaan umum. Staf Dinas Pekerjaan Umum kabupaten telah mengadopsi manual LRB, menerapkan metode

64

Proyek ini diperpanjang agar tersedia waktu untuk lebih melembagakan pendekatan LRB di berbagai badan pemerintah kabupaten guna memperluas pendekatan ke sektor selain jalan untuk mempertahankan manfaat melebihi umur proyek. Pada bulan Mei 2011, sebagian besar aset jalan yang dibuat oleh CBLR3 sejak 2006 diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Hasil sampai 30 September 2011 Jumlah jalan yang direhabilitasi (km) Total jalan yang dipelihara (km) Jumlah kontraktor setempat yang dilatih Jumlah staf pemerintah daerah yang dilatih (orang) Hari kerja yang dihasilkan (% perempuan)

Pencapaian 154,6 229,5 341 178 410.345 (23,9% di Aceh, 31,5% di Nias)


Anak-anak sekolah menikmati peningkatan akses ke layanan pendidikan. Proyek P2DTK di Aceh dan Nias memberikan kontribusi kepada upaya pemerintah untuk mengembangkan daerah-daerah pedesaan yang miskin dan tertinggal untuk menciptakan pembangunan ekonomi dan peningkatan layanan bagi masyarakat, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.

14. Proyek Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Proyek Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten dalam menggunakan perencanaan bottom-up serta kebutuhan analisis ke dalam perencanaan dan penganggaran kabupaten pedesaan. P2DTK menghubungkan proses perencanaan partisipatif kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan dengan proses perencanaan dan pengambilan keputusan pemerintah kabupaten, serta memberikan hibah untuk memperbaiki layanan masyarakat dan pemulihan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Proyek ini ditutup bulan Desember 20119. Jumlah Hibah AS$25,60 juta Masa Pelaksanaan Februari 2007–Desember 2011 Badan Mitra Bank Dunia Badan Pelaksana Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) Penyerapan sampai AS$20,21 juta 30 September 2011

Proyek ini menyediakan hibah bagi kabupaten di Aceh dan Nias untuk mendanai proyek yang diidentifikasi untuk kecamatan melalui mekanisme perencanaan PPK/PNPM. P2DTK berupaya memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten dan mendorong pengembangan ekonomi melalui investasi dalam inrastruktur. P2DTK adalah program nasional yang dilaksanakan di area miskin dan tertinggal di seluruh Indonesia, dan MDF menyediakan dana hanya untuk bagian program Aceh dan Nias. Pencapaian Utama P2DTK menyediakan hibah hingga sebesar AS$50.000 per kabupaten ke 19 kabupaten untuk mendukung proyek yang muncul dari proses perencanaan kecamatan yang memberi kontribusi kepada rekonstruksi, rekonsiliasi, dan pembangunan. Tiga puluh persen dari hibah ini dicadangkan untuk mendukung peningkatan kualitas dalam kesehatan dan pendidikan. Pada tanggal 30 September 2011, 1.738 subproyek di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur telah selesai di Aceh dan Nias—mencapai 99 persen dari total proposal dalam masa empat tahun dari 2007 sampai 2010. P2DTK melibatkan kelompok rentan, terutama perempuan, dalam proses perencanaan masyarakat dan kegiatan pelatihan yang telah mencapai 30 persen, dan sampai 50 persen di beberapa lokasi.

9 Karena penundaan anggaran dan masalah lain, sebagian dana hibah tidak dapat didistribusikan, sehingga terdapat sisa sebesar AS$4,2 juta. Sisa dana yang tak terpakai ini telah dikembalikan ke kumpulan dana MDF untuk pemrograman kembali.

Foto: Sekretariat MDF

Semua tujuan proyek telah terpenuhi. Total 14.677 pekerja kesehatan telah dilatih dan sekitar 5.134 tenga pengajar telah mendapatkan manfaat proyek. Sebagai tambahan, 679 subproyek infrastruktur masyarakat telah dilaksanakan yang mengatasi kebutuhan prioritas mulai dari pasokan air sampai jembatan. P2DTK menyediakan pembiayaan untuk memperluas Local Governance Support Project (LGSP) yang dibiayai USAID untuk membangun kapasitas di sepuluh kabupaten Aceh dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Pelaksanaan komponen Tata Kelola Ekonomi P2DTK di Aceh (SPADA-EGA), yang didanai bersama oleh MDF dan Departemen Pembangunan Internasional (DFID) serta dilaksanakan oleh Asia Foundation, telah meningkatkan iklim bisnis lokal di kabupaten sasaran. Kemajuan sampai 30 September 2011 Proses perencanaan partisipatif digunakan untuk penganggaran dan pembiayaan kegiatan pembangunan di tingkat kabupaten Subproyek infrastruktur yang dibangun

Kegiatan pendidikan/ kesehatan yang dilaksanakan (berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan secara keseluruhan)

Pencapaian 100% kabupaten sekarang berpartisipasi dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan. Jalan (376 unit/97 km) Jembatan (87 unit/7 km) Drainase (192 unit/10km) Irigasi (23 unit/2 km) Air bersih (94 unit) Kesehatan: (total 469 subproyek) Pelatihan (301) Rehabilitasi klinik kesehatan (29) Lain-lain (program nutrisi, informasi kesehatan, buku) (139) Pendidikan: (total 520 subproyek) Pelatihan pengelolaan berbasis sekolah dan pelatihan lain (200) Rehabilitasi sekolah (125) Peralatan (185) Beasiswa (10)

65


15. Program Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil di Aceh dan Nias (CSO) Proyek Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) membangun kapasitas teknis dan organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Berbasis Masyarakat (CBO) di Aceh dan Nias. Hibah kecil memungkinkan LSM dan CBO terlibat dalam kegiatan rekonstruksi yang berorientasi pada kebutuhan. Proyek ini ditutup pada tanggal 31 Mei 2010. Jumlah Hibah AS$6,00 juta Masa Pelaksanaan Desember 2005–Mei 2010 Badan Mitra United Nations Development Programme Badan Pelaksana United Nations Development Programme Penyerapan sampai AS$6,00 juta 30 September 2011 Anggota masyarakat memasang pipa air untuk sumur artesis di Simeulue. Hibah dari proyek penguatan LSM digunakan untuk meningkatkan fasilitas masyarakat dan memperkuat kapasitas LSM dan Lembaga Masyarakat setempat di Aceh dan Nias. Foto: Koleksi UNDP

Proyek CSO memperkuat kapasitas CSO dan CBO di Aceh dan Nias. Pusat Pembelajaran Masyarakat Sipil (CSRC) didirikan melalui proyek di Aceh dan Nias yang memberikan platform bagi pemerintah daerah dan CSO untuk berinteraksi. CSO/CBO didorong untuk berpartisipasi dalam pelatihan dan bersaing untuk mendapatkan hibah kecil dalam mendukung prakarsa seperti pemulihan pelayanan sosial dasar, pemberdayaan perempuan dan kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Pencapaian Utama Proyek CSO membentuk kelembagaan yang efektif untuk memfasilitasi konsultasi dan kerjasama di antara para pemangku kepentingan dan pendukung peningkatan peran CSO dalam pembangunan kembali Aceh dan Nias pascabencana. Satu Tim Koordinasi Provinsi dan 13 Kelompok Kerja Teknis didirikan di Aceh, sementara dua Tim Koordinasi Kabupaten dibentuk di Nias.

66

Proyek CSO berperan penting dalam membentuk dua CSRC: IMPACT di Aceh dan FORNIHA di Nias. CSRC ini memungkinkan masyarakat sipil dan organisasi untuk secara lebih efektif menyampaikan kebutuhan kelembagaan dan individual mereka, serta masyarakat sekarang memiliki platform untuk melobi pemerintah mengenai prioritas dan kebutuhan pembangunan. Melalui pelatihan dan pembinaan, CSRC menciptakan jaringan CSO yang luas di Aceh dan Nias, dengan daftar yang memuat lebih dari 100 fasilitator terlatih yang siap untuk penyebaran tanggap cepat. Proyek ini melatih lebih dari 200 CSO/CBO di Aceh dan Nias dalam satu kumpulan “kompetensi” pengembangan masyarakat yang mencakup pemantauan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, pengelolaan proyek, perencanaan strategis, kepemimpinan, dan isu-isu terkait jender. CSO memperkenalkan pemantauan berbasis masyarakat yang memfasilitasi pemantauan proses rehabilitasi dan rekonstruksi oleh masyarakat, serta menciptakan ruang bagi masyarakat dan pemerintah untuk berinteraksi tentang isu-isu dan masalah yang dihadapi selama rekonstruksi. Hibah kecil untuk CSO telah meningkatkan pelayanan sosial dasar, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan perempuan. Dalam beberapa kasus, hibah kecil digunakan untuk fasilitas sosial masyarakat, termasuk fasilitas anak usia dini di Nias dan Aceh serta sumur masyarakat di Nias. Hibah kecil lainnya memfasilitasi peningkatan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi seperti peternakan kambing, produksi kerajinan tangan dan pertanian cabai di Aceh, serta pertanian kakao dan peternakan babi di Nias. Secara keseluruhan, kegiatan perempuan yang didukung CSO telah meningkatkan kualitas hidup peserta serta menyediakan modal finansial dan sosial yang diperlukan sehingga mereka dapat mengembangkan potensi dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pendapatan. Hasil pada saat penutupan proyek 31 Mei 2010 Hibah kecil yang diberikan/nilai hibah Penerima manfaat hibah mata pencaharian (orang) Staf CSRC yang dilatih (pelatihan pelatih) (orang) Staf CSO yang dilatih (orang)

Pencapaian 142/ AS$2.380.477,34* 33.398 (14.764 perempuan) 83 (25 perempuan) 1.100 (324 perempuan)

* Berdasarkan nilai akhir dari 142 prakarsa hibah kecil pada akhir proyek


16. Proyek Hutan dan Lingkungan Aceh (AFEP) Proyek Hutan dan Lingkungan Aceh (AFEP) membantu melindungi ekosistem hutan Leuser dan Ulu Masen Aceh dari pembalakan liar. Perlindungan area seluas 3,3 juta hektar ini tidak hanya akan menjaga pasokan air untuk sekitar 60 persen penduduk Aceh, tetapi juga sumber keanekaragaman hayati terkaya di Asia Tenggara yang masih tersisa. Jumlah Hibah AS$17,53 juta Masa Pelaksanaan Februari 2006–Maret 2012 Badan Mitra Bank Dunia Badan Pelaksana Leuser International Foundation (LIF) dan Fauna and Flora International (FFI) Penyerapan sampai AS$17,53 juta 30 September 2011

AFEP bekerja di ekosistem Ulu Masen dan Leuser Aceh untuk mengurangi dampak negatif rekonstruksi terhadap hutan Aceh, memasyarakatkan masalah lingkungan ke dalam proses perencanaan Aceh secara keseluruhan, dan membangun lembaga dan kapasitas berkesinambungan untuk perlindungan hutan. Proyek ini juga bekerja untuk melindungi dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat di daerah hutan melalui pengurangan konflik antara manusia dan satwa liar serta mendukung kegiatan pengembangan mata pencaharian. Pencapaian Utama Proyek ini telah menyelesaikan pelaksanaan di sebagian besar kegiatan lapangannya, termasuk pemantauan dan pelaporan kegiatan hutan ilegal, pelatihan dan pelengkapan polisi kehutanan dan masyarakat penjaga hutan, pengurangan konflik antara manusia dan satwa liar, serta penguatan kapasitas pengelolaan hutan. Program masyarakat penjaga hutan yang memberikan pekerjaan alternatif ramah lingkungan bagi mantan kombatan, penebang dan pemburu liar di Ulu Masen dilanjutkan melalui dukungan dari pemerintah kabupaten dan donor lain. Unit Tanggap Konservasi (CRU) untuk pengurangan konflik antara manusia dan satwa liar, terutama melindungi panen petani dari gajah liar, dilanjutkan di area hutan Ulu Masen dan Leuser dengan dukungan eksternal. Proyek ini mempromosikan perlindungan yang efektif dan pengelolaan hutan Leuser dan Ulu Masen yang berkesinambungan. Jaringan penegakan hukum dan pengawasan berbagai pemangku kepentingan yang dibentuk di dalam proyek ini dilanjutkan di bawah kepemimpinan pemerintah daerah.

Para siswa anggota klub lingkungan hidup mempelajari ekosistem Ulu Masen. AFEP berupaya memperkuat kesadaran lingkungan. Proyek ini mengembangkan kurikulum dan bahan pelajaran serta mendirikan klub lingkungan hidup untuk siswa dengan lebih dari 6.100 anggota di seluruh Aceh.

Proyek ini memberikan kontribusi signifikan terhadap proses perencanaan tata ruang Aceh, memastikan bahwa pertimbangan lingkungan Foto: Koleksi AFEP merupakan bagian integral dari rencana tersebut. AFEP mendukung prakarsa “Aceh Green” pemerintah provinsi dalam mengidentifikasi mekanisme pendanaan berkesinambungan untuk pembangunan berkesinambungan jangka panjang di Aceh. AFEP telah mengembangkan kurikulum dan bahan mengenai kesadaran lingkungan untuk sekolah, melatih guru, dan mendirikan klub lingkungan untuk siswa dengan lebih dari 6.100 anggota di seluruh Aceh. Proyek ini telah memulai pembibitan masyarakat untuk meningkatkan mata pencaharian berbasis tanaman panen. Kegiatan ini sedang dipindahkan ke mitra lokal untuk menjamin kesinambungan. Kemajuan sampai 30 September 2011 Rancangan rencana tata ruang yang mencerminkan input lingkungan dan konservasi Kesepakatan tingkat daerah serta undang-undang mengenai pengelolaan hutan dan konservasi yang dikembangkan Guru sekolah dilatih dan diperlengkapi dengan bahanbahan kurikulum lingkungan dan konservasi (orang) Pembibitan yang didirikan dan telah berjalan Area hutan yang direboisasi/ dipulihkan (dalam hektar) Protokol konflik manusia dan satwa liar yang disiapkan

Pencapaian 1 Provinsi 7 Kabupaten Ulu Masen: 19 Mukim Leuser: 27 Gampong 1.007 (65% perempuan)

55 5.238 2 (1 untuk harimau, 1 untuk gajah)

67


17. Program Pengolahan Limbah Tsunami (TRWMP) Program Pengolahan Limbah Pemulihan Tsunami (TRWMP) membangun kapasitas pemerintah daerah untuk membersihkan, mendaur ulang dan membuang sampah tsunami, menerapkan sistem pengelolaan limbah berkesinambungan yang menguntungkan lingkungan melalui pengumpulan, pemulihan, daur ulang dan pembuangan limbah yang aman, serta mempromosikan mata pencaharian yang berhubungan dengan pengelolaan limbah. Tanggal penutupan proyek telah diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2012. Jumlah Hibah AS$39,40 juta Masa Pelaksanaan Desember 2005–Juni 2012 Badan Mitra United Nations Development Programme Badan Pelaksana United Nations Development Programme Penyerapan sampai AS$31,41 juta 30 September 2011

TRWMP dirancang untuk memberikan tanggapan terkoordinasi terhadap masalah kesehatan masyarakat dan lingkungan yang terkait dengan tsunami/puingpuing gempa dan pengelolaan limbah kota selama rehabilitasi dan pemulihan Aceh dan Nias. Program ini berfokus pada pengumpulan sampah tsunami dan pembersihan lahan, pembangunan kapasitas bagian pembersihan limbah padat kota dan penciptaan kesempatan mata pencaharian berdasarkan pengelolaan sampah yang berkesinambungan. Program ini didanai dan dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap Ketiga sekarang memperluas kegiatan pembangunan kapasitas untuk memastikan adanya infrastruktur dan layanan pengelolaan limbah padat yang berkesinambungan setelah proyek ditutup. Pencapaian Utama Pekerjaan awal proyek berfokus pada kegiatan pemulihan bencana, termasuk membersihkan puingpuing dan memulihkan bahan yang dapat didaur ulang untuk digunakan selama proses rehabilitasi dan pemulihan, serta melanjutkan pengumpulan sampah kota di delapan kabupaten di Aceh dan Nias untuk mengurangi kemungkinan risiko lingkungan dan kesehatan. Setelah kegiatan pemulihan awal selesai, program berpindah fokus ke pembangunan kesinambungan ke dalam intervensi program dan memperluas cakupan ke 13 kabupaten. Di tahap akhirnya sekarang, proyek terus mendukung pembangunan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah padat serta perancangan dan

68

pembangunan prioritas tempat pembuangan akhir (TPA) permanen di seluruh Aceh dan Nias. Paket rancangan teknis terperinci (DED) telah disiapkan untuk dua TPA regional dan delapan TPA kabupaten. TPA regional untuk Banda Aceh dan Aceh Besar di Blang Bintang telah dikontrakkan dan pekerjaan persiapan awal telah dimulai. Pemilihan empat TPA kabupaten yang akan dibangun melalui proyek yang bermitra dengan Kementerian Pekerjaan Umum pusat dan dinas provinsi sedang dilakukan, dan TPA kabupaten tambahan yang DED-nya telah disiapkan melalui TRWMP diperkirakan akan dibangun dengan menggunakan dana pemerintah di tahun-tahun mendatang. Proyek ini memberikan hasil positif dalam rehabilitasi mata pencaharian pertanian di Aceh Jaya dan Aceh Besar melalui prakarsa pembersihan lahannya. Proyek ini telah membantu membersihkan sedimen dan puingpuing tsunami di lebih dari 1.000 hektar lahan pertanian sehingga petani dapat menanami kembali lahan dan melanjutkan mata pencaharian mereka seperti sebelum tsunami. TRWMP bermitra dengan UN-HABITAT untuk memberikan pelatihan pembangunan kapasitas bagi pemerintah daerah mengenai pengelolaan limbah padat. Proyek ini memulai skema layanan berbayar percontohan untuk pengumpulan sampah kota, dengan total 37.733 rumah tangga yang berpartisipasi. Dua kabupaten, Pidie dan Aceh Utara, telah mengembangkan Qanun (peraturan daerah) mengenai pengelolaan limbah padat yang sekarang berada dalam proses persetujuan DPRD, dan kabupaten lain yang didukung TRWMP telah terinspirasi untuk mulai merancang Qanun mereka sendiri. Hasil sampai 30 September 2011 Jumlah tempat pembuangan akhir yang ditutup atau ditingkatkan menjadi tempat pembuangan akhir terisolasi Jumlah rancangan teknis terperinci untuk pembuatan tempat pembuangan akhir terisolasi permanen Persentase rumah tangga yang membayar untuk pengumpulan sampah di daerah rintisan Persentase (volume) limbah padat Aceh yang didaur ulang Jumlah usaha kecil & menengah (UKM) dengan mata pencaharian berkesinambungan yang terbentuk di sektor pengelolaan limbah

Pencapaian

10 1 (8 dalam persiapan atau rancangan) 29% 21%

263


18. Bantuan Teknis (TA) untuk BRR dan Bappenas Proyek Bantuan Teknis (TA) untuk BRR dan Bappenas guna mendukung BRR melaksanakan mandatnya dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengoordinasikan proses pemulihan secara efisien dengan memberikan dukungan teknis dan layanan utama sampai penutupan BRR pada bulan April 2009. Proyek ini diperpanjang sampai tanggal 31 Desember 2012 untuk memberikan dukungan kepada Bappenas dalam peran koordinasinya serta untuk membantu Bappeda tingkat provinsi di Aceh dan Sumatera Utara untuk mengoordinasikan dan menyelesaikan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang tersisa di Aceh dan Nias. Jumlah Hibah AS$24,48 juta Masa Pelaksanaan Juli 2005–Juni 2012 Badan Mitra United Nations Development Programme Badan Pelaksana BRR (sampai April 2009), Bappenas (sejak April 2009) Penyerapan sampai AS$24,48 juta 30 September 2011

Proyek bantuan teknis untuk BRR pada awalnya dirancang untuk memberikan bantuan cepat kepada BRR atas kebutuhan teknis dan operasionalnya dalam mendukung rekonstruksi secara keseluruhan. Proyek ini mendukung BRR mulai dari Juli 2005 sampai April 2009. Di bulan Mei 2009, proyek ini diganti namanya menjadi Proyek Bantuan Teknis untuk BRR dan Bappenas guna mencerminkan penyerahan fungsi koordinasi untuk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-BRR di Aceh dan Nias kepada Bappenas. Pada bulan Februari 2010, Komite Pengarah mendukung proyek, khususnya mendukung Bappenas dan Bappeda Aceh dan Sumatera Utara untuk meningkatkan koordinasi, pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Kelanjutan Rekonstruksi Aceh-Nias 2010-2012. Periode proyek ini juga dikenal sebagai Proyek Dukungan Teknis untuk Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Koordinasi Lanjutan (TS untuk R2C3). Pencapaian Utama Sampai April 2009, proyek ini telah memberikan bantuan teknis dan dukungan operasional kepada BRR untuk mencapai mandatnya secara transparan dan tepat waktu. Hal ini mencakup kebijakan dan kerangka hukum untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias secara kseluruhan, serta pengembangan alat dan kapasitas untuk memantau pelaksanaan program rekonstruksi secara keseluruhan. Proyek ini telah mendukung pengembangan 217 strategi/kebijakan/panduan, meninjau 192 proposal, dan memantau 284 proyek.

Sebagian besar kegiatan dukungan terhadap BRR telah selesai pada saat penutupannya di bulan April 2009 namun dukungan dilanjutkan untuk penyelesaian dan pengoperasian tiga sistem informasi manajemen (SIM) utama pada program pemulihan Aceh-Nias. RAND (Basis Data Pemulihan Aceh-Nias) menyediakan kumpulan data untuk memantau dan mengoordinasikan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang didanai oleh organisasi eksternal. Pusat Pengelolaan Pengetahuan (KNOW) menyimpan informasi, dan menangkap pelajaran dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias yang dilakukan oleh pemerintah, donor, dan pemangku kepentingan lainnya. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMBADA) adalah sistem informasi manajemen aset untuk melacak aset yang diciptakan selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias. Bappenas adalah wali amanat sistem ini yang memastikan masing-masing memiliki tempat yang tepat demi kesinambungan operasi dan pemeliharaan untuk menyimpan dan menyebarkan pengetahuan dan data yang dihasilkan selama upaya pemulihan di Aceh dan Nias. Dukungan teknis untuk BRR dan Bappenas juga memberikan bantuan teknis untuk mengembangkan dan merintis perampingan proses untuk melakukan analisis dampak lingkungan. Penggugusan AMDAL terkait dengan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh sangat relevan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan daerah serta menetapkan standar nasional masa depan untuk proses perencanaan lingkungan dan pembangunan. Proyek ini mendukung finalisasi Rencana Aksi 2010-2012, dokumen hukum yang ditetapkan oleh Gubernur Aceh dan Sumatera Utara. Proyek ini sekarang memberikan dukungan kepada Bappenas dan Bappeda Aceh dan Sumatera Utara untuk meningkatkan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaksanaan Rencana Aksi dan menyelesaikan upaya rehabilitas dan rekonstruksi di Aceh dan Nias.

69


19. Proyek Pengurangan Risiko Bencana – Aceh (DRR-A) DRR-A dirancang untuk menetapkan pengurangan risiko bencana (PRB) sebagai bagian normal dari proses pembangunan dalam fungsi inti Pemerintah Aceh serta mitra publik dan swasta, khususnya masyarakat lokal Aceh di mana tindakan yang paling efektif dan langsung dapat diambil untuk mengurangi kerentanan fisik, ekonomi dan sosial terhadap bencana. Proyek ini telah diperpanjang sampai Mei 2012. Jumlah Hibah AS$9,87 juta Masa Pelaksanaan November 2008–Mei 2012 Badan Mitra United Nations Development Programme Badan Pelaksana Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Penyerapan sampai AS$9,87 juta 30 September 2011

Proyek DRR-A berupaya memasyarakatkan pengurangan risiko bencana ke dalam fungsi utama badan Pemerintah Aceh, mitra publik dan swasta, masyarakat lokal dan keluarga, sambil memperhitungkan berbagai kapasitas, kebutuhan, dan kerentanan penduduk. DRR-A menciptakan pengaturan kelembagaan, dan lingkungan yang memungkinkan untuk memfasilitasi pelaksanaan partisipatif pengurangan risiko bencana (PRB), yang melibatkan pembentukan lembaga daerah serta penggunaan program kesadaran masyarakat dan proyek yang sensitif jender. Pencapaian Utama Dalam rangka mendorong lingkungan yang mendukung pelembagaan tindakan PRB, proyek DRR-A mencurahkan sebagian besar upayanya untuk menyusun berbagai instrumen hukum dan peraturan. Proyek DRR-A mendukung pengembangan Rencana Aksi Daerah PRB, Komite Koordinasi Kesadaran Publik (PACC), dan pengembangan peraturan (Pergub No. 102/2009) yang menetapkan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA). Proyek ini menerapkan sensitivitas jender ke dalam konteks PRB. Sepuluh kabupaten yang paling rawan bencana dipilih sebagai lokasi percontohan untuk melaksanakan PRB berbasis masyarakat dan sensitif jender. Pemerintah desa di sepuluh kabupaten telah mengesahkan dan menyetujui Rencana Aksi Masyarakat dan pemerintah desa di lima kabupaten telah menyetujui Rencana Pengelolaan Bencana dan Rencana Darurat. DRR-A juga menyediakan keahlian teknis dalam pengembangan prosedur operasi standar untuk sistem peringatan dini tsunami (TEWS) di Aceh dalam

70

Siswa sekolah menengah pertama mempelajari pengurangan risiko bencana dengan menggunakan bahan yang dikembangkan melalui proyek DRR-A. Proyek ini merancang panduan pendidikan PRB untuk kurikulum sekolah menengah pertama.

bentuk rancangan Pergub (Peraturan Gubernur).

Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana (TDMRC) didirikan di Universitas Foto: Koleksi UNDP Syiah Kuala yang berfungsi sebagai “wadah pemikir” PRB untuk Pemerintah Aceh. Proyek ini membentuk berbagai kemitraan dengan pemerintah, media, LSM, dan akademisi serta mendorong kepemilikan atas agenda PRB di semua badan provinsi. TDMRC sedang menuju masa depan swasembada dengan mempromosikan produk dan pelayanan yang baru dikembangkan, seperti peta risiko dan kursus penyegaran untuk pengelolaan berbasis data historis kepada masyarakat internasional dan telah berpartisipasi dalam tender untuk sistem peringatan dini gempa bumi/tsunami di Oman. TDMRC juga telah meluncurkan program pascasarjana di Universitas Syiah Kuala pada kuartal kedua 2011. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap PRB, proyek ini berperan penting dalam membentuk PACC yang telah menarik partisipasi dari sekitar 20 organisasi/badan, termasuk sektor media dan agama. Survei mengenai kesadaran publik atas PRB telah direncanakan untuk mengukur kebutuhan dan kapasitas PACC secara lebih baik. PACC Aceh telah secara resmi diluncurkan dan diperkenalkan kepada masyarakat luas pada kuartal kedua 2011.


20. Program Transformasi Pemerintah Aceh (AGTP) Program Transformasi Pemerintah Aceh (AGTP) memberikan dukungan strategis dan penting selama masa transisi dengan memastikan bahwa pemerintah provinsi memiliki kapasitas yang diperlukan dan kekuatan kelembagaan untuk mengambil alih proyek, aset, fungsi, kapasitas dan sumberdaya BRR pada akhir mandatnya. Proyek ini telah diperpanjang sampai Juni 2012. Jumlah Hibah AS$13,98 juta Masa Pelaksanaan Juli 2008–Juni 2012 Badan Mitra United Nations Development Programme Badan Pelaksana Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Penyerapan sampai AS$13,98 juta 30 September 2011

AGTP memberikan dukungan kepada pemerintah provinsi saat mereka mengambil alih tanggung jawab untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi setelah penutupan BRR. AGTP berfokus pada penguatan kapasitas pemerintah provinsi melalui dukungan pembuatan kebijakan, proses anggaran pemerintah daerah, pengalihan aset kepada lembaga lokal dan prakarsa antikorupsi. AGTP memberikan dukungan untuk meningkatkan kapasitas lembaga eksekutif provinsi guna menciptakan kerangka kelembagaan dan kebijakan demi keberhasilan transisi dan pemulihan melalui penyediaan penasihat teknis (Tim Asistensi). Pendekatan ini menghasilkan 13 dari 16 proses yang ditargetkan/kebijakan yang disetujui oleh lembaga eksekutif provinsi dan enam dari enam proses/prosedur koordinasi yang diberlakukan di jajaran kementerian target di tingkat provinsi. Satu tahun setelah para penasihat menyelesaikan tugas mereka, Dinas Perhubungan dan Komunikasi provinsi, misalnya, telah memperoleh pendanaan untuk penetapan dan operasi pusat baru untuk pengelolaan informasi untuk mempromosikan e-governance dengan menyatukan sistem informasi yang dikembangkan oleh BRR untuk memfasilitasi akses publik terhadap informasi, sejalan dengan UU No. 14/2008. AGTP memberikan dukungan pembangunan kapasitas operasional kepada badan pemerintah provinsi utama untuk memenuhi tanggung jawab transisi dan pemulihan mereka secara efektif. Proyek ini memfasilitasi pelaksanaan Penilaian Kebutuhan Pembangunan Kapasitas UNDP dan Rencana Pembangunan Kapasitas (CDP) di badan yang dipilih. Badan-badan ini telah memulai proses pengembangan

Fitria dan suaminya mempelajari hak wanita dan anak-anak melalui lokakarya Desa Sadar Hukum. AGTP mendukung tiga proyek desa percontohan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak wanita sebagai bagian dari upaya memasyarakatkan jender dalam kegiatan kepemerintahan setempat.

CDP jangka pendek dan jangka panjang mereka untuk dimasukkan ke dalam dokumen penganggaran dan perencanaan provinsi.

Untuk menjamin kesinambungan proyek dan untuk membangun kapasitas dalam jangka panjang, AGTP mendukung Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Provinsi (BKPP) untuk mempertahankan, mengelola dan mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada badan tingkat provinsi dan kabupaten demi keberhasilan transisi yang berkesinambungan. Proyek ini membantu penyusunan program pengembangan fakultas BKPP yang berfokus pada empat bidang strategis: pengelolaan aset, jender, resolusi konflik serta perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, AGTP memfasilitasi akreditasi anggota fakultas BKPP oleh Lembaga Administrasi Nasional (LAN) melalui kelas pelatihan intensif 100 jam. Foto: Koleksi UNDP

AGTP terus memberikan dukungan teknis kepada Pemerintah Aceh untuk memfasilitasi transfer aset rekonstruksi yang diterima dari BRR. Untuk mendukung koordinasi, komunikasi serta memastikan pemahaman bersama di antara pemangku kepentingan mengenai transfer aset, Forum Koordinasi Pemangku Kepentingan mengenai Transfer Aset sedang dibentuk dengan dukungan dari AGTP dan berkoordinasi dengan proyek lainnya yaitu, Bantuan Teknis untuk BRR dan Bappenas dan Program Transisi Kepulauan Nias (NITP).

71


21. Program Transisi Kepulauan Nias (NITP) Program Transisi Kepulauan Nias (NITP) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kabupaten dalam menyelesaikan proses pemulihan dan mengelola tanggung jawab pemerintah daerah yang sedang berlangsung, menerapkan praktik terbaik yang meningkatkan tata kelola dan mengurangi risiko dari bencana alam di masa depan. Proyek ini telah diperpanjang sampai 30 Juni 2012. Jumlah Hibah AS$3,89 juta Masa Pelaksanaan Juni 2009–Juni 2012 Badan Mitra United Nations Development Programme Badan Pelaksana Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten di Nias Penyerapan sampai AS$3,89 juta 30 September 2011

NITP memanfaatkan karya BRR serta proyek dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi lain untuk memfasilitasi transisi dari pelaksanaan BRR ke pemulihan yang sedang berlangsung di Kepulauan Nias. NITP mendukung pelaksanaan kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten serta pengembangan dan pelaksanaan PRB secara proaktif dalam struktur Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab untuk hal tersebut dan LSM pendukung. Sebagian besar pekerjaan proyek ini didedikasikan untuk membangun kapasitas, terutama yang berkaitan dengan pengalihan aset kepada pihak berwenang yang relevan. NITP bekerjasama erat dengan dua proyek lain yang didanai MDF, AGTP dan Proyek Bantuan Teknis untuk BRR dan Bappenas dalam mendukung dan memfasilitasi verifikasi aset dan proses transfer. Pencapaian Utama NITP memberikan dukungan untuk menyelesaikan transisi dari pelaksanaan BRR kepada pengelolaan pemerintah daerah. Perhatian kritis disediakan untuk mempersiapkan Rencana Aksi 2010-2012 sebagai dasar untuk pemrograman transisi. Sistem kunci telah diadopsi oleh badan terkait, dan pelatihan mengenai perencanaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi proyek transisi sedang berlangsung. Untuk mempercepat penyelesaian prioritas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah transisi, NITP bekerja erat dengan dinas-dinas pemerintah daerah (SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk memprioritaskan pengelolaan yang efektif atas

72

aset rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk penganggaran untuk kesinambungan operasi dan pemeliharaan. NITP memberikan bantuan dalam Foto: Koleksi UNDP penyusunan instrumen hukum (Perda) pada sistem informasi keuangan daerah dan pengelolaan aset serta memfasilitasi pelaksanaan sistem manajemen keuangan daerah baru (SIPKD-Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No. SE.900/294/BAAKD. Semua tingkatan sekolah di Nias memiliki kurikulum pengurangan risiko bencana yang terintegrasi. Siswa mempelajari bahaya, misalnya gempa bumi dan longsor di dalam pelajaran seperti ilmu pengetahuan, geografi, matematika dan ilmu sosial.

NITP membantu Bupati Nias mendirikan Kelompok Kerja Khusus Pengelolaan Bencana untuk memperdalam pelembagaan PRB dalam proses pemerintah daerah di masa depan. Kelompok Kerja berada di bawah pengawasan Bappeda Nias dan telah menyelesaikan rancangan peraturan pembentukan badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) untuk Nias. Kabupaten lain di Kepulauan Nias telah sepakat untuk memasukkan PRB dan peta risiko bencana dalam rencana tata ruang masing-masing. Penyelesaian pengalihan aset rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tantangan besar yang memerlukan koordinasi yang intensif dan tepat waktu dari berbagai tingkat pemerintahan serta berbagai kementerian dan departemen di pusat. NITP memulai dan menyelenggarakan Forum Koordinasi Pemangku Kepentingan bulanan untuk mempercepat proses transfer aset di Kepulauan Nias di kuartal kedua 2011. Forum ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi di antara pemangku kepentingan aset di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten untuk meningkatkan pemahaman pemerintah daerah mengenai undang-undang, peraturan dan panduan mengenai mekanisme transfer aset.


22. Fasilitas Pendanaan Pembangunan Ekonomi (EDFF) Fasilitas Pendanaan Pembangunan Ekonomi (EDFF) mendukung prakarsa untuk pembangunan ekonomi Aceh dan memberikan bantuan kepada Pemerintah Aceh dalam pengelolaan proyek dan pembangunan kapasitas. Proyek ini sedang dilaksanakan di 17 kabupaten di seluruh Aceh. Jumlah Hibah AS$50,00 juta Masa Pelaksanaan Maret 2009–Juni 2012 Badan Mitra Bank Dunia Badan Pelaksana Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) dan Pemerintah Aceh Penyerapan sampai AS$44,46 juta 30 September 2011

EDFF mempromosikan pemulihan ekonomi pascatsunami dan mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang berkesinambungan yang adil yang sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi Pemerintah Aceh. Proyek ini memberikan hibah yang bertujuan untuk membangun lingkungan bisnis yang lebih kompetitif dan mendukung yang diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan dan peluang kerja sektor swasta yang luas, yang menargetkan kelompok miskin dan rentan lainnya. Pencapaian Utama EDFF memberikan hibah subproyek (AS$44,5 juta dari total anggaran) kepada LSM terpilih untuk melaksanakan kegiatan yang menangani isu-isu penting yang memengaruhi pembangunan ekonomi di Aceh. Delapan subproyek telah dipilih dari 121 proposal yang diserahkan, melalui proses pemilihan yang kompetitif dan transparan. Perjanjian Hibah Subproyek telah ditandatangani dengan delapan LSM: Canadian Cooperative Association (CCA); Action Aid Australia (AAA); Swisscontact; Muslim Aid; Islamic Relief; Aceh Development Fund (ADF); International Organization for Migration (IOM); dan Caritas Czech Republic. Masing-masing organisasi ini melaksanakan kegiatan bersama dengan LSM setempat dan/atau mitra sektor swasta.

keuangan; (vi) pengembangan koperasi; (vii) peningkatan lingkungan usaha, (viii) pembangunan kapasitas pemerintah daerah; (ix) pemberdayaan perempuan; (x) penguatan pusat penelitian dan pelatihan, (xi) peternakan dan penggemukan, dan (xii) infrastruktur publik untuk sektor ekonomi. Model pelaksanaan baru menghasilkan beberapa penundaan awal dalam memulai proyek dan subproyek memiliki jadwal ketat dalam menyelesaikan kegiatan pada tanggal penutupannya. Walaupun demikian, sebagian besar target output telah terpenuhi, dan hasil signifikan telah terbukti di beberapa subproyek. Proyek ini membantu membangun keterampilan teknis dan usaha para penerima manfaat sehingga mereka akan memiliki dasar yang lebih kuat untuk kesinambungan pembangunan ekonomi setelah penutupan MDF di tahun 2012. Hasil sampai 30 September 2011

Pencapaian

Jumlah rencana pengembangan sektor yang dikembangkan melalui konsultasi dengan sektor swasta dan diadopsi oleh pemerintah daerah. Jumlah produsen utama yang dilatih dalam meningkatkan produksi atau teknologi pemrosesan (25.000 yang ditargetkan) Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dilatih dalam meningkatkan pemrosesan dan pemasaran (110 UKM yang ditargetkan) Jumlah kelompok produsen yang dibentuk atau diperkuat (430 yang ditargetkan) Jumlah koperasi yang dibentuk atau diperkuat (65 yang ditargetkan) Jumlah penerima manfaat langsung dan tidak langsung (orang) (100.000 yang ditargetkan)

Rencana induk kabupaten untuk kakao telah selesai di 1 kabupaten dan hampir selesai di 4 kabupaten lain 26.381 (petani, nelayan, peternak ikan, anggota koperasi) 256 UKM/koperasi/ kelompok produsen

950, termasuk 8 kelompok perempuan 66 105.524

Subproyek melaksanakan kegiatan untuk mendukung sektor pertanian dan komoditas utama Aceh, termasuk kakao, kopi, minyak nilam, pertanian (beras, kacang tanah, kedelai), perikanan dan pengolahan ikan, serta peternakan. Kegiatan ini meliputi: (i) penyediaan input, perkakas dan peralatan, (ii) peningkatan kualitas, (iii) perbaikan pengolahan dan pengemasan; (iv) peningkatan akses pasar domestik dan internasional; (v) akses atas

73


23. Proyek Pengembangan Ekonomi dan Mata Pencaharian Nias (LEDP) Proyek Pengembangan Ekonomi dan Mata Pencaharian Nias (LEDP) memfasilitasi pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan pascabencana dengan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk bekerja dengan rumah tangga perdesaan yang miskin di Nias dalam mengidentifikasi, mengembangkan dan mempertahankan peluang mata pencaharian. Jumlah Hibah AS$8,2 juta Masa Pelaksanaan Oktober 2010– Juni 2012 Badan Mitra Bank Dunia Badan Pelaksana Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) Penyerapan sampai AS$ 2,02 juta 30 September 2011

LEDP Nias dirancang untuk memfasilitasi pemulihan ekonomi pascabencana dan pengentasan kemiskinan masyarakat yang terkena dampak tsunami dan gempa bumi dengan menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk meningkatkan taraf hidup dan pengembangan masyarakat di Kepulauan Nias. Proyek ini bertujuan untuk memberdayakan penerima manfaat dalam meningkatkan keterampilan teknis, keuangan, pengelolaan dan pemasaran untuk kegiatan mata pencaharian dan pembangunan ekonomi. Proyek ini juga berupaya untuk mengembangkan kapasitas teknis dan pengelolaan dalam pemerintah daerah untuk pelaksanaan program-program mata pencaharian di Nias. Proyek ini dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) dan merupakan salah satu dari empat proyek MDF yang khusus berfokus pada pemulihan Nias. Pencapaian Utama LEDP Nias mendukung 100 kelompok mata pencaharian di 80 desa yang berlokasi di 20 kecamatan di Pulau Nias. Proyek RACBP dan LEDP Nias mengoordinasikan kegiatannya sehingga masyarakat perdesaan mendapatkan manfaat dari sinergi antara peningkatan peluang mata pencaharian perdesaan dan perbaikan jalan yang meningkatkan akses ke pasar serta pelayanan lainnya dan manfaat yang berkontribusi terhadap pembangunan manusia dan ekonomi. Kegiatan proyek mendukung pemerintah daerah dan kelompok masyarakat melalui pelatihan, bantuan teknis, dan penyediaan input pertanian utama. Sebagian besar kegiatan berfokus pada pelatihan dan fasilitasi kelompok

74

untuk kelompok perempuan dan mata pencaharian pertanian serta pembangunan kapasitas bagi badan pemerintah daerah di bawah Dinas Pertanian, dengan fokus utama pada komoditas pertanian utama—beras, karet, dan kakao. Peningkatan dalam praktik dan produksi pertanian didukung melalui penyediaan benih padi, kakao dan karet serta bantuan teknis kepada kelompok petani. Pembibitan didirikan di lima kabupaten sehingga petani dapat terus memiliki akses ke benih kakao dan karet berkualitas tinggi setelah proyek berakhir. Hibah dukungan masyarakat kecil akan mendukung pembangunan kapasitas dan pelatihan di berbagai kegiatan mata pencaharian. Lebih dari 90 proposal telah diserahkan oleh kelompok masyarakat dan saat ini sedang ditinjau. Proyek ini menyertakan fokus khusus dalam meningkatkan kegiatan mata pencaharian bagi kaum perempuan. Ini merupakan proyek terakhir yang disetujui dalam portofolio MDF, sehingga waktu yang tersisa untuk pelaksanaan proyek dibatasi oleh tanggal penutupan MDF pada bulan Desember 2012. Kondisi di Nias, termasuk akses yang sulit ke area proyek terpencil, ditambah dengan musim hujan yang panjang, memberikan tantangan lebih lanjut. Walaupun ada hambatan ini, proyek mencatatkan kemajuan signifikan dalam memfasilitasi pemulihan ekonomi pascabencana di Nias melalui peningkatan peluang mata pencaharian bagi rumah tangga perdesaan yang miskin. Hasil sampai 30 September 2011 Pegawai pemerintah daerah yang dilatih Anggota kelompok mata pencaharian yang dilatih

Pencapaian 28 orang pekerja lapangan di 5 kabupaten dilatih dalam organisasi petani 240 orang ketua kelompok petani dilatih mengenai keterampilan teknis 228 kelompok petani dengan 3.307 orang anggota (2.299 orang laki-laki dan 1.008 orang perempuan) mendapatkan pelatihan teknis (dalam produksi kakao, karet dan beras)


Daftar Akronim dan Singkatan AAA

Action Aid Australia (Aksi Bantuan Australia)

ACAP

Anti-Corruption Action Plan (Rencana Aksi Anti Korupsi)

ADF

Aceh Development Fund (Dana Bantuan Aceh)

AFEP

Aceh Forest and Environment Project (Proyek Hutan dan Lingkungan di Aceh)

AGTP

Aceh Government Transformation Programme (Program Transformasi Pemerintah Aceh)

AMDAL

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

BAMFP

Banda Aceh Flood Mitigation Project (Proyek Pencegahan Banjir untuk Banda Aceh)

Bappeda

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Bappenas

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

BKPP

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

BKRA

Badan Koordinasi Rekonstruksi Aceh

BKRAN

Badan Koordinasi Rekonstruksi Aceh dan Nias

BKRN

Badan Koordinasi Rekonstruksi Nias

BNPB

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional

BPBA

Badan Penanggulangan Bencana Aceh

BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BPN

Badan Pertanahan Nasional

BRR

Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi NAD-Nias

CBLR3

Capacity Building for Local Resource-based Rural Roads (Perbaikan Jalan dengan Sumber Daya Lokal)

CBO

Community-Based Organization (Organisasi Berbasis Masyarakat)

CCA

Canadian Co-operative Association (Asosiasi Koperasi Kanada)

CDA

Community-Driven Adjudication (Pengadilan Berbasis Masyarakat)

CDD

Community-Driven Development (Pembangunan Berbasis Masyarakat)

CPDA

Consolidating Peaceful Development in Aceh (Program Konsolidasi Pembangunan yang Damai di Aceh)

CSO

Civil Society Organization (Organisasi Sipil Masyarakat)

CSP

Community Settlement Plan (Rencana Perumahan Masyarakat)

CSRC

Civil Society Resource Center (Pusat Sumber Daya Masyarakat Sipil)

CSRRP

Community-based Settlement Rehabilitation and Reconstruction Program (Proyek Rekonstruksi dan Rehabilitasi Perumahan Berbasiskan Masyarakat)

DFID

Department for International Development of the United Kingdom (Departemen untuk Pembangunan Internasional)

DIPA

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

DRR

Disaster Risk Reduction (Pengurangan Risiko Bencana)

75


Daftar Akronim dan Singkatan (lanjutan) DRR-A

Disaster Risk Reduction - Aceh Project (Proyek Pengurangan Risiko Bencana di Aceh)

EDFF

Economic Development Financing Facility (Fasilitas Pendanaan Pengembangan Ekonomi)

EGA

Economic Governance in Aceh (Tata Kelola Ekonomi di Aceh)

EIA

Environmental Impact Assessment (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan)

FFI

Fauna and Flora International (Fauna and Flora Internasional)

GoI

Government of Indonesia (Pemerintah Indonesia)

ILO

International Labour Organisation (Organisasi Buruh Internasional)

IOM

International Organization for Migration (Organisasi Internasional untuk Migrasi)

IREP

Infrastructure Reconstruction Enabling Program (Program Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur)

IRFF

Infrastructure Reconstruction Financing Facility (Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur)

KDP

Kecamatan Development Project (Program Pengembangan Kecamatan)

KNOW

Knowledge Management Center (Pusat Manajemen Pengetahuan)

KPDT

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

KRRP

Nias Kecamatan-based Reconstruction and Recovery Planning Project (Proyek Perencanaan Pemulihan dan Rekonstruksi Berbasiskan Kecamatan di Nias)

LAN

Lembaga Administrasi Negara

LEDP

Livelihoods and Economic Development Project (Proyek Pengembangan Ekonomi dan Mata Pencaharian)

LIF

Leuser International Foundation (Yayasan Internasional untuk Leuser)

M&E

Monitoring and Evaluation (Pemantauan dan Evaluasi)

MCK

Mandi, Cuci, Kakus

MDF

Multi Donor Fund (Dana Multi Donor)

MIS

Management Information System (Sistem Informasi Manajemen)

MSW

Municipal Solid Waste (Pengelolaan Limbah Padat di Kabupaten)

MTR

Mid-Term Review (Kajian Tengah Waktu)

NGO

Non-Governmental Organization (Organisasi Non Pemerintah)

NITP

Nias Islands Transition Project (Program Transisi Pemerintah di Kepulauan Nias)

O&M

Operations and Maintenance (Operasi dan Perawatan)

PACC

Public Awareness Coordinating Committee (Komite Koordinasi Kepedulian Masyarakat)

Pergub

Peraturan Gubernur

PNPM

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

PDAM

Perusahaan Daerah Air Minum

R2C3

Rehabilitation and Reconstruction Completion and Continued Coordination (Program Koordinasi Penyelesaian dan Kelanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

76


RACBP

Nias Islands Rural Access Capacity Building Project (Proyek Akses Pedesaan dan Pengembangan Kapasitas Nias)

RALAS

Reconstruction of the Aceh Land Administration System Project (Proyek Rekonstruksi Sistem Administrasi Pertanahan Aceh)

RAND

Recovery of Aceh-Nias Database (Pemulihan Basis Data Aceh-Nias)

Rekompak Community-based Settlement Rehabilitation and Reconstruction Program (Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Masyarakat) SDLP

Sea Delivery and Logistics Programme (Program Angkutan Laut dan Logistik)

Simbada

Sistem Informasi Barang dan Aset Daerah

SIPKD

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah

SME

Small and Medium Enterprise (Usaha Kecil dan Menengah)

SPADA

Support for Poor and Disadvantaged Areas Project (Dukungan bagi Daerah Miskin dan Tertinggal)

TA

Technical Assistance (Bantuan Teknis)

TBSU

Trail Bridge Support Unit (Unit Pendukung Jalur Jembatan di Nepal)

TDMRC

Tsunami Disaster and Mitigation Research Center (Pusat Penelitian Bencana dan Penanggulangan Tsunami)

TEWS

Tsunami Early Warning System (Sistem Peringatan Dini Tsunami)

TRPRP

Tsunami Recovery Port Redevelopment Programme (Program Rekonstruksi Pelabuhan)

TRWMP

Tsunami Recovery Waste Management Programme (Program Pengelolaan Limbah Tsunami)

UNDP

United Nations Development Programme (Program Pembangunan Perserikatan BangsaBangsa)

UPP

Urban Poverty Project (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan)

WFP

World Food Programme (Program Bantuan Pangan Dunia)

77


Peta Aceh dan Nias

SABANG

C I N A

BANDA ACEH ACEH BESAR

LHOKSEUMAWE

PIDIE

ACEH JAYA

PIDIE JAYA

BIREUEN

A

C

ACEH BARAT

ACEH UTARA

BENER MERIAH ACEH TENGAH

E

H

NAGAN RAYA ACEH BARAT DAYA

LANGSA

ACEH TIMUR

ACEH TAMIANG

GAYO LUES

ACEH SELATAN

ACEH TENGGARA

S U M AT E R A U TA R A

SIMEULUE

SUBULUSSALAM ACEH SINGKIL

NIAS UTARA

NIAS

N

I N D O N E S I A

GUNUNG SITOLI

I A

NIAS BARAT

S NIAS SELATAN

A U S T R A L I A

78

Republik Indonesia

BRR

Uni Eropa

Belanda

Inggris

Kanada

Bank Dunia

Swedia

Norwegia

Denmark

Jerman

Belgia

Finlandia

ADB

Amerika Serikat

Selandia Baru

Irlandia

www.multidonorfund.org

Kemitraan untuk Mencapai Keberlanjutan

Recommend Documents