Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015

KATA SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

M

emasuki tahun 2015, perhatian dunia tentang program pendidikan tertuju pada capaian akhir dari program Pendidikan untuk Semua (PUS) atau Education for All (EFA) yang dideklarasikan di Dakar Senegal tahun 2000 oleh UNESCO (United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization). Terdapat enam target capaian program PUS yang harus dicapai pada tahun 2015 yaitu: pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan kecakapan hidup, pemberantasan buta aksara, pengarusutaman gender, peningkatan mutu pendidikan. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan DIKMAS) memiliki komitmen tinggi untuk mencapai target tersebut. Untuk itu, Ditjen PAUD dan DIKMAS mengembangkan kebijakan dan program/kegiatan pendidikan masyarakat dalam “skema besar” pendidikan orang dewasa dan berkelanjutan (adult learning and continuing education). Layanan PAUD dan DIKMAS sangat penting dan strategis dilakukan karena masih terdapat penduduk usia 15-59 tahun sebesar 3,86% atau sebanyak 6.165.404 orang (Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud, 2014). Penduduk buta aksara tersebut mayoritas perempuan sebesar 66,39% dan laki-laki sebesar 33,61%. Kondisi perekonomian mereka tergolong miskin, bekerja serabutan, buruh tani, nelayan, kuli bangunan, dan pedagang kecil atau hanya sebagai ibu rumah tangga bagi kaum perempuannya. Selain itu, masih terdapat pula penduduk usia muda usia SD/MI (7-12 tahun) yang tidak dapat mengikuti pendidikan dasar (SD/MI) karena berbagai faktor yang “rentan” menjadi buta-aksarawan baru yang sekaligus akan menjadi target layanan pendidikan kesetaraan untuk tetap memberi kesempatan mereka dalam memenuhi hak-hak pendidikannya. Dengan spektrum layanan pendidikan alternatif dan solutif tersebut, Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS berupaya memperluas layanan dan peningkatan mutu layanan pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan orang dewasa dan pendidikan berkelanjutan yang terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup,

ii

Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan

peningkatan budaya baca masyarakat, pemberdayaan perempuan, pendidikan keluarga, dan pengarusutamaan gender, serta penataan kelembagaan pendidikan masyarakat. Untuk menjamin terselenggaranya program pendidikan masyarakat oleh semua pemangku kepentingan maka perlu disusun berbagai pedoman, panduan, dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan masyarakat. Saya menyambut baik diterbitkannya pedoman, panduan, petunjuk teknis, dan bahan ajar penyelenggaraan program/kegiatan pendidikan masyarakat. Semoga dokumen tersebut dapat bermanfaat bagi terselenggaranya program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat efektif dan efisien untuk mewujudkan masyarakat belajar yang dilandasi semangat “revolusi mental” guna meraih kemajuan masyarakat yang berkarakter dan berintegritas. Jakarta, April 2015 Direktur JJenderal,

Dr. Ir Ir. Taufik Taufik Hanafi, M.U.P. NIP. 196308281990031002

Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri

iii

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

P

engembangan program pendidikan masyarakat terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat di luar sistem persekolahan, sebagai penambah, pelengkap, dan pengganti. Berbagai rujukan penting dalam pengembangan pendidikan masyarakat mengacu kepada program UNESCO antara lain: program Education for All (Pendidikan Untuk Semua), Education for Sustainable Development atau pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, Life Skills (Pendidikan Kecakapan Hidup), Literacy Initiative For Empowerment atau Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan, dan program lainnya. Program pendidikan masyarakat telah menjadi bagian penting dari isu pendidikan di tingkat global yang harus diterapkan dalam konteks lokal. Berbagai layanan pendidikan masyarakat bagi para remaja, orang dewasa, dan komunitas dikemas dalam berbagai program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat yaitu: pendidikan keaksaraan, peningkatan minat baca masyarakat, pemberdayaan perempuan, pendidikan kesetaraan orang dewasa, pendidikan kecakapan hidup, dan program lainnya. Dalam rangka pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan masyarakat maka perlu dirumuskan norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) dalam bentuk panduan, petunjuk teknis, bahan ajar, dan perangkat lainnya sebagai acuan di lapangan. Kami memberikan penghargaan kepada semua pihak yang telah menyusun dokumen tersebut untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang lebih berkualitas. Semoga panduan, petunjuk teknis, dan perangkat pembelajaran tersebut dapat menjadi acuan dan menjamin pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat yang efektif, efisien dan akuntabel. . Jakarta, April 2015 ekt ktur Pembinaan Pendidikan M kt Direktur Masyarakat

Dr Wartanto Dr Wartanto Dr. NIP. 196310091989031001 iv


KATA SAMBUTAN ...............................................................................

ii

KATA PENGANTAR ..............................................................................

iv

DAFTAR ISI............................................................................................

v

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... A. Latar Belakang .................................................................... B. Dasar Hukum ...................................................................... C. Tujuan Penerbitan Petunjuk Teknis .....................................

1 1 1 2

BAB II HAKEKAT PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI .................................................................. A. Pengertian ........................................................................... B. Tujuan Program .................................................................. C. Ruang Lingkup Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri 1. Lembaga Penyelenggara ................................................ 2. Peserta Didik ................................................................ 3. Pendidik/Tutor/Nara Sumber Teknis (NST) ................. 4. Sarana dan Prasarana .................................................... 5. Standar Kompetensi Lulusan ........................................ 6. Bahan Ajar ................................................................... 7. Proses Pembelajaran ..................................................... 8. Surat Keterangan Melek Aksara Lanjutan (SUKMA-L) 9. Pendampingan .............................................................

4 4 4 4 4 5 5 6 6 11 11 12 12

BAB III DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI . A. Pengertian Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan .................................................... B. Tujuan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan .. C. Jumlah Dana yang Disediakan ............................................


13 13 14 14 v

D. Alokasi Sasaran dan Pemanfaatan Dana .............................. 1. Alokasi Sasaran ............................................................. 2. Pemanfaatan Dana ......................................................

BAB I

14 14 18

PENDAHULUAN

BAB IV PROSEDUR PEMBERIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI ....................................... 19 A. Kriteria dan Persyaratan Lembaga Penerima Dana Bantuan 19 B. Mekanisme Pemberian Dana Bantuan ................................. 20 BAB V MONITORING ........................................................................ A. Monitoring ......................................................................... B. Pengendalian Mutu dan Pengawasan ..................................

23 23 23

BAB VI PELAPORAN ............................................................................ A. Pembukuan ........................................................................ B. Dokumen Pendukung Pembukuan ..................................... C. Jenis Laporan ......................................................................

25 25 25 26

BAB VII PENUTUP ...............................................................................

27

Lampiran–Lampiran ...............................................................................

28

A. Latar Belakang 1. Penduduk Indonesia penyandang buta aksara pada tahun 2013 usia 15-59 tahun sebanyak 6.165.406 orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar tinggal di daerah pedesaan dan termasuk masyarakat yang tertinggal, miskin seperti petani kecil, buruh, nelayan dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai. 2. Penduduk buta aksara dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 5.02% pada tahun 2010 menjadi 3,86% pada tahun 2013. Agar peserta didik yang telah bebas buta aksara tersebut tidak kembali buta aksara, maka diperlukan program lanjutan salah satunya adalah program keaksaraan usaha mandiri (KUM).

B. Dasar Hukum Bantuan operasional Penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri ini didasari oleh beberapa peraturan perundangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

vi



1

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian dan Kebudayaan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal. 8. Daftar Iisian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 023.05.1.666866/2015 tanggal 14 November tahun 2014.

Organisasi Keagamaan, Tim Penggerak PKK, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang sudah menjadi satuan pendidikan nonformal, Rumah Pintar, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan yang akan menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Memberikan acuan bagi lembaga yang ingin memperoleh bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri dari pemerintah khususnya dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015.

C. Tujuan Penerbitan Juknis 1. Memberikan gambaran tentang tata cara/prosedur pengajuan dana bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri tahun 2015 bagi lembaga, Kelompok Belajar (kejar), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Majelis Taklim, Sekolah, Perguruan Tinggi,

2



3

BAB II

HAKEKAT PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI

A. Pengertian Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri adalah kegiatan peningkatan kemampuan keberaksaraan melalui pembelajaran keterampilan usaha yang dapat meningkatkan produktivitas perorangan maupun kelompok secara mandiri bagi peserta didik yang telah mengikuti dan/atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar.

B. Tujuan Program Program pendidikan keaksaraan usaha mandiri bertujuan untuk: 1. Memelihara dan mengembangkan keberaksaraan peserta didik yang telah mengikuti dan/atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar 2. Meningkatkan kemampuan usaha mandiri untuk mengembangkan dan mewujudkan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik. 3. Meningkatkan keberdayaan peserta didik melalui peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berusaha secara mandiri.

C. Ruang Lingkup Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri 1. Lembaga Penyelenggara Lembaga yang akan mengelola dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) adalah lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan

4


dasar/keaksaraan dasar layanan khusus melalui dana APBN tahun 2014 yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tertuang dalam petunjuk teknis KUM tahun 2015. 2. Peserta Didik Peserta didik keaksaraan usaha mandiri (KUM) adalah peserta didik lulusan keaksaraan dasar/keaksaraan dasar layanan khusus melalui dana APBN tahun 2014. yang telah memperoleh Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA). 3. Pendidik/Tutor/Nara Sumber Teknis (NST) Pendidik/tutor adalah setiap orang yang mampu, bersedia dan berkomitmen membantu membelajarkan peserta didik sedangkan narasumber teknis (NST) adalah seseorang yang mempunyai kompetensi dalam bidang usaha dan/atau keterampilan tertentu dan sanggup membelajarkan peserta didik. Persyaratan Tutor/Narasumber Keterampilan Program KUM, yaitu: a. berpengalaman melaksanakan pembelajaran pendidikan keaksaraan usaha mandiri; b. mampu mengelola pembelajaran dengan kaidah-kaidah pembelajaran orang dewasa; c. memiliki kompetensi keaksaraan dan pengetahuan dasar tentang substansi materi yang akan dibelajarkan; d. bertempat tinggal dekat dengan lokasi pembelajaran dan atau menyesuaikan kondisi lapangan; e. khusus untuk NST, memiliki keterampilan teknis untuk mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan peserta didik.


5

6 Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan

Pengetahuan

DIMENSI Sikap

SKL Memiliki perilaku dan etika yang mencerminkan sikap orang beriman dan bertanggungjawab menjalankan peran dan fungsi dalam kemandirian berkarya di masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya Menguasai pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tentang pengembangan peran dan fungsi dalam kehidupan di masyarakat dengan memperkuat cara berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan berhitung untuk meningkatkan kualitas hidup

Menguasai pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tentang cara meningkatkan peran dan fungsi dalam kehidupan di masyarakat dengan memanfaatkan peluang sumber daya yang ada melalui aktivitas membaca, menulis, berbicara, dan berhitung dalam bahasa Indonesia

1.5

1.4

2.3

2.2

2.1

Menggali informasi dari teks penjelasan tentang jiwa kewirausahaan untuk kemandirian minimal dalam 7 (tujuh) kalimat sederhana Menggali informasi dari teks penjelasan tentang pemetaan peluang dan perintisan usaha minimal dalam 7 (tujuh) kalimat sederhana Menggali informasi dari teks khusus dalam bentuk formulir dan kuitansi sederhana yang berkaitan dengan kegiatan usaha Mengenal operasi bilangan tentang produk barang atau jasa, dan uang atau usaha lainnya Menggunakan konsep pecahan sederhana dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan pada kegiatan usaha

KOMPETENSI INTI (KI) KOMPETENSI DASAR (KD) Menghayati dan 1.1.Meningkatkan rasa syukur dan keimanan kepada mengamalkan ajaran agama Tuhan Yang Maha Esa atas potensi diri yang dan kepercayaan yang dimiliki dianutnya sehingga dapat 1.2. Menunjukkan sikap jujur sebagai dasar dalam berperilaku dan memiliki membangun hubungan sosial etika sebagai warga 1.3. Menunjukkan komitmen untuk membangun masyarakat yang baik kebersamaan dalam mengembangkan peran dan fungsi dalam kehidupan di masyarakat

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL), KOMPETENSI INTI (KI), DAN KOMPETENSI DASAR (KD) KURIKULUM KEAKSARAAN USAHA MANDIRI

4. Sarana dan prasarana Sarana dan prasarana yang harus/wajib dimiliki sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan teknis baik dari segi jumlah maupun kualitasnya, diantaranya: a. Sarana dan prasarana pembelajaran: 1) Tempat pembelajaran; 2) Papan nama penyelenggara 3) Papan tulis; 4) Alat tulis; 5) SKL, Silabus, bahan ajar KUM. b. Sarana administrasi pembelajaran yang perlu disediakan antara lain : 1) Buku induk peserta didik; 2) Daftar hadir peserta didik; 3) Daftar hadir tutor; 4) Buku rencana pembelajaran; 5) Buku laporan perkembangan kemajuan dan hasil belajar peserta didik; 6) Buku lain yang dibutuhkan. c. Sarana administrasi keuangan yang harus disediakan : 1) Buku kas umum 2) Buku pajak d. Sarana administrasi umum 1) Buku tamu 2) Buku inventaris 5. Standar Kompetensi Lulusan Kegiatan pembelajaran keaksaraan usaha mandiri (KUM) dilakukan minimal 86 jam @60 menit dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan KUM berikut.


7

8 Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri

9

SKL

SKL Mampu menggunakan Bahasa Indonesia dan keterampilan berhitung secara efektif dalam melakukan pengembangan peran dan fungsi untuk kemandirian berkarya di masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup

DIMENSI

DIMENSI Keterampilan

KOMPETENSI DASAR (KD) Menggali informasi dari teks tabel atau diagram sederhana yang berkaitan dengan ragam pencatatan keuangan melalui aktivitas berhitung pada kegiatan usaha 1.7 Mengidentifikasi bangun datar dan bangun ruang sederhana dari berbagai benda/produk barang dan jasa sehari-hari yang berkaitan dengan kegiatan penyimpanan dan pengemasan produk 1.8 Menggali informasi dari teks petunjuk atau arahan yang berkaitan dengan kegiatan usaha minimal dalam 7 (tujuh) kalimat sederhana 1.9 Menggali informasi dari teks narasi yang berkaitan dengan kemitraan usaha dalam kegiatan usaha minimal dalam 7 (tujuh) kalimat sederhana 1.10 Menggali informasi dari teks laporan yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran suatu produk usaha minimal dalam 7 (tujuh) kalimat sederhana 1.6

KOMPETENSI INTI (KI) KOMPETENSI DASAR (KD) Mampu mengolah, 3.1 Mengolah informasi dari teks penjelasan menalar, dan menyaji tentang jiwa kewirausahaan untuk pengetahuan yang kemandirian dalam bahasa Indonesia diperoleh dalam praktik minimal 5 (lima) kalimat sederhana secara untuk kemandirian lisan dan tertulis berkarya dalam 3.2 Mengolah teks penjelasan tentang pemetaan menjalankan peran dan peluang dan perintisan usaha yang fungsi di masyarakat dikembangkan dalam bahasa Indonesia minimal melalui aktivitas membaca, 5 (lima) kalimat sederhana secara tertulis menulis, berbicara, dan 3.3 Mengolah teks khusus dalam bentuk formulir berhitung dalam bahasa Indonesia dan kuitansi sederhana yang berkaitan dengan kegiatan usaha 3.4 Mempraktikkan kegiatan usaha dengan memanfaatkan peluang dan sumber daya yang ada di sekitarnya 3.5 Menggunakan sifat operasi hitung dalam menyederhanakan atau menentukan hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian bilangan 3.6 Menggunakan uang dalam kegiatan usaha maupun kehidupan sehari-hari 3.7 Memperkirakan suatu produk (lama produksi, berat, dimensi/ukuran) untuk menentukan biaya produksi dan biaya lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha

KOMPETENSI INTI (KI)

3.12 Mempraktikkan kerjasama dengan mitra usaha di wilayahnya 3.13 Mempraktikkan pengemasan produk usaha secara kreatif dan menarik 1.14 Mengolah informasi teks laporan yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran dari suatu produk usaha 1.15 Mempraktikkan beberapa strategi penjualan

KOMPETENSI DASAR (KD) 3.8 Menerapkan pecahan sederhana ke bentuk pecahan desimal dan persen pada perhitungan produk barang, jasa, dan uang pada kegiatan usaha 3.9 Menggunakan satuan pengukuran luas, panjang, waktu, volume, berat, dan suhu yang berkaitan dengan kegiatan pembuatan, penyimpanan, dan pengemasan produk. 3.10 Menggunakan hasil pengolahan dan penafsiran data dalam bentuk teks tabel, diagram, dan grafik sederhana untuk memprediksi dan merencanakan jumlah produksi, penjualan, dan pembelian pada kegiatan usaha untuk menentukan laba rugi 3.11 Mengolah informasi dari teks narasi yang berkaitan dengan kemitraan usaha dalam kegiatan kewirausahaan KOMPETENSI INTI (KI) SKL DIMENSI 10


6. Bahan Ajar Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu tenaga pendidik/tutor/nara sumber teknis (NST) dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan praktik keterampilan. Bahan yang dimaksud bisa berupa: bahan cetak yang meliputi bukubuku teks, majalah, booklet, artikel brosur (leaflet), poster, vcd, dan lain sebagainya. 7. Proses Pembelajaran Proses pembelajaran pendidikan keaksaraan usaha mandiri merupakan uraian mengenai pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai SKL pendidikan keaksaraan usaha mandiri. Komponen proses pembelajaran pendidikan keaksaraan usaha mandiri meliputi: a. Perencanaan proses pembelajaran Perencanaan proses pembelajaran merupakan penyusunan rencana pelaksanaan proses pembelajaran untuk setiap muatan pembelajaran sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disepakati bersama antara pendidik dan peserta didik. Perencanaan proses pembelajaran dimuat dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang menguraikan tentang: 1) Identitas lembaga 2) Kompetensi dasar 3) Materi pokok 4) Alokasi waktu 5) Tujuan pembelajaran 6) Indikator pencapaian kompetensi 7) Metode pembelajaran 8) Kegiatan pembelajaran 9) Media, alat, dan sumber belajar 10) Penilaian pembelajaran b. Pelaksanaan proses pembelajaran Pelaksanaan proses pembelajaran memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per rombongan belajar dan rasio jumlah pendidik terhadap peserta didik yang sesuai dengan situasi dan


11

kondisi serta proses pembelajaran melalui tatap muka dan/ atau tutorial. Pendekatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa(andragogi). c. Penilaian hasil pembelajaran 1) Penilaian proses pembelajaran dilakukan dengan cara tutor/ NST mengadakan penilaian terhadap peserta didik secara periodik untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta didik sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan menggunakan berbagai cara seperti kuis, tes tertulis, portofolio (kumpulan hasil karya), dan penugasan. 2) Penilaian akhir dilakukan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi peserta didik terhadap Standar Kompetensi Lulusan KUM. Penilaian akhir dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 8. Surat Keterangan Melek Aksara Lanjutan (SUKMA-L) SUKMA-L adalah sertifikat yang diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai kompetensi lulusan KUM. SUKMA-L diterbitkan oleh lembaga penyelenggara program KUM dan ditandatangani ketua lembaga. 9. Pendampingan Pendampingan dilakukan oleh penyelenggara dan didukung oleh Tutor/NST maupun pemangku kepentingan terkait. Pendampingan dilakukan untuk memelihara kelangsungan kemampuan keberaksaraan peserta didik serta dapat mengembangkan usaha dan kemitraan dalam bidang usaha dan/atau keterampilan tertentu. Langkah-langkah pendampingan usaha meliputi: a. Merumuskan rencana pendampingan b. Melakukan penjadwalan, pengorganisasian dan pendampingan c. Menetapkan pendekatan, strategi, dan teknik pendampingan d. Membantu mengenalkan pada akses dan mitra usaha e. Melakukan evaluasi dan refleksi

BAB III

DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI

A. Pengertian Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan 1. Belanja bantuan sosial di bidang pendidikan dan kebudayaan yang selanjutnya disebut belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 24 Tahun 2013). 2. Bantuan dana operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri adalah pemberian sejumlah dana untuk menyelenggarakan pembelajaran pendidikan keaksaraan usaha mandiri untuk meningkatkan kemampuan keberaksaraan dan usaha produktif bagi peserta didik yang telah mencapai kompetensi keaksaraan dasar sesuai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dalam kurikulum pendidikan keaksaraan dasar, baik secara perorangan maupun kelompok sebagai salah satu upaya penguatan keaksaraan sekaligus pengentasan kemiskinan.

Pendampingan dilakukan minimal 2 (dua) bulan setelah program pembelajaran pendidikan keaksaraan usaha mandiri selesai. 12



13

Alokasi Sasaran dan Anggaran Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri Tahun 2015

B. Tujuan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan 1. Membelajarkan penduduk usia 15 tahun ke atas, dengan prioritas usia 15-59 tahun yang telah mencapai SKL KD (memiliki SUKMA) untuk memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri; 2. Memberikan kesempatan kepada Kelompok Belajar, lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Majelis Taklim, Sekolah, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, Tim Penggerak PKK, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang sudah menjadi satuan pendidikan nonformal, Rumah Pintar, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan untuk berpartisipasi dalam memelihara dan meningkatkan keberaksaraan peserta didik yang telah mengikuti dan/ atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar;

No 1 2 3

Provinsi Sumatera Utara Banten Jawa Barat

C. Jumlah Dana yang Disediakan Jumlah dana yang disediakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat tahun 2015 untuk bantuan operasional penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri sebesar Rp. 47.600.000.000 (empat puluh tujuh milyar enam ratus juta rupiah) untuk membelajarkan sebanyak 95.200 orang peserta didik.

D. Alokasi Sasaran dan Pemanfaatan Dana 1. Alokasi Sasaran Pada tahun 2015 dana bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri didistribusikan ke14 (empat belas) provinsi tertinggi buta aksara dan mengakomodir provinsi/kabupaten lainnya yang masih terdapat peserta didik lulusan Keaksaraan Dasar yang telah memperoleh Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) melalui dana APBN tahun 2014.

14


4

5

Kabupaten 1 Kab. Nias Selatan 1 Kab. Tangerang 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Ciamis Kab. Cirebon Kab. Indramayu Kab. Karawang Kab. Pangandaran Kab. Sukabumi Kab. Garut

1. 2. 3. 4.

Kab. Brebes Kab. Pati Kab. Sragen Kab. Tegal

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Jember Kab. Lumajang Kab. Malang Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Situbondo Kab. Sumenep Kab. Tuban

Jawa Tengah

Jawa Timur

Alokasi Sasaran Alokasi Anggaran (orang) (Rp) 1,700 850,000,000 1,300 650,000,000 15,100 7,550,000,000 1,700 850,000,000 5,100 2,550,000,000 500 250,000,000 1,700 850,000,000 3,000 1,500,000,000 2,500 1,250,000,000 300 150,000,000 150 75,000,000 150 75,000,000 7,100 3,550,000,000 2,650 1,325,000,000 500 250,000,000 2,250 1,125,000,000 1,700 850,000,000 25,600 12,800,000,000 1,500 750,000,000 1,300 650,000,000 1,300 650,000,000 3,400 1,700,000,000 3,000 1,500,000,000 1,700 850,000,000 2,500 1,250,000,000 1,700 850,000,000 1,250 625,000,000 1,250 625,000,000 2,100 1,050,000,000 1,250 625,000,000 2,100 1,050,000,000 1,250 625,000,000


15

No

Provinsi

6

Kalimantan Barat

1. 2. 3. 4. 5. 7 Nusa Tenggara Barat 1. 2. 3. 8 Nusa Tenggara Timur 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9 Sulawesi Barat 1. 2. 3. 4. 10. Sulawesi Selatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 11. Sulawesi Tengah 1. 2. 3. 4. 5. 6.

16

Alokasi Sasaran Alokasi Anggaran (orang) (Rp) 3,350 1,675,000,000 Kab. Ketapang 300 150,000,000 Kab. Kubu Raya 1,350 675,000,000 Kab, Melawi 900 450,000,000 Kab. Mempawah 100 50,000,000 Kab. Sambas 700 350,000,000 3,750 1,875,000,000 Kab. Lomnok Barat 1,250 625,000,000 Kab.Lombok Tengah 1,250 625,000,000 Kab. Lombok Timur 1,250 625,000,000 1,000 500,000,000 Kab. Belu 150 75,000,000 Kab. Ende 100 50,000,000 Kab. Kupang 300 150,000,000 Kab. Manggarai Barat 100 50,000,000 Kab. Rote Ndao 100 50,000,000 Kab. Sikka 150 75,000,000 Kab. Timor Tengah Selatan 100 50,000,000 1,200 600,000,000 Kab. Mamasa 600 300,000,000 Kab. Mamuju 150 75,000,000 Kab. Mamuju Utara 300 150,000,000 Kab. Polewali Mandar 150 75,000,000 4,000 2,000,000,000 Kab. Enrekang 100 50,000,000 Kab. Gowa 2,200 1,100,000,000 Kab. Jeneponto 400 200,000,000 Kab. Luwu Timur 100 50,000,000 Kab. Pangkep 100 50,000,000 Kab. Sidenreng Rappang 100 50,000,000 Kab. Takalar 1,000 500,000,000 2,050 1,025,000,000 Kab. Banggai Kepulauan 250 125,000,000 Kab. Banggai Laut 350 175,000,000 Kab. Donggala 800 400,000,000 Kab. Morowali 100 50,000,000 Kab. Sigi 400 200,000,000 Kab. Tojo Una-una 150 75,000,000 Kabupaten


No

Provinsi

Kabupaten

12. Sulawesi Tenggara 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kab. Buton Kab. Buton Utara Kab. Kolaka Timur Kab. Konawe Kab. Konawe Selatan Kab.Konawe Utara Kab. Muna Kab. Wakatobi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Kab. Biak Numfor

13. Papua Kab. Dogiai Kab. Jayapura Kab. Jayawijaya Kab. Keerom Kab. Kepulauan Yapen Kab. Lani Jaya Kab. Memberamo Raya Kab. Memberamo Tengah Kab. Merauke Kab. Nabire Kab. Nduga Kab. Paniai Kab. Puncak Kab. Tolikara Kab. Intan Jaya Kab. Yahukimo Kab. Yalimo Kota Jayapura

14 Papua Barat 1. Kab. Manokwari 2. Kab. Sorong 3. Kab. Sorong Selatan 4. Kab. Teluk Bintuni Jumlah

Alokasi Sasaran Alokasi Anggaran (orang) (Rp) 3,450 1,725,000,000 300 150,000,000 250 125,000,000 700 350,000,000 150 75,000,000 550 275,000,000 300 150,000,000 1,000 500,000,000 200 100,000,000 21,700 10,850,000,000 100 50,000,000 800 400,000,000 200 100,000,000 3,600 1,800,000,000 500 250,000,000 400 200,000,000 2,800 1,400,000,000 150 75,000,000 600 300,000,000 50 25,000,000 400 200,000,000 600 300,000,000 2,200 1,100,000,000 3,000 1,500,000,000 1,600 800,000,000 700 350,000,000 3,000 1,500,000,000 800 400,000,000 200 100,000,000 3,900 1,950,000,000 1,500 750,000,000 800 400,000,000 800 400,000,000 800 400,000,000 95,200 47,600,000,000

Catatan: • Apabila sasaran pada provinsi tersebut di atas tidak terserap, maka akan dialihkan ke wilayah lain


17

2. Pemanfaatan Dana Pembelajaran pendidikan keaksaraan usaha mandiri mengorganisir peserta didik dalam rombongan belajar (Rombel), setiap rombongan belajar terdiri dari 10 orang peserta didik, sehingga dana yang disediakan setiap rombel adalah 10 org x Rp 500.000,- = Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dana tersebut merupakan dana stimulan yang digunakan untuk membiayai komponen-komponen seperti tabel berikut: No

Komponen yang Dibiayai

Perincian

1.

Pendataan identitas/profil dan Identifikasi calon peserta kebutuhan belajar/usaha calon didik peserta didik

2.

ATK peserta didik dan penyelenggaraan

3.

Pembelajaran dan Pelatihan Keterampilan

4.

Transportasi tutor/pelatih keterampilan

5.

6

Maksimal 5% (Rp 250.000)

Pensil, pulpen, penghapus, buku Maksimal 7% tulis, dan lain-lain (Rp 350.000) Penyusunan/pengadaan/ pembelian bahan pembelajaran, bahan praktik keterampilan dan modal usaha Transportasi 1 orang tutor dan 1 orang pelatih keterampilan selama program berlangsung

Penyelenggaraan penilaian Penggandaan soal, pengolahan pembelajaran untuk 10 hasil tes, dan penulisan STSB orang peserta didik Transportasi penyelenggara, Pengendalian program evaluasi kegiatan, dan pelaporan Jumlah satu rombongan belajar untuk 10 orang peserta didik

18

Proporsi Biaya

Minimal 35% (Rp 1.750.000) Maksimal 40% (Rp 2.000.000) Maksimal 3% (Rp 150.000) Maksimal 10% (Rp 500.000) Rp 5.000.000


BAB IV

PROSEDUR PEMBERIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI A. Kriteria dan Persyaratan Lembaga Penerima Dana Bantuan Lembaga yang berhak untuk mengelola dana bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri tahun anggaran 2015, harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Kriteria Lembaga Penerima Dana Bantuan Lembaga yang akan mengelola dana bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri adalah lembaga seperti: Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Majelis Taklim, Sekolah, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, Tim Penggerak PKK, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang sudah menjadi satuan pendidikan nonformal, Rumah Pintar, dan lembaga swadaya masyarakat yang meyelenggarakan pendidikan keaksaraan dasar melalui dana APBN tahun 2014 serta telah mencapai kompetensi Keaksaraan Dasar. 2. Persyaratan Lembaga Penerima Dana Bantuan a. Persyaratan administrasi: 1) Memiliki izin operasional dari instansi yang relevan; 2) Memiliki legalitas organisasi/lembaga dari pihak yang berwenang; 3) Memiliki nomor rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga (bukan nomor rekening pribadi);


19

4) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga (bukan NPWP pribadi). b. Persyaratan teknis 1) Memiliki data sasaran peserta didik pendidikan keaksaraan usaha mandiri (lulusan Keaksaraan Dasar dari dana APBN 2014 yang dibuktikan dengan SUKMA); 2) Memiliki tutor keaksaraan usaha mandiri. 3) Memiliki prasarana pembelajaran yang memadai; 4) Memiliki sarana pembelajaran yang memadai; 5) Menandatangani Pakta Integritas; 6) Menandatangani Surat Kesanggupan Melaksanakan Program; 7) Memiliki kurikulum pembelajaran keaksaraan usaha mandiri; 8) Memiliki bahan ajar yang memadai; 9) Memliki struktur organisasi; 10) Memiliki program kerja; 11) Memiliki pengalaman menyelenggarakan pendidikan keaksaraan usaha mandiri.

B. Mekanisme Pemberian Dana Bantuan 1. Sosialisasi dan koordinasi oleh pusat dan daerah Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun petunjuk teknis dan melakukan sosialisasi serta koordinasi ke Dinas Pendidikan Provinsi. Sosialisasi dan koordinasi dapat melalui surat, pertemuan, buku, dan laman/website. 2. Dinas Pendidikan Provinsi memverifikasi data peserta didik keaksaraan dasar dari lembaga penyelenggara melalui dana APBN tahun 2014 (surat direktur Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat No. 271/B4.2/MS/2015 tanggal 12 Februari 2015) 3. Dinas Pendidikan Provinsi menyeleksi lembaga penyelenggara keaksaraan dasar yang kredibel dan peserta didik yang telah lulus keaksaraan dasar dan memiliki SUKMA tahun 2014. 20


4. Dinas Pendidikan Provinsi mengusulkan lembaga dan peserta didik yang lolos seleksi sebagai calon penyelenggara program Keaksaraan Usaha Mandiri 2015 yang telah diketahui/disahkan Dinas Pendidikan Kabupaten, kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melalui loket Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten. 5. Petugas Administrasi ULT menginput data usulan dari dinas pendidikan provinsi, kemudian mengirimkan rekapitulasi usulan yang layak untuk mendapatkan dana bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 6. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memverifikasi usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi. 7. Setelah hasil verifikasi dinyatakan lengkap, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan jumlah bantuan kepada setiap pengusul kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri. 8. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat membuat Surat Keputusan (SK) tentang lembaga penerima bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan keaksaraan usaha mandiri. 9. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melakukan akad kerjasama dengan lembaga penerima dana bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri. 10. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyampaikan berkas-berkas pengajuan pencairan dana bantuan kepada Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III. 11. KPPN Jakarta III akan melakukan verifikasi berkas-berkas pencairan bantuan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, apabila lengkap maka dana bantuan akan dicairkan kepada rekening


21

bank penampung yang telah ditunjuk oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. 12. Bank penampung menyalurkan dana bantuan ke rekening lembaga penerima bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan keaksaraan usaha mandiri. 13. Lembaga yang sudah menerima dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan keaksaraan usaha mandiri, menyampaikan laporan awal kepada Dinas Pendidikan Provinsi paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima dan ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 14. Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan rekapitulasi laporan awal lembaga penerima kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. 15. Lembaga yang mendapat dana bantuan operasional penyelenggaraan agar menyelenggarakan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri sesuai dengan pedoman penyelenggaran pembelajaran pendidikan keaksaraan usaha mandiri. 16. Setelah selesai menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri, maka lembaga membuat laporan serta menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan Provinsi paling lambat 2 (dua) minggu setelah program selesai dan ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 17. Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan rekapitulasi laporan akhir lembaga penerima kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

BAB V

MONITORING

A. Monitoring Aspek-aspek penting dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi adalah: 1. Program Pembelajaran; 2. Proses Kegiatan Pembelajaran; 3. Kehadiran Tutor/Nara Sumber Teknis; 4. Daftar kehadiran peserta didik; 5. Jumlah peserta didik; 6. Standar kompetensi lulusan (SKL) KUM dan Silabus; 7. Rencana Program Pembelajaran (RPP); 8. Bahan ajar yang digunakan; 9. Waktu pelaksanaan pembelajaran; 10. Administrasi pembelajaran; 11. Dukungan Penyelenggara dalam menyiapkan alat/bahan praktek keterampilan; 12. Hasil Belajar.

B. Pengendalian Mutu dan Pengawasan 1. Pengendalian Mutu Pengendalian mutu terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (P2PAUDNI), Balai Pengembangan

22



23

Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (BP-PAUDNI), Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 2. Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Masyarakat. 3. Sanksi Bagi penerima dana bantuan KUM yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan petunjuk teknis, maka tidak akan diberikan dana bantuan pada tahun berikutnya dan dapat diajukan ke jalur hukum.

BAB VI

PELAPORAN

Sebagai bentuk pertanggung jawaban dan akuntabilitas, penerima dana bantuan berkewajiban untuk membuat laporan baik pada saat penerimaan dana (laporan awal) dan hasil pelaksanaan kegiatan (laporan akhir). Laporan tersebut disampaikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi. Selanjutnya Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan rekapitulasi laporan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUD dan DIKMAS, Kemendikbud di Jakarta. Pada prinsipnya pengelolaan dana mencakup pencatatan, penerimaan dan pengeluaran uang sehingga memudahkan proses pelaporan dan pengawasan penggunaan dana, antara lain meliputi:

A. Pembukuan 1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah 2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea materai 3. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti 4. Pemungutan dan penyetoran pajak dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dibukukan dengan rapi. 5. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dibukukan/ dicatat sesuai urutan kejadiannya 6. Buku kas harian ditulis dengan rapi, lengkap dan bersih.

B. Dokumen Pendukung Pembukuan 1. Kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota/bon asli dari pihak yang menerima pembayaran 24



25

2. Bukti transaksi lainnya 3. Copy print out saldo terakhir rekening bank dari setiap tahap penarikan uang. 4. Setiap dokumen yang ditanda tangani harus dibubuhi dengan stempel lembaga.

BAB VII

PENUTUP

C. Jenis Laporan 1. Laporan Awal/Penerimaan Lembaga penyelenggara yang sudah menerima dana dalam rekeningnya, wajib mengirimkan fotokopi bukti penerimaan transfer dana dari KPPN kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Nomor Fax; 021-5725039 2. Laporan Akhir/Penyelenggaraan Kegiatan c. Lembaga penyelenggara Keaksaraan Usaha Mandiri diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan ditembusan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi. d. Laporan disampaikan paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai e. Laporan akhir mengacu pada format lampiran 4.

Pedoman ini disusun sebagai rambu-rambu yang masih bersifat umum, yang dalam implementasinya memerlukan penyesuaian dengan karakteristik lembaga yang dipilih, oleh karena itu penyelenggara diharapkan dapat mengembangkan dengan kreativitasnya untuk menyempurnakan penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri. Pedoman ini sebagai rambu-rambu dan masih memungkinkan untuk disesuaikan dengan keunikan potensi lokal dan tempat penyelenggaraan kegiatan sepanjang memberi nilai tambah. Semoga pedoman ini dapat memberi arah dan memudahkan bagi semua pihak yang berkeinginan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri.

Catatan: 1. Lembaga Penyelenggara yang tidak mampu menyampaikan laporan maksimal 1 bulan setelah kegiatan selesai dapat dikenai sanksi dengan tidak diperkenankan mengakses dana bantuan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat pada tahun berikutnya. 2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kemdikbud, tidak memungut biaya apapun dan tidak menerima pengembalian dana bantuan dalam bentuk apapun untuk pencairan dana bantuan yang akan dan telah ditetapkan.

26



27

LAMPIRAN–LAMPIRAN Lampiran 1. Format Proposal KUM

b. Pakta Integritas

a. Sampul Proposal PAKTA INTEGRITAS PROPOSAL Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri TAHUN 2015

Diajukan Kepada: Dinas Pendidikan Provinsi : ……………….. Alamat: ……………………………….

Diajukan Oleh: Nama Lembaga/Organisasi : ............................................................... Alamat : ............................................................... ............................................................... ............................................................... No. Telp./HP/Faks : ............................................................... Email : ...............................................................

28


Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………………………......................... Jabatan : …………………………………......................... Nama Lembaga : …………………………………......................... Alamat : …………………………………......................... …………………………………......................... dalam rangka penyelenggaraan bantuan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri dengan ini menyatakan: 1. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); 2. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; 3. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran dana bantuan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi; 4. Akan mengikuti proses penyaluran bantuan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam proposal dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif dan/atau dilaporkan secara pidana; 7. Menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara pidana. .......................................... 2015 materai Rp 6.000,00 ..................................................


29

c. Surat Pernyataan Kesanggupan dan Tanggung Jawab Mutlak KOP LEMBAGA

d. Rekomendasi KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN

PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

SURAT REKOMENDASI Nomor:…………………………………………

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ......................................................................... Jabatan : ......................................................................... Nama Lembaga : ......................................................................... Alamat Lembaga : ......................................................................... Telp./HP/Faksimili : .........................................................................

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ......................................................................... Jabatan : ......................................................................... Alamat : .........................................................................

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup: 1. Menyelenggarakan kegiatan Keaksaraan Usaha Mandiri tahun 2015, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan petunjuk teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri. 2. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku (tidak menggunakan dana untuk kepentingan pribadi). 3. Membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Telah Menerima Dana, disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten paling lambat dua minggu setelah dana diterima, 4. Membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan, disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten paling lambat dua minggu setelah kegiatan selesai. 5. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan/atau kabupaten setempat, dan lembaga/instansi yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan secara berkesinambungan.

adalah benar sebagai lembaga yang menyelenggarakan program keaksaraan dasar/ keaksaraan dasar layanan khusus tahun 2014 yang bersumber dari APBN, serta memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat, dan dianggap layak mengajukan dan melanjutkan ke program Keaksaraan Usaha Mandiri tahun 2015 kepada Dinas Pendidikan Provinsi ……………...

dengan ini menyatakan bahwa: Nama Lembaga : ....................................................................... Ketua Lembaga : ....................................................................... Alamat Lembaga : ....................................................................... Nomor Telepon/HP : ...................................................................... Fax : ......................................................................

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. .........................., 2015 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ....................

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup,untuk digunakan sebagaimana mestinya.. .........................., 2015 Yang Membuat Pernyataan

.................................. NIP. ...........................

Materai 6000 (…………..………………….)

30



31

FORMAT ISIAN PROPOSAL PENGAJUAN BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (KUM) TAHUN 2015 Yang bertandatangan di bawah ini, kami ketua Lembaga ........................................., dengan alamat.........................................................., mengajukan dana bantuan operasional keaksaraan Usaha Mandiri sebagai program lanjutan dari pendidikan keaksaraan dasar/ keaksaraan dasar layanan khusus yang kami laksanakan pada tahun 2014 dengan perincian sebagai berikut:

A. Identitas Lembaga 1. NAMA LEMBAGA 2. NOMOR INDUK LEMBAGA 3. a. NOMOR AKTE NOTARIS/ IZIN PENDIRIAN

4. 5. 6.

b. NAMA PEJABAT PENERBIT PERIZINAN ALAMAT LEMBAGA NOMOR TELP./HP REKENING BANK

a. Nomor b. Atas Nama c. Nama Bank 5. NPWP LEMBAGA

B. Identitas Pengelola 1.

2.

3.

NAMA KETUA a. NOMOR KTP b. ALAMAT c. NOMOR TELP/HP NAMA SEKRETARIS a. NOMOR KTP b. ALAMAT c. NOMOR TELP/HP NAMA BENDAHARA a. NOMOR KTP b. ALAMAT c. NOMOR TELP/HP

C. Identitas Tutor NO.


JENIS KELAMIN PENDIDIKAN UMUR L P

LAMA MENJADI TUTOR

1. 2. 3. dst Jumlah

D. Lokasi Program Pendidikan Keaksaraan Dasar/Keaksaraan Dasar Layanan Khusus yang Telah Dilaksanakan tahun 2014 NO

LOKASI PROGRAM

JUMLAH KELOMPOK ANGGARAN

SUMBER DANA

1. 2. 3. dst Jumlah

E. Daftar Peserta Didik Pendidikan Keaksaraan Dasar/Keaksaraan Dasar Layanan Khusus yang Telah Dibelajarkan tahun 2014 NO NAMA

JENIS KELAMIN L P

TANGGAL LAHIR*)

ALAMAT

TAHUN BELAJAR

1. 2. 3. dst *)

sesuai KTP

F. Daftar Peserta Didik yang Diajukan Sebagai Calon Penerima Bantuan Operasional Program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) Tahun 2015 NO

JENIS KELAMIN TANGGAL NOMOR NAMA SERI SUKMA LAHIR*) L P

ALAMAT

TAHUN BELAJAR

1. 2. 3. dst *)

32

NAMA

sesuai KTP


33

G. Lokasi Pelaksanaan Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri NO.

LOKASI PROGRAM

JUMLAH KELOMPOK

TUTOR

JUMLAH

KONDISI

1. 2. 3. dst Jumlah

H. Sarana dan Prasarana yang dimiliki NO.

JENIS SARANA/PRASARANA

1. 2. 3. dst

1.

KOMPONEN YANG DIBIAYAI

PERINCIAN

HARGA SATUAN

JUMLAH

1.

Identifikasi calon peserta didik (pendataan identitas/profil dan kebutuhan belajar/usaha calon peserta didik) 2. ATK peserta didik dan Penyelenggaraan (Pensil, pulpen, penghapus, buku tulis, dan lain-lain) 3. Pembelajaran dan Pelatihan Keterampilan (Penyusunan/pengadaan/ pembelian bahan pembelajaran, bahan praktik keterampilan dan modal usaha) 4. Transportasi tutor/pelatih Keterampilan (Transportasi 1 orang tutor dan 1 orang pelatih keterampilan selama program berlangsung)

34

Penilaian pembelajaran dan pelatihan keterampilan (Penggandaan soal, pengolahan hasil tes, dan penulisan SUKMA Lanjutan) Pengelolaan program: Transportasi Penyelenggara; Pelaksanaan Evaluasi kegiatan & pelaporan Jumlah 1 rombongan belajar untuk 10 orang peserta didik Jumlah rombongan belajar …….. x Rp. 5.000.000,-

Rp. 5.000.000,Rp. …………

J. Proses Pembelajaran

I. Rencana Pembiayaan NO

5.


2. 3. 4. 5.

Rencana pembelajaran………………………………………….. (tgl/bln/thn s.d. tgl/bln/thn; Kurikulum yang digunakan ……………………………………………. Metode pembelajaran yang digunakan ………………………………………. Media pembelajaran yang digunakan ………………………………………... Alat evaluasi yang digunakan …………………………………………………...

Demikian usulan kami, sebagai pelengkap proposal ini kami lampirkan: 1. Copy izin operasional yang sudah dilegalisir dinas pendidikan kabupaten/kota. 2. Copy nomor rekening bank yg masih aktif atas nama lembaga. 3. Copy nomor pokok wajib pajak (NPWP). 4. Copy SUKMA (Sampel, minimal 2 setiap rombongan belajar). Atas perhatian dan terkabulnya usulan ini kami sampaikan terima kasih .............................................2015 Ketua Lembaga

……………………………………


35

Lampiran 2. Surat Usulan Dinas Pendidikan Provinsi

PENDAHULUAN

KOP DINAS PENDIDIKAN PROVINSI .........................., 2015 Nomor Lampiran Perihal

A. Latar Belakang Menjelaskan tentang kegiatan yang melatar belakangi pentingnya dilaksanakan program KUM tahun 2015 dan sebarannya di kabupaten/kota (narasi singkat). ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

: …………………… : …………………… : Usulan Program KUM

Yth. Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen PAUD dan DIKMAS melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Gedung C Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman,Senayan Jakarta

B. Tujuan

Berdasarkan petunjuk teknis tata cara memperoleh dana bantuan pendidikan keaksaraan usaha mandiri tahun 2015, bahwa provinsi ……….. mendapatkan/mengajukan*) alokasi program pendidikan keaksaraan usaha mandiri sebesar …. orang atau Rp. …… Setelah mengadakan penilaian dan verifikasi lembaga, maka dengan ini kami sampaikan daftar usulan calon penerima dana bantuan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri tahun 2015. Demikian surat usulan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi........ tanda tangan dan cap stempel Nama dan Gelar NIP. Tembusan: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ........

Menjelaskan tentang (narasi singkat).: - Sasaran kegiatan ………………………………………………………………… ………………..………………………………………………………………… ……………… - Apa yang akan dicapai …………………………………………………………… ……………………...…………………………………………………………… …………………… - Apa manfaat bagi peserta didik …………………………………………………… …………………….…………………………………………………………… ……………………………… - Apa dampak bagi masyarakat dan daerah ………………………………………… …………………………………..……………………………………………… …………………………………………

C. Lampiran: 1. 2.

Usulan lembaga Daftar Peserta Didik

*) mendapatkan untuk dinas pendidikan provinsi yang mendapatkan alokasi sasaran *) mengajukan untuk dinas pendidikan provinsi yang tidak mendapatkan alokasi sasaran

36



37

38 Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri

39

Kab./ Kota

Nama Lembaga

Alamat Lembaga Ketua

Nama Bank

Nama dan gelar NIP. …………………….

Tanda tangan dan cap stempel

(2)

(1)

(3)

Alamat Lembaga

(4)

Ketua Lembaga

Lembaga Penyelenggara

* Alamat sesuai dengan alamat KTP

Nama Lembaga

: : No

Kabupaten

Provinsi

(5)

No. HP/ Telp

Nomor Seri SUKMA (6)

Peserta Didik Jenis Tgl-BlnKelamin Thn l/p Lahir (8) (9)

(10)

Alamat*

(11)

Nama dan gelar NIP. ……………......................................

Tanda tangan dan cap stempel

………………, …...................................... 2015 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi…..........

Nama Peserta Didik (7)

Lampiran 4. Nama Peserta Didik Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) Yang Diusulkan Melalui Dana APBN 2015

Pekerjaan

Jumlah Peserta Didik (WB) Jumlah L P L+P

……………………………….. 2015 Kepala Dinas Provinsi ….................................

Nomor Rekening Nomor Rekening Atas Nama NPWP

Lampiran: 1. Copy nomor rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga 2. Copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama lembaga 3. Fotocopy KTP Ketua lembaga 4. Data peserta didik KUM

1. 2. 3. dst

No

NPWP Atas Nama

PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI TAHUN 2015 Provinsi: ……………………………………….

Lampiran 3. DAFTAR USULAN CALON LEMBAGA/ORGANISASI PENYELENGGARA PROGRAM

Lampiran 5. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI ...............……… TENTANG TIM PENILAI PROPOSAL PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI PROVINSI ............................. TAHUN 2015

No

Nama

Pangkat/ Golongan

NPWP

Jabatan

1.

Ketua**)

2.

Sekretaris

3.

Anggota

4.

Anggota

5.

Anggota

Jabatan dalam Dinas

Lampiran 6. Laporan Awal Penerimaan Dana Bantuan

LAPORAN PENERIMAAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI TAHUN 2015

Disampaikan Kepada DINAS PENDIDIKAN PROVINSI .................................... dengan alamat

…………………….., 2015 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ….…………

..................................... ......................................

Ttd Nama Jelas dan Stempel Lembaga

Oleh: Catatan ** Lampirkan Rekening Ketua

40


Nama Lembaga Alamat Kontak person No. Telp./HP/Faks Alamat Email

: : : : :


41

KOP LEMBAGA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : .......................................................... Jabatan : .......................................................... Alamat Lembaga : .......................................................... Nomor Telepon/HP/Fax : ..........................................................

Lampiran 7. Format Sistematika Laporan

1. Sampul Laporan

LAPORAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI TAHUN 2015

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya: 1. Telah menerima dana bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri melalui rekening nomor …………………… atas nama …………………… pada tanggal …………………………... 2. Akan menyelenggarakan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri, sesuai perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani. 3. Akan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan dana kepada Dinas Pendidikan Provinsi paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup, untuk digunakan sebagaimana mestinya. ……………………. 2015 Yang Membuat pernyataan, Materai Rp. 6.000,……………………………. Lampiran: 1. Foto kopi halaman buku rekening bukti transfer dana sudah masuk ke rekening lembaga

42


Disampaikan Kepada DINAS PENDIDIKAN PROVINSI ................................. dengan alamat ........................................ ..........................................................

Oleh: Nama Lembaga

: .......................................................................

Alamat

: ……...............................................................

Kontak person

: ……………………………………………..

No. Telp./HP/Faks

: ………...........................................................

Alamat Email

: ......................................................................


43

2. Sistematika Laporan Berdasarkan persetujuan atas proposal yang telah kami susun serta akad kerjasama, antara Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dengan Ketua Lembaga ………………….., kami melaporkan sebagai berikut:

D. Hasil Belajar 1. Jumlah peserta didik yang lulus dan memperoleh SUKMA-L …..… orang 2. Jumlah peserta didik yang tidak memperoleh SUKMA-L … orang, jelaskan alasan……………………..

A. Lembaga ……………… telah menerima dana melalui rekening dengan nomor ………….. sebesar Rp …………………

E. Lampiran: 1. Daftar peserta didik yang mendapat SUKMA-L 2. Daftar peserta didik yang tidak mendapat SUKMA-L 3. Foto pelaksanaan kegiatan Pembelajaran Keaksaraan Usaha Mandiri 4. Copy buku kas umum

B. Dana sebesar Rp. ……………… telah dibelanjakan dengan rincian sebagai berikut: No.

Tanggal

Jenis Belanja

Volume

Harga Satuan

Jumlah

....................................... 2015 Ketua Lembaga,

Total dana yang digunakan

Rp.

Sisa dana*jika ada

…………………………… C. Kegiatan Pembelajaran Keaksaraan Usaha Mandiri yang dilaksanakan 1. Waktu pelaksanaan kegiatan (tgl/bulan/tahun s.d. tgl/bulan/ tahun) 2. Jumlah peserta didik yang dibelajarkan ….orang 3. Kurikulum digunakan…. 4. Metode pembelajaran yang digunakan….. 5. Bahan ajar pembelajaran yang digunakan ……. 6. Media pembelajaran yang digunakan….. 7. Penilaian/evaluasi yang digunakan……

44



45

CATATAN:

46


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan

Recommend Documents