Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015

KATA SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk memenuhi bagian dari hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang saling menghargai, menghormati, tolong menolong, menumbuhkan sikap toleransi, persahabatan, dan perdamaian. Untuk memenuhi hak memperoleh pendidikan bagi kelompok masyarakat orang dewasa, pendidikan nonformal melalui layanan program pendidikan masyarakat diharapkan dapat mendorong tumbuhnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat melalui layanan program pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender bidang pendidikan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keorangtuaan, penataan kelembagaan pendidikan nonformal, dan layanan program pendidikan masyarakat lainnya. Melalui berbagai inisiatif dan inovasi program yang dikembangkan setiap tahun diharapkan dapat menyumbang investasi pendidikan nasional dalam upaya pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu yang hasilnya dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat.

ii

Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Bantuan

Program Pendidikan Kecakapan HIdup Perempuan

iii

Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Bantuan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan ini, diharapkan sebagai acuan bagi lembaga/ organisasi masyarakat mitra kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebagai pengelola dan penyelenggara program di daerah, untuk mengakses bantuan dan menyelenggarakan program di lapangan, serta acuan bagi para pemangku kepentingan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan program pendidikan masyarakat. Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Jakarta, April 2015 Plt. Direktur Jenderal,

Dr. Ir. Taufik Hanafi, M.U.P. NIP. 196308281990031002

KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

P

enndidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Sejatinya pengembangan pendidikan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan personal orang dewasa sebagai anggota masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai investasi masyarakat dalam proses pembelajaran pendidikan sepanjang hayat. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berupaya meningkatkan keaksaraan penduduk orang dewasa melalui berbagai program yang terintegrasi dengan program keaksaraan usaha mandiri, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender bidang pendidikan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keorangtuaan, dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal. Seiring dengan kecenderungan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal juga semakin berkembang. Dengan demikian, untuk meningkatkan mutu dan penjaminan kualitas pelaksanaan program pendidikan masyarakat, perlu disusun buku petunjuk teknis sebagai acuan untuk mengajukan dan melaksanakan program pendidikan masyarakat tahun 2015.

iv



v

Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Bantuan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan ini, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi para pembina, pengelola atau penyelenggara program pendidikan masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Akhirnya semoga petunjuk teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rakhmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Jakarta, April 2015 Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Dr. Wartanto NIP. 196310091989031001

vi


DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN ...............................................................................

iii

KATA PENGANTAR ..............................................................................

v

DAFTAR ISI............................................................................................

vii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... A. Latar Belakang .................................................................... B. Dasar Hukum ...................................................................... C. Tujuan Petunjuk Teknis ......................................................

1 1 3 4

BAB II DISKRIPSI PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (PKH) PEREMPUAN........................................................................... A. Rasional .............................................................................. B. Tujuan PKH Perempuan .................................................... C. Peserta Didik Program PKH Perempuan ................................... D. Penyelenggara dan Pendidik/Tutor/Nara Sumber ................ E. Sarana dan Prasarana ........................................................... F. Standar Kompetensi Lulusan PKH Perempuan ................... G. Sumber Belajar dan Pemilihan Bahan Ajar PKH Perempuan .. H. Diskripsi Kegiatan Pembelajaran PKH Perempuan .............

5 5 6 6 7 8 9 10 11

BAB III BANTUAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN A. Pengertian Bantuan dan Bantuan PKH Perempuan ............ B. Tujuan Bantuan PKH Perempuan ........................................... C. Alokasi dan Peruntukan Bantuan ........................................

16 16 16 17

BAB IV TATA CARA MEMPEROLEH BANTUAN ........................... A. Lembaga yang dapat Mengajukan Proposal ......................... B. Persyaratan Administrasi Lembaga ....................................... C. Persyaratan Teknis Lembaga ................................................ D. Mekanisme Penyaluran Bantuan PKH Perempuan .............

20 20 20 21 22


vii

BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN SUPERVISI ........................ A. Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi .................................... B. Pengendalian Mutu dan Pengawasan ..................................

27 27 27

BAB VI PELAPORAN ............................................................................ A. Ketentuan Pelaporan ........................................................... B. Laporan Teknis Penyelenggaraan ......................................... C. Laporan Keuangan ..............................................................

28 28 29 29

BAB VII PENUTUP ...............................................................................

31

Lampiran–Lampiran ...............................................................................

32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Satu dari dua puluh dua kelompok marginal di Indonesia disandang oleh perempuan, yaitu perempuan marginal. Kondisi marginal perempuan terjadi di banyak bidang kehidupan baik disektor publik maupun domestik. Pendidikan, ekonomi, pekerjaan, kebijakan publik, hak-hak dasar perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, kesetaraan gender, politik, dan kesehatan merupakan sebagian dari bidang kehidupan di dalamnya terbukti masih banyak me marginalisasikan perempuan. Di bidang kesehatan reproduksi, angka kematian ibu melahirkan masih relatif cukup tinggi. Hal tersebut sangat berkaitan pemenuhan hak akses terhadap layanan kesehatan perempuan belum mencukupi. Kebijakan di bidang pemenuhan layanan kesehatan perempuan khususnya yang terkait dengan fungsi reproduksi menyebabkan perempuan banyak yang tertinggal dalam pengetahuan dan belum mampu memberdayakan dirinya sendiri. Keterbatasan perempuan untuk mengakses sumbersumber informasi kesehatan, meningkatkan pengetahuan, serta layanan kesehatan reproduksi perempuan menyebabkan perempuan masih tertinggal. Kontribusi perempuan di bidang ketenagakerjaan dan ekonomi juga masih jauh tertinggal dibanding dengan laki-laki. Di bidang politik keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sangat rendah, bahkan di lima provinsi di Indonesia pada periode 2009-2014, perempuan tidak terwakili di legislatif tingkat provinsi. Hal demikian mengakibatkan aspirasi perempuan rentan tidak terakomodir ketika

viii



1

legislatif menetapkan produk legislatif yang melibatkan perempuan sebagai subjek perundang-undnagan yang dilahirkan. Pemberdayaan perempuan secara simultan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan (capability) dan kualitas hidupnya, keluarga dan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya aspek spiritualitas, sosial, pengetahuan dan keterampilan. Melalui pemberdayaan perempuan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perempuan, yang pada akhirnya akan bermuara pada terpenuhinya harkat dan martabat perempuan. Pemenuhan hak-hak pendidikan yang menjadi hak dasar perempuan, terbukti masih terjadi ketimpangan sangat serius di negeri ini. Secara nasional angka rata-rata tingkat buta huruf penduduk perempuan masih jauh tinggi di banding laki-laki. Data statistik menunjukkan bahwa 30 kabupaten/kota di 13 provinsi di Indonesia rata-rata angka buta aksara yang disandang penduduk perempuan masih di atas rata-rata nasional. Perempuan marginal adalah sebuah masalah. Kemarginalan penduduk perempuan sangat berpotensi akan menurunkan kemarginalan kepada generasi yang dilahirkan. Perempuan marginal sangat rentan mengalami masalah sosial, dan sangat beresiko secara sosial. Memberdayakan perempuan marginal melalui jalur pendidikan adalah sebuah keniscayaan. Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan instrumen untuk mobilisasi sosial baik vertikal maupun horisontal pada perempuan marginal. Menarik dan mengeluarkan perempuan dari kemarginalan yang dialami, menjadi pintu mulia untuk membantu perempuan lebih berdaya, bermartabat, baik secara sosial maupun ekonomi. Rasional tersebut menjadi pertimbangan mendasar bahwa untuk mencegah makin termarginalkan, untuk mengeluarkan perempuan dari situasi marginal, memberdayakan perempuan merupakan pilihan bijaksana. Memberdayakan perempuan dalam segala aspek kehidupan menjadi pintu pembuka bagi perempuan untuk selanjutnya mampu memberdayakan dirinya sendiri. Sekurang-kurangnya empat kecakapan yang perlu dikembangkan melalui Program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) Perempuan yang berorientasi pemberdayaan perempuan, sebagai

2


instrumen memberdayakan perempuan marginal. Keempat kecakapan tersebut yaitu kecakapan personal, sosial, intelektual, dan kecakapan vokasional. PKH Perempuan merupakan bagian dari strategi pengentasan kemiskinan, ketertinggalan pendidikan yang dialami perempuan marginal. Petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat selaku pengelola fasilitasi, lembaga calon penyelenggara, dinas pendidikan terkait dalam mendampingi dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang program PKH Perempuan, serta lembaga calon penyelenggara yang berkepentingan untuk mengusulkan untuk menyelenggara kegiatan PKH Perempuan. Petunjuk teknis ini mengandung pokok-pokok penjelasan yakni: (i) deskripsi terbatas tentang Program PKH Perempuan, (ii) tata cara mengajukan usulan kegiatan pembelajaran perempuan marginal melaui program PKH perempuan. Sangat dianjurkan lembaga mempelajari sebaik-baiknya petunjuk teknis ini sebelum mengajukan usulan kegiatan, sehingga usulan yang disampaikan memiliki asas manfaat bagi masyarakat, serta sesuai dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis terkait.

B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan. 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA); 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan


3

Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta aksara (GNP-PWB/PBA); 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 81 tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal; 8. Komitmen internasional : a. Deklarasi dunia tahun 1997 tentang pendidikan orang dewasa atau Confintea V, Adult Education, The Hamburg Declaration-the Agenda for the Future; b. Kerangka Aksi Dakar Pendidikan Untuk Semua – PUS (The Dakar Framework for Action on Education for All); c. Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals – MDG’s); d. Dasawarsa Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan PBB (United Nations Decade of Education for Sustainable Development) 2004-2014.

C. Tujuan Petunjuk Teknis 1. Menyediakan informasi terbatas kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang Fasilitasi Program PKH Perempuan; 2. Memberikan pedoman kepada pihak lembaga dalam menyiapkan dan menyusun usulan menyelenggarakan pembelajaran PKH Perempuan; 3. Menyediakan pedoman kepada jajaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dalam melakukan penerimaan, pengelolaan, penilaian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi, serta supervisi penyelenggaraan Program PKH Perempuan; 4. Memfasilitasi unsur pengawasan internal dan/atau ekternal dalam melakukan pengawasan, pembinaan, audit pelaksanaan penyaluran fasilitasi penyelenggaraan Program PKH Perempuan.

4


BAB II

DISKRIPSI PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN A. Rasional Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) Perempuan adalah ikhtiar memberdayakan perempuan marginal melalui pendidikan. Perempuan marginal merupakan bagian dari masyarakat kurang beruntung yang mengalami masalah dan/atau sangat rentan menerima dampak resiko sosial yang diakibatkan oleh kondisi mereka yang marginal. Atas dasar pertimbangan tersebut maka pemberdayaan perempuan marginal melalui PKH Perempuan diarahkan sebagai tindakan yang bersifat memihak (affirmative action) yakni untuk menarik atau mengeluarkan perempuan dari keadaan marginal yang dialami. Upaya memberdayakan perempuan marginal melalui PKH Perempuan dirancang untuk mengenali, menggali, dan mengembangkan seoptimal mungkin potensi perempuan pada empat aspek kecakapan penting yaitu (i) kecakapan personal, (ii) kecakapan sosial, (iii) kecakapan intelektual, dan (iv) kecakapan vokasional. Hasil yang diharapkan melalui pembelajaran Program PKH Perempuan adalah perubahan perilaku, yaitu meningkatnya pengetahuan, kerampilan, dan sikap diri. Selanjutnya perempuan marginal mampu menolong dirinya sendiri untuk lebih berdaya dan keluar dari kondisi kemarginalannya menuju kualitas kehidupan dan tingkat kesejahteraan hidup yang lebih tinggi. Perempuan marginal memiliki sejumlah keterbatasan yang membelenggu dan menyulitkan mereka dalam memperoleh, harkat dan martabat hidup yang wajar sebagimana warga masyarakat lainnya. Resiko yang lebih besar yakni adanya kegagalan kelompok ini dalam mempertahankan diri karena ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Pada keadaan seperti ini negara (pemerintah) wajib hadir untuk mencegah Program Pendidikan Kecakapan HIdup Perempuan

5

dan membantu kelompok marginal khususnya perempuan agar sanggup mengatasi keadaan marginal yang dialami dan menarik mereka keluar dari kemarginalan. Inilah urgensi Program PKH Perempuan sebagai upaya sistematis pemerintah untuk mengeliminir dampak dan resiko sosial yang lebih besar bagi para perempuan marginal.

B. Tujuan PKH Perempuan 1. Meningkatkan kualitas kecakapan personal, sosial, keterampilan vokasional, dan intelektual melalui peningkatan kemampuan keberaksaraan perempuan marginal; 2. Mereduksi potensi dampak resiko sosial kelompok perempuan marginal melalui diperolehnya keterampilan vokasional sebagai sarana meningkatkan pendapatan berbasis usaha mandiri atau berkelompok; 3. Memfasilitasi terciptanya situasi yang konduksif bagi perempuan marginal keluar dari kondisi marginal yang dialami menuju kehidupan yang lebih bermartabat. 4. Membangun mental mandiri dan wirausaha untuk pemberdayaan, harkat dan martabat perempuan marginal.

C. Peserta Didik Program PKH Perempuan Peserta didik Program PKH Perempuan adalah perempuan dewasa dan marginal. Indikator perempuan marginal digambarkan pada tabel berikut. Tabel 1. Indikator Perempuan Marginal Calon Peserta Didik PKH Perempuan No Aspek 1 Pendidikan

2

6

Usia

Indikator Utama/Sub Indikator 1. Pendidikan rendah (urutan prioritas): 1.1. Berkeaksaraan rendah 1.2. Putus sekolah dasar 1.3. Tamat sekolah dasar (setara) 1.4. Tidak tamat SMP (setara) 1.5. Tamat SMP (setara) 1.6. Tidak tamat SMA (setara) 2.1. Usia 18-45 Tahun (dewasa)


Keterangan Skala prioritas calon peserta didik PKH Perempuan ini sifatnya berurutan.

No Aspek Indikator Utama/Sub Indikator 3 S t a t u s 3.1. Tidak memiliki pekerjaan tetap dan Pekerjaan penghasilan yang tidak pasti: 3.1.1. Pekerja rumah tangga (PRT) 3.1.2. Perempuan pekerja migran; 3.1.4. Buruh tidak tetap 3.1.5. Calon tenaga kerja luar negeri 3.1.6. Pasca-tenaga kerja luar negeri 3.1.7. Korban/rentan korban perdagangan manusia 3.1.8. Korban/sedang mengalami dampak pasca-bencana alam 3.2. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), atau Calon PNS; 3.3. Tidak berstatus Anggota Tentara Nasional Indonesia & Kepolisian RI; 3.4. Tidak berstatus sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), atau yang sejenis; 4 Status Tidak mampu (miskin) Ekonomi 5 Geografis 5.1. Pedesaan dan/atau perkotaan; 5.2. Terpencil dan/atau terisolir, domisili 5.3. Terluar, terdepan, tertinggal 6 Status sosial Perempuan penyandang dan/atau rentan masalah sosial.

Keterangan Terhitung saat mulai dilaksanakan kegiatan pembelajaran PKH Perempuan.

Lembaga calon penyelenggara diharapkan berlaku cermat dalam menerapkan indikator untuk mengidentifikasi dan menyeleksi calon peserta didik PKH Perempuan. Kecermatan tersebut sangat penting karena kondisi lokal setempat masing-masing lokasi calon tempat penyelenggaraan, calon peserta didik yang tersedia, dan ketersediaan sumber daya diyakini berbeda-beda.

D. Penyelenggara dan Pendidik/Tutor/Nara Sumber Terhitung pada saat dilakukan identifikasi calon peserta didik

1. Penyelenggara PKH Perempuan Ketua atau penanggungjawab lembaga penyelenggara adalah pihak yang paling bertanggung jawab tentang perencanaan, pelaksanaan, Program Pendidikan Kecakapan HIdup Perempuan

7

keberhasilan, pertanggungjawaban, dan penggunaan bantuan biaya pembelajaran PKH Perempuan. 2. Pendidik/Tutor/Narasumber Ketua atau penanggungjawab lembaga penyelenggara wajib memfasilitasi tersedianya pendidik/tutor/nara sumber yang memiliki kapasitas memadai, sesuai kebutuhan untuk mendukung keberhasilan pembelajaran PKH Perempuan. Sebagai rambu-rambu, berikut ini kriteria calon pendidik/ tutor/nara sumber pembelajaran PKH Perempuan. a. Memiliki latar belakang pendidikan/pengalaman teknis sesuai dengan bidang kecakapan yang akan disampaikan dalam pembelajaran PKH Perempuan; b. Sekurang-kurangnya selama dua tahun terakhir berpengalaman melakukan tugas/fungsi menjadi pendidik/tutor/nara sumber tentang bidang kecakapan yang akan disampaiakn dalam pembelajaran PKH Perempuan; c. Khusus untuk bidang kecakapan vokasional, nara sumber teknis diutamakan seorang praktisi wirausaha, memiliki pengalaman atau mengalami langsung tentang kecakapan vokasional yang akan diajarkan kepada peserta didik PKH Perempuan; d. Seluruh pendidik/tutor/narasumber Program PKH Perempuan diprioritaskan memiliki wawasan atau pengalaman membelajarkan peserta didik orang dewasa.

E. Sarana dan Prasarana Lembaga penyelenggara wajib memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung keberlangsungan pembelajaran PKH Perempuan. Sarana dan prasarana tersebut harus memenuhi aspek teknis, kapasitas, kuantitas maupun kualitas. 1. Sarana dan Prasarana Pembelajaran PKH Perempuan a. Ruang tempat penyelenggaraan pembelajaran beserta kelengkapan yang terkait; b. Papan tulis, alat tulis, dan sejenisnya sesuai kebutuhan metode pembelajaran;

8


c. Bahan ajar, buku rujukan sesuai jenis dan subjek kebutuhan pembelajaran; d. Bahan dan peralatan praktek, bahan pakai habis dalam jenis dan jumlah disesuaikan kebutuhan pembelajaran bidang kecakapan yang dipilih; e. Spanduk atau backdrop sebagai bahan sosialisasi/publikasi pembelajaran bersifat opsional (tidak wajib), tetapi untuk menghemat biaya, apabila diperlukan sebaiknya cukup dibuat secara sederhana; 2. Sarana Administrasi Pembelajaran PKH Perempuan Lembaga wajib menerapkan konsep tertib administrasi dalam penyelenggaraan dan pembelajaran PKH, dalam rangka mendukung hal tersebut maka dibutuhkan kelengkapan administrasi antara lain: a. Data kehadiran dan keikutsertaan peserta didik sesuai jadwal pembelajaran; b. Data kehadiran pendidik/tutor/nara sumber dalam pembelajaran yang dilaksanakan; c. Rencana pembelajaran PKH Perempuan; d. Catatan pembelajaran (kemajuan/perkembangan, hasil belajar) peserta didik PKH Perempuan; e. Buku lain yang dibutuhkan (pencatatan administrasi keuangan, dll).

F. Standar Kompetensi Lulusan PKH Perempuan Program Pendidikan kecakapan hidup perempuan diselenggarakan dengan mengacu kepada Standar Kompetensi sebagai berikut: 1. Memiliki perilaku dan etika yang mencerminkan sikap orang beriman, bertanggungjawab dan berinteraksi dengan lingkungan kerja, masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mampu mengenal dan mengembangkan potensi diri dalam rangka aktualisasi diri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 3. Memiliki keterampilan vokasional yang dibutuhkan dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan masyarakat. 4. Mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat secara umum dan bagi perempuan secara khusus.


9

G. Sumber Belajar dan Pemilihan Bahan Ajar PKH Perempuan 1. Sumber Belajar Sumber belajar pendidikan orang dewasa pada pendidikan non formal menganut prinsip terbuka dan banyak jenis/tidak terbatas. Berbagai macam sumber informasi yang memiliki muatan nilai informasi positif dan relevan dapat menjadi sumber belajar. Sumber belajar untuk pembelajaran PKH Perempuan menurut dasar pemilihannya dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu: a. Sumber belajar yang dirancang khusus untuk pembelajaran PKH Perempuan 1) Pendidik/tutor/nara sumber teknis yang dipilih secara khusus dan memiliki kemampuan memadai di bidang pelatihan yang dipilih dalam pembelajaran PKH Perempuan; 2) Buku, modul, brosur, leaflet dan bahan sejenis lainnya yang dibuat secara khusus sesuai kisi-kisi materi rancangan pembelajaran dan dimaksudkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran PKH Perempuan yang dilaksanakan. b. Sumber belajar lain yang dapat dimanfaatkan 1) Segala sesuatu yang sudah tersedia di masyarakat, dalam diri peserta didik yang dapat dimanfaatkan menjadi sumber belajar PKH Perempuan. Sumber belajar ini tidak digunakan sebagai sumber belajar utama program PKH Perempuan. 2) Contoh sumber belajar termanfaatkan ini buku atau terbitan lainnya yang sudah tersedia di masyarakat, lingkungan sekitar, pengalaman peserta didik, pengalaman tutor, bangunan, kantor desa, puskesmas, posyandu, kelompok tani, tempat pelelangan ikan, kebun, kantor penyuluh pertanian dan lain sebagainya. 2. Pemilihan Bahan Ajar PKH Perempuan Bahan ajar merupakan sumber belajar utama (pokok) yang dipilih dan ditetapkan sebagai sumber belajar PKH Perempuan yang dilaksanakan. Lembaga penyelenggara bertanggung jawab memilah dan memilih serta menetapkan bahan ajar yang akan digunakan untuk mendukung

10


tercapainya tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Seleksi Bahan ajar wajib dilaksanakan sebelum mengirimkan proposal dan dicantumkan secara jelas dalam rencana program pembelajaran (RPP). Lembaga penyelenggara juga tetap dapat menggunakan bahan ajar pelengkap disamping bahan ajar pokok. Bahan ajar pelengkap bersifat mendukung dan memberikan tambahan pengayaan kepada hasilhasil belajar PKH Perempuan. Penggunaan bahan ajar pelengkap dapat dilakukan pada saat proses pembelajaran masih berlangsung maupun pasca-pembelajaran PKH Perempuan. Pemilihan jenis dan subjek bahan ajar pelengkap mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaanya di lingkungan peserta didik.

H. Diskripsi Kegiatan Pembelajaran PKH Perempuan 1. Ketentuan Umum Penyelenggaraan a. Lembaga melaksanakan PKH Perempuan dalam dua kegiatan yaitu: (i) membelajarkan dan/atau melatih peserta didik; (ii) mendampingi peserta didik pasca-pembelajaran dan/atau pelatihan. b. Ruang lingkup subjek pembelajaran dan/atau pelatihan PKH Perempuan sekurang-kurangnya: (i) kecakapan personal; (ii) kecakapan sosial; (iii) kecakapan vokasional; dan (iv) kecakapan intelektual; c. Lembaga wajib semaksimal mungkin mengupayakan tercapainya hasil pembelajaran PKH Perempuan yaitu perubahan perilaku (meningkatnya pengalaman belajar) peserta didik dalam (i) kecakapan personal; (ii) kecakapan sosial; (iii) kecakapan vokasional; dan (iv) kecakapan intelektual; d. Kegiatan pembelajaran dan/atau pelatihan dilakukan sekurangkurangnya 66 jam, dilanjutkan pendampingan sekurangkurangnya selama dua bulan sejak pembelajaran berakhir. e. Lembaga melakukan pendampingan secara kelompok dan/atau perorangan dengan kegiatan pokok praktik pengembangan Program Pendidikan Kecakapan HIdup Perempuan

11

usaha ekonomi produktif dan/atau kegiatan relevan lain untuk memberdayakan peserta didik; 2. Ketentuan Rombongan Belajar PKH Perempuan a. Pembelajaran PKH Perempuan dilaksanakan dalam bentuk rombongan atau kelompok belajar; b. Satu rombongan atau kelompok belajar terdiri dari 25 atau 30 orang perempuan sebagai peserta didik; c. Satu lembaga yang memenuhi syarat dapat mengajukan usulan menyelenggarakan lebih dari satu rombongan belajar PKH Perempuan dalam satu proposal; d. Lembaga dengan usulan lebih dari satu rombongan belajar PKH Perempuan tersebut dalam butir 2.c, wajib memenuhi syarat yakni peserta didik dan jenis kecakapan vokasional antara rombongan satu dengan lainnya berbeda; 3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran a. Lembaga bersama pendidik/tutor/nara sumber yang ditetapkan wajib membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). RPP bersifat spesifik yaitu hanya digunakan untuk mengembangkan kecakapan hidup peserta didik yang sudah ditetapkan; b. RPP dikembangkan dari setiap standar kompetensi lulusan (SKL) PKH Perempuan. RPP dirancang secara komprehensif untuk dilaksanakan pada satu kali atau lebih pertemuan pembelajaran PKH Perempuan sekaligus. c. Berdasarkan RPP yang sudah dibuat, pendidik/tutor/nara sumber membuat bagian - bagian RPP yang dilaksanakan untuk setiap pertemuan sesuai jadwal pembelajaran PKH Perempuan yang ditetapkan. d. RPP PKH Perempuan dibuat secara tertulis dengan cakupan dan struktur penulisan: 1) Identitas lembaga penyelenggara; 2) Jumlah peserta didik (rombongan belajar);

12


3) materi pokok (subjek); 4) alokasi waktu (dalam satuan jam atau 60 menit); 5) tujuan pembelajaran, 6) indikator capaian kompetensi peserta didik; 7) materi pembelajaran (turunan dari materi pokok/subjek); 8) metode pembelajaran; 9) media, alat, bahan, dan sumber belajar; 10) langkah-langkah kegiatan pembelajaran; dan 11) penilaian hasil pembelajaran; e. Materi pembelajaran ditetapkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan belajar peserta didik dan beorientasi untuk mencapai tujuan. 1) Ruang lingkup materi pembelajaran kecakapan personal dan sosial sekurang-kurangnya seperti berikut: a) Etika/budi pekerti, dan keteladanan b) Keterampilan berkomunikasi c) Keterampilan mengambil keputusan d) Kesehatan keluarga, ibu dan anak e) Kerukuntetanggaan dan perdamaian f) Kepedulian/pelestarian lingkungan g) Kecakapan mengatur keuangan rumah tangga 2) Kecakapan Vokasional Jenis atau bidang kecakapan vokasional dipilih dengan memperhatikan kebutuhan warga belajar, potensi dikembangan menjadi usaha ekonomi produktif dan dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi peserta didik dan/atau kelompok peserta didik, serta bahan baku produksi berbasis potensi lokal dan mudah didapatkan. f. Rencana pelaksanaan pembelajaran dirancang menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa (andragogi), mengutamakan pengalaman peserta didik. g. Peserta didik yang telah selesai belajar diberikan diberikan modal untuk mengembangkan usaha secara kelompok. Program Pendidikan Kecakapan HIdup Perempuan

13

h. Lembaga pasca-pembelajaran melakukan pendampingan kepada peserta didik secara kelompok sekurang-kurangnya selama dua bulan atau setara dengan 16 jam. Pendampingan bertujuan untuk memberikan bantuan dan atau bimbingan teknis dalam merintis, mengembangkan, dan melaksanakan usaha kelompok. i. Teknis pelaksanaan pendampingan kelompok usaha peserta didik, disepakati bersama oleh lembaga dan kelompok usaha peserta didik, sesuai kesiapan waktu, tempat, dan usaha yang dikembangkan kelompok peserta didik. 4. Penilaian Pembelajaran PKH Perempuan a. Lembaga wajib melakukan penilaian kepada peserta didik selama dan pasca-pembelajaran PKH Perempuan. b. Objek penilaian meliputi proses, hasil belajar, selama pelaksanaan pendampingan pasca-pembelajaran. c. Penilaian proses pembelajaran dilaksanakan selama pembelajaran masih berlangsung, bertujuan untuk melakukan perbaikanperbaikan terhadap efektifitas pembelajaran yang sudah dilaksanakan dan memperbaiki RPP untuk pembelajaran selanjutnya; d. Penilaian hasil belajar bertujuan mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam RPP, yaitu perubahan perilaku peserta didik. Indikator capaian tersebut meliputi peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan/kecakapan hidup peserta didik. Penilaian hasil belajar ini dilaksanakan setelah seluruh kegiatan pembelajaran (66 jam) selesai dilaksanakan. e. Lembaga menetapkan ruang lingkup materi penilaian berdasarkan ruang lingkup subjek pembelajaran yang ditetapkan dalam RPP yang dilaksanakan. f. Penilaian selama dan pasca-pendampingan dilakukan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan dan kemajuan usaha kelompok. g. Pendidik/tutor/nara sumber PKH Perempuan merupakan perlaku utama rangkaian penilaian peserta didik sejak proses hingga pendampingan pasca-pembelajaran. 14


h. Lembaga bersama tim pendidik/tutor/nara sumber mengembangkan instrumen penilaian berbasis observasi/ pengamatan kinerja, hasil karya (portofolio), pameran, lombalomba, dan alat evaluasi lain yang relevan. 5. Surat Keterangan Kompetensi. a. Bagi peserta didik yang selesai mengikuti pendidikan keterampilan non terstruktur (tidak ada kurikulum nasional) dapat dilakukan evalusi akhir pendidikan keterampilan dan yang lulus diberi surat keterangan oleh lembaga penyelenggara. b. Bagi peserta didik yang selesai mengikuti pendidikan keterampilan terstruktur (menggunakan kurikulum nasional berbasis kompetensi) wajib mengikuti uji kompetensi oleh satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi. 6. Tindak Lanjut Pasca-Pembelajaran PKH Perempuan Lembaga penyelenggara bersama pendidik/tutor/nara sumber terkait memberikan pendampingan kepada peserta didik dengan ruang lingkup kegiatan antara lain: a. Memberikan fasilitasi pembentukan kelompok usaha peserta didik pasca-pembelajaran; b. Menyediakan layanan konsultasi usaha yang dikembangkan kelompok atau perorangan; c. Memberikan fasilitasi untuk pengembangan jaringan pemasaran hasil usaha kelompok peserta didik khususnya untuk kegiatan ekonomi produktif atau aktualisasi diri; d. Melaksanakan pemantauan dan supervisi secara berkesinambungan serta manajemen pelaksanaan kelompok usaha peserta didik pasca-pembelajaran; e. Memberikan fasilitasi keikutsertaan anggota kelompok dalam kegiatan pelatihan-pelatihan terkait yang diselenggarakan lembaga dan/atau pihak lain;


15

BAB III

BANTUAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN

3. Mengentaskan perempuan marginal usia 18-45 tahun dari kondisi marginal ekonomi, sosial, dan keterampilan, sehingga dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya; 4. Melindungi perempuan marginal usia 18-45 tahun dari kemungkinan dampak resiko sosial yang lebih besar, meningkatkan penghasilan dan kesejeahteraan hidup.

C. Alokasi dan Peruntukan Bantuan A. Pengertian Bantuan dan Bantuan PKH Perempuan 1. Belanja Bantuan Sosial bidang pendidikan dan kebudayaan yang selanjutnya disebut belanja bantuan adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud No. 24 Tahun 2014). 2. Bantuan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan adalah penyerahan kepada masyarakat dalam bentuk tranfer uang, selanjutnya dipergunakan untuk memberdayakan perempuan marginal melalui pendidikan kecakapan hidup untuk memberikan perlindungan dari resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi sehingga mampu mempertahankan kelangsungan hidup diri dan keluarganya.

B. Tujuan Bantuan PKH Perempuan 1. Mengentaskan perempuan marginal usia 18-45 tahun dari kondisi marginal ekonomi, sosial, dan keterampilan, sehingga dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya; 2. Memberikan peluang perempuan marginal usia 18-45 tahun untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif guna memperoleh penghasilan dari kelompok usaha;

16


1. Alokasi Biaya PKH Perempuan a. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat tahun anggaran 2015 mengalokasikan bantuan PKH Perempuan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Jumlah tersebut dipergunakan untuk membelajarkan perempuan marginal sebanyak 10.000 orang. b. Biaya satuan seorang peserta didik PKH Perempuan yaitu Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) c. Jumlah bantuan PKH Perempuan satu rombongan belajar adalah yaitu jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan biaya satuan peserta didik; 2. Ketentuan Penggunaan Bantuan PKH Perempuan a. Lembaga wajib mematuhi ketentuan peruntukan bantuan PKH Perempuan sesuai komponen biaya yang ditetapkan dalam petunjuk teknis terkait; b. Usulan pengajuan rencana biaya pembelajaran (RAB) PKH Perempuan wajib disusun secara rinci menggunakan format yang terdapat pada format proposal lembaga (lampiran 1). c. Komponen-komponen peruntukan biaya pembelajaran PKH Perempuan diatur berikut.


17

Tabel 2. Ketentuan Penggunaan Bantuan PKH Perempuan No.

Komponen Biaya Pembelajaran

Bentuk Pertanggungjawaban

1. Biaya Persiapan Pembelajaran ( 5%) a. Penyusunan rencana pelaksanaan • Kuitansi belanja konsumsi pembelajaran (RPP) PKH Perempuan rapat (2x5 org), b. Koordinasi pra pelaksanaan dengan • otoritas lokal, (Kades/RT/RW, unsur dinas terkait, pendidik/ tutor/nara • sumber, wakil calon peserta didik) 2. Biaya Pelaksanaan Pembelajaran ( 90%) a. Bantuan peserta didik, ( 10%) 1) Alat tulis peserta didik (untuk keg • pembelajaran)

Kuitansi belanja konsumsi rapat (1x10 org); Transport lokal, (1x 10 org)

Kuitansi belanja alat tulis. (1xjumlah peserta didik) 2) Konsumsi sederhana (berbahan/ • Kuitansi belanja snack produk lokal) sederhana (jumlah peserta didik X jumlah pertemuan) 3) Hadiah (motivasi, jika perlu) • Kuitansi belanja hadiah sederhana (insidental) b. Biaya pembelajaran ( 45%) 1) Transport lokal, honorarium • Kuitansi penerimaan pendidik/tutor/narasumber, transport lokal, per (jumlah P/T/NS x peremuan x 1 orang P/T/NS, (dari ... kali) ke lokasi pembelajaran) per kali datang sesuai jadwal pembelajaran. 2) Bahan (baku) praktik kecakapan • Kuitansi belanja vokasional, kecakapan sosial, sesuai jenis dan personal, buku rujukan/sumber, volume kebutuhan buku/bahan ajar, bahan pakai habis pembelajaran untuk keg pembelajaran dll

18


No. Alokasi (%)

 5%

 10%

 15%

3.

Bentuk Pertanggungjawaban 3) Transport lokal, honorarium, • Kuitansi penerimaan penanggung jawab penyelenggara, transpor lokal (dari ... fasilitator lapangan ke lokasi pembelajaran), per orang, per satu kali kehadiran sesuai jadwal. c. Pendampingan pasca-pembelajaran ( 35%) 1) Transport lokal petugas • Kuitansi penerimaan pendamping, (pengelola, pendidik/ transpor lokal (dari ... ke tutor/nara sumber) lokasi pendampingan), per orang, per satu kali kehadiran sesuai jadwal. penerimaan 2) Modal usaha untuk merintis/ • Kuitansi mengembangkan usaha produktifdana modal usaha, dari ekonomi peserta didik pascapenyelenggara kpd pembelajaran. kelompok, atau • Kuitansi belanja barang Catatan: modal dan/atau berita Modal usaha yang diserahkan kepada acara serah terima barang kelompok usaha peserta didik dapat modal dari lembaga berupa: Modal dana dan/atau barang/ penyelenggara kepada peralatan modal usaha. kelompok peserta didik. Komponen Biaya Pembelajaran

 10%

 5%

 30%

Penilaian dan Pelaporan ( 5%) a. Penggandaan bahan penilaian, bahan • Kuitansi belanja layan pakai habis, dokumen (foto copy) b. Penggandaan

 20%

Alokasi (%)

dan

pengiriman • Kuitansi belanja layan dokumen (foto copy), penjilidan laporan. • Resi/kuitansi ekspedisi

laporan penyelenggaraan PKH Perempuan

 5%


19

BAB IV

TATA CARA MEMPEROLEH BANTUAN A. Lembaga yang dapat Mengajukan Proposal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kelompok Belajar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Majelis Ta’lim Rumah Pintar Lembaga Kursus dan Pelatihan Tim Penggerak Pembinaan Kesejarteraan Keluarga (TP-PKK), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPP) Perguruan Tinggi Swasta; 8. Pusat Studi pada Perguruan Tinggi Swasta yang membidangi Gender dan/atau Perempuan; 9. Organisasi sosial dan kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, persyarikatan, atau sejenis. 10. UPTD SKB dan UPTD BPKB atau nama lain yang sejenis.

B. Persyaratan Administrasi Lembaga Lembaga yang berminat mengajukan usulan menjadi calon penyelenggara PKH Perempuan wajib memenuhi persyaratan adminsitrasi, yakni memiliki/memperoleh: 1. Sekretariat/kantor lembaga yang bersifat menetap untuk sekurangkurangnya selama tiga tahun dan memasang papan nama lembaga yang sesuai; 2. Izin operasional/izin menyelenggarakan program yang relevan; 3. Rekomendasi tertulis dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Provinsi setempat;

20


4. Rekening bank aktif atas nama lembaga, dan sama dengan nama lembaga pada NPWP; 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga, dan sesuai dengan nama rekening; 6. Pengurus lembaga yang definitif, struktur organisasi, dan uraian tugas pengurus lembaga; 7. Keterangan izin domisili dari kepala kelurahan/kepala desa sesuai alamat domisili lembaga; 8. Bersedia menandatangani Pakta Integritas sebagai penyelenggara Program PKH Perempuan tahun 2015, (Format dalam lampiran 2); 9. Kesanggupan menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran baik yang dilaksanakan di gedung PKBM atau di masyarakat dimana lokasi peserta didik berada yang dibuktikan dengan pernyataan aparat setempat.

C. Persyaratan Teknis Lembaga Lembaga yang dapat mengajukan usulan menjadi calon penyelenggara PKH Perempuan wajib memenuhi persyaratan teknis. Dokumen teknis berikut ini wajib dilampirkan dalam proposal Bantuan Penyelenggaaan PKH Perempuan. 1. Memiliki calon peserta didik PKH Perempuan sesuai kriteria yang ditetapkan, (dibuktikan dengan daftar calon peserta didik sesuai format dalam proposal pengajuan (lampiran 3); 2. Sanggup menyediakan pendidik/tutor/narasumber yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pembelajaran PKH Perempuan (sesuai dengan format Curiculum Vitae pada lampiran 8); 3. Memiliki Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) PKH Perempuan yang akan dilaksanakan (disusun mengacu format pada lampiran 4); 4. Memiliki Rencana Tindak Lanjut Pasca Pembelajaran PKH Perempuan untuk dilaksanakan setelah kelas pembelajaran PKH Perempuan selesai dilaksanakan, (disusun mengacu format lampiran 5);


21

5. Sanggup menyediakan sarana pendukung yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pembelajaran PKH Perempuan yang akan dilaksanakan (misalnya: media pembelajaran, dsb). Daftar ketersediaan sarana dilampirkan/disertakan dalam proposal).

D. Mekanisme Penyaluran Bantuan PKH Perempuan

Gambar 1. Diagram Alur Penyaluran Bantuan PKH Perempuan 1. Sosialisasi Program Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mensosialisasikan menyusun Program-program tahun 2015 melalui berbagai saluran informasi, antara lain: a. Forum rapat koordinasi direktorat dan dinas pendidikan propinsi, kabupaten/kota, FK-PKBM, FTBM, Forum Tutor, serta lembaga mitra terkait;

22


b. Mengirimkan buku Petunjuk Teknis terkait kepada dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, serta UPT PAUDNI yang tersedia di delapan lokasi, c. Mengunggah petunjuk teknis melalui website resmi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat di alamat; www.paudni.kemdikbud.go.id/dikmas. d. Sosialisasi program-program Dikmas tahun 2015 khususnya PKH Perempuan direncanakan juga disediakan dalam bentuk media simpan cakram (compact disk) yang saat ini sedang dalam penyiapan. e. Sosialisasi program juga dibantu secara berantai oleh jaringan mitra Dikmas yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan memanfaatkan media sosial yang juga banyak diakses oleh masyarakat luas. 2. Pengajuan Proposal 2.a Ketua lembaga terkait mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat untuk memperoleh rekomendasi sebagai penyelenggara Program PKH Perempuan. Permohonan dilampiri proposal PKH Perempuan yang sudah disusun lengkap. 2.b Apabila rekomendasi sudah diperoleh, selanjutnya lembaga segera mengirimkan proposal lengkap secara langsung ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Pengiriman proposal hendaknya menggunakan jasa ekspedisi yang tercatat pengirim memiliki bukti tertulis (resi) kirim yang juga berguna untuk memantau penerimaan dokumen oleh si alamat. Alamat pengiriman proposal adalah: Yth. Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai 8, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270.


23

Pengiriman proposal dalam bentuk file (soft copy) dapat dilakukan terlebih dahulu atau bersamaan dengan proposal tercetak (hard copy) ke alamat e-mail: [email protected]. Pengiriman proposal melalui email (soft copy) tidak menggugurkan kewajiban mengirimkan proposal dalam bentuk cetak (hard copy). 3. Penilaian proposal a. Penilaian proposal PKH Perempuan dilakukan didasari dua pertimbangan, yaitu: 1) Keterbatasan ketersediaan bantuan tidak jauh lebih sedikit dibanding dengan jumlah lembaga pengusul untuk menjadi calon penyelenggara; 2) Upaya untuk memenuhi prinsip tepat sararan, yaitu memberikan bantuan kepada sasaran yang memang memenuhi kriteria dan berhak menerima manfaat Program PKH Perempuan; b. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengangkat tim penilai proposal terdiri dari sub tim penilai adminsitrasi dan sub tim penilai teknis. c. Pengangkatan anggota tim penilai proposal ditetapkan dengan keputusan pejabat pembuat komitmen terkait; d. Mekanisme, tata kerja, ruang lingkup tugas dan kewenangan tim penilai akan diatur lebih lanjut dalam pedoman penilaian proposal tahun 2015. 4. Verifikasi Lembaga Direktorat Dikmas sebelum menetapkan lembaga penyelenggara PKH Perempuan dapat melakukan verifikasi kepada calon lembaga. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara: a. Korespondensi dengan pihak terkait yang dinilai memiliki informasi yang dibutuhkan;

24


5.

6.

7.

8.

9.

b. Telaah dokumen, data, atau rekam jejak lembaga yang bersangkutan; c. Kunjungan langsung (visitasi) ke lokasi lembaga, dinas pendidikan terkait, atau sumber-sumber informasi yang tersedia di daerah domisili lembaga; Penetapan lembaga Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menetapkan lembaga calon yang memenuhi syarat menjadi lembaga penyelenggara Program PKH Perempuan. Penetapan lembaga penyelenggara PKH Perempuan dilakukan dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen. Akad Kerjasama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan lembaga penyelenggara Program PKH Perempuan yang sudah ditetapkan membuat ikatan kerja sama. Kedua belah pihak menandatangani ikatan kerja sama pada waktu dan tempat yang ditentukan. Penerimaan Bantuan Penerimaan bantuan penyelenggaraan Program PKH Perempuan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat kepada lembaga yang ditetapkan, dilakukan secara langsung melalui Kantor Pusat Perbendaraan Negara (KPPN) Jakarta III. Penerimaan bantuan dilakukan setelah kedua belah pihak menandatangani akad kerja sama. Pelaksanaan kegiatan Lembaga penerima bantuan wajib melaksanakan program pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan sesuai akad kerjasama dan Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat tahun 2015. Monitoring dan evaluasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melakukan monitoring dan pembinaan agar mencapai hasil yang optimal.


25

10. Laporan hasil kegiatan a. Laporan Awal Lembaga yang sudah menerima dana, segera menyampaikan laporan awal berupa pernyataan penerimaan dana (Sesuai dengan format lampiran 11) dan fotokopi buku rekening bank, (3) foto copy halaman transaksi yang mencantumkan bukti transfer yang dana bantuan. Laporan awal secara tertulis dan dilakukan segera setelah lembaga secara nyata menerima dana di dalam rekening. b. Laporan Penyelenggaraan Lembaga yang sudah melaksanakan kegiatan wajib menyampaikan laporan kegiatan sesuai format terlampir (Lampiran 12), selambatlambatnya satu bulan sejak kegiatan pembelajaran selesai: 1) satu eksemplar disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat; 2) satu eksemplar disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi; dan 3) satu eksemplar disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN SUPERVISI

A. Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi Objek monitoring, evaluasi, dan supervisi antara lain: 1. Kesesuaian rencana dengan penyelenggaraan kegiatan; 2. Pemanfaatan bantuan; 3. Kemajuan pelaksanaan kegiatan; 4. Tindak lanjut pasca-pembelajaran; 5. Kemanfaatan hasil pembelajaran. 6. Pelaksanaan pendampingan pasca-pembelajaran 7. Kemajuan dan perkembangan usaha peserta didik.

B. Pengendalian Mutu dan Pengawasan 1. Pengendalian Mutu Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melakukan pengendalian mutu penyelenggaraan proses dan hasil penyelenggaraan PKH Perempuan. Dalam pelaksanaannya Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dapat bekerja sama dan/atau dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Dinas Pendidikan Provinsi, dan/atau Kabupaten/Kota terkait. 2. Pengawasan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Program PKH Perempuan oleh pengawas internal, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan/atau juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta masyarakat.

26



27

BAB VI

PELAPORAN

Lembaga penyelenggara Peogram PKH Perempuan wajib menyerahkan laporan tertulis kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

A. Ketentuan Pelaporan 1. Laporan Awal Laporan awal merupakan pemberitahuan pihak lembaga penerima bantuan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, yang berisi informasi bahwa dana bantuan sudah diterima. Laporan awal diserahkan segera setelah lembaga secara nyata menerima dana bantuan dalam rekening. Laporan awal dibuat menggunakan format pada lampiran 11. Alamat pengiriman laporan awal adalah: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Ged. E, Lt. 8 Komplek Kemendikbud, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Laporan awal juga dapat dikirimkan melaluia surat elektronik pada alamat: [email protected] 2. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan (Teknis) Lembaga menyerahkan laporan penyelenggaraan selambat-lambatnya satu bulan sejak kegiatan pembelajaran selesai dilaksanakan. Laporan penyelenggaraan disusun mengacu struktur pada lampiran 12. Laporan penyelenggaraan PKH Perempuan a. satu eksemplar disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat; b. satu eksemplar disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi; dan 28


c. satu eksemplar disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

B. Laporan Teknis Penyelenggaraan Laporan lembaga mencakup aspek laporan teknis penyelenggaraan program PKH Perempuan dan laporan keuangan (penerimaan dan penggunaan bantuan). Lembaga melaporkan secara komprehensif persiapan, pelaksanaan, dan hasil penyelenggaraan pembelajaran Program PKH Perempuan yang sudah dilaksanakan.

C. Laporan Keuangan Lembaga melaporkan secara akuntabel penerimaan dan penggunaan bantuan disertai bukti-bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan antara lain memuat: 1. Pembukuan (Pencatatan Keuangan) a. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah b. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea materai c. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/ jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti d. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadiannya 2. Dokumen pendukung Pembukuan a. Kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota/bon asli dari pihak yang menerima pembayaran b. Bukti transaksi lainnya c. Fotokopi print out saldo terakhir rekening bank untuk setiap tahap penarikan d. Setiap dokumen yang ditandatangani harus distempel


29

BAB VII

Catatan: 1. Lembaga Penyelenggara yang tidak mampu menyampaikan laporan maksimal 1 bulan setelah kegiatan selesai dapat dikenai sanksi berupa: a)wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara, b) diberi sanksi dengan tidak diperkenankan mengakses dana bantuan dari Dit. Bindikmas dan c) dapat diteruskan ke jalur hukum karena disinyalir ada penyelewengan. 2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Kemdikbud, tidak memungut biaya apapun dan tidak menerima pengembalian dana bantuan dalam bentuk apapun untuk pencairan dana bantuan yang akan dan telah ditetapkan.

PENUTUP

P

etunjuk teknis ini disusun sebagai rambu-rambu yang masih bersifat umum. Implementasi Petunjuk teknis ini memerlukan kreativitas dan penyesuaian dengan karakteristik lembaga pengusul, jenis kegiatan dan potensi lokal yang tersedia. Semoga petunjuk teknis ini dapat memberikan arah dan memudahkan bagi semua pihak yang berkeinginan untuk menyelenggarakan program pendidikan kecakapan hidup perempuan. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut tentang program PKH Perempuan, lembaga dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melalui alamat email: [email protected]

30



31

LAMPIRAN–LAMPIRAN Lampiran 1. Format Sistematika Proposal PKH-Perempuan 2015

No:.............../Pro-PKH-P/........../2015 PROPOSAL Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan TAHUN 2015

A. IDENTITAS LEMBAGA Nama Lembaga Nomor Induk Lembaga (PKBM) Alamat Lengkap Lembaga (Kab/Kota, Provinsi, Kode Pos) Kontak :

: : :

1. Nomor Kontak (2 nomor, wajib)

: [ 1 ] Telp/Hp: ........................................ [2 ] Telp/HP: ........................................ ..............................................................

2. Nama Kontak

Alamat Email (wajib): .............................................................. ..............................................................

1. Lembaga

Diajukan Kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

2. Pengurus

Website (jika memiliki) Legalitas Kelembagaan

: www.dayaannisa.or.id

1. Akte Notaris

a. Nomor akte b. Nama Notaris

Nomor: .................. tanggal .................... ..............................................................

2. Izin

a. b. c. d.

Operasional Lembaga Pejabat penerbit Penyelenggaraan (Program) Pejabat Penerbit

Nomor: ..............., tanggal ..................... .............................................................. Nomor :................., tanggal .................... ..............................................................

Rekening Bank:

Diajukan Oleh:

................; cabang .................................. .............................................................. ..............................................................

1. Nama Bank 2. Nomor rekening

Nama Lembaga Alamat Lembaga Kabupaten/Kota Propinsi No. Telp./HP/Faks Alamat e-mail (wajib)

32

: ............................................................... : ............................................................... : ............................................................... : ............................................................... : ............................................................... : ...............................................................


3. Atas Nama

NPWP Lembaga

:

B. PROFIL LEMBAGA 1. Daftar Pengelola dan Pendidik No.

Nama

Jabatan dalam lembaga

HP/Telp.

1

...................................

...........................................

...................................

2

...................................

...........................................

...................................

3

...................................

...........................................

...................................

4

...................................

...........................................

...................................


33

2. Daftar Sarana dan Prasarana yang dimiliki Format Terlampir (Lampiran 9)

E. DAFTAR TUTOR, LOKASI DAN JADWAL PELAKSANAAN NO.

3. Program – program yang telah dilaksanakan …………………………………

Tahun Jumlah pelaksanaan Sasaran ………........... …..... orang

Sumber Lokasi Dana ………… ………..

2.

…………………………………

………........... …..... orang

………… ………..

3.

…………………………………

………........... …..... orang

………… ………..

4.

…………………………………

………........... …..... orang

………… ………..

5.

…………………………………

………........... …..... orang

………… ………..

No.

Jenis Program

1.

4. Penghargaan yang telah diperoleh No. 1

...................................

Nama Penghargaan

...........................................

Nama Program

Tahun ...................................

2

...................................

...........................................

...................................

3

...................................

...........................................

...................................

4

...................................

...........................................

...................................

C. DISAIN PROGRAM PKH PEREMPUAN YANG AKAN DILAKSANAKAN Nama Keterampilan yang akan diajarkan Latar Belakang Masalah

Tujuan Kegiatan

JUMLAH JAPEL

LOKASI

1. 2. dst. 66 jampel

F. BIAYA YANG DIUSULKAN Format terlampir (lampiran 2) G. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PKH-P 2015 Format terlampir (lampiran 4) H. EVALUASI YANG DILAKSANAKAN No.

TEMUAN

KETERANGAN

1 2 dst.

J. RENCANA TINDAK LANJUT PASCA-PEMBELAJARAN PKH-P 2015 Format terlampir (lampiran 5)

1. ………………………....………………………………

K. PELAPORAN

2. ………………………....………………………………

L. LAMPIRAN PROPOSAL MELIPUTI: 1. Asli rekomendasi Dinas Pendidikan Kab/Kota atau Provinsi 2. Asli Pakta Integritas Pimpinan Lembaga; 3. Rencana Anggaran Biaya 4. Surat keterangan domisili lembaga 5. Copy izin operasional Lembaga Pengusul 6. Copy nomor rekening bank yg masih aktif atas nama lembaga 7. Copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) 8. Daftar Calon peserta didik PKH-P 9. Daftar sarana pembelajaran yang disediakan lembaga 10. Daftar Prasarana Lembaga

3. Dst……………………....……………………………… 1. ………………………....………………………………

3. dst……………………....……………………………… 1. ………………………....……………………………… 2. ………………………....……………………………… 3. dst……………………....………………………………

D. PESERTA DIDIK Format terlampir (lampiran 3)

34

JADWAL PELAKSANAAN

……………………………………………………………

2. ………………………....……………………………… Hasil yang diharapkan

NAMA TUTOR



35

Lampiran 2. Format Rencana Anggaran Biaya Pembelajaran PKH-P-2015 Harga

RENCANA ANGGARAN BELANJA PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN TAHUN 2015

No

(Ilustrasi RAB dengan Asumsi: 1 rombel = 30 org peserta didik) Harga No 1

Komponen/Rincian Belanja

Volume Satuan Satuan (Rp)

15 o/k b. Koordinasi pra pelaksanaan dengan pihak-pihak terkait (otoritas lokal) • Konsumsi pertemuan, 10 org, 1 kali 10 o/k • Transport lokal, 10 org, 1 kali 10 o/k Biaya Pelaksanaan Pembelajaran ( 90%) a. Bantuan Peserta Didik ( 10%) • Kelengkapan belajar (Kit), 30 org, 1 kali o/k • Konsumsi, 30 org, ...... kali pertemuan o/k • Hadiah/stimulan, ....orang, 1 paket, 1 kali o/pkt

(%)

5 3  10

b. Biaya pembelajaran/pelatihan ( 45%) -

o/k

• Honorarium Pendidik/Tutor/Nara sumber, .... orang, ..... jam pelajaran (@ org)

-

JPL

• Bahan pakai habis (ATK, dsb), 1 pkt

-

ls ls ls

-

-

pkt o/k

-

• Publikasi dan dokumentasi kegiatan • Transport lokal penanggungjawab, 1 org, ..... kali • Transport lokal fasilitator lapangan, .... org .... kali

36

o/k

-

• Transport lokal petugas pendamping/ fasilitator pendampingan, ... org, ... kali

-

o/k

-

• Transport lokal pengelola kegiatan, 2org, 4 kli

-

o/k

-

• Modal usaha (subsidi dana bergulir utk pengembangan usaha kelompok), 1 klp.

-

kali

-

-


o/k

-

-

• Bantuan peralatan usaha produksi, 1 klp

-

pkt

-

30 1

kali ls

-

5 4

eksp kali

-

• Foto copy instrumen penilaian, 1 set, 30 kali • Bahan pakai habis

-

• Biaya pengiriman laporan, 4 eksp, 1 kali

 15

 20

 10

(%)

5  30

Penilaian Pembelajaran ( 5%) a. Pengadaan bahan penilaian hasil belajar

• Penggandaan dan jilid laporan, 5 eksp, 1 kali

• Transport lokal pendidik/Tutor/nara sumber, .... orang, 1 kali

• Bahan dan alat praktik untuk pembelajaran “vocational skill”, (sesuai jenisnya)

(Rp) -

b. Penggandaan dan pengiriman laporan

(kalau ada rencana hadiah belajar)

• Bahan ajar/buku sumber/rujukan, 1 pkt

Jumlah Proporsi

c. Pendampingan Pasca-pembelajaran ( 35%)

-

-

Volume Satuan Satuan (Rp) o/k

• Honorairum penanggung jawab, 1 org, ...kali

Biaya Persiapan Pembelajaran ( 5%) a. Penyusunan RPP PKH-Perempuan • Konsumsi pertemuan, 5 org, 3 kali

2

• Honorarium fasilitator lapangan, .....org, ....... kali hadir (memfasilitasi)

Jumlah Proporsi (Rp)

Komponen/Rincian Belanja

Jumlah

5

100

..............................................2015 ...............(nama lembaga)................ Ketua,

.............................................. (nama terang)


37

Lampiran 3. Format Daftar Calon Peserta Didik PKH Perempuan 2015

Lampiran 4. Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran PKH-P 2015 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN TAHUN 2015

DAFTAR CALON PESERTA DIDIK PROGRAM PPKH PEREMPUAN TAHUN 2015 Lembaga Pengusul Alamat Lembaga Locus Pembelajaran Jumlah Peserta Didik Jenis Vocational Skill No

Nama Calon Peserta Didik

: ............................................................................ : ............................................................................ : ............................................................................ : ................................................................ (orang) : ............................................................................ Alamat/Domisili

Usia (Tahun)*)

Pendidikan Terakhir*)

Status Pekerjaan**)

1

: ................................................................................ : .......................................................................orang : ................................................................................ : ......x 60 menit : ........ ( ................) dari ........ kali pertemuan : ................................................................................ : ................................................................................

Materi Pokok Tujuan Pembelajaran Kompetensi Dasar

2 3 . . . dst.

Indikator Pencapaian

Mengesahkan Kepala Desa/Kelurahan.....***)

........................................ 2015 ..... (tulis nama lembaga di sini) ....... Ketua/Pimpinan,

.................................... (nama terang)

..................................... (nama terang)

Keterangan: *) harap perhatikan kriteria dalan Juknis **) dalam satu bulan terakhir s.d. dilakukan identifikasi calon peserta didik: [1] bekerja (sebutkan pekerjaannya), [2] tidak bekerja. ***) Yang membawahi lokasi penyelenggaraan PKH-P/domisili sebagian besar calon peserta didik.

38

Nama Lembaga Jumlah Rombel Materi Pokok Alokasi waktu Pertemuan ke Jadwal Pertemuan Nama Pendidik


Materi Pembelajaran Metode Pembelajaran Media/ Alat/ bahan/ Sumber Belajar

................................................................ ................................................................. a. ............................................................... b. ............................................................... c. ............................................................... d. dst. ......................................................... a. ............................................................... b. ............................................................... c. ............................................................... d. dst ........................................... a. b. c. d.

Media pembelajaran ................................ Alat Pembelajaran ................................... Bahan Pembelajaran................................. Sumber Belajar ........................................

Langkah Pembelajaran: 1. Kegiatan Awal

a. b. c. d.

............................................. ............................................. ............................................. Dst ........................................


39

Lampiran 5. Format Rencana Tindak Lanjut Pasca-Pembelajaran PKH-P 2015

Kegiatan Inti

a. b. c. d.

............................................ ............................................ ........................................... dst............................................

RENCANA TINDAK LANJUT PASCA-PEMBELAJARAN PKH PEREMPUAN TAHUN 2015

2. Resume akhir

....................................................... Penilaian Hasil Pembelajaran Indikator Penilaian Hasil Pembelajaran Pencapaian Kompetensi Teknik Bentuk Contoh Penilaian Instrumen Instrumen

1. Nama Lembaga 2. Jumlah Peserta Didik 3. Keterampilan Vocational 4. Lokasi Pendapingan No.

1. ............................................

Lokasi Penanggung Subjek (Materi) Metode/ Jadwal Pendampingan Jawab Materi Pendampingan Pendekatan Pelaksanaan

1. 2. 3. 4. 5. . . dst.

2. ............................................ 3. ............................................ 4. ............................................ 5. ............................................ 6. ............................................ 7. dst. ....................................

........................................... 2015 Mengetahui Ketua/Penanggung jawab

: ............................................................................ : ............................................................................ : ............................................................................ : ............................................................................

Pendidik/Tutor/Nara sumber

....................................... ............2015 .............. (nama lembaga) .................. Ketua/Pimpinan Lembaga

Ttd (stempel lembaga) .......................................... (nama lengkap)

40

............................................. (nama lengkap)


.............................................. Nama terang


41

Lampiran 6. Format Rekomendasi Dinas Pendidikan KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA*)

SURAT REKOMENDASI Nomor:………………………………………… Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ......................................................................... Jabatan : ...................................................................... Alamat : ......................................................................... dengan ini menyatakan bahwa: Nama Lembaga : ....................................................................... Ketua Lembaga : ...................................................................... Alamat Lembaga : ....................................................................... Nomor Telepon/HP : ...................................................................... Fax : ...................................................................... Adalah benar sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat, dan dianggap layak mengajukan bantuan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan (PKH-P) Tahun 2015 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. .........................., 2015 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota*) .................... Tanda Tangan, Stempel

.............................................. NIP. ................................... *) coret yang tidak perlu

42


Lampiran 7. Format Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………………………......................... Jabatan : …………………………………......................... Nama Lembaga : …………………………………......................... Alamat : …………………………………......................... …………………………………......................... Kab./Kota ………………… Propinsi …………... Kode Pos .............................. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..........(di isi nama lembaga di sini) ................... menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa dalam rangka penyelenggaraan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan tahun 2015 saya: 1. Tidak akan melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang mengarah pada terjadinya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); 2. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; 3. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran dana bantuan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi; 4. Akan bertindak jujur, bersih, transparan, dan profesional dalam mengakses bantuan sesuai dengan mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan; 5. Akan menggunakan bantuan sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dan mematuhi petunjuk teknis, akad kerjasama yang sudah disepakati; 6. Apabila mengingkari hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia menerima sanksi administratif dan/atau dituntut secara pidana; 7. Menerima sanksi berupa pencantuman saya dan lembaga saya dalam daftar hitam lembaga yang dilarang mengkases fasilitasi bantuan di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat, sampai waktu yang ditetapkan. .......................................... 2015 Yang menyatakan .........(isi nama lembaga)............... Ketua, materai Rp 6.000 .................................................. (Nama terang)


43

Lampiran 8. Format Curriculum Vitae Pendidik/Tutor/Nara Sumber PKH-P 2015

CURRICULUM VITAE (CV) PENDIDIK/TUTOR/NARA SUMBER PKH- PEREMPUAN TAHUN 2015

D. Pengalaman sebagai Pendidik/Tutor/Narasumber No.

Nama Kegiatan

Tahun

Peserta

Bidang Keterampilan/

Pelaksanaan

Didik

Subjek yang diampu

1. 2.

A. Data Pribadi 1. 2. 3. 4.

Nama lengkap Jenis Kelamin Tempat/Tanggal Lahir Alamat Tempat Tingga

5. Alamat Email 6. Nomor telepon selular

3.

Dst.

: ……………………………………………… : Pria/Wanita* : ……………………………………………… : ……………………………………………… ……………………………………………… : ……………………………………………… : ………………………………………………

......................................... 2015 ........ yang bersangkutan..........

................................................ (nama terang)

B. Pendidikan 1. 2. 3. 4.

Pendidikan Terakhir : ……………………………………………… Jurusan/Program Studi : ……………………………………………… Nama Sekolah/Universitas : ……………………………………………… Alamat Sekolah/Universitas : ……………………………………………… ……………………………………………… 5. Tahun Lulus : ………………………………………………

Keterangan: 1. * = coret yang tidak perlu 2. Mohon lampirkan 1 (satu) lembar identitas (id-card)

C. Profesi dan Bidang Keahlian Utama (Spesialisasi) No. 1.

Nama, Alamat dan Jenis Usaha/ Instansi Nama : Alamat : BidangUsaha/ Instansi :

Posisi Pekerjaan/

Tahun Bekerja

Jabatan

2. 3.

44

dst.



45

Lampiran 9. Format Komposisi Ketersediaan Sumberdaya Manusia DAFTAR KOMPOSISI SDM LEMBAGA Nama Lembaga Alamat Lembaga No

Nama

: .................................................................................. : .................................................................................. Jenis Kelamin L P

Tahun Hubungan Bidang/ Pendidikan dengan mulai Usia Terakhir Urusan yang Bekerja Ketua Lbg diampu

1 2 3 .

Lampiran 10. Format Rekapitulasi Ketersediaan Sarana dan Prasarana Lembaga 1. Daftar Sarana Pembelajaran (Terkait Langsung dengan Pembelajaran PKH-Perempuan) No.

Jenis/Nama Sarana

Relevansi dengan PKH

yang Disediakan

Perempuan

Status Kepemilikan

1 2 3 . . . Dst

2. Daftar Prasarana Pembelajaran (Terkait Tidak Langsung dengan Pembelajaran PKH-Perempuan

. .

No.

dst

1 2 3 . . . Dst

........................................... 2015 ........ isi nama lembaga di sini.......... Ketua/Pimpinan,

..................................................... (nama terang)

Jenis/Nama Prasarana yang Disediakan

Lokasi Keberadaan

Status Kepemilikan

........................................... 2015 ........ isi nama lembaga di sini.......... Ketua/Pimpinan,

..................................................... (nama terang)

46



47

Lampiran 11: Format Laporan Penerimaan Bantuan KOP LEMBAGA

LAPORAN TELAH MENERINA BANTUAN

Lampiran 12 : Sistematika Laporan Penyelenggaraan Program PKH Perempuan 2015 1. Sampul Laporan

No:.............../Lap-PKH-P/........../2015

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama lengkap Nama Lembaga Jabatan dalam lembaga Alamat Lembaga Nomor Telepon/HP

: ................................................................................. : ................................................................................. : ................................................................................. : ................................................................................. : .................................................................................

Bertindak untuk dan atas nama ..............(isi nama lembaga disini ................. menyatakan dengan sesungguhnya bahwa lembaga kami: 1. Telah menerima dama bantuan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan, melalui rekening lembaga: a. nomor : ................................................................................. b. atas nama : ................................................................................. c. pada tanggal : ................................................................................. d. sejumlah : Rp ........................( tulis dalam huruf di sini) ...................... 2. Selanjutnya lembaga kami akan: a. segara melaksanakan kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan sesuai proposal yang disetujui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat; b. mematuhi perjanjian kerjasama yang telah kami tandatangani.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN TAHUN 2015

Disampaikan Kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Diajukan Oleh: ……………………............. 2015 Yang menyatakan, Materai Rp. 6.000,Tanda tangan + stempel lembaga

……………………………..................

Catatan: 1. 2.

48

Nama Lembaga Alamat Kontak person Propinsi No. Telp./HP Alamat e-mail

: ............................................................... : ............................................................... : ............................................................... : ............................................................... : ............................................................... : ...............................................................

Bersama laporan ini disertakan foto copy nomor rekening dan halaman buku rekening yang mencantumkan dana sudah penerimaan sejumlah dana di rekening lembaga; Laporan dapat dikirim melalui alamat email: [email protected]



49

E. Lampiran:

2. Sistematika Laporan

3. Foto copy STSB Peserta Didik yang dinyatakan selesai belajar; 4. Dokumen visual / foto atau CD kegiatan Pembelajaran PKH Perempuan 5. Salinan buku kas umum (BKU).

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PKH PEREMPUAN TAHUN 2105 Berdasarkan persetujuan atas proposal yang telah kami susun serta akad kerjasama antara Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dengan …………(isi nama lembaga di sini)…….., melaporkan sebagai berikut: A. Lembaga ……………… telah menerima dana melalui rekening dengan nomor ………….. sebesar Rp................................................. (tulis dalam huruf di sini) ................................................. ........ B. Dana bantuan sebesar Rp. ……………… telah dibelanjakan dengan rincian sebagai berikut: No.

Tanggal

Jenis Belanja

Volume

Jumlah

Harga Satuan (Rp)

Jumlah (Rp)

...................................... 2015 ..........(isi nama lembaga di sini)........... Ketua,

……………………………… (nama terang)

Rp.

C. Pembelajaran Pendidikan Kecakapan Hidup Pemberdayaan Perempuan. 1. Waktu pelaksanaan (tgl/bulan/tahun s.d. tgl/bulan/tahun); 2. Jumlah peserta didik yang dibelajarkan; 3. Ruang lingkup materi pembelajaran PKH Perempuan; 4. Strategi pembelajaran PKH Perempuan; 5. Pendidik/Tutor/nara sumber PKH Perempuan; 6. Evaluasi/penilaian hasil pembelajaran. D. Hasil Pembelajaran PKH Perempuan 1. Peserta didik yang memperoleh Surat Keterangan Kompetensi / Sertifikat Kompetensi; 2. Kendala dan masalah yang ditemui (termasuk penjelasan jika ada peserta didik yang tidak dapat diberikan Surat Keterangan Kompetensi / Sertifikat Kompetensi).

50



51

CATATAN:

52


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan

Recommend Documents