KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam TAHUN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam TAHUN 2015 -2019

Tahun 2015

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PERATURAN DIREKTUR PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM Nomor: P.01/PIKA-1/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM TAHUN 2015-2019 DIREKTUR PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2015 -2019. b. bahwa berdasarkan Pasa 2 ayat 2.a. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.7/KSDAESET/2015 tanggal 1 September 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015 -2019, menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2015 2019. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam tentang Rencana Strategis Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2015-2019. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 13. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan 2006-2025; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan; 16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030; 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenlhkSetjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019; 19. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.7/KSDAE-SET/2015 tanggal 1 September 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015 -2019. MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM TAHUN 2015-2019. Pasal 1

(1) Rencana Strategis Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam untuk periode lima tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. (2) Rencana Strategis Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 20152019. (3) Rencana Strategis Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam ini. Pasal 2 (1) Rencana Strategis Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2015-2019 memuat penjabaran strategi pelaksanaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam.

(2) Rencana...

(2) Rencana Strategis Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2015-2019 berfungsi sebagai: a. Acuan dalam melaksanakan pencapaian sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan anggaran pelaksanaan kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam tahun 2015-2019 di lingkup Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam. b. Pedoman bagi seluruh pelaksana dan penanggungjawab kegiatan di lingkup Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam dalam menyusun rencana kegiatan, menjabarkan target dan lokasi target kinerja kegiatan dalam periode Tahun 2015-2019. (3) Rencana Strategis Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Jenderal Konservasi Tahun 2015-2019 dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan. Pasal 3 (1) Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2015-2019. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan para pejabat terkait/penanggungjawab kegiatan di lingkungan Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan para pejabat terkait/penanggungjawab kegiatan di lingkungan Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir tahun sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pelaporan kinerja. Pasal 4 (1) Target kinerja tahunan, lokasi target kinerja, dan kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam Rencana Strategis Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2015-2019 ini bersifat indikatif. (2) Rencana Strategis Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2015-2019 dapat diubah untuk menyesuaikan target dan lokasi target kinerja sesuai ketersediaan anggaran. (3) Perubahan target kinerja tahunan, lokasi target kinerja, dan kebutuhan pendanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rencana kerja tahunan. Pasal 5 Peraturan Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 November 2015 DIREKTUR PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM,

Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc NIP. 19590520 198501 2 001

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM Nomor: P.01/PIKA-1/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM TAHUN 2015-2019

Rencana Strategis Tahun 2015 -2019

Renstra

KATA PENGANTAR Rencana Strategis Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA) Tahun 20152019 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional untuk digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan langkah-langkah strategis pencapaian sasaran kegiatan dan kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam dalam rangka pencapaian Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dapat mencapai tujuan dan sasarannya secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat keanekaragaman hayati untuk kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi. Rencana strategis Direktorat PIKA ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE pada umumnya dan khususnya kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam. Kemudian dokumen perencanaan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan sasaran kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam beserta indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat PIKA Tahun 2015-2019 memuat strategi pencapaian sasaran kegiatan, target kinerja kegiatan, komponen kegiatan, jenis kegiatan dan lokasi target kinerja pada UPT Ditjen KSDAE secara indikatif, serta gambaran tentang proses atau komponen input dalam upaya pencapaian output. Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita sekalian.

Jakarta,

November 2015

Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam,

Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc NIP. 19590520 198501 2 001

Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA), DITJEN KSDAE

i


Renstra

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Lampiran Ringkasan Eksekutif

Hal .............................................................................................................. i .............................................................................................................. ii ............................................................................................................. iii .............................................................................................................. iv .............................................................................................................. v .............................................................................................................. vi

Bab I.

PENDAHULUAN A. Kondisi Umum B. Maksud dan Tujuan C. Organisasi D. Capaian Pembangunan Hingga Tahun 2014 E. Potensi Permasalahan F. Kondisi Yang Diinginkan G. Peraturan Perundang-undangan

................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ...................................................

Bab II.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS A. Visi, Misi dan Tujuan Kegiatan PIKA B. Sasaran Kegiatan PIKA Tahun 2015-2019

................................................... 10 ................................................... 10 ................................................... 10

Bab III.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS A. Arah Kebijakan dan Strategi Kegiatan PIKA B. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

................................................... 12 ................................................... 12 ................................................... 13

Bab IV.

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN A. Target Kinerja B. Kerangka Pendanaan

................................................... 14 ................................................... 17

Bab V.

PENUTUP

1 1 4 4 6 7 8 8

KERANGKA ................................................... 14

................................................... 19


ii


Renstra

DAFTAR TABEL Tabel 1. Rekapitulasi Fungsi dan Luas Kawasan Konservasi di Indonesia Tahun 2015 .................................................................. Tabel 2. Jumlah dan Komposisi Pegawai Direktorat PIKA berdasarkan Tingkat Pendidikan ......................................................................... Tabel 3. Daftar Pengesahan Penataan Zonasi dan Blok Kawasan Konservasi ...................................................................................... Tabel 4. Indikatif Kebutuhan Pembiyaan Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Pusat dan UPT/Daerah Tahun 2015 – 2019 (sumber dana APBN) .............................................


Hal ..................

1

...................

5

..................

6

.................. 18

iii


Renstra

DAFTAR GAMBAR Gambar Gambar Gambar Gambar

1. 2. 3. 4.

Bagan Struktur Organisasi Direktorat PIKA ..................................................... Komposisi Pegawai Direktorat PIKA berdasarkan Tingkat Pendidikan ......... Kondisi pengesahan penataan zonasi dan blok kawasan konservasi .......... Milestone Capaian Sasaran Program KSDAE .................................................


Hal 5 5 6 11

iv


Renstra

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran

1. Matriks Target Kinerja dan Standar Komponen Kegiatan Tahun 2015 – 2019 Direktorat PIKA 2. Matrik Kegiatan Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Direktorat PIKA 3. Matriks Lokasi Target Pencapaian Kinerja Kegiatan Direktorat PIKA Pada Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) 4. Matriks Lokasi Target Pencapaian Kinerja Kegiatan Direktorat PIKA Pada Balai Besar/Balai Taman Nasional (TN) 5. Matriks Keterkaitan Agenda, Sasaran Strategis Kementerian LHK, Sasaran Program KSDAE`dDan Kegiatan Direktorat PIKA Tahun 2015-2019


v


Renstra BAB I .

PENDAHULUAN A.

Kondisi Umum

Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang berlimpah seperti sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang digunakan sebagai modal dasar pembangunan nasional. Sumberdaya alam hayati dan ekosistem tersebut terdiri atas keanekaragaman tipe ekosistem, keanekaragaman jenis flora dan fauna, serta keanekaragaman sumberdaya genetik yang mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak tergantikan dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia. Pengelolaan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya sejak dahulu sampai saat ini telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam kuran waktu periode tahun 2010 – 2014 upaya pengelolaan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) dibawah Kementerian Kehutanan. Kemudian pada periode tahun 2015 – 2019 penyelenggaran upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem pelaksanaannya dilanjutkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perubahan nomenklatur tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam rangka meningkatkan penyelengaraan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem pada periode tahun 2015 – 2019, Pemerintah selaku pengelola negara yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), telah membentuk satuan kerja Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA) setingkat Eselon II yang melaksanakan tugas di bidang pemolaan dan informasi konservasi alam untuk mendukung penyelengaraan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem pada kawasan hutan konservasi yang telah ditetapkan di indonesia. Sampai saat ini kawasan hutan konservasi yang telah ditetapkan dan dikelola berjumlah 521 unit, seluas 27.108.486,54 hektar, dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah luasan tersebut sepadan dengan kurang lebih 21% dari luas total kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan di Indonesia. Adapun rekapitulasi kawasan konservasi Indonesia adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Tabel 1 : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Rekapitulasi Fungsi dan Luas Kawasan Konservasi di Indonesia Tahun 2015. Fungsi Kawasan

Jumlah Unit

Luas (Ha)

222 5 71 4 43 7 101 14 13 23 18

3.957.691,66 152.610,00 5.024.138,29 5.588,25 12.328.523,34 4.043.541,30 257.323,85 491.248,00 220.951,44 351.680,41 275.190,00

521

27.108.486,54

Cagar Alam Cagar Alam Laut Suaka Margasatwa Suaka Margasatwa Laut Taman Nasional Taman Nasional Laut Taman Wisata Alam Taman Wisata Alam Laut Taman Buru Taman Hutan Raya KSA - KPA

Jumlah : Sumber : Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019


1


Renstra

Secara umum penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA) dalam rangka mendukung penyelengaraan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem, meliputi : 1.

Penataan Kawasan.

Penataan kawasan konservasi ke dalam zona/blok merupakan upaya membagi/menata ruang dalam kawasan konservasi guna mengoptimalkan fungsi dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya pada setiap kawasan konservasi. Penataan zona/blok juga sebagai tahap kegiatan prakondisi yang harus diprioritaskan dalam mendukung pemantapan kawasan konservasi, sebelum kawasan tersebut dapat dikembangkan, dimanfaatkan dan dikelola sesuai fungsi dan peruntukannya. Penataan zona/blok ini sangat diperlukan dalam rangka pengelolaan kawasan dan potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, penataan kawasan konservasi yang meliputi penyusunan zonasi/blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja, dilakukan oleh unit pengelola dengan memperhatikan hasil konsultasi publik dengan masyarakat sekitar serta pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota. Secara teknis penatapan zonasi/blok dilakukan berdasarkan tingkat/derajat kepekaan ekologi, yang merupakan hasil kajian/analisis data dan informasi kondisi potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, tingkat interaksi kawasan dengan dengan masyarakat sekitar dan kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi. Adapun penetapan zonasi atau blok dilakukan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. 2.

Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi.

Kepastian hak atas kawasan hutan mengakibatkan laju deforestasi dan degradasi hutan sangat kuat karena adanya konflik kepentingan lahan antara negara dan masyarakat. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan atau keraguan dari banyak kalangan mengenai apakah kawasan konservasi masih berfungsi sebagaimana tujuan penunjukannya atau apakah tujuan pengelolaan yang telah ditetapkan masih relevan dengan kondisi terkini kawasan konservasi. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sampai saat ini belum optimal dilaksanakan, hal ini dapat diketahui dari 521 kawasan konservasi yang telah dikelola masih terdapat beberapa kawasan yang terindikasi mengalami degradasi berat, yang tidak sesuai dengan model/fungsi, yang masih berstatus HSA/KSA/KPA/HK, dan kawasan konservasi baru hasil proses Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dengan kondisi tersebut maka evaluasi kesesuaian fungsi kawasan perlu dilaksanakan untuk menetapkan tindak lanjut penyelenggaraan KSA dan KPA, baik dalam bentuk pemulihan bagi kawasan yang terdegradasi, maupun melalui perubahan fungsi. Kesesuaian fungsi adalah kondisi kawasan berdasarkan kriteria yang secara teknis telah memenuhi untuk tujuan pengelolaan, sedangkan evaluasi kesesuaian fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi kawasan untuk diketahui kesesuaiannya dengan kriteria kawasan dan tujuan pengelolaannya. 3.

Inventarisasi Potensi, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Manajemen Kawasan.

Potensi sumberdaya alam, baik hayati dan non hayati pada kawasan konservasi sangat luar biasa besarnya. Potensi tersebut masih banyak yang belum tergali dan juga belum terdokumentasikan dengan baik dan optimal. Oleh karena itu inventarisasi potensi kawasan yang antara lain potensi ekologi, keanekaragaman hayati (khususnya spesies kunci), kondisi kawasan (khususnya indikasi perambahan), ekonomi dan sosial budaya masyarakat sekitar kawasan konservasi (potensi tekanan terhadap kawasan) menjadi penting dilakukan untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi.


2


Renstra

Kegiatan inventarisasi potensi dilakukan melalui analisis data kondisi kawasan konservasi sampai tingkat resort sehingga dapat menyediakan kebutuhan data dan informasi yang reliable dan up to date pada unit pengelola maupun para pengambil kebijakan di tingkat pusat. Kemudian hasil dari kegiatan ini akan dikelola dalam sebuah sistem informasi manajemen kawasan yang meliputi data spasial dan non spasial dengan menggunakan fasilitas portal non spasial (web) dan geoportal (webgis). Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menyediakan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.07/Menhut-II/2011 dan penyediaan data bagi kegiatan One map policy yang dicanangkan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011. 4.

Pembentukan KPHK pada Kawasan Konservasi Non Taman Nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal KSDAE`diamanahkan untuk mengelola seluruh kawasan konservasi secara efisien dan lestari melalui pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK). Meskipun secara organisasi, seluruh kawasan konservasi sudah dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE yaitu Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Balai Besar/Balai Taman Nasional, namun fakta di lapangan menunjukkan sebagian besar kawasan konservasi terutama non taman nasional belum dikelola secara optimal sampai tingkat tapak. Sebagai langkah strategis telah diupayakan untuk membentuk wadah penyelenggara kegiatan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK). KPHK adalah kawasan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan konservasi untuk melindungi satwa dan tumbuhan beserta seluruh ekosistemnya secara efisien dan lestari. Strategi pembangunan KPHK dalam rangka mendukung tujuan pengelolaan hutan yang lestari, diharapkan dapat berfungsi/berperan untuk : a. Sebagai operator pengelolaan kawasan konservasi dalam rangka memperbaiki pengelolaan dan mengisi kekosongan kelembagaan di tingkat tapak. b. Menyediakan sarana pengelolaan hutan langsung di lapangan c. Mengoptimalisasi akses masyarakat terhadap sumber daya hutan, hubungan masyarakat dengan pengelola ataupun pemegang izin di tingkat lapangan sehingga dapat memahami secara lebih detail permasalahan-permasalahan di lapangan. d. Menjamin pengelolaan hutan akan lebih tepat lokasi, tepat sasaran, tepat kegiatan, dan tepat pendanaan serta dapat mendukung jaminan kepastian usaha dan juga keadilan bagi masyarakat lokal. e. Memudahkan investasi dalam pengembangan sektor kehutanan, karena ketersediaan data/informasi detail tingkat lapangan. f. Memberi jaminan dalam penanganan rehabilitasi hutan dan reklamasi, karena adanya organisasi tingkat lapangan yang mengambil peran untuk menjamin penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan reklamasi, baik sebelum maupun pasca kegiatan seperti pendataan, pemeliharaan, perlindungan, monitoring, dan evaluasi, serta restorasi di kawasan konservasi. 5.

Kerjasama Pengelolaan Kawasan.

Dalam rangka mendukung pengelolaan keanekaragaman hayati, telah dikembangkan kerjasama dan kemitraan bidang PHKA. Kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA merupakan kegiatan bersama para pihak (mitra) yang dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektifitas pengelolaan kawasan, atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional. Kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA ini bertujuan untuk mewujudkan penguatan tata kelola pengeloaan kawasan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati. Kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA tersebut meliputi : Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA), DITJEN KSDAE

3


Renstra a. b.

Penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati, dan Pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan. Agar penyelenggaraan kegiatan pemolaan dan ninformasi konservasi alam dalam upaya pembangunan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dapat berjalan pada arah yang benar, dan dapat mencapai tujuan dan sasarannya secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat, maka diperlukan pedoman dan acuan dalam melaksanakan langkahlangkah strategisnya. Rencana Strategis Direktorat PIKA Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019, yang sekaligus berfungsi sebagai acuan dilingkungan Direktorat PIKA dalam menyusun perencanaan jangka menengah. Karena lingkupnya sebagai penanggung jawab kegiaan dari program yang ditetapkan Ditjen KSDAE, maka Rencana Strategis Direktorat PIKA Tahun 2015-2019 hanya menjabarkan strategi pencapaian sasaran kegiatan dan komponen kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Porgram (IKP) dan Indikantor Kinerja Kegiatan (IKK).

B.

Maksud dan Tujuan

Penyelenggaraan kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam dalam rangka mendukung pembangunan bidang KSDAE akan mencapai target indikator kinerja secara optimal, terarah dan terintegrasi bila dilandasi oleh suatu perencanaan yang komprehensif. Perencanaan tersebut dituangkan melalui Renstra Direktorat PIKA yang merupakan kelanjutan dan pengembangan dari kebijakan, program, dan kegiatan tahun 2010-2014. Maksud penyusunan Renstra Direktorat PIKA tahun 2015 – 2019 adalah untuk memberikan landasan perencanaan yang komprehensif bagi pihak-pihak terkait dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam secara optimal, terarah dan terintregrasi. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Direktorat PIKA tahun 2015 – 2019 adalah untuk memberikan acuan kepada pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan pemolaan dan informasin konservasi alam secara optimal, terarah dan terintegrasi.

C.

Organisasi

Direktorat PIKA, merupakan salah satu unit kerja setingkat Eselon II dibawah Direktorat Jenderal KSDAE sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemolaan dan informasi konservasi alam. a.

b.

c.

d.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat PIKA menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA), DITJEN KSDAE

4


Renstra e. f.

pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan taman hutan raya; dan pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat PIKA didukung dengan perangkat organisasi yang terdiri dari: a. Subdirektorat Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam; b. Subdirektorat Pemolaan Kawasan Konservasi; c. Subdirektorat Penataan Kawasan Konservasi; d. Subdirektorat Pemanfaatan Kawasan Strategis; e. Subbagian Tata Usaha Adapun struktur organisasi Direktorat PIKA adalah sebagaimana disajikan pada Gambar 1 dibawah ini.

Gambar 1 : Bagan Struktur Organisasi Direktorat PIKA

Sebagai unit kerja Eselon II yang baru dibentuk, Direktorat PIKA sampai saat ini memiliki jumlah pegawai sebanyak 46 orang. Dari jumlah pegawai tersebut, apabila dilihat dari tingkat/jenis pendidikannya, terdapat lulusan S3 sebanyak 0 orang (0%), S2 sebanyak 16 orang (34,78%), S1 sebanyak 10 orang (21,74%), D3 sebanyak 4 orang (8,70%), SLTA sebanyak 15 orang (32,61%), dan SLTP sebanyak 1 orang (2,17%). Gambaran lengkap terkait jumlah kepegawaian dan tingkat pendidikan pegawai sebagaimana disajikan dalam tabel 2. Komposisi pegawai Direktorat PIKA didominasi pegawai dengan tingkat pendidikan S2 sebesar 34,78%, tingkat pendidikan SLTA sebesar 32,61%, S1 sebesar 21,74%, D3 sebesar 8,70%, dan SLTP sebesar 2,17%.. Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan sebagai disajikan dalam gambar 2.

Tabel 2 : Jumlah Pegawai Direktorat berdasarkan Tingkat Pendidikan

PIKA

Gambar 2 : Komposisi Pegawai Direktorat PIKA berdasarkan Tingkat Pendidikan


5


Renstra D.

Capaian Pembangunan Hingga Tahun 2014

Pada era Kementerian Kehutanan, sebelum berganti nomenklatur menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan kawasan pada bidang Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial yang dilaksanakan Direktorat Konservasi Kawasan dan Bina Hutan Lindung, Ditjen PHKA. Kemudian setelah berubah nomenklatur, kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam menjadi tanggung jawab Direktorat PIKA sebagai unit kerja yang baru terbentuk dibawah Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Eksosistem (KSDAE). Pada periode tahun 2010-2014 pencapaian kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam, sebagai berikut : 1.

Penataan Kawasan

Sampai tahun 2014, kawasan konservasi yang telah ditata dalam zonasi dan blok sebesar 14,78%. Dari 521 unit kawasan konservasi, hanya 77 unit kawasan konservasi yang telah memiliki/pengesahan zonasi dan blok dengan rincian, tabel dan gambar berikut : -

43 zonasi taman nasional; 34 blok taman wisata alam; serta

Tabel 3 : Daftar pengesahan penataan zonasi dan blok kawasan konservasi

2.

Gambar 3 : Kondisi pengesahan penataan zonasi dan blok kawasan konservasi

Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi.

Dalam lima tahun terakhir kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi baru dilakukan di 4 (empat) kawasan konservasi yaitu : (1) CA Guci (tahun 2011); (2) Tahura Ngurah Rai (tahun 2012); (3) CA Watu Ata (tahun 2013); dan (4) CA Gunung Ambang (tahun 2013). Berdasarkan data tersebut, setiap tahunnya rata-rata hanya satu kawasan yang selesai dievaluasi dan dikeluarkan rekomendasi tindak lanjutnya. Pada tahun 2014, melalui Surat Dirjen PHKA No. S.687/IVKKBHL/2014 tanggal 7 Oktober 2014, 7 (tujuh) kawasan konservasi di 7 UPT (pusat dan daerah) diminta untuk dievaluasi kesesuaian fungsinya. 3.


Kegiatan inventarisasi potensi dan pengelolaan data dan informasi telah dilaksanakan melalui aspek prakondisi dan implementasi dalam pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort (RBM) pada taman nasional. Hasil inventarisasi potensi pada kawasan konservasi, seperti fisik kawasan, keanekaragaman hayati dan sosial ekonomi masyarakat sebagaimana amanah Permenhut nomor P.81/Menhut-II/2014 belum dapat terpenuhi untuk menyediakan dan menyajikan data dalam bentuk spasial maupun non spasial termasuk pembuatan peta Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA), DITJEN KSDAE

6


Renstra

zonasi/blok dalam skala 1: 50.000, sesuai kebijakan one map polecy, data dan informasi ekosistem esensial dan keanekaragaman hayati di luar kawasan konservasi. 4.

Pembentukan KPHK pada Kawasan Konservasi Non Taman Nasional..

Sampai Tahun 2014, Direktorat Jenderal KSDAE telah menetapkan sebanyak 50 unit KPHK yang terdiri dari 38 KPHK Taman Nasional dan 12 KPHK Non-Taman Nasional. Dari 12 KPHK Non-Taman nasional yang telah ditetapkan tersebut terdiri dari 24 kawasan, sehingga masih tersisa sebanyak 459 hutan konservasi, termasuk di dalamnya 447 hutan konservasi NonTaman Nasional yang belum dikelola dalam kerangka KPHK. 5.


Sampai tahun 2014, dokumen kerjasama yang telah disepakati dengan pihak terkait sebanyak 20 dokumen, usulan permohonan kerjasama sebanyak 47 usulan, namun sampai saat ini proses kerjasama yang telah disetujui sebanyak 11 permohonan, tidak disetujui sebanyak 4 permohonan dan sisanya sebanyak 32 permohonan nasih dalam proses.

E.

Kerjasama alur sungai sembilang (TN. Sembilang)

Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi antara lain diidentifikasi dan diekstraksi dari isu-isu strategis yang berkembang, baik internal maupun eksternal. Dewasa ini, isu-isu yang berkembang tersebut antara lain sebagai berikut: 1.

Penataan Kawasan

Sampai tahun 2014 kawasan konservasi yang telah ditata dalam zonasi/blok hanya 14,78%. Kawasan konservasi yang berjumlah 521 unit, dengan luas 27.108.486,54 hektar, dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sebagian besar belum memiliki dokumen penataan zonasi/blok. Hal ini menandakan belum mantapnya perencanaan pengelolaan kawasan konservasi di tingkat tapak serta mengambat atau menjadi kendala dalam pencapaian efektivitas pengelolaan kawasan. Rendahnya tingkat penyelesaian penataan kawasan disebabkan antara lain masih banyak status pengukuhan kawasan konservasi yang belum ditetapkan sehingga menimbulkan keraguraguan dalam melakukan penataan kawasan, masih terdapat kawasan konservasi yang belum ditetapkan fungsinya (KSA, KPA, HSA) sehingga belum dapat dilakukan penataan, kurangnya data dan informasi potensi kawasan konservasi hasil inventarisasi potensi, belum memadainya NSPK bidang penataan kawasan dan rendahnya kapasitas SDM pengelola. 2.

Pemolaan dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan

Beberapa kondisi kawasan konservasi saat ini masih ada yang belum diketahui secara pasti, seperti kawasan konservasi yang tidak sesuai dengan kriteria, dan kawasan konservasi yang belum mempunyai fungsi konservasi yang jelas (KSA/KPA, HSA, HK), menyebabkan lemahnya kepastian hak atas kawasan hutan. Pengelolaan kawasan konservasi, terutama kawasan konservasi non taman nasional selama ini dianggap belum efektif. Hal ini diindikasikan dengan adanya konflik dan tekanan terhadap kawasan konservasi sangat tinggi akibat adanya aktifitas yang dilakukan secara illegal. Berdasarkan hal tersebut maka dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi diperlukan langkah-langkah yang strategis dan terukur sesuai amanah peraturan perundang-undangan untuk memastikan tercapainya tujuan pengelolaan kawasan hutan yang lebih efektif dan efisien.


7


Renstra 3.


Kegiatan inventarisasi potensi dan pengelolaan data dan informasi yang selama ini telah dilaksanakan dianggap belum efektif. Data dan informasi potensi kawasan konservasi perlu terus diupayakan untuk dilengkapi, baik keanekaragaman jenis, habitat/ekosistem, populasi, dan distribusinya dalam rangka optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi. Catatan tentang 47.910 spesies keanekaragaman hayati Indonesia (LIPI, 2013) diperkirakan masih jauh lebih kecil dari potensi yang sebenarnya ada. Oleh karena itu diperlukan peningkatan intensitas pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi di lapangan, dan di sisi lain diperlukan sebuah sistem basis data yang mampu menghimpun dan menyajikan data dan informasi yang tersebar di berbagai kalangan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pengelolaan kawasan konservasi. 4.


Kerjsama dan kemitraan bidang KSDAE dikembangkan untuk mengisi ”gap” input dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE, khususnya dalam hal pendanaan serta peningkatan kapasitas kelembagaan, tujuannya adalah agar upaya KSDAE dapat terlaksana optimal. Upaya pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan konservasi dalam rangka memberikan manfaat yang positf kepada pengelola kawasan konservasi dan mitra kerja atau pihak-pihak terkait (stakeholder) masih terkendala, seperti : a. b. c. d. e. f. g.

Pemenuhan kelengkapan persyaratan masih belum terpenuhi Proses persetujuan PKS membutuhkan waktu relatif lama Penyusunan RPP dan RKT masih lambat dan dokumen tidak disampaikan ke Pusat Perpanjangan PKS yang sudah berakhir Pelaksanaan monev oleh UPT dan pelaporan Jumlah data kerjasama penguatan fungsi belum update (respon SE belum) Belum semua UPT melakukan addendum kerjasama sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal KSDAE Nomor SE.9/VII-PIKA/2015 tanggal 15 Juli 2015.

F.

Kondisi Yang Diinginkan

Kondisi yang diinginkan dalam 5 tahun kedepan (periode renstra tahun 2015 -2019) dibidang pemolaan dan informasi konservasi alam adalah: 1. 2. 3. 4. 5.

G.

Tersusunnya dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok. Terekomendasinya hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia. Tersedianya paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia. Terbentuknya KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional sebanyak 100 Unit KPHK. Terjalinnya kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS.

Peraturan Perundang-undangan

Dasar hukum yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam untuk mencapai sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang telah dirumuskan, antara lain terdiri atas: 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA), DITJEN KSDAE

8

Renstra


2.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 56/Menhut-II/2006 Tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 6/Menhut-II/2009 Tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan. 7. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 34/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan. 8. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.49/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. 9. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.81/Menhut-II/2014 Tentang Inventarisasi Potensi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. 10. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam


9


Renstra BAB II .

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS A.

Visi, Misi dan Tujuan Kegiatan PIKA.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 merupakan periode ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJMN Tahun 2015-2019, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. Berdasarkan RPJMN tersebut, Presiden Republik Indonesia menetapkan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Kemudian untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, pembangunan dilaksanakan dengan misi: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum; 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Kemudian visi dan misi pembangunan dirumuskan kedalam sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) pembangunan tahun 2015-2019. Dengan demikian, visi dan misi pembangunan nasional menjadi kementerian dan/atau lembaga penyelenggara negara dalam merancang sasaran, dan strategi yang akan dilaksanakannya. Kemudian visi dan nasional tersebut, dirumuskan dalam sembilan agenda prioritas (Nawa tahun 2015-2019.

peta jalan seluruh arah pembangunan, misi pembangunan Cita) pembangunan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merumuskan tujuan pembangunan tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara parallel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Kemudian dalam uraian rencana pelaksanaan Nawa Cita disebutkan bahwa tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE tertuang dalam agenda ketujuh. Berdasarkan uraian di atas, maka visi dan misi Direktorat PIKA sebagai satuan kerja setingkat Eselon II dibawah Ditjen KSDAE mengacu kepada visi dan misi pembangunan nasional, sedangkan tujuan kegiatan mengacu kepada tujuan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta agenda ketujuh Nawa Cata dalam melaksanakan kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam dalam rangka mendukung pembangunan nasional dalam periode lima tahun kedepan

B.

Sasaran Strategis Kegiatan PIKA.

Direktorat PIKA mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemolaan dan informasi konservasi alam. Tugas Direktorat PIKA merupakan bagian dari embanan Direktorat Jenderal KSDAE untuk Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA), DITJEN KSDAE

10

Renstra


mencapai tiga sasaran konservasi, yaitu: (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan; (2) pengawetan sumber-sumber plasma nutfah; serta (3) pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Direktorat Jenderal KSDAE dalam renstra tahun 2015-2019 telah menyusun tahapan upaya pencapaian sasaran program yang diuraikan dalam milestone untuk digunakan sebagai acuan bagi masing-masing penanggungjawab kegiatan, sebagaimana Gambar 3 dibawah ini.

Gambar 4 : Milestone Capaian Sasaran Program KSDAE

Dengan demikian, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Direktorat PIKA adalah terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam dengan upaya pencapaian sasaran memalui tahapan : 1. 2. 3. 4. 5.

Terselesaikannya Indikatif arahan rancang bangun hingga penetapan KPHK, serta tools dan rancangan sistem informasi konservasi alam telah disiapkan pada tahun 2015. Pembangunan sistem dan jaringan informasi konservasi alam pada tahun 2016 Berfungsinya sistem dan jaringan informasi konservasi alam pada tahun 2016 Tersedianya data dan informasi keanekaragaman hayati yang valid dan reliable dalam flatform yang accesible pada tahun 2017. Beroperasionalnya sistem dan jaringan IKA yang stabil untuk menyediakan data dan informasi yang up to date pada tahun 2019. Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA), DITJEN KSDAE

11


Renstra BAB III .

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS A.

Arah Kebijakan dan Strategi Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

Keanekaragaman hayati merupakan bagian terpenting dari sumberdaya alam, yang berperan sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang tidak tergantikan, yang membuatnya menduduki peranan penting dan strategis bagi kehidupan seluruh umat manusia. Nilai keberadaan keanekaragaman hayati melingkupi seluruh aspek kehidupan di muka bumi ini, dan oleh karenanya dibutuhkan upaya konservasi secara optimal untuk menjaga keberlanjutannya, sehubungan dengan keberlanjutan kehidupan umat manusia sendiri. Direktorat PIKA melaksanakan mandat pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan merupakan periode ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Mandat tersebut merupakan penjabaran dari mandat Direktorat Jenderal KSDAE yang telah diterjemahkan, dirinci dan dilaksanakan pada tingkat program melalui beberapa kegiatan sebagai unsur pelaksanaan teknis. Sebagai salah satu penanggungjawab kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat PIKA melaksanakan kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam tahun 20152019 dengan arah kebijakan: 1. Penyusunan dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi untuk mendapatkan pengesahan dokumen zonasi dan/atau blok. 2. Pemantapan rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia. 3. Pengelolaan data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia. 4. Pembentukan KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional. 5. Pemantapan kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam memerlukan strategi sebagai berikut : 1. Pelaksanaan operasional penyusunan dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi untuk mendapatkan pengesahan dokumen zonasi dan/atau blok. 2. Peningkatan kualitas penyusunan rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia. 3. Pembangunan paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia. 4. Penyiapan terbentuknya KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional. 5. Peningkatan kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi. Penetapan arah kebijakan dan strategi kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam telah terkait dengan arah kebijakan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang KSDAE serta sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) pembangunan nasional tahun 2015-2019. Hubungan keterkaitan antara agenda dan sub agenda pembangunan dalam Nawa Cita dengan sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, serta sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE terhadap kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Direktorat PIKA disajikan pada lampiran 5.


12


Renstra B.

Kegiatan dan Indikator Kinerja

Direktorat PIKA mengemban salah satu kegiatan Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem. Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem terdiri dari 8 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; (2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi; (3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik; (4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; (5) Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial; (6) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati; (7) Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional; serta (8) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE. Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, dilaksanakan untuk mencapai sasaran terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam. Kemudian untuk mencapai sasaran dimaksud, Diektorat PIKA menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada periode tahun 2015-2019 sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.

Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS.


13

Renstra


BAB IV.

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN A.

Target Kinerja

Berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2015–2019, telah ditetapkan bahwa pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem diukur melalui Indikator Kinerja Program (IKP), yaitu: 1. Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati; serta 2. peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati. Dalam rangka pencapaian sasaran program tersebut, Direktorat PIKA mengemban tugas sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam dengan sasaran kegiatan adalah terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam, telah menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) PIKA dengan target pencapaian kinerja yang akan diukur secara bertahap dan keberhasilannya akan diverifikasi setiap tahun. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut : 1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok. 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia. 3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia. 4. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK. 5. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS. Kemudian pencapaian indikator kinerja kegiatan PIKA akan dilaksanakan melalui tahapan/ komponen kegiatan dan jenis kegiatan yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja pada Direktorat PIKA. Adapun target capaian indikator kinerja kegiatan, komponen kegiatan dan jenis kegiatan, diuraikan sebagai berikut: 1.

Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konser vasi yang tersusun dan men dapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok, dengan target capaian kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi. Komponen kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja adalah : a. Penyusunan NSPK b. Bimbingan Teknis dan Supervisi c. Pembinaan dan Koordinasi d. Penilaian dan Pengesahan Dokumen Zonasi dan/atau Blok e. Monitoring dan Evaluasi Jenis kegiatan yang mendukung pelaksanaan komponen kegiatan, antara lain : a. Pusat: 1) Penyusunan petunjuk teknis penyusunan dokumen zonasi pengelolaan dan blok pengelolaan KSA/KPA. Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA), DITJEN KSDAE

14

Renstra


2)

Penyusunan petunjuk teknis Penilaian dokumen penataan zonasi/blok pengelolaan KSA/KPA 3) Penyusunan petunjuk teknis penandaan batas zonasi/blok KSA/KPA. 4) Penyusunan petunjuk teknis evaluasi zonasi/blok pengelolaan KSA/ KPA. 5) Sosialisasi NSPK terkait penataan zonasi/blok. 6) Pelatihan/Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka penataan zonasi/blok 7) Fasilitasi/Supervisi penyusunan dokumen zonasi/blok 8) Bimbingan teknis dan pengawasan/dalam penataan zonasi/blok. 9) Supervisi kegiatan penandaan batas zonasi/blok 10) Pembinaan penataan zonasi/blok. 11) Koordinasi terkait penataan zonasi/blok 12) Penilaian rancangan dokumen penataan zonasi/blok. 13) Monitoring dan evaluasi penyusunan penataan zonasi/blok b. UPT (Daerah): 1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 2) penyusunan penataaan zonasi/blok pengelolaan KSA/KPA 3) Pengecekan dan kajian lapangan 4) Koordinasi dalam rangka penyusunan zonasi/blok pengelolaan KSA/KPA 5) Koordinasi penilaian dan pengesahan rancangan zonasi/rancangan penataan blok 6) Penandaan batas zonasi/batas blok 7) Sosialisasi dan diseminasi zonasi/blok 8) Monitoring dan evaluasi penataan zonasi/blok 2.

Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia, dengan target capaian kegiatan adalah Rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi. Komponen kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja adalah : a. Penyusunan NSPK b. Bimbingan Teknis dan Supervisi c. Pembinaan dan Koordinasi d. Verifikasi Hasil Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi e. Monitoring dan Evaluasi Uraian kegiatan yang mendukung pelaksanaan komponen kegiatan, antara lain : a. Pusat: 1) Penyusunan NSPK terkait evaluasi kesesuaian fungsi. 2) Sosialisasi terkait evaluasi kesesuaian fungsi 3) Bimbingan teknis evaluasi ke sesuaian fungsi/perubahan fungsi dan pemantapan fungsi /reviue kawasan konservasi 4) Pembinaan dan koordinasi bidang pemolaan dan evaluasi fungsi 5) Evaluasi fungsi/perubahan fungsi pokok/dalam fungsi pokok kawasan hutan/kawasan konservasi. 6) Kajian evaluasi kesesuaian/perubahan fungsi 7) Penilaian usulan dan hasil evaluasi fungsi 8) Kajian evaluasi kesesuaian/perubahan fungsi 9) Verifikasi hasil kajian/arahan indikatif evaluasi kesesuaian fungsi nasional 10) Monitoring dan evaluasi kesesuaian fungsi b. UPT (Daerah): 1) Kegiatan kajian evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat tapak. 2) Koordinasi dan Konsultasi

3.

Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia, dengan target capaian kegiatan adalah tersedianya data dan informasi kawasan konservasi. Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA), DITJEN KSDAE

15

Renstra


Komponen kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja adalah : a. Penyusunan NSPK b. Bimbingan Teknis dan Supervisi c. Pembinaan dan Koordinasi d. Pembangunan Sistem IKA e. Operasional dan Pemeliharaan Sistem IKA f. Desiminasi Data dan Informasi g. Monitoring dan Evaluasi Uraian kegiatan yang mendukung pelaksanaan komponen kegiatan, antara lain : a. Pusat: 1) Penyusunan NSPK terkait pengumpulan dan pengolahan data hasil inventarisasi kawasan konservasi 2) Sosialisasi peraturan terkait inventarisasi dan NSPK 3) Penyusunan NSPK terkait pemetaan dan informasi Kawasan Konservasi 4) Bimbingan teknis dan pendampingan inventarisasi potensi kawasan 5) Pelatihan sistem database 6) Koordinasi terkait inventarisasi potensi kawasan 7) Identifikasi database potensi kawasan konservasi 8) Pembangunan sistem database 9) Pembangunan sistem database berbasis webgis 10) Identifikasi sistem database, kebutuhan data dan model database 11) Operasional website 12) Percobaan implementasi 13) Implementasi sistem 14) Analisa spasial data potensi kawasan konservasi indonesia dengan GIS dan data penginderaan Jauh dengan tenaga ahli 15) Pembuatan peta tematik potensi kawasan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati 16) Pameran dan kampanye 17) Pencetakan buku Konservasi 18) Pemantauan 19) Evaluasi sistem b. UPT (Daerah): 1) Pelaksanaan inventarisasi potensi 2) Ground check/ground truthing peta penutupan lahan 3) Inventarisasi Potensi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kawasan 4) Pelaksanaan sistem data berbasis resort 5) Penyusunan bahan data dan informasi kawasan (pengambilan data, pencetakan media informasi dalam bentuk brosur/buku informasi/banner 6) Operasional website 7) Pameran dan kampanye 8) Koordinasi dan Konsultasi 4.

Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK, dengan target capaian kegiatan adalah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk. Komponen kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja adalah : a. Penyusunan NSPK b. Bimbingan teknis dan supervisi c. Pembinaan dan Koordinasi d. Penyusunan indikatif rancang bangun KPHK e. Penilaian rancang bangun KPHK f. Penetapan KPHK Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA), DITJEN KSDAE

16


Renstra g. Monitoring dan evaluasi

Uraian kegiatan yang mendukung pelaksanaan komponen kegiatan, antara lain : a. Pusat: 1) Penyusunan NSPK rancang bangun KPHK 2) Bimbingan teknis dan supervisi penyusunan dokumen rancang bangun KPHK 3) Koordinasis terkait pembentukan KPHK pada kawasan konservasi Non Taman Nasional 4) Koordinasi regional pembentukan KPHK non Taman Nasional 5) Koordinasi internal pembentukan KPHK non Taman Nasional 6) Pembinaan dan Koordinasi Bidang Pemolaan dan Evaluasi Fungsi 7) Identifikasi calon KPHK 8) Workshop rancang bangun KPHK non TN 9) Penilaian dan pengusulan penetapan KPHK 10) Pengusulan dan permohonan penilaian KPHK 11) Monitoring dan evaluasi penyusunan rancang bangun KPHK 12) Peningkapatan kapasitas sumberdaya manusia pada UPT b. UPT (Daerah): 1) Penyusunan rancang bangun calon KPHK 2) Koordinasi dan Konsultasi 3) Pengusulan calon KPHK kepada Dirjen KSDAE 5.

Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS, dengan target capaian kegiatan adalah Kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi kawasan konservasi. Komponen kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja adalah : a. Penyusunan NSPK b. Bimbingan Teknis dan Supervisi c. Pembinaan dan Koordinasi d. Monitoring dan Evaluasi Uraian kegiatan yang mendukung pelaksanaan komponen kegiatan, antara lain : a. Pusat: 1) Penyusunan draf penunjukan teknis kerjasama pemanfaatan kawasan strategis dan penguatan fungsi/Penyusunan juknis terkait kerjasama penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati dan kerjasama pemba ngunan strategis 2) Bimtek kerjasama pemanfaatan kawasan strategis dan penguatan fungsi 3) Fasilitasi kerjasama pengelolaan/penyelenggaraan kawasan konservasi/KSA/KPA 4) Penilaian usulan kerjasama 5) Pembinaan/Koordinasi terkait kerjasama pengelolaan kaws. Konservasi 6) Monitoring dan evaluasi kerja sama pengelolaan kawasan konservasi b. UPT (Daerah): 1) Penyusunan pertimbangan teknis rencana kerjasama 2) Pengecekan lapangan 3) Penyusunan dokumen kerjasama berupa draft perjanjian kerjasama (PKS), draft rencana pelaksanaan program (RPP) dan rencana kerja tahunan kerjasama. (RKT). 4) Monitoring/pemantauan pelaksanaan kerjasama tahunan atau isidentil 5) Pembinaan, sosialisasi, dan koordinasi pelaksanaan kerjasama.

B.

Kerangka Pendanaan

Kebutuhan pendanaan dan pembiayaan pelaksanaan kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam dalam periode tahun 2015-2019 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Besaran Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA), DITJEN KSDAE

17


Renstra

pendanaan tersebut digunakan untuk kebutuhan pembiayaan pencapaian target IKK dan IKP. Adapun kebutuhan pendanaan kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam untukl Pusat dan UPT di daerah selama tahun 2015-2019 diproyeksikan sebesar Rp. 453.521.473.000.sudah termasuk operasional perkantoran (diluar belanja pegawai). Apabila target pendanaan tahunan tidak dapat dipenuhi, maka target capaian kinerja serta target pendanaannya akan dialihkan menjadi target tahun berikutnya. Rincian kebutuhan pembiayaan tersebut setiap tahunnya secara indikatif adalah sebagai berikut: Tabel 4 :

Indikatif Kebutuhan Pembiyaan Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Pusat dan UPT/Daerah Tahun 2015 – 2019 (sumber dana APBN) (Dalam jutaan)

Program dan Kegiatan Program Kegiatan

Pembiayaan Tahunan (Dalam Jutaan)

2015

2016

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam 10,753,002 11,257,686 a. Pusat 79,991,600 85,787,340 b. UPT/Daerah

2017

2018

2019

Jumlah

453,521,473 11,869,672

12,953,676

12,042,100

76,197,975

76,228,294

76,440,128 394,645,337


58,876,136

18

Renstra


BAB V.

PENUTUP Kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam merupakan bagian dari manajemen pengelolaan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, yang dilakukan secara lestari dan bijaksana untuk meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya dengan tetap mempertahankan atau melestarikan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya sehingga secara terus-menerus dapat memberikan manfaat dalam mendukung kehidupan umat manusia. Direktorat PIKA sebagai penanggungjawab kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemolaan dan informasi konservasi alam. Sasaran yang ingin dicapai adalah terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam. Untuk itu, langkahlangkah persiapan dan pelaksanaan kegiatan disusun dan dituangkan dalam Renstra Direktorat PIKA Tahun 2015 – 2019 dengan mengacu kepada Renstra Direktorat Jenderal KSDAE. Rencana Strategis Direktorat PIKA Tahun 2015-2019 disusun sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam khususnya, dan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di bidang KSDAE pada umumnya. Diharapkan seluruh unit kerja lingkup Direktorat PIKA dapat berupaya untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut secara efektif dan efisien, serta mampu memberikan hasil pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya.


19

Lampiran 1

MATRIK KEGIATAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 DIREKTORAT PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM No 1

Nama Program 2

1. Promram Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Nama Kegiatan 3

Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

Sasaran Kegiatan 4

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2015-2019 Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Kegiatan (IKP) 5

6

Satuan

Target Kinerja (Volume dan Satuan) per Tahun 2015

7

1. Peningkatan efektivitas 1. Jumlah dokumen perencanaan Dokumen Terjaminnya efektivitas pemolaan pengelolaan hutan penataan kawasan konser vasi yang dan penataan konservasi dan upaya tersusun dan men dapat pengesahan pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 150 Dokumen Zonasi konservasi, serta keanekaragaman hayati dan/atau Blok a Penyusunan NSPK ketersediaan data 2 Peningkatan b. Bimbingan Teknis dan Supervisi dan informasi penerimaan PNBP dan c. Pembinaan dan Koordinasi konservasi alam pemanfaatan jasa d. Penilaian dan Pengesahan lingkungan kawasan Dokumen Zonasi dan/atau Blok konservasi dan e. Monitoring dan Evaluasi keanekaragaman 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi Unit kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia. a. Penyusunan NSPK b. Bimbingan Teknis dan Supervisi c. Pembinaan dan Koordinasi Hasil Evaluasi d. Verifikasi Kesesuaiandan Fungsi Kawasan Evaluasi e. Monitoring 3. Jumlah paket data dan informasi Paket Data kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia a. Penyusunan NSPK b. Bimbingan Teknis dan Supervisi c. Pembinaan dan Koordinasi d. Pembangunan Sistem IKA e. Operasional dan Pemeliharaan Sistem IKA

2016

2017

2018

2019

8

9

10

11

12

30

60

90

120

150

100

200

310

420

521

521

521

521

521

521

Laporan Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam – DITJEN KSDAE

70

No 1

Nama Program 2

Nama Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan 4

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2015-2019 Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Kegiatan (IKP) 5

Satuan

Target Kinerja (Volume dan Satuan) per Tahun 2015

2016

2017

2018

2019

6

7

8

9

10

11

12

4. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK

Unit

20

100

100

100

100

PKS

20

40

60

80

100

a. Penyusunan NSPK b. Bimbingan Teknis dan Supervisi c. Pembinaan dan Koordinasi d. Penyusunan Indikatif Rancang Bangun KPHK e. Penilaian Rancang Bangun KPHK f. Penetapan KPHK g. Monitoring dan Evaluasi 5. Jumlah kerjasama pemba ngunan strategis dan kerja sama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS a. Penyusunan NSPK b. Bimbingan Teknis dan Supervisi c. Pembinaan dan Koordinasi d. Monitoring dan Evaluasi

Laporan Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam – DITJEN KSDAE

71

Lampiran 2

MATRIK KEGIATAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 DIREKTORAT PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM

No.

Nama Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2015-2019 Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

1

2

3

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Uraian Target 4

5

1. Kegiatan Pemolaan Terjaminnya efektivitas 1. Jumlah dokumen perencana a. Penyusunan NSPK 1) Penyusunan/NSPK/juknis terkait penataan/ an penataan kawasan konser dan Informasi Konser pemolaan dan penata dokumen/penilaian dokumen/penandaan vasi yang tersusun dan men an pengelolaan kawas batas/evaluasi/penataan/pengelolaan zona dapat pengesahan sebanyak an konservasi, serta si/blok/KSA/KPA 150 Dokumen Zonasi ketersediaan data dan 2) Sosialisasi NSPK/juknis terkait penataan dan/atau Blok informasi konservasi blok/zona. alam b. Bimbingan Teknis dan Supervisi 1) Bimbingan teknis/supervisi/pengawasan zonasi dan blok/penandaan batas zonasi/ Dokumen perencanaan blok penataan kawasan c. Pembinaan dan Koordinasi konservasi 1) Pembinaan dan koordinasi penataan zona/ blok 2) Fasilitasi/supervisi penyusunan dokumen zonasi/blok d. Penilaian dan Pengesahan Dokumen Zonasi dan/atau Blok 1) Penilaian rencana penataan zona/blok KSA dan KPA oleh kelompok kerja e. Monitoring dan Evaluasi 1) Monev penataan zonasi/blok 2. Jumlah rekomendasi hasil a. Penyusunan NSPK 1) Penyusunan NSPK evaluasi fungsi kawasan evaluasi kesesuaian fungsi konservasi kawasan konservasi untuk 521 3) Sosialialisasi NSPK evaluasi evaluasi fungsi unit KSA, KPA dan TB di kawasan konservasi seluruh Indonesia. Rekomendasi hasil b. Bimbingan Teknis dan Supervisi evaluasi kesesuaian 1) Bimbingan teknis evaluasi kesesuaian fungsi kawasan fungsi/perubahan fungsi dan pemantapan konservasi fungsi /reviue kawasan konservasi c. Pembinaan dan Koordinasi 1) Pembinaan dan koordinasi evaluasi fungsi kawasan konservasi

Satuan

Volume per Tahun 2015

2016

2017

2018

2019

6

7

8

10

11

12

Dokumen

2

4

4

4

4

Kegiatan

*)

1

2

3

4

Kegiatan

2

4

6

8

10

Kegiatan

1

2

3

4

5

Lokasi

1

3

5

7

9

Kegiatan

1

2

3

4

5

Kegiatan

*)

1

2

3

4

Dokumen

1

1

1

1

1

Kegiatan

*)

1

2

3

4

Kegiatan

1

2

3

4

5

Kegiatan

1

2

3

4

5

No.

Nama Kegiatan


1

2

3

3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia


d. Verifikasi Hasil Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi 1) Evaluasi fungsi/perubahan fungsi pokok/ dalam fungsi pokok kawasan hutan/kawas an konservasi 2) Kajian evaluasi kesesuaian/perubahan fungsi 3) Penilaian usulan/verifikasi hasil/kajian kese suaian fungsi e. Monitoring dan Evaluasi 1) Monitoring dan evaluasi ke sesuaian fungsi a. Penyusunan NSPK 1) Penyusunan NSPK inventarisas dan informa si kawasan konservasi 2) Sosialisasi NSPK dan peraturan terkait inventarisasi potensi KK b. Bimbingan Teknis dan Supervisi 1) Bimbingan teknis inventarisasi konservasi alam 2) Pelatihan Sistem database c. Pembinaan dan Koordinasi 1) Koordinasi terkait inventarisasi dan informasi kawasan konser vasi d. Pembangunan Sistem IKA 1) Pembuatan/penyusunan/pembangunan model analisa spasial potensi/inventarisasi potensi/sistem basis data/struktur/aplikasi database inventarisasi dan informasi konservasi alam 2) Workshop sinkronisasi pengelolaan informa si kawasan konservasi 3) Inventarisasi potensi kawasan 4) Identifikasi sistem database, kebutuhan data dan model database 5) Analisa spasial perubahan tutupan lahan kawasan konser vasi dengan GIS 6) Pembangunan sistem data base berbasis webgis/Portal Web sebagai media pelayanan data dan informasi

5

Rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi

Data dan informasi kawasan konservasi

(2) Satuan


2016

2017

2018

2019

6

7

8

10

11

12

Kegiatan

1

2

3

4

5

Kegiatan

2

4

6

8

10

Kegiatan

2

4

6

8

10

Kegiatan

1

1

1

1

1

Dokumen

1

2

2

2

2

Kegiatan

1

2

4

6

8

Kegiatan

*)

1

2

3

4

Kegiatan

**)

**)

1

2

3

Kegiatan

1

2

3

4

5

Kegiatan

4

8

12

16

20

Kegiatan

1

1

1

1

1

Kegiatan Kegiatan

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Kegiatan

1

2

3

4

5

Kegiatan

**)

**)

1

2

3

No.

Nama Kegiatan


1

2

3

4. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK

5. Jumlah kerjasama pemba ngunan strategis dan kerja sama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS


5

e. Operasional dan Pemeliharaan Sistem IKA 1) Uji coba aplikasi data base/Im plementasi sistem inventaris asi dan IKA 2) Operasional website 3) Collecting data spasial dan non spasial inventarisasi kawasan konservasi f. Desiminasi Data dan Informasi Data dan informasi 1) Pembuatan/pencetakan buku terkait kawasan konservasi konservasi kawasan 2) Penyusunan peta tematik terkait konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya 3) Penyediaan database kawasan Spasial dan non spasial pada 521 kawasan (data zona/ blok, informasi umum) g. Monitoring dan Evaluasi 1) Evaluasi dan Monitoring a. Penyusunan NSPK 1) Penyusunan NSPK rancang bangun KPHK b. Bimbingan Teknis dan Supervisi 1) Bimbingan teknis dan supervisi penyusunan rancang bangun c. Pembinaan dan Koordinasi 1) Pembinaan dan koordinasis pembentukan KPHK pada kawasan konservasi Non Taman KPHK pada kawasan Nasional konservasi non taman d. Penyusunan Indikatif Rancang Bangun KPHK nasional yang terbentuk 1) Identifikasi calon KPHK 2) Workshop rancang bangun KPHK non TN e. Penilaian Rancang Bangun KPHK 1) Penilaian rancang bangun KPHK f. Penetapan KPHK 1) Pengusulan rancang bangun KPHK kepada Menteri g. Monitoring dan Evaluasi 1) Monitoring dan evaluasi pemolaan Kerjasama a. Penyusunan NSPK 1) Penyusunan NSPK kerjasama penguatan pembangunan strategis fungsi KSA/KPA dan pembangunan dan kerjasama penguat an fungsi kawasan strategis konservasi

(3) Satuan


2016

2017

2018

2019

6

7

8

10

11

12

Kegiatan

*)

1

2

3

4

Paket Kegiatan

**) *)

**) 1

1 2

2 3

3 4

Judul

2

5

8

11

14

Kegiatan

**)

**)

5

5

5

Kegiatan

*)

1

2

3

4

Kegiatan

1

2

3

4

5

Dokumen

*)

1

1

1

1

Kegiatan

*)

1

2

3

4

Kegiatan

1

2

3

4

5

Kegiatan Kegiatan

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

Kegiatan

1

2

3

4

5

Kegiatan

1

2

3

4

5

Kegiatan

*)

1

2

3

4

Dokumen

1

2

2

2

2

No.

Nama Kegiatan


1

2

3


5

(4) Satuan 6

b. Bimbingan Teknis dan Supervisi 1) Bimtek kerjasama pemanfaatan kawasan Kegiatan strategis dan penguat an fungsi 2) Fasilitasi kerjasama pengelolaan/penyeleng Kegiatan Kerjasama garaan kawasan konservasi/KSA/KPA pembangunan strategis 3) Penilaian usulan kerjasama Dokumen dan kerjasama penguat c. Pembinaan dan Koordinasi an fungsi kawasan 1) Pembinaan/Koordinasi terkait kerjasama Kegiatan konservasi pengelolaan kaws. Konservasi d. Monitoring dan Evaluasi 1) Monitoring dan evaluasi kerja sama Kegiatan pengelolaan kawasan konservasi 6. Kegiatan Dukungan Adminis a. Administrasi perkantoran Nilai SAKIP Direktorat Kegiatan b. Pembinaan pegawai Dit. PIKA Kegiatan trasi Kegiatan c. Koordinasi dan penyusunan Renja dan Renstra Kegiatan Direktorat PIKA d. Koordinasi/rakor/penyusunan/pemantapan RKAKegiatan KL Direktorat PIKA dan Ditjen KSDAE e. Pengadaan sarana dan prasarana Direktorat Kegiatan PIKA f. Penyusunan laporan Direktotrat PIKA. Laporan g. Pemantapan/Sinergisitas kegiatan PIKA dengan Kegiatan UPT/Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Direktorat PIKA h. Monitoring dan evaluasi pencapaian IKK bidang Kegiatan PIKA i. Kajian/Reviu/Pemantapan/Evaluasi dokumen Kegiatan SKB bidang PIKA j. Tindak Lanjut Hasil Audit Kegiatan k. Rapat koordinasi bidang pemolaan dan informasi Kegiatan konservasi alam Keterangan : *) Kegiatan yang dilaksanakan mulai tahun 2016 **) Kegiatan yang dilaksanakan mulai tahun 2017


2016

2017

2018

2019

7

8

10

11

12

*)

1

2

3

4

1

2

3

4

5

20

40

60

80

100

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1 2 2

2 4 4

3 6 6

4 8 8

5 10 10

3

6

9

12

14

1

2

3

4

5

20

*)

40 1

60 2

80 3

100 4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

Direktorat Pemolaan dan IKA Program dan Evaluasi

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam TAHUN

Recommend Documents