KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
SURAT EDARAN Nomor SE- 13 /PB/2016 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 154 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA A. Umum Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama perlu disampaikan petunjuk kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mengenai pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama. B. Maksud danTujuan Memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama di KPPN atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). C. Ruang Lingkup 1. Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Agama. 2. Tata cara pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Agama. D. Dasar 1. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. E. Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. -
1-
2. Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama adalah PNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Agama. 3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 4. Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Kementerian Agama, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan. 5. Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 4, tidak diberikan kepada: a. Pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. Pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; d. Pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian Agama; e. Pegawai di Iingkungan Kementerian Agama yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan f.
Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Femerintah Nomor 74 Tahun 2012.
6. Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah sesuai lampiran Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. 7.
Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibayarkan terhitung mulai bulan November 2015.
8. Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 4, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun anggaran bersangkutan. 9. Bagi pegawai di Iingkungan Kementerian Agama yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan Tunjangan Profesi pada jenjangnya. 10. Apabila Tunjangan Profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada angka 9 Iebih besar dari pada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah Tunjangan Profesi pada jenjangnya. 11. Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Agama dilaksanakan oleh KPA melalui penerbitan SPM-LS kepada rekening pegawai.
2
12. Dalam hal pembayaran langsung ke rekening pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 11 tidak dapat dilaksanakan, maka: a. Pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan melalui SPM-LS ke rekening Bendahara Pengeluaran. b. Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran Tunjangan Kinerja melalui transfer ke rekening Pegawai. 13. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja untuk kebutuhan setiap bulan. 14. Berdasarkan Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 13 disusun Rekapitulasi Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja. 15. Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 13 termasuk kebutuhan tunjangan pajak yang ditanggung oleh pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 16. Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam angka 14, PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pembayaran Tunjangan Kinerja kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). 17. Atas dasar SPP-LS sebagaimana dimaksud pada angka 16, PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Pembayaran Tunjangan Kinerja. 18. SPM-LS diterbitkan untuk kebutuhan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan berkenaan. 19. Dalam hal terjadi keterlambatan dalam pembayaran Tunjangan Kinerja, maka SPM-LS dapat diajukan ke KPPN untuk beberapa bulan sekaligus. 20. SPM-LS sebagaimana dimaksud pada angka 17 dan angka 18 diterbitkan dengan mencantumkan potongan Pajak Penghaslan Pasal 21 (PPh pasal 21). 21. SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja melalui rekening pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 11 disampaikan ke KPPN mitra kerja dengan dilampiri dokumen sebagai berikut: a. SPTJM dari KPA yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja yang memuat kebutuhan pembayaran untuk seluruh pegawai yang berhak menerima tunjangan serta telah memperhitungkan kewajiban pajak, yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; c.
Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja; dan
d. Surat Setoran Pajak (SSP). 22. SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja melalui Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 12 disampaikan ke KPPN mitra kerja dengan dilampiri dokumen sebagai berikut: a. SPTJM dari KPA yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; dan b. Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja yang memuat kebutuhan pembayaran untuk seluruh pegawai yang berhak menerima tunjangan serta telah memperhitungkan kewajiban pajak, yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. -3-
c. Bendahara Pengeluaran sebagai wajib potong/wajib pungut segera menyetorkan Pajak Penghasilan ke Kas Negara sesuai perhitungan pajak yang seharusnya dipungut oleh Bendahara Pengeluaran mengacu pada tata cara pemungutan dan penyetoran pajak. 23. Tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 24. Kekurangan Tunjangan Kinerja pada Kementerian Agama sejak diberlakukannya peraturan ini, dibayarkan dengan memperhitungkan Tunjangan Kinerja yang selama ini telah diterima. 25. Pembayaran kekurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 24 diajukan dengan SPM-LS tersendiri dengan dilampiri Rekapitulasi Daftar Kekurangan Pembayaran Tunjangan Kinerja. 26. Rekapitulasi Daftar Kekurangan Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 24 memuat kebutuhan pembayaran untuk seluruh pegawai yang berhak menerima tunjangan serta telah memperhitungkan kewajiban pajak, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. F. Penutup 1. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, ketentuan mengenai Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-56/PB/2014, dinyatakan tidak berlaku. 2. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada Satuan Kerja terkait di
wilayah kerjanya. 3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi
pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2016 lR JENDERAL,
MAR", NIE1
Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3. Menteri Agama 4.
Kepala Badan Kepegawaian Negara
5.
Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
-4-
AN'
0 HARJOWIRYONO 6061983121001
LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 13 /PB/2016 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 154 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
1
No.
KELAS JABATAN
T UNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1
2
3
1.
17
Rp.
22.842.000,00
2.
16
Rp.
17.413.000,00
3.
15
Rp.
12.518.000,00
4.
14
Rp.
9.600.000,00
5.
13
Rp.
7.293.000,00
6.
12
Rp.
6.045.000,00
7.
11
Rp.
4.519.000,00
8.
10
Rp.
3.952.000,00
9.
9
Rp
3.348.000,00
10.
8
Rp.
2.927.000,00
11
7
Rp.
2.616.000,00
12.
6
Rp.
2.399.000,00
13.
5
Rp.
2.199.000,00
14.
4
Rp.
2.082.000,00
15.
3
Rp.
1.972.000,00
16.
2
Rp.
1.867.000,00
17.
1
Rp.
1.766.000,00
16k k REPW //7
\'
KTUR JENDERAL,
otpEKTIJA 3 EN1FRV_
MAR ANTO HARJOWIRYONO 1\11P1. 5906061983121001
-
LAMPIRAN II SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE-13 /PB/2016 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 154 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
1. 2. 3.
Yang bertanda tangan di bawah ini: (1) Nama • (2) NIP selaku Kuasa Pengguna Anggaran Jabatan • ( 3)
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas pencairan dan penggunaan dana pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar rupiah) termasuk bertanggung jawab terhadap (4) ( Rp ( 5) kebenaran perhitungan dan penyaluran kepada yang berhak menerima. Apabila di kemudian hari, atas pencairan dan penggunaan dana Tunjangan Kinerja Pegawai tersebut di atas mengakibatkan terjadinya kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai disimpan sesuai ketentuan pada satuan kerja kami, untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.
(6) Kuasa Pengguna Anggaran, ( 7)
(8) NIP.
-6-
(9)
20.
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
No
Keterangan
(1)
Diisi dengan nama Iengkap KPA
(2)
Diisi dengan NIP KPA
(3)
Diisi dengan jabatan struktural KPA
(4)
Diisi jumlah rupiah penarikan dana dengan angka
(5)
Diisi jumlah rupiah penarikan dana dengan huruf
(6)
Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun
(7)
Diisi dengan nama Satuan Kerja
(8)
Diisi dengan nama Iengkap KPA
(9)
Diisi dengan NIP KPA
DIREKTUR JENDERAL,
NTO HARJOWIRYONO -N1012 q06061983121001
u-7:MAR
A
,1 1:47/itoloWsL*-,7"
-
•z
0w
Potong a n Paja k Ju m la h Netto
• cc Lu DZ
< • `c 2! CC
S2
uj LU co CL 0
(o L) ( 6)
•<
(9L) ( 90
2a 0 (7) zw cc z a. a_
,-- csi
• ZZ
W<<
a....1c -
IT D
< F– cc
5z<
0) C
Z Lij LIJ Z<
0
Jum la hTunja ng a n Paj a k Ju m la h
C
Wu) z < z
<
<
w0 1— cc
ON
z0 2 1— w2
3. 2. 1.
6
(LL)
2
6.-:
(9)
in
6 .-: oi 6
Nth
(8)
•
-"Zs--
(c)
D 0 • C/) Z
6
E
2 J
cu
D
(.1
C)
..:1-
u)
co
TA -o
Pej a batPem buatKo m
0z
Ju m la h
v-
)
< CC
(1, L) (EL )
W
(zi.
< LO H Z ZJ F _w z O co = Y Z OQZ < N I— < < CL to z
Tunj ang an Kinerj a per Kelas Ja ba tan
Z Lu
(9)
LAMPIRAN III
-
a.
Ju m la h Pe nerima
W
(L)
RE KAPITULASIDAFTARPEMBAYA RANTUNJANGAN K INERJA PEGAWAI
a)
Ura ian Ke las Ja ba tan
j W •
Z Z
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NO
KETERANGAN
(1)
Diisi dengan nama Kementerian Negara/Lembaga
(2)
Diisi dengan Unit Organisasi
(3)
Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4)
Diisi jumlah pegawai/personil
(5)
Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6)
Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7)
Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8)
Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9)
Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(10)
Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9)
(11)
Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan
(12)
Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
(13)
Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(14)
Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
(15)
Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
(16)
Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
(17)
Diisi dengan Pengeluaran
nama
dan
NIP Pejabat Pembuat Komitmen
dan
Bendahara
TUR JENDERAL,
,`Ic Al‘
otrzEKTuR r:t.inc:RAL
M 614
NTO HARJOWIRYONO 5906061983121001
OOZY r,
DZ << Z < w CC 2 CC z
DOLuwLu
z a_ 1—
`4 (9)
71, 0
(8)
c.i 6 4 vi .- c.i 6 4 6
9
LL
9
c.i 6 -ci 6
Ben da hara Pe ng e luaran
(K)
a_
(oc)
<-: c‘i ri 4 6
c.i ei .4
(Sc)
(93) (93) ( 17Z) ( £3) ( 3 -6)
cs,
..
(gc)
(63) (83) ( L3)
—
9
(i7)
O
( 6)
(9)
— z
(o
3
2 N ., Es a, 2 D Y g
„,
'L)
W N ( SL ) (t4)
0 C-5 '3
N (c
VS
a (3 L)
< co LL (14..)
< CO Lei
(pc) (cc)
•<
(3c)
Zz 'S
Z •
5. 4. 3. 2. 1.
2< (c) 0 -' z • c\I Z
Ju m la hKeku ranga n Tunja ng a n Paj a k Jum la h Bru to Potongan Paj a k Ju m la hNetto
Lu 1..
Pej a bat Pe m buat Kom itm e n
Ie.:—0
0< reN LelE1 z 0
Jum la hTu nj ang a n D ibaya rkan Paj a k Ju m lahBru to Potonga n Paj a k Jum la h Netto
Z
Tu nja ng a n Kinerj a p e r Ke la s Ja bata n
W L° < 0- Z < < 0 W w W ci 1— 0 °-
Jum la h Pene rima
Ww 1CO E rx
D 0 Z 106/ ( 6 I)
E
5. 4. 3. 2. 1.
•
Jum la hTunjang an Se ha rusnya Paja k Jum la h Bru to Potong a n Paj a k Jum la h Netto
KEMENTERIAN NE GARA/LE MBAGA UNITORGANISASI
Z Z 1.0 Z * * < • ZNZ < < _„ .c_
(9L) (L.1.) (9 L)
LAMPIRAN I V
▪
fa_
0
Q N LL
WZ
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR KEKURANGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KETERANGAN
NO. (1)
Diisi dengan nama Kementerian Negara/Lembaga
(2)
Diisi dengan Unit Organisasi
(3)
Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4)
Diisi jumlah pegawai/personil
(5)
Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6)
Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7)
Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8)
Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9)
Diisi dengan potongan pajak (7)
(10)
Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9)
(11)
Diisi dengan jumlah tunjangan yang sudah dibayarkan
(12)
Diisi dengan jumlah pajak
(13)
Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (11+12)
(14)
Diisi dengan jumlah potongan pajak
(15)
Diisi dengan jumlah tunjangan netto (13-14)
(16)
Diisi dengan jumlah kekurangan tunjangan (6-11)
(17)
Diisi dengan jumlah pajak
(18)
Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (16+17)
(19)
Diisi dengan jumlah potongan pajak
(20)
Diisi dengan jumlah tunjangan netto (18-19)
(21)
Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan
(22) s.d. (26) (27) s.d. (31) (32) s.d. (36) (37)
Diisi dengan jumlah seluruh angka pada masing-masing baris yang sesuai di atasnya Diisi dengan jumlah seluruh angka pada masing-masing baris yang sesuai di atasnya Diisi dengan jumlah seluruh angka pada masing-masing baris yang sesuai di atasnya Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran
JENDERAL,
/tiS (
N.EKruk JENDERm.
NJ A - 11
-
/0
O HARJOWIRYONO 906061983121001
