Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

KATA PENGANTAR MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena

atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Kinerja Kesehatan Tahun 2015 dapat disusun. Dokumen

Kementerian

ini merupakan

wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kesehatan serta bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja Kementerian Kesehatan.

Laporan ini berupaya menggambarkan berbagai capaian kinerja yang dapat diraih

oleh Kementerian Kesehatan selama Tahun 2015 dengan membandingkannya terhadap target kinerja yang telah ditetapkan untuk Tahun 2015. Berbagai kebijakan

dan upaya telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan Kementerian Kesehatan yaitu: 1) meningkatnya status kesehatan masyarakat; dan 2) meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan

kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Melalui penyusunan laporan

ini kami

sangat mengharapkan adanya masukan umpan balik yang akan berguna dalam proses perbaikan kinerja Kementerian Kesehatan di masa mendatang. Masukan dan

saran perbaikan sangat kami harapkan guna penyempurnaan di waktu yang akan datang.

Jakarta,

Februari 2016

Menteri Kesehatan

llr/l

l{-[

j

/

Prof. Dr. di. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K)

DAFTAR ISI Hal

KATA PENGANTAR MENTERI KESEHATAN R.I DAFTAR ISI BAB

BAB

I

II

: : : : : :

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B.

1 1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1

C.lsu Strategis

4

PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-

7 7

2019

BAB III

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

20

AKUNTABILITAS KINERJA A. Prestasi Kementerian Kesehatan

25 25

B. Capaian Kinerja Organisasi

32

C.

BAB IV

Realisasi Anggaran

PENUTUP

Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2015

141

143

ll

Daftar Gambar

Hal

Gambar 1 .1. Bagan Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan Gambar 2.1. Peta Strategi Kementerian Kesehatan Gambar 3.1. Regional Workshop on lncrease Access to Health Services for ASEAN People in Collaboration with WHO. (Batam, lndonesia, 3 - 5 Maret

3 8

29

201 5)

Gambar 3.2. dh Meeting of ASEAN Working Group on Pandemic Preparedness and Response (AWGPPR). Jakarta, Indonesia, 8 - 10 Desember 2015 Gambar 3.3. lbu Bersalin di Fasilitas Kesehatan di Kab. Bulukumba Gambar 3.4. lbu hamil yang diukur lingkar lengan atasnya. Gambar 3.5. Realisasi Per Propinsi Indikator Persentase Kabupaten/Kota Yang Memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan Tahun 2O15 Gambar 3.6. Salah satu sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (PAM- STBM) yang pada tahun 2015 dilaksanakan di 77 lokasi Gambar 3.7. Penyelidikan Epidemiologi Kasus Rubella di Malang Gambar 3.8. Pertemuan Congenital Rubella Syndrome Gambar 3.9. Pelatihan Evaluasi SKDR Tingkat Nasional Gambar 3.10. Salah satu pertemuan Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang diselenggarakan di Kota Bandung dihadiri oleh Subdit Kekarantinaan Kesehatan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Gambar 3.11. Rangkaian The lndonesian Conference on Tobacco or Health Gambar 3.12. Workshop Teknis Akreditasi FKTP yang diselenggarakan pada tanggal 11-13 Mei 2015 di Jakarta Gambar 3.13. Pelatihan Surveior Akreditasi FKTP yang Diselenggarakan pada tgl 31 Agustus sd 10 September 2O15 di Yogyakarta Gambar 3.14. Pelatihan TOT Pendamping Akreditasi FKTP yang disefenggarakan pada tgl 5-19 April 2015 di Bapelkes Semarang Gambar 3.15. Pelaksanaan Bimbingan Teknis di Rumah Sakit Gambar 3.16. Peningkatan Kapasitas Pendamping Akreditasi di Rumah Sakit Gambar 3.17. Sosialisasi penerapan katalog obat bagi industri farmasi Tahun 2015 dijakarta Gambar 3.18. Alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri tahun 2015 Gambar 3.19. Menteri Kesehatan Rl, Prof. Dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K) membuka pameran alat kesehatan dan PKRT dalam negeri di Hall B Jakarta Convention Center, Senayan Jakarta Gambar 3.20. Pencanangan gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat oleh Menteri Kesehatan Rl tahun 2015 Gambar 3.21. Launching Faralkes Online oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia

ld

Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tatrun 2015

36 37 45 51

55 55 55 56

62

66 66 73 73 82 88 88

94 95

lll

2015

Gambar 3.22. Kegiatan Tim Nusantara Sehat Tahun Gambar 3.23. Pelaksanaan Penandatanganan MoU Kementerian Kesehatan dengan Dunia Usaha Gambar 3.24. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui Organisasa Kemasyarakatan di Daerah Binaan. Gambar 3.25. Kegiatan Training Center ACKM di Laboratorium Surabaya Gambar 3.26. Tampilan Muka Aplikasi Komunikasi Data Gambar 3.27. Tampilan Data Kesehatan Prioritas pada Aplikasi Komunikasi Data Gambar 3.28. Tampilan Muka Aplikasi SIKDA Generik

Poltekkes


99 108

112 132 138

138

140

tv

Daftar

Grafik

Hal

(PF)

Grafik 3.1. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan 33 tahun 2015-2019 Grafik 3.2. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan 35 kesehatan (PF) tahun 2015 Grafik 3.3. Target persentase ibu hamil KEK tahun 39 Grafik 3.4. Target dan Capaian Persentase Kabupaten/Kota yang 40 Kebijakan PHBS Tahun 2015 Grafik 3.5. Capaian Kab/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS per 41 Tahun 2015 Grafik 3.6. Target Dan Realisasi Indikator Persentase Kabupaten/Kota 45 Memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan Tahun 2015 Grafik 3.7. Realisasi Per Propinsi Indikator Persentase Kabupaten/Kota 46 Memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan Tahun 2015 Grafik 3.8. Penyandingan Capaian Kinerja Dan RealisasiAnggaran Indikator 46 Persentase Kabupaten/Kota Yang Memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan Tahun 2015 Grafik 3.9. Indikator dan realisasi persentase penurunan kasus PD3l tertentu 53 Tahun 2015 Grafik 3.10. Pencapaian Puskesmas yang 68 Grafik 3.1 1. Pencapaian RSUD yang Tersertifikasi Akreditasi 74 Grafik 3.12.Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Kefarmasian 79 Alat Kesehatan Tahun 2015 Grafik 3.13.Target dan realisasi indikator persentase ketersediaan obat 82 vaksin di puskesmas Tahun 2015 Grafik 3.14. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas di 83 provinsi Tahun 2015 Grafik 3.15. Jumlah item obat dan vaksin yang tersedia di puskesmas di 84 provinsi Tahun 2015 Grafik 3.16. Target dan realisasi indikator jumlah bahan baku obat dan 87 tradisional serta alat kesehatan (alkes) yang diproduksi di dalam negeri tahun 2015 Grafik 3.17. Target dan realisasi indikator persentase produk alat kesehatan 92 dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat tahun 2015 Grafik 3.18. Target dan Capaian RS Kab/Kota Kelas C yang memiliki 101 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesiais penunjang Grafik 3.19. Perbandingan Target dan Capaian lndikator persentase 101 Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang Tahun 2015-2019 Grafik 3.20. Distribusi Bantuan PPDS/PPDGS Seluruh 1O2 Grafik 3.21. SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya 103 Grafik 3.22.Target dan Capaian Jumlah Dunia Usaha yang Memanfaatkan 1O7

2015-2019 Memiliki Provinsi

Yang

Yang

TersertifikasiAkreditasi Nasional dan dan

34

34

obat

4

RS

Angkatan (kumulatif)

Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun

2015

v

CSR-nya untuk Program Kesehatan Grafik 3.23. Target dan Capaian Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Memanfaatkan Sumber Dayanya untuk Mendukung Kesehatan Grafik 3.24.Target dan Realisasi Pejabat Struktural yang Kompetensi Grafik 3.25. Target danRealisasi SKP Min. Grafik 3.26. Persentase Capaian Indikator Kabupaten Kota yang Melaporkan Data Kesehatan Prioritas Grafik 3.27. Presentase Realisasi Per Jenis Belanja Grafik 3.28. Realisasi Per Kewenangan

yang

Memenuhi

Baik


111 135 136

139

142 142

DaftarTabel

Hal

2015 Alat

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 20 78 Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Kesehatan Tahun 2015 Tabel 3.2.Target, realisasi dan capaian indikator persentase ketersediaan 81 obat dan vaksin di puskesmas tahun 2015 Tabel 3.3. Target, realisasi dan capaian indikator jumlah bahan baku 86 dan obat tradisional serta alat kesehatan (alkes) yang diproduksi di dalam negeri tahun 2015 Tabel 3.4. Bahan Baku Obat dan Bahan Baku Obat Tradisional 87 Diproduksi di Dalam Negeri Tahun 2015 Tabel 3.5. Target, realisasi dan capaian indikator percentase produk 91 kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat tahun 2015 Tabel 3.6. Target dan Capaian RS Kab/Kota Kelas C yang memiliki 4 100 spesialis dasar dan 3 dokter spesiais penunjang Tabel 3.7. Alokasi dan realisasi anggaran Badan PPSDM Kesehatan 105 Kegiatan Tabel 3.8. Daftar Kementerian dengan Dukungan Program Pembangunan 105 Kesehatan Tahun 2015 Tabel 3.9. Dokumen Kesepakatan dan lmplementasi Kerja Sama 115 Kerjasama Luar Negeri, Tahun 2015 Tabel 3.10. Capaian Target Kinerja Tahun 2O1O - 2015 Pusat 1 18 Luar Negeri Tabel 3.1 1. Capaian Target Kinerja Tahun 2015 - 2019 Pusat 1 18 Luar Negeri Tabel 3.12. Sasaran dan IKP Badan Litbang Kesehatan Tahun 123 Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan 124 Jangka Menengah pada Renstra 2015-2019 Tabel 3.14. Capaian Indikator Jumlah Penelitian yang Didaftarkan HKI Tahun 125 2015 Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan 127 Jangka Menengah pada Renstra 2015-2019 Tabel 3.16. Judul Rekomendasi Kebijakan yang telah Diadvokasikan 128 Tahun 2015 Tabel 3.17. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan 130 Jangka Menengah pada Renstra 2015-2019 Tabel 3.18. Capaian indikator ini dihitung dengan 133

obat

yang

alat

dokter per

Pusat

Kerjasama Kerjasama 2015 Target Target

pada

Target

cara:


vii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2015 merupakan sarana

untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Menteri

Kesehatan

beserta jajarannya kepada Presiden Rl dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Selain itu Laporan Kinerja

Kementerian Kesehatan merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas

kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Tujuan/sasaran strategis tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Tahun 2015 merupakan tonggak awal dimulainya era pemerintahan baru dengan visi dan misi Presiden terpilih. Tahun 2015 adalah tahun perdana dari

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2015-2019 yang sekaligus tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahu n 201 5-2019.

Dari 30 Indikator Kinerja pada 12 Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan yang dijanjikan oleh Menteri Kesehatan pada dokumen Perjanjian Kinerja

Tahun 2015, terdapat 25 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang memiliki kinerja sesuai atau melebih target yaitu:

1. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan tercapai 78,43o/o

dari

target 75o/o atau 104,57o/o dari yang ditargetkan'

2.

Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) tercapai sebesar 13,3o/o

dari target yang ditetapkan tidak lebih dari24,2o/o. Capaian yang

lebih kecil ini dapat dimaknai sebagai hal yang baik

karena

memperlihatkan bahwa jumlah ibu hamil yang mengalami KEK lebih sedikit dari jumlah maksimal yang ditargetkan pada tahun 2015 atau dengan kata lain jumlah ibu hamil dengan kondisi kesehatan yang baik lebih banyak dari yang ditargetkan.

3.

Persentase kabupaten/kota yang memiliki Kebijakan PHBS tercapai 228 kabupaten/kota. Jumlah kabupaten/tersebut sama dengan 44o/o

Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 20L5

dari jumlah seluruh kabupaten/kota. Dengan demikian

capaian

indikator ini sama dengan 110o/o dari target yang ditetapkan pada tahun 2015.

4. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan tercapai sebanyak 142 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota atau sebesar 27 ,630/o atau sebesar 138,15% dari yang ditargetkan.

5.

Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi tertentu (PD3l) tercapai sebesar 11,2o/o dari yang ditargetkan

sebesar 7% pada tahun 2015. Semakin tinggi persentasenya menunjukkan semakin besar penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi tertentu.

6.

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas tercapai sebesar 79,38o/o dari target 77o/o pada tahun 2015 atau mencapai 103,09%.

7. Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional serta Alat Kesehatan (Alkes) yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif) telah mencapai

11

dariT yang ditargetkan pada tahun 2015 atau mencapai157,14o/o.

8.

Persentase produk Alkes dan

PKRT di peredaran yang memenuhi

syarat mencapai 78,18o/o dari target 75o/o atau mencapai 104,24o/o dari yang telah ditargetkan pada tahun 2015.

9. Persentase RS

Kabupaten/Kota kelas

C yang memiliki 4

dokter

spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang berhasil mencapai 35% dari target 30% pada tahun 2015 atau mencapai 117o/o dari target yang ditetapkan.

10.Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif) tercapai 13.003 orang dari target sebanyak 10.200 orang SDM Kesehatan atau

127o/o

daritarget.

11.Jumlah kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan tercapai sebanyak 12 dari 34 kementerian yang ada atau 35, 29o/o' Capaian ini melebih target yang ditetapkan pada tahun 2015 yaitu sebesar 20o/o dari seluruh kementerian.


tx

12.Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program kesehatan telah mencapai 5 dunia usaha dari 4 dunia usaha yang ditargetkan atau mencapai 125%.

13.Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan telah tercapai 3 organisasi kemasyarakatan dari 3 organisasi kemasyarakatan yang ditargetkan atau mencapai 100% dari target pada tahun 2015. 14.Jumlah kesepakatan kerjasama luar negeri di bidang kesehatan yang diimplementasikan telah tercapai 100% sesuai target pada tahun 2015 yakni 8 dokumen kesepakatan kerjasama luar negeri.

15.Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber telah tercapai 100% dari target pada tahun 2015 yaitu sebanyak 9 provinsi.

16.Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu tercapai 100% dari target pada tahun 2015 yakni sebanyak 34 rekomendasi.

17.Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI telah mencapai 14 dari target 13 hasil penelitian atau tercapai 107,690/o dari target pada tahun 2015. 18.Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentingan tercapai 100% dari yang ditargetkan pada tahun 2015 yakni sebanyak 24 rekomendasi.

19.Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) bidang kesehatan dan gizi masyarakat tercapai 100o/o dari yang ditargetkan pada tahun 2015 yakni sebanyak 1 laporan. 20.

Persentase satuan kerja yang dilakukan audit memiliki temuan kerugian negara 31o/o telah tercapai 98,58% dari target sebanyak 88% atau sebesar 112% dari target.

21. Persentase pejabat struktural

di lingkungan Kementerian

Kesehatan

yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan tercapai sebanyak 73,17o/o dari

target 60% atau mencapai 121,95o/o dari target.


22. Persentase

pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja

minimal baik tercapai sebanyak 85,460/o dari target sebesar 80% atau mencapai 106,8% daritargetnya pada tahun 2015. 23.

Persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu telah tercapai 61 ,7o/o dari target 30% pada tahun 2015 atau mencapai 205,670/o dari targetnya.

24. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan

untuk akses pelayanan e-health telah tercapai 10,5o/o dari target sebesar 10% pada tahun 2015 atau mencapai 1 05%'

25.Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan tercapai sebanyak 1.200 puskesmas dari 1.200 puskesmas yang ditargetkan pada tahun 2015. Kementerian Kesehatan terus berupaya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di seluruh wilayah lndonesia antara lain melalui penempatan tenaga kesehatan berbasis tim (team based) dengan Program Nusantara Sehat. Meskipun demikian upaya-

upaya dari Kementerian Kesehatan sangat membutuhkan dukungan terutama dari pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Terdapat pula Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang belum mencapai target yaitu:

kabupaten/kota yang mempunyai kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi

1. Persentase

wabah tercapai 29 kabupaten/kota dari target sebanyak 31 kabupaten/kota atau baru tercapai 93,5% dari yang ditargetkan pada tahun 2015.

2. Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal tersertifikasi akreditasi baru tercapai

93

1

puskesmas yang

kecamatan dari target

sebanyak 350 kecamatan pada tahun 2015 atau baru sebesar 26,57o/o. Capaian yang belum sesuai harapan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor anggaran, waktu, sumber daya manusia, dan sarana.

3.

1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional tercapai sebanyak 50 kabupaten/kota. Angka capaian ini masih di bawah target pada tahun 2015 sebanyak 94 Kabupaten/Kota yang memiliki minimal


kabupaten/kota atau baru tercapai 53,19%. anggaran, waktu, sumber daya manusia, dan Sarana prasarana menjadi faktor yang berpengaruh dalam pencapaian target indikator ini.

Dalam tahun 2015, terdapat pula indikator yang belum dapat dinilai keberhasilan atau kegagalannya karena data capaian belum tersedia, yaitu:

1. Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia S 18 tahun. lndikator ini baru dapat diketahui capaiannya melalui pelaksanaan survey nasional kesehatan yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2016. Dengan demikian cata capaian pada tahun 2015 masih belum dapat disajikan.

2.

Persentase Kab/Kota yang mendapat predikat baik dalam pelaksanaan

SPM. Indikator ini masih menggunakan data pengukuran tahun 2014 karena data capaian SPM tahun 2015 baru akan dilaporkan oleh kabupaten/kota pada tahun 2016.

Untuk kinerja keuangan pada tahun 2015, realisasi anggaran mencapai 90,4o/o

dari alokasi anggaran yang tersedia.


xll

::t oH

k

; 4 I 4

a

t t I t

t

n 4 I a

t t

"{ I

:

"rt

t'"

rii{

;$

-eg i+ !\$e

t

ffi

IE

ro

r l*',

{b

ffi[g 't+ tnw ,t*

ffire

.a

I I I I

e

! lbn it" |tue |

,'t> , .'b

t\,+

!l} M ttt 'rr ip ,

liiji

m ffi'tk., !} Irl" t> il ill*# t

i

t fiu n Em, t re il |rk" ffi

wk

{fl.t'

!ffi si

1s{F

lwr

.lF .l :ID

a

mx $s

#r

i$

qr j{ra

a

lsilF i:

.i"' tq

d{Fr

a tl

r;..

*s+at a& ,*l Eft 4rt ffi tst 'ffsmg

{Mi.

f$[

sr|[.i

,.I

.G;

!#

a I

F

q+

-

[F

4

i$:i

#t AT

xJ,ll

r

I IF

tilx

IF

D

rlh

ID

aa

-ttD

'i

i

\ I

'ffii tC,

G

tl

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kementerian Kesehatan dibentuk dalam rangka membantu Presiden Republik

Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

di

bidang

kesehatan.

Kementerian Kesehatan berperan strategis dalam rangka mewujudkan Visi Presiden Republik Indonesia 2015-20'19 yakni 'Terwujudnya Indonesia yang

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong royong" dan pelaksanaan

7 misi pembangunan,

khususnya misi ke-4: mewujudkan

kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Kementerian Kesehatan juga memiliki peran penting dalam rangka mencapai

9 agenda prioritas nasional yang dikenal dengan Nawacita, terutama agenda ke-S: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Laporan Kinerja

ini

disusun sebagai bentuk

pertanggungjawaban

Kementerian Kesehatan atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2015 dan alat bantu dalam upaya perbaikan Kementerian Kesehatan secara

di masa yang akan datang. Dalam rangka pemenuhan aspek akuntabilitas, Laporan Kinerja ini disusun guna memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan berkesinambungan

dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi serta Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan pada Tahun 2015 masih berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun

2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2015

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang

dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

Sesuai peraturan dimaksud, tugas Kementerian Kesehatan

adalah

menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Kesehatan mempunyai fungsi: 1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan; 2)

pengelolaan barang miliUkekayaan negara yang menjadi tanggung jawab

Kementerian Kesehatan;

3)

pengawasan atas pelaksanaan tugas di

lingkungan Kementerian Kesehatan; 4) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah; dan 5) pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Menteri Kesehatan dibantu

oleh 8 unit eselon l, 5 Staf Ahli, dan 8 Pusat. Selain itu, Menteri Kesehatan

juga mengelola dukungan administrasi pada Konsil Kedokteran Indonesia (KKl) yang dijalankan oleh Sekretariat KKl. Bagan struktur organisasi Kementerian Kesehatan dapat dilihat pada gambar berikut:


2

I.AiPIRA}| P€RATURAN TEilTER XEf,}tATAX

1gdr'fiRTffitiffib ffi

IOAOR :

ll{/AfEN(ES/PER/Vlll/mlo

TA{GGAI

l9Ag6t620i0

:

STRU KTUR ORGANISASI KEAAENTERIAN KESEHATAN

2Utrfrht{-A Pd.nryt|q.i{ FlqHo ! g/ALad ffiF 1UtrSffiuKstu Xffirie ILd&r* 5

YffiEdlr.Colrd

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan

Struktur organisasi Kementerian Kesehatan sebagaimana tergambarkan di atas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 50.252 orang pegawai

yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan maupun bidang lain yang diperlukan seperti ekonomi, manajemen, keuangan, hukum, dan sebagainya. Pegawai tersebut ditempatkan di seluruh unit eselon I baik di kantor pusat maupun daerah. Perimbangan dari sisijenis kelamin adalah sebanyak 19.304

orang atau 39 persen adalah laki-laki dan 30.948 orang atau 61 persen perempuan. Pegawai Kementerian Kesehatan tersebar ke dalam unit utama sebagai berikut: 1) Sekretariat Jenderal sebanyak2.457 orang; 2) Inspektorat

Jenderal sebanyak 324 orang; 3) Ditjen Bina Upaya Kesehatan sebanyak 34.378 orang; 4) Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

sebanyak 4.557 orang; 5) Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan lbu dan Anak

sebanyak 525 orang;

6) Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat

Kesehatan

sebanyak 259 orang; 7) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan


3

sebanyak 1.389 orang; dan 8) Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 9.788 orang.

C. lsu Strategis Dalam pelaksanaan rencana kerja Kementerian Kesehatan, terdapat beberapa isu strategis atau permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1.

Besarnya jumlah penduduk Indonesia

Pada Tahun 2015 Indonesia berpenduduk 256.461.700 jiwa sementara

laju pertumbuhan penduduk Indonesia adalah

1,19o/o

per

tahun.

Diperkirakan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar itu, pada tahun

2030Indonesia akan memiliki penduduk sebanyak 268.074.600 jiwa. Jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhannya yang tinggi akan

berdampak pada layanan kesehatan yang harus disediakan oleh pemerintah. Dua permasalahan yang harus dihadapi adalah isu penduduk

miskin dan penduduk lanjut usia (lansia). Dengan bertambahnya penduduk miskin berimplikasi makin besarnya biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh pemerintah. Meningkatnya populasi lansia berakibat 1) meningkatnya kebutuhan layanan sekunder dan tersier; 2) meningkatnya kebutuhan layanan home care; dan 3) meningkatnya biaya kesehatan.

2.

Disparitas status kesehatan Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat

namun masih terdapat kesenjangan status kesehatan baik antar tingkat social ekonomi, antar kawasan, dan antar wilayah perkotaan-perdesaaan.

Pada golongan masyarakat miskin angka kematian bayi dan angka kematian balita hampir empat kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan

golongan terkaya. Angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan lebih tinggi di daerah perdesaan, kawasan timur Indonesia, serta penduduk dengan tingkat pendidikan rendah.


4

3.

Pemberlakuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bagian dari SJSN menuntut dilakukannya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama

maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, serta perbaikan system rujukan pelayanan kesehatan. Bersamaan dengan bertambahnya jumlah peserta JKN yang mencapai 127.763.851 orang atau 105,1o/o dari target

perlu diimbangi dengan peningkatan jumlah fasilitas kesehatan guna menghindari terjadinya antrian panjang yang dapat menurunkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan.

4. Pemberlakuan ASEAN Commundy (Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA)

Mulai 1 Januari 2016 ASEAN Community atau Masyarakat Ekonomi

ASEAN (MEA) akan efektif berlaku. lmplementasinya mencakup liberalisasi perdagangan barang dan jasa serta investasi sektor kesehatan. lsu pokok yang harus segera direspon oleh Indonesia adalah daya saing (competitiveness).

Pembenahan daya saing perlu segera dilakukan di fasilitas kesehatan baik

aspek sumber daya manusia, peralatan, sarana dan prasarananya, maupun aspek manajemennya. Untuk menjawab hal tersebut, akreditasi

fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, dan lain-lain) harus dilakukan secara serius, terencana, dan dalam tempo yang tidak terlalu lama. Pada aspek daya saing tenaga kesehatan, perlu dilakukan

peningkatan mutu institusi pendidikan tenaga kesehatan melalui pembenahan dan akreditasi.

5. MDGs

dan SDGs

Tahun 2015 adalah tahun terakhir pelaksanaan agenda Millenium Development Goals (MDGs). MDGs diakui keberhasilannya sebagai pendorong tindakan-tindakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan masyarakat, khususnya dalam bentuk Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2015

5

dukungan politik. Keberhasilan MDGs akan dilanjutkan dengan program yang disebut dengan Susfarn able Development Goals (SDGs). Sebagian

indikator dari SDGs akan berada dalam cakupan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang dapat dimaknai dengan penempatan sasaran terkait kesehatan dalam prioritas politik yang tinggi.

D. Sistematika Laporan Kineria

1. Bab I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi.

2.

Bab ll Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2015.

3.

Bab lllAkuntabilitas Kinerja

a.

Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk

setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

b.

RealisasiAnggaran

Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan

dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4.

Bab lV Penutup Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah

di

masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.


6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 Tahun 2015 adalah tahun pertama dari pelaksanaan Rencana

Strategis

(Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Berbeda dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2010, Renstra Tahun 2015-2019

tidak lagi mencantumkan visi dan misi Kementerian Kesehatan namun langsung

terikat dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Misi Kementerian Kesehatan pun mengikuti atau bersifat mendukung perwujudan misi pembangunan serta 9 Agenda Prioritas yang dikenal dengan Nawacita.

Dengan memperhatikan visi dan misi Presiden dimaksud, Kementerian Kesehatan kemudian menetapkan dua tujuan Kementerian Kesehatan pada Tahun 2015-2019, yaitu: 1) meningkatnya status kesehatan masyarakat; dan 2)

meningkatnya daya tanggap (responsrveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Kedua tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau outcome).

Dalam rangka mencapaitujuan Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan strategi Kementerian Kesehatan seperti dalam gambar berikut:


c

o o -c o o o

Y co .E

o c o E o

Y

'6,

o o

a

o

co F

c.i

o Il E G

o rn

e{

o (\

c

J E(o

c

|! P |!

0) 6

o

:z

HFgistgeii*iii

c(o L

o c,

o E o

Y (!

o

c c(U

!z

o q

(! -t

Strategi Kementerian Kesehatan disusun sebagai jalinan strategi dan tahapan-

tahapan pencapaian tujuan Kementerian Kesehatan baik yang tertuang dalam Tujuan Satu (T1) maupun Tujuan Dua (T2). Kedua tujuan tersebut diarahkan dalam rangka pencapaian visi dan misi Presiden.

Guna mencapai kedua tujuan tersebut, ditetapkanlah 12 Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan yang harus diwujudkan sebagai arah dan prioritas strategis dalam lima tahun mendatang. Kedua belas Sasaran Strategis tersebut membentuk suatu hipotesis jalinan sebab-akibat untuk mewujudkan tercapainya T1 dan T2.

Dua belas Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 1) Kelompok Sasaran Strategis pada aspek input (organisasi, sumber

daya manusia, dan manajemen); 2) Kelompok Sasaran Strategis pada aspek penguatan kelembagaan; dan 3) Kelompok Sasaran Strategis pada aspek upaya strategic.

A. Kelompok

1.

Sasaran Strategis pada aspek input adalah sebagai berikut:

SS1: Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih

Strategi untuk meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih meliputi:

a. Mendorong pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, ekonomis dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

c. Mewujudkan pengawasan yang bermutu untuk menghasilkan Laporan

Hasil Pengawasan (LHP) sesuai dengan kebutuhan

pemangku

kepentingan.

d. Mewujudkan

tata kelola manajemen Inspektorat Jenderal

transparan dan akuntabel.


yang

Meningkatkan Kompetensi dan Kinerja Aparatur Kementerian Kesehatan Strategi ini akan dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain: a. Menyusun standar kompetensijabatan struktural untuk semua eselon b. Mengembangkan

sistem kaderisasi secara terbuka

di

intemal

Kementerian Kesehatan, misalnya dengan lelang jabatan untuk Eselon 1 dan2.

3.

Meningkatkan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi Strategi ini akan dilakukan melalui berbagai upaya antara lain:

a. Mengembangkan "real time monitoingl untuk seluruh Indikator Kinerja

Program (lKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (lKK) Kementerian Kesehatan. b. Meningkatkan kemampuan

SDM pengelola informasi di

tingkat

kab/kota dan provinsi sehingga profil kesehatan bisa terbit setiap bulan April.

B. Kelompok

4.

Sasaran Strategis pada aspek penguatan kelembagaan:

Meningkatkan Sinergitas Antar Kementerian/Lembaga Strategi ini akan dilakukan melalui berbagai upaya antara lain:

a. Menyusun rencana aksi nasional program prioritas pembangunan kesehatan. b.

Membuat forum komunikasi untuk menjamin sinergi antar Kementerian/Lembaga (1(/L).

5.

Meningkatkan Daya Guna Kemitraan (Dalam dan Luar Negeri) Strategi ini akan dilakukan melalui berbagai upaya antara lain:

a. Menyusun roadmap kerjasama dalam dan luar negeri. b. Membuat aturan kerja sama

yang mengisi roadmap yang sudah

disusun.

c. Membuat forum komunikasi antar stakeholders untuk mengetahui efektivitas kemitraan baik dengan institusi dalam maupun luar negeri.


6.

Meningkatkan Integrasi Perencanaan, Bimbingan Teknis dan Pemantauan Evaluasi Strategi ini akan dilakukan melalui berbagai upaya antara lain:

a. Penetapan fokus dan lokus pembangunan kesehatan. b. Penyediaan kebijakan teknis integrasi perencanaan dan monitoring dan evaluasi terpadu.

c. Peningkatan kompetensi perencana dan pengevaluasi Pusat dan Daerah.

d. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi terpadu.

7.

Meningkatkan Efektivitas Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Strategi ini akan dilakukan melalui berbagal upaya antara lain:

a. Memperluas kerjasama penelitian

dalam lingkup nasional

dan

internasional yang melibatkan Kementerian/Lembaga lain, perguruan tinggi dan pemerintah daerah dengan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan dan percepatan proses alih teknologi.

jejaring penelitian dan jejaring laboratorium dalam mendukung upaya penelitian dan sistem pelayanan kesehatan

b. Menguatkan

nasional.

c. Aktif membangun aliansi mitra strategic dengan Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Pemda, dunia usaha dan akademisi.

d. Meningkatkan diseminasi dan advokasi pemanfaatan hasil penelitian

dan

pengembangan untuk kebutuhan program

dan

kebijakan

kesehatan.

e. Melaksanakan penelitian

dan

pengembangan mengacu pada

Kebijakan Kementerian Kesehatan dan Rencana Kebijakan Prioritas Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tahun 2015-2019.

f.

Pengembangan sarana, prasarana, sumber daya dan regulasi dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

[aporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2015

C. Kelompok Sasaran Strategis pada aspek upaya strategic

8.

Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat mencakup pelayanan kesehatan bagi seluruh kelompok usia mengikuti

siklus hidup sejak dari bayi sampai anak, remaja, kelompok

usia

produktif, maternal, dan kelompok usia lanjut (Lansia), yang dilakukan antara lain melalui: a. Melaksanakan penyuluhan kesehatan, advokasi

dan

menggalang

kemitraan dengan berbagai pelaku pembangunan termasuk pemerintah daerah. b. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran

serta masyarakat dalam bidang kesehatan.

c. Meningkatkan jumlah dan kemampuan tenaga penyuluh kesehatan masyarakaUdan tenaga kesehatan lainnya dalam

hal

promosi

kesehatan.

d. Mengembangkan metode

dan teknologi promosi kesehatan

yang

sejalan dengan perubahan dinamis masyarakat.

9.

MeningkatkanPengendalianPenyakit 1) Untuk mengendalikan penyakit menular maka strategi yang dilakukan melalui:

Perluasan cakupan akses masyarakat (termasuk skrining cepat bila

ada dugaan potensi meningkatnya kejadian penyakit

menular

seperti Mass Blood Suruey untuk malaria) dalam memperoleh pelayanan kesehatan terkait penyakit menular terutama di daerahdaerah yang berada di perbatasan, kepulauan dan terpencil untuk menjamin upaya memutus mata rantai penularan.

Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular dibutuhkan strategi innovative dengan memberikan otoritas pada petugas kesehatan masyarakat (Public


Health Officer), terutama hak akses pengamatan faktor risiko dan penyakit dan penentuan langkah penanggulangannya.

Mendorong keterlibatan masyarakat dalam membantu upaya pengendalian penyakit melalui community base surueillance berbasis masyarakat untuk melakukan pengamatan terhadap hal-

hal yang dapat

menyebabkan masalah kesehatan dan

melaporkannya kepada petugas kesehatan agar dapat dilakukan respon dini sehingga permasalahan kesehatan tidak terjadi. d.

Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam pengendalian

penyakit menular seperti tenaga epidemiologi, sanitasi dan laboratorium. e.

Peningkatan peran daerah khususnya kabupaten/kota yang

menjadi daerah pintu masuk negara dalam

mendukung

implementasi pelaksanaan International Health Regulation (lHR) untuk upaya cegah tangkal terhadap masuk dan keluarnya penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. f.

Menjamin ketersediaan obat dan vaksin serta alat diagnostik cepat untuk pengendalian penyakit menular secara cepat.

2) Untuk penyakit tidak menular maka perlu melakukan deteksi dini

secara proaktif mengunjungi masyarakat karena Tt penderita tidak tahu kalau dirinya menderita penyakit tidak menular terutama pada para pekerja. Di samping itu perlu mendorong kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS untuk menerapkan kawasan bebas asap rokok agar mampu membatasi ruang gerak para perokok.

3) Meningkatnya kesehatan lingkungan, strateginya adalah:

a.

Penyusunan regulasi daerah dalam bentuk peraturan Gubernur,

Walikota/Bupati yang dapat mengerakkan sektor lain

di

daerah

berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan

seperti peningkatan ketersediaan sanitasi dan air minum layak serta tatanan kawasan sehat.


13

b. Meningkatkan pemanfaatan tenologi tepat guna sesuai

dengan

kemampuan dan kondisi permasalahan kesehatan lingkungan di masing-masing daerah.

c. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam wirausaha sanitasi. d. Penguatan POKJA Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) melalui pertemuan jejaring AMPL, Pembagian peran SKPD dalam mendukung peningkatan akses air minum dan sanitasi.

e. Peningkatan peran Puskesmas dalam

pencapaian

kecamatan/kabupaten Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) minimal satu Puskesmas memiliki satu Desa SBS.

f.

Meningkatkan peran daerah potensial yang melaksanakan strategi adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim.

10. Meningkatkan Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Untuk meningkatkan akses dan mutu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), maka upaya yang akan dilakukan adalah:

a. Mewujudkan ketepatan alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar. b. Optimalisasi fungsi FKTP, dimana tiap kecamatan memiliki minimal

satu Puskesmas yang memenuhi standar.

c. Mewujdukan dukungan regulasi yaitu melalui penyusunan kebijakan dan NSPK FKTP. d. Mewujudkan sistem kolaborasi pendidikan nakes antara lain melalui penguatan konsep dan kompetensi Dokter Layanan Primer (DLP) serta nakes strategis.

e. Mewujudkan penguatan mutu advokasi, pembinaan dan pengawasan

ke

Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan manajemen

Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

f.

Mewujudkan sistem manajemen kinerja FKTP melalui instumen penilaian kinerja.


L4

Untuk meningkatkan akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, maka strategi yang akan dilakukan adalah:

a. Mewujudkan ketepatan alokasi anggaran dalam rangka pmenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan di RS yang sesuai standar. b. Mewujudkan penerapan sistem manajemen kinerja

RS

sehingga

terjamin implementasi Pafient Safety, standar pelayanan kedokteran dan standar pelayanan keperawatan.

c. Mewujudkan penguatan mutu advokasi, pembinaan dan pengawasan untuk percepatan mutu pelayanan kesehatan serta mendorong RSUD menjadi BLUD. d. Optimalisasi peran UPT vertikal dalam dalam mengampu Fasyankes daerah.

e. Mewujudkan berbagai layanan unggulan (penanganan kasus tersier)

pada Rumah Sakit rujukan nasional secara terintegrasi

dalam

academic health sysfem.

f. Mewujudkan penguatan sistem rujukan dengan

mengembangkan

sistem regionalisasi rujukan pada tiap provinsi (satu rumah sakit rujukan regional untuk beberapa kabupaten/kota) dan sistem rujukan nasional (satu Rumah Sakit rujukan nasional untuk beberapa provinsi).

g. Mewujudkan kemitraan yang berdaya guna tinggi melalui program

srsfer hospital, kemitraan dengan pihak swasta, KSO alat medis, dan lain-lain. h. Mewujudkan sistem kolaborasi pendidikan tenaga kesehatan.

11. Meningkatkan Jumlah,

Jenis, Kualitas dan Pemerataan

Tenaga

Kesehatan Strategi ini akan dilakukan melalui berbagai upaya antara lain:

a. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan berbasis Tim (Team Based). b. Peningkatan distribusi tenaga yang terintegrasi, mengikat, dan lokal spesifik.

c. Pengembangan insentif baik material dan non material untuk tenaga kesehatan dan SDM Kesehatan.


15

d. Peningkatan produksi SDM Kesehatan yang bermutu. e. Penerapan mekanisme registrasi

dan lisensi tenaga dengan

uji

kompetensi pada seluruh tenaga kesehatan.

t.

Peningkatan mutu pelatihan melalui akreditasi pelatihan.

g. Pengendalian peserta pendidikan dan hasil pendidikan. h. Peningkatan pendidikan dan pelatihan jarak jauh.

i.

Peningkatan pelatihan yang berbasis kompetensi dan persyaratan jabatan.

j.

Pengembangan sistem kinerja.

12. Meningkatkan Akses, Kemandirian dan Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Untuk mewujudkan kemandirian bahan baku obat dibutuhkan komitmen

politik yang tinggi. Strategi yang perlu dilakukan dari berbagai upaya antara lain: a. Regulasi perusahaan farmasi memproduksi bahan baku dan obat

tradisional dan menggunakannya dalam produksi obat dan obat tradisional dalam negeri, serta bentuk insentif bagi percepatan kemandirian nasional.

b. Regulasi penguatan kelembagaan dan sistem pengawasan pre dan post markef alat kesehatan.

c. Pokja ABGC dalam pengembangan dan produksi bahan baku obat, obat tradisional dan alat kesehatan dalam negeri.

d. Regulasi penguatan penggunaan

dan pembinaan industri

alat

kesehatan dalam negeri.

e. Meningkatkan kesadaran

dan kepedulian masyarakat dan tenaga

kesehatan tentang pentingnya kemandirian bahan baku obat, obat tradisional dan alat kesehatan dalam negeri yang berkualitas dan terjangkau.

f.

Mewujudkan Instalasi Farmasi Nasional sebagai center of escellence manajemen pengelolaan obat, vaksin dan perbekkes di sektor publik.


15

g. Memperkuat tata laksana HTA dan pelaksanaannya dalam seleksi obat dan alat kesehatan untuk program pemerintah maupun manfaat paket JKN.

h. Percepatan tersedianya produk generik bagi obatobat yang baru habis masa patennya.

i.

Membangun sistem informasi dan jaringan informasi terintegrasi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.

j. Menjadikan tenaga kefarmasian sebagai tenaga kesehatan strategis, termasuk menyelenggarakan program PTT untuk

mendorong

pemerataan distribusinya.

k. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional melalui penguatan manajerial, regulasi, edukasi serta sistem monitoring dan evaluasi.

Sasaran yang menjadi indikator kinerja pada masing-masing 12 Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Kesatu: Meningkatnya Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan; b. Menurunnya persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik;

c.

Meningkatnya persentase kabupaten dan kota yang memiliki kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

2. Sasaran Strategis Kedua: Meningkatnya Pengendalian Penyakit,

dengan

sasaran yang akan dicapai adalah:

a. b.

Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan;

Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan lmunisasi (PD3l) tertentu;

c. Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan

dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah:


t7

d.

Menurunnya prevalensi merokok pada usia s 18 Tahun.

3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan,

dengan

sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal

1

Puskesmas yang

terakreditasi;

b.

4.

Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi.

Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas; b. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat kesehatan

yang

diproduksi di dalam negeri;

c. Persentase produk alat

kesehatan dan PKRT

di peredaran yang

memenuhi syarat.

5.

Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan; b. Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang;

c. 6.

Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya.

Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a.

Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung pembangungan kesehatan,

b.

Meningkatnya persentase kab/kota yang mendapat predikat baik dalam pelaksanaan SPM.

7.

Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a.

Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program kesehatan;


18

b' Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan;

c. Jumlah kesepakatan kerjasama luar negeri di bidang

kesehatan yang

diimplementasikan.

8.

Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauanevaluasi, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a' Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan

anggaran

kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber;

b. Jumlah 9.

rekomendasi monitoring evaluasi terpadu.

Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a.

Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI;

b' Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentingan;

c-

Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) bidang kesehatan dan gizi masyarakat.

10. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a.

Persentase satuan kerja yang dilakukan audit memiliki temuan kerugian negara 31o/o.

11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a.

Meningkatnya persentase pejabat struktural

di lingkungan Kementerian

Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan;

b.

Meningkatnya persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik.


19

I

/

12. Meningkatnya sistem informasi kesehatan terintegrasi, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a.

Meningkatnya persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu;

b.

Persentase ketersediaan jaringan komunikasi data

yang

diperuntukkan

untuk akses pelayanan e-health.

B. Perjanjian Kineria Tahun 2015 Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden

Republik

fndonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi

kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Penjabaran Renstra Kementerian Kesehatan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 beserta rincian indikator dan targetnya adalah sebagai berikut: Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2015

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

Persentase persalinan di fasilitas

75o/o

1

Meningkatnya Kesehatan

1

Masyarakat

kesehatan 2 Persentase ibu hamil kurang energi

kronik 3

Persentase Kabupaten/Kota yang


24.2 o/o

40o/o

20

No

Sasaran Strategis

lndikator Kineria

Targel

(1)

(2)

(3)

(4)

memiliki Kebijakan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih 2

Meningkatnya

1

Pengendalian Penyakit

Persentase Kab/Kota yang

20o/o

memenuhi kualitas kesehatan lingkungan 2 Persentase penurunan kasus

7o/o

penyakit yang dapat dicegah

dengan imunisasi (PD3l) tertentu

3 Persentase Kabupaten/Kota yang

29o/o

mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang

berpotensiwabah 4 Persentase penurunan prevalensi

6.9o/o

merokok pada usia s 18 tahun 3

Meningkatnya akses dan

1

Jumlah Kecamatan yang memiliki

Mutu Fasilitas Pelayanan

minimal 1 puskesmas yang

Kesehataan

tersertifi kasi akreditasi 2 Kabupaten/Kota yang memiliki

350

94

minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional 4

Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu

1

Persentase ketersediaan obat dan

77o/o

vaksin di Puskesmas

sediaan farmasi dan alat kesehatan 2 Jumlah bahan baku obat dan obat

7

tradisional serta Alat Kesehatan


2t

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinefa

Targel

(1)

(2)

(3)

(4)

(Alkes) yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif) 3 Persentase produk Alkes dan

75o/o

PKRT di peredaran yang memenuhi syarat 5

Meningkatnya Jumlah,

,l

Jumlah Puskesmas yang minimal

1200

memiliki 5 jenis tenaga kesehatan

Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan

2 Persentase RS Kabupaten/Kota

3Qo/o

kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang 3 Jumlah diti

SDM Kesehatan yang

ngkatkan kompetensinya

10.2 00

(kumulatif) 6

Menin gkatnya sinergitas

1

Jumlah kementerian lain yang

antar

mendukung pembangunan

Kementerian/Lembaga

kesehatan

2 Persentase Kab/Kota yang

2Oo/o

3Oo/o

mendapat predikat baik dalam pelaksanaan SPM 7

Meningkatnya daya guna

1

Jumlah dunia usaha yang

kemitraan dalam dan luar

memanfaatkan CSR untuk program

negeri

kesehatan 2 Jumlah organisasi kemasyarakatan

4

3

yang memanfaatkan sumber


22

No

Sasaran Strategis

Indilotor Kineria

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

dayanya untuk mendukung kesehatan 3 Jumlah kesepakatan kerjasama

I

luar negeri di bidang kesehatan yang diimplementasikan 8

Meningkatnya integrasi

1

Jumlah provinsi yang memiliki

perencanaan, bimbingan

rencana lima tahun dan anggaran

teknis dan pemantauan-

kesehatan terintegrasi dari

evaluasi

berbagai sumber 2 Jumlah rekomendasi monitoring

9

34

evaluasi terpadu 9

Meningkatnya efektivitas

1

penelitian dan

Jumlah hasil penelitian yang

13

didaftarkanHKl

pengembangan kesehatan 2 Jumlah rekomendasi dan kebijakan

24

berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan yang

diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentingan 3 Jumlah laporan

Riset Kesehatan

1

Nasional (Riskesnas) bidang kesehatan dan gizi masyarakat 10

11

Meningkatnya tata kelola

Persentase satuan kerja yang

kepemerintahan yang baik

dilakukan audit memiliki temuan

dan bersih

kerugian Negara 31o/o

Meningkatnya kompetensi

1

Persentase pejabat struktural di

dan kinerja aparatur

lingkungan Kementerian

Kementerian Kesehatan

Kesehatan yang kompetensinya


88o/o

60%

23

No

Sasaran Strategis

Indikator Kineria

Targel

(1)

(2)

(3)

(4)

sesuai persyaratan ja batan 2 Persentase pegawai Kementerian

80o/o

Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik 12

Meningkatnya sistem

1

Persentase Kab/Kota yang

informasi kesehatan

melaporkan data kesehatan

integrasi

prioritas secara lengkap dan tepat

3Oo/o

waktu 2 Persentase tersedianya jarin gan

1Oo/o

komunikasi data yang

diperuntukkan untul( akses pelayanan e-health

Jumlah anggaran yang dialokasikan pada Tahun 2015 untuk mencapai seluruh

sasaran tersebut adalah Rp47.758.757.903.000,00 (empat puluh tujuh triliun tujuh ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah).


24

f $

ffi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Prestasi Kementerian

Kesehatan

Pada tahun 2015 Kementerian Kesehatan mampu menorehkan berbagai prestasi baik di tingkat domestik maupun pengakuan di tingkat regional serta global.

a.

Di tingkat Internasional

1) lndonesia sebagai Lead Country pelaksanaan Project ASEAN

Cities

Getting to Zeros

'ASEAN Declaration

of

Commitment: Getting

to Zerc New HIV

lnfections, Zerc Discrimination and AIDS-Related Death' telah diadopsi oleh LeaderASEAN pada KTTASEAN ke-19 pada 17 November2011 di

Bali, Indonesia. Inisiatif Deklarasi tersebut merupakan prakarsa dari lndonesia. Kementerian Kesehatan Rl menjadi lead country untuk melaksanakan project ASEAN Cfties Getting to Zeros.

ASEAN Cffies Getting to Zeros merupakan intervensi yang menyeluruh dan melaksanakan "Getting to Zeros' dengan membentuk kemitraan lintas negara diantara kota terpilih di bawah rencana kefla ASEAN Task Force

on AIDS (ATFOA). Focal Point ATFOA Indonesia adalah Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

13 kota dari 8 negara anggota ASFAN (kecuali Brunei dan Singapura)

berpartisipasi dalam proyek ini. Adapun Kota di Indonesia yang berpartisipasi dalam projek ini adalah Kab. Badung, Kota Denpasar dan Kota Jakarta Barat.

Dalam rangka melaksanakan proyek tersebut, Indonesia selaku /ead country ditugaskan untuk menyusun panduan pelaksanaan untuk kawasan

ASEAN yang berisi panduan umum dalam hal: a) kriteria kota yang akan dipilih, b) strategi, c) pelaksanaan dan koordinasi serta d) targeUindikator


25

serta monitoring dan evaluasi. Melalui dokumen ASEAN Citis Partnership, Indonesia berhasil mengumpulkan walikota-walikota dari kabupaten/kota

yang berpartisipasi dalam projek ASEAN Cffies Getting to Zeros untuk meningkatkan komitmen/dukungan politis mereka terhadap project yang bertujuan untuk menekan laju angka pertambahan penderita AIDS baru, menekan stigma terhadap ODHA dan menurunkan angka kematian yang disebabkan oleh AIDS di tahun 2015.

Pada fase 1, Indonesia berhasil mengembangkan assess/nent and

tool

yang digunakan untuk membantu kab/kota yang berpartisipasi untuk memperoleh baseline data, melakukan rapid

planning

assessmenf terhadap faktor internal dan faktor eksternal serta menyusun

strategi intervensi untuk monitoring dan evaluasi. Pada fase 2, dengan

bantuan teknis dari konsultan, data yang dikumpulkan dari seluruh kab/kota dianalisis guna memperoleh rekomendasi.

Sejak digulirkannya ASEAN Cities Getting to Zero, terdapat output yang signifikan di level global sehingga memberikan harapan bahwa pandemic HIV/AIDS dapat dihentikan tahun 2030.

Paparan The ASEAN Cfties Getting to Zero: Localizing The Three Zeros pada pertemuan para walikota beserta jajaran pemerintah di sela-

sela pertemuan 2Uh lntemational A/DS Conference menghasilkan rekomend a$ Fast-Track-Cities memajukan target pengakhiran HIV/AIDS di tahun 2020.

Pada pertemuan ASEA,V Task Force Meeting ke-23 bulan Juli 2015,

seluruh negara ASEAN sepakat terhadap rekomendasi Fast-Track-Cities

memajukan target pengakhiran HIV/AIDS pendekatan 90-90-90, yaitu

di tahun 2020 dengan

di tahun 2020 90o/o penderita HIV/AIDS

mengetahui status penyakitnya, 9oo/o mendapat terapi antiretroviral yang


26

berkelanjutan serta 90% virus HIV dapat ditekan setelah mendapatkan terapi yang berkelanjutan.

2) Regional

Workshop

on lncrease Access to Health Servtbes for

ASEAN

People in Collaboration with WHO

Penyelenggaraan "Regional Workshop

on lncrease Access to Health Servrbes for ASEAN People in Collaboration with WHO " merupakan mandat Indonesia sebagai Lead Country pada Working Group lncrease Access. Pertemuan dilaksanakan di Batam, Indonesia, pada tanggal 3 - 5

Maret 2015. Pertemuan dihadiri oleh 7 (tujuh) negara anggota ASEAN (lndonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Kamboja dan Lao

PDR), serta perwakilan dari WHO SEARO, WHO WPRO, ASEAN Secretaiat.

Output pertemuan berupa Recommendations on Regional Workshop

on lncreasing

Access

to Health

Servrbes

for

ASEAN People yang

merupakan kesepakatan yang berisi strategi regional beserta kegiatan yang akan dikerjasamakan untuk periode post-2O15 sbb:

a) Strategy l: lmprove health quality by promoting

accessibility,

community empowerment, and revitalization of the pimary health care approach including innovation in delivery system, 'self-care concept", health workforce development, border healthcare technical assisfance,

adequate resources/finances through apprcpriate means, focusing on people at risk and vulnerable groups such as people at the borders and remote areas.

b) Possrble Regional Activities :

lncrease capacity building in healthy

border management including hands-on training for workers and sharing training modules for health boder volunteers;


27

c)

Strategy ll: Promote increased access to safe, standard, affodable and

appropriate health technology, essentra/ drugs and, traditional medicine, including in the border and remote arcas.

d) Possible

Regional

pinciples on

an

Activity

: a) Develop ASEAN common guiding

essenfia/ health services package, including NCDs

Matemal and Child Health

,

and basrb immunization in PHC;

b)

Develop guiding principles for accreditation of primary level carc;

e) Strategy lll: Enhance

communication, knowledge management,

shaing of good practices and information on increase access to heafth services.

f)

Possrble Regional Activity

:

Sharing knowledge

thrcugh

training

modules, information, and best pracfices rn managing and increasing

access to primary healthcare serurbes, including bilateral worl< on access to health care and healthy borders;

g)

Strategy

lV:

Strengthen multi-sectoral cooperation, paftnerchip and

networking with paftners including NGOs and pivate sector on increasing access to health servrbes. Possrble Regional Activity

:

Promote bilateral and multilateral dialogue between counties & in regional platforms and rclevanf secfors;

h) Strategy V: Promote evidence-based

advocacy, health policy and

decision making on identified issues on increasing access fo health servrbes

for ASEAN

people

at the

borders and remote areas in

particular.


28

Possible Regional Activity : a) ldentify gaps & opportunities aligned to global & regional research initiatives/assesmenf) that can be applied to

health policies; and b)ldentify common indicators to measure regional progress in implementation of the proposed sfrafegies

Gambar 3.1. RegionalWorkshop on lncrease Access to Health Servr'ces for ASEAN People in Collaboration with WHO. @atam, Indonesia, 3

3) dh Meeting of

-

5 Maret 2015)

ASEAN Working Group on Pandemic Preparedness and

Response (AWGPPR) lndonesia pada tahun 2015 menyelenggarakan 'dh Meeting of ASEAN

Working Group on Pandemic Preparedness and Response (AWGPPR)' sebagai mandat TOR AWGPPR yang dilaksanakan di Jakarta, Indonesia pada tanggal 8

-

10 Desember 2015. Pertemuan di hadiri oleh 7 Negara

Anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao

PDR, Filipina, Singapura, dan Thailand, serta perwakilan dari WHO Representative to Indonesia, ASEAN Secretariat.


29

Tujuan pertemuan AWGPPR ke-6 adalah untuk

mereview

perkembangan workplan AWGPPR serta membahas tindak lanjut working group berupa prioritas kegiatan Cluster 2yang menjadi usulan AWGPPR.

Pertemuan AWGPPR ke-6 merupakan pertemuan working group terakhir sebelum kegiatannya dilebur dalam Cluster

2

Responding to all

hazads and emerging threats sesuai dengan ASEAN Post-2015 HDA. Beberapa kegiatan yang telah disepakati dan diusulkan oleh AWGPPR untuk tetap dilaksanakan paska 2015 melalui kegiatan di bawah Cluster 2 diantaranya adalah:

a)

Ensure efficient busrness continuity management (BCM)

in essential

seruice and business secfor among AMS;

b)

Build capacity of AMS on BCM;

c)

Surueillance program customized accoding to health priorities under cluster 2;

d)

Regional simulation (e-simulation, table top exercise);

e)

Stockpile emetgency operation;

f)

Capacity building through trcining (ogistic, manpower, and other);

g)

Strengthening logistic support for PPR/EID control and prevention;

h) Biodiaspora prcject phase ll.


of health workers on

infection

Gambar 3.2.

*

Ueting of ASEAN Working Grcup on Pandemic Preparedness and

Response (AWGPPR). Jakarta, Indonesia, 8 - 10 Desember 2015

4) Ditingkat

Nasional

Keberhasilan Program Pengendalian Penyakit Lingkungan tahun 2015 diantaranya

dan Penyehatan

:

a) Penyerahan Sertifikat Eliminasi Malaria kepada 232kablkota. b) Peringatan Hari Malaria Sedunia dan Peresmian Malaria Center

di

Kabupaten Fak-fak

c)

137 l
d) 26.417 desa melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat e) Pembangunan Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (PAM-STBM) di 77 lokasi

D

Pemberian penghargaan terhadap upaya pengendalian dampak tembakau di Indonesia dalam Rangkaian acara The 2nd lndonesian Conference on Tobaca or Health

laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2015

31

g) Pelayanan publik kekarantinaan kesehatan berbasis

elektronik

(pendaftaran vaksinasi online) dan penerbitan dokumen kesehatan secara elektronik h) Penghargaan Menteri Kesehatan

Rl untuk Green Office Tingkat UPT

Ditjen PP dan PL Pada HKN 2014

lmplementasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) melalui

aplikasi website

di

seluruh provinsi berbasis data

mingguan

puskesmas yang dapat segera direspon untuk mencegah terjadinnya KLB

lmplementasi sistem surveilans berbasais kejadian melalui posko KLB yang beroprasi selama 24 jam termasuk hari libur. k) Penganugerahan Satuan Kerja Berpredikat WBBM

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kemen

PAN

&

RB) menganugrahkan predikat Wilayah Birokrasi

Bersih

Melayani WBBM) kepada satuan kerja Kementerian Kesehatan, RS. Dr. Kariadi Semarang sebagai satuan kerja yang memiliki predikat WBBM tahun 2015.. Penghargaan Unit Pengendalian Gratifikasi Terbaik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada

Kementerian

Kesehatan

sebagai

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan UPG terbaik tahun 2015 kategori Kementerian/Lembaga yang telah menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi dan jumlah pelaporan gratifikasi terbanyak.

m) Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Pencegahan

dan

No.

712015 tentang Aksi

Pemberantasan Korupsi (PPK) tahun 2O15,

Kementerian Kesehatan telah melaksanakan seluruh target capaian

pada checkpoint 807, 809, dan B'12. Hasil yang didapat dari verifikasi/penilaian seluruh aksi PPK oleh Bappenas, kementerian Kesehatan mendapat nilai 100o/o dengan indikator warna HIJAU. Adapun Aksi PPK untuk Kementerian Kesehatan pada tahun 2015 adalah:

Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 20L5

32

Optimalisasi pelaksanaan whistle blowing sysfem (WBS) dan

jaminan perlindungan terhadap whistle blowerlpelapor

yang

terintegrasi di Kementerian/Lembaga.

Pelaksanaan upaya pengendalian gratifikasi

di

Kementerian

Kesehatan.

Transparansi pelaksanaan layanan Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN)

di

Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Penyampaian

data dan informasi yang berkaitan dengan

perpajakan dari Kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah.

B. Capaian Kineria Organisasi Capaian kinerja organisasi Kementerian Kesehatan pada tahun 2015 akan diuraikan menurut Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan.

1.

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Indikator yang terkait sasaran strategis ini adalah:

a.

Persentase persalinan di fasilitas kesehatan

Pertolongan persalinan merupakan bagian dari proses pelayanan

persalinan. Proses persalinan membutuhkan penanganan oleh tenaga kesehatan (dokter atau bidan) yang dilakukan di fasilitas pelayanan

kesehatan. Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

adalah

meningkatnya Kesehatan Masyarakat, dengan salah satu sasaran yang

akan dicapai adalah meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan sampai pada pada akhir tahun 2019 sebesar

85o/o.

Indikator PF merupakan Indikator Kinerja Utama (lKU) yang baru dimasukkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan periode 2015-2019. Pada tahun 2015 capaian indikator PF sebesar 78,43o/o (target


75%o).

33

Definisi operasional persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan adalah persentase ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan sesuai standar oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pengukuran persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan ditentukan melalui jumlah ibu bersalin di wilayah kerja puskesmas yang mendapatkan pertolongan sesuai standar oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan dalam kurun waktu satu tahun dibandingkan dengan jumlah sasaran ibu bersalin yang ada di wilayah kerja puskesmas dalam

kurun waktu satu tahun yang sama dikali lOOo/o. Indikator ini memperlihatkan tingkat kemampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan persalinan berkualitas mencakup ketersediaan SDM, sarana prasarana dan meningkatkan akses pelayanan persalinan dalam upaya penurunan angka kematian ibu, dan neonatal. Grafik 3.1. Persentase persalinan difasilitas pelayanan kesehatan (PF) tahun 2O1r2O19 90 85 80

lTarget

I 75 70

20L6

2017

Sumber Data: Dit Kesehatan lbu Tahun 2015

Dalam upaya peningkatan cakupan PF tersebut, pada tahun 2015 dilaksanakan berbagai kegiatan, yaitu:

1) Pertemuan orientasi pelayanan persalinan dan nifas sesuai standar melalui dukungan organisasi profesi dan lintas program;

2)

Orientasi pedoman penyeliaan fasilitasi;


34

3)

Fasilitasi dan pendampingan pusat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, KB dan reproduksi.

Faktor pendukung keberhasilan:

1)

Dukungan regulasi pelayanan kesehatan ibu dan anak oleh pemerintah daerah;

2)

Dukungan lintas program, lintas sektor dan organisasi profesi terkait upaya percepatan penurunan kematian ibu.

Faktor yang masih menjadi hambatan:

1) Rendahnya pemahaman ibu mengenai pentingnya ANC; 2) Sulitnya akses ibu hamil terhadap tempat pelayanan persalinan;

3)

Rendahnya dukungan keluarga terkait keputusan penetapan tempat persalinan di Fasyankes.

Penyebab langsung (Direct Obstetric Death\ kematian ibu disebabkan

oleh komplikasi obstetri pada masa hamil, bersalin dan nifas, atau kematian yang disebabkan oleh suatu tindakan, atau berbagai hal yang terjadi akibat tindakan yang dihkukan selama hamil, bersalin atau nifas terkait erat dengan faktor penolong persalinan dan tempaUfasilitas persalinan.

Walaupun secara nasional target indikator PF tersebut telah tercapai,

namun masih terdapat disparitas cakupan antar provinsi. Terdapat kesenjangan cakupan yang cukup besar, yaitu cakupan tertinggi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 97.51o/o dan terendah di Provinsi

Papua yang hanya mencapai 11.89o/o. Terdapat

21 provinsi yang

realisasinya di bawah target nasional, yaitu Sulawesi Barat, Kalimantan

Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Riau, Aceh, Sumatera Utara, NTT, Bengkulu, Kalimantan Barat, Gorontalo, Kalimantan

Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Jambi, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Papua Barat, Maluku,


dan Papua.

Capaian

35

persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan secara nasional dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.2. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan difasilitas pelayanan kesehatan (PF) tahun 2015 NureTen3jen Errlt JrweTlmur Brll

-

J.w.B|7|t lrmgun3

Indonoh Sumrten Srlrten Srdrwrsl

Elrrt

Sulrwol

lftrrr

Target

PF

Aceh

Trn33tr Tlmur l(dim.nt n B.r.t XdknrntrnSehrn Suhwrrifrn33ue

Nusr

Renstra Kemenkes

2Ol5=75%

SuhweslTrn3eh Prpur

hrrt 60,00

)o 100,00 120,00

Sumber data: Laporan- Rutin Direffiorat Bina Kesehatan lbu Tahun 2015

-

di fasilitas kesehatan terbukti berkontribusi terhadap turunnya risiko kematian ibu karena Persalinan yang ditolong tenaga kesehatan

memperoleh pelayanan dengan sarana yang memadai, oleh tenaga

kesehatan yang terlatih, serta mendapatkan penanganan kegawatdaruratan yang komprehensif.

Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan adalah mendorong seluruh persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Ketika ibu hamil yang di daerahnya tidak terdapat bidan atau memang

memiliki kondisi penyulit, maka pada saat menjelang hari taksiran


persallnan diupayakan sudah berada

di

dekat fasilitas

pelayanan

kesehatan, yaitu dapat tinggal di rumah tunggu kelahiran.

Rumah tunggu kelahiran tersebut dapat berupa rumah tunggu khusus

maupun di rumah sanak saudara yang dekat dengan fasilitas kesehatan.

Fokus pengembangan rumah tunggu kelahiran adalah pada Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK). Sampai tahun 2011, tercatat 6

buah (12o/o) rumah tunggu kelahiran di wilayah puskesmas DTPK dan meningkat pada tahun 2013 sebanyak 597 rumah tunggu.

Gambar 3.3. Konseling lbu Hamil di Puskesmas

Keberhasilan pencapaian target indikator PF merupakan hasil dari

kerja keras dan pelaksanaan berbagai program yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait.

Melihat penyerapan anggaran sebesar gO,24o/o dari alokasi anggaran

sebesar Rp69,300,950,000, capaian indikator persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 78,43o/o (dari target 75Yo). Hal ini menunjukkan


37

korelasi yang positif sekaligus menunjukkan pemakaian anggaran yang efisien. Hal ini bisa dicapai karena mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Rencana tindak

lanjut

untuk meningkatkan cakupan PF yaitu

mengalokasikan biaya transportasi

dan akomodasi ibu ke

fasilitas

kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik yaitu Jaminan Persali nan (Jampersal).

?rei.t r" lj

+

:.F

Gambar 3.4. Penyuluhan kepada ibu hamil

1. Konseling dalam Kelas lbu 2. Penyediaan Rumah Tunggu kelahiran 3. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan

4. b.

Komplikasi (P4K)

Dukungan Program Jampersal

Persentase ibu hamil kurang energi kronik Kondisi kurang energi kronis pada ibu hamil akan terjadijika kebutuhan

akan tubuh tidak mencukupi. Keadaan kurang energi kronis pada ibu hamil dapat dimonitor dengan melakukan pengukuran lingkar lengan atas


38

ibu hamil. lbu hamil sebaiknya memiliki lingkar lengan atas lebih dari 23,5 cm pada 3 bulan pertama kehamilan.

lbu hamil selain membutuhkan energi untuk dirinya, energi

juga

dibutuhkan untuk pertumbuhan janin dalam kandungannya. Indikator ibu

hamil KEK merupakan indikator untuk mengurangi risiko persalinan, pertumbuhan dan perkembangan anak dikemudian hari. Kekurangan energi kronik pada ibu hamil berdampak pada pertumbuhan janin didalam kandungan ibu, dimungkinkan akan melahirkan bayi dengan Berat Badan

Lahir Rendah (BBLR). Kondisi KEK pada ibu hamil ini harus segera ditindaklanjuti untuk menurunkan angka kejadian BBLR sehingga risiko kematian bayi atau neonatal yang disebabkan BBLR dapat diturunkan.

Persentase ibu hamil KEK diharapkan turun sebesar 1,5o/o setiap tahunnya. Dimulai pada tahun 2015 dengan batasan 24,2o/o ibu hamil KEK

hingga pada akhir tahun 2019 diharapkan persentase ibu hamil KEK dibawah 18,2o/o. Persentase ibu hamil KEK pada tahun 2015 diharapkan

tidak febih dari 24,2o/o. Sementara hasil survey pemantauan status gizi tahun 2015 menunjukka angka

13,3o/o.

Indikator bumil KEK merupakan salah satu indikator baru di Kementerian Kesehatan daan merupakan indikator outcome. Target pemerintah pada tahun 2015 ini adalah sebanyak 24,2o/o ibu hamil KEK dibandingkan dengan seluruh ibu hamil.

Data ibu hamil KEK diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah ibu hamil dengan Lil-A < 23,5 cm dibagijumlah ibu hamil yang diukur LilA)

dikafi

10Oo/o.

Data bumil KEK ini didapat berdasarkan Riset Kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2013. Prosentase ibu hamil KEK berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2015 sebesar 13,3o/o. Capaian bumil


39

KEK dibawah target merupakan hal yang diharapkan. hal ini menandakan kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan angka bumil KEK berhasil.

Grafik 3.3. Target persentase ibu hamil KEK tahun 2015-2019 30 25

20

I

15

I

10

Target

5

0

201s 20L6 20L7 2018

2019

Sumber data: Pemantauan sfafus gizi tahun 2015

Faktor pendukung keberhasilan:

1. Penyediaan Pemberian Makanan 2. Distribusi tablet tambah darah; 3. Konseling gizi bagi ibu hamil;

Tambahan (PMT) ibu hamil;

4. Pemberian Tablet Tambah Darah (T-TD) pada remaja putri; 5. Kampanye gizi seimbang; 6. Promosi keluarga sadar gizi; 7. Program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); 8. Kegiatan kelas ibu hamil; 9. Penyelenggaraan kegiatan antenatal di puskesmas. Faktor yang masih menjadi hambatan:

1. PMT bumil tidak sepenuhnya tepat sasaran; 2. Jumlah PMT yang diberikan belum sesuai kebutuhan ibu hamil; 3. Kesediaan ibu hamil untuk mengkonsumsi PMT ibu hamil;

4. 5. 6.

PMT lokal belum sesuai standar; Logistik TTD tidak mencukupi (terlambat dalam penyediaanya); Kepatuhan ibu dalam meminum TTD masih rendah.


40

Melihat penyerapan anggaran sebesar 91,260/o dari alokasi sebesar

Rp 394,232,275,000, capaian indikator ibu hamil KEK sebesar

13,2o/o

(dari target 24,2%). Hal ini menunjukkan korelasi yang positif sekaligus menunjukkan pemakaian anggaran yang efisien. Hal

ini bisa

dicapai

karena mengoptimalkan sumber daya dan keterpaduan antar program.

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan cakupan ibu hamil KEK,

yaitu melakukan validasi data ibu hamil yang membutuhkan PMT, konseling ibu tentang gizi seimbang, penyuluhan gizi di kelas ibu, penyediaan PMT dan TTD bumil sesuaijumlah sasaran.

Persentase kabupaterldan kota yang memiliki kebijakan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan perilaku hidup

sehat,

diperlukan kebrlakan PHBS di daerah. Adapun yang dimaksud persentase kabupaten dan kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS

minimal

1

kebijakan baru per tahun. Kebijakan yang mendukung

sehat adalah kebijakan mendukung kesehatan/PHBS/perilaku sehat dalam bentuk Peraturan Daerah, kesehatan/PHBS/perilaku

Peraturan BupatiM/alikota, Instruksi BupatiMalikota, Surat Keputusan

BupatiMalikota, Surat Edaran/Himbauan BupatiMalikota pada tahun tersebut. Grafik 3.4. Target dan Capaian Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Kebijakan PHBS Tahun 201 5

50% 4OAl'

3096

20 LOo/.


4t

Pada tahun 2015, capaian kabupatenftota yang memiliki kebiiakan PHBS sebanyak 44o/o atau sebanyak 228l
mencapai

11Oo/o

dari target yang ditetapkan pada tahun 2015. Hasil ini

menunjukkan bahwa target lGbupaten/Kota yang memiliki kebiiakan PHBS tahun 2015 telah tercapai. Apabila dibandingkan dengan target

akhir Renstra, capaian tahun 2015 sudah mencapai 637o dari target sebanyak 707o kabupatenftota yang memiliki kebijakan PHBS tahun 2019. Grafik 3.5. Capaian Kab/Kotra yang memiliki Kebijakan PHBS per ProvinsiTahun 2015 o

Berdasarkan grafik di atias, provinsi yang mempunyai kabupatenftota

yang memiliki kebijakan PHBS pada tahun 2015 terbanyak adalah Jawa

Tengah(31 lGbupaten/Kota), Sumatera Utara dan Jawa Barat (13 kabupaten/kota), Sumatera Barat (12 kabupaten/kota) dan Jawa Timur (11 Kabupaten/kota).


Upaya yang dilakukan oleh Pusat Promosi Kesehatan untuk mencapai

presentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS adalah mengintegrasikan dengan kegiatan yang ada dengan melibatkan pemerintah daerah antara lain

:

1) Sosialisasi Pajak/cukai rokok dalam rangka Penggalangan Komitmen dalam Pengendalian Tembakau

Sosialisasi ini selain bertujuan dalam rangka Pengendalian Tembakau juga diintegrasikan dengan penggalangan komitmen Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan kebijakan PHBS khususnya

tentang Perilaku Merokok. Sasaran kegiatan ini adalah pemegang kebijakan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2) Pelaksanaan Penggalangan komitmen dengan Pemerintah derah dalam Mendukung Percepatan AKI dan AKB Pelaksanaan Penggalangan Komitmen dalam rangka Percepatan

AKI dan AKB selain untuk mendorong Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan pada level provinsi menyangkut kebijakan AKI dan AKB,

juga mendorong Kabupaten/Kota untuk mengeluarkan kebijakan PHBS

seperti Kebijakan Pemberian ASI Eksklusif, Perlindungan

dan

Peningkatan Kesehatan lbu, Bayi dan Anak Balita, Pelaksanaan PHBS pada 5 Tatanan, Pertolongan persalinan harus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan lain-lain.

3)

Pelaksanaan Advokasi Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan di 3 provinsi Terpilih

ini juga

diintegrasikan selain untuk mendorong Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan juga mendorong Kab./Kota

Pertemuan

untuk mengeluarkan kebijakan PHBS. Pertemuan ini dilakukan Makassar dengan mengundang

34

Propinsi dan 100 Kab./Kota

sebagaiwilayah target dari Peningkatan KlA.

4)

lmplementasi Model Intervensi di Daerah


di

43

Model Intervensi Promosi Kesehatan merupaka model promosi kesehatan yang implementasikan oleh daerah sesiao dengan spesifik

lokal dan diharapkan keluarnya kebijakan PHBS atau sebagai implementasi dari Kebijakan PHBS yang telah dikeluarkan. Untuk tahun 2015, daerah sasaran (Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Batam) untuk melakukan kegiatan terkait model WPS dan PPIA untuk wilayah sasaran (Jawa Timur dan Jawa

Barat) dalam bentuk kegiatan koordinasi, standarisasi, advokasi kepada lokasi tempat hiburan, orientasi peer educafor, sosialisasi bagi kelompok sasaran dan monitoring dan evaluasi.

5)

Pendampingan melalui audiensi pada daerah yang sedang menyusun kebijakan terkait PHBS Kegiatan ini bertujuan

sebagai pendampingan penyusunan

kebijakan PHBS disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di tiap daerah yang melakukan audiensi dengan Pusat Promosi Kesehatan

6) Peningkatan kapasitas petugas provinsi dan kabupaten

melalui

Pelatihan Advokasi untuk menetapkan kebijakan PHBS.

Nilai-nilai positif atau pembelajaran yang bisa diambil dari indikator kebijakan PHBS sehingga dapat menjadi acuan bagi program selanjutnya yaitu:

1) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat menjadi program milik

bersama

antara pusat, daerah, lintas program, lintas sektor, dunia usaha dan masyarakat.

2) Kebijakan PHBS di kabupaten/kota

mendorong adanya pembiayaan

dan pelaksanaan kegiatan dari pemerintah dkabupaten/kota

agar

masyarakat melakukan perihku sehat.


44

Prestasi yang dicapai dalam indikator kebijakan PHBS di kabupaten/kota

di tahun 2015 adalah ada Kabupaten/Kota

mengeluarkan kebijakan

PHBS:

1) Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu mengeluarkan Keputusan

Bupati

Nomor 124 tahun 2015 tentang PHBS di 5 tatanan.

2) Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan Keputusan Bupaten Bangka Nomor 1 tahun 2015 tentang PHBS.

2.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pengendalian Penyakit

Yang dimaksud dengan pengendalian penyakit adalah suatu tindakan atau

aktivitas yang bertujuan untuk mengurangi, menekan atau melenyapkan faktor risiko penyakit dan atau gangguan kesehatan baik menular maupun tidak menular. Indikator yang terkait sasaran strategis ini adalah:

a.

Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan

1)

Penjelasan indikator

Direktorat Penyehatan Lingkungan memiliki sepuluh indikator dimana pelaksanaan kesembilan indikator kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan sebuah indikator kinerja program yaitu Persentase

kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan (indikator komposit).

Peningkatan kualitas kesling pada kab/kota tercapai dengan kriteria

minimal

4 dari 6 kriteria yang diambil dari indikator kinerja kegiatan

meliputi Memiliki Desa/kel melaksanakan STBM minimal

2Oo/oi

Menyelenggarakan kab/kota sehat; Melakukan pengawasan kualitas

air minum minimal o/o;

30o/o;

TPM memenuhi syarat kesehatan minimal

8

TTU memenuhi syarat kesehatan minimal 30o/oi RS melaksanakan

pengelolaan limbah medis minimal 10%.

Laporan capaian kesembilan indikator kinerja kegiatan lah yang dipakai untuk mendapatkan capaian indikator kinerja program tersebut.


45

Diharapkan dengan tenrujudnya kualitas kesehatan lingkungan yang

baik pada suatu daerah maka angka kesakitan dapat ditekan dimana lingkungan merupakan salah satu faktor penentu kesehatan manusia.

2)

Gambaran capaian target dan realisasi tahun 2015

Pada Th 20'15, target indikator Persentase lGbupaten/Kota yang Memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan sebesar 20

o/o

(103 kab/

kota dari 514 kab/ kota). Sedangkan realisasi indikator tersebut sebesar 27.63

o/o

(142 kab/ kota). ltu berarti realisasi indikator tersebut

sudah mencapai target indikator dengan capaian kinerja sebesar 138.13

o/o.

Grafik 3.6. Target Dan Realisasi lndikator Persentase Kabupaten/Kota Yang Memenuhi Kualitas Kesehatran Lingkungan Tahun 2015

30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00

to*.n"''*ti ;;;*r;;;il;."


I

vo

firhr|l

O-25

di

o/o

kab/

propinsi

kota

26-5O

I

E

ffiffi o/o

kab/ kota

di propinsi

Sl-75 o/o kab/ di propinsi

kota

76-LOO o/ol
kota di propinsi

Gambar 3.5. Realisasi Per Propinsi lndikator Persentase Kabupaten/Kota Yang Memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan Tahun 2015

Pada tahun 2015, baru terdapat 3 propinsi (9

o/o)

yang berada di

zona hijau yaitu Gorontalo, DIY dan Sumatera Barat; 5 propinsi (15 %)

di zona kuning yaitu Riau, Jambi, Bangka Belitung, Jawa Tengah dan Bali; 7 (21 Yo) propinsi berada di zona oranye yaitu berada

Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Timur

dan Sulawesi Barat; dan terakhir 19 (55 %) propinsi masih berada di zona merah.


47

Pada tahun 2015, realisasi nasional kesemua indikator sudah mencapai target nasional. Propinsi dengan realisasi paling tinggi yaitu Gorontalo. Sedangkan propinsi dengan realisasi paling rendah Papua

Barat. Terdapat 16 Propinsi (47 %o) sudah berada di atas target nasional. Sementara terdapat 18 Propinsi (53 %) masih berada di bawah target nasional. Grafik 3.8. Penyandingan Capaian Kinerja Dan RealisasiAnggaran Indikator Persentase Kab/Kota Yang Memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan Tahun 2015 I

[34-13

|

r4()

r20 1()()

ao 6()

40 20 o

C/\P/AIANKINERIA

REALISASIANGGARAN

Pada tahun 2015, anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan

indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan sebesar Rp 327,508,693,000 dan realisasi anggaran untuk pelaksanaan indikator tersebut sebesar 81.36

o/o

atau

Rp 266,474,345,409. Target indikator yang ditetapkan sebesar 20

o/o

dan realisasi indikator tersebut sebesar 27.63 % sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 138.31 %. ltu berarti terwujud efisiensi

anggaran karena capaian kinerja sebesar 138.13 % dapat terwujud dengan 81.36 % anggaran.

3)

Capaian indikator ini tahun 2015 dipengaruhi oleh:

a)

Upaya yang Dilaksanakan Mencapai Target lndikator Pengalokasian dana APBN dalam bentuk dana dekonsentrasi di 34 propinsi dan dana tugas pembantuan di 116 Kabupaten pada

25 Provinsi. Advokasi dan sosialisasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan

Kabupaten dalam rangka internalisasi kegiatan penyehatan


lingkungan serta agar tersusun peraturan daerah terkait penyehatan lingkungan.

Melakukan koordinasi

& sinergi antar instansi, stakeholder &

antar tingkatan pemerintah (pusat, propinsi, kabupaten/kota).

Peningkatan kapasitas perencanaan, implementasi

&

monev

kegiatan penyehatan lingkungan. a

Pelibatan UPT (B/BTKL PP) dalam pencapaian target indikator.

o

Penguatan Kemitraan

Pemerintah Swasta (KPS) yakni

melibatkan LSM Lokal/Nasional/ Internasional, CSR (Corporate Socra/ Responsrbility), donor agency internasional, seperti World

Bank, ADB dll.

b)

Kendala/Masalah yang Dihadapi

o

Berbagai upaya telah dilakukan dalam upaya pencapaian target namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu

.

:

Kegiatan penyehatan lingkungan belum menjadi kegiatan prioritas di provinsi dan kabupaten/ kota.

o o

Kurangnya sarana dan pra sarana.

Permasalahan dalam hal ketersediaan Sumber Daya Manusia. Di beberapa daerah masalah yang terjadi, sanitarian mengalami

duplikasi fungsi. Selain menjadi sanitarian seringkali juga melaksanakan tugas sebagai tenaga administrasi. Ada juga sanitarian yang justru sama sekali tidak menjalankan fungsinya

sebagai sanitarian melainkan hanya menjalankan fungsi sebagai tenaga administrasi. Selain itu permasalahan dalam hal

distribusi sanitarian juga terjadi. Penyebaran sanitarian tidak

merata. ldealnya Puskesmas memiliki

1

orang

tenaga

sanitarian. Sementara yang terjadi, terdapat Puskesmas yang sama sekali tidak memiliki tenaga sanitarian sementara terdapat

Puskesmas lain yang memiliki tenaga sanitarian yang sangat banyak hamper 5 orang.


Sistem monev yang belum optimal. Pengiriman data dari kabupaten dan puskesmas belum lancar karena belum semua mengetahui indikator Renstra Kemenkes TA 2015-2019 Bidang Kesehatan Lingkungan.

Kemitraan yang belum optimal sep

:

perijinan pengelolaan

limbah 83 RS yang masih dipegang oleh KLHK menyebabkan RS mengalami kesulitan untuk mendapatkannya.

c)

Upaya Pemecahan Masalah

o

Advokasi dan sosialisasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan

Kabupaten dalam rangka internalisasi kegiatan penyehatan

lingkungan serta agar tersusun peraturan daerah terkait penyehatan lingkungan dan pengalokasian dana APBD untuk mendukung kegiatan penyehatan lingkungan.

.

Pemberian sarana dan prasarana ke daerah seperti water test kit, food contamination kit dll.

o

Melakukan advokasi kepada otoritas daerah setempat terkait permasalahan SDM yang terjadi karena kewenangan terkait SDM ada di daerah.

.

Penguatan sistem monev bekerja sama dengan Pusdatin. Kedepannya akan dibangun system monev elektronik untuk

membantu pengumpulan dan pengolahan data. Sejauh ini beberapa system monev elektronik sudah ada yang dibangun seperti emonev STBM, HSP, PKAM, dan akan diikuti kegiatankegiatan terkait penyehatan lingkungan lainnya.

o

Penguatan kemitraan melalui advokasi kepada lintas program dan lintas sektor terkait.


RANGKAIAN PERINGATAN HARI KESEHATAN SEDUNIA TH 2015 DENGAN TEMA: PILIH A KONSUMSI PANGAN YANG AMAII a SEHAT

SiIBUil sE


PEMBERIAN PEIIGHARGAAN KABUPATEN KOTA SEHAT DALAM RANGKAI/AN PERII{GATAI{ HARI KESEI{ATAI{ I{ASIONAL KE.sI TH 2015 .t

;l/l\-E ,L'.rl

t-l

l!li{

tr q

-r-II

Jamban Model Honal menghantarkan Desa Manda dan Deia Alr Garam DIstrlct Bugl eebagal Desa Pertama SBS dl Kabupaten Jayaw[aya, Papua Th 2015


52

ilmr

Gambar 3.6. Salah satu sarana Penyediaan Air Minum dan SanitasiTotal Berbasis Masyarakat (PAM- STBM)yang pada tahun 2015 dilaksanakandiTT lokasi


53

b.

Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3l) tertentu

1)


Saat ini Indonesia merupakan satu-satunya negara di Regional SEARO yang belum mencapai tahap Eliminasi Tetanus Maternal Neonatal. Sejumlah 30 dari 34 provinsi dan 479 dari 514 kabupaten di

Indonesia yang tersebar di regional (Sumatera), dan regional

1

(Jawa-Bali), regional 2

3 (Kalimantan, Sulawesi, NTB dan NTT)

sudah mencapai tahap eliminasi Tetatus Maternal dan Neonatal melalui berbagai kegiatan imunisasi rutin, imunisasi massal, serta persalinan bersih dan aman. Namun, Indonesia baru dinyatakan eliminasi apabih regional

4 yang meliputi provinsi Maluku Utara,

Maluku, Papua Barat dan Papua telah mencapai target eliminasi. Program eliminasi TMN saat ini terfokus di 18 kabupaten pada regional

4. Perlu dilakukan imunisasi TT dua putaran dengan cakupan

tinggi

(>80%) agar Indonesia dapat disertifikasi sebagai negara yang sudah mengeliminasi penyakit TMN pada tahun 2016.

Resolusi Regional Committee pada pertemuan World Health Assembly WHA) tanggal 28 Mei 2012, mendesak negara-negara anggota untuk mencapai eliminasi campak pada tahun 2015 dan melakukan pengendalian penyakit rubella. Namun, seiring waktu, perkembangan dalam menurunkan angka kematian akibat campak dan

cakupan imunisasi yang menyeluruh belum cukup cepat. Melihat hal tersebut, WHO Regional Asia Tenggara menetapkan bahwa Eliminasi

Campak dan Pengendalian Rubella/ Congenital Rubella Syndrom (CRS) akan dicapai pada tahun 2020.


54

Upaya untuk mencapai hal tersebut adalah mempertahankan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata di seluruh wilayah dan penguatan surveilans PD3l. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan

terjadinya daerah kantong yang akan mempermudah terjadinya kejadian luar biasa (KLB). Namun, gambaran kondisi saat ini adalah

masih terdapat daerah kantong yang cakupan imunisasinya belum memenuhi target selama beberapa tahun untuk beberapa antigen, kinerja surveilans yang mengalami penurunan, serta adanya disparitas

capaian antar provinsi. Hal ini memerlukan perhatian upaya khusus mempertahankan Erapo

dan mencapai target eliminasi penyakit

tertentu. Keadaan tersebut di atas menimbulkan daerah risiko tinggi terhadap PD3l

2)

Gambaran capaian target dan realisasitahun 2015

Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan lmunisasi (PD3l) tertentu meliputi difteri, tetanus neonatorum, campak, dan pertusis. Presentase penurunan kasus dihitung dati base-line data jumlah kasus tahun 2013,

yaitu difteri775 kasus, tetanus neonatorum 78 kasus, campak 11.521

kasus dan pertussis 4.681 kasus (per Desember 2014). Tahun 2015 tercatat kejadian difteri sebanyak 243 kasus, neonatorum 53 kasus, campak 6.603 kasus dan pertussis 8.247 kasus. Pada minggu ke-52

tahun 2015 tercatat kajadian Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan lmunisasi (PD3l) tertentu sebesar 6.909 kasus. Terjadi penurunan kasus sebesar 1.909 kasus dengan presentase penurunan sebesar 11,2o/o

dibandingkan angka kasus tahun 2013.


55

Grafik 3.9. Indikator dan realisasi persentase penurunan kasus PD3l tertentu Tahun 2015 lndikatordan halhasi Persenhse Penurunan Kasus PD3l Tertentu Ih.2015

15

x10 c

r

Target

I

Capaian

!, |,|

oq

3)

Capaian indikator ini tahun 2O15 dipengaruhi oleh:

a)

Upaya yang dilakukan

o

Menyelenggarakan pelatihan dan penyegaran Petugas Khusus Penanggulangan PD3l (PKP PD3l)

o . .

Mempertahankan kinerja Surveilans AFP dan PD3l lain

Melakukan penguatan jejaring kerja (klinisi, laboratorium)

Memfasilitasi pertemuan

Tim Sertifikasi Nasional (TSN)

Eradikasi Polio dan Pokja Ahli Surveilans AFP.

b)

Hambatan/kendala

. .

Cakupan lmunisasi yang belum merata di semua wilayah

Sebagian besar koordinator PD3l memiliki tugas rangkap sehingga tidak fokus pada fungsinya

.

Kondisi geografis yang sulit

di jangkau

sehingga petugas

mengalami kesulitan saat melakukan PE,

o

Belum maksimalnya komitmen dan dukungan pemangku program surveilans PD3l baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, hal ini sejalan dengan masih terbatasnya dukungan dana operasional bersumber APBD.


56

c) Usulan pemecahan masalah

o .

Komitmen Global eradikasi Polio dan eliminasi campak

Perhatian Khusus diberikan untuk wilayah rawan sosial, rawan penyakit (KLB)

. .

Introduksi vaksin baru

Peningkatan jumlah

dan kompetensi petugas

(epidemiologi lapangan)

,-.&u,fir

#i ,,

Gambar 3.8. Pelaksanaan lmunisasi


surveilans

Persentase kabupaten/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan

dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat

yang

berpotensi wabah.

1)

Penjelasan Indikator

Jumlah kab/kota dengan pelabuhan, bandar udara dan PLBDN yang memiliki kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan PHEIC dibagi jumlah kab/kota dengan pelabuhan, bandar udara dan PLBDN

di kali 100o/o. Nominator adalah Jumlah

kabupaten kota yang

mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah. Denominator adalah jumlah kabupaten/kota yang memiliki pintu masuk

internasional. Kriteria pengukuran adalah periode prevalence dalam

1

tahun indikator diukur per tahun.

2)

Gambaran capaian target dan realisasitahun 2015

Target

2015

sebesar 29o/o atau 31 Kab/kota dari 106 kab/kota

yang merupakan target penyusunan rencana kontijensi capaian tahun 2015 sebesar 29 KablKota (93,5%)


58

3)

Capaian indikator lni tahun 2O1S dipengaruhi oleh:

a)

Upaya yang Dilaksanakan Mencapai Target Indikator

o

Persiapan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan komunikasi

baik verbal maupun surat kepada kabupaten/kota sasaran penyusunan dokumen termasuk melakukan koordinasi dengan propinsi

Sosialisasi kegiatan dengan lingkup kebijakan dan strategi nasional kekarantinaan kesehatan, sosialisasi International Health Regulation (lHR) 2005, Sistem surveilans di wilayah dan

pintu masuk negara serta kebijakan penyusunan dokumen kebijakan rencana kontigensi kedaruratan kesehatan masyarakat.

Melaksanakan workshop penyusunan rencana kontingensi mencakup konsep pedoman penyusunan renkon, identifikasi

potensi KKM, membangun komitmen lintas sektoral dan pengumpulan data dasar.


59

o

Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kontigensi KKM

dengan melibatkan seluruh lintas sektoral pemerintah daerah

yang terkait dengan kesiapsiagaan, respon dan koordinasi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat.

b)

Kendala/Masalah yang Dihadap

o

Penyusunan dokumen kebijakan ini merupakan suatu pendekatan program baru di kabupaten/kota sehingga memerlukan penyamaan pemahaman dan persepsi sehingga

diperlukan proses integrasi program ini dengan sistem surveilans yang ada dan sistem penanggulangan krisis kesehatan di kabupaten/kota. lmplikasi dari situasi dan kondisi

ini

maka pelaksanaan kegiatan pembentukan

Rencana Kontigensi

di Pemerintah

dokumen

Daerah sebagian besar

dilaksanakan di semester ll tahun anggaran 2O15

o

Komitmen dinas kesehatan propinsi untuk melaksanakan kegiatan sebagai bagian dari upaya pengendalian penyakit belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari ketidaksiapan tim pengelola program

di daerah baik dari aspek administrasi, pendukung kegiatan maupun teknis dalam pelaksanaan kegiatan

.

Dukungan pendanaan kegiatan melalui beberapa skema yaitu:

dekonsentrasi, pendanaan DIPA pusat dengan komponen pembiayaan yang berbeda. Hal ini menyebabkan pelaksanaan

kegiatan penyusunan dokumen rencana kontigensi yang berbeda. Ada beberapa kabupaten (di Propinsi Lampung) dengan komponen pembiayaan lengkap mulai dari sosialisasi, workshop dan penyusunan dokumen, sementara dibeberapa kabupaten

lain

hanya didukung dengan kegiatan sosialisasi

dan penyusunan.


50

c)

Upaya Pemecahan Masalah

.

Mengintensifkan kegiatan sosialisasi kebijakan kesiapsiagaan

terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat

kepada

pemerintah daerah sasaran untuk menyamakan pemahaman

dan rencana tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pembuatan dokumen rencana kontingensi. Hal ini dapat meningkatkan komitmen daerah dalam melaksanakan program yang disepakati.

o

Mendorong kabupaten/kota sasaran untuk menyelesaikan hambatan administrasi

agar

kegiatan dapat terlaksana sesuai

dengan rencana yang telah disepakati baik melalui mekanisme pembiayaan dekonsentrasi maupun pusat

.

Memaksimalkan potensi sumber daya manusia khususnya di

subdit-subdit direktorat Simkarkesma untuk memenuhi permintaan narasumber dari berbagai daerah untuk memfasilitasi pembentukan dokumen rencana kontigensi.

o

Mengoptimalisasikan potensi daerah dalam kesiapsiagaan

kedaruratan khususnya kedaruratan bencana alam untuk memperkaya dan memperkuat substansi kedaruratan kesehatan masyarakat.

o

Menyesuaikan metode penyusunan dokumen dengan waktu yang tersedia termasuk design kegiatan yang interaktif (diskusi,

table top, simulasi)

dan

penyusunan draft awal sebelum

pertemuan.

d.

Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia s 18 tahun.

1)


a)

Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia

s

18 tahun

adalah Jumlah penduduk di Indonesia yang berusia 10 sampai

dengan 18 tahun yang diketahui sebagai perokok melalui pengambilan data faktor risiko baik survei atau metode lainnya,


61

dibandingkan dengan jumlah semua penduduk yang berusia 10

sampai dengan 18 tahun

di

Indonesia yang terdata

di

tahun

tersebut (data BPS). b) Perokok adalah

orang yang merokok minimal 100 batang rokok

dalam 1 bulan terakhir dan masih merokok. c) Penduduk usia 10 sampai dengan 18 tahun adalah penduduk yang

berusia 10 tahun (> 120 bulan) sampai dengan 18 tahun (216 bulan) pada saat pengumpulan data dilakukan d)

Persentase perokok

usia 10 sampai dengan 18

tahun,

dibandingkan dengan jumlah semua penduduk berusia 10 sampai

dengan 18 tahun di suatu wilayah yang terdata di tahun tersebut (data BPS). 2\ Gambaran capaian target dan realisasitahun 2015

Pencapaian target pada tahun 2015 belum dapat digambarkan sebelum pelaksanaan survei kesehatan dilaksanakan. Survey nasional bidang kesehatan akan dilaksanakan pada tahun 2016.

3) Capaian indikator ini tahun 2015 dipengaruhi oleh:

a)

Upaya yang Dilaksanakan Mencapai Target Indikator

o

Peningkatan kapasitas sumber daya dalam upaya pengendalian konsumsi tembakau, seperti pelatihan upaya berhenti merokok

bagi guru sekolah di 6 propinsi, pelatihan konseling berhenti merokok bagi petugas kesehatan di FKTP.

.

Menfasilitasi sarana prasarana dalam upaya berhenti merokok di sekolah dan Puskesmas.

.

Meningkatkan komitmen dengan berbagai pihak yang terlibat

dalam pengendalian tembakau melalui advokasi

kepada

pengambil kebijakan untuk mendukung pengendalian tembakau

dan pengendalian PTM seperti pertemuan Aliansi Bupati dan Walikota Pendukung Kawasan Tanpa Rokok.


62

Pertemuan Major

to

Major sebagai upaya pengembangan

kebijakan KTR kepada pemegang kebijakan di daerah. Menjalin koordinasi dengan APEKSI dan API(ASI dimana Ketua

Aliansi Bupati Walikota akan menyuarakan

pentingnya

Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Masalah Kesehatan Akibat tembakau.

sosialisasi dampak rokok terhadap kesehatan, menyusun, mencetak dan menggandakan media KIE terkait dampak rokok terhadap kesehatan

survei/penelitian terkait rokok

dan dampaknya terhadap

kesehatan, seperti poling suruey didaerah.

sosialisasi dampak rokok terhadap kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai rangkaian peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia.

b)

Kendala/Masalah yang Dihadapi

o

Pencapaian indikator belum tercapai, karena survei tahunan

faktor risiko Penyakit Tidak Menular di Litbangkes baru akan dilaksanakan pada tahun 2016, Riset Kesehatan Dasar dilaksanakan setiap 3 tahunan, Global Youth Tobacco Survey

dan GlobalAdult tobacco survey dilaksanakan 3 tahunan.

o

Belum optimalnya sistem pencatatan laporan melalui Surveilans berbasis web PTM.

.

Masih terbatasnya jumlah kebijakan KTR di daerah dan belum optimalnya penerapan kebijakan di daerah yang telah memiliki kebijakan KTR.

.

Belum maksimalnya advokasi dan sosialisasi pengendalian konsumsi tembakau pada kab/kota

o

Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor yang belum

optimal

di

tingkat Kab/Kota dalam upaya

konsumsi rokok


pengendalian

Rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya konsumsi rokok. Perlunya rentang waktu sosialisasi peraturan kepada masyarakat maupun pihak terkait minimal

disahkannya aturan tersebut,

1 tahun

setelah

agar masyarakat

dapat

memahami pentingnya regulasi terkait KTR.

Anggaran belum menfasilitasi kegiatan-kegiatan terkait pengendalian konsumsi rokok

c)

Rencana Pemecahan Masalah

o

Meningkatkan komitmen dan pengembangan regulasi tentang pengendalian tembakau di berbagai tingkat pemerintahan dan didukung oleh semua pihak terkait dan masyarakat diberbagai tatanan.

o

Penegakan hukum (law enforcement) secara konsisten sesuai

dengan ketentuan peraturan yang berlaku dalam upaya melindungi dampak kesehatan akibat rokok

o

Peningkatan pemahaman tentang bahaya rokok kepada seluruh

lapisan masyarakat dengan melibatkan stakeholder termasuk

masyarakat, organisasi profesi, akademisi, lembaga sosial masyarakat (LSM).

.

Pengendalian tembakau dilakukan secara komprehensif, berkelanjutan, terintegrasi dalam suatu kebijakan publik dan

melalui periode pentahapan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

.

Komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan pengendalian

tembakau melalui APBN, APBD dan sumber penganggaran lainnya.

o

Peningkatan kapasitas sumber daya dan kelembagaan dalam pengendalian tembakau.

.

Mensinergikan kegiatan dengan strategi MPOWER yang

mencakup Monitor penggunaan tambakau dan kebijakan


64

preventifnya; Perlindungan masyarakat dari asap tembakau;

Optimalisasi dukungan berhenti merokok; Waspadakan masyarakat akan bahaya (asap) tembakau; Eliminasi iklan, promosi serta sponsor tembakau/ rokok; Raih kenaikan cukai tembakau/rokok.

Psnbdogree the

2!,ador*n

Canleipltoe on

tbdill

Fstilciu ponilrryn brhdrp

Ww u

emenafr dryp* hat|fr

renrmnn Afnd Bfld t{flrfr drbn mnb'lein (qrlnro.r gmo.oddh Pnl dr| d'rp€l teildqr

Gambar

3.1

l.

Rangk aian The

*

d

ry

htlonri

nonOfrr girpn lapdr efiri YHdr yrp

eminEr odrn DanoflrCan PIl| dm

tndonesian Conferene on

norfl

dJtfll Srtalr,

Tobaw or

Heafth

3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas

Pelayanan

Kesehatan

Yang dimaksud akses adalah akses masyarakat terhadap

pelayanan

kesehatan menuju cakupan semesta (universal coverage), akses masyarakat tidak hanya terbatas pada transportasi saja tetapi meliputi

-

:

availabilitas/ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah dijangkau masyarakat


affordabilitas/kemudahan biaya bagi pengguna, akseptabi I itas/keterbu kaa n nformasi secara sosi oku ltu ra l. i

tersedianya transportasi ambulane untuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan

terbangunnya sistem rujukan antar fasilitas pelayanan kesehatan.

Kemudahan akses tersebut diharapkan menjadi pendorong tercapainya cakupan semesta pelayanan kesehatan, tetapi dari akses universal untuk mencapai universal coverage diperlukan adanya pelayanan yang berkualitas (service excellent).

Universalaccess

Service excellent

Universal coverage

Sedangkan yang dimaksud mutu yaitu mutu fasilitas pelayanan kesehatan,

meliputi mutu input (sarana, prasarana, alat, dan SDM), mutu proses (manajemen operasional pelayanan dan manajemen mutu), dan mutu output (pencapaian indikator mutu/kinerja), sehingga baik dari segi input, proses, dan output diharapkan sesuai standar.

Indikator yang terkait sasaran strategis ini adalah:

a.

Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

Kebijakan Kemenkes mengenai Puskesmas yaitu Permenkes 75 tahun 2014 tentang Puskesmas, dimana pada pasal 9 menyatakan bahwa dalam

satu kecamatan harus didirikan sebuah Puskesmas. Sejak tahun 2015 Kemenkes mengambil kebijakan untuk melakukan sertifikasi akreditasi terhadap Puskesmas dengan keluarnya Permenkes Nomor 46 tahun 2015

tentang akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi.


55

Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas secara berkesinambungan. Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi bertujuan untuk:

1) meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; 2) meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia

kesehatan,

masyarakat dan lingkungannya, serta Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi sebagai institusi; dan

3) meningkatkan kinerja Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi dalam pelayanan kesehatan perseorangan dan/atau kesehatan masyarakat.

Data capaian untuk indikator ini diperoleh dengan cara menjumlah seluruh

kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi pada

tahun berjalan. Data diperoleh dengan cara merekapitulasi data hasil survei Puskesmas yang telah diputuskan lulus oleh Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian indikator program ini adalah:

1) Penyusunan regulasi dengan diterbitkannya

Permenkes No. 46 Tahun

2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.

2)

Pertemuan sosialisasi dan advokasi kebijakan akreditasi Puskesmas,

klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter dan tempat praktik mandiri dokter gigi pada pertemuan rutin Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar.


67

3) Peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas melalui alokasi Dana

Tugas Pembantuan. 4) Operasional Komisi Akreditasi

FKTP yang dibentuk oleh Menteri

berdasarkan Kepmenkes No. HK.02.021059/2015. Komisi Akreditasi FKTP memiliki tugas sebagai pelaksana survei dan penetapan status akreditasi.

Gambar 3.9. Pelayanan kesehatan di puskesmas terakreditasi

5)

Pelatihan untuk surveior dan tim ToT tim pendamping tingkat propinsi melalui DIPA Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar.


68

Gambar 3.10. Pelatihan TOT Pendamping Akreditasi FKTP yang diselenggarakan pada tgl 5-19 April 2015

di

Bapelkes Semarang

6) Pelatihan pendamping kabupaten/kota pada 14 propinsi melalui dana

dekonsentrasi.

Ke empat belas provinsi tersebut adalah

Aceh,

Bengkulu, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah lstimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Bali, dan NTB. 7) Penyusunan NSPK terkait akreditasi FKTP.

Berdasar kegiatan tersebut

di atas maka, sampai dengan tanggal 31

Desember 2015 didapatkan hasil sebagai berikut:

1)

Kab/Kota yang telah memiliki tim pendamping sebanyak 224kablkota.

Pendampingan pra akreditasi pada Puskesmas yang akan diusulkan akan diakreditasi dilakukan oleh tim pendamping dari Dinas Kesehatan

Kab/Kota yang telah dilatih. Dalam pendampingan Puskesmas, tim pendamping akan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut

a)

:

Melaksanakan lokakarya di Puskesmas


59

b)

Pelatihan pemahaman standar

dan

instrumen

akreditasi

Puskesmas dan persiapan asesmen. c) Penyiapan dokumen akreditasi Puskesmas.

d) lmplementasi dokumen akreditasi Puskesmas. e) Pemilaian

pra sertifikasi/ pra akreditasi sebagai dasar

menilai

kesiapan Puskesmas apakah layak untuk diusulkan disurvei oleh surveyor.

f)

Pengajuan permohonan untuk disurvei oleh dinas kesehatan kabupaten/kota melalui dinas kesehatan provinsi.

Pada tahun 2015 telah dialokasikan pelatihan

pendamping

akreditasi FKTP melalui Dana Dekon bagi 14 provinsi. Selain melalui

pembiayaan Dana Dekon, pelaksanaan pelatihan pendamping akreditasi FKTP bagi dinkes kab/kota juga melalui pembiayaan APBD

ll. Jumlah kab/kota yang telah memiliki tim pendamping akreditasi FKTP sebanyak 224 kablkola. 2) Puskesmas yang sudah mengajukan untuk disurvei sebanyak 223 Puskesmas yang berasal dari 11 propinsi

.

Sesuai dengan Permenkes No. 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan

Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, selama lembaga independen penyelenggara akreditasi belum terbentuk, pelaksanaan survey dan penetapan status akreditasi menjadi tanggung jawab Komisi Akreditasi

FKTP. Berdasarkan laporan Komisi, hingga 31 Desember 2015 tercatat Puskesmas yang mengajukan untuk disurvei sebanyak 223 Puskesmas.

3)

Puskesmas yang sudah disurvey sebanyak 126 Puskesmas

Survei dilakukan oleh tim surveior yang telah dilatih. Survei dilakukan setelah ada permohonan survei yang disampaikan kepada Komisi Akreditasi FKTP. Komisi Akreditasi FKTP akan menugaskan

Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun

2015

70

tim surveior untuk melakukan survei. Survei dilakukan selama 3 (tiga)

hari efektif. Tim survei akan menyampaikan hasil survei ke Komisi Akreditasi FKTP untuk ditetapkan hasil survei.Berdasarkan laporan Komisi, hingga 31 Desember 2015 dari 223 usulan survey yang masuk, Puskesmas yang sudah disurvei sebanyak 126 Puskesmas

4)

Puskesmas yang sudah mendapatkan sertifikasi akreditasi Berdasarkan laporan Komisi Akreditasi FKTP, hingga 31 Desember

2015 Puskesmas yang sudah mendapatkan sertifikasi akreditasi sebanyak 100 Puskesmas yang terdapat di 93 kecamatan. Grafi k

3.

1

0. Pencapaian Puskesmas yang Tersertifikasi Akreditasi

Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, maka realisasi tahun 2015 mencapai 93 kecamatan (26,570/o) dari 350 kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi. Dari 93 kecamatan tercebut jumlah Puskesmas yang sudah terakreditasi sebanyak 1 00 Puskesmas tersertifi kasi akreditasi (sumber

data dari laporan Komisi Akreditasi per 31 Desember 2015). Apabila capaian tersebut dibandingkan dengan target akhir tahun Rencana

Strategis, maka masih diperlukan upaya percepatan pencapaian indikator tersebut. Akreditasi Puskesmas merupakan kegiatan yang


7t

baru dilaksanakan mulai tahun 2015, sehingga tidak ada pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator adalah:

a)

Faktor Dana:

o Tidak cairnya dana refokusing APBN tahun 2015 mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pelatihan pendamping dan surveior bagi 10 provinsi yang sudah mengusulkan akreditasi di tahun 2015

o

Tidak ada dana untuk pelaksanaan pendampingan dan survei di

kabupaten/kota karena keterbatasan APBD maupun proses revisi anggaran, sehingga banyak kabupaten/kota yang sudah mengusulkan

di dalam roadmap tetapi tidak

menindaklanjuti

dengan pengusulan survei.

b)

Faktor Waktu

o

Pencairan dana dekon 04 (BUK) ke beberapa provinsi baru terlaksana pertengahan tahun 2015 sehingga mempengaruhi

pelaksanaan pelatihan

tim

pendamping kab/kota, sebagai

akibatnya waktu untuk pendampingan ke Puskesmas terbatas sehingga belum siap untuk disurvei

o

DIPA dana tugas pembantuan tahun 20'15 untuk Direktorat Bina

Upaya Kesehatan Dasar terbit pada tanggal 30 Oktober 2015, sehingga dinas kesehatan kab/kota yang mengalokasikan dana

untuk pembangunan fisik tidak dilaksanakan karena waktu pelaksanaan sangat singkat.

.

Pengiriman berkas pengajuan survei oleh provinsi sebagian besar pada bulan November 2015.


c)

Faktor SDM

o

Masih kurangnya jumlah

tim

pendamping da beberapa

kabupaten/kota

. o

Masih kurangnya jumlah tim surveior di provinsi

Tensga kesehatan di Puskesmas belum semuanya memahami konsep akreditasi.

d)

Faktor Sarana

o

Komisi Akreditasi FKTP yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan belum mempunyai ruangan tersendiri sehingga belum dapat bekerja secara optimal

o

Mekanisme pengajuan berkas kelengkapan survei masih manual lewat surat belum berbasis web.

Usulan Pemecahan Masalah

a) Dana:

o

Penganggaran dana pelatihan TOT pendamping dan pelatihan surveior melalui APBN 2016

o

Penganggaran dana survei dan pendampingan melalui DAK non fisik 2016

o

Integrasi menu DAK non fisik ke e-planning.

b) Waktu

o

:

Alokasi dana dekon 2016 menu akreditasi untuk provinsi yang mengusulkan.

Pembahasan dukungan anggaran

dekonsentrasi maupun

ke

tugas

daerah baik

DAK,

pembantuan

perlu

memperhitungkan waktu pelaksanaan kegiatan.

Bersurat ke provinsi mengenai batas waktu pengiriman berkas survei yang akan dilaksanakan tahun 2016.


c) SDM

o

:

Peningkatan kompetensi SDM (pendamping dan surveior) melalui pelatihan

o o

Seleksicalon surveior baru Sosialisasi ke lintas program dan lintas sektor.

d) Sarana:

o o

Pengusulan ruangan untuk IGFKfP ke Biro Umum

Penganggaran kegiatan pembuatan sistem informasi akreditasi untuk mempermudah pelaksanaan dan pengorganisasian survei akreditasi FKTP.

b.

Kabupaten/kota yang memiliki minimal

1 RSUD yang tersertifikasi

akreditasi nasional Pada saat ini terdapat 511 kabupaten/kota, sedangkan jumlah RSUD

di seluruh Indonesia adalah 680 RSUD. Jumlah kab/kota yang memiliki RSUD adalah 460 kabupaten/kota atau 90,02o/o dan total kab/kota.

Berdasarkan Undang-undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

dan Permenkes nomor 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit, maka semua rumah sakit termasuk RSUD wajib mengikuti akreditasi nasional. Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, salah satu indikator kineria program adalah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional.

Yang dimaksud akreditasi rumah sakit adalah pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri, setelah dinilai bahwa rumah sakit

itu

memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan. Akreditasi dilakukan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit sesuai dengan


Permenkes 42812012 tentang Lembaga Independen Pelaksana Akreditasi di Indonesia. Pelaksanaan akreditasi rumah sakit bertujuan:

1) meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit 2) meningkatkan keselamatan pasien rumah sakit 3) meningkatkan perlindungan bagi pasien, masyarakat, sumber

daya

manuasia rumah sakit dan rumah sakit sebagai institusi; dan

4)

mendukung program pemerintah di bidang kesehatan.

Cara perhitungannya adalah dengan menjumlahkan kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional dari KomisiAkreditasi Rumah Sakit (KARS). Sedangkan cara pengukuran hasil adalah dengan dibuktikan adanya sertifikat atau data RSUD terakreditasi

dari I(ARS atau melalui website KARS. Untuk kabupaten/kota dengan lebih dari 1 rumah sakit terakreditasi, maka hanya dihitung sebagai satu kabupaten/kota.

Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian indikator program ini adalah:

a)

Penyusunan regulasi berupa draft petunjuk teknis standar akreditasi rumah sakit

b)

Pelatihan/workshop peningkatan SDM pelayanan RS, misalnya patient safety dan pencegahan dan pengendalian infeksi.

c) Peningkatan sarana dan prasarana RSUD melalui dana tugas pembantuan dan dana alokasi khusus yang berupa pemenuhan standar ruangan dan alat

di lGD, lCU, ruang operasi, TT kelas lll,

IPAL, dan ambulance.

d) Melakukan bimbingan teknis pra akreditasi nasional kepada rumah sakit rujukan regional dan rumah sakit kabupaten/kota bersama dengan tim dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau tim pendamping yang terlatih.


75

Gambar 3.11. Pelaksanaan Bimbingan Teknis di Rumah Sakit

e) Melakukan peningkatan kapasitas pendamping akreditasi rumah sakit

sebanyak 2tahap dan dilaksanakan di Jakarta. Pendamping dipilih dari RS vertikal yang sudah terakreditasi internasional maupun terakreditasi

nasional paripurna (RS Sanglah, RS Sardjito, RS Kariadi, RS Fatmawati, RS Moh. Hoesin, RS Adam Malik, RS Othopedi Surakarta)

dan RSPAD Gatot Subroto. Jumlah total pendamping saat

ini

sebanyak 76 orang.

Gambar 3.12. Peningkatan Kapasitas Pendamping Akreditasi di Rumah Sakit


76

Melakukan koordinasi dengan KARS mulai dari penyusunan road map pelaksanaan akreditasi

g)

Melakukan evaluasi penilaian akreditasi yang dilakukan oleh KARS.

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada 78 rumah sakit yang telah terakreditasi pada tahun 2014.

Dari hasil kegiatan tersebut di atas maka, sampai dengan tanggal

31

Desember 2O15 didapatkan hasil adalah.

a) Rumah sakit yang telah mendapatkan

pendampingan/visitasi dari

KARS sebanyak 145 rumah sakit

b) Rumah sakit yang sudah siap dan mengajukan survei

simulasi

sebanyak 101 rumah sakit

c) Rumah sakit yang sudah disurvey sebanyak 79 rumah sakit d) Rumah sakit yang sudah mendapatkan sertifikasi akreditasi:

192

rumah sakit. Dari 192 rumah sakit yang sudah terakreditasi tersebut, yang berkategori sebagai RSUD sebanyak 50 rumah sakit. Grafik 3.10. Pencapaian RSUD yang Tersertifikasi Akreditasi Nasional

Pada tahun 2O15, pencapaian indikator sebanyak 50 kabupaten/kota

yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional


77

(53,19%). Data capaian berasal dari laporan Komisi Akreditasi Rumah Sakit per 31 Desember 2015. Base line data capaian pada tahun 2014 sebanyak terdapat 10 kabupaten/kota yang memiliki minimal

1 RSUD

yang tersertifikasi akreditasi nasional.

Permasalahan

a)

Dana

Belum semua Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang mendukung pelaksanaan akreditasi di RSUD wilayah kerjanya.

b) Waktu o Proses akreditasi mulai dari pelatihan sampai terakreditasi merupakan rangkaian yang panjang dan memakan waktu yang lama.

.

RSUD yang akan melakukan workshop,bimbingan, maupun survey

simulasi harus masuk dalam waiting /isf oleh IGRS karena banyaknya permintaan RS sementara jumlah SDM pembimbing terbatas. Padahal pengunaan pendanaan hanya berlaku 1 tahun.

c)

SDM

Komitmen pemerintah daerah yang belum merata sehingga kurang

mendukung persyaratan pelaksanaan akreditasi yaitu dengan menunjuk Direktur Rumah Sakit yang bukan Tenaga Medis, sehingga struktur organisasi RS tidak sesuai dengan Permenkes Nomor 1045/MENKES/PER/X\|2OO6 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan.

Komitmen Pimpinan RS dan pegawai yang kurang sehingga tidak

terlibat aktif dalam kegiatan persiapan akreditasi dan kurang mendukung kegiatan akreditasi. Ketersediaan SDM tenaga kesehatan yang masih belum memenuhi kebutuhan pegawai sesuai dengan kelas RS.


Diperlukan perubahan budaya kerja dalam memberikan pelayanan

kesehatan yang senantiasa berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan sesuai dengan standar akreditasi.

Minimnya pelatihan SDM dalam memenuhi persyaratan akreditasi

seperti pelatihan bantuan hidup dasar, PPI, bencana

dan

keselamatan pasien.

Kemampuan propinsi dalam persiapan akreditasi belum cukup

untuk dapat mendorong Dinkes dalam menjalankan

fungsi

pembinaan sesuai Permenkes 1212012.

d)

Sarana dan Prasarana

Masih banyak Rumah Sakit yang akan diakreditasi, namun belum memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar akreditasi.

Usulan Pemecahan Masalah

a)

Dana

Menyediakan alokasi dana melalui DAK Non Fisik 2016 untuk 212 RSUD yang akan mencapai akreditasi pada tahun 2016.

b)

Waktu

.

Mengkoordinasikan dengan KARS untuk menjadwalkan survei

simulasi akreditasi agar sesuai dengan target indikator RS akreditasi.

.

Melakukan advokasi kepada Dinkes Propinsi untuk melakukan bimbingan akreditasi ke RSUD Kab/Kota dalam mengatur proses

akreditasi mulai dari pelatihan sampai dengan survei akreditasi dalam satu tahun anggaran.

c)

SDM


79

o

Peningkatan keterlibatan dinas kesehatan dalam persiapan akreditasi RS.

.

Koordinasi dengan Kemendagri untuk dapat meningkatkan komitmen Pimpinan Daerah dalam Akreditasi RS, dalam penyusunan struktur organisasi RS dan penunjukan Direktur RS.

o

Melakukan koordinasi kepada PPSDM untuk melakukan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai dengan kelas Rumah Sakit.

o

Membuat Pakta Integritas Direktur RS terutama RS Regional dalam persiapan akreditasi.

o

Mensosialisasikan transformasi budaya kerja untuk meningkatkan budaya Mutu.

.

Membentuk tim pendamping akreditasi yang dapat memberikan

bimbingan kepada

RS yang

membutuhkan sesuai dengan

penugasan Kemenkes.

d)

Sarana dan prasarana Mengalokasikan anggaran DAK Fisik 2016 untuk seluruh RSUD dalam

pemenuhan standar, prasarana dan alat kesehatan sesuai kelas RS untuk standar akreditasi.

4.

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan

Pada tahun 2015, sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan diukur dengan indikator sebagai berikut:

a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas menjadiTTo/o. b. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alkes yang diproduksi

di

dalam negeri sebanyak 7 jenis.

c. Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat sebesar

75o/o.


80

Dari indikator pencapaian kinerja tahun 2015 tersebut diatas, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu dengan capaian:

a.

Realisasi persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 79,38o/o.

b.

Realisasi jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alkes yang diproduksi di dalam negeri sebanyak 11 jenis.

c. Realisasi persentase

produk alkes dan PKRT

di

peredaran yang

memenuhi syarat sebesar 78,18Vo.

Tercapaianya indikator yang telah ditetapkan pada tahun pertama Renstra 2015-2019 tersebut menjadi penting sebagai modal dalam pencapaian target

di tahun-tahun

itu

diperlukan kerja keras seluruh komponen, pendayagunaan sumber daya yang optimal dan diperlukan berikutnya. Untuk

penguatan terutama dalam perencanaan penyusunan peraturan perundang-

undangan bidang kefarmasian dan alat kesehatan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015

lndikator Kinerja

Sasaran Strategis Meningkatnya

Persentase ketersediaan

akses dan mutu

obat dan vaksin di

sediaan farmasi,

Puskesmas

alat kesehatan dan

Jumlah bahan baku obat

Perbekalan

dan obat tradisional serta

Kesehatan Rumah

alat kesehatan (alkes) yang

Tangga (PKRT)

diproduksi di dalam negeri Persentase produk alat

Target Realisasi

Capaian

2015 2015 2015 77o/o 79,38o/o 103,09% 11

75o/o 78,18o/o

157,140/o

104,24%

kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat


81

Grafik 3.12.Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 90 80 70 60

50 40 30 20 10 0 Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional scrta alat kesehatan (alkes) yang diproduksi di dalam

Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di

pcredaran yang, memenuhisyarat

neSerl


a.

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas

Aksesibilitas obat ditentukan oleh ketersediaan obat bagi pelayanan kesehatan. Pada tahun 2014, tingkat ketersediaan obat dan vaksin telah

mencapai 10O,51o/o, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 96,820/o. Walaupun demikian, ketersediaan

obat dan vaksin

belum

terdistribusi secara merata baik antar puskesmas, antar kabupaten/kota

maupun antar provinsi. Disparitas ini mencerminkan belum optimalnya

manajemen logistik obat dan vaksin. Untuk

itu, perlu didorong

pemanfaatan sistem pengelolaan logistik online serta skema relokasi obatvaksin antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang fleksible dan akuntabel. Upaya perbaikan manajemen logistic obat dan vaksin yang telah dilakukan antara lain implementasi e-catalog dan inisiasi e-logistik obat.


82

fndikator ketersediaan obat dan vaksin pada tahun 2010

-

2014

menggambarkan kondisi di instalasi farmasi kabupaten/kota dan kurang menggambarkan ketersediaan obat dan vaksin

dasar, sehingga pada Renstra periode

di pelayanan

2015

kesehatan

2019 diformulasikan

indicator Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas dengan mengambil

20 item obat dan vaksin indicator yang merupakan obat dan

vaksin

pendukung program kesehatan ibu, kesehatan anak, penanggulangan penyakit, serta obat pelayanan kesehatan dasar yang banyak digunakan dan terdapat di Formularium Nasional.

Sesuai dengan Undang

-

undang Nomor 36 tahun 2009 tentang

Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradislonal, dan kosmetika.

Sedangkan alat kesehatan menurut Permenkes No 70 tahun 2014

tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga adalah instrumen, aparatus, mesin, perkakas,

dan/atau implan, reagen in vitro dan kalibrator, perangkat lunak, bahan atau material yang digunakan tunggal atau kombinasi, untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan,

dan meringankan penyakit,

merawat

orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk

struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, menghalangi pembuahan, desinfeksi alat kesehatan, dan pengujian in vitro terhadap spesimen dari

tubuh manusia, dan dapat mengandung obat yang tidak mencapai kerja utama pada tubuh manusia melalui proses farmakologi, imunologi atau metabolisme untuk dapat membantu fungsi/kinerja yang diinginkan.


83

Kondisi yang dicapai:

Realisasi indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas tahun 2015 sebesar 79,38o/o, melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019 yaitu sebesar 77% dengan capaian sebesar 103,09%.

Sosialisasi yang terus menerus kepada petugas Provinsi

di

setiap

kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di sepanjang tahun 2015 adalah salah satu faktor

yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja

kegiatan

melebihi target yang telah ditetapkan, karena indikator kinerja tahun 2015

merupakan indikator baru yang berbeda dengan indikator kinerja periode

tahun 2010-2014, baik dari segi definisi operasionalnya, cara perhitungan maupun cara pengumpulan data dan pelaporannya.

Untuk itu Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menerbitkan buku 'Petunjuk Teknis Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan (lKK) Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019'yang telah dibagikan kepada seluruh petugas Provinsi sebagai pedoman dalam melaksanakan pengumpulan, perhitungan dan

pelaporan data indikator kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di daerahnya masing-masing.

Selain itu, dikeluarkannya surat keputusan Direktur Bina Obat Publik

dan Perbekalan Kesehatan nomor HK.02.04151102512015 tanggal 8 Juni 2015 tentang penunjukan panitia pengumpulan dan pengolahan data indikator kinerja kegiatan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

di 34 Provinsi

memungkinkan terbangunnya koordinasi dan

komunikasi yang baik dengan daerah yang ikut mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan yang melebihi target yang telah ditetapkan.


84

Tabel 3.2.Target, realisasidan capaian indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas tahun 2015

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

Grafik 3.11.Target dan realisasi indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas tahun 2015

95",5

l

90%

ITarget

r Realisasi

2015

2016

2017


85

Hasil tersebut diperoleh dari periode pelaporan bulan November tahun

2015 dimana Jumlah Puskesmas yang melapor sebanyak 1.013 dari

1.328 Puskesmas sampel dan terdapat empat Provinsi yang Puskesmasnya sama sekali tidak mengirimkan laporan (135 Puskesmas),

yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan

dan Papua Barat. Provinsi dengan persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas tertinggi adalah D.l. Yogyakarta (92,73o/o). Grafik 3.13. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas di 34 provinsi Tahun 2015

Persentase Ketersedlaan Obat dan \taksln di Puskesmas dl 34 Provlnsl Tehun 2O15 F.qttsl\l F.Pu

69

Ptortrrl PaF.ra lt.al h 01 lml hl.hrl u Ut.a. fr o rlr rl lrl rhrl u Ff0{{irt ttaawfrl k{.|J. fr olbl tulGrt i-.1

Proltt{l l.Lh'Aa f ftarh ftsrba tul.wrl ldtolr. ,,ovt.r{as({ftrlo tro"li!l1(&$^l uha l.ovh{t.lhubn Utr. ,..ovt !aX.hrn|.hlau [to\tril f,.l6mLr LLlftnla[rll.l|ndt n f stah Pro\a.r{ li.krnrllrl t-.1 Pffrhrt lall prenh{All Pt o rtQra kI ttdr|nrt la'ra lilul ProlLr{aH l.*y.lJl. Iro',lnrl ra\e. lfrl.lt f.rottrrrl irlcr P.o,,tt( l.w. lral Fruvhrl tlll r.lr|| Pto "*r!l ldvrof tf o!ft |. L.prad.d ldrli. i.liru (L.1ff 9rr*trll.d[.|{a Ptdrltrl laril.Ar Fre!'!r$ lril{ Pto"rrrl f qri-ar l||a lraov|'rrl rtar trovffit t{{6ll{aix.l 9reilrhalq$atd.(rt.

'O

ooo

Eil, | 7

56,19

ooo o.o0 sJ,:,rr 87.83

ro oo

,7fi

,o.00 EO.9a

at57 8r.78 90.oo o.oo 07.Oo

E$.0!'

tl.6:l

Dr ,3 E5 57

'r4 a7 77 99

69,60; ?7.8O

7(}m ;'6,6)

rt

29

Et.d4 65.00

89.5t 8t.e6 69,74

Itrodrrrl Ardr

,7a.2,

LA\r|ltrt

79.t4

0,oo lo,oo to@ ]o00 40.il) 5000 60.d)

70.oo 8000 90.fi) 100.00

Item obat yang memiliki ketersediaan tertinggi di Puskesmas adalah

Parasetamol 500 mg Tablet, sedangkan item obat yang memiliki ketersediaan terendah

di

Puskesmas adalah Magnesium Sulfat Injeksi

2Oo/o.


86

Grafik 3.14. Jumlah item obat dan vaksin yang tersedia di puskesmas di 34 provinsi Tahun 2015

Jumlah ltem Obat dan Vaksin yant tersedia di Puskesmas di 34 ProvinsiTahun 2015 V*rln OPtl

DPt-lt C/ OPI-fi D

tttt

V.lrrnll v*rhtCG l*hrlrarbrhOrdr Pl'rotrnol ll0o m3 trb Obltodolnftrl Ob.t Antl &a..culodr Mor|l.r3onrotrtn M.L.r &rl 4l0O

dtwur mjl nl

tt|3n .hrn s|iiil hr.trt lor3 x.ttoprar.b 6llbealba*d 6a?xtr oaaln

firorrntd rrbbr fhcne rlldoa lVlr&ilh

tptrfran lA&rn*rl lnlrlra

O,f

Otrrogrrn

X

Xl

lrbt

rlo

mj

872

hl.lri a

f{Ctl

erltrt 3 oq/mt

Drlrrnrtercnteb &rrorkilan rvrup

tnqrk0o3@njtrb ADandrolt.b

Permasalahan:

Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas tahun 2015 menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1) Laporan yang dikirimkan oleh

Provinsi setiap bulannya tidak lengkap

dan tidak tepat waktu seperti yang telah dituangkan di dalam buku Petunjuk Teknis Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan (lKK) Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 20152019 yang sudah disosialisasikan kepada seluruh Provinsi.

2) Jumlah

tenaga kefarmasian yang terbatas dan kompetensi yang belum

sesuai di Puskesmas.


87

3)

Seringnya mutasi tenaga kefarmasian yang bertugas

di

Instalasi

Farmasi. 4)

Kurangnya koordinasi antara Puskesmas, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Usul Pemecahan Masalah: Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain sebagai berikut:

1) Pemberian reward bagi petugas/pengelola data di daerah. 2) Melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan obat

di

Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3) Melakukan pembinaan terhadap SDM pengelola obat

secara

berkesinambungan.

4) Perlu dibangun koordinasi yang baik untuk pelaporan data ketersediaan obat dan vaksin dari unit pelayanan ke instansi penanggung jawab kesehatan di daerah (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi).

Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional serta Alat Kesehatan (Alkes) yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif).

lmpor bahan baku obat, produk kefarmasian lain dan alat kesehatan mengakibatkan kurangnya kemandirian dalam pelayanan kesehatan. Hampir 90% kebutuhan obat nasional sudah dapat dipenuhi dari produksi

dalam negeri. Hanya industry farmasi masih bergantung pada 96% bahan

baku impor. Selain itu ketergantungan terhadap impor alat kesehatan masih mencapai 94o/o. Sehingga pada Renstra periode 2015 - 2019 ditetapkan indikator Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional serta Alat Kesehatan (Alkes) yang diproduksi di dalam negeri (kumulatiQ Kondisi yang dicapai:

Pada tahun 2015, jumlah bahan baku obat dan obat tradisional serta alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri mencapai 11 jenis dari target

sebanyak 7 jenis yang telah ditetapkan. Upaya yang dilakukan adalah Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2015

88

dengan pendirian kelompok kerja kemandirian bahan baku obat beranggotakan lintas kementerian dan sfakeholder terkait lain dengan Kementerian Kesehatan sebagai koordinator. Pencapaian kemandirian obat dan bahan baku obat juga terutama dilakukan melalui kerjasama dan

fasilitasi penelitian dengan lembaga penelitian (BPPT dan LlPl) dan Perguruan Tinggi di bidang pengembangan bahan baku obat serta pembentukan jejaring dengan berbagai stakeholder diantaranya institusi penelitian, kalangan industri dan asosiasi pengusaha.

Pada tahun 2015 dilakukan kerjasama dengan Kementerian Riset dan

Teknologi (BPPT) dan Kementerian Pendidikan melalui Perguruan Tinggi

yaitu Institut Teknologi Bandung (lTB), Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Padjadjaran (UNPAD).

Jumlah produk alat kesehatan dalam negeri

di Indonesia masih

terbatas jenisnya serta belum digunakan secara maksimal oleh sarana pelayanan kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya promosi

untuk menarik minat investor dan pelaku usaha, pembinaan kepada industri alat kesehatan negeri agar meningkatkan kualitas produk dan

kapasitas produksi, melakukan sosialisasi dan advokasi terhadap Pemerintah Daerah maupun sarana pelayanan kesehatan agat menggunakan alat kesehatan dalam negeri. Tabel3.3. Target, realisasi dan capaian indikator jumlah bahan baku obat dan obat tradisional serta alat kesehatan (alkes) yang diproduksi di dalam negeritahun 2015

Jumlah bahan baku obat dan

157,140/o

obat tradisional serta alat kesehatan (alkes) yang diproduksi di dalam negeri *)Jenr's

bahan baku obat dan alat kesehatan yang diinisiasi pada tahun 2015


89

Grafik 3.15. Target dan realisasi indikator jumlah bahan baku obat dan obat tradisional serta alat kesehatan (alkes) yang diproduksi di dalam negeritahun 2015 40 30

lTarget

20

I

Realisasi

10

Daftar Nama Bahan Baku Obat dan Bahan Baku Obat Tradisional yang Diproduksi di Dalam Negeri Tahun 20'15 Tabel 3.4. Bahan Baku Obat dan Bahan Baku Obat Tradisional yang Diproduksi di Dalam Negeri Tahun 2015

BBO/BBOT

No 1

Ekstrak Terstandar Daun Kepel

Kerjasama A-B-G UGM-PT Swayasa

(Stelechocarpus buharol (Bl) Hook.f. &

Prakasa

rh) 2

Ekstrak Umbi Bengkoan g (Pachynhizus

UGM-PT Swayasa

erosus L.) 3

Prakasa

Ekstrak Aktif Terstandar Daun Mimba

UGM-PT Swayasa

(Azadirachta indica) 4

Prakasa

Ekstrak Biji lGbet (Tigonella foenum-

BPPT

graecum L.)

- PT Kimia

Farma

5

Pemanis Alami Gliosida Steviol

6

Ekstrak Terstanda

r

Strobi lanfhes cnspus

- PT Kimia Farma ITB - PT Kimia Farma

ITB

L 7

8

Ekstrak Terstandar Kelopak Bunga

UNPAD

-

PT

Roseola (Hrbrscus sabdariffa L.)

Phytochemindo Reksa

Karagena n Pharmaceutical Grade

UNPAD


-

CV Suprima

SARAI{DI KARYA NUGRAHA TKARIXA Renograf

PT.

(AKD 21501510202)

PT,

MEDII{OP

'SIIEMIIES -TRITONT-Vlo(AKD21603510351)

"

1IED1HOP .TRtroN T€kln Marlcr PT.

(AKD11603510346)

-TRITON Ttene (AKD 21603510292) - TRITON T- Mon (AKD 21603510n3) .BIOLOGICALSUTURES: .TRITON T-Plaln (AKD 21603510347) - TRITON T-Chromlc (AKD 21603510348)

-TRtTOit T-Silk (AKD 21603510352)

Gambar 3.13. Alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri tahun 2015

rill/'/'ff// . Pornoron ' Ditfog Pcrrksa frfata Grolis '

Gambar 3.14. Menteri Kesehatan Rl, Prof. Dr. Nila Farid Moeloe( Sp.M (K) membuka pameran alat kesehatan dan PKRT dalam negeri di Hall B Jakarta Convention Center, Senayan Jakarta


91

Kementerian Kesehatan bersama akademisi/peneliti

jajaran

pemerintah,

dan masyarakat industri terus berupaya untuk

meningkatkan penggunaan produk alat kesehatan dalam negeri yang beredar dapat bersaing di skala nasional dan global. Berkaitan dengan hal

tersebut, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan'Pameran Alat Kesehatan dan PKRT Dalam Negeri" sekaligus pencanangan 'Gerakan Cinta Alat Kesehatan Dalam Negeri" yang diselenggarakan pada tanggal

16-17 Oktober

di Hall B, Jakafta Convention Center. Dengan

diselenggarakan pameran tersebut diharapkan dapat meningkatkan kebanggaan

dan kecintaan masyarakat untuk menggunakan

produk

buatan dalam negeri khususnya alat kesehatan ditengah membanjirnya barang-barang impor sebagai akibat dari implementasi FTA (Free Trade Agreemenf), sebagai sarana untuk menampilkan produk alat kesehatan hasil karya anak bangsa yang diproduksi di dalam negeri, serta memacu

pelaksanaan dan peningkatan pembangunan industri

alat

kesehatan

dalam negeri.

Permasalahan:

Terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan jumlah Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional serta Alat Kesehatan yang diproduksi di dalam negeri yaitu:

1) Keterlambatan pihak ke tiga dalam mengusulkan proposal

penelitian

BBO 2) Keterlambatan pelaksanaan

penelitian BBO, sehingga penelitian

selesai di akhir tahun 3) Terbatasnya

jenis produk alat kesehatan yang diproduksi di dalam

negeri.

4) Terbatasnya jumlah sarana produksi dalam negeri. 5) Terbatasnya kemampuan sarana produksi dalam negeri untuk memproduksi alat kesehatan.


Usul Pemecahan Masalah:

Upaya pemecahan masalah terhadap kendala yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan jumlah Bahan Baku Obat dan Obat Tradisionat serta Alat Kesehatan yang diproduksi di dalam negeri adalah sebagai berikut:

1) Waktu pelaksanaan kegiatan dipercepat dan diintensifkan sesuai kontrak. Pembentukan konsorsium pengembangan BBO BBOT dan pemanfaatannya.

2) Melakukan pembinaan terhadap industri alkes dalam negeri untuk memperbanyak item produk alat kesehatan dalam negeri melalui terobosan "Gerakan Cinta Alat Kesehatan Dalam Negeri" yang dicanangkan pada saat pembukaan Pameran Alat Kesehatan Dalam Negeri.

3)

Memberikan dukungan kepada sarana penyalur alat kesehatan untuk meningkatkan investasi usahanya di bidang produksi alat kesehatan.

4) Melakukan pembinaan kepada sarana produksi dalam negeri untuk meningkatkan kapasitas dan menambah jenis produk yang diproduksinya.

Persentase produk Alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat.

Sampling alat kesehatan dan PKRT adalah salah satu langkah yang

ditempuh dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap keamanan, mutu, dan manfaat alat kesehatan dan PKRT yang

telah memiliki izin edar. Pengambilan sampel alat kesehatan dan PKRT dilaksanakan di 34 Provinsi. Seluruh sampel diuji di beberapa laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk.

Kondisi yang dicapai:

Total sampel yang diuji dan telah diperoleh hasil uji adalah 1797 sampel.

Setelah dilakukan pengujian terhadap sampel, diperoleh hasil yang menunjukan 1405 sampel memenuhi syarat (MS) dan 392 sampel tidak memenuhi syarat (TMS).


93

Pengambilan sampel alat kesehatan dilakukan berdasarkan Pedoman

Teknis Pelaksanaan Sampling dan Pengujian Alat Kesehatan. Kriteria sampel alat kesehatan dan PKRT yang diuji sebagai berikut:

Kriteria umum:

1)

Ketersediaan laboratorium uji dan metode pengujiannya.

2) Kajian resiko dari sampel yang akan diambil. 3) Ketersediaan standar yang digunakan dalam metode analisis. 4) Produk yang banyak dipakai oleh masyarakat luas. 5) Produk yang banyak beredar dan memiliki dampak yang cukup

luas

pada masyarakat.

6) Produk yang berdasarkan data tahun sebelumnya yang tidak memenuhi syarat (TMS).

Kriteria khusus:

1)

Produk alat kesehatan kelas satu.

2) Produk alat kesehatan steril. 3) Produk PKRT. 4) Produk yang diduga tercemar dan dapat menimbulkan

dampak yang

tidak diinginkan.

Pada tahun 2015, indikator kinerja persentase produk alat kesehatan

dan PKRT di peredaran memenuhi syarat memiliki target sebesar 75% dan secara nasional realisasinya sebesar 78.18o/o dengan persentase capaian indicator kinerja sebesar 104.24o/o


94

Tabel 3.5. Target, realisasi dan capaian indikator persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat tahun 2015

Percentase produk alat

78,180/o

104,240/o

kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat

Grafik 3.16. Target dan realisasi indikator persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat tahun 2015 840A 82o/o 80o,6

78% 76% 74% 72% 70016

Sampling alat kesehatan dan PKRT adalah kegiatan proaktif, kegiatan ini

merupakan salah satu upaya strategi peningkatan pengawasan posf-

market dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap keamanan, mutu, manfaat dan kinerja alat kesehatan dan PKRT

yang beredar di wilayah NKRI dan telah memiliki izin edar. Tujuan Kegiatan ini adalah untuk menjamin alat kesehatan dan PKRT yang beredar di wilayah NKRI memenuhi persyaratan mutu dan manfaat dan

mendukung pencapaian indikator ketiga Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan yaitu persentase produk alat kesehatan dan

PKRT yang beredar memenuhi persyaratan keamaanan, mutu dan


95

manfaat. Output dari kegiatan tersebut yaitu tersedianya data dan informasi alat kesehatan yang Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Permasalahan:

Terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat, yaitu:

Usul Pemecahan Masalah:

1) Sampling baru dilakukan prioritas untuk produk tertentu. 2) Jumlah Laboratorium yang bias menguji produk alkes dan PKRT

masih

terbatas.

3)

Befum tersosialisasikannya e-watch alkes untuk melaporkan Kejadian

yang Tidak Diinginkan (KTD) alat kesehatan dan/atau PKRT secara masif.

4)

Standar SNI belum menjadi mandatory sebagai salah satu persyaratan pendaftaran alkes dan/atau PKRT.

Upaya pemecahan masalah terhadap kendala yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan persentase produk alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Meningkatkan peran dan tanggung jawab sarana pemegang izin edar terhadap pengawasan internal produk yang diedarkannya dengan cara mewajibkan melakukan sampling secara berkala dan melaporkan hasil uji produknya ke Kementerian Kesehatan Rl.

2) Perlu dilakukan koordinasi lintas sektor terus menerus agar meningkatkan kemampuan laboratorium untuk pengujian sampel alkes dan/atau PKRT.

3)

Melakukan sosialisasi e-watch alkes terus menerus, sehingga laporan atas KTD dari alat kesehatan dapat ditindaklanjuti.


95

4)

Perlu diberlakukan persyaratan SNI sebagai salah satu syarat dalam

pendaftaran alkes dan PKRT tertentu sehingga laboratorium dapat meningkatkan kapasitas pengujian.

Upaya dan prestasi yang telah dicapai oleh Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada tahun 2015 antara lain:

1) Pencanangan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan

Obat

(GeMa CerMat) dan selanjutnya dilakukan sosialisasi pelaksanaannya kepada Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia, lkatan Apoteker Indonesia dan Akademisi. Selanjutnya setelah pedoman pelaksanaan GeMa CerMat tersebut tersusun maka akan dilakukan penerapan yang diawali dengan model percontohan GeMa CerMat di Dinas Kesehatan Provi nsi/Kabu paten/Kota.

Gambar 3.15. Pencanangan gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat oleh Menteri Kesehatan Rltahun 2015

2)

Farmasi dan Alat Kesehatan Online (Faralkes Online)

a)

e-regalkes Track & trace sysfem e-regalkes adalah sistem perizinan registrasi

alat kesehatan dan PKRT secara online yang dapat dilacak dan

ditelusuri

di setiap tahapan proses evaluasi perizinan atau


97

sertifikasi. Dengan sistem

ini maka stakeholder (pelaku usaha)

dapat memantau proses perizinan nya sesuai janji layanan. Sistem

ini juga terkoneksi dengan Portal INSW milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. b) e-payment

Penerapan e-paymenf, yaitu aplikasi yang menghubungkan antara

sistem registrasi online alkes dan PKRT dengan sistem informasi

PNBP online (SIMPONI) milik Kementerian Keuangan. Dengan aplikasi ini pemohon dapat melakukan pembayaran 24 jam reaftime online melalui ATM atau lntemet banking bank persepsi di seluruh

ini dapat lebih terpercaya kebenarannya, efektif dan efisien dibandingkan Indonesia. Pembayaran PNBP dengan metode

pembayaran dengan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

atau pembayaran manual. Selain itu dapat

meningkatkan

akuntabilitas pencatatan dan pelaporan keuangan. c) e-suka

Penerapan e-suka yaitu pelayanan surat keterangan secara online sebagai terobosan banyaknya permohonan surat keterangan yang

dibutuhkan masyarakat untuk informasi produk, baik untuk kebutuhan pribadi, pengadaan, ekspor-impor, dan untuk melakukan

proses registrasi alat kesehatan dan PKRT. E-sistem surat keterangan alat kesehatan yang dinamakan e-suka yang dapat diakses melalui www.esuka. binfar. kemkes. oo. id.


Gambar 3.15. Launching Faralkes Online oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia

5.

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan

Tenaga Kesehatan Menurut pendataan Badan PPSDMK terkait jumlah SDM Kesehatan pada

akhir tahun 2015, tercatat sebanyak 876.617 orang, dengan rincian jenis tenaga kesehatan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tenaga Kesehatan, yaitu Medis 108.752, Keperawatan 214.447, Kebidanan 96.313, Kefarmasian 31.904, Kesehatan Masyarakat 41.181, Kesehatan Lingkungan 12.897, Gizi 14.881, Keterapian Fisik 5.165, Keteknisian Medis 18.522, dan Teknik Biomedika 24.092. Indikator yang terkait sasaran strategis ini adalah:

a.

Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan

yang

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan

perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggitingginya di wilayah kerjanya (Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas).


Berdasarkan pasal 16 Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, disebutkan bahwa sumber daya manusia Puskesmas terdiri

dari tenaga kesehatan dan non kesehatan. Tenaga kesehatan yang dimaksud paling sedikit terdiri atas

1) dokter atau dokter layanan

:

primer;

2) dokter gigi; 3) perawat; 4) bidan; 5) tenaga kesehatan masyarakat; 6) tenaga kesehatan lingkungan; 7) ahli teknologi laboratorium medik; 8) tenaga gizi; dan 9) tenaga kefarmasian. Sejak

1

Januari 2014, Pemerintah mulai mengimplementasikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

yang diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Nasional yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kebijakan JKN merupakan suatu

kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan

tujuan tercapainya keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan seluruh rakyat untuk hidup produkti secara sosial dan ekonomi. Hal ini selaras dengan amanah UU Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pelayanan kesehatan era JKN dilaksanakan secara berjenjang serta memberlakukan sistem rujukan dengan harapan akan mengurangi beban rumah sakit. Akan tetapi, sukses

dan tidaknya pelaksanaan JKN, salah satunya ditentukan oleh berjalan tidaknya sistem rujukan dan Puskesmas merupakan garda pertama sistem

tersebut. Berdasarkan penelitian Rahmat Alyakin (2014), pengalaman penerapan Jamkesmas di Kabupaten Nias Selatan justru perubahan Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2015

perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan karena jaminan

kesehatan yang tersedia memberikan disinsentif program preventif karena masyarakat tidak berusaha untuk tidak menjadi sakit, sebab merasa telah tersedia biaya untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Oleh karenanya, peran Puskesmas sebagai gate keeper sangat dibutuhkan. Puskesmas harus kembali kepada perannya yang lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di wilayah keryanya. Revitalisasi Puskesmas dalam upaya promotif dan preventif harus diterapkan, tanpa

mengabaikan fungsi kuratif. Untuk itulah, dibutuhkan SDM kesehatan pada area promotif dan preventif. Karenanya selama 5 tahun kedepan

sejak 2015, salah satu indikator yang ditetapkan Badan

PPSDM

Kesehatan dalam rangka mencapai sasaran strategisnya adalah jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan, yaitu tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat dan tenaga analis kesehatan.

Untuk tahun 2015, dari taget 1.200 yang ditetapkan, telah tercapai 1.179 Puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan atau tercapai 98 %. Pencapaian ini menunjukkan bahwa capaian indikator ini

turut didukung oleh peran serta Pemerintah Daerah terkait SDM kesehatan. Hal ini selaras dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah

Provinsi wajib melakukan perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP daerah Provinsi. Di dalam UU Nomor 36

Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, pasal 4 disebutkan pula bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab terhadap pengaturan, pengawasan dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan.

Selain itu, disebutkan pula bahwa perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai kebutuhan juga menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Artinya Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2015

101

ada peran Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan, pendayagunaan hingga pendistribusian Tenaga Kesehatan. Apabila diproyeksikan kepada

target 2019, maka capaian ini telah mencakup 21 o/o dari target 5.600 tersebut. Badan PPSDM Kesehatan sebagai unit Eselon

I

Kementerian

Kesehatan yang memiliki tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia

di bidang kesehatan akan terus

berupaya memenuhi pencapaian target ini.

Salah satu upaya yang dilakukan Badan PPSDM Kesehatan untuk mencapai target tersebut adalah melalui penempatan tenaga kesehatan

berbasis tim (team based) dengan program Nusantara Sehat yang dilaksanakan oleh Pusat Perencanaan

dan

Pendayagunaan SDM

Kesehatan sejak tahun 2015. Program ini bertujuan meningkatkan akses pelayanan kesehatan

di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan

(DTPK) serta Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KlS). Program ini dilaksanakan dengan menempatkan

tenaga kesehatan berbasis tim (Tim Nusantara Sehat) dalam rangka penguatan program pelayanan kesehatan di puskesmas DTPK dan DBK. Peserta Program Nusantara Sehat adalah para tenaga profesional dengan

latar belakang kesehatan antara lain dokter, dokter gigi, perawat, bidan,

Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Gizi, Tenaga Kesehatan Lingkungan dan Tenaga Kesehatan Masyarakat yang

bersedia ditempatkan

di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di

Daerah

Tertinggal, Perlcatasan dan Kepulauan (DTPK) serta Daerah Bermasalah

Kesehatan (DBK) di seluruh wilayah Indonesia selama

2 (dua)

tahun.

Target penempatan Tim Nusantara Sehat pada tahun 2015 sebanyak 480

tenaga kesehatan di 44 kabupaten DTPK yang terbagi dalam 2 periode penempatan.


to2

Gambar 3.17. Kegiatan Tim Nusantara Sehat Tahun 2015


103

Dibutuhkan komitmen semua pihak, baik Pusat dan Daerah untuk

bersama-sama bersinergi terkait pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas, sehingga derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingganya dapat tenrujud.

b.

Persentase RS kabupaten/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang

Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang adalah persentase RS kab/kota kelas G

4 dokter spesialis dasar (Obstetri ginekolog, Kesehatan Anak, Penyakit dalam, dan Bedah) dan 3 dokter spesialis penunjang yang memiliki

(Anestesiologi, Radiologi dan Patologi Klinik).

Cara perhitungan indikator ini adalah jumlah RS kab/kota kelas C yang telah terpenuhi dokter spesialis dasar (Obstetri ginekolog, Kesehatan

Anak, Penyakit dalam, dan Bedah) dan 3 dokter spesialis penunjang, dibagi totaljumlah RS kab/kota kelas C.

Tabel 3.6. Target dan Capaian RS Kab/Kota Kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesiais penunjang

TARGET NO

INDIKATOR

2015

2016

2017

CAPAIAN 2018

2019

TAHUN

2015 2

Persentase RS

30o/o

Kab/Kota Kelas C

yang memiliki4 dokter spesialis dasar dan 3

dokter spesiais penunjang


35o/o

4Qo/o

50o/o

60%

35o/o

Grafik 3.17. Target dan Capaian RS Kab/Kota Kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesiais penunjang

Rsatsari

Targeft

rTarget

Reahsasi

Berdasarkan hasil pendataan oleh Badan PPSDM Kesehatan, dari total 296 RS kelas C milk Pemerintah Kab/Kota, yang telah terpenuhi 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang adalah sebanyak 104 Rumah Sakit atau tercapai 35%. Sehingga prosentase capaian untuk indikator ini adalah 117

o/o.

Apabila capaian target ini dibandingkan dengan

target yang ingin dicapai di tahun 2019, maka dari target 60% yang ingin dicapai, telah tercapai 35

o/o

atau secara prosentase, telah tercapai

58o/o.

Grafik 3.18. Perbandingan Target dan Capaian Indikator persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang

Tahun 2015-2019

bllt, \il:'.

-tif.:. 2

t-t',

10':' rJg;

2(i18


105

Permasalahan maldistribusi ini sebenarnya merupakan isu yang sering

disampaikan. Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk dalam rangka penempatan dokter spesialis. Akan tetapi belum ada identifikasi mengenai kualitas daerah yang dituju untuk penempatan tenaga dokter. Dokter yang

baru lulus akan ditempatkan di daerah yang sangat minim fasilitas dan sarana pendukung lainnya. Akibatnya angka intention to leave menjadi sangat tinggi di kalangan dokter muda yang bekerja di pedalaman.

Kebijakan yang dibuat pula sering kali concern hanya pada mengurangi kesenjangan; seperti menaikkan gaji/upah atau insentif, ketimbang membuat strategi jangka panjang. Perbaikan dan penguatan sistem kesehatan daerah dan mutu pelayanan kesehatan belum digarap secara serius. Pemerataan tenaga dokter spesialis tidak bisa dilihat hanya

dari sudut pandang

saja, melainkan perlu juga memperhatikan pengembangan sistem kesehatan daerah dan ketenagaannya

peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Apabila sistem pelayanan kesehatan di suatu daerah sudah baik dengan didukung sumber daya memadai, serta sarana dan prasarana menunjang dan adanya jaminan keamanan saat dokter melakukan tugasnya, maka dengan sendirinya para

dokter spesialis muda akan dengan sukarela mau bertugas di daerah sampai ke level kabupaten sekalipun. Oleh karenanya, sinergi antara Pusat dan Daerah juga kembali dibutuhkan agar sama-sama berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.


106

Grafik 3.19. Distribusi Bantuan PPDS/PPDGS Seluruh Angkatan DISTRIBUSI PENERIMA EANTUAN PENOIDIKAN OR,DRG SPESIALIS SELUR,UH

AN6KATAN (I

-

XIII)

400

I

t00

Fi.lrata,r,rpr

I I ^L;(

5p Penr.k'r oalam 5p Radiotogr

tr]'>'Nl

J.tul

l,',lelnai

!

.eb.

S9

An.k

!

sp

s.d.h

I

5p

sratl!

ob:gyn

!

5p

Arc:rcsi

I

5p P.toloqr Klrn'k

f,€-.;,:

Salah satu upaya pencapaian target indikator kinerja program PPSDM Kesehatan, yang dilaksanakan Badan PPSDM Kesehatan adalah melalui pemberian bantuan biaya pendidikan PPDS dan PPDGS dengan prioritas mata kuliah untuk 4 spesialisasi dasar yaitu Kebidanan dan Kandungan,

Bedah, Penyakit Dalam dan Kesehatan Anak, serta

3

spesialisasi

penunjang yaitu Anestesi, Radiologi dan Patologi Klinik.

Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)

Cara perhitungan indikator ini adalah jumlah aparatur, tenaga pendidik

dan kependidikan serta tenaga kesehatan non aparatur dan masyarakat

yang telah ditingkatkan kemampuannya dengan memperoleh sertifikat melalui pendidikan dan pelatihan yang sudah terakreditasi.


Grafik 3.20. SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)

SDM Kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan, maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melaksanakan upaya kesehatan. Dalam rangka mewujudkan pelayanan

kesehatan yang bermutu, SDM Kesehatan dituntut untuk senantiasa meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, baik melalui pendidikan

maupun pelatihan. Melalui peningkatan kompetensi, SDM Kesehatan senantiasa terpapar akan informasi kesehatan yang up to date sehingga

ilmu pengetahuan dan teknologi terkini

di bidang

kesehatan turut

meningkat.

Indikator

ini

menghitung jumlah aparatur, tenaga pendidik dan

kependidikan serta tenaga kesehatan non aparatur dan masyarakat yang

telah ditingkatkan kemampuannya dengan memperoleh sertifikat melalui pendidikan dan pelatihan yang sudah terakreditasi. Data yang ada menunjukkan bahwa dari total target 10.200 SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya, tercapai 13.003 atau 127


o/o

cagaian Apabila

108

diproyeksikan ke target Tahun 2019, maka capaian indikator ini telah mencapai 23

o/o.

Pelatihan yang diberikan adalah Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan

Prajabatan, Pelatihan Manajemen, Pelatihan Teknis Kesehatan dan Pelatihan Fungsional bagi aparatur. Sementara pelatihan bagi tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan masyarakat adalah Pelatihan assessor program studi kesehatan, Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi

tenaga pendidik, Pelatihan publikasi jurnal ilmiah bagi tenaga pendidik,

pelatihan metodologi penelitian bagi tenaga pendidik, pelatihan manajemen laboratorium bagi pengelola laboratorium diknakes, pelatihan analis soal bagi tenaga pendidik serta pelatihan pengendali infeksi terpadu

bagi tenaga pendidik. Sementara data peningkatan SDM Kesehatan melalui pendidikan diperoleh dari data jumlah peserta aktif dan peserta baru penerima bantuan tugas belajar dan Program Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi Spesialis (PPDS/PPGS).

Persentase realisasi anggaran Badan PPSDM Kesehatan pada Tahun 2015 adalah sebesar 89,21oh atau Rp 2.730,620.945.986,- dari total Pagu Rp 3.060.790.867.000,-.

Alokasi dan realisasi anggaran Badan PPSDM Kesehatan per Kegiatan, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini

:

Tabel3.7. Alokasidan realisasianggaran Badan PPSDM Kesehatan per Kegiatan KEGIATAT{

itandardisasi, Seftifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan bagi SDM (esehatan Pendidikan dan Pelatihan ADaratur )endidikan dan Pelatihan Tenasa Xesehatan Perencanaan dan Pendavasunaan SDM Kesehatan

)ukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada )rogram Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

PAGU 23.028.750,00C

REATISASI

L7.220.966.8Lt

% 74,72

173.518.407.0q

r28.345,5L2.76,

73,9i

20.000.000.0fi

t5.756.flg.t35

78 7t

18.720.500.0fl

t6.5s3.120,29t

88,4!

1.325.316.962.0fi

1.239.515.520.87r

93,53

370.874320g1

83.16

(esehatan Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan rengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi

445,000.000.00( 24.000.000.00(

21.098.089.03:

87.91

Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinrei

780.206.248.00(

575.492.777.92(

85,5t

telakanaan Intemshio Tenasa Kesehatan

rorAt Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2015

2s0.000.000.0fi 3.060.790.857.000

245.763.158.51( 2.730.620.945.986

98,31

89,2

109

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga Indikator yang terkait sasaran strategis ini adalah:

a.

Jumlah kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan

Indikator pertama untuk mencapai sasaran kinerja meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga adalah jumlah Kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan. Dari total 34 kementerian,

sebanyak

12

kementerian yang telah mendukung pembangunan

kesehatan pada tahun 2015. Daftar kementerian tersebut sebagai berikut: Tabel3.8. Daftar Kementerian dengan Dukungan Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2015

Kementerian

No. 1

Dukungan Program Pembangunan Kesehatan

Kementerian Dalam

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Negeri

bidang Kesehatan, Gerakan Masyarakat Sehat, Posbindu, dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

2

Kemnterian Perencanaan

Gerakan Masyarakat Sehat

Pembangunan Nasional (Bappenas) 3

Kementerian Keuangan

Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kesehatan dan Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK) 4

Kementerian Pertanian

Keluarga Sadar Gizi (KADARZI)

5

Kementerian Desa,

Desa Siaga, Desa Sehat

Perbatasan, dan Daerah Tertinggal 6

Kementerian Pekerjaan

Rumah Sehat

Umum dan Perumahan


110

Rakyat 7

Kementerian Perind ustrian

Riset Tanaman Obat dan Jamu, Produksi dan Distribusi Farmasi

dan

Kementerian

Produksi

Perdagangan

Kesehatan

I

Kementerian Sosial

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

10

Kementerian Pertahanan

Nusantara Sehat

11

Kementerian

Keselamatan Berkendara

8

Distribusi Alat

Perhubungan 12

Kementerian Agama

Kesehatan Haji, Pos Kesehatan Pesantren, Vaksinasi

TT

Calon

Pengantin

Jumlah kementerian yang mendukung program

pembangunan

kesehatan pada tahun 2015 telah melebihi target. Hal ini akan terus ditingkatkan kedepannya untuk menjadikan pembangunan nasional yang berorientasi kesehatan.

b.

Persentase kabupaten/kota yang mendapat predikat baik dalam pelaksanaan SPM Meningkatnya presentase Kabupaten/Kota yang mendapat predikat baik dalam pelaksanaan SPM sebesar 30% pada tahun 2015. Pengukuran indikator kedua ini menggunakan data tahun 2014, dikarenakan masingmasing Kabupaten/Kota melaporkan capaian SPM tahun 20'15 pada tahun 2016. Sehingga data tahun 2015 baru akan terhimpun di tahun 2016.

7.

Sasaran Strategis 7: Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri Indikator yang terkait sasaran strategis ini adalah:

a.

Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program kesehatan


111

Dunia usaha dan swasta juga memiliki kewajiban untuk turut serta dalam pembangunan kesehatan. Melihat peluang besar dari dunia usaha

melalui program Corporate Socn/ Responsibility (CSR)-nya, Pusat Promosi Kesehatan menggalang kemitraan dengan dunia usaha.

Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan adalah jumlah dunia usahayang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Kesehatan untuk memanfaatkan

CSR-nya untuk program kesehatan. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan melalui kemitraan ini pada tahun 2015 seperti pemberdayaan masyarakat di daerah model, mobilisasi massa, pemutaran lLM, dan lain sebagainya.

Grafik 3.21. Target dan Capaian Jumlah Dunia Usaha yang Memanfaatkan CSR-nya untuk Program Kesehatan

iE;;l rc.p"i"n ]

I

Capaian jumlah dunia usaha baru yang memanfaatkan CSR-nya untuk

program kesehatan pada tahun 2015 adalah 5 (lima) dunia usaha atau 125% dari target yang telah ditetapkan. Dunia usaha yang melakukan

perjanjian kerla sama tersebut adalah PT. K-24 Indonesia, PT. Herlina Indah, PT. Media Inovasi Global, PT. Merck Sharp Dohme Pharma serta Center For Indonesia Medical Student's Activities (CIMSA).


rtz

Gambar 3.18. Pelaksanaan Penandatanganan MoU Kementerian Kesehatan dengan Dunia Usaha

Selain dunia usaha yang baru, terdapat 14 Dunia Usaha yang memperpanjang MoU yaitu: PT. Adaro Energy Tbk, PT. Aventis Pharma,

PT. Glaxo Wellcome Indonesia, PT. Johnson & Johnson Indonesia, PT. Novartis Indonesia, PT. Novo Nordisk Indonesia, PT. Nutrifood Indonesia,

PT. Pfizer Indonesia, PT. Roche, PT.

Smithkline

Beecham

pharmaceuticals, PT. Steding Product Indonesia, PT. Unilever Indonesia, PT. Indofood Sukses Makmur. Sehingga sampai saat ini dunia usaha yang telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan berjumlah 43 dunia usaha. Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target adalah:

1) Sosialisasi program prioritas kesehatan kepada Dunia Usaha Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada dunia usaha potensial tentang program prioritas kesehatan yang dapat didukung dengan dana GSR mereka. Kegiatan dilakukan sebanyak dua kali masing-masing melibatkan 20 dunia usaha yang potensial.


2) Pelaksanaan MoU dengan Dunia usaha

Kegiatan ini dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan Hari Kesehatan

nasional tahun 2015. Sebanyak lima dunia usaha elaksanakan penandatanganan kerjasama untuk mendukung program prioritas Kementerian Kesehatan.

3) Penyusunan rencana kerja kemitraan dengan Dunia Usaha

Penyusunan rencana kegiatan merupakan fasilitasi dunia usaha untuk membuat perencanaan kegiatan sesuai dengan kerjasama yang telah dilaksanakan. Kegiatan diarahkan pada kegiatan yang pemberdayaan

masyarakat yang berkelanjutan serta melibatkan lintas sektor serta sumber daya lokal.

4) Melakukan pembinaan teknis pada mitra yang sudah bekerja sama

Kementerian Kesehatan melaksanakan bimbingan teknis pada dunia

usaha yang telah bekerjasama dengan melakukan pertemuan dan koordinasi pelaksanaan teknis kegiatan. selain itu, Kementerian Kesehatan juga mendorong dunia usaha agara berkoordinasi dengan lintas sektor dan dinas kesehatan di daerah binaan.

5)

Memberikan apresiasi kepada Dunia Usaha yang menjalankan program kemitraan/CsR Bidang Kesehatan melalui CSR Award

Kegiatan ini diadakan pertama kali di Kementerian Kesehatan dengan

melibatkan pakar CSR sebagai tim penilai yang berasal dari Universitas Trisaksti, Forum CSR dan lembaga Independet yang menangani CSR (PIRAC) serta dari Internal Kementerian Kesehatan.

6) Pengembangan modul pelatihan CSR bagi pengelola Promkes.

Selain di tingkat pusat, Kementerian Kesehatan juga mendorong Dinas Kesehatan Provinsi dan kabupaten/Kota untuk melaksanaan kemitraan

dengan dunia usaha. oleh karena itu, pada tahun 2015 dilaksanakaan


1r4

pengembangan modul pelatihan CSR bagi pengelola Promkes, dan pelatihannya akan dilaksanakan pada tahun 2016.

Adapun berbagai masalah yang dihadapi dalam dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan adalah:

1)

Beberapa Dunia Usaha hanya ingin bekerjasama dalam event tertentu bukan bekelanjutan.

2)

Aturan/kebijakan yang berbeda antara Kemenkes dan Dunia Usaha sehingga perlu waktu lama untuk penyusunan MoU dan PKS.

Untuk mengatasi permasalahan yang teriadi, Pusat Promosi Kesehatan telah melakukan berbagai upaya diantaranya:

1) Menginformasikan kembali bahwa pelaksanaan kerjasama

diarahkan

pada kegiatan yang pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan

2) Melakukan pertemuan terkait legal aspek antara Legal Officer Perusahan dengan Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan

Nilai-nilai positif atau pembelajaran yang bisa diambil dari kemitraan dunia usaha dalam pembangunan kesehatan adalah:

1) Dunia usaha dan swasta mendapatkan informasi tentang

program

kesehatan prioritas.

2) Dunia usaha dan swasta

berkontribusi untuk penyelesaian masalah

kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.

3) Adanya daerah binaan dunia usaha dalam pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan untuk program prioritas Kemenkes. Prestasi yang dicapai dalam kemitraan dengan dunia usaha di tahun 2015 adalah:

1) Pemerintah daerah menggalang kemitraan dengan 87 dunia usaha di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di tahun 2015, diantaranya


115

Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Dl Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat. Pada tahun 2015 terpilih 4 (empat) dunianusaha yang layak menerima

Penghargaan Mitra Bakti Husada kategori CSR yaitu PT. Adaro, PT. ASTRA International. PT. Nutrifood dan PT. Unilever. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan

Organisasi kemasyarakatan merupakan kelompok potensial untuk meningkatkan perilaku sehat masyarakat karena mereka memiliki sumberdaya sampai di grass roof. Pusat promosi Kesehatan menggalang

peran serta ormas baik ormas keagamaan, kepemudaan, dan wanita untuk meningkatkan jangkauan akses informasi kesehatan dan pemberdayaan program kesehatan prioritas terhadap masyarakat luas.

Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Memanfaatkan Sumber Dayanya untuk Mendukung Kesehatan adalah organisasi kemasyarakatan

yang telah bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan yang memanfaatkan sumberdayanya untuk mendukung program kesehatan. Kerjasama yang dimaksud adalah organisasi kemasyarakat melakukan

Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut MoU dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di daerah binaan yang telah

disepakati. Adapun Sumberdaya ormas yang dimanfaatkan meliputi su m

ber daya ma n usia/jejari n g/sarana prasa


ra na I dana penda m pi n g.

116

Grafik 3.17. Target dan Capaian Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Memanfaatkan Sumber Dayanya untuk Mendukung Kesehatan

io*ai lCrpaian

Capaian jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk program kesehatan pada tahun 2015 adalah

3

(tiga) atau 100% dari target yang telah ditetapkan. Adapun ormas tersebut adalah Muslimat Nadhlatul Ulama, Perdhaki, dan Pramuka.

Selain itu, Pusat Promosi Kesehatan memperbarui Kesepakatan Bersama dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terdiri dari Organisasi Keagamaan, Organisasi Wanita dan Organisasi Pemuda. Pada

tahun 2015, sebanyak 19 (sembilan belas) Ormas

melalui

penandatanganan MoU bersepakat dan berkomitmen untuk melakukan upaya peningkatan Promosi Kesehatan bidang kesehatan.

Gambar 3.19. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Binaan. (Ki-Ka): Desa Medani kabupaten Pati , Jawa Tengah; Kader PHBS desa Astomulyo Lampung Tengah


LL7

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk program kesehatan adalah sebagai berikut:

1)

Penggalangan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan

Kegiatan

ini

bertujuan untuk mengidentifikasi

organisasi

kemasyarakatan yang potensial serta melakukan kerjasama dalam

kegiatan program kesehatan prioritas Kementerian Kesehatan. Kegiatan antara lain meliputi:

a)

Sosialisasi program kerjasama peningkatan peran serta ormas dan pihak lain.

b)

Penyusunan rencana kinerja ormas dan pihak lain.

c)

Penyusunan PKS dengan organisasi kemasyarakatan.

d)

Pemetaan ormas dan pihak lain dalam mendukung peningkatan perilaku sehat.

2\ Bimbingan teknis pelaksanaan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan

ormas dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan tersebut meliputi:

a) Penyusunan pedoman peran serta ormas dan pihak lain dalam mendukung peningkatan perilaku sehat

b) Penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan

organisai

kemasyarakatan

c)

Pembinaan Saka Bhakti Husada yang terintegrasi dengan tugas

dan fungsi di lintas program Kementerian Kesehatan. Selain itu, juga dilaksanakan orientasi pimpinan SBH, koordinasi pengelola

SBH tingkt provinsi, serta berpartisipasi dalam

berbagai

perkemahan dan event kepramukaan lainnya.

d) Bimbingan teknis pelaksanaan fasilitasi ormas e) Pembinaan Rumah tangga Ber-PHBS dalam Lomba PHBS

dan

Posyandu


118

0

Bimbingan teknis pelaksanaan Health lmpact Assessmenf yang melibatkan peran organisasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar kawasan industri.

3)

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi ormas

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan

kegiatan yang dilakukan oleh ormas beserta hambatan dan upaya penyelesaiannya. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kegiatan:

a) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ormas di wilayah binaan ormas.

b) Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang

Kesehatan

dimaksudkan sebagai bentuk terima kasih dan motivasi atas peran serta aktif dalam pembangunan kesehatan di Indonesia.

4\

Penyebarluasan hasil fasilitasi ormas dalam program kesehatan

prioritas. Kegiatan

ini

bertujuan agar keberhasilan kegiatan

pemberdayaan dengan fasilitasi ormas yang baik dapat menjadi contoh

(/esson learn) bagi ormas dan daerah lain yang ingin mengembangkan pemberdayaan dengan melibatkan ormas.

Adapun berbagai masalah yang dihadapi dalam

Organisasi

Kemasyarakatan yang Memanfaatkan Sumber Dayanya untuk Mendukung Kesehatan adalah:

1) Tidak semua ormas yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan memiliki dokumen persyaratan untuk MoU sesuai Permenkes No 74 Tahun 2015 tentang Pengembangan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan.

2)

Kegiatan fasilitasi ormas tertunda karena berakhirnya MoU pada tahun 20'15.

3)

Hasil evaluasi kinerja fasilitasi ormas tahun 2014 menunjukkan tiidak semua ormas mencapai target kinerja yang telah disepakati.


119

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, Pusat Promosi Kesehatan

telah melakukan berbagai upaya diantaranya:

1) Ormas yang beum memnuhi syarat sesuai peraturan yang

belaku

harus melengkapi persyaratan yang diperlukan sebelum dilakukan pelaksanaan kegiatan tahun 2016.

2) Pada tahun 2015 dilakukan perpanjangan MoU dengan 19 ormas sebagai dasar pelaksanaan fasilitasi kegiatan ormas.

3) Dilakukan

pendampingan teknis dan administrasi yang lebih intens

untuk meningkatkan kinerja ormas yang telah bekerjasama.

Nilai-nilai positif atau pembelajaran yang bisa diambil dari peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan untuk program kesehatan adalah:

1) Organisasi masyarakat mendapatkan informasi tentang program kesehatan prioritas yang perlu didukung.

2) Organisasi kemasyarakatan berperan sebagai mitra

pemerintah

termasuk Puskesmas dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

3) Kader ormas dapat menjadi agent of change untuk

meningkatkan

pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku sehat masyarakat.

Prestasi yang dicapai dalam peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tahun 2O15 adalah:

Pemerintah daerah menggalang peran serta dengan 50 ormas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di tahun 2015, diantaranya Provinsi Sumatera

Utara, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Tengah,

Dl

Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

c.

Jumlah kesepakatan kerjasama luar negeri di bidang kesehatan yang diimplementasikan.

Jumlah kesepakatan kerjasama luar negeri di bidang kesehatan yang

diimplementasikan adalah jumlah dokumen kesepakatan internasional Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2015

I20

yang telah ditandatangani termasuk kesepakatan dalam persidangan internasional yang bersifat kepemerintahan dan telah diimplementasikan

oleh Kementerian Kesehatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kesehatan yang diukur dengan pelaporan monitoring dan evaluasi secara berkala dan komprehensif dalam satu tahun

.

Pada tahun 2015 jumlah target yang akan dicapai adalah sebanya 8

dokumen kesepakatan yang diimplementasikan, sebagai mana yang tercantum dalam tabel di bawah ini Tabel3.9. Dokumen Kesepakatan dan lmplementasi Kerja Sama Pusat Kerjasama Luar Negeri, Tahun 2015

Dokumen Kesepakatan

No

lmplementasi Kerja Sama

Kerja Sama MoU Kerja Sama Bilateral Rl

1

-

India

Group Meeting on Health Cooperation Rl - India

Thematic Area: 2

Pelaksanaan The 1st Joint Working

3

OIC

Strategic Health Programme of Action (SHPA) OKI

Pelaksanaan Workshop for Policy Makers on Scaling up Nutrition

Global Nutrition Report (GNR) dan KTT Agenda 3

Pembangunan Pasca 2015 Penyusunan indikator pencapaian serta Pertemuan UN Summit

SDGs tingkat nasional

side-event on Food Security, Nutrition and Health

Declaration

on

4

Secretariat

Tersusunnya Dokumen Governance

the ASEAN and lmplementation Mechanism of and Reviewing

Strengthening

the ASEAN Programme (3rd

SOMHD Work

Group


ASEAN Post 2015 Development Agenda

Health

Meeting)

Nay Pyi Taw Declaration on 5

the ASEAN Community's Post 2015 Vision

Gonesponding

Health

Priority

Strategic Based on the ASEAN Post 2015 Health Development Agenda

Coordinating Commitree on 6

Terbentuknya Cluster Strategic and

Services (CCS) ke-80, ke-81 dan ke-82

Tersusunnya Dokumen MRA (Mutual Recognition Arrangement)

Peningkatan keflasama dalam hal

pelayanan kesehatan

di

daerah

perbatasan

Membangun ASEAN-Emergency Brunei

Darussalam,

Indonesia,

Malaysia,

Singapore,

Thailand

7

Operating Center

Membangun mekanisme surveillans data tentang penanggulangan

(BIMST) ke-1e

Anti

Microbal

Resistance

Kerjasama perbatasan dalam hal

pencegahan

penanggulangan

penyakit Infeksi

Di tingkat nasional, kelompok kerja GHSA sedang disusun. Pokja tersebut

I

Global Health

Security

Agenda (GHSA)

akan bertugas di bawah koordinasi Menko PMK dan Menko Polhukam, sedangkan Menteri Kesehatan akan

menjadi Ketua Umum harian. Kerja

sama GHSA di tingkat

nasional

melibatkan sedikitnya 22 KL terkait.


L22

Berikut tabel capaian kinerja Pusat Kerjasama Luar Negeri Tahun 2015: Tabel3.l0 . Pengukuran Kinerja Pusat Kerjasama Luar Negeri, Tahun 2015

Sasaran

Indikator

Strategis/

Kinerja

No

Target

Capaian

%

(4)

(5)

(6)

Kegiatan (1) 1

(3)

(2)

Meningkatnya

Jumlah

8

I

peran dan posisi

kesepakatan

Dokumen

Dokumen

Indonesia dalam

kerja sama

kerja sama luar

luar negeri

negeri di bidang

di bidang

kesehatan/

kesehatan

100

Peningkatan kerja sama luar negeri

Tabel 3.11. Capaian Target Kinerja Tahun

No.

1

2

2O1O

-

2015 Pusat Kerjasama Luar Negeri

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Jumlah

Target:

Target:

Target:

Target:

Target:

Naskah Kerja

22

23

27

28

30

Sama

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisa

lnternasional

:22

:23

:27

:28

si:30

(100o/o)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

Indikator

Jumlah

Target:

Kesepakatan

I

Kerja Sama

Realisa

Luar Negeri di

si

Bidang

I

Kesehatan

(100%)


:

t23

Tabef 3.12. Capaian Target Kinerja Tahun 2015

No.

1

2019 Pusat Kerjasama Luar Negeri

-

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2015

20'|-6

2017

2018

2019

Jumlah

Target:

Target:

Target:

Target:

Target:

Kesepakatan

22

23

27

28

30

Kerja Sama

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Luar Negeri

:22

:23

:27

:28

:30

di Bidang

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

Indikator

Kesehatan

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target

:

1) Koordinasi yang berjalan dengan baik antara Pusat Kerjasama

Luar

Negeri dengan unit teknis terkait

2) Komitmen dalam melaksanakan sosialisasi hasil-hasil

kesepakatan

yang telah dibuat oleh Kementerian Kesehatan dengan mitra luar negeri

Komitmen Unit Teknis terkait dalam melaksanakan hasil kesepakatan yang telah dibuat oleh Kementerian Kesehatan

8.

Sasaran Strategis 8: Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi Indikator yang terkait sasaran strategis ini adalah:

a.

Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber

jumlah Provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber. Secara umum, indikator ketiga telah tercapai. Anggaran yang dialokasikan dalam rangka mencapai

target indikator ketiga adalah sebanyak Rp. 13.100.000.000,00 atau 27.09o/o dari total anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran.

Output dari kegiatan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pencapaian indikator ini pada umumnya dapat tercapai seluruhnya

(100%) dengan menghasilkan kinerja jumlah Provinsi yang memiliki


124

rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai

sumber sejumlah

9 Provinsi atau mencapai

100o/o. Berikut rincian 9

Provinsi tersebut:

1) DKI Jakarta 2) Jawa Barat 3) Sumatera Utara

4) Sulawesi Selatan 5) Lampung 6) Banten 7) JawaTengah 8) Jawa Timur 9) Sumatera Selatan Pencapaian indikator ketiga yang mampu mencapai target yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

1)

Undang

2) 3)

Permenkes Nomor 7 Tahun 2014

-

undang Kesehatan

Hasil trilateral meeting

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk indikator ini adalah monitoring dan evaluasi secara berkala ke propinsi.

b.

Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu

Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi terpadu. Secara umum,

indikator ketiga jika dilihat dari terlaksananya kegiatan telah tercapai seluruhnya.

Faktor yang mendukung pencapaian indikator kelima adalah monitoring program yang menggunakan pendekatan Binwil, serta konfirmasi pimpinan untuk melaksankan program secara terpadu. Rencana tindak lanjut untuk indikator ini antara lain:


t25

1) Meningkatkan Kualitas melalui penyempurnaan sistem,

metode,

lnstrumentasi dan Analisis Meningkatkan kerjasama lintas Sektor dan Lintas Program

9.

Sasaran Strategis 9: Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan

Sebagai bentuk dukungan dalam mencapai target-target program pembangunan kesehatan, Badan Litbang Kesehatan berperan aktif meningkatkan kualitas hasil-hasil penelitian agar terciptanya output yang

dapat dimanfaatkan. Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan program litbangkes jangka menengah untuk tahun 2015

- 2019. Pelaksanaan

program dan kegiatan di tahun 20'15 tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan

berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan

di

periode sebelumnya.

Pelaksanaan Riskesdas pertama pada tahun 2007 merupakan salah satu titik balik dalam perkembangan Badan Litbang Kesehatan. Hasil Riskesdas mulai

dikenal dan dipakai oleh para pemangku kepentingan yang berimbas juga dengan hasil-hasil penelitian lainnya dengan skala yang lebih kecil. Periode penguatan substansi selama tahun 2010

- 2014 disadari bahwa

data hasil penelitian saja tidaklah cukup bila dibandingkan dengan peran Badan Litbang Kesehatan yang sangat strategis terutama

di

lingkungan

Kemenkes. Hasil analisis-analisis dalam mengungkap masalah kesehatan

dan strategi pemecahan masalah membutuhkan penguatan

hasil-hasil

litbangkes yang dimulai dengan penyusunan IPKM, analisis-analisis lanjutan

Riskesnas, pembentukan laboratorium manajemen

data,

serta

pengembangan riset skala nasional yang tidak terbatas hanya Riskesdas, selanjutnya telah dilaksanakan ristoja, riset cemarling dan SDT.

Dibukanya lembaran baru pelaksanaan penelitian dan pengembangan, menandakan komitmen Badan Litbang Kesehatan untuk menghasilkan penelitian yang lebih bermutu dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan

program akan hasil-hasil penelitian sebagai dasar penyusunan keijakan Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2015

726

berbasis bukti. Badan Litbang Kesehatan melaksanakan

dan

mengembangkan berbagai strategi melalui pelaksanaan berbagai riset, pemantauan berkala serta pengembangan jejaring sehingga agar program dan kegiatan tahun 2015-2019 dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam upaya meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan di bidang kesehatan, sesuai dengan Permenkes Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan, Badan Litbang Kesehatan melakukan kegiatan:

a.

Penelitian dan Pengembangan Bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan

b.

Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat;

c.

Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik;

d.

Penelitian dan Pengembangan Bidang Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

e. Penelitian dan

Pengembangan Bidang Tanaman Obat

dan

Obat

Tradisional;

f.

Penelitian dan Pengembangan Bidang Vektor dan Reservoir Penyakit;

g.

Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Penelitian dan pengembangan kesehatan diarahkan pada riset yang menyediakan informasi untuk mendukung program kesehatan baik dalam bentuk kajian, riset kesehatan nasional, pemantauan berkala, riset terobosan berorientasi produk, maupun riset pembinaan dan jejaring. Salah satu upaya

ini terlihat dari beberapa terobosan riset seperti Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes), Riset Tanaman Obat dan

Jamu (Ristoja), Riset Khusus Pencemaran Lingkungan (Rikus Cemarling), Riset Budaya Kesehatan, Riset Kohort Tumbuh Kembang dan Penyakit Tidak Menular (PTM), Riset Registrasi Penyakit dan Studi Diet Total.


127

Meningkatnya efektivitas penelitian

dan pengembangan kesehatan,

digambarkan dengan sasaran yang akan dicapai selama periode tahun 20152019, yaitu a) Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI sebanyak 35 buah

b) Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentingan sebanyak 12O rekomendasi c) Jumlah laporan Riset

Kesehatan Nasional (Riskesnas) bidang kesehatan dan gizi masyarakat sebanyak 5 laporan. Strategi peningkatan efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan

a) Memperluas kerja sama penelitian dalam lingkup nasional dan international yang melibatkan

dilakukan melalui berbagai upaya antara lain

Kementerian/Lembaga lain, perguruan tinggi dan pemerintah daerah dengan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan dan percepatan proses alih

teknologi b) Menguatkan jejaring penelitian dan jejaring laboratorium dalam mendukung upaya penelitian dan sistem pelayanan kesehatan nasional c)

Aktif membangun aliansi mitra strategik dengan Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Pemda, dunia usaha

dan akademisi d)

Meningkatkan

diseminasi dan advokasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

untuk kebutuhan program dan kebijakan kesehatan e) Melaksanakan penelitian dan pengembangan mengacu pada Kebijakan Kementerian Kesehatan dan Rencana Kebijakan Prioritas Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tahun 2015-2019 0 Pengembangan sarana, prasarana, sumber daya dan regulasi dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

Penetapan Indikator Kinerja Program (lKP) Badan Litbang Kesehatan merupakan ukuran keberhasilan kerja yang digunakan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKP Badan Litbang Kesehatan terdiri dari 3 indikator seperti tercantum pada tabel di bawah ini:


128

Tabel 3.13. Sasaran dan IKP Badan Litbang Kesehatan Tahun 2015

Indikator

Program

Sasaran

Program

Meningkatnya

Penelitian dan

kualitas

penelitian yang

Pengembangan

penelitian,

didaftarkan HKI

Kesehatan

pengembangan dan

Jumlah hasil

Jumlah

Target

Capaian

13

14

>100

24

24

100

1

I

100

Vo

rekomendasi

pemanfaatan di kebijakan bidang kesehatan

berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan yang diadvokasikan

ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentingan Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) bidang kesehatan dan

gizi masyarakat Indikator yang terkait sasaran strategis ini adalah:

a.

Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI

Definisi Operasional indikator ini adalah jumlah hasil litbangkes yang didaftarkan HKI ke Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM. Cara perhitungan indikator ini dengan menghitung jumlah hasil litbangkes yang didaftarkan HKI dengan bukti telah menerima nomor registrasi.


Tabel 3.14. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

2O1

i2O19 Target akhir

Program

Sasaran

lndikator

Target

Capaian

tahun

2015

2015

renstra

o/o

2015-2019 Program Penelitian dan Pengemba ngan Kesehatan

Meningkatnya

Jumlah hasil

kualitas penelitian,

penelitian

pengembangan dan

yang

pemanfaatan di

didaftarkan

bidang kesehatan

HKI

13

14

35

4 0

Capaian kinerja indikator hasil penelitian yang didaftarkan HKI pada tahun 2015 dalam kerangka Renstra Kemenkes tahun 2015-20'19 terlihat

pada tabel di atas. Pada tahun 2015, capaian kinerja indikator hasil penelitian yang didaftarkan HKI sudah tercapai sebesar 4Oo/o dari target akhir tahun renstra.

Orientasi Badan Litbang Kesehatan selain diarahkan untuk kepentingan program dan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan juga diarahkan untuk menghasilkan produk HKl. Manfaat

dari dihasilkannya produk HKI bagi Kementerian Kesehatan

adalah

adanya perlindungan hukum, khususnya untuk semua penelitian Badan Litbang Kesehatan yang memiliki prospek HKI baik yang masih berupa

ide, hasil teknologi maupun metode dan formulasi. Selain itu, teknologi hasil riset dan inovasi peneliti kesehatan juga dapat meningkatkan daya saing bangsa.


Tabel3.15. Capaian Indikator Jumlah Penelitian yang Didaftarkan HKlTahun 2015 No 1

2

3

4 5

6 7

I 9 10

11

12 13

14

Judul Pembuatan Formula Ramuan Ekstrak Klabet untuk meningkatkan pengeluaran ASI dan Meningkatkan Gizi Ballta Berbasis Tanaman Obat (Hak Paten) Sekuens cDNA dari Non Struktural 1 (SNl) Virus Dengue Serotype 1 Strain lndonesia (Bekasi 2003915846) (Hak Paten) Komposisi Herbal untuk Hemoroid Deratat lll (Hak Paten) Komposisi Herbal Sebagai Pelancar ASI (Hak Paten) Komposisi Herba Untuk Anemia Defisiensi Besi(Hak Paten) Komposisi Herbal untuk Hepatoprotektor (Hak Paten) Komposisi Herbal untuk Meningkatkan Daya Tahan Tubuh (Hak Paten) Komposisi Herbal untuk Osteoarthritis Sendi Lutut (Hak Paten) Komposisi Herbal Untuk Obesitas (Hak Paten) Proses Pembuatan Bubuk Mikrokapsulasi Bacilfus Thuingiensr's H-14 lsolat Salatiga (Hak Paten) Komposisi Herbal untuk batu Salauran Kemih (Hak Paten) Mengenal Tanaman Narkotika (Buku) (Hak Cipta) Buku Foto Makanan (Hak Cipta)

l-

Proses Diagnosa TB dengan menggunakan primer gyr B (Hak Cipta)

No Registrasi P 00201504968

Satker Pusat TTKEK

P 00201505724

Pusat BTDK

P00201507999

B2P2TOOT

P00201507787

B2P2TOOT

P00201507788

82P2TOOT

P00201507790

82P2TOOT

P00201507791

B2P2TOOT

P00201507792

82P2TOOT

P00201507794 P00201507797

82P2TOOT 82P2VRP

P00201507785

82P2TOOT

c00201 5041 89

82P2TOOT

c00201501882

Pusat TTKEK Pusat BTDK

c00201500249

Kondisi yang dicapai: Kementerian Kesehatan terus berkomitmen untuk meningkatkan jumlah hasil litbangkes yang didaftarkan HKl. Pada tahun 2015, telah dihasilkan 14 judul penelitian yang didaftarkan HKI dari

target yang ditetapkan yakni 13 judul penelitian atau dengan capaian sebesar

105o/o.

Kendala yang dihadapi: penelitian yang didaftarkan belum merupakan

penelitian yang dirancang untuk menghasilkan HKl. Hal tersebut


disebabkan belum optimalnya pemahaman dan motivasi peneliti terhadap

penelitian berpotensi HKI serta sistem yang ada belum mendukung prioritas dan insentif terhadap penelitian inovatif.

Tindak lanjut: meningkatkan sistem yang lebih kondusif dalam menghasilkan penelitian inovatif antara lain dengan mendorong para peneliti untuk mengembangkan pengetahuan, nilai-nilai kebaruan dan

invensi, pendampingan penelitian yang memiliki prospek

HKl,

pendampingan drafting penelitian, pendaftaran hingga diseminasi produk paten Badan Litbang Kesehatan.

b. Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentingan. Definisi Operasional indikator ini adalah jumlah rekomendasi kebijakan

(policy brief/policy paper) yang ditulis berdasarkan hasil litbang kesehatan

yang disampaikan dalam forum atau pertemuan kepada pengelola program dan atau pemangku kepentingan. Cara perhitungan indikator ini

dengan menghitung Jumlah rekomendasi kebijakan (policy brief/policy paper) yang ditulis berdasarkan hasil litbang kesehatan yang disampaikan

dalam forum atau pertemuan kepada pengelola program dan atau pemangku kepentingan yang dibuktikan dengan adanya policy paper dan

laporan forum/pertemuan (Menghitung targeUbaseline

berdasarkan

perhitungan rekomendasi sesuai isu strategis yang telah diadvokasikan).


Tabel3.16. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 201 5-2019

Program

Program Penelitian dan Pengemban gan Kesehatan

Sasaran

Meningkatny a kualitas penelitian, pengembang an dan pemanfaatan di bidang kesehatan

Indikator

Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentingan

Target 2015

Capaian 2015

24

24

Target akhir tahun renstra 20152019

120

Capaian kinerja indikator rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentingan pada tahun 2o1s dalam kerangka Renstra Kemenkes tahun 2015-2019 terlihat pada tabel di atas. Pada tahun 2015, capaian kinerja indikator ini sudah tercapai sebesar 20o/o dari target akhir

tahun renstra.


133

o/o

2 0

Tabel3.17. Judul Rekomendasi Kebijakan yang telah Diadvokasikan pada Tahun 2015

Satker Pusat BTDK Pusat TTK&EK

No 1

2 3

4 5

Judul Krisis Dukungan Kesiapan Laboratorium Dalam Penanggulangan Pandemi Penataan Pengaturan Minuman Bersoda dan Berenergi untuk Mencegah PGK Mempersiapkan Calon lbu untuk Melahirkan Calon Anak yang Sehat dan Cerdas Deteksi Dini Hipertensi untuk Pencegahan Stroke Membangun Sistem Terintegrasi untuk Penanganan TB

-DM Pusat TIKM

6 7

I 9 10 11

12 13

Pusat HKKPM

14

15 16 17

Optimalisasi Peran Lintas Sektor dalam Upaya Perbaikan Balita Gizi Kurang dan Buruk di Indonesia Biaya Dan Pemanfaatan Puskesmas Mampu Poned (Pelayanan Obstetri-Neonatal Emergensi Dasar) Peningkatan Cakupan Pemberian Antenatal Corticosteroids (ACS) sebagai Upaya Menurunkan Angka Kematian Bayi Prematur Feasibilitas Kebijakan Pengendalian Resistensi Anti Mikroba di Rumah Sakit Upaya Peningkatan Akses dan Kualitas Untuk Mencapai Cakupan Semesta Air Minum di Indonesia pada Tahun 2019 Peranan Puskesmas dalam Upaya Penurunan Angka Kematian lbu Mengembangkan Sistem Kesiapsiagaan dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Daerah Rawan Kecelakaan Standar Kompetensi Sumberdaya Manusia Pelayanan Kesehatan Tradisional Integratif Equity Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Maternal Puskesmas Di lndonesia Model Pemicuan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Berbasis Masyarakat (P2TMBM) Sosialisasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan oleh BPJS Terhadap Penduduk Miskin di Indonesia


734

Satker

No 18

19

20

B2P2TOOT

21

22

82P2VRP

23 24

Judul Persalinan "Asal Tidak Di Rumah" Peluang Menggeser Persalinan ke Fasilitas Kesehatan pada Suku Muyu (Berdasar Riset Etnografi Kesehatan Tahun 2014) Peluang Kemitraan Tenaga Kesehatan Dan Dukun Marapu Dalam Memberantas TB UpayaPengendalian TB di Desa Watu Hadang Kabupaten Sumba Timur (Berdasar Riset Etnografi Kesehatan Tahun 2014) Kebijakan Meminimalkan Kasus Pelayanan Kesehatan/Kedokteran ke Pengadilan Suplai Bahan Baku Jamu Di Kabupaten/Kota Jejaring Saintifikasi Jamu Aplikasi Hasil Saintifikasi Jamu dalam Pelayanan Kesehatan (PP NO 103 Tahun 2014) Deteksi Dini Leptospirosis Tingkat Puskesmas Opak Kelor lkan Modifikasi "Gerupuk Tunu" Untuk Meningkatkan Nilai Gizi

Kondisi yang dicapai: Kementerian Kesehatan terus berkomitmen untuk meningkatkan jumlah rekomendasi kebijakan (policy brief/policy paper) berdasarkan hasil litbang kesehatan yang disampaikan dalam forum atau pertemuan kepada pengelola program dan atau pemangku kepentingan. Pada tahun 2015, telah dihasilkan 24 judul policy brief dari target yang ditetapkan yakni 24 judul atau dengan capaian sebesar

10Oo/o.

Kendala yang dihadapi: Belum optimalnya kualitas peneliti dalam melakukan penyusunan policy brief dan masih rendahnya perhatian

peneliti terhadap isu-isu aktual dan strategis. Selain itu belum ada prosedur standar dalam menyusun policy brief yang menjadi acuan untuk peneliti.

Tindak lanjut: meningkatkan advokasi kepada program dan pemangku

kebijakan untuk pemanfaatan hasil litbangkes; membangun kerja sama

lintas program dan sektor untuk memfasilitasi kebutuhan program;


135

peningkatan kualitas sdm dan sarana prasarana pendukung penelitian kesehatan yang mengikuti perkembangan isu-isu kesehatan strategis.

c.

Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) bidang kesehatan dan gizi masyarakat

Definisi Operasional indikator ini adalah jumlah laporan Riskesnas

yang ditulis berdasarkan hasil litbang (sesuai dengan agenda Badan Litbang Kesehatan). Cara perhitungan indikator ini dengan menghitung

jumlah laporan Riskesnas yang ditulis berdasarkan hasil

litbang

kesehatan, dibuktikan dengan adanya laporan Nasional Riskesnas.

Tabel 3.18. Perbandingan Realisasi Kinefla Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

2O1

*2O19

Program

Sasaran

lndikator

Target 2015

Capaian 2015

Target akhir tahun renstra 2015-2019

Program Penelitian dan Pengemba ngan Kesehatan

Meningkatn ya kualitas penelitian, pengemban gan dan pemanfaata n di bidang kesehatan

Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) bidang kesehatan dan gizi masyarakat

1

1

5

Gapaian kinerja indikator laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) bidang kesehatan dan gizi masyarakat pada tahun 2015 dafam kerangka Renstra Kemenkes tahun 2015-2019 terlihat pada tabel di

atas. Pada tahun 2015, capaian kinerja indikator ini sudah tercapai sebesar

2Oo/o

da"i target akhir tahun renstra.

Riset Kesehatan Nasional yang dilakukan pada tahun 2015 adalah Riset Analisis Cemaran Kimia pada Makanan (ACKM). Riset ini bertujuan

untuk mendapatkan data paparan kimia berbahaya dari makanan yang


o/o

20

dikonsumsi masyarakat Indonesia. Sampel riset ini adalah food list 95% dari total diet masyarakat di 15 propinsi (Aceh, Sumatera Selatan, Bangka

Belitung, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, NTT, Maluku dan Papua Barat). Kelompok analit yang diperiksa pada Riset ACKM adalah pestisida, logam berat, mikotoksin, mineral dan Bahan Tambahan Pangan. Dalam pelaksanaanya, dilakukan kerja sama pada tahap preparasi di laboratorium pengolahan di Poltekkes

Jakarta

ll dan Laboratorium Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan

Epidemiologi Klinik.

Kondisi yang dicapai: Kementerian Kesehatan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hasil Riset Skala Nasional. Pada tahun 2015,

telah dihasilkan 1 Riset Skala Nasional dari target yang ditetapkan yakni Riset Skala Nasiona! atau dengan capaian sebesar

1

100o/o.

Kendala yang dihadapi: efisiensi anggaran menyebabkan perubahan

jumlah lokasi awal penelitian sebanyak 34 propinsi difokuskan menjadi 15 propinsi. Penyusunan food list dilakukan secara learning by doing sebagai

proses pembelajaran dari penyelenggaraan riset ACKM yang pertama.

Data bahan makanan dan hidangan sangat banyak dan kompleks sehingga memerlukan waktu cleaning yang panjang (> 6 bulan).

Tindak lanjut: percepatan pelaksanaan kegiatan serta intensifikasi kegiatan melalui kerja sama dengan Laboratorium Mandat Badan Litbang Kesehatan dan melibatkan sdm manajemen data di Satker Badan Litbang Kesehatan untuk pemrosesan data.


137

Gambar 3.20. Kegiatan Training Center ACKM di Laboratorium Poltekkes Surabaya

10.

Sasara Strategis 10: Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih Indikator yang terkait sasaran strategis ini adalah: a.

Persentase satuan kerja yang dilakukan audit memiliki temuan kerugian negara 31o/o Persentase satuan kerja yang dilakukan audit memiliki temuan kerugian negara 31o/o

Satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang diaudit selama periode TA. 2015 adalah 558 (lima ratus enam puluh dua) dengan rincian sebagai berikut:

1) Satuan Kerja yang diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kemenkes sebanyak: 179 (seratus tujuh puluh sembilan);

2) Satuan Kerja yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK)

sebanyak: 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan).

Total satuan kerja yang temuan Kerugian Negaranya 0 s.d

< 1 o/o

adalah sebanyak 554 (lima ratus lima puluh empat) dengan persentase


138

capaian keberhasilan adalah 98.58 o/o dari target Indikator Kinerja Utama di TA. 2015 adalah 88

o/o.

Satuan Kerja dinyatakan memiliki kerugian negara 3

1o/o

bila satuan kerja

pengelofa APBN Kemenkes dengan temuan kerugian negara

<

1o/o

dari

total realisasi anggaran dalam satu periode tahun anggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan.

Tabel3.19. Capaian indikator ini dihitung dengan cara:

Jumlah satker pengelola APBN Kemenkes dengan nilai temuan keruoian neqara s1% berdasarkan hasil

x

audit

10Oo/o

Jumlah satker pengelola APBN Kemenkes yang diaudit

11.

Sasaran Strategis 11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan Diterbitkannya Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (ASN) memiliki implikasi yang mengikat terhadap eksistensi seluruh

Aparatur Negara, khususnya

di

lingkungan Kementerian Kesehatan.

Penerapan undang-undang tersebut berfungsi sebagai acuan pengelolaan

ASN sehingga dapat terbentuk Aparatur Negara yang

berintegritas;

professional; netral; bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Mampu menyelenggarakan pelayanan public bagi masyarakat dan; Mampu menjalankan peran sebagai unsure perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Kondisi sebelum diberlakukannya Undang-undang ASN, penilaian Aparatur Negara oleh masyarakat luas lebih cenderung berpresepsi negatif

terutama pada factor kepercayaan publik. Hal ini timbul salah satunya dikarenakan pola pengelolaan yang belum tertata dengan komprehensif dan sistematis.Untuk itu, proses diferensialisasi Undang-undang ASN kemudian


139

wajib memperoleh tujuh tujuan utama yaitu ASN memiliki kesesuaian tolak ukur pada Independensi dan Netralitas; Kompetensi; Kinerja atau Produktivitas Kerja; Integritas; Kesejahteraan; Kualitas Pelayanan publik; Pengawasan dan Akuntabilitas. Pada titik ini, tentulah poin kompetensi dan produktivitas kinerja harus juga menjadi perhatian utama dan mutlak untuk

dihkukan perbaikan. Sehingga diharapkan factor kepercayaan public tersebut secara otomatis dapat merangkak naik.

Keberadaan Aparatur Negara, dalam hal ini adalah AsN

di lingkungan

Kementerian Kesehatan yang sebelumnya belum memiliki strategi yang jelas,

utuh dan terukur pada permasalahan peningkatan kompetensi

dan

produktivitas kinerja, diharapkan segera menjadi lebih terstruktur dan terarah

serta tentu saja dapat diukur pencapaiannya. Mengingat Kementerian Kesehatan saat ini memiliki kuantitas aparatur yang sangat besar yaitu 53.156 orang (PNS) dan total jabatan structural sejumlah z.2gsjabatan.

Dengan demikian, merupakan sebuah keniscayaan dalam ikhtiar menjaga

amanah Undang-undang ASN serta meraih cita-cita kongkrit terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi, salah satu sasaran yang penting untuk dipikirkan dan diimplementasikan bersama sama adalah meningkat nya kompetensi dan kinerja aparatu rKementerian Kesehatan

lndikator vanq terkait sasaran strateqis ini adalah:

a.

Persentase pejabat struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan. Pengangkatan pegawai

Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilakukan berdasarkan

prinsip

Profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang

pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya

tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. Dalam melakukan promosi PNS atau pengisian lowongan jabatan secara terbuka bertujuan untuk lebih menjamin para pejabat struktural memenuhi

kompetensi jabatan yang diperlukan oleh suatu jabatan, dengan mempertimbangkan kesinambungan karier PNS yang bersangkutan. Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2015

140

Biro Kepegawaian telah menyusun Standar Kompetensi

Jabatan

Struktural di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Permenkes Nomor 56

Tahun 2012) sebagai mana merupakan salah satu aspek input dari sasaran strategic Kementerian Kesehatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Adminitrasi Kepegawaian yang kedua sesuai dengan Renstra Kementerian Kesehatan 2015

- 2019.

Grafik 3.24. Target dan Realisasi Pejabat Struktural yang Memenuhi Kompetensi

80% 70% 60%

so% 40% 30% 20% 70% o% R

ea lisas i

Pada tahun 2015 seperti grafik diatas, telah terealisasi sebanyak 1.620

pejabat structural atau sebesar 73,17o/o dan 2.214 Pejabat Struktural,

dimana total seluruh Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Kementerian Kesehatan beflumlah 2.235 jabatan dan terdapat2l jabatan struktural yang masih kosong.

b.

PersentasepegawaiKementerian Kesehatandengan nilaikinerja

m in

imal

baik.

Sebagai salah satu anggota POKJA

V RB dengan area

perubahan

Penataan SDM Aparatur, Biro Kepegawaian telah melakukan upaya guna

mendukung

dan mensukseskan Reformasi Birokrasi di

Kementerian

Kesehatan antara lain dengan Penerapan Sistem Penilaian Prestasi Kerja

Pegawai. Dimana system penilaian prestasi kerja pegawai tersebut


t4t

merupakan salah satu sasaran strategis Kementerian Kesehatan yang

tertuang didalam Renstra Kementerian Kesehatan 2015

-

2019 dan

merupakan salah satu indikator kinerja kegiatan Pembinaan Administrasi

Kepegawaian. Di awal tahun 2014, system penilaian kinerja pegawai mengalami perubahan dari DP3 menjadi penilaian dengan menggunakan

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja.Seorang pegawai dinyatakan memiliki nilai kinerja minimal baik bila Nila iPrestasi Kerja > 76. Untuk memudahkan para pejabat penilai dalam memberikan penilaian

unsure perilaku kerja juga telah dikembangkan log book khusus sedangkan untuk paa pegawai juga telah dikembangkan log book tersendiri yang terintegrasi dengan target-target dalam SKP agar pegawai dapat menuliskan apa saja yang telah dikerjakannya setiap hari. Kedepan,

target-target dan pencapaian SKP Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dapat diintegrasikan dengan penilaian angka kredit masing-masing JFT

agar dapat diketahui ada atau tidaknya kesesuaian antara target yang dibuat dengan yang dikerjakan.

Grafik 3.25. Target danRealisasi SKP Min. Baik

90% 1

.'"

85%

80%

75% i,.

70%

Target

Realisasi

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 telah ditetapkan target sebesar 80% Pegawai dengan kinerja minimal baik dari

seluruh jumlah pegawai Kementerian Kesehatan baik CPNS maupun


L42

PNS. Dari Total Pegawai sebesar 53.156 terdapat sejumlah 45.425 Pegawai dengan SKP (kinerja) minimal Baik atau sebesar 85.46%.

l2.Sasaran Strategis 12: Meningkatnya sistem informasi kesehatan integrasi

Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi data dalam sistem informasi kesehatan terintegrasi, sistem informasi kesehatan terintegrasi adalah sistem informasi kesehatan yang ada telah mampu menyediakan mekanisme saling hubung

antar subsistem informasi dengan berbagai cara yang sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga data dari satu sistem atau subsistem secara rutin dapat

melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem atau subsistem yang lain.


a.

Persentase kabupaten/kota yang melaporkan data kesehatan prioritas

Data kesehatan prioritas adalah sekumpulan data kesehatan yang menjadi prioritas kebutuhan informasi bidang kesehatan berdasarkan kriteria tertentu serta sesuai indikator strategis nasional dan global bidang

kesehatan. Data kesehatan prioritas merupakan bagian dari sekumpulan data kesehatan provinsi dan sekumpulan data kesehatan kabupaten/kota.

Data kesehatan prioritas juga merupakan muatan data

dalam

penyelenggaraan Komunikasi Data. Data kesehatan prioritas terdiri atas

sejumlah elemen data yang dikelompokkan

menjadi data

derajat

kesehatan, upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, determinan kesehatan atau terkait lainnya. Data kesehatan prioritas dilaporkan melalui

Aplikasi Komunikasi Data.

Aplikasi Komunikasi data adalah suatu aplikasi sistem informasi kesehatan yang digunakan untuk pertukaran data dalam rangka konsolidasi/integrasi data kesehatan prioritas yang dikirimkan dari dinas

kesehatan kabupaten/kota dan/atau dinas kesehatan provinsi dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi kesehatan terintegrasi. Aplikasi


t43

ini dapat diakses di www.komdat.kemkes.oo.id dan tampilan muka seperti

terlihat pada gambar di bawah ini. Gambar 3.26. Tampilan Muka Aplikasi Komunikasi Data

it/:

^Mrrreura s&[Mll 5fuldqdeE@hdffi@ re|4ffi +ehHqrtr.tqlqb

cffi

&6

e

g

p6ddhels*Alpjd

rffiotemgsffi

Kementerian Kesehatan menetapkan 115 variabel yang menjadi data kesehatan prioritas tahun 2015. lGbupaten/kota melaporkan 115 variabel

dengan periode pelaporan bulanan sejumlah 44 vanabnl|, triwulanan 4 variabel, tahunan 79 variabel (11 variabel di awal tahun dan 68 variabel di

akhir tahun).

Gambar

memperlihatkan tampilan data kesehatan

prioritas periode data bulanan yang terdapat pada Aplikasi Komunikasi Data.


tu

Gambar 3.27.Tampilan Data Kesehatan Prioritas pada Aplikasi Komunikasi Data

Prde guESIffiG& th JMdrs$ffi tb 4r5

Pada tahun 2015 target kabupaten/kota yang melaporkan data kesehatan prioritas ditetapkan sebesar 30% dari total kabupaten/kota yang ada. Kabupaten/kota yang dikategorikan melapor apabila kabupaten/kota tersebut mengirimkan laporan data prioritas kesehatan minimal 80% variabel data bulanan. Pada akhir tahun 2015 rata-rata kabupaten/kota yang melapor data bulanan yaitu 61,7o/o. Angka ini melebihi target yang telah ditetapkan. Grafik 3.26. Persentase Capaian Indikator Kabupaten Kota yang Melaporkan Data Kesehatan Prioritas 70 50 50 40

-ofr Capaian ryyoTarget

-

30

20 20,20 10 0

TWI

TW II

TW III

TW IV

Sumber: Pusat Data dan lnformasi,20l5


145

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas data kesehatan prioritas, yaitu dengan (1) membentuk tim pemantauan SIK tingkat pusat yang rutin melakukan pemantauan serta berkomunikasi dengan pengelola

data di dinas kesehatan provinsi; (2) memberikan umpan balik keterisian

data ke dinas kesehatan provinsi; (3) pendampingan pengisian data kesehatan prioritas melalui pelatihan dan atau pertemuan; (4) update Aplikasi Komunikasi Data; (5) menjaga keamanan informasi data dengan sertifikasi ISO 27001:2013; serta (6) menyediakan jaringan komunikasi data intraneWPN (Virtual Private Network) untuk dinas kesehatan provinsi

dan dinas kesehatan kabupaten/kota dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan.

Melihat capaian kinerja tahun 2015 yang melebihi target

(61,7o/o\,

diharapkan target tahun 2019 (70Yo) dapat dicapai pula.

b.

Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk pelaksanaan e-Kesehatan.

Jaringan komunikasi data untuk pelaksanaan e-kesehatan adalah jaringan komputer WAN (Wide Area Network) dalam lingkup ekosistem kesehatan yang digunakan sebagai media koneksi pertukaran data pada

penyelenggaraan sistem elektronik kesehatan, seperti aplikasi sistem

informasi Puskesmas, aplikasi sistem informasi rumah sakit (RS), pembelajaran kesehatan jarak jauh, telemedicine, telediagnostik, teleradiologi, dan sebagainya. Bentuk fisik jaringan komunikasi data untuk

pelaksanaan e-Kesehatan yaitu jaringan internet

atau jaringan

intraneWPN untuk menyambungkan kantor dinas

kesehatan

provinsi/kabupaten/kota, Puskesmas, RS, atau lainnya.

Salah satu model pelaksanaan e-Kesehatan

di Puskesmas dan RS

yang dikembangkan Kementerian Kesehatan melalui Pusat Data dan Informasi yaitu Aplikasi SIKDA Generik. Aplikasi SIKDA Generik adalah aplikasi sistem informasi kesehatan daerah yang berlaku secara nasional


146

yang menghubungkan secara online dan terintegrasi seluruh Puskesmas,

RS, dan sarana kesehatan lainnya. Aplikasi ini

dapat diakses di

www. sikda. kemkes.oo. id

Gambar 3.28. Tampilan Muka Aplikasi SIKDA Generik

Pada tahun 2015 target kabupaten/kota tersedia jaringan komunikasi

data untuk pelaksanaan e-kesehatan ditetapkan sebesar

10o/o

dari total

kabupaten/kota yang ada. Kabupaten/kota dikategorikan tersedia jaringan

komunikasi data apabila terdapat model pelaksanaan e-Kesehatan di

Puskesmas

dan RS

menggunakan jaringan komunikasi

data

di

wilayahnya. Berdasarkan hasil pemetaan sistem informasi serta instrumen monitoring dan evaluasi sistem informasi kesehatan tahun 2015

didapatkan 54 kabupaten/kota (10,5%) yang telah menerapkan model pelaksanaan e-Kesehatan.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target indikator

tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk pelaksanaan e-kesehatan, yaitu: (1) memfasilitasi jaringan intranet dan internet, operasional dan pemeliharaan jaringan sistem informasi, dan honor pengelola yang mencakup 34 provinsi dan 497 kabupaten/kota melalui jaringan SIKNAS; (2) sosialisasi ke daerah untuk pembangunan infrastruktur SIK; (3) pelatihan dan pendampingan SIKDA Generik bagi

daerah yang telah mengembangkan aplikasi tersebut; (4) berkoordinasi


L47

dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam penyediaan internet sampai ke Puskesmas.

Melihat capaian kinerja tahun 2015 yang mencapai target

(10,5o/o),

diharapkan target tahun 2O1g (50%) dapat dicapai pula.

G. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Alokasi anggaran sesuai PK Menteri Kesehatan

adarah

Rp47.758.757.903.000,00. Pada akhir tahun 2015 alokasi anggaran menjadi Rp54.326.329.360.000,00 dengan realisasi sebesar Rp49.111.001 .741.440,00 atau 90,4%. Realisasi menurut jenis belanja dapat digambakan dengan grafik berikut

:

Grafik 3.27. Presentase Realisasi Per Jenis Belanja

Presentase Realisasi Per Jenis Belanja L2O,OOD/o

i.

100,00%

i

8O,OOo/o

i

60,000/o

i

40,00% 2O,OO"/'

i i

Sedangkan realisasi menurut kewenangannya dapat digambarkan sebagai berikut:


L8

Grafik 3.28. Realisasi Per Kewenangan

Realisasi Per Kewenangan

r

TRIWULAN

lll

|

65,470/0


L49

'(

t'

!

t

,s

Bab lV Penutup

Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan tahun 2015 merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Presiden Rl serta seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dan dapat sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Secara umum Kementerian Kesehatan telah dapat merealisasikan pencapaian sasaran strategis pada tahun 2015. Dari 30 indikator yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Menteri Kesehatan Tahun 2015, 24 indikator telah memenuhi

bahkan melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian masih terdapat 4 indikator yang perlu diberi perhatian serius karena capaiannya masih di bawah target yang ditetapkan. Di samping itu, dua indikator belum dapat diberikan penilaian

capaiannya karena datanya belum dapat diperoleh pada tahun 2015, yaitu:

1)

Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia < 18 tahun; dan 2) Persentase Kab/Kota yang mendapat predikat baik dalam pelaksanaan SPM.

Laporan kinerja

ini

diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, pelaksanaan program dan kegiatan serta berbagai kebijakan. Hasil pencapaian pelaksanaan program pembangunan bidang kesehatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun diharapkan selalu sesuai dengan rencana strategis dan dokumen perencanaan lainnya.

Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2015 dan kekurangan diharapkan dapat

menjadi parameter dan acuan penetapan kebijakan, program dan kegiatan pada waktu mendatang.


150

KEMENTERIAN KESBHATAN RI INSPEKTORAT JENDERAL Jl. H.R. Rasuna Saitl Blok X-5 Kavling No.4 - 9 Kuningan - Jakarta Sc_latan_12950 Tclp 02t - 5201590 (Hunring) - Pcs. 3iffi. 3102. 3104 Fax. 021 - 52015t19/5223011

PERNYATAAN TELAH DI REVI U KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN ANGGARAN 20.15

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Rl untuk Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi

informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Kesehatan Rl.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 24 Februan 2016 ur Jenderal Kemenkes Rl.

INST'F; h

T''

JEtitiEr(,iL

3h

, Apt, MM, ME 71217 198502 1 001

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Recommend Documents