No.1258, 2014
KEMENHAN. Satuan Kesehatan. Pengendalian. Zoonosis. Pelibatan.
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PELIBATAN SATUAN KESEHATAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENGENDALIAN ZOONOSIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengendalian zoonosis sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis, perlu menyusun mekanisme pelaksanaan untuk melibatkan satuan kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelibatan Satuan Kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam Pengendalian Zoonosis; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik
2014, No.1258
2
Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 3. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010, tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya; MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELIBATAN SATUAN KESEHATAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENGENDALIAN ZOONOSIS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan: 1. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya. 2. Pengendalian Zoonosis di lingkungan Kemhan dan TNI adalah kegiatan pencegahan,tanggap darurat,evaluasi dampak wabah,KLB dan pandemi akibat Zoonosis yang di laksanakan oleh Satuan Kesehatan Kemhan dan TNI. 3. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. 4. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. 5. Pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar beberapa dan banyak negara. 6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 7. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan
3
2014, No.1258
kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. 8. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan. 9. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. Pasal 2 Pengendalian Zoonosis di lingkungan Kemhan dan TNI bertujuan untuk: a. membantu proses Pengendalian Zoonosis secara keseluruhan baik dari sisi medis maupun non medis melalui kerja sama dengan Kementerian/Lembaga serta pihak terkait lainnya; b. menyiapkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya kesehatan Kemhan dan TNI dalam Pengendalian Zoonosis; c. meningkatkan kemampuan sistem manajemen dalam Pengendalian Zoonosis; d. memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat yang terserang wabah,KLB dan pandemi akibat Zoonosis secara cepat dan tepat; e. menjamin terselenggaranya bantuan kesehatan dalam Pengendalian Zoonosis secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; f.
membangun partisipasi kemitraan publik, lembaga sosial masyarakat dan negara asing secara berdaya guna dan berhasil guna;
g. mendorong semangat masyarakat; dan
gotong-royong,
kesetiakawanan
sosial
h. menciptakan kesamaan derajat dalam pemberian pengobatan dengan tanpa membedakan status atau golongan. Pasal 3 Pengendalian Zoonosis di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan berdasarkan asas: a. adil dan merata, yaitu pelibatan kesehatan Kemhan dan TNI dalam Pengendalian Zoonosis secara proporsional tanpa membedakan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial secara adil dan merata; b. kecepatan dan ketepatan, yaitu pelibatan Kesehatan Kemhan dan TNI dalam Pengendalian Zoonosis dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan keadaan untuk mencegah memburuknya keadaan dan banyaknya korban;
2014, No.1258
4
c. prioritas medis, yaitu pelibatan Kesehatan Kemhan dan TNI dalam Pengendalian Zoonosis harus berdasarkan prioritas dan diutamakan dengan mendahulukan keselamatan korban; d. etika profesi, yaitu pelibatan petugas, korban, dan masyarakat Kesehatan Kemhan dan TNI dalam Pengendalian Zoonosis setiap personel kesehatan selalu berpedoman pada etika profesi kesehatan sesuai bidang tugasnya; e. kesatuan komando, yaitu menjamin kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan bantuan kesehatan diperlukan kesatuan komando untuk menyamakan persepsi dan interpretasi petugas agar pelaksanaan tugas-tugas di lapangan berjalan dengan cepat, tepat dan berhasil guna; f.
fleksibel, yaitu organisasi sumber daya Kesehatan dan peralatan pada bantuan kesehatan dalam Pengendalian Zoonosis harus mampu dihadapkan dengan berbagai masalah di lapangan; dan
g. profesional dan proporsional, yaitu pelibatan penanganan kesehatan Kemhan dan TNI yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang kesehatan maupun memahami aturan dan peraturan perundangundangan. Pasal 4 Strategi Pengendalian Zoonosis: a. mengutamakan prinsip pencegahan penularan kepada manusia dengan meningkatkan upaya Pengendalian Zoonosis pada sumber penularan; b. perkuatan koordinasi lintas sektor untuk membangun sistem Pengendalian Zoonosis, sinkronisasi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategi;dan c. perkuatan kapasitas sumber daya manusia, logistik, pendanaan pelaksanaan, prosedur teknis pengendalian, kelembagaan dan anggaran Pengendalian Zoonosis. BAB II JENIS ZOONOSIS Pasal 5 Jenis Zoonosis yang mendapatkan prioritas dalam pengendalian secara nasional meliputi: a. Rabies; b. Flu Burung; c. Antraks; d. Leptospirosis;
5
2014, No.1258
e. Pes (Plaque); dan f.
Brucellosis. Pasal 6
(1) Penyakit Rabies (penyakit anjing gila) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penyakit Zoonosis yang disebabkan oleh Lyssavirus (virus rabies) dan ditularkan dari manusia melalui gigitan hewan penderita rabies. (2) Penyakit Flu Burung (FB) atau Avian Influenza (AI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan suatu penyakit menular pada unggas yang disebabkan oleh virus influenza Tipe A. (3) Penyakit Antraks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan suatu penyakit Zoonosis yang sulit dikendalikan yang disebabkan oleh bakteri penyebab penyakit yang membentuk spora dan bertahan dalam kurun waktu puluhan tahun. (4) Penyakit Leptospirosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan penyakit Zoonosis akut disebabkan oleh bakteri Leptospira, sumber utama penularan penyakit melalui binatang tikus dan binatang mengerat lainnya. (5) Penyakit Pes (plaque) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan bakteri Yersinia pestis, yang ditularkan oleh kutu dan pinjal atau kotoran tikus. (6) Penyakit Brucellosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan salah satu jenis Zoonosis yang menyebabkan keguguran pada sapi betina sehingga mengganggu program swasembada pangan khususnya dalam penyediaan daging. BAB III PELAKSANAAN Pasal 7 Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Zoonosis meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu: a. pra-wabah,KLBdanpandemi(sebelumterjadi wabah,KLB dan pandemic Zoonosis); b. tanggap darurat (saat terjadi wabah,KLB, pandemi Zoonosis); dan c. pasca-wabah,KLB, pandemi Zoonosis (setelah terjadi wabah, KLB, pandemi Zoonosis). Pasal 8 (1) Pengendalian Zoonosis pada tahap pra-wabah,KLB dan pandemi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan kegiatan sebagai berikut:
2014, No.1258
6
a. membuat rencana kegiatan upaya pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, pemulihan dan rehabilitasi Pengendalian Zoonosis; b. melakukan inventarisasi sumber daya Kesehatan yang dimasukkan dalam Peta Geomedik; c. menyusun standar operasional prosedur tetap dan melakukan sosialisasi bantuan kesehatan dalam Pengendalian Zoonosis; d. membentuk dan mengembangkan Satgas reaksi cepat bantuan Kesehatan Pengendalian Zoonosis; e. mengadakan pendidikan pelatihan tentang bantuan Kesehatan dalam Pengendalian Zoonosis dengan supervisi tingkat pusat; f. merencanakan pembentukan Pusdalops bantuan Kesehatan dalam Pengendalian Zoonosis; g. membuat laporan perencanaan kebutuhan anggaran selama kegiatan bantuan Kesehatan dalam Pengendalian Zoonosis; h. mengembangkan sistem komunikasi dan informasi; i. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait tentang korban akibat Zoonosis; j. mengadakan koordinasi lintas program dan lintas sektor meliputi sinkronisasi kegiatan Pengendalian Zoonosis dengan pusat;dan k. melakukan Zoonosis.
monitoring
dan
evaluasi
terhadap
Pengendalian
(2) Pengendalian Zoonosis pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan kegiatan sebagai berikut: a. melaporkan kejadian wabah,KLB dan pandemi kesempatan pertama secara berjenjang;
Zoonosis pada
b. mengaktifkan Pusdalops pengendalian wabah,KLB dan pandemi akibat Zoonosis; c. melakukan koordinasi langsung dengan tingkat pusat tentang kebutuhan bekal Kesehatan; d. mengerahkan Satgaskes pengendalian wabah,KLB dan pandemi akibat Zoonosis yang telah dipersiapkan; e. melaksanakan pemecahan Satgaskes yang ada menjadi Subsatgaskes sesuai kebutuhan daerah wabah,KLB dan pandemi akibat Zoonosis; f. membuat laporan pelaksanaan anggaran yang diterima dari pusat; dan
2014, No.1258
7
g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengendalian Zoonosis. (3) Pengendalian Zoonosis pada tahap pasca wabah, KLB dan pandemi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. membantu Kementerian Kesehatan dalam melakukan evakuasi dampak wabah,KLB dan pandemi akibat Zoonosis guna menanggulangi kemungkinan timbulnya penyakit lainnya serta dampak sosial, ekonomi pada masyarakat; b. membantu instansi Kesehatan; dan
terkait
dalam
pendataan
sumber
daya
c. evaluasi pelaksanaan bantuan Kesehatan dalam pengendalian wabah,KLB dan pandemi akibat Zoonosis. Pasal 9 (1) Pengendalian Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal dilaksanakan pada tingkat organisasi Kesehatan Kemhan dan TNI.
8
(2) Pengendalian Zoonosis sebagaimana dimaksud ayat (1) bekerja sama dengan unsur Kesehatan Pemerintah, swasta, masyarakat maupun pihak asing. (3) Pengendalian dilaksanakan rehabilitatif.
Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan Pasal 10
Pelibatan Satuan Kesehatan Kemhan dan TNI dalam Pengendalian Zoonosis dilakukan apabila terjadi, Wabah,KLB dan pandemi akibat Zoonosis. Pasal 11 (1) Pelibatan Kesehatan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Panglima TNI dan secara teknis medis bertanggung jawab kepada Kapuskes TNI. (2) Pelibatan Kesehatan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan persepsi yang sama tentang kejadian wabah,KLB dan pandemi akibat Zoonosis.
2014, No.1258
8
(3) Pelibatan Kesehatan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kejadian Wabah,KLB dan pandemi akibat Zoonosis yang terjadi di masing masing wilayah. Pasal 12 (1) Pengerahan Satuan Tugas Kesehatan untuk pelibatan Satuan Kesehatan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 baik secara sebagian maupun keseluruhan sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi wabah,KLB dan Pandemi akibat Zoonosis. BAB IV SUSUNAN PERSONEL DALAM SATUAN TUGAS Pasal 13 Unsur pelibatan Satuan Kesehatan Kemhan dan TNI dalam Pengendalian Zoonosis terdiri atas: a. tingkat pusat dikoordinir oleh Puskes TNI dengan melibatkan Satuan Kesehatan TNI di tingkat Pusat; dan b. tingkat daerah dikoordinir oleh Satuan Kesehatan melibatkan Satuan Kesehatan TNI di tingkat daerah.
TNI
dengan
Pasal 14 (1) Susunan personel tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas: a. Ketua
: Kapuskes TNI;
b. Wakil Ketua : Dirkes Ditjen Kuathan Kemhan; dan c. Anggota
: Dirkesad, Kadiskesal, Kadiskesau, dan Kapusrehab Kemhan.
(2) Susunan Personel tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, diketuai oleh Kepala Kesehatan yang tertinggi di daerah yang selanjutnya akan membentuk Satuan Tugas Kesehatan sesuai kebutuhan. Pasal 15 Koordinasi antar satuan Kesehatan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan secara cepat, tepat sesuai norma,
9
2014, No.1258
etika dengan memperhatikan kemitraan antarinstansi dengan saling memberi informasi. BAB V TATARAN KEWENANGAN Pasal 16 (1) Menteri mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan pelibatan Satuan Kesehatan Kemhan dan TNI dalam Pengendalian Zoonosis. (2) Panglima TNI mempunyai kewenangan menggunakan kekuatan TNI dalam Pengendalian Zoonosis. (3) Kepala Staf Angkatan mempunyai kewenangan membina Satuan Kesehatan Angkatan dalam Pengendalian Zoonosis. (4) Kapuskes TNI mempunyai kewenangan membentuk Satgaskes tingkat pusat dalam menggunakan Satuan Kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI dalam Pengendalian Zoonosis. Pasal 17 Pembinaan satuan TNI dalam Pengendalian Zoonosis dilaksanakan oleh Direktur Kesehatan Angkatan Darat, Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut, dan Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara. BAB VI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 18 Inspektorat Jenderal Kemhan, Inspektorat Jenderal TNI, dan Inspektorat Jenderal Angkatan melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran bantuan kesehatan Kemhan dan TNI dalam Pengendalian Zoonosis. BAB VII SISTEM PELAPORAN Pasal 19 (1) Sistem pelaporan dalam Pengendalian Zoonosis organisasi Kemhan dan TNI yang berlaku.
mengikuti jalur
(2) Sistem pelaporan dalam Pengendalian Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berjenjang oleh Satuan Kesehatan tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada: a. Direktorat atau Dinas Kesehatan Angkatan;
2014, No.1258
10
b. Pusat Kesehatan TNI; dan c. Direktorat Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan. Pasal 20 Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi: a. laporan rutin; dan b. laporan khusus pada saat KLB. Pasal 21 (1) Sistem laporan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a disampaikan secara berjenjang oleh Direktorat atau Dinas Kesehatan Angkatan kepada Menteri. (2) Laporan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis. Pasal 22 (1) Laporan khusus pada saat KLB Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b disampaikan secara berjenjang oleh Direktorat/Dinas Kesehatan Angkatan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan. (2) Laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan kepada Menteri. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 23 Pembiayaan pelaksanaan Pengendalian Zoonosis di lingkungan Kemhan dan TNI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pertahanan. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengendalian Zoonosis diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan masing-masing angkatan.
11
2014, No.1258
Pasal 25 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2014 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN
