KEKUATAN MODAL DAN PERILAKU KEKERASAN NEGARA PADA MASA ORDE BARU DAN PASCA ORDE BARU: STUDI KASUS FREEPORT Oleh: Adrianus Bintang Hanto Nugroho1 ABSTRACT Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Freeport sebagai kekuatan modal mempengaruhi berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Negara. Pada masa Orde Baru Negara memberi perlindungan secara fisik terhadap Freeport yang mengambilalih tanah ulayat suku Amungme untuk kepentingan pertambangannya. Berbagai penolakan yang dilakukan warga suku Amungme atas kehadiran Freeport di tanah ulayat mereka dibalas dengan tindakan kekerasan oleh Negara. Tindakan-tindakan kekerasan oleh Negara bahkan tetap terjadi setelah Orde Baru tumbang. Namun demikian sasaran tindakan kekerasan bukan lagi warga suku Amungme melainkan bergeser menjadi para pendulang emas tradisional dan buruh Freeport sendiri. Penulis menggunakan teori negara yang diperkenalkan Ralph Miliband untuk menjelaskan bagaimana sebuah kekuatan modal seperti Freeport dapat mempengaruhi perilaku kekerasan Negara. Menurut Miliband kelas kapitalis, yaitu kekuatan modal atau korporasi, dengan kekuatan ekonomi yang mereka miliki dapat menggunakan Negara sebagai instrumen untuk memenuhi kepentingannya. Dengan melakukan kolonisasi terhadap elit negara, korporasi dapat mempengaruhi pembentukan berbagai kebijakan yang menguntungkannya. Dalam konteks Freeport kolonisasi dilakukan melalui cara membangun hubungan dekat dengan para elit negara. Hubungan dekat itu dibangun melalui dua cara yang berbeda. Pada masa Orde Baru Freeport cenderung melakukan pendekatan yang lebih bersifat subyektif seperti dengan cara membangun hubungan personal yang baik dengan para elit negara, membiayai ongkos liburan mereka, serta membuat kesepakatan bisnis yang membuat mereka kaya. Pasca Orde Baru Freeport cenderung melakukan pendekatan yang lebih bersifat obyektif seperti melakukan pembayaran secara resmi melalui program tanggungjawab sosial perusahaan dan membiayai berbagai proyek pembangunan di Kabupaten Mimika. Tumbangnya Orde Baru membuat Freeport harus mengubah pola pendekatannya dari yang cenderung bersifat subyektif menjadi obyektif.Hal tersebut memperlihatkan bahwa kelas kapitalis yang diwujudkan dalam bentuk korporasi dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan yang terjadi dalam sebuah sistem negara. Baik dalam sistem negara yang otoritarian maupun demokratis kelas kapitalis pada kenyataannya berkuasa (rule) meskipun mereka tidak secara langsung memerintah (govern). Keywords: Kekuatan modal, Negara, Kolonisasi, Freeport, Kekerasan Negara
1
Staff Pengajar Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi UKSW
101
1. PENDAHULUAN
Indonesia mengalami peristiwa titik balik dalam sejarah politik dan ekonominya pasca rezim Orde Lama tak lagi berkuasa. Orde Baru yang menggantikan Orde Lama giat mendorong berbagai perubahan dalam sistem ekonomi dan kultur politik Indonesia. Pemerintah rezim Orde Baru percaya bahwa ideologi pembangunan yang ditandai dengan masuknya korporasi modal asing ke Indonesia merupakan satu-satunya jalan untuk memperbaiki situasi ekonomi dalam negeri yang saat itu sedang memburuk. Pengadopsian ideologi pembangunan ini juga dimaksudkan oleh Orde Baru untuk mengintegrasikan diri secara politik dengan Blok Barat. Suharto yang tampil memimpin Orde Baru memilih jalan yang praktis berseberangan dengan Sukarno, pemimpin Orde Lama yang dikenal gigih melawan Barat. Ia justru mencari dukungan Barat dan dapat berdiri di atas panggung sebagai pemimpin terkuat Orde Baru berkat konsesinya dengan imperium kolonial pemilik modal.2 Ideologi
pembangunan
atau
yang
sering
disebut
dengan
developmentalism pada dasarnya percaya bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas ini hanya dapat dipahami
dalam sudut pandang perekonomian
terbuka yang
mengandalkan peran sektor industri yang terintegrasi dengan sistem perekonomian internasional. Demi integrasi dengan sistem perekonomian internasional rezim Orde Baru mempersilakan korporasi asing untuk datang dan mengeksploitasi tanah dan kekayaan sumberdaya alam Indonesia. Eksploitasi korporasi atas tanah dan segala kekayaan alam yang ada di dalam bumi Indonesia mula-mula didahului oleh proses akumulasi primitif yang memisahkan komunitas 2
Baskara T. Wardaya, dkk. 2007. Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia. Jakarta: Elsam. Halaman 23.
102
masyarakat adat sebagai petani tradisional dari tanah yang menghidupi mereka melalui perampasan dan pengingkaran hak-hak adat yang didukung oleh rezim pemerintah Orde Baru. Salah satu korporasi asing yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Freeport3 yang berbasis di Louisiana, Amerika Serikat. Freeportadalah korporasi pertambangan asing pertama yang beroperasi di Indonesia setelah disahkannya UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.Kontrak Karya
antara
Pemerintah
Indonesia
dengan
Freeport
pertama
kali
ditandatangani pada 7 April 1967.4Kontrak Karya generasi pertama itu memuat kesepakatan mengenai eksplorasi Gunung Ertsberg oleh Freeport dimana wilayah itu secara historis merupakan wilayah adat suku Amungme. Warga suku Amungme yang tidak pernah diajak berdialog mengenai rencana eksplorasi tambang tersebut menolak keberadaan Freeport di tanah ulayat mereka dan melakukan protes keras pada pemerintah Orde Barudan Freeport. Alasan warga suku Amungme melakukan protes adalah pertamatama karena kegiatan eksplorasi dilakukan di Gunung Ertsberg5, sebuah gunung suci bagi suku Amungme yang dipercayai sebagai tempat bersemayamnya arwah nenek moyang mereka. Alasan kedua adalah kegiatan eksplorasi tambang oleh Freeport menyebabkan warga suku Amungme terusir dari tanah ulayat mereka terutama setelah ditandatanganinya January Agreement pada 8 Januari 1974. January Agreement adalah perjanjian yang berisi kesepakatan kerjasama antara suku Amungme dan Freeport dimana suku Amungme harus merelakan tanahnya menjadi lahan pertambangan dan Freeport sebagai gantinya akan memberikan beberapa fasilitas sosial. Akibat dari penandatanganJanuary Agreement ini warga suku Amungme dilarang memasuki tanah ulayat mereka di sekitar Tembagapura. 3
Freeport McMoran Copper and Gold, Inc. melakukan operasi pertambangan tembaga dan emas di Indonesia dengan menggunakan bendera Freeport Indonesia yang selanjutnya disebut Freeport. 4 Lihat Al Araf, Anton Aliabbas, dkk. 2011. Sekuritisasi Papua: Implikasi Pendekatan Keamanan terhadap Kondisi HAM di Papua. Jakarta: Imparsial. Halaman 147. 5 Suku Amungme menyebut Gunung Ertsberg sebagai Gunung Nemangkawi.
103
Kehadiran Freeport sejak awal memang tidak dikehendaki oleh warga suku Amungme. Penolakan dan perlawanan yang dilakukan oleh warga suku Amungme kemudian berubah menjadi konflik yang berkepanjangan antara mereka dengan Freeport yang didukung Negara yang kehadirannya diwakili oleh pemerintah dan militer. Berbagai peristiwa perlawanan terjadi sejak saat masuknya Freeport pada tahun 1967. Sejak saat itu berbagai tindakan kekerasan dilakukan oleh Negara terhadap warga suku Amungme. Pada masa Orde Baru tindakan kekerasan oleh Negara melalui militer kepada warga suku Amungme seringkali dilakukan dengan alasan bahwa mereka merupakan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).6 Militer Indonesia berpendapat bahwa warga suku Amungme yang menolak dan melawan Freeport dengan mengadakan protes-protes sporadis adalah simpatisan maupun anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) sehingga kehadiran militer diperlukan untuk memberantas organisasi yang ingin membentuk sebuah negara Papua merdeka tersebut. Stigma ini selalu diberikan pada warga suku Amungme yang menolak keberadaan Freeport sebab dengan stigma tersebut pihak militer memperoleh legitimasi untuk melakukan tindakan kekerasan. Setelah tumbangnya Orde Baru hubungan dekat yang terjalin diantara Negara dan Freeport tidak banyak berubah. Kedekatan hubungan ini membuat Negara selalu memihak Freeport dalam setiap konflik yang melibatkan korporasi itu dengan pihak lain. Jika pada masa Orde Baru Freeport berkonflik dengan warga suku Amungme sebagai pemilik tanah ulayat di mana tambang Freeport berada maka pada masa pasca Orde Baru Freeport berkonflik dengan para pendulang emas tradisional dan buruhnya sendiri.
6
Lihat Amiruddin Al Rahab dan Aderito Jesus de Soares. 2003. Perjuangan Amungme: Antara Freeport dan Militer. Jakarta: Elsam. Halaman 83.
104
1.1 Kerangka Konseptual Sebuah korporasi pada kenyataannya memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi pemerintah agar mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung kepentingan korporasi tersebut. Dalam kasus Freeport, korporasi ini dapat mempengaruhi Negara untuk mengeluarkan jaminan berupa kebijakan
perlindungan
terhadap
bisnis
pertambangannya.
Jaminan
perlindungan tersebut diwujudkan dalam rupa berbagai tindakan kekerasan oleh Negara terhadap pihak-pihak yang berkonflik dengan Freeport. Penulis menggunakan teori negara yang dikemukakan oleh Ralph Miliband untuk mengetahui
bagaimana
Freeport
sebagai
sebuah
kekuatan
modal
mempengaruhi perilaku kekerasan Negara. Ralph Miliband mendasarkan posisi teoritisnya pada pemikiran klasik Marx tentang negara yang mengatakan bahwa “the executive of the modern state is but a commitee for managing the affairs of the whole bourgeoisie”. Dalam bukunya “The State in Capitalist Society” (1969) Miliband nampak mendukung pemikiran klasik Marx dengan menulis bahwa, “In the Marxist scheme, the ‘ruling class’ of capitalist society is that class which owns and controls the means of production and which is able, by virtue of the economic power thus conferred upon it, to use the state as its instrument for the domination of society”.7
Clyde W. Barrow, seorang penerjemah pemikiran Ralph Miliband, kemudian
menambahkan
bahwa
dalam
realitas
empiris
Miliband
mengidentifikasi korporasi sebagai titik rujukan utama untuk mendefinisikan kelas kapitalis.8 Barrow juga mengatakan bahwa menurut Miliband anggota kelas kapitalis dapat diidentifikasi sebagai mereka yang menduduki fungsi manajerial dan fungsi kepemilikan dalam korporasi.
7
Lihat Ralph Miliband. 1969. The State in Capitalist Society. London, Melbourne, and New York: Quartet Books. Halaman 23. 8 Lihat Clyde W. Barrow. “Ralph Miliband and the Instrumentalist Theory of the State: The (Mis)Construction of and Analytic Concept” dalam Paul Wetherly, Clyde W. Barrow, and Peter Burnham (Ed.). 2008. Class, Power, and the State in Capitalist Society, Essays on Ralph Miliband. New York: Palgrave Macmillan. Halaman 87.
105
Miliband dengan jelas mengatakan bahwa kelas yang berkuasa dalam sebuah masyarakat kapitalis adalah mereka yang memiliki dan mengontrol faktor-faktor produksi. Kemampuan memiliki dan mengontrol faktor-faktor produksi inilah yang disebut sebagai kekuatan ekonomi, economic power. Melalui kekuatan ekonomi tersebut kelas kapitalis sebagai kelas yang berkuasa bisa memakai Negara sebagai alat atau instrumen untuk mendominasi masyarakat. Kemampuan kelas kapitalis memakai Negara sebagai instrumen disebabkan oleh kekuatan ekonomi yang dipadukan dengan hubungan dekat mereka dengan Negara dimana menurut Miliband, “For the first step in that analysis is to note the obvious but fundamental fact that this class is involved in a ‘relationship’ with the state, which cannot be assumed, in the political conditions which are typical of advanced capitalism, to be that of principal agent. It may well be found that the relationship is very close indeed and that the holders of state power are, for many different reasons, the agents of private economic power – that those who wield that power are also, therefore, and without unduly stretching thye meaning of words, an authentic ‘ruling class’ ”.9
Miliband berpendapat bahwa Negara dibentuk secara bersama-sama oleh beberapa institusi dimana kemudian interaksi yang terjadi diantara institusi-institusi tersebut akan membentuk sebuah sistem negara, “what ‘the state’ stands for is a number of particular institutions which, together, constitute its reality, and which interact as parts of what may be called the state system”.10 Beberapa institusi yang membentuk sistem negara tersebut adalah: 1. Governmental apparatus yang terdiri dari otoritas eksekutif dan legislatif di tingkat nasional yang bertugas membuat kebijakan negara. 2. Administrative apparatus yang terdiri dari pegawai negeri sipil, perusahaan-perusahaan milik negara, bank sentral, dan komisi-komisi yang mengatur tata perekonomian, sosial, budaya. 3. Coercive apparatus yang terdiri dari militer, paramiliter, polisi, dan agen intelijen yang secara bersama-sama bertugas melakukan pengelolaan kekerasan (management of violence). 9
Ibid., halaman 51. Ralph Miliband, ibid., halaman 46.
10
106
4. Judicial apparatus yang terdiri dari pengadilan, berbagai profesi dalam bidang hukum seperti jaksa dan pengacara, penjara, dan komponenkomponen lain dari sistem peradilan. 5. Sub-central governments yang terdiri dari pemerintah negara bagian, provinsi, kota, kabupaten, dan berbagai satuan pemerintahan lain dibawahnya. Menurut Miliband dalam institusi-institusi di atas lah kekuasaan negara atau state power berada dan melalui institusi-institusi tersebut lah kekuasaan negara digunakan dalam berbagai manifestasi yang berbeda oleh mereka yang menduduki posisi-posisi puncak (leading positions) di masingmasing institusi yang kemudian disebut sebagai state elite, “It is these institutions in which ‘state power’ lies, and it is through them that this power is wielded in its different manifestations by the people who occupy the leading positions in each of these institutions....these are the people who constitute what may be described as the state elite”. 11
Diantara mereka yang menduduki leading positions adalah presiden, perdana menteri, para pemimpin kementerian, para pejabat, para jenderal militer, para hakim di pengadilan, para anggota parlemen, dan para pemimpin di daerah. Mereka inilah yang disebut oleh Miliband sebagai state elite dan merekalah yang memiliki dan menggunakan kekuasaan negara atau state power. Miliband percaya bahwa kelas kapitalis yang memiliki dan mengontrol faktor produksi dapat menggunakan Negara sebagai alat untuk mendominasi masyarakat. Cara yang digunakan oleh kelas kapitalis adalah dengan mengontrol aparatus-aparatus negara melalui penguasaan posisi-posisi penting atau kolonisasi (colonization) terhadap para state elitedalam institusiinstitusi pembentuk Negara seperti governmental, administrative, coercive, maupun judicial apparatus.
11
Ibid., halaman 50.
107
Kolonisasi atas state elite atau mereka yang memegang posisi-posisi kunci dalam institusi-institusi tersebut merupakan satu senjata yang penting dalam rangka dominasi kelas kapitalis. Hal ini tepat seperti yang dikatakan oleh Karl Kautsky bahwa ‘the capitalist class rules but does not govern’ sebab menurut Kautsky ‘it contents itself with ruling the government’. Pendapat Kautsky ini juga didukung oleh Miliband yang mengatakan bahwa kelas kapitalis terwakili dengan baik dalam eksekutif politik dan bagian lain dalam sistem negara, “....they have generally been well represented in the political executive and in other parts of the state system as well”. Kolonisasi kelas kapitalis atas posisi-posisi kunci dalam institusi pembentuk negara dapat melapangkan jalan mereka untuk menyebarkan pengaruh secara luas (decisive) dalam kebijakan-kebijakan publik. Barrow menyatakan institusi yang paling berhasil dikolonisasi oleh kelas kapitalis adalah administrative, coercive, dan governmental apparatus. Keberhasilan kelas kapitalis ini kemudian turut ditunjang oleh perkembangan struktur kekuasaan yang asimetris dalam Negara seperti misalnya tumbuhnya kekuasaan presiden yang sangat besar melebihi institusi-institusi lain dan terbentuknya badan pembuat peraturan yang sama sekali independen. Dengan perkembangan semacam ini maka kelas kapitalis akan menikmati porsi kekuasaan (power) yang lebih besar yang menempatkan mereka dalam posisi strategis dalam sistem negara dimana mereka bisa menginisiasi, memodifikasi, dan memveto proposal-proposal kebijakan dalam cakupan yang lebih luas dari sebelumnya. 1.2 Kekerasan Negara pada Masa Orde Baru Kemarahan warga suku Amungme terhadap Freeport pada dasarnya terjadi karena pengambilalihan tanah ulayat secara sepihak tanpa dialog dan tanpa persetujuan, apalagi tanah yang diambilalih adalah tanah yang disucikan warga suku Amungme. Berbagai aksi protes dan penolakan terhadap kehadiran Freeport dijawab dengan tindakan kekerasan oleh Negara.
108
Aksi protes yang dilancarkan oleh warga suku Amungme pada tahun 1973 berubah menjadi bentrokan yang menyebabkan empat orang pekerja Freeport meninggal dan banyak warga suku Amungme menderita luka-luka. Peristiwa di Lembah Tsinga itu dihentikan secara paksa oleh militer dengan memakan korban empat puluh orang dari suku Amungme.12 Berbagai aksi protes yang dilakukan oleh warga suku Amungme sejak kehadiran Freeport tahun 1967 membuat korporasi itu mengakui keberadaan dan
eksistensi suku Amungme.Demi
memperlancar kegiatan
operasi
pertambangannya, termasuk juga perluasan lahan pertambangan, maka Freeport memulai perundingan dengan warga suku Amungme. Perundingan tersebut kemudian melahirkan kesepakatan yang ditandatangani pada tanggal 8 Januari 1974 dan sering disebut dengan January Agreement. Isi kesepakatan January Agreement sebenarnya sangat merugikan warga suku Amungme karena mereka diharuskan menyerahkan tanah ulayat yang mereka sucikan bagi kegiatan operasi pertambangan Freeport. Kerugian lain yang warga suku Amungme alami adalah mereka juga tidak diperbolehkan memasuki tanah yang telah mereka serahkan pada Freeport. Hal ini jelas merugikan mereka sebab tanah tersebut adalah tanah tempat dimana mereka hidup, berburu, dan memanen sagu. Maka setelah beberapa saat isi kesepakatan January Agreement tak kunjung dipenuhi warga suku Amungme kembali melakukan protes selama beberapa kali.Untuk menghentikan rangkaian protes itu maka pada bulan Juni 1977 TNI AD membombardir Desa Agimuga yang mengakibatkan terbunuhnya sekitar tiga puluh warga suku Amungme.13Tindakan militer tersebut menyulut kemarahan warga suku Amungme.Pada 23 Juli 1977 warga suku Amungme merusak berbagai fasilitas milik Freeport di Timika.Mereka memotong pipa penyalur biji tembaga, membakar gudang, dan melepaskan keran tangki persediaan bahan bakar Freeport untuk kemudian membakarnya.Warga suku 12 13
Amiruddin al Rahab dan Aderito Jesus de Soares, ibid., halaman 74. Ibid., halaman 61.
109
Amungme juga turut membakar balai desa di Kiliarma. Pada peristiwa itu enam orang pegawai tewas.14 Dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai ‘Peristiwa 77’ ini Freeport
mengalami
kerugian
sekitar
enam
hingga
sebelas
juta
dollar.Menanggapi peristiwa ini pihak militer TNI AD sekali lagi melakukan penyerangan di Desa Agimuga pada bulan Agustus 1977. Militer bahkan melakukan penembakan dari udara dengan menggunakan pesawat Bronco, setelah itu pasukan infanteri dari Batalion 753/Cenderawasih diterjunkan ke berbagai kampung di sekitar Agimuga.15 Peristiwa tahun 1977 itu menyebabkan
warga
suku
Amungme
seringkali
dituduh
melakukan
pemberontakan terhadap pemerintah. Sebagian besar dari mereka dituduh bergabung dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sehingga akibatnya banyak warga suku Amungme yang ditangkap dan diinterogasi oleh pihak militer. Akibat dari aksi-aksi penangkapan itu banyak warga suku Amungme yang mengungsi keluar dari Kota Timika menuju ke hutan disekitarnya. Pihak militer kemudian menguasai Kota Timika dan kampung-kampung di sekitarnya bahkan mereka membakar semua rumah dan kebun milik warga suku Amungme di daerah Kwamki Lama dengan alasan untuk mematahkan perlawanan dan dukungan logistik pada warga yang sedang melarikan diri ke hutan.16 Pihak militer kemudian mengubah Kwamki Lama menjadi seperti pos militer dengan cara mendirikan pos-pos keamanan untuk mengawasi warga. Warga suku Amungme yang melarikan diri baru berani kembali pulang setelah tiga tahun bersembunyi di hutan. Mereka yang keluar dari hutan dinyatakan sebagai anggota Organisasi Papua Merdeka yang telah menyerah dan kemudian pada tahun 1982 ditempatkan di sekitar daerah Kwamki Lama dengan tujuan agar militer lebih mudah mengawasi mereka. 14
Ibid., halaman 78. Amiruddin al Rahab. 2010. Heboh Papua: Perang Rahasia, Trauma, dan Separatisme. Depok: Komunitas Bambu. Halaman 53. 16 Lihat Amiruddin al Rahab dan Aderito Jesus de Soares, ibid., halaman 79. 15
110
Aksi protes warga suku Amungme kembali terjadi pada tahun 1985. Kali ini aksi protes dipicu oleh rencana Freeport yang ingin membangun kompleks perumahan bagi para pekerjanya yaitu Kompleks Timika Indah. Selain itu Freeport juga membangun
jalan penghubung dari Pad II ke
Tembagapura dan Kota Baru dengan melalui Sungai Ajkwa. Demi proyek pembangunan tersebut maka Freeport melakukan penggusuran skala besar mulai dari daerah Pomako hingga ke daerah Mile 50. Dalam proses pembangunan itu Freeport turut pula merusak hutan dan ladang perburuan warga suku Amungme dan Kamoro. Tindakan perusakan oleh Freeport ini kemudian memicu aksi protes yang dilakukan oleh para ibu dari suku Amungme dan Kamoro dengan cara melakukan aksi duduk di tempat yang hendak dijadikan kompleks perumahan pekerja Freeport. Protes warga suku Amungme dan Kamoro ini berakhir setelah enam orang pemuka suku Amungme dan sepuluh orang pemuka suku Kamoro menandatangani surat perjanjian pelepasan tanah dalam keadaan terpaksa karena takut dituduh sebagai anggota Organisasi Papua Merdeka. Pelepasan tanah adat suku Amungme dan Kamoro yang menjadi sengketa ini dilakukan tanpa kesepakatan ganti rugi kepada kedua pihak tersebut. Luas tanah yang diberikan dalam perjanjian itu adalah 20.000 hektar.17 Tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh militer terhadap warga suku Amungme memuncak pada kurun waktu 1994-1995. Berbagai tindakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia tersebut kemudian ditulis dan dipublikasikan secara luas oleh Australian Council for Overseas Aid (ACFOA), sebuah lembaga swadaya masyarakat dari Australia. Lembaga tersebut mempublikasikan laporan pelanggaran hak asasi manusia dengan judul “Trouble at Freeport: Eyewitness Accounts of West Papuan Resistance to the Freeport-McMoRan Mine in Irian Jaya, Indonesia, and Military Repression: June 1994-February 1995”. Dalam laporan tersebut ACFOA menyebutkan
17
Ibid., halaman 81.
111
adanya tindakan pembunuhan terhadap masyarakat asli yang dilakukan oleh militer Indonesia bersama dengan pasukan keamanan Freeport. Laporan ACFOA tersebut menarik perhatian banyak pihak sebab peristiwa kekerasan yang terjadi di sekitar areal pertambangan sebelumnya tidak pernah dipublikasikan. Setelah membaca laporan ACFOA itu Uskup Jayapura, Mgr. Herman Munninghoff, OFM pada bulan Agustus 1995 mulai melakukan penyelidikan mendalam terhadap kasus tersebut. Hasil temuan dari penyelidikannya kemudian ia tulis dalam laporan yang berjudul “Laporan Pelanggaran HAM terhadap Penduduk Lokal di Selatan Timika, Kabupaten FakFak, Irian Jaya tahun 1994-1995”. Dalam laporan yang awalnya ditujukan kepada Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) tersebut Uskup Munninghoff, OFM mengemukakan enam jenis tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak militer terhadap warga suku Amungme yaitu pembunuhan secara kilat (summary execution), penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (arbitrary arrest and detention), penyiksaan (torture), penghilangan (disappearances), pengawasan (surveillance), dan perusakan harta milik (destruction of property). Uskup Munninghoff, OFM menulis bahwa berbagai tindakan kekerasan itu terjadi dari pertengahan tahun 1994 sampai pertengahan tahun 1995. Dalam laporan setebal 26 halaman tersebut Uskup Munninghoff, OFM menuliskan ada 17 warga tewas, 4 hilang, dan 48 lainnya ditangkap, ditahan, serta dianiaya.18 Tindakan kekerasan tak manusiawi yang melanggar hak asasi manusia tersebut terjadi di areal konsesi pertambangan Freeport dan bahkan menggunakan beberapa fasilitas milik Freeport seperti kontainer, bengkel, dan pos keamanan Freeport.19 Laporan Uskup Munninghoff, OFM ditanggapi oleh Komnas HAM dengan mengirimkan tim investigasi ke Timika. Setelah bertugas selama kurang dari satu bulan yaitu dari tanggal 22 Agustus 1995 sampai 15 18 19
Ibid., halaman 97. Ibid., halaman 97.
112
September 1995 tim investigasi Komnas HAM akhirnya mengumumkan hasil temuannya pada tanggal 22 September 1995. Dalam pengumuman hasil temuan tersebut Komnas HAM membenarkan laporan Uskup Munninghoff, OFM bahwa secara jelas telah terjadi serangkaian tindak kekerasan yang melanggar hak asasi manusia terhadap warga sipil yaitu indiscriminate killings, torture and inhuman/degrading treatment, unlawful arrest and arbitrary detention, disappearance, excessive surveillance, dan destruction of property. Hasil temuan Komnas HAM itu turut pula mengatakan bahwa peristiwa kekerasan yang melibatkan militer Indonesia tersebut dilakukan untuk melindungi bisnis pertambangan Freeport.20 1.3 Kekerasan Negara pada Masa Pasca Orde Baru Kekerasan yang terjadi pada masa pasca Orde Baru memiliki karakter yang berbeda dengan berbagai kekerasan yang terjadi di masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru kekerasan seringkali dilakukan oleh aparat militer terhadap warga dari suku-suku asli yang menghuni areal konsesi pertambangan Freeport, terutama warga suku Amungme. Kekerasan tersebut terjadi karena warga suku Amungme menolak kehadiran Freeport di tanah ulayat mereka. Kehadiran Freeport untuk melakukan kegiatan pertambangan di gunung-gunung yang disucikan oleh warga suku Amungme membuat mereka merasa terusik dan sakit hati. Perasaan sakit hati ini semakin bertambah terlebih saat mereka terpaksa harus kehilangan tanah mereka karena diambilalih secara sepihak oleh Freeport melalui dukungan Negara. Militer menuduh warga suku Amungme yang menolak kehadiran Freeport sebagai simpatisan maupun anggota Organisasi Papua Merdeka. Jika warga suku Amungme melakukan protes mereka dicap anggota atau pendukung Organisasi Papua Merdeka.21 Dengan menyematkan stigma sebagai 20
Abigail Abrash. “Human Rights Abuses by Freeport in Indonesia”. Juli 2002. Ikrar Nusa Bhakti. “Prahara di Tambang Kita”. Kompas, Kamis 9 Agustus 2012. Halaman 6. 21
113
simpatisan maupun anggota dari organisasi yang bertujuan untuk melepaskan diri dari Indonesia, militer merasa memiliki pembenar yang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan kekerasan. Setelah masa Orde Baru, karakter tindakan-tindakan kekerasan berubah. Kekerasan tidak semata hanya dilakukan militer melainkan juga oleh polisi. Pelaku kekerasan berubah karena setelah adanya Keppres 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional peran militer mulai berkurang dan diambilalih oleh polisi.22 Selain itu korban kekerasan yang semula hanya warga suku Amungme dan suku asli lain berganti menjadi pendulang emas dari limbah tailing dan buruh korporasi Freeport. Penyebab tindakan kekerasan juga bergeser tidak hanya melulu mengenai hak kepemilikan atas tanah ulayat saja tetapi juga mengenai tuntutan atas kenaikan upah dan kesejahteraan buruh. Peristiwa kekerasan terhadap para pendulang emas dari limbah tailing yang berasal dari suku-suku asli di sekitar areal konsesi pertambangan pada bulan Februari 2006. Ketika itu pada tanggal 21 Februari polisi melakukan penggusuran terhadap para pendulang emas dari limbah tailing di Mile 72 sampai 74 namun aksi penggusuran ini dilawan oleh para pendulang emas. Akibat dari perlawanan tersebut polisi kemudian melepaskan tembakan ke arah para pendulang emas sehingga mengkibatkan tiga orang dari mereka ditembak polisi.23 Tindakan kekerasan berupa penembakan oleh polisi ini akhirnya mengakibatkan tiga pendulang emas tewas.24 Kekerasan oleh Negara melalui polisi kembali terjadi pada bulan Oktober 2011. Kekerasan kali ini terjadi pada saat buruh Freeport melakukan demonstrasi mogok kerja sejak 15 September 2011 untuk menuntut kenaikan tingkat upah dan kesejahteraan. Tindakan kekerasan berupa penembakan
22
www.jatam.org/saung-berita/minerba/4-saatnya-hentikan-pengamanan-freeport.html www.tempo.co/politik/2006/02/21/Penambang-Liar-Aparat-Bentrok-di-Freeport.html 24 Aryo Wisanggeni Genthong dan Subhan SD.“Kitorang Hanya Ambil Dorang Punya Sampah”. Kompas, Sabtu 14 Oktober 2006. Halaman 37. 23
114
terjadi pada tanggal 10 Oktober 2011 di Gorong-Gorong. Dalam aksi penembakan oleh polisi itu satu orang buruh tewas dan tujuh lainnya terluka.25 Para buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Freeport Indonesia melakukan aksi demonstrasi mereka di Mile 27, CP-1 Mile 28, dan Gorong-Gorong. Menurut Virgo H. Solossa, Ketua Bidang Organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Freeport sejak awal melakukan aksi mogok dan demonstrasi mereka selalu dikaitkan dengan gerakan separatis di Papua meskipun sebenarnya tuduhan tersebut tidak benar.26 Tuntutan 22.000 buruh Freeport sepenuhnya dilandasi oleh ketidaksetaraan upah karyawan Freeport di Indonesia dengan upah karyawan Freeport di negara lain meskipun kemampuan teknis mereka setara dengan kemampuan teknis buruh Freeport di negara lain.27 1.4 Posisi Negara Konflik yang terjadi di antara Freeport dengan warga suku Amungme, pendulang emas tradisonal, dan buruh Freeport turut pula menyeret Negara dalam pusaran konflik. Lalu dimana posisi Negara dalam konflik ini? Posisi Negara yang lebih memihak Freeport daripada warga suku Amungme jelas terlihat ketika pada bulan Januari 1974 pemerintah rezim Orde Baru melalui pemerintah daerah Propinsi Irian Jaya menginisiasi pertemuan antara kedua belah pihak yang berkonflik. Pertemuan yang diinisiasi oleh pemerintah daerah tersebut kemudian menghasilkan beberapa butir kesepakatan yang dikenal dengan nama January Agreement. Dalam January Agreement disepakati bahwa warga suku Amungme harus merelakan tanah ulayat mereka untuk kegiatan operasi pertambangan Freeport. Sebagai gantinya Freeport kemudian memberikan fasilitas sosial 25
Lihat regional.kompas.com/read/2011/10/10/19511362/Freeport.Dituding.Lakukan.Tindakan. Brutal. 26 “Tak Terkait Separatisme, Pemogokan Pekerja Freeport Demi Kesejahteraan”. Kompas, Sabtu 29 Oktober 2011. Halaman 15, 23. 27 Lihat “Hak Buruh Freeport Jangan Diberangus”. Kompas, Selasa 1 November 2011. Halaman 22.
115
berupa sekolah, klinik kesehatan, perumahan, dan pusat perbelanjaan. Selain beberapa fasilitas tersebut turut pula disepakati bahwa Freeport harus memberikan kesempatan kerja bagi warga suku Amungme sesuai dengan perkembangan perusahaan. Tanah ulayat yang secara rela hati harus diberikan oleh warga suku Amungme kepada Freeport untuk kegiatan operasi pertambangan adalah tanah di Gunung Ertsberg sampai ke Tembagapura dan sekitarnya.Warga suku Amungme bukan hanya harus memberikan tanah ulayat mereka itu saja melainkan juga harus memberikan kekayaan bumi yang terkandung di bawah permukaan
tanah
di
seluruh
lokasi
tersebut.
Freeport
juga
tidak
memperbolehkan warga suku Amungme untuk memasuki tanah ulayat mereka yang dijadikan lokasi pertambangan dan perumahan karyawan Freeport. Semua isi dari January Agreement tersebut disetujui oleh pemerintah daerah Propinsi Irian Jaya. January Agreement memperlihatkan keberpihakan Negara terhadap Freeport sebab kesepakatan yang disetujui oleh pemerintah tersebut sangat merugikan warga suku Amungme. January Agreement mengakibatkan ribuan hektar tanah ulayat suku Amungme diambilalih oleh Freeport sehingga menyebabkan warga suku Amungme kehilangan hak untuk mengakses hutan perburuan dan ladang untuk bercocok tanam. Akibat dari kerugian yang sangat besar tersebut warga suku Amungme kemudian melakukan aksi protes pada tahun 1977 namun aksi protes mereka dibalas dengan tindakan kekerasan oleh pemerintah rezim Suharto melalui tangan militer. Setelah peristiwa tahun 1977 itu pemerintah pusat di Jakarta mengirim pasukan militer untuk melindungi area pertambangan Freeport dari warga suku Amungme yang dianggap mengganggu kelancaran operasi pertambangan. Ketika itu bahkan militer menempatkan beberapa pos penjagaan di daerah Kwamki Lama dan pasukan infanteri dari Batalion 753/Cenderawasih diterjunkan ke berbagai kampung di sekitar pemukiman warga suku Amungme di Agimuga untuk mengawasi kegiatan mereka.
116
Untuk melegitimasi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh militer maka ketakutan disebar diantara warga suku Amungme melalui pemberian stigma anggota atau simpatisan Organisasi Papua Merdeka pada mereka yang berani menolak kehadiran Freeport dan berani melakukan protes. Sejak saat itu militer tidak jarang menggunakan cara-cara kekerasan kepada warga suku Amungme yang menolak Freeport. Cara-cara kekerasan terhadap warga suku Amungme
tersebut
mendapatkan
legitimasi
karena
militer
merasa
berkewajiban untuk melindungi wilayah Indonesia dari aksi separatisme Organisasi Papua Merdeka. Akibatnya bagi warga suku Amungme kehadiran Negara dalam kehidupan mereka disimbolkan oleh berbagai aksi kekerasan militer terhadap diri mereka. Keberpihakkan perlindungan
yang
Negara
kepada
diberikannya
Freeport
semakin
melalui
nampak
kebijakan
ketika
Negara
menempatkan militer sebagai aparatus koersinya untuk menjaga areal operasi pertambangan Freeport. Kehadiran militer di daerah operasi pertambangan Freeport kemudian semakin bertambah saat Jenderal L. B. Moerdani diangkat menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sekaligus Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB). Pada periode tersebut Jenderal Moerdani menurunkan 100 anggota Kopassus (Korps Pasukan Khusus) untuk melindungi Freeport.28 Setahun berikutnya atas permintaan Freeport, Jenderal Moerdani kembali menambah personel Kopassus sebanyak 200 orang. Tujuan penambahan pasukan itu adalah untuk mengejar dan memaksa warga suku Amungme dan suku-suku lain yang tinggal di daerah pegunungan untuk ditempatkan di Timika.29 Sejak itu militer terus meningkatkan kegiatan operasinya di sekitar areal pertambangan Freeport. Pada tahun 1995 jumlah pasukan Kopassus dan Kostrad (Komando Strategi Angkatan Darat) di Timika dan daerah operasi pertambangan Freeport telah mencapai angka 1.600 personel. Tujuan dari 28 29
Amiruddin Al Rahab dan Aderito Jesus de Soares, ibid., Halaman 62. Ibid., halaman 62.
117
penempatan pasukan militer sebanyak itu adalah untuk mengejar warga suku Amungme dan suku-suku lain yang anti Freeport. Mereka yang anti Freeport itu diberi cap sebagai anggota Organisasi Papua Merdeka.30 Dalam berbagai konflik yang terjadi antara Freeport dan warga suku Amungme Negara secara jelas berpihak pada Freeport karena korporasi itu dianggap sebagai proyek vital nasional yang tidak boleh diganggu oleh orangorang Papua. Konsekuensinya jika orang papua mengganggu atau menuntut Freeport maka aparat akan melakukan tindakan.31 Dengan demikian pada masa Orde Baru Negara tampak jelas memberikan dukungan dan perlindungan pada kegiatan operasi pertambangan Freeport melalui penjagaan oleh militer pada areal konsesi pertambangan Freeport. Posisi Negara dalam konflik dan kekerasan yang melibatkan Freeport pada masa pasca Orde Baru tidak berbeda dengan pada masa Orde Baru. Pada masa ini Negara mengeluarkan peraturanKepmen ESDM nomor 1762 K/07/MEM/2007 yang memasukkan Freeport sebagai bagian dari 126 obyek vital nasional.Dengan adanya peraturan ini maka Freeport dapat menikmati jaminan perlindungan oleh Negara melalui penjagaan fisik yang dilakukan baik oleh militer maupun polisi sesuai dengan Keppres 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional. Peristiwa kekerasan berupa penembakan oleh polisi terhadap para pendulang emas tradisional adalah salah satu contoh keberpihakkan Negara. Para pendulang emas yang berasal dari suku-suku asli di sekitar areal konsesi pertambangan Freeport tersebut diusir oleh polisi dari tempat mereka mendulang emas dari limbah tailing Freeport. Para pendulang emas tersebut melakukan kegiatan mereka di Kali Kabur, Wanamon, di antara Mile 72 dan 74 yang masih berada di dalam areal konsesi pertambangan Freeport. Kegiatan
pendulangan
emas
secara
tradisional
itu
dianggap
mengganggu kegiatan pertambangan Freeport. Maka melihat hal ini Negara 30 31
Ibid., halaman 62. Ibid., Halaman 64.
118
melalui polisi melakukan fungsinya sebagai pelindung korporasi itu dengan cara mengusir mereka bahkan dengan melakukan penembakan. Peristiwa penembakkan para pendulang emas ini jelas menunjukkan posisi Negara yang berpihak pada Freeport. Hubungan antara Negara dan Freeport baik pada masa Orde Baru maupun pasca Orde Baru tidak jauh berbeda. Dalam tiap konflik yang terjadi baik dengan warga suku Amungme, pendulang emas, dan buruh Freeport, Negara selalu menempatkan diri pada posisi yang memihak Freeport. Berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi sejak awal kedatangan Freeport di Tanah Amungsa hingga saat terjadinya aksi demonstrasi buruh Freeport Negara selalu melindungi kepentingan bisnis korporasi itu bahkan dengan melakukan tindakan-tindakan kekerasan 1.5 Hubungan Freeport dan Negara pada Masa Orde Baru Pada tahun 1967 Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak dengan rezim Orde Baru dan kemudian menjadi aktor ekonomi dan politik yang signifikan di Indonesia.32Selama bertahuntahun Freeport dapat melakukan kegiatan bisnisnya secara aman dengan cara beradaptasi pada budaya bisnis yang mendasarkan diri pada praktek-praktek kotor seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mengamankan operasi pertambangannya Freeport menjalin hubungan dekat dengan Suharto dan para petinggi militer yang tunduk kepadanya. Dengan mengelola hubungan dekat itu Freeport mendapatkan jaminan kebijakan politik dan ekonomi yang menguntungkan bisnis pertambangannya termasuk juga di dalamnya jaminan perlindungan secara fisik dari Suharto.33 Freeport bahkan dapat memiliki daerah kekuasaannya sendiri di dalam dan di sekitar lahan operasi pertambangan dengan bantuan suplai militer dari pemerintah untuk melindungi daerah tersebut.34 32
Denise Leith, ibid., halaman 3. Ibid., halaman 3. 34 Ibid., halaman 78. 33
119
Freeport membangun hubungan dekat dengan rezim Suharto melalui beberapa cara yaitu pertama melalui hubungan kedekatan pribadi secara emosional, kedua melalui pemberian saham korporasi, dan ketiga melalui pemberian sejumlah besar uang secara langsung. Meskipun ada beberapa cara yang digunakan namun secara umum dapat dikatakan bahwa Freeport mengeluarkan sejumlah dana untuk membiayai Suharto dan teman-teman dekatnya. Sebagai hasil dari kedekatan hubungan tersebut pada awal dekade 1990an Freeport telah menjadi bagian integral dari sistem patronase Suharto.35 Jaminan perlindungan secara politik dan ekonomi maupun keamanan yang diperoleh Freeport didapat pertama-tama melalui lobi yang dilakukan oleh para petinggi korporasi itu. Salah seorang petinggi Freeport yang memiliki koneksi luas di antara para teman-teman dekat dan orang kepercayaan Suharto adalah James ‘Jim Bob’ Moffett, direktur eksekutif Freeport. Awal dari hubungan dekat antara Moffett dan orang kepercayaan Suharto adalah ketika pada tahun 1988 petinggi Freeport itu berkenalan dengan Ginandjar Kartasasmita. Ginandjar adalah orang kepercayaan Suharto yang saat itu menjabat sebagai menteri pertambangan. Ia juga dikenal sebagai anggota dari Tim 10 yang sangat dekat dengan Suharto bahkan dapat dikategorikan sebagai anggota keluarga Suharto.36 Selama bertahun-tahun kemudian Moffett dan Ginandjar menjadi teman dekat, mereka saling mengunjungi rumah masing-masing, bermain golf bersama, dan menghabiskan waktu di klub-klub malam.37 Ginandjar bahkan sering bepergian dengan menggunakan pesawat milik Freeport. Hubungan dekat yang bersifat emosional itu kemudian berlanjut di ranah bisnis dimana saudara dan anak Ginandjar melakukan kesepakatan bisnis dengan Freeport bahkan menantu Ginandjar bekerja di kantor pusat Freeport di New Orleans. 35
Ibid., halaman 4. Lihat ibid., halaman 69. 37 Peter Waldman. “Hand in Glove: How Suharto’s Circle, Mining Firm Did So Well Together”. Wall Street Journal, 29 September 1998. 36
120
Selain memiliki hubungan kedekatan secara pribadi dengan Ginandjar Kartasasmita, James Moffett juga memiliki hubungan kedekatan dengan Mohamad ‘Bob’ Hasan seorang pengusaha yang juga penasehat sekaligus orang kepercayaan Suharto. Melalui Bob Hasan inilah Moffett kemudian mulai berkenalan secara lebih dekat dengan Suharto. Moffett bahkan kemudian sering bermain golf bersama dengan Suharto dan menjadi teman dekat putri kedua Suharto, Siti Hedianti, dan suaminya yang berpangkat jenderal.38 Lobi yang dilakukan oleh James Moffett tersebut dibangun melalui hubungan kedekatan yang bersifat emosional seperti yang ditunjukkan dalam pertemanannya dengan Ginandjar Kartasasmita dan Bob Hasan. Setelah berhasil menjalin hubungan dekat dengan lingkaran dalam Suharto, Moffett kemudian berusaha untuk memperkuat hubungan dekat itu dengan pembayaran sejumlah uang. Menurut laporan investigatif Jane Perlez dan Raymond Bonner, wartawan New York Times, dalam “Below a Mountain of Wealth, a River of Waste” James Moffett juga sering membayar ongkos liburan Suharto dan orang-orang terdekatnya selama bertahun-tahun dengan tujuan mengamankan kegiatan bisnis pertambangan Freeport. Bahkan direktur eksekutif Freeport tersebut juga membiayai pendidikan tinggi anak-anak orang terdekat Suharto. Selain itu, masih berdasarkan laporan tersebut, Moffett juga melakukan kesepakatan bisnis dengan orang-orang dekat Suharto yang membuat mereka kaya. Hubungan dekat antara Freeport dan pemerintah rezim Suharto selain dijalin melalui hubungan pribadi yang bersifat emosional yang dicerminkan dalam saling mengunjungi rumah dan bermain golf bersama juga dilakukan dengan cara kedua yaitu melalui pemberian saham. Pada bulan Januari 1991 sebelum penandatanganan perpanjangan kontrak karya pertama pemerintah menginginkan kenaikan nilai kepemilikan saham di Freeport dari yang semula 8,9% menjadi 10%. Pada saat itu Freeport menghubungi Ginandjar Kartasasmita untuk mengatur penyerahan saham. Ginandjar kemudian 38
Ibid.
121
menyarankan Freeport untuk menjual 10% saham tersebut pada orang yang ia rekomendasikan yaitu Aburizal Bakrie melalui PT Indocopper Investama. Bakrie adalah pebisnis papan atas Indonesia dan bersama dengan Ginandjar merupakan anggota Tim 10 yang pada saat itu sangat dekat dengan Suharto dan dapat dikategorikan sebagai bagian dari keluarga Suharto.39 Bakrie sendiri memiliki 49% saham di PT Indocopper Investama. Seluruh saham Bakrie tersebut kemudian dibeli oleh Bob Hasan melalui PT Nusamba Mineral Industri yang merupakan anak perusahaan dari Nusantara Ampera Bakti atau Nusamba.40 Menurut George Aditjondro, Nusamba adalah sebuah yayasan yang didirikan pada tahun 1982. Suharto memiliki 80% kepemilikan sedangkan sisanya dimiliki secara merata oleh anak tertua Suharto, Sigit Harjojudanto, dan Bob Hasan. Untuk membeli saham Freeport itu Bob Hasan mendapatkan pinjaman dari Chase Manhattan Bank yang dijamin oleh perusahaan induk Freeport di Amerika. Pembelian saham Bakrie di PT Indocopper Investama oleh Bob Hasan membuatnya tak lagi memiliki saham di Freeport sebab 10% saham Freeport tersebut telah beralih kepemilikan ke Suharto melalui Bob Hasan. Penjualan saham itu sebenarnya tidak lebih dari pemberian upeti oleh Freeport melalui pemberian saham untuk Suharto dengan perantaraan Bob Hasan.41 Hubungan dekat antara Freeport dan rezim pemerintah Orde Baru membawa keuntungan ekonomi dan politik yang luar biasa bagi Freeport. Keuntungan ini selain perlindungan keamanan secara fisik oleh militer juga jaminan terhadap semua kepentingan bisnis pertambangan Freeport di Ertsberg dan Grasberg. Perlindungan keamanan dan jaminan terhadap kepentingan bisnis Freeport ini didapat karena hubungan dekat yang dibangun oleh Freeport dengan cara pembayaran sejumlah besar uang pada Suharto. Prospek mengklaim bahwa sebagai ganti dari perpanjangan kontrak karya pertama
tahun
1991
dan
perlindungan
Suharto atas
bisnis
39
Lihat Denise Leith, ibid., halaman 69. Amiruddin al Rahab dan Aderito Jesus de Soares, ibid., halaman 56. 41 Ibid., halaman 58. 40
122
pertambangannya maka Freeport membayar Suharto sebesar 5 juta dollar sampai 7 juta dollar ‘tribute’ setiap tahun.42 Jumlah tersebut diterima sejak tahun 1980.43 Selain itu Prospek juga mengklaim bahwa pada tahun 1996 dan 1997 Freeport memberi uang sejumlah 20,3 juta dollar secara langsung pada Suharto melalui yayasan Dana Sejahtera Mandiri yang dimilikinya.44 Perlindungan yang diberikan oleh Negara melalui militer sebagai aparatus koersinya pada kegiatan operasi pertambangan Freeport sebenarnya telah dimulai sejak Freeport mulai menambang Gunung Ertsberg pada awal 1970an sehingga menimbulkan protes dari warga suku Amungme sebagai pemilik
tanah
ulayat.
Kehadiran
militer
untuk
melindungi
operasi
pertambangan Freeport semakin bertambah ketika warga suku Amungme melakukan protes secara besar-besaran pada tahun 1977 dengan merusak berbagai fasilitas Freeport. Sejak tahun 1977 kehadiran militer di daerah operasi pertambangan Freeport semakin bertambah, bahkan seperti ditunjukkan di bab sebelumnya pada tahun 1995 jumlah pasukan militer di daerah operasi pertambangan Freeport dan di Timika pada umumnya secara keseluruhan telah mencapai angka 1.600 personel. Pemakaian Negara oleh kelas kapitalis untuk mencapai tujuantujuannya dapat terjadi karena mereka memiliki hubungan tertentu dengan Negara. Mereka memang tidak memiliki kekuasaan mutlak atas Negara namun demikian mereka memiliki kekuatan mempengaruhi Negara yang mereka dapatkan dari kepemilikan dan kendali atas sektor-sektor penting dalam kehidupan ekonomi. Kendali dan kepemilikan atas sektor-sektor yang penting tersebut mampu membuat kelas kapitalis memiliki kuasa atas faktor-faktor politik yang dapat membuat kebijakan publik. Faktor-faktor politik inilah yang berada dalam ranah Negara.
42
Denise Leith, ibid., halaman 82. Amiruddin al Rahab dan Aderito Jesus de Soares, ibid., halaman 58. 44 Denise Leith, ibid., halaman 82. 43
123
Kelas kapitalis dalam hal ini korporasi pertambangan Freeport memiliki kekuatan ekonomi yang dapat digunakan untuk menaklukkan para elit negara. Kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh Freeport ini tergambar dalam kekuatan ekonominya yaitu bahwa korporasi itu merupakan pembayar pajak terbesar di Indonesia.45 Selain itu kekuatan ekonomi lain yang digunakan oleh Freeport untuk menaklukkan elit negara termanifestasi dalam kepemilikan faktor-faktor produksi yaitu kekuatan kemajuan teknologi dan sumber daya manusia yang saat Freeport datang pertama kali pada tahun 1967 jauh mengungguli teknologi dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Negara. Kepemilikan teknologi dan sumber daya manusia yang jauh mengungguli Negara membuat Freeport dapat memiliki kekuatan yang lebih besar dibanding Negara sehingga menaikkan posisi tawarnya menjadi lebih tinggi. Tingginya posisi tawar yang dimiliki Freeport akibat kemajuan teknologi dan sumber daya manusia mengakibatkan korporasi itu memiliki pengaruh yang besar dalam penentuan kebijakan politik dan ekonomi yang menjamin keberlangsungan bisnisnya. Perlakuan istimewa Negara terhadap Freeport didapatkan berkat hubungan dekat yang terjalin di antara Freeport yang dalam hal ini diwakili oleh pemimpin korporasi seperti James Moffett dengan elit negara yang memiliki dan dapat menggunakan kekuasaan negara. Elit negara dalam hal ini dapat diidentifikasikan sebagai presiden sebagai pemimpin pemerintahan, para menteri yang memimpin kementerian, maupun para jenderal militer sebagai pemimpin dalam institusi koersi. Meskipun Freeport telah mengunci satu posisi penting dalam institusi pemerintahan namun hal tersebut belum dirasakan cukup membuat semua kepentingannya terjamin. Oleh karena itu Freeport kemudian berusaha menjalin hubungan dekat dengan Suharto yang bertindak sebagai presiden, pemimpin tertinggi institusi pemerintahan.
45
http://sicca-ca.org/reports.php#3
124
Sebagai presiden, Suharto memiliki kekuasaan negara yang sangat besar bahkan ia dapat menggunakannya sesuai dengan keinginannya. Hal tersebut dapat terjadi karena struktur kekuasaan dalam sistem politik di Indonesia yang bersifat asimetris di mana satu institusi pembentuk Negara secara empiris lebih berkuasa daripada yang lain. Artinya institusi-institusi lain seperti koersi dan yudisial tunduk di bawah kekuasaan pemerintah, dalam hal ini di bawah Suharto sebagai presiden.46 Freeport melalui James Moffett kemudian berusaha untuk menjalin hubungan dekat dan kemudian menaklukkan posisi kunci yaitu presiden. Melalui Bob Hasan, orang kepercayaan presiden, Moffett mulai berkenalan dengan presiden Suharto. Dari perkenalan tersebut Moffett kemudian menjadi teman baik Suharto bahkan ia sering bermain golf dengan putri Suharto dan suaminya yang berpangkat jenderal. Bahkan untuk menaklukkan posisi kunci ini Freeport kemudian memberikan 10% saham korporasinya kepada Suharto melalui perantaraan Bob Hasan. Selain itu menurut pemberitaan surat kabar Prospektanggal 13 Juli 1998 Freeport membayar Suharto sebesar lima sampai tujuh juta dollar setiap tahun sejak tahun 1980 sebagai ‘tribute’ bagi Suharto. Melalui kolonisasi posisi-posisi kunci ini Freeport meskipun tidak memiliki kekuasaan politik yang nyata namun memiliki kekuatan untuk mempengaruhi elit negara dalam membuat kebijakan publik. Hal ini dapat dilihat ketika Freeport mendapatkan jaminan kebijakan politik dan ekonomi yang melindungi kepentingan bisnisnya. Freeport bahkan mendapatkan jaminan perlindungan secara fisik oleh Negara melalui militer termasuk dapat menikmati keistimewaan untuk membangun kekuasaannya sendiri di dalam areal konsesi pertambangan.47 Kebijakan perlindungan secara fisik oleh militer didapatkan oleh Freeport karena korporasi itu merasa terganggu dengan berbagai aksi protes dan penolakan dari warga suku Amungme.
46 47
Ibid., halaman 187. Ibid., halaman 3 dan 78.
125
1.6 Hubungan Freeport dan Negara pada Masa Pasca Orde Baru Freeport membangun hubungan kedekatan dengan Negara melalui beberapa cara. Cara pertama adalah dengan melakukan pembayaran kepada pihak militer dan polisi. Sesuai dengan laporan keuangan Freeport pembayaran dana keamanan bagi militer dan polisi mulai berlangsung sejak tahun 2001 dengan jumlah total pembayaran berjumlah sekitar 79,1 juta dollar.48 Jumlah sebesar 79,1 juta dollar tersebut merupakan jumlah keseluruhan dari dana yang dibayarkan per tahun dari 2001 sampai 2010. Untuk tahun 2001 dana yang dibayarkan sebesar 4,7 juta dollar; 2002 sebesar 5,6 juta dollar; 2003 sebesar 5,9 juta dollar; 2004 sebesar 6,9 juta dollar; 2005 sebesar 6 juta dollar; 2007 sebesar 9 juta dollar; 2008 sebesar 8 juta dollar; 2009 sebesar 10 juta dollar; dan 2010 sebesar 14 juta dollar.49 Dana yang sedemikian besar menurut Global Witness, lembaga swadaya
masyarakat
yang
bergerak
dalam
bidang
investigasi
dan
penyebarluasan dampak dari eksploitasi sumberdaya alam yang digunakan untuk mendanai konflik dan korupsi, digunakan pula untuk membiayai pembangunan infrastruktur, makanan, perjalanan, administrasi, dan program bantuan masyarakat yang dikelola oleh militer dan polisi.50 Dengan pemberian dana sebesar ini Freeport dapat benar-benar menikmati perlindungan secara fisik dari Negara. Bentuk perlindungan tersebut adalah kehadiran personel militer dan polisi yang ditugaskan untuk menjaga Freeport sebagai obyek vital nasional sesuai dengan Keppres nomor 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional. Pada tahun 2005
48
“Hentikan Pemberian Dana ke TNI dan Polri”. Kompas, Senin 21 November 2011. Halaman 4. 49 Ibid. 50 Lihat “Paying for Protection: The Freeport Mine and the Indonesian Security Forces”. Laporan Global Witness. Juli 2006. Halaman 4. Dikutip dari Freeport McMoRan Copper & Gold Inc., 10-K filing to the Securities and Exchange Commission for the fiscal year ended 31st December 2002.
126
sebanyak lebih dari 2400 personel militer dan polisi sudah ditempatkan di wilayah operasi Freeport.51 Pendekatan lain yang dilakukan oleh Freeport terhadap Negara adalah dengan cara memberikan sejumlah dana resmi dalam bingkai corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Pendekatan dengan cara kedua ini perlu dilakukan untuk mengambil hati pemerintah daerah dan masyarakat dari ketujuh suku serta juga untuk menciptakan ketergantungan mereka pada Freeport.52 Tanggung jawab sosial perusahaan diberikan oleh Freeport dalam bentuk sejumlah dana kepada warga suku Amungme dan Kamoro sebagai pemilik hak ulayat tanah yang digunakan sebagai areal konsesi pertambangan Freeport melalui program Dana Kemitraan Freeport bagi Pengembangan Masyarakat sejak tahun 1996. Dana kemitraan ini diberikan oleh Freeport melalui Lembaga Pembangunan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK). Lembaga tersebut dikelola oleh sebuah dewan komisaris yang terdiri dari wakil pemerintah daerah, tokoh masyarakat Amungme dan Kamoro, serta wakil Freeport. Sejak awal dana kemitraan ini digulirkan sampai dengan tahun 2008 Freeport telah mengeluarkan uang sejumlah 329 juta dollar. Dengan uang sebesar itu telah berdiri dua rumah sakit di Timika dan Banti, serta berbagai program pembangunan ekonomi dan desa yang menghasilkan proyek peningkatan penghasilan desa, persediaan air bersih, sarana gereja, dan berbagai infrastruktur lain di desa-desa.53 Selain Dana Kemitraan Freeport bagi Pengembangan Masyarakat yang pengelolaannya diberikan kepada Lembaga Pembangunan Masyarakat 51
Lihat “Harga Selangit: Hak Asasi Manusia sebagai Ongkos Kegiatan Ekonomi Pihak Militer Indonesia”. Human Rights Watch Vol. 18, No. 5(C). Juni 2006. Halaman 53. Dikutip dari Freeport McMoRan Copper & Gold Inc., Form 10-K: Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 for the Fiscal Year Ended December 31, 2005. 52 Amungme dan Kamoro sebagai dua suku pemilik hak ulayat serta lima suku lain yang tinggal di daerah sekitar areal pertambangan Freeport. Kelima suku itu adalah Dani, Damal, Nduga, Moni, dan Ekari. 53 www.ptfi.co.id/social/hubungan_saling_menguntungkan.asp
127
Amungme dan Kamoro, korporasi itu juga mengikat perjanjian dengan Pemerintah Daerah Propinsi Papua. Isi perjanjian itu adalah Freeport bersedia menyumbang
pasir
sisa
tambang
sebagai
bahan
konstruksi
untuk
pembangunan infrastruktur di Papua, termasuk jalan dan sarana umum.54 Freeport juga memberikan dana sebesar 400.000 dollar per tahun selama lima tahun sejak 2006 untuk berbagai proyek pembangunan di Kabupaten Mimika.55 Sejak Orde Baru tumbang berbagai tekanan untuk Freeport bermunculan. Tekanan itu umumnya datang dari berbagai pihak yang menginginkan renegosiasi kontrak karya antara Freeport dan pemerintah. Selain mengenai renegosiasi kontrak karya Freeport juga mengalami tekanan berkaitan dengan limbah tailingnya yang merusak daerah aliran sungai Ajkwa. Meskipun demikian Freeport dapat lolos dari berbagai tekanan itu karena kelihaiannya memanfaatkan hubungan dekat dengan Negara. Pada masa Orde Baru Freeport cukup menjalin hubungan dekat dengan Suharto saja sebab ia menguasai semua institusi pembentuk Negara yang lain. Namun pada masa pasca Orde Baru Indonesia tidak memiliki presiden sekuat Suharto sehingga masing-masing institusi pembentuk Negara seperti memiliki independensi sendiri. Oleh karena itu Freeport mengelola hubungan dekat itu dengan memberi sejumlah uang kepada militer dan polisi sejak tahun 2001 hingga 2010 sebesar 79,1 juta dollar. Dengan mengelola hubungan dekat dengan militer dan polisi yang merupakan alat koersi Negara maka Freeport dapat menikmati perlindungan secara fisik dari segala hal yang mengganggu keberlangsungan bisnis pertambangannya. Perlindungan oleh Negara pada Freeport dapat juga dilihat dari konflik industrial yang terjadi pada bulan Oktober 2011. Ketika itu Freeport sedang mengalami konflik dengan para buruhnya yang tergabung dalam Serikat 54 55
www.ptfi.co.id/manfaat_ekonomi.asp Ibid.
128
Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia (SPSI PTFI). Para buruh melakukan aksi protes untuk meminta kenaikan tingkat upah dan perbaikan kesejahteraan. Dalam menghadapi aksi protes para buruh itu polisi melakukan tindakan kekerasan berupa penembakan yang mengakibatkan seorang buruh meninggal dan tujuh lainnya menderita luka tembak. Freeport memang tidak memiliki kekuasaan riil meskipun demikian korporasi itu memiliki kekuatan ekonomi untuk mengkolonisasi state elite. Proses kolonisasi melalui kekuatan ekonomi ini dapat membuat Freeport memiliki kemampuan untuk mempengaruhi state elite dalam membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya. Kolonisasi kelas kapitalis atas posisiposisi kunci dalam institusi-institusi pembentuk Negara dapat melapangkan jalan mereka untuk menyebarkan pengaruh secara luas dalam berbagai kebijakan publik. Freeport juga melakukan apa yang disebut sebagai political financing ketika meluncurkan program Dana Kemitraan Freeport bagi Pengembangan Masyarakat yang pengelolaannya diberikan kepada Lembaga Pembangunan Masyarakat Amungme dan Kamoro. Melalui langkah political financing yang dibungkus dalam bingkai tanggung jawab sosial korporasi, Freeport mendapatkan keuntungan sebab dari situ pemerintah daerah dan warga Amungme, Kamoro, serta kelima suku asli lainnya dalam jangka waktu yang lama akan merasa bergantung pada kehadiran dan kemurahan hati Freeport. Kelima suku yang pada awalnya hidup dalam formasi sosial prakapitalis seperti berburu dan bercocoktanam secara subsisten secara perlahan dipaksa untuk meninggalkan pola hidup mereka itu karena tanah tempat mereka berburu dan bercocoktanam telah diambil alih oleh Freeport. Proses akumulasi primitif semacam ini memunculkan tenaga kerja baru siap pakai yang murah. Mereka kemudian memasuki formasi sosial yang baru yaitu formasi sosial kapitalis. Freeport tidak hanya melakukan pembiayaan pada masyarakat ketujuh suku asli saja melainkan juga pada institusi pembentuk Negara lainnya yaitu
129
pemerintah daerah. Dengan memanfaatkan kekuatan ekonominya yaitu bahwa Freeport menyumbang 96% dari keseluruhan PDB Kabupaten Mimika serta praktek political financing yaitu dengan memberi 400.000 dollar per tahun selama lima tahun sejak 2006 untuk berbagai proyek pembangunan di Kabupaten Mimika maka sangat mudah bagi Freeport untuk menaklukkan institusi pemerintah daerah sebagai salah satu institusi pembentuk Negara. Untuk menjamin keberlangsungan bisnis pertambangannya pada masa pasca Orde Baru Freeport melakukan perubahan gaya pendekatan. Pada masa pasca Orde Baru korporasi itu melakukan pendekatan yang lebih bersifat obyektif. Hal itu dapat dilihat dari pemberian sejumlah dana resmi terhadap polisi
dan
militer yang digunakan
untuk membiayai
pembangunan
infrastruktur, makanan, perjalanan dinas, administrasi, dan program bantuan masyarakat yang dikelola oleh polisi dan militer. Selain melakukan pembayaran resmi terhadap polisi dan militer Freeport juga mencanangkan program tanggungjawab sosial perusahaan. Melalui program tanggungjawab sosial perusahaan ini Freeport dapat menjalankan dua agenda sekaligus yaitu membangun hubungan dekat dengan Negara melalui pemerintah daerah sekaligus juga membuat mereka tergantung pada kekuatan modal korporasi tambang itu sehingga dengan demikian kolonisasi pada institusi pembentuk Negara, yaitu pemerintah daerah atau subcentral governments menurut Miliband, dapat terlaksana. Kolonisasi tetap penting sebab hal itulah yang memastikan bahwa korporasi dapat memiliki pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan publik yang menguntungkan posisi bisnis mereka. Perubahan cara kolonisasi terhadap state elite melalui program tanggungjawab sosial perusahaan itu selain didorong oleh faktor perubahan situasi politik pasca Orde Baru yang menjadi lebih terbuka dan demokratis dari yang sebelumnya otoritarian juga didorong oleh perubahan besar norma pembangunan dalam skala internasional. Korporasi-korporasi pertambangan tak lagi bisa bergerak bebas tanpa kontrol sebab mereka terikat oleh beberapa
130
prinsip yang mengharuskan mereka untuk melakukan beberapa langkah perbaikan. Ada sepuluh prinsip bersama mengenai pembangunan berkelanjutan yang disepakati secara internasional oleh korporasi-korporasi yang bergerak di bidang pertambangan sebagai norma pembangunan baru. Freeport sebagai salah satu korporasi pertambangan juga harus tunduk pada norma-norma baru tersebut yang diantaranya mengharuskan korporasi bekerjasama dengan auditor independen untuk menyusun laporan audit. Freeport mematuhi keharusan ini dan bekerjasama dengan lembaga audit independen, International Center for Corporate Accountability, Inc (ICCA) untuk menyusun laporan audit internal. Laporan audit internal tersebut berisi tentang kebijakan dan praktek operasional Freeport terhadap para pekerjanya, hubungan Freeport dan pemerintah, komitmen Freeport penegakan hak asasi manusia, dan komitmen Freeport terhadap pembangunan sosial
dan
ekonomi
dari
suku-suku
asli
di
sekitar
areal
konsesi
pertambangannya.56 Dalam salah satu butir dari sepuluh butir prinsip di atas disebutkan bahwa korporasi tambang diwajibkan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi komunitas di tempat korporasi itu beroperasi. Freeport dapat memanfaatkan hal ini sebagai jalan masuk untuk mengubah cara kolonisasinya terhadap state elite. Dengan gelontoran dana yang besar terhadap pemerintah daerah Timika dan komunitas suku Amungme dan Kamoro melalui program tanggungjawab sosial perusahaan Freeport secara tepat dapat mengambil posisi baru dalam perubahan politik yang terjadi pada masa pasca Orde Baru. Kolonisasi model baru semacam ini menunjukkan bahwa Freeport dapat beradaptasi dengan baik dalam sistem dan kultur politik yang berubah dengan memanfaatkan perubahan norma pembangunan internasional. Hal ini membuktikan bahwa Freeport sebagai kekuatan modal memiliki kemampuan 56
Lihat http://sicca-ca.org/reports.php#3 dan Laporan Audit ICCA, PT Freeport Indonesia, Ringkasan Eksekutif dalam http://sicca-ca.org/PDFs/RingkasanEksekutif.pdf
131
yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan politik yang baru. Perubahan cara kolonisasi dari subyektif ke obyektif membuat Freeport tetap dapat berpengaruh terhadap para state elite yang memiliki kekuasaan untuk merumuskan kebijakan.
2. KESIMPULAN
Kekuatan korporasi dalam mempengaruhi elit negara datang dari kekuatan ekonomiyang diwujudkan baik secara subyektif maupun obyektif. Proses mempengaruhi inilah yang dinamakan dengan kolonisasi atas elit negara. Kolonisasi ini penting sebab elit negara lah yang memiliki dan dapat menggunakan kekuasaan negara. Maka dengan melakukan kolonisasi atas para elit negara korporasi dapat turut menentukan atau bahkan merumuskan kebijakan politik dan ekonomi yang menguntungkan bisnis mereka. Kolonisasi membuat korporasi secara tidak langsung dapat turut berkuasa dalam merumuskan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang menguntungkan dirinya. Melalui kolonisasi semacam ini korporasi bisa berkuasa secara tidak langsung dalam sebuah negara meskipun mereka tidak memiliki kekuasaan politik secara nyata dan tidak memerintah secara langsung. Praktek kolonisasi akan membuat kepentingan korporasi terwakili dengan baik dalam suatu sistem negara tepat seperti yang diutarakan oleh Miliband. Korporasi, dalam hal ini Freeport, dapat melakukan kolonisasi atas elit negara di dua karakteristik pemerintahan yang berbeda. Baik pada masa Orde Baru yang sentralistik dimana kekuasaan negara atau state power dikuasai oleh Suharto sebagai presiden maupun pada masa pasca Orde Baru yang desentralistik dimana kekuasaan tidak lagi terpusat di tangan presiden, Freeport dapat melakukan adaptasi denganmengubah cara kolonisasi dari yang bersifat subyektif ke obyektif.
132
Dari peristiwa ini kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa kelas kapitalis yang kehadirannya diwakili oleh Freeport selalu dapat melakukan kolonisasi dalam suatu sistem negara karena mereka dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan yang terjadi dalam suatu sistem negara. Dalam situasi yang lebih luas kelas kapitalis yaitu korporasi selalu dapat bertahan hidup dalam situasi apapun dengan melakukan perubahan cara kolonisasi elit negara sesuai dengan sistem negara dimana ia hidup. Kolonisasi, apapun caranya dan bagaimanapun bentuknya, adalah ujung tombak bagi kelas kapitalis dalam usahanya untuk membangun dominasi dalam masyarakat.
133
DAFTAR PUSTAKA
Al Araf, Anton Aliabbas, dkk. 2011. Sekuritisasi Papua: Implikasi Pendekatan Keamanan terhadap Kondisi HAM di Papua. Jakarta: Imparsial. Amiruddin Al Rahab. 2010. Heboh Papua: Perang Rahasia, Trauma, dan Separatisme. Depok: Komunitas Bambu. Amiruddin Al Rahab dan Aderito Jesus de Soares. 2003. Perjuangan Amungme: Antara Freeport dan Militer. Jakarta: Elsam. Baskara T. Wardaya, dkk. 2007. Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia. Jakarta: Elsam. Denise Leith. 2003. The Politics of Power, Freeport in Suharto’s Indonesia. Honolulu: University of Hawai’i Press. Paul Wetherly, Clyde W. Barrow, and Peter Burnham (Ed.). 2008. Class, Power, and the State in Capitalist Society, Essays on Ralph Miliband. New York: Palgrave Macmillan. Ralph Miliband. 1969. The State in Capitalist Society. London, Melbourne, and New York: Quartet Books.
Jurnal Denis G. Arnold. “Libertarian Theories of the Corporation and Global Capitalism” dalam Journal of Business Ethics 48. 2003. Netherlands: Kluwer Academic Publishers. “Harga Selangit: Hak Asasi Manusia sebagai Ongkos Kegiatan Ekonomi Pihak Militer Indonesia”. Human Rights Watch Vol. 18, No. 5(C). Juni 2006.
Laporan Abigail Abrash. “Human Rights Abuses by Freeport in Indonesia”.Juli 2002. Diunduh
dari
http://www.laohatumuk.org/Oil/LNG/Refs/002AbrashFreeport.pdf
134
Jane Perlez and Raymond Bonner.“Below a Mountain of Wealth, a River of Waste”.The New York Times.27 Desember 2005. Diunduh dari http://www.nytimes.com/2005/12/27/international/asia/27gold.html? _r=0 Peter Waldman. “Hand in Glove: How Suharto’s Circle, Mining Firm Did So Well Together”. Wall Street Journal, 29 September 1998. Diunduh dari http://online.wsj.com/article/SB907020100505646000.html. “Paying for Protection: The Freeport Mine and the Indonesian Security Forces”. Laporan Global Witness. Juli 2006.
Media Cetak Aryo Wisanggeni Genthong dan Subhan SD. “Kitorang Hanya Ambil Dorang Punya Sampah”. Kompas, Sabtu 14 Oktober 2006. Ikrar Nusa Bhakti. “Prahara di Tambang Kita”. Kompas, Kamis 9 Agustus 2012. “Hak Buruh Freeport Jangan Diberangus”. Kompas, Selasa 1 November 2011. “Hentikan Pemberian Dana ke TNI dan Polri”. Kompas, Senin 21 November 2011. “Polisi Ultimatum Pekerja Freeport”. Kompas, Senin 31 Oktober 2011. “Tak Terkait Separatisme, Pemogokan Pekerja Freeport Demi Kesejahteraan”. Kompas, Sabtu 29 Oktober 2011.
Situs Internet http://sicca-ca.org/PDFs/RingkasanEksekutif.pdf http://sicca-ca.org/reports.php#3 http://www.thejakartaglobe.com/news/what-is-the-true-price-of-freeportssafety-in-papua/476430 regional.kompas.com/read/2011/10/10/19511362/Freeport.Dituding.Lakuk an.Tindakan. Brutal. www.jatam.org/saung-berita/minerba/4-saatnya-hentikan-pengamananfreeport.html
135
www.ptfi.co.id/manfaat_ekonomi.asp www.ptfi.co.id/social/hubungan_saling_menguntungkan.asp www.tempo.co/politik/2006/02/21/Penambang-Liar-Aparat-Bentrok-diFreeport.html
136
