KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN YANG DIBUAT SECARA LISAN Oleh : Fajar Sahat Ridoli Sitompul I Gst Ayu Agung Ariani Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Udayana Abstract Agreement is a an activity commonly conducted by society to initiate term and condition regarding trade activity, lending and others business activity. Agreement could be conducted verbally and written. Verbal agreement also commonly known as gentlemen agreement conducted in traditional society to conservatively bonding the commitment between one party to another party. Meanwhile the written agreement were conducted by the modern society regarding business matter with sophisticated legal system. The discussion in these research will show the commitment that bond a agreement. The purpose of this literature to acknowledge the commitment capacity of the verbal agreement that made by stake holder. The method that will used in these research is Normative method, in which we will focused on the legal Principe also to analyze the written laws. In the practice the verbal agreement is a agreement that had to be fulfilled by the stakeholder due to the dealing term that already made by the stake holder. With strong legal basis the stake holder were expected to fulfill the right and obligation from what already been committed. Key Word : Commitment, Written agreement. Abstrak Perjanjian merupakan kegiatan yang sangat lazim dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan jual beli, pinjam meminjam, perjanjian kerja dan usaha bisnis lainnya. Perjanjian dapat dilakukan secara lisan dan dapat dilakukan secara tertulis. Perjanjian lisan biasanya dilakukan di masyarakat adat untuk ikatan hukum yang sederhana sedangkan perjanjian tertulis lazimnya dilakukan oleh masyarakat yang relative modern yang berkaitan dengan bisinis yang hubungan hukumnya lebih kompleks. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu mengenai kekuatan mengikat dari suatu perjanjian yang dibuat secara lisan. Oleh karena itu tulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan mengikat dari perjanjian lisan yang dibuat oleh para pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, yaitu memfokuskan penelitian terhadap prisnsip-prinsip hukum serta mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan yang tertulis. Dalam hal mengetahui kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat secara lisan. Jadi perjanjian lisan merupakan perjanjian yang harus dilaksanakan oleh para pihak, karena di dalam perjanjian lisan telah terpenuhi unsur kata sepakat. Dengan adanya dasar hukum yang kuat dan jelas diharapkan kepada para pihak untuk melakukan hak dan kewajibannya dari apa yang telah disepakati, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kata Kunci : Kekuatan Mengikat, Perjanjian Lisan
1
I. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Perjanjian merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Melalui perjanjian masyarakat sangat dibantu dalam melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan bisnis. Baik itu jual beli, pinjam meminjam, perjanjian kerja, dan usaha bisnis lainnya yang membutuhkan perjanjian. Perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perjanjian secara lisan dan tertulis. Perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam pergaulan masyarakat sederhana, serta merta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, misalnya dalam kegiatan berbelanja ditoko, dipasar-pasar untuk kebutuhan sehari-hari. Perjanjian lisan menjadi selesai dengan dilakukan penyerahan dan penerimaan suatu barang.1 Dengan kata lain perjanjian lisan akan menjadi sah apabila hak dan kewajiban dari para pihak telah terpenuhi. Sedangkan perjanjian tertulis lazimnya dilakukan dimasyarakat yang lebih modern, berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya lebih kompleks, dan biasanya menggunakan akta otentik ataupun akta dibawah tangan, serta menggunakan judul perjanjian. 2 Oleh sebab itu didalam perjanjian tertulis sangat mudah untuk melakukan pembuktian apabila ada salah satu pihak yang melakukan wan prestasi karena perjanjian tertulis tersebut menggunakan akta otentik dan akta dibawah tangan. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan kekuatan mengikat dan pelaksanaan perjanjian yang dibuat secara lisan, serta bagaimana cara membuktikan secara hukum bahwa telah terjadi suatu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, mengingat perjanjian lisan tidak menggunakan akta otentik dan akta dibawah tangan. Untuk itu melalui penulisan karya ilmiah ini diharapkan mampu menjawab dan memberikan dasar hukum yang kuat mengenai perjanjian lisan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. 1. 2 Tujuan
1
I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak, Udayana University Press, Denpasar-Bali, h. 52. 2 Ibid.h. 51.
2
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan landasan hukum mengenai perjanjian yang dibuat secara lisan oleh para pihak. Sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan akibat dari perjanjian lisan ini. II. Isi Makalah 2.1 Metode Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis penelitian Hukum normatif, dalam penelitian Hukum normatif ini Hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan (law in books). Sebagai sumber datanya adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder atau data tersier. 3 Penulisan karya ilmiah ini melihat pengaturan Hukum yang berhubungan dengan hukum perjanjian, apakah aturan tersebut secara tegas mengatur menganai perjanjian, sehingga tersedianya payung hukum yang jelas dan tegas apabila terjadi suatu permasalahan. Analisa yang digunakan yakni dilakukan dengan cara deskriptif interprestasi dan argumentasi. 2.2 Hasil dan Pembahasan 2.2.1
Pemahaman Dan Pelaksanaan Perjanjian Yang Di Buat Secara Lisan Di dalam rumusan Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan bahwa perjanjian adalah
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian dengan demikian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perjanjian itu. 4 Di dalam asas kebebasan berkontrak yang dijelaskan melalui rumusan Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku ssebagi UndangUndang bagi mereka yang membuatnya dan di dalam ayat (3) disebutkan persetujuanpersetujuan harus dilaksanakan dengan etikad baik. Pengertian ini berkaitan dengan asas pacta sunt servanda yang artinya bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan.5 Di dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdata dijelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu : a).
3
Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 118. 4 I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asamara Putra, Op.Cit. h. 28. 5 I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asamara Putra, Op.Cit. h. 47.
3
sepakat mereka yang mengikatkan diri; b). kecakapan untuk membuat perjanjian; c). suatu hal tertentu; d). suatu sebab yang halal. Dalam pengertian sepakat pada salah satu unsur Pasal 1320 KUHPerdata adalah syarat amat penting dalam sahnya suatu perjanjian. Sepakat ditandai oleh penawaran dan penerimaan dengan cara : a). tertulis; b). lisan; c). diam-diam; d). simbol-simbol tertentu. Oleh sebab itu, jelas bahwa perjanjian lisan merupakan perjanjian yang sah karena memenuhi unsur kata sepakat yang terdapat di dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdata. Sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian lisan diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati, seperti yang terdapat di dalam rumusan Pasal 1234 KUHPerdata yang menyebutkan “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. 6 Apabila ada salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasi tersebut, ia telah melakukan wan prestasi. 2.2.2
Pembuktian Hukum bahwa telah terjadi perjanjian lisan Tidak jarang terjadi hubungan perdata diantara para pihak dalam bentuk perjanjian,
tetapi tidak didukung oleh bukti-bukti. Dalam persoalan seperti itu, jangankan penyelesaian nonlitigasi secara litigasi pun sangat sulit, sebab setiap dalil yang akan dikemukakan harus dibuktikan. Permasalahan ini sering terjadi dalam perjanjian lisan, dimana salah satu pihak melakukan wan prestasi karena ia berdalih bahwa tidak pernah ada perjanjian. Kasus seperti itu perlu dikonstruksikan bukti-bukti agar perbuatan hukum itu dapat diselesaikan dengan dasar tuntutan yang jelas. Di dalam rumusan Pasal 1865 KUHPerdata menyebutkan bahwa “barang siapa mendalilkan sesuatu hak harus membuktikannya”. Oleh karena itu, jika peristiwa hukum yang terjadi seperti yang disebutkan diatas, maka harus dilakukan konstruksi bukti hukum agar perbuatan hukum tanpa bukti hukum itu mendapat dasar penyelesaiannya. Misalnya, pinjam-meminjam uang dari tangan ke tangan tanpa bukti kuitansi, tanpa ada saksi, sedangkan perbuatan itu oleh para pihak sama-sama diakui dilakukan. Di dalam rumusan Pasal 1866 KUHPerdata disebutkan “alat bukti yang dapat dipakai untuk membuktikan suatu dalil terdiri atas : bukti tulisan; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; dan sumpah. Pengakuan di luar pengadilan tidak mengikat, maka untuk menguatkan pengakuan itu haruslah dikonstruksikan hukum dengan saksi-saksi, yaitu para 6
I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asamara Putra, Op.Cit. h. 34.
4
pihak pada saat membicarakan cara perbuatan pinjam-meminjam itu, dihadirkan dua orang saksi, untuk membuktikan jika nantinya terjadi sengketa dipengadilan, walupun pinjammeminjam uang itu tidak disertai dengan kuitansi, akan tetapi olah karena saling pengakuan oleh para pihak sudah didengar oleh dua orang saksi (unnus testis nullus testis), maka perbuatan hukum tersebut menjadi terbukti. Konstruksi hukum dengan saksi ini dapat dilakukan terhadap segala perbuatan hukum tanpa bukti, termasuk perjanjian yang dilakukan secara lisan, tetapi dengan ketentuan saksi tersebut tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak (rumusan Pasal 1910 KUHPerdata) dan saksi cakap bertindak menurut hukum (rumusan Pasal 1330 KUHPerdata).7 III. Kesimpulan Perjanjian secara lisan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya, karena para pihak harus mentaati apa yang telah diperjanjikannya itu, kewajiban itu lahir dari perjanjian itu sendiri yang berkekuatan sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya (rumusan Pasal 1338 KUHPerdata), sepanjang perjanjian itu dinyatakan sah sesuai dengan rumusan Pasal 1320 KUHPerdata yang menjadi syarat sahnya perjanjian.
Daftar Pustaka Buku Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak, Udayana University Press, DenpasarBali. I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, 2010, Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Udayana University Press, Denpasar-Bali.
Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Andi Hamzah, 2005, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
7
I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, 2010, Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Udayana University Press, Denpasar-Bali, h. 40-41.
5
