KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI PEKERJA MIGRAN
Nurul Husna Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
ABSTRAK Kejahatan tindak kekerasan bisa dialami oleh siapa saja dan dapat terjadi di mana saja namun yang paling rentan dialami oleh perempuan, baik itu kekerasan yang terjadi di ranah domestik maupun publik. Kekerasan memiliki beragam jenisnya, baik kekerasan fisik, psikis, penelantaran ekonomi, serta kekerasan seksual. Kekerasan terhadap perempuan sebagai pekerja migran menjadi fokus dari tulisan ini. Karena mereka sering menjadi objek dari pelaku kekerasa. Kekerasan yang dialami oleh merekapun bisa berlapis atau lebih dari satu jenis kekerasan dalam waktu bersamaan. Penyebabnya karena pendidikan rendah, kurangnya skill yang dimiliki dan ketidaktahuannya mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja. Padahal mereka sering didengungkan sebagai pahlawan devisa negara yang selalu menyumbangkan perekonomian terbesar, namun kepedulian terhadap mereka begitu terabaikan, yang sebenarnya negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dengan keharusan mutlak guna menyeimbangkan hasil dari jasa yang telah mereka berikan. Solusinya jangan menjadikan perempuan buruh migran sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan negara. Tetapi memposisikannya sebagai pekerja sehingga mereka berhak untuk mendapatkan pengetahuan mengenai hak dan kewajibannya sebagai pekerja. Mereka juga harus dijadikan perioritas utama untuk diberdayakan secara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, sehingga mereka tidak secara terus menerus menjadi korban tindak kekerasan. Kata Kunci: Kekerasan, Perempuan, Pekerja Migran
Pendahuluan Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan makna “derita”, baik ditelaah dari perspektif psikologi maupun hukum, yang di dalamnya terkandung perilaku
11
manusia baik individu maupun kelompok yang menyebabkan timbulnya penderitaan bagi orang lain. Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya (korban kekerasan).1 Oleh karena itu kekerasan dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kekerasan yang terjadi dalam masyarakat, sesungguhnya berangkat dari suatu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan di satu pihak baik perseorangan maupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh anggapan ketidakseimbangan antara kekuatan yang ada dalam masyarakat. Kekerasan juga merupakan tindakan yang terjadi dalam relasi antar manusia, sehingga untuk mengidentifikasi pelaku dan korban harus dilihat posisi relasi, namun kekerasan hampir selalu terjadi dalam posisi hirarki. Kekerasan itu bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa melihat jenis kelamin, usia, pekerjaan, atau pun tingkat pendidikan, dan bisa terjadi di mana pun baik ranah domestik maupun publik dengan beragam jenisnya seperti kekerasan fisik, psikis, penelantaran ekonomi, serta kekerasan seksual. Kekerasan yang dialami oleh setiap korban bisa berlapis atau lebih dari satu jenis kekerasan dalam waktu bersamaan. Mayoritas yang menjadi korban dari kekerasan adalah kelompok rentan yang termasuk di dalamnya, anak-anak dengan berbagai kondisi dan usia maupun perempuan. Tanpa disadari bagi korban seperti halnya anak-anak yang mengalami kekerasan akan terganggu proses tumbuh kembang karena kurang terpenuhinya kebutuhan jasmaninya. Kekerasan juga akan berimbas kepada perilaku diri dan cara pandang terhadap orang lain, mengalami trauma psikologis seperti ketakutan, apatis, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, serta kurangnya kepercayaan terhadap kemampuan dirinya sendiri. Dampak terbesar yang terjadi akibat kekerasan adalah timbulnya generasi baru sebagai pelaku-pelaku kekerasan berikutnya. Kekerasan Terhadap Perempuan Kekerasan terhadap perempuan atau yang sering disingkat dengan KTP, menurut Perserikatan Bangsa Bangsa dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Pasal 1 berbunyi: Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di area publik maupun domestik.2 Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena global, yang tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan erat dengan berbagai permasalahan sosial lainnya. Kekerasan terhadap perempuan resmi diakui sebagai pelanggaran hak azasi manusia pada tahun 1993 pada konferensi hak azasi manusia di Viena. Dalam deklarasi ini tidak hanya mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan akan tetapi juga menuntut negara untuk 1 Elli Nur Hayati, Panduan utuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender, cet. Ke- 2 (Yogyakarta: Rifka Annisa kerja sama dengan Pustaka Pelajar, 2002), hal. 25-26. 2 Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG), Informasi yang diterbitkan oleh Rifka Annisa Women Crisis Center bekerja sama dengan Ford Foundation, hal 2.
12
Jurnal Al-Bayan / VOL. 21, NO. 30, JULI - DESEMBER 2014
bertanggung jawab terhadap penanggulangi kekerasan serta melindungi perempuan dari kekerasan tersebut. Tidak ada alasan yang dapat digunakan oleh negara untuk membenarkan suatu tindak kekerasan, termasuk di dalamnya alasan agama dan budaya.3 Oleh karenanya negara memiliki tanggung jawab penuh dalam penegakan dan pemenuhan hak azsi manusia untuk menyatakan mampu membebaskan diri dari kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan sering terjadi dalam wilayah domestik maupun publik. Kekerasan di ranah domestik atau sering disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ini adalah kekerasan yang paling dekat dengan anak dan perempuan. Menurut Undang-undang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah suami, istri, dan anak, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, baik orang yang menetap maupun yang bekerja dalam rumah tangga.4 Hasil dari laporan dua tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan dalam ranah domestik begitu banyak kasus yang terungkap, yakni 413 kasus selama kurun waktu tahun 2011-2012, 189 kasus terjadi di tahun 2011 dan pada tahun 2012 sebanyak 224 kasus yang terjadi, ini khusus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Aceh. Jika dilihat dari sisi pelaku ke 413 kasus tersebut 84,7% dilakukan oleh suami terhadap istri dan 22 kasus kekerasan dilakukan oleh ayah terhadap anak perempuan.5 Sedangkan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah publik juga sering disebut dengan kekerasan yang terjadi di komunitas atau masayarakat. Kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dapat dikenali dari relasi antara pelaku dengan korbannya, tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan. Namun kebiasaannya pelaku adalah orang yang dikenal baik oleh korban, baik itu teman, pacar, tetangga, atasan, pimpinan sekolah, maupun aparat gampong. Berdasarkan data yang didapat bahwa kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di luar rumah sebanyak 148 kasus, khususnya yang terjadi pada tahun 2011-2012 di Aceh. Dari sejumlah kasus tersebut 76,2% adalah pelakunya orang yang dikenal baik oleh korban, sedangkan selebihnya yakni sejumlah 13,9% dilakukan oleh orang yang tidak dikenal oleh korban, 9,9% pelaku tidak terindentifikasi relasinya dengan korban.6 Berdasarkan data yang terungkap terlihat bahwa korban yang rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga maupun di masyarakat adalah perempuan dan anak terutama anak perempuan, kekerasan bisa terjadi di mana saja dan yang menjadi pelaku utamanya adalah orang-orang yang seharusnya melindungi mereka dari berbagai tindak kejahatan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada jaminan keaman di manapun untuk perempuan. Padahal setiap manusia mempunyai hak azsi atas rasa aman, dilindungi, dan terbebas dari diskriminasi, ini merupakan kewajiban negara yang harus diberikan untuk warga negaranya.
3 Perjalanan Perempuan Indonesia Menghadapi Kekerasan, (Jakarta: 2004), hal. 5. 4 Undang-undang No. 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan kekerasan Dalam rumah Tangga, pasal 2. 5 Cacatan Dua tahunan Terakhir (2011-2012) Komnas Perempuan, Menjelujur Pengalaman Kekerasan Perempuan di Aceh: Perjuangan Tiada Henti Meniti Keadilan, hal, 7. 6 Ibid, hal. 16.
13
Pekerja Migran Pekerja Migran (Migran Wokers) yakni orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu yang relatif lama serta menetap. Pekerja migran ada dua tipe yaitu: (a). Pekerja migran internal (dalam negri), ini sering diidentik dengan orang desa yang bekerja di kota. (b). Pekerja migran internasional, yaitu mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjan di negara lain. Pengertian ini menunjukan pada orang Indonesia yang bekerja di luar negri atau yang dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI).7 Atau istilah lain dari pekerja migran menurut Suharto, yaitu seseorang yang terlibat dalam kegiatan kerja yang dibayar disuatu negara yang mana dia bukan warga negara tersebut.8 Namun pekerja migran di sini lebih ke tenaga kerja perempuan yang banyak mengalami permasalahan di negeri di mana dia bekerja. Antusias penduduk Indonesia khususnya perempuan yang pergi ke luar negri untuk mencari pekerjaan terus bertambah seiring dengan semakin terpuruknya perekonomian dalam negeri, terutama berakibat pada semakin miskinnya kawasan pedesaan. Misalnya kekeringan dengan durasi waktu yang tidak menentu sehingga yang biasanya masyarakat berprofesi sebagai petani terkendala aktivitas bercocok tanam. Atau terjadinya gagal panen ini juga menyebabkan rasa prustasi bagi masyarakat desa, karena modal yang dikeluarkan untuk proses bercocok tanam sangat besar seperti pengolahan lahan harus menggunakan mesin jika tidak diikuti atau mau mengolah dengan tradisional maka akan ketinggalan, baik itu dari proses awal sampai masa panen ini juga kendala dan juga di Indonesia masih banyak lahan pertanian dengan sistem tadah hujan, sehingga jika musim hujan terus-menerus maka akan mengalami banjir dan jika musim kemarau akan mengalami kekeringan. Ini juga disebabkan oleh perubahan musim di negara kita, perubahan ini diakibatkan oleh salah satu dampak dari pemanasan global (global worming).
Faktor Pendorong Bagi perempuan Menjadi Pekerja Migran Beban ekonomi yang semakin besar dalam rumah tangga serta rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan merupakan faktor-faktor pendorong perempuan mencari pekerjaan khususnya sebagai pembantu rumah tangga di luar negri. Alasan lain yang memicu para perempuan berkeinginan untuk mencari pekerjaan ke luar negri untuk mencoba memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, dengan asumsi pendapatan di daerah sendiri tidak bisa menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup. Dan juga ada yang berkeinginan bekerja di luar negri sebagai bakti anak perempuan terhadap orang tuanya dengan harapan merantau dapat merubah nasib kehidupan keluarga.9 Akan tetapi keputusan untuk meninggalkan rumah tidak selalu berada di pihak 7 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal.177-178. 8 Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. (Bandung: Alfabeta, 2007), hal.216. 9 Perempuan Dan Anak-anak Di Wilayah Tertinggal, (Jurnal Perempuan No. 59, 2008), hal. 60.
14
Jurnal Al-Bayan / VOL. 21, NO. 30, JULI - DESEMBER 2014
perempuan ini disebabkan oleh kentalnya budaya patriarki yang meminggirkan perempuan. Budaya partiarki ini pula yang menyebabkan perempuan buruh migran rentan ekploitasi dan kekerasan, termasuk yang dilakukan oleh keluarganya. Perempuan masih ditempatkan sebagai lumbung dan tulang punggung keluarga, seperti penyaji makanan, memelihara anak dan ternak yang merupakan harta keluarga, sampai ke pengelola kebun atau ladang untuk penyangga kehidupan. Ini bukan lah perbuatan yang salah untuk dikerjakan akan tetapi pada saat semua limpahan tugas tersebut diperioritaskan kepada perempuan semata itu yang tidak manusiawi, padahal dalam keluarga saling mengisi dan kerjasama itu yang diharapkan. Sehingga tidak ada satu pihak pun yang merasa terberatkan. Faktor lain penyebab perempuan menjadi buruh migran dikarenakan kebanyakan pembangunan yang dilakukan di negara kita tidak dibarengi dengan meluasnya akses fasilitas negara kepada masyarakat terutama perempuan, lihatlah betapa banyak perempuan yang tidak bisa memeriksakan kesehatan reproduksinya sehingga berakibat pada tingginya angka kematian ibu, persoalan gizi buruk juga banyak diderita oleh mereka, bahkan akses untuk mendapatkan pelayanan pendidikan menjadi barang mahal bagi anak perempuan sehingga tertutupnya peluang kerja bagi dirinya. Inilah tingkat akhir dimana perempuan merasa punya tanggung jawab moral untuk memperbaiki kehidupan diri maupun keluarganya. Apabila ada iming-iming untuk bisa bekerja ke luar negeri dengan upah yang tinggi itu merupakan suatu peluang bagi para perempuan yang selama ini kesusahan materi, meskipun akan banyak perlakuan-perlakuan yang tidak adil bagi dirinya, tetapi siapa yang tau dengan kapasitas dirinya yang serba kekurangan di segala bidang dan tidak terpenuhinya hak-hak mereka sebagai individu dan warga negara seperti halnya pendidikan yang merupakan faktor penting dalam kehidupan ini. Bagaimana tingkat mobilitas suatu kaum yang tidak mengenal abjad, televisi, serta alat komunikasi lainnya, tiba-tiba mereka harus terbang dengan pesawat ke luar negeri bukankah ini suatu hal yang menakjubkan bagi siapapun. Walaupun mereka hanya dipekerjakan di bagian domestik sebagai pembantu rumah tangga (PRT). Dengan melihat sisi kelemahan dari segi ekonomi yang dialami oleh perempuan maka kesempatan ini dipergunakan oleh perusahaan tenaga kerja dengan menggunakan para jasa calo. Para calopun menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan mangsanya dengan cara melakukan penipuan dan pemaksaan seperti intimidasi, kekerasan, dan penculikan. Setelah mendapatkan calon buruh, maka pihak buruh yang bersangkutan dibebani dengan biaya yang besar untuk keperluan kepengurusan segala macam dokumen perjalanan. Dalam hal ini seringkali terjadi praktek pembuatan dokumen dengan identitas palsu yang didukung oleh oknum pemerintahan, seperti kepala dusun, desa,camat dan pegawai imigrasi. Permasalahan pembuatan dokumen palsu bagi calon buruh migran pernah disiarkan pada salah satu televisi nasional dimana mereka harus membayar biaya pembuatan dokumen dengan harga yang bervariatif dari jutaan sampai ratusan ribu, tergantung keperluan kapan calon buruh ini akan mempergunakan. Misalnya saja yang untuk dokumen yang selesai dengan waktu yang cepat (expres) harus dibayar sampai dua jutaan ini adalah harga yang sangat fantastis, apabila dilihat oleh siapapun tidak akan mengira bahwa itu adalah dokumen
15
palsu (bodong) dengan bentuk dan warnanya, ukuran ketebalan, semuanya sangat perfek. Pada saat ditunjukkan proses pembuatannya dengan menggunakan alat yang sederhana hanya berbekal laptop dan printer biasa, namun bisa sama persis dengan dokumen asli, anehnya lagi pada saat pemeriksaan dokumen oleh pihak tertentu pada saat pemberangkatan bisa lolos begitu saja. Dan ini terjadi di salah satu Bandara Internasional di Indonesia. Pekerjaan ini terkesan ada kerja sama yang menguntungkan antara pelaku dengan pihak-pihak tertentu, tetapi siapa yang tau persisnya. Sebelum pemberangkatan, para calon buruh migran dikumpulkan di penampungan. Dari tempat ini pula mulai timbulnya kekerasan terhadap calon buruh perempuan seperti penelantaran, diberangkatkan dari kampung halaman dengan dokumen yang tidak jelas sehingga untuk bisa menuju ke negara tujuan yang dijanjikan terkendala. Penyekapan, karena lamanya proses pemberangkatan dan takut ketahuan bahwa ada pelaku kejahatan maka mereka disekap dalam satu ruangan, apabila dilihat sangatlah tidak layak dengan kapasitas ruangan yang kecil dihuni oleh banyak manusia yang semuanya rata-rata seusia. Namun hal ini bisa terungkap ke media massa terkadang ada para calon buruh migran yang berhasil kabur. Pemerkosaan dan pelecehan seksual adalah hal yang lumrah diterima dan dirasakan oleh para calon buruh migran ini dilakukan oleh agen Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJKTI) yang tidak bertanggungjawab. Atau para penjaga keamanan di mana calon buruh perempuan ditempatkan ataupun disekap.
Kekerasan Terhadap Perempuan Buruh Migran di Tempat Kerja Sesampai di negara tujuan, perempuan buruh migran seringkali dihadapkan pada kondisi pekerjaan yang tidak seperti yang dijanjikan, misalnya dengan jam kerja yang relatif lama, tidak ada hari libur, dilarang beribadah, gaji tidak dibayar atau jika dibayar dengan selalu tidak memadai (kurang), penelantaran dan pemulangan paksa, penipuan oleh agen untuk perpanjangn visa kerja, penganiayaan fisik maupun psikoligis, seperti memakan makanan basi atau makanan hewan, dipukul hingga luka berat, disiram dengan air panas, dipotong dan digerat-gerat jarinya, distrika tubuhnya, dicucuk telinganya rotan, serta serangan seksual seperti pelecehan, perkosaan dan dipaksa kerja untuk prostitusi.10 Semua permasalahan yang dihadapi oleh buruh migran perempuan bukanlah sesuatu hal yang baru untuk didengar, penulis sendiri pernah melakukan wawancara dengan salah seorang buruh migran perempuan yang bekerja di Malaysia pada tahun 2007, tanpa sengaja penulis bertemu langsung dengan korban yang kondisi fisiknya sangat menyedihkan dengan umurnya yang relatif tua untuk bekerja di negri orang yakni janda berumur 50 tahun, dari penuturannya dia tergiur untuk mendapat penghasilan banyak untuk membiayai keperluan anggota keluarganya. Dan dia juga terpengaruh oleh ajakan tetangganya yang selalu mengatakan dengan bekerja ringan namun mendapat upah yang sangat berlimpah. Namun kenyataannya setelah dia meninggalkan kampung halamanya malah menderita baik fisik 10 Perjalanan Perempuan Indonesia Menghadapi Kekerasan, (Jakarta: 2004), hal 26-27
16
Jurnal Al-Bayan / VOL. 21, NO. 30, JULI - DESEMBER 2014
maupun psikologisnya, misalnya dia tidak diperbolehkan makan sebelum semua anggota keluarga majikannya selesai. Ini mungkin tidak menjadi persoalan baginya akan tetapi setelah semuanya selesai ternyata majikannya memberi makan dengan takaran layaknya seperti restoran, namun jika makanannya sisa kemarin dengan rasanya sudah berubah, maka siburuh ini mendapat porsi jumbo serta tidak boleh tersisa sedikitpun. Pernah suatu kali pekerja ini tidak menghabiskan makanan yang telah diberikan oleh majikannya dikarenakan lauk yang dimakan sudah basi, lalu dia buang ke tempat sampah, akan tetapi semua itu diketahui oleh majikannya. Maka perlakuan keji diterima oleh siburuh dari jambakan sampai dengan tendangan yang membabi buta dia rasakan, kemudian gajinya ditahan dengan alasan harga makanan yang dibuang lebih besar harganya dari pada gaji siburuh. Sedangkan dokumen dirirnya dipegang oleh majikan, karena tidak tahan lagi akhirnya dia melarikan diri.11 Ini adalah fenomena yang sering dialami oleh perempuan buruh migran. Dimana perlindungan dan penghargaan terhadap mereka sangatlah kurang, baik itu majikan maupun pemerintah sendiri, padahal mereka sering didengungkan sebagai pahlawan devisa negara, namun apa arti kata tersebut jika mereka tersakiti dan terabaikan baik fisik dan psikisnya. Kendati perlakuan kasar yang diterima oleh buruh migran perempuan, namun mereka tidak berani melawan. Ini disebabkan karena para buruh ini tidak memiliki dokumen resmi perjalanan seperti paspor ataupun ijin kerja. Ini sama seperti yang diutarakan oleh Suharto, para buruh perempuan ini memiliki dua ’musuh’ yakni majikan dan perusahaan pengerah tenaga kerja.12 Sebelum mereka berangkat para calon buruh diperdaya oleh para agen serta calo yang merekrut mereka dan setelah tercatat sebagai buruh kemudian berangkat ke negara tujuan mereka diperlakukan dengan tidak manusiawi oleh majikan ditempat kerjanya. Saat mereka kembali ke daerah asalnya baik pekerja migran yang beruntung maupun yang kurang beruntung tetap mengalami marjinalisasi. Misalnya bagi buruh yang beruntung setiap menerima gaji selalu mengirimkan ke kampungnya dengan harapan biaya yang lebih digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga bisa ditabung untuk simpanan pada saat siburuh kembali ke kampungnya. Namun banyak diantara mereka menemukan uang yang dihasilkan olehnya digunakan oleh para suami untuk kawin lagi atau digunakan untuk foya-foya dan sebagainya. Para buruh ini digunakan oleh keluargnya untuk memperoleh keuntungan finansial. Bagi buruh migran perempuan yang kurang beruntung sudah mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, terkadang mereka pulang dengan membawa dompet kosong atau berbekal baju satu di badan dan juga terbebani dengan hutang. Karena pada saat berangkat dahulu harus meminjam uang kepada tetangga, menjual harta warisan atau ada juga pulang membawa anggota keluarga yang baru, misalnya anak hasil perkosaan para majikan maupun sahabat yang tidak dikenal karena telah berjasa membebasnya dari majikan yang berperilaku asusila. Korban perkosaan ini tak jarang harus berhadapan dengan perceraian, dikucilkan 11 Wawancara Penulis dengan Ibu Rukiyah nama samaran, salah seorang buruh migran di Malaysia, (Malaysia: 2002). 12 Lihat Suharto Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: Refika Aditama,2006), hal.182.
17
dari masyarakat karena pulang bukan membawa harta melimpah melainkan menggendong bayi yang tidak jelas siapa ayahnya. Ini menimbulkan luka baik fisik maupun psikologis yang berkepanjangan bagi siburuh sendiri. Lain halnya kekerasan yang dilakukan oleh negara, dimana sejak tahun 1999, pemerintah Republik Indonesia menyiapkan satu terminal khusus di bandara Internasioanl Soekarno Hatta atas nama keamanan buruh migran perempuan. Terminal khusus ini dikenal dengan sebutan terminal 3. Berwenang atas sentralisasi jasa bus pemulangan ke daerah asal, misalnya daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara dan Lampung. Jasa ini tersedia dengan harga rata-rata 208 persen lebih mahal dari bus umum. Para buruh migran perempuan ini tidak dapat mengakses jasa angkutan umum seperti masyarakat Indonesia kebanyakan. Selain diskriminasi atas hak mobilitas dan eksploitasi ekonomi, para buruh migran perempuan ini rentan terhadap kekerasan. Seperti penggeledahan paksa, permerasan atas uang serta pelecehan seksualpun sering terjadi.13 Padahal Indonesia penduduknya dominan memeluk agama Islam yang di dalamnya mengajarkan sifat egaliter tidak membeda-bedakan antara manusia yang satu dengan manuasia lainnya antara perempuan buruh migran dengan yang bukan, karena setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dilindungi dari perlakuan diskriminasi dan berhak untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Seperti yang tersebut dalam Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya: ”Wahai manusia sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertawakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”.14 Berdasarkan interpretasi penulis dalam ayat ini bahwa banyak pemeluk Islam tidak menjalankan apa yang telah diperintahkan, padahal Allah jelas menunjukkan tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan tetapi kenapa manusia itu memperlakukannya. Khususnya bagi perempuan buruh migran, yang sebenarnya mereka bukan lah orang yang patut untuk didiskriminasi melainkan orang-orang yang harus diutamakan karena jasa mereka dalam menyumbang penghasilan bagi negara sangat besar. Para pekerja migran perempuan sering menjadi sasaran terhadap kekerasan yang dilakukan oleh berbagai pihak disebabkan karena rendahnya pendidikan, minimnya skill yang dimiliki, terkadang hanya berbekal nekat dan pengalaman sehari-hari mengurus rumah tangganya di desa. Padahal kondisi serta situasi di tempat mereka bekerja jauh berbeda sehingga para buruh migran perempuan ini yang kebanyakan bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) menyamakan adat kebiasaan seperti di daerahnya sendiri. Ini adalah kesalahan yang sering dilakukan meskipuan pekerjaan rumah tangga sering dilakoni di rumahnya namun, itu tidak sama sehingga pihak majikan merasa kurang puas dengan hasil kerja si PRT. Menurut Suharto, para buruh migran perempuan juga banyak tidak tau hak serta 13 Lihat Perjalanan Perempuan Indonesia Menghadapi Kekerasan (2004), hal.28. 14 Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 13, Tafsir Qur’an Per Kata, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006).
18
Jurnal Al-Bayan / VOL. 21, NO. 30, JULI - DESEMBER 2014
kewajibannya sebagai buruh, kurang maksimalnya perlindungan terhadap buruh. Pihak PJTKI hanya memberi penyuluhan soal sistem kerja agar lebih memahami bagaimana cara kerja yang diinginkan oleh majikan, tetapi mereka tidak memberikan penyuluhan kepada para majikan bagaimana memperlakukan para pekerja di rumahnya. Dan juga para buruh sebelum berangkat ke luar negri tidak dibekali dengan bagimana cara menghadapi persoalan yang mungkin terjadi di negara tujuan ini disebut dengan coping strategies. Pelatihan mengenai strategi penanganan masalah bisa menyangkut dengan pengetahuan mengenai karakteristik politik, sosial-budaya negara tujuan, serta cara-cara menghadapi burn-out (kebosanan kerja), stress, kesepian, maupun pengetahuan mengenai fungsi dan tugas kedutaan besar.15 Oleh karenanya pengetahuan apa pun yang berkaitan dengan pekerjaan, sosial budaya, politik di negara yang dituju harus menjadi bekal yang utama bagi calon perempuan pekerja migran, sehingga ketika sampai ke negara tujuan tidak menjadi kendala yang dapat menyebabkan kerugian baik fisik, psikis, maupun ekonomi bagi buruh sendiri. Karena kurangnya beragam pengetahuan menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap mereka.
Penutup Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan sebagai buruh migran begitu banyak dan beragam ini mengindikasikan bahwa perempuan masih menjadi sasaran atau objek dari perlakuan tidak adil serta tindak kekerasan yang dipraktekkan oleh manusia yang memiliki kekuatan dan kekuasaan karena memposisikan mereka sebagai kelompok lemah yang mudah untuk dieksploitasi. Kekerasan yang dialami bisa disebabkan oleh keluraga sendiri, sebab perempuan biasanya memiliki ketergantungan terhadap orang yang menyakitinya baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, maupun psikologis, yang seharusnya mereka menjadi pengayom dari segala tindak kejahatan dan rasa ketakutan. Sedangkan kekerasan yang terjadi pada perempuan buruh migran di luar negeri juga disebabkan oleh politik, yang mana dokumen penting sebagai identitas korban sebagai pekerja asing dipegang oleh majikan, sehingga korban tidak bisa keluar dari situasi sulit yang sedang dialami karena dokumen penting tidak dimilikinmya. Lain halnya dalam aspek ekonomi, gaji yang merupakan hasil dari jeri payahnya selalu tertunda padahal upah pekerja harus dibayar sebelum keringatnya mengering, namun yang terjadi banyak buruh migran yang tidak mendapat upah sebagaimana yang dijanjikan sebelum keberangkatannya ke negara tujuan. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh perempuan buruh migran banyak hal yang dapat dilakukan, misalnya saja negara sebagai pengambil kebijakan harus mampu melindungi mereka dan kebijakan yang dibuat memiliki keberpihakan bagi kelompok 15 Lihat Suharto Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal.182-184. Coping pengertiannya menurut Bart Smert dalam Psikologi Kesehatan yaitu suatu proses dimana individu mencoba untuk mengelola jarak yang ada antara tuntutan-tuntutan yang berasal dari lingkungan maupun pengalaman sosial individu tersebut dengan sumber-sumber daya yang mereka gunakan dalam menghadapi situasi. (Jakarta: Grasindo, 1994), hal. 143.
19
lemah ini. Jangan menganggap perempuan buruh migran sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan negara. Tetapi memposisikannya sebagai pekerja sehingga mereka berhak untuk mendapatkan pengetahuan mengenai hak dan kewajibannya sebagai pekerja. Mereka juga harus dijadikan perioritas utama untuk diberdayakan secara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait. Sehingga mereka tidak secara terus menerus menjadi korban tindak kekerasan baik fisik, psikis, ekonomi, seksual, maupun kekerasan struktural akibat dari kebijakan yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran karena kurang memihak terhadap mereka sebagai buruh migran.
20
Jurnal Al-Bayan / VOL. 21, NO. 30, JULI - DESEMBER 2014
