KEJAHATAN-KEJAHATAN PERANG DALAM HUKUM INTERNASIONAL

KEJAHATAN-KEJAHATAN PERANG DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Antonius Janga STFT Widya Sasana, Malang Abstract: This article deals philosophically with the war crimes against humanity in the international law. The study focuses on the understanding of what we mean by the war crime and its historical development. The war crimes presuppose the list of the unlawful materials or cruel actions by which we mean violation against humanity. The author offers analysis of war crimes from the perspective of the international law or international convention concerning war. He suggests that the knowledge of what may be called “war crimes” is indispensable, as our time is at war (actually war on Iraq by the Allies). In addition, in a war-time the law enforcement seems to be in vain as well. The author tries to impose the indisputable human treatment toward those who are involved in war. The people should be respected humanly regardless of war-time. Keywords: kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, hukum internasional, hukum kodrat,

Orang berkata bahwa di saat perang hukum-hukum membisu. Kebisuan hukum-hukum itu berkembang ke suatu pola dan prinsip hidup yang lebih kompetitif: dalam perang dan asmara, segala sesuatu sah-sah saja; ada kebohongan dalam asmara, ada kebiadaban dalam perang1 . Kebiadaan itu terjadi tatkala orang tak mempedulikan lagi hukum-hukum dan tata peristiadatan berperang. Tema yang diangkat dalam tulisan ini adalah Kejahatan-kejahatan Perang dalam Hukum Internasional. Yang hendak disoroti adalah pengertian tentang kejahatan perang dan perkembangan singkat dari konsep tersebut dalam tatanan Hukum Internasional, serta materi-materi yang dikategorikan sebagai kejahatan itu. Dengan demikian orang dapat menilai apakah seseorang adalah pelaku kejatan perang atau bukan, tanpa harus mendengarkan vonis yang dijatuhkan oleh tribunal tertentu. Akan disoroti pula pandangan Gaudium et Spes berkaitan dengan perang dan kejahatan-kejahatannya, sebagaimana dimaksudkan oleh Hukum Internasional.

1

Bdk. M. Walzer, Guerre giuste e ingiuste: Un discorso morale con esemplificazioni storiche, Liguori Editore, Napoli 1990, hlm. 15.

Antonius Janga, Kejahatan-Kejahatan Perang

159

1. PENGERTIAN Istilah kejahatan perang digunakan secara populer dalam pembicaraan masa kini. Tentu saja hal tersebut mengacu kepada kejahatan-kejahatan peperangan2 , namun makna yang sesungguhnya tidaklah sekadar berkaitan dengan berbagai korban peperangan atau kengerian-kengerian yang didatangkannya. Ia haruslah dipahami dalam sebuah daerah permainan bahasa tertentu, terutama dalam Hukum Internasional, yang memberikan makna khusus dan garis-garis batasannya3 . Definisi kejahatan perang dijumpai dalam artikel. 6 dari Statuta Tribunal Internasional Neuremberg tahun 1945 yang terlampir dalam Persetujuan London, 8 Agustus 19454 . Dokumen ini mengkategorikan kejahatan perang sebagai salah satu dari tiga kejahatan internasional, selain kejahatan melawan damai dan kejahatan terhadap kemanusiaan5 . Kejahatan-kejahatan melawan perdamaian ialah perencanaan, persiapan, pembukaan dan penerusan sebuah perang agresi atau perang yang melawan berbagai persetujuan atau perjanjian internasional, atau ambil bagian dalam salah satu tindakan tersebut. Kejahatan-kejahatan perang adalah ialah pelanggaran terhadap hukumhukum atau kebiasaan-kebiasaan berperang. Pelanggaran-pelanggaran itu meliputi, antara lain, pembunuhan yang dikehendaki, penganiayaan, deportasi perlakuan yang tidak manusiawi terhadap yang terluka maupun sakit, tawanan perang dan warga sipil; berbagai tindakan kekerasan lainnya yang tergolong dalam pelanggaran berat sebagaimana dimaksudkan oleh Hukum Internasional. Kejahatan terhadap kemanusiaan ialah pembunuhan yang dikehendaki, tindakan pemusnahan suatu suku bangsa, deportasi serta berbagai tindakan yang tak berperikemanusiaan yang dilakukan terhadap penduduk sipil baik sebelum maupun selama peperangan, penindasan karena alasan politik, ras dan keagamaan, dll. Sistem pembagian atas tiga kategori di atas dilakukan juga oleh Tribunal Militer untuk Timur Jauh yang ditandatangani di Tokyo pada 19 Januari 1946. Menyangkut gagasan kejahatan-kejahatan perang, Tribunal tersebut menggarisbawahi: “Kejahatan-kejahatan perang adalah kejahatan-kejahatan yang bertentangan dengan konvensi-konvensi tentang peperangan. Yakni pelanggaran atas hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan berperang”6 . 2

3 4

5

6

160

Bdk. L. CONDORELLI, “Il sistema della repressione dei crimini di guerra nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nel Primo Protocollo Addizionale del 1977” dalam P.L. ZANARDI dan G. VENTURINI, Crimini di guerra e competenza delle giurisdizioni nazionali, Guffrè, Milano 1998, hlm. 25. Bdk. S.R. RATNER, “Crimini di guerra: categorie” dalam R. GUTMAN dan D. RIEFF, Crimini di guerra: Quello che tutti dovrebbero sapere, Contrasto Internazionale, Roma, 1999, hlm. 117. Bdk. Y. DINSTEIN, “The distinctions between war crimes and crimes against peace” dalam Y. DINSTEIN dan M. TABORY, War Crimes in International Law, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague / Boston / London 1996, hlm. 1. Lihat artikel 6; teks diambil dari P. VERRI, Diritto per la pace, diritto nella guerra, Edizioni speciali della “Rassegna dell’Arma dei Carabinieri”, Roma 1980, p. 610. Teks-teks yang dikutip dalam tulisan ini, baik langsung maupun tidak, merupakan terjemahan kami. Piagam Tribunal Militer untuk Timur Jauh, art. 5b. Teks, lihat P. VERRI, Diritto per la pace…, hlm. 620.

Vol. 2 No. 2, Oktober 2002

Ada berbagai upaya dari para ahli Hukum Internazional untuk menjelaskan makna dari kejahatan-kejahatan perang itu. Menurut Beneddetto Conforti, kejahatan-kejahatan perang adalah pelanggaran-pelanggaran berat terhadap normanorma internasional dari hukum perang, terutama norma-norma yang bermaksud menjadikan sebuah perang lebih manusiawi7. Conforti tidak menunjukkan secara eksplisit hukum-hukum atau kebiasaan-kebiasaan yang mana. Ini berbeda dengan L.C. Green, yang secara khusus mengacu kepada hukum-hukum atau kebiasaankebiasaan berperang yang dijumpai dalam Konvensi Den Haag IV tahun 1907 tentang hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang darat, Deklarasi Petersburg tahun 1868, Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949, dan Protokol-protokol Jenewa tahun 19778 .

2. PERKEMBANGAN HISTORIS Kejahatan-kejahatan perang tidak lain adalah sebuah akibat langsung dari diabaikannya ius ad bellum dan ius in bello, dan hal tersebut tidak terpisahkan dari sejarah peperangan itu sendiri9 , terutama berkaitan dengan saat-saat menentukan sekitar diadakannya pembicaraan tentang peperangan, dan mempengaruhi karakteristik dari perundangan dan kebiasaaan berperang10 . Pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan berperang pun telah ada sejak zaman purba.11 Hukum dan kebiasaan berperang yang kita miliki saat sekarang berakar dalam kebudayaan purba dan kebudayaan modern, dan menampilkan diri sebagai salah satu tema utama dari Hukum Internasional12 . Bahkan, menurut Timothy L.H. McCormack, untuk melihat gagasan-gagasan tentang kejahatan perang, orang perlu melihat kontribusi dari berbagai budaya dan tradisi keagamaan13 . 2.1. Zaman Purba Christopher Greenwood dari Magdalene College, Cambridge menunjukkan beberapa point penting tentang hukum dan tata berperang di zaman purba. Suku 7 8 9 10 11 12 13

Bdk. B. CONFORTI, Diritto Internazionale, Editoriale Scientifica, Napoli 1999, hlm. 205. Bdk. L.C. GREEN, Essays on the Modern Law of War, Transnational Publishers, New York 1984, hlm. 215. Bdk. C.J. GREENWOOD, “Historical development and legal basis” dalam D. FLECK (editor), The handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, Oxford University Press, Oxford 1995, hlm. 12. Bdk. R. BIERZANEK, “War crimes: history and definition”, dalam M.C. BASSIOUNI dan M.P. NANDA, International criminal law, Charles C. Thomas, Spingfiel, Illinois 1973, hlm. 559. Bdk. D.A. WELLS, War crimes and laws of war, University Press of America Lenham / New York / London 1984, hlm. 1. Bdk. S.R. RATNER dan J.S. ABRAMS, Accountability for human rights atrocities in International Law beyond the Nuremberg Legacy, Clarendon Press, Oxford 1997, hlm. 78. Bdk. T.L.H. MCCORMACK, “From Sun Tzu to the Sixth Committee: The evolution of International Criminal Law Regime”, dalam T.L.H MCCORMACK dan G.J. SIMPSON, The Law of Crimes: National and International Approaches, Kluwer Law International, The Hague / London / Boston 1997, hlm. 31-32.


161

bangsa Sumeri beranggapan bahwa perang merupakan suatu keadaan yang diatur oleh hukum yang antara lain hendak menjamin kekebalan rakyatnya dari ancaman kekuatan musuh. Perang dimulai dengan sebuah pernyataan perang dan diakhiri dengan sebuah perjanjian damai14 . Kitab Hamurabi menggarisbawahi perlindungan orang-orang lemah dari penindasan orang yang kuat, dan memerintahkan agar para tawanan dibebaskan dengan membayar uang tebusan15 . Budaya Persia pada abad ketujuh sebelum Masehi menekankan suatu perlakuan yang manusiawi terhadap musuh, misalnya dengan merawat mereka seperti layaknya merawat serdadu sendiri16 . Gagasan yang lebih sistematis tentang hukum-hukum perang dan pelanggaranpelanggarannya dijumpai sekurang-kurangnya pada abad ke enam sebelum Masehi, yakni di zaman Sun Tzu. Dalam karyanya digarisbawahi prinsip-prinsip untuk melindungi para serdadu yang kalah dan memperlakukan mereka secara manusiawi, prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan senjata, serta prinsip tanggung jawab seorang pemimpin17 . Sementara itu dalam kebudayaan Yunani pada abad ke empat sebelum Masehi telah dijumpai gagasan tentang pentingnya kesetiaan kepada sumpah untuk mematuhi prinsip-prinsip perang, dan siapa yang melanggar hukumhukum itu akan dipandang sebagai orang yang bersumpah palsu18 . Dalam budaya hindu pada sekitar tahun 200 sebelum Masehi dijumpai suatu tahap yang lebih maju, yakni tentang bagaimana menghadapi kejahatan-kejahatan perang, sebagaimana diungkapkan dalam Manu Smriti 19 .Teks tersebut mengungkapkan tiga prinsip penting dalam hukum perang. Pertama, soal larangan untuk menggunakan senjata-senjata tertentu. Kedua, menghargai serdadu-serdadu musuh yang telah meletakkan senjata dan tak dapat bertempur lagi. Ketiga, larangan untuk membunuh orang-orang yang tidak berpartisipasi dalam peperangan. 2.2. Pendekatan Eropa dalam Abad Pertengahan Pada abad pertengahan, konsep perangan dan hukum-hukumnya dipengaruhi oleh berbagai pandangan teologis dan filosofis. Biasanya para ahli mengacu kepada pemikiran Santo Agustinus tentang perang adil. Meskipun perang diizinkan dan dibenarkan atas dasar alasan yang benar, haruslah tetap dilindungi dalam peperangan kaum perempuan, orang-orang tua, anak-anak dan yatim piatu20 . Dalam perang

14 15 16 17 18 19

20

162

Bdk. C.J. GREENWOOD, “Historical…”, hlm. 12. Bdk. C.J. GREENWOOD, Ibid., hlm. 12. Bdk. Ibid., hlm. 13. Bdk. T.L.H. MCCORMACK, “From Sun Tzu…”, hlm. 33-35. Bdk. R. BIERZANEK, “War Crimes…”, hlm. 559. Bdk. T.L.H. MCCORMACK, “From Sun Tzu…”, hlm. 35; lihat juga C.J. GREENWOOD, “Historical Development…”, hlm. 13. Bagi Ratner, Manu Smriti ini secara bertahap membuka jalan bagi Hukum Romawi dan Eropa tentang perang. Bdk. S.R. RATNER, “Crimini di guerra…”, hlm. 117. Bdk. C.J. GREENWOOD, “Historical development…”, hlm. 14.


yang adil itu tidak diizinkan tindak pencurian, pembantaian besar-besaran, penajisan tempat-tempat ibadat, dan pembasmian musuh21 . Gagasan -gagasan Agustinus ini kemudian dikembangkan oleh Santo Tomas dari Aquinas yang sangat menggarisbawahi tiga elemen penting dari hukum perang masa kini, yakni soal autoritas, alasan dan maksud yang benar22 . Francesco dari Vittoria menempatkan soal perang atas dasar “hukum kodrat”. Dia menegaskan lagi kriteria tentang larangan membunuh secara sengaja orangorang tak bersalah dan orang-orang yang tak terlibat dalam pertempuran: “Anakanak, kaum perempuan dan para petani dan semua penduduk yang cinta damai tak boleh diserang bahkan dalam perang melawan orang-orang Turki, sekalipun dapat diperkirakan bahwa anak-anak itu, setelah bertumbuh, akan memerangi orangorang kristiani”23 . Perkembangan hukum perang pada abad pertengahan ditandai pula dengan doktrin tentang tanggungjawab pribadi atas pelanggaran terhadap hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan berperang. Para penyokong teori hukum kodrat menegaskan bahwa meskipun hukum kodrat dan hukum para bangsa tak melarang perang atas dasar prinsip legitimasi, tidaklah dapat diterima berbagai koflik yang melanggar hak-hak orang lain. Oleh karena itu, Hugo Grotius menegaskan bahwa komunitas bertanggungjawab atas tindakan-tindakan dan kelalaian-kelalaian dan diwajibkan untuk menghukum para kriminal atau mematuhi berbagai permintaan untuk ekstradisi mereka24 . 2.3. Tradisi Den-Haag Sekitar akhir abad ke sembilan belas dan awal dari abad ke duapuluh komunitas internasional telah memiliki teks tertulis tentang hukum-hukum perang yakni berupa Hukum Den-Haag, yang merupakan buah dari konferensi-konferensi diplomatik tentang berbagai persoalan seputar pengaturan perang25 . Dalam Hukum Internasional, Den-Haag berkembang sebagai suatu tradisi tentang hukum-hukum perang yang diaplikasikan selama peperangan. Hukum atau peraturan Den-Haag terdiri atas dua. Yang ditandatangani pada 29 Juli 1899 memuat tiga deklarasi. Sementara itu Den-Haag tahun 1907 memuat tiga belas konvensi, namun para ahli menggarisbawahi pentingnya konvensi keempat tentang perang darat. Teks tersebut memuat – antara lain - tentang larangan untuk membunuh atau melukai secara curang orang-orang yang menjadi anggota dari

21 22 23 24 25

Bdk. C. MELLON, I Cristiani di fronte alla guerra e alla pace, Queriniana, Brescia1986, hlm. 105-108. Bdk. M. TOSCHI, “La Svolta di Costantino”, dalam V. SALVODI, Mai più la guerra. Per una teologia della pace, Edizione La Meridiana, Molfetta 1998, hlm. 141-142. C. MELLON, I Cristiani di fronte alla guerra…, hlm. 112. Bdk. R. BIERZANEK, “War Crimes…”, hlm. 560. Bdk. S.T. RATNER dan J.S. ABRAMS, Accountability for human rights atrocies…, hlm. 79.


163

pasukan musuh, larangan untuk membunuh dan melukai musuh yang tak mempunyai lagi sarana-sarana untuk membela diri; larangan untuk menggunakan senjata yang mengakibatkan kerugian besar-besaran; larangan untuk membinasakan hak milik orang yang berada di luar keperluan perang26 . Justru hukum-hukum Den-Haag 1907 inilah yang menjadi bahan acuan untuk Tribunal Neuremberg untuk mengadili penjahat-penjahat perang yang dipercayakan kepada pengadilannya, dan Tribunal Tokyo untuk mengadili penjahat-penjahat perang di Timur Jauh27 . 2.4 Tradisi Jenewa Apabila Tradisi Den-Haag diidentikkan dengan hukum perang, tradisi Jenewa dikenal dengan hukum kemanusiaan, yang berada di bawah bendera palang merah yang didirikan oleh Hendry Dunant. Pengalaman yang mengerakkan Dunant ialah peperangan di Solforino pada tahun 1859, ketika 40.000 serdadu Austria, Prancis dan Italia telah menjadi korban28 . Itu terjadi karena kurangnya upaya-upaya sistematis untuk memberikan bantuan kepada mereka yang ambil bagian di medan pertempuran, bahkan para tenaga medis itu sendiri tidak dilindungi dari perbagai serangan dan penangkapan. Dengan demikian dapatlah dimengerti bahwa Konvensi-konvensi Jenewa memiliki sasaran dan medan cakupan demi keperluan kemanusiaan. Adapun yang terkenal dari tradisi Jenewa adalah Konvensi 1949, yang berisikan refleksi-refleksi yang semakin matang terhadap pengalaman peperangan. Konvensi ini telah merangkum warisan-warisan sebelumnya dan memberikan penekanan yang sangat kuat berkaitan dengan persoalan penduduk sipil (bagian ke empat). Antonio Massieno menegaskan bahwa bagian ini bertitik tolak dari pengalaman Perang Dunia II, tatkala penduduk sipil tak bersenjata, orang-orang sakit, anak-anak, kaum perempuan, orang-orang tua, telah menjadi korban penyerangan yang tak pandang bulu, tanpa pembedaan antara sipil dan petempur legitim dan jatuh ke tangan musuh, menjadi sasaran pembunuhan, pembantaian, deportasi, kerja paksa, dan berbagai tindakan lainnya yang tak berperikemanusiaan29 . Apabila Konvensi Jenewa 1949 dicermati, tampak bahwa sesungguhnya beberapa gagasan tentang perilaku-perilaku yang bertentangan dengan norma-norma perang itu telah ditampilkan juga dalam Konvensi Den-Haag 1899 dan 1907. Hal tersebut menunjukkan suatu perkembangan dari Hukum Internasional itu sendiri untuk

26

27

28 29

164

Sebuah komisi yang dibentuk oleh Konferensi Paris tahun 1919 menyajikan tiga puluh dua pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan berperang yang terjadi selama Perang Dunia pertama. Sebagian besar dari kejahatan tersebut telah dijumpai dalam hukum Den Haag 1907. Bdk. R. Bierzanek, “War Crimes: history an definition…”, hlm. 563-564. Bdk. G.I.A.D DRAPER, “The Modern Pattern of War Criminality”, dalam Y. DINSTEIN dan M. TABORY, War Crimes in International Law…, hlm. 148-149; lihat JUGA D.A. WELLS, War Crimes and Laws of War…, hlm. 46-47. Bdk. D.A. WELLS, An Enciclopedia of war and ethics, Greenwood Press, London 1996, hlm. 157. Bdk. A. MESSINEO, “Diritto Umanitario e diritti umani” dalam Civiltà Catolica II/1971, hlm. 135-136.


memadukan ide-ide tradisi Den-Haag dengan tradisi Jenewa, dimana kaum sipil dimasukkan dalam kategori baru pertempuran, dan memadukan prinsip proporsionalitas dengan argumen tentang kepentingan militer30 . Meskipun masing-masing dari keempat konvensi Jenewa 1949 mempunyai kekhasaanya, konvensi-konvensi itu menyajikan juga tentang pelanggaranpelanggaran berat. Sebagian dari materi-materi itu dijumpai dalam kategori kejahatankejahatan perang dan kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti yang telah ditampilkan oleh Tribunal Neuremberg tahun 194531 . 2.5 Dua Tradisi dari Hukum yang Sama Pembahasan tentang kejahatan–kejahatan perang sebagai pelanggaran atas hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan berperang yang menampilkan dua tradisi yakni Den-Haag (tradisi hukum perang) dan Jenewa (tradisi hukum kemanusiaan), menimbulkan pertanyaan: apakah keduanya memang sungguh terpisah, atau adakah dikotomi antara keduanya dalam melihat persoalan perang? Haruslah digarisbawahi bahwa latar belakang dari kedua hukum itu ialah pengalaman–pengalaman yang mengerikan tentang peperangan. Sementara Jenewa menghadapinya dengan sejumlah konvensi yang didasarkan atas prinsip kemanusiaan, Den- Haag menghadapinya dengan menghasilkan sejumlah keputusan tentang berbagai perilaku yang dibolehkan dan tak diperbolehkan dalam berperang. Namun keduanya merupakan suatu hukum yang sama. Studi yang dilakukan oleh Natalino Ronzitti menunjukkan bahwa kedua kelompok hukum di atas justru menyatu dalam Protokol Jenewa tahun 1977, terutama Protokol I tentang perlindungan terhadap korban-korban dari konflik senjata internasional32 . Dalam konteks ini, baik hukum-hukum perang maupun hukum-hukum kemanusiaan dapat berfungsi bersama untuk melihat materi-materi kejahatan perang. Sehingga lahirlah anggapan bahwa lingkup dari hukum-hukum Den-Haag maupun hukum-hukum Jenewa adalah demi nilai-nilai kemanusiaan, yakni mengurangi kekejaman-kekejaman yang diakibatkan oleh peperangan, sebagai tanggapan terhadap tuntutan perkembangan moralitas bangsa manusia yang mendesak untuk mengurangi hingga pada titik seminim mungkin penderitaan, pengrusakan dan pembinasaan yang tidak perlu33 . Oleh karena itu, artikel 85 dari Protokol I menyajikan pelanggaranpelanggaran berat – dengan demikian adalah kejahatan perang – atas tiga kategori34 .

30 31 32 33 34

Bdk. E. CHADWICK, Self determination, terrorism, and International Law of armed conflict, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague / Boston / London, 1996, hlm. 75. Konvensi Jenewa I, art. 50; Konvensi II, art. 51; Konvensi III, art. 130; Konvensi IV, art. 147. Bdk. N. RONZITTI, Diritto Internazionale dei conflitti armati…, hlm. 102-103. Bdk. P. VERRI, Appunti di Diritto Bellico, Edizioni speciali della “Rassegna dell’Arma dei Carabinieri”, Roma 1982, hlm. 4. Teks lengkap dalam edisi Italia dijumpai dalam P. VERRI, Diritto per la pace …, hlm. 477-478.


165

Pertama, apabila sebuah pelanggaran berat dilakukan kepada para tawanan perang, melawan orang-orang yang luka, orang-orang sakit dan orang yang karam. Kedua, apabila dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan kematian atau kerugian yang besar terhadap integritas fisik atau kesehatan, penyerangan terhadap warga sipil, atau orang yang tak ambil bagian dalam pertempuran. Ketiga, deportasi atau pemindahan penduduk sipil yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa, berbagai keterlambatan yang tak beralasan dalam pemulangan tawanan perang atau warga sipil, praktek apartheid atau berbagai tindakan yang tak berperikemanusiaan, serta penyerangan ke tempat-tempat yang dilindungi.

3. INTER-RELASI ANTARA KEJAHATAN PERANG DAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN Tribunal Nurimberg dan tribunal Tokyo selalu membahas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan secara bersamaan. Bahkan Tribunal untuk kejahatan-kejahatan perang di Ex Yugoslavia secara jelas mengacu kepada sistem pembahasan kedua tribunal itu35 Gagasan kejahatan perang dalam perspektif kemanusiaan dijumpai baik dalam tradisi hukum-hukum perang maupun hukum-hukum kemanusiaan. Keduanya berjalan bersama. M. Scherif Bassiouni menggarisbawahi bahwa asal-usul dari kejahatan melawan kemanusiaan dijumpai justru dalam peraturan tentang konflik bersenjata atau peperangan36 . Justru dalam peraturan itulah dapat dijelaskan sebuah inter-relasi antara kejakatan-kejahatan perang dengan kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan-kejahatan perang itu lebih sempit dibandingkan dengan kejahatankejahatan terhadap kemanusiaan37. Kejahatan perang itu berkaitan dengan pelanggaran terhadap hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang selama berlangsungnya perang atau konflik senjata. Sementara kejahatan terhadap kemanusiaan dapat terjadi sebelum atau selama berlangsungnya perang atau konflik senjata. Materi kejahatan-kejahatan perang ialah beberapa dari materi kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan38. Bagi keduanya berlaku prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia, yang berkaitan dengannya, dan yang diukur olehnya39.

35 36 37 38 39

166

Teks lengkap dari Tribunal untuk Ex Yugoslavia, ditemukan dalam Y. DINSTEIN dan M. TABORY, War Crimes in International Law…, hlm. 407-421. Materi yang berkaitan dengan tema ialah art. 2-5. Bdk. M.C. BASSIOUNI, , Crimes against humanity in International Criminal Law, Kluwer Law International, The Hague / London / Bostor 1999, hlm. 41-49. Bdk. M.C. BASSIOUNI, Crimes against humanity…, hlm. 60-82. Lihat catatan nomor …. Dalam karya ini. Bdk. H.S. LEVIE, “Violations of human rights in time of war as war crimes”, dalam Y. Dinstein dan M. Tabory, War crimes in Internatioal Law…, hlm. 123-139.


4. DELAPAN KEJAHATAN PERANG TERHADAP PRIBADI MANUSIA Dalam Hukum Internasional, teks-teks yang berkaitan dengan kejahatan perang terhadap pribadi manusia sangatlah kaya. Baik hukum-hukum yang membahas peperangan atau konflik senjata internasional maupun konflik senjata berskala nasional, menampilkan daftar pelanggaran-pelanggaran berat yang merupakan materi kejahatan perang. Untuk perang yang berskala internasional, digunakanlah Konvensikonvensi Jenewa 1949 dan Protokol I 1977. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran berat yang berkaitan dengan perang atau konflik senjata nasional, digunakanlah artikel 3 dari Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan Protokol II 1977. Tentu tak dapat diabaikan begitu saja Konvensi Den-Haag, sebab bersamaan dengan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol-protokolnya, menyajikan tentang materi-materi kejahatan perang40 . Untuk memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh tentang kejahatankejahatan perang terhadap pribadi manusia, dapatlah disajikan artikel 147 dari Konvensi Jenewa IV 1949: “Pelanggaran-pelanggaran berat yang ditunjukkan oleh artikel sebelumnya adalah yang termasuk satu atau lainnya dari perilaku berikut, apabila dilakukan terhadap pribadi manusia...: pembunuhan yang dihekendaki, penganiayaan atau perlakuan-perlakuan yang tidak berperikemanusiaan, termasuk eksperimeneksperimen biologis, perbuatan yang secara sengaja mengakibatkan penderitaanpenderitaan berat atau cacat fisik atau kesehatan, deportasi atau pemindahan ilegal, penahanan-penahanan ilegal, perbuatan yang memaksa seorang yang dilindungi untuk berbakti bagi kekuatan-kekuatan bersenjata dari pihak musuh, atau perbuatan yang merenggut yang bersangkutan dari haknya untuk diadili menurut peraturan yang benar dan adil, ... penangkapan untuk penyanderaan...”41 . 4.1 Pembunuhan yang Dikehendaki atau Disengaja Perang diidentikkan dengan pembunuhan, namun hanyalah tindak pembunuhan yang disengaja yang dianggap oleh Hukum Internasional sebagai kejahatan perang. Korban yang ditimbulkannya selalu jauh melebihi apa yang bisa dihitung, dan hal tersebut menjadi sebuah pengalaman tragis yang sangat memilukan bagi bangsa manusia42 .

40

41 42

Salah satu model penggunaan bersama dari ketiga hukum itu ialah penyidikan yang dilakukan oleh PBB terhadap berbagai kejahatan perang yang terjadi di Ex Yogoslavia. Penggunaannya untuk perang itu sangat aktual, karena perang itu sendiri mempunyai karakter nasional dan internasional sekaligus. Bdk. M.C. BASSIOUNI, Indagine sui crimini di guerra nell’ex Jugoslavia. L’operato dalla Commissione degli Esperti del Consiglio di Sicurezza e il suo rapporto finale, Giuffrè, Milano 1997, hlm. 25-26. P. VERRI, Diritto per la pace…, hlm. 426, Bdk. AMNESTY INTERNATIONAL, Bosnia Erzegovina: Rapporto sulle violazioni dei diritti umani, Edizioni Sonda, Milano 1993, hlm. 39-47.


167

Keempat Konvensi Jenewa menampilkan tema ini secara gamblang. Konvensi Jeneva I dalam artikel 50 melarang penerapan perilaku yang demikian kepada orangorang yang terluka dan sakit dalam perang darat. Orang luka dan sakit itu sendiri dengan sangat jelas ditunjukkan oleh Protokol I Jenewa 1977, yakni orang-orang, baik militer maupun sipil yang berada dalam situasi bahaya, baik karena trauma, penyakit atau kelemahan lainnya, baik fisik maupun mental, yang membutuhkan perawatan medis dan yang menarik diri dari pertempuran. Termasuk dalam kategori ini ialah ibu-ibu yang baru melahirkan, bayi-bayi dan orang-orang lain yang membutuhkan pelayanan medis secepatnya, seperti orang-orang cacat dan ibu-ibu yang sedang hamil43. Orang-orang yang disebutkan itu dipandang sebagai orangorang lemah dan tak berdaya44. Apabila mereka yang dikategorikan lemah ini tetap terlibat dalam pertempuran, mereka tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan45. Kategori di atas diperluas apabila dikaitkan dengan Konvensi II Jenewa 1949 tentang perbaikan kondisi orang terluka, sakit dan karam dalam perang laut. Artikel 8 Protokol I 1977 secara ringkas menunjukkan siapa saja yang dikategorikan sebagai orang karam, yakni baik militer maupun sipil yang berada dalam bahaya baik di laut maupun jenis air lainnya, akibat malapetaka yang menimpa sarana transportasi mereka dan yang menarik diri dari berbagai aktivitas pertempuran. Orang yang berada dalam situasi yang demikian tak lagi mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam pertempuran, bahkan mereka tak mampu lagi untuk membela diri sepantasnya terhadap berbagai ancaman. Orang yang demikian mempunyai hak untuk diperlakukan seperti orang terluka dan sakit dalam perang darat, yang berarti pula dibebaskan dari berbagai tindak pembunuhan sengaja46. Konvensi Jenewa I dan Konvensi Jenewa II menggarisbawahi larangan pembunuhan terhadap para petugas keagamaan dan tenaga medis. Para petugas tersebut hadir di medan perang demi kepentingan orang terluka, sakit dan karam, oleh karena itu mereka berhak mendapatkan perlakuan yang setimpal dengan baktibakti mereka47 . Apabila mereka menjadi korban pembunuhan yang disengaja oleh pihak-pihak yang bertikai, tindak tersebut dianggap sebagai kejahatan perang48. Para tawanan perang pun tak boleh dijadikan korban pembunuhan. Itu ditegaskan oleh Konvensi III Jenewa. Dalam kondisinya sebagai tertawan, mereka kehilangan kebebasannya49 , tetapi status mereka sebagai pribadi tetap ada. Bahkan 43 44 45 46 47 48 49

168

Bdk. P. VERRI, Diritto per la pace…, hlm. 440. Bdk. M. FRIGESSI DI RATTALMA, Nazione Unite e danni derivanti dalla guerra del Golfo, Giuffrè, Milano 1995, hlm. 276-277. Bdk. W. RABUS, “Protection of the wounded, sick, and shipwrecked”, dalam D. Fleck, The Handbook of Humanitarian Law…, hlm. 294. Bdk. W. RABUS, “Protection of wounded, sick, and shipwrecked…”, hlm. 295. Bdk. Konvensi I, art. 6-7; Konvensi II, art. 5-8; Protokol I, art. 8 c-d. Bdk. W. RABUS, “Protection of wounded…”, hlm. 371, 308-309. Bdk. H.W. ELLIOTT, “Prigionieri di guerra: campi di detenzione”, dalam R. GUTMAN dan D. RIEFF, Crimini di guerra…, hlm. 280-281.


dalam situasi tertawan, mereka harus mendapatkan perlindungan yang lebih besar, mengingat ancaman nyata keselamatan hidupnya50. Konvensi IV Jenewa dalam artikel 147 mengganggap sebagai suatu kejahatan perang apabila dilakukannya pembunuhan yang disengaja terhadap kaum sipil. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip utama perang yang tak boleh diarahkan kepada warga sipil51 . Warga sipil yang tidak ambil bagian dalam pertempuran dan tak melaksanakan satu pun karya berkarakter militer, tak boleh dibunuh. Dengan demikian menjadi jelas bahwa Konvensi-konvensi Jenewa menganggap sebagai pelanggaran berat pembunuhan terhadap orang terluka, sakit dan karam, para petugas kesehatan dan petugas keagamaan, serta penduduk sipil. Larangan pembunuhan terhadap mereka itu bersifat mutlak52 . 4.2 Penganiayaan dan Perlakuan yang Tidak Berkeperikemanusiaan Penggunaan penganiayaan dan perlakuan yang tak berperikemanusiaan lainnya dalam perang itu dilarang53 . Konvensi Den-Haag IV 1907 tak menggunakan istilahistilah tersebut54 . Istilah tersebut secara eksplisit baru dijumpai dalam Konvensikonvensi Jenewa 1949 dan Protokol-protokolnya, misalnya dalam Konvensi Jenewa I, art. 12 dan 50. Penyiksaan dan tindakan tak berperikemanusiaan lainnya dapat terjadi baik secara fisik maupun mental55 . Konvensi Jenewa IV membahas tema penyiksaan dalam kaitan dengan tema perlindungan terhadap penduduk sipil selama perang berlangsung. Konvensi ini menggunakan istilah “tindak kekerasan” dalam kadar yang sama dengan intimidasi56 . Hal ini menjadikan persoalan semakin kompleks, karena intimidasi yang bertujuan mendapatkan informasi untuk kemenangan itu akhirnya berbaur dengan tindakantindakan yang tak berperikemanusiaan. Diantara tindakan-tindakan yang tak berperikemanusiaan itu disebutkan eksperimen biologis. Eksperimen biologis sesungguhnya menjadi perangkap bagi umat manusia karena bagaikan sebuah jaringan produksi kematian manusia dan kejahatan perang57 . Penggunaannya dipandang sebagai kejahatan perang karena bertentangan dengan salah satu prinsip dasar berperang, yakni tidak merusak hidup manusia dan kesehatan-

50 51 52 53 54 55 56 57

Bdk. N. RONZITTI, Diritto Internazionale…, hlm.143-144. Bdk. H.P. GASSER, “Protection of the civilian population“, dalam D. FLECK, The Handbook of Humanitarian Law…, hlm. 212. Bdk. K. SCHORK, “Hors de Combat”, dalam R. GUTMAN dan D. RIEFF, Crimini di guerra…, hlm. 195-196. Bdk. N. POPE, “Tortura”, dalam R. GUTMAN dan D. RIEFF, Crimini di guerra…, hlm. 364-365. Lihat juga S.R. RATNER dan J.S. ABRAMS, Accountability for human rights atrocities…, hlm. 110-113. Lihat art. 4 dan art. 44. Bdk. M. FRIGESSI DI RATTALMA, Nazione Unite …, hlm. 281. Bdk. Art. 27. Bdk. H. Harris, “Esperimenti Biologici”, dalam R. Gutman dan D. Rieff, Crimini di guerra…, hlm. 143-145.


169

nya. Penggunaan manusia untuk eksperimen biologis merupakan sebuah kejahatan perang yang mendahului kejahatan-kejahatan yang diakibatkan oleh perang kimia dan perang biologi. 4.3. Perbuatan yang Secara Sadar Mengakibatkan Penderitaan Berat dan Merusak Integritas Fisik dan Kesehatan Bersama dua tema terdahulu, ketiganya merupakan butir-butir utama yang ada dalam keempat Konvensi Jenewa. Protokol Pertama Jenewa dalam artikel 4 menggarisbawahi bahwa setiap perbuatan atau kelalaian yang menyebabkan bahaya yang besar terhadap kesehatan dan integritas fisik dan psikis adalah pelanggaran berat58 . Masuk dalam kategori ini ialah pengudungan, pengambilan organ tubuh untuk eksperimen di bidang medis, dan pengambilan bagian tubuh untuk pencangkokan, yang tentunya mengakibatkan cacat bagi orang-orang yang seharusnya dilindungi59 . Lebih lanjut, Hans-Peter Gasser menunjukkan bahwa penggunaan senjata yang sulit dikontrol, - sementara mengetahui akibat besar yang akan didatangkannya – merupakan juga kejahatan perang60 . 4.4. Memaksa seorang Tawanan Perang untuk Melakukan Pelayanan demi Kekuatan Musuh Konvensi Jenewa III menggarisbawahi bahwa memaksa seorang tawanan perang untuk melakukan pelayanan militer pada kekuatan musuh merupakan sebuah pelanggaran berat, dan karenanya, adalah kejahatan perang. Pernyataan tersebut berada dalam suatu konteks global tentang tawanan perang. Beberapa analisa menunjukkan bahwa setiap pembicaraan tentang tawanan perang mencakup tiga motif utama yang harus diperhitungkan, yakni persoalan etis, persoalan militer dan politik61. Artikel 49 dari Konvensi Jenewa III memberikan peluang kepada pihak penahan untuk mempekerjakan para tawanan perang tetapi untuk jenis-jenis pekerjaan yang tidak berkaitan dengan persenjataan62 . Pihak penahan tak boleh juga mempekerjakan tawanan perang pada bidang-bidang yang merusak kesehatan dan yang membahayakan63. Memaksa seorang tawanan perang untuk mengabdi kepada kekuatan bersenjata musuh merupakan sebuah kejahatan karena dengan demikian memaksa-

58 59 60 61 62 63

170

Lihat P. VERRI, Diritto per la pace…, hlm. 442-443. Bdk. H.P. Gasser, “Protection of civilian population...“, hlm. 212-213. Bdk. H.P. Gasser, “Protection of civilian population“..., hlm. 220-224; L.C. Green, The Contemporary law…, hlm. 151-153. Bdk. H. FISCHER, “Protection of prisoners of war”, dalam D. FLECK, The Handbook of Humanitarian Law…, hlm. 321. Bdk. N. RONZITTI, Diritto Internazionale dei conflitti armati…, hlm. 172. Bdk. H. FISCHER, “Protection of prisoners of war…”, hlm. 354.


kannya untuk melayani kekuatan musuh seraya menentang kehendak pribadinya sendiri. Yang bersangkutan hanya melakukan pekerjaan secara terpaksa64 - dan ini bertentangan dengan prinsip dasar penangkapan yang hendak menyelamatkan seseorang dari ancaman senjata musuh65 - serta menghapus kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk mendedikasikan dirinya kepada pihaknya sendiri. Hal ini merupakan pelanggaran berat karena memaksa seorang tawanan perang untuk mengkhianati dirinya dan menjadi pelayan bagi kekuatan lawannya66 . 4.5. Tindakan yang Merenggut Seseorang dari Haknya untuk Diadili secara Benar dan Adil Seorang tawanan perang berhak mendapatkan perlakuan hukum secara benar dan adil . Persoalan ini ditampilkan dalam Konvensi Jenewa III dan Konvensi Jenewa IV. Hal tersebut berarti bahwa lingkup dari kejahatan itu berkaitan dengan tawanantawanan perang dan warga-warga sipil dalam hubungannya dengan pihak penahan dan pihak yang melindungi. Setiap orang memiliki hak-hak dan kewajibannya, dan kedua-duanya dijamin oleh Hukum Internasional. Konvensi-konvensi tersebut menunjuk hak-hak yang dimiliki oleh seorang terdakwa, antara lain: dia dianggap tak bersalah hingga pada pembuktian kesalahannya, dihukum hanya berdasarkan atas kesalahan yang dilakukannya, mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya. Merenggut seseorang dari hak-haknya untuk diproses secara benar dan adil tak jarang menjadi sebuah pilihan dalam peperangan. Hal tersebut menjadi bagian dari strategi untuk menciptakan sebuah opini massa tentang perang yang sedang berlangsung. Hal ini menjadi sebuah persoalan besar ketika validitas dan keabsahan dari sebuah tribunal diragukan. 67

4.6. Deportasi dan Pemindahan Penduduk secara Ilegal Tema deportasi atau pemindahan penduduk secara ilegal secara eksplisit dibahas dalam Konvensi Jenewa IV, yang berarti bahwa hal tersebut berhubungan dengan perlindungan warga sipil selama perang. Pada tempat tersebut ditunjukkan bahwa deportasi dipandang sebagai pelanggaran berat atau kejahatan perang atas dasar hukum-hukum atau kebiasaan berperang sebagaimana dimaksudkan oleh Tri-

64 65 66

67

Bdk. J. RYLE, “Lavoro forzato”, dalam R. GUTMAN dan D. RIEFF, Crimini di guerra…, hlm. 214-216. Bdk. H. FISCHER, “Protection of prisoners of war…”, hlm. 326. Berdasarkan Konvensi Den Haag IV, Rudiger Wolfrum menegaskan bahwa larangan yang diberlakukan bagi warga sipil dalam Konvensi tersebut dapat diterapkan pula bagi tawanan perang. Bdk. R. WOLFRUM, “Enforcement of International Humanitarian Law”, dalam D. FLECK, The Handbook of Humanitarian Law…, hlm. 534. Bdk. G. LEVY, “Processo equo e imparziale”, dalam R. GUTMAN dan D. RIEFF, Crimini di guerra…, hlm. 289.


171

bunal Neuremberg68. Artikel 49 dari Konvensi Jenewa IV bahkan melarang pemindahan penduduk secara paksa dengan motif apapun. Deportasi atau pemindahan penduduk secara ilegal dipandang sebagai kejahatan perang karena hal tersebut merupakan suatu tindakan pelemahan kekuatan secara sistematis dan korban tak memiliki sesuatu kemungkinan untuk meluputkan dirinya, karena dia berada dalam ancaman nyata yakni keselamatan hidupnya69 . Orang yang dideportasi akan kehilangan segalanya, karena tak jarang terjadi bahwa tempat dimana mereka pernah tinggal telah diperuntukkan bagi yang lain, menurut kebutuhan orang yang mendeportasi70. Dalam kasus-kasus tertentu, deportasi atau pemindahan penduduk diperlukan untuk menyelamatkan mereka. Pihak-pihak yang bertikai diwajibkan untuk mengevakuasi penduduk sipil dan menjauhkan mereka dari zona berbahaya. Dalam konteks demikian, dapatlah dipandang sebagai kejahatan perang apabila mereka tidak melakukan deportasi. Namun deportasi atau pemindahan penduduk demi keperluan penduduk itu sendiri menjadi suatu tindak kejahatan apabila status deportasi itu dipertahankan hingga tak lagi ada alasan-alasan untuk melakukannya71. Dengan kata lain, pihak penahan melakukan kejahatan perang karena dia memperpanjang perlakuan prinsip-prinsip perang meskipun hal itu tak lagi diperlukan secara militer demi keuntungan pihak yang dideportasi. 4.7. Penahanan Ilegal Konvensi Jenewa IV memasukkan juga dalam daftar pelanggaran-pelanggaran beratnya soal penahanan ilegal. Hal tersebut bisa dipahami apabila orang memperhatikan dua pertimbangan utama72 . Pertama, ada penahanan yang diperlukan secara militer untuk menghindari jatuhnya korban yang berlebihan. Disini penahanan dilakukan demi keuntungan pihak yang menahan dan yang ditahan. Kedua, ada penahanan yang semena-mena, dengan konsekuensi dipandang sebagai penahanan ilegal yang dilakukan bukan untuk keperluan militer kedua pihak, apalagi pihak yang ditahan73. Titik acuan untuk menilai kejahatan perang dalam sebuah penahanan ialah karakter kemanusiaan74. Perlakuan yang manusiawi itu memiliki beberapa ciri utama, misalnya tertahan harus dilindungi dari berbagai tindakan kekerasan yang merugikan integritas fisik dan kesehatannya. 68

69 70 71 72 73 74

172

Menurut Wolfrum, sebelum Tribunal Neuremberg tidaklah ada kategori hukum yang memandang kenyataan tersebut sebagai kejahatan perang. Meskipun demikian ia berpendapat bahwa deportasi orang-orang Belgia ke Jerman selama Perang Dunia Pertama merupakan sesuatu tindakan yang tercela. Bdk. R. WOLFRUM, “Enforcement of International Humanitarian Law…”, hlm. 534. Bdk. M.C. BASSIOUNI, Indagine sui crimini di guerra…, hlm. 66. Bdk. R. GUTMAN, “Deportazione”, dalam R. GUTMAN dan D. RIEFF, Crimini di guerra…, hlm. 126. Bdk. Artikel 49 dari Konvensi Jenewa IV. Lihat artikel 79-116 dari Konvensi Jenewa IV 1949. Bdk. E. VULLIAMY, “Detenzione illegale”, dalam R. GUTMAN dan D. RIEFF, Crimini di guerra…, hlm. 127-130. Lihat artikel 37 dari Konvensi Jenewa IV 1949.


4.8. Penangkapan untuk Penyanderaan Menurut Hans-Peter Gasser, peristiwa yang menentukan untuk menilai persoalan ini ialah Konvensi Jenewa tahun 194975. Artikel 37 dari Konvensi itu menulis bahwa penangkapan untuk penyanderaan itu dilarang. Praktek penyanderaan atau penangkapan untuk penyanderaan sangat banyak digunakan dalam peperangan. Orang menggunakan itu sebagai tameng hidup76, demi keperluan militer penyandera, untuk menjamin keamanannya dari ancaman musuh, terutama apabila hal itu terlalu kuat untuk dihadapi. Penggunaan untuk tujuan ini bertentangan dengan Hukum Internasional yang melindungi manusia dalam berbagai situasi perang. Adalah sesuatu yang dilarang oleh Hukum Internasional untuk mempergunakan manusia untuk keperluan yang semata-mata militer77.

5. PANDANGAN GEREJA TENTANG KEJAHATAN PERANG DALAM HUKUM INTERNASIONAL Kejahatan-kejahatan perang dalam Hukum Internasional bukanlah sematamata persoalan hukum, atau persoalan politis saja, melainkan menyangkut persoalan moral. Hal ini bertitik tolak dari kenyataan bahwa pada dasarnya perang merangkum dua aspek yang tak terpisahkan, kekejaman yang melawan manusia dan Allah78 . Oleh karena itu, Gereja Katolik tiada hentinya menggarisbawahi ajarannya tentang perang dan kejahatan-kejahatannya, baik melalui seruan-seruan pada kesempatankesempatan tertentu, maupun melalui ajaran-ajaran yang bersifat universal. Isi dari seruan atau ajaran-ajaran itu ialah nilai-nilai moral yang tak tergantikan, sebagaimana dinyatakan dalam hukum kodrat dan Hukum Internasional79 . Salah satu dokumen terpenting ialah Gaudium et Spes dari Konsili Vatikan II, yang merupakan sebuah pernyataan terkeras menentang kebiadaban perang modern80 . Berhadapan dengan pengalaman pahit peperangan hingga Perang Dunia II, kenyataan perang-perang yang sedang berlangsung dan ancaman akan pengalaman lain yang lebih menyeramkan di masa yang akan datang, Gaudium et Spes menekankan pentingnya konvensi-konvensi internasional tentang persoalan yang berkaitan dengan peperangan. Artikel 79.3. dari dokumen tersebut menulis:

75 76 77 78 79 80

Bdk. H.P. GASSER, “Protection of the civilian…”, hlm. 220. Bdk. R. BLOCK, “Scudi umani”, dalam R. GUTMAN dan D. RIEFF, Crimini di guerra..., hlm. 338-341. Bdk. H.P. GASSER, Protection of the civilian…, hlm. 221. Bdk. G. CONCETTI, La guerra e le sue tragedie, Edizioni Studium, Roma, 1992, hlm. 35-42. Bdk. K.H. PESCHKE, Etica cristiana. Teologia morale alla luce del Vaticano II, vol II, Pontificia Università Urbaniana, Roma 1985, hlm. 376. B. HARING, Liberi e fedeli in Cristo, Teologia morale per preti e per laici, vol. III, Paoline, Roma 1982, hlm. 500.


173

“Mengenai masalah perang terdapat berbagai perjanjian internasional yang didukung oleh cukup banyak bangsa, untuk mengusahakan supaya kegiatan-kegiatan militer beserta akibat-akibatnya berkurang kekejamannya. Misalnya perjanjian-perjanjian mengenai nasib serdadu yang terluka dan ditahan, dan pelbagai ketentuan yang serupa. Perjanjian itu hendaknya dipatuhi”81 . Para ahli berpendapat bahwa perjanjianperjanjian yang dimaksudkan oleh Gaudium et Spes adalah Konvensi-konvensi Den-Haag, Konvensi-konvensi Jenewa dan berbagai konvensi lain yang dimaksudkan untuk menghindari kebrutalan perang82 . Dalam konteks ini, Seruan Gaudium et Spes untuk mematuhi berbagai perjanjian internasional menunjukkan persetujuan dan dukungan Gereja terhadap otoritas internasional Gereja tidak bisa bersikap netral dalam menghadapi kejahatan-kejahatan perang. Dia senantiasa menampilkan dimensi teologis dan antropologis dari peperangan dan kejahatan-kejahatannya: “Semua kegiatan perang, yang menimbulkan penghancuran kota-kota seluruhnya atau daerah-daerah luas beserta semua penduduknya, merupakan tindak kejahatan melawan Allah dan manusia sendiri, yang harus dikecam dengan keras dan tanpa ragu-ragu”83 .

6. PENUTUP Hukum Internasional memberikan batasan yang jelas tentang tindakantindakan yang tidak boleh dilakukan dalam peperangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjadikan sebuah perang “lebih manusiawi” dan mengurangi jatuhnya korban yang berlebihan84 . Namun batasan-batasan tersebut seakan-akan tidak dipedulikan lagi kalau perang sudah meletus, dan korban pun berjatuhan dalam jumlah yang lebih besar daripada yang dapat diperhitungkan sebelumnya oleh para aktor perang. Apalagi peralatan perang pada masa kini dapat memangsa manusia dan apa pun secara sangat leluasa. Perang sungguh-sungguh dapat membinasakan manusia dan kebudayaannya. Warga sipil dan semua orang yang tak dapat lagi berpartisipasi dalam peperangan merupakan subyek-subyek yang dilindungi dan dibebaskan dari berbagai tindakan yang merugikan, apalagi membinasakannya85. Mereka dilindungi oleh Hukum Internasional dan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan., yang sama-sama menggaris-bawahi pentingnya menghormati hidup dan menghormati

81 82 83 84 85

174

Dokumen Konsili Vatikan II, “Gaudium et Spes“ , terj. R. Hardawiryana, Obor 1993, art.79.3, hlm. 619. Bdk. H. VORGRIMLER (ed.), Commentary on the Documents of Vatican II, vol. V, Burns & Oates / Herder and Herder, London / New York 1969, hlm. 352. “Gaudium et Spes”, art. 80.4, hlm. 621. Bdk. G. VENTURINI, Necessità e proporzionalità nell’uso della forza militare ini Diritto Internazionale, Giuffrè, Milano 1988, hlm. 145. Bdk. G. PONTARA, “Guerra etica, etica della guerra e titela globale dei diritt”, dalam FONDAZIONE INTERNAZIONALE LELIO BASSO, La pace e diritti fondamentali, Edizione dell’Università Popolare, Roma, 2001, hlm. 91-111.


pribadi dan perlunya menghindari dalam peperangan berbagai tindakan yang secara intrinsik adalah jahat86 . Perang adalah sebuah kenyataan yang khas, yang mempertaruhkan di dalamnya hidup manusia sendiri. Karena itu Hukum Internasional mengupayakan semaksimal mungkin mengatur perang agar menghindari terjadinya kejahatankejahatan perang. Gereja mendukung inisiatif Hukum Internasional ini karena panggilan Gereja adalah demi keselamatan umat manusia. Ini merupakan suatu misi Gereja yang sangat aktual untuk menghadirkan budaya kehidupan di tengah berbagai ancaman budaya kematian yang sedang menggerogoti kita.

BIBLIOGRAFI Dokumen: Dokumen Konsili Vatikan II, Terj. R. Hardawiryana, Obor 1993. Verri P., Diritto per la pace, diritto nella guerra, Edizioni speciali della “Rassegna dell’Arma dei Carabinieri”, Roma 1980. Buku: Amnesty International, Bosnia Erzegovina: Rapporto sulle violazioni dei diritti umani, Edizioni Sonda, Milano 1993. Bassiouni M.C., Crimes against humanity in International Criminal Law, Kluwer Law International, The Hague / London / Bostor 1999. _____, Indagine sui crimini di guerra nell’ex Jugoslavia. L’operato dalla Commissione degli Esperti del Consiglio di Sicurezza e il suo rapporto finale, Giuffrè, Milano 1997. Bassiouni M.C. dan Nanda M.P., International criminal law, Charles C. Thomas, Spingfiel, Illinois 1973. Chadwick E., Self determination, terrorism, and International Law of armed conflict, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague / Boston / London, 1996. Concetti G., La guerra e le sue tragedie, Edizioni Studium, Roma 1992. Conforti B., Diritto Internazionale, Editoriale Scientifica, Napoli 1999. Dinstein Y. dan Tabory M., War Crimes in International Law, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague / Boston / London 1996. Fleck D., The handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, Oxford University Press, Oxford 1995. Fondazione Internazionale Lelio Basso, La pace e diritti fondamentali, Edizione dell’Università Popolare, Roma, 2001. 86

Bdk. H. VORGRIMLER, Commentary…, hlm. 352.


175

Frigessi di Rattalma M., Nazione Unite e danni derivanti dalla guerra del Golfo, Giuffrè, Milano 1995. Green L.C., Essays on the Modern Law of War, Transnational Publishers, New York 1984. Gutman R. dan Rieff D., Crimini di guerra: Quello che tutti dovrebbero sapere, Contrasto Internazionale, Roma, 1999. Häring B., Liberi e fedeli in Cristo, Teologia morale per preti e per laici, vol. III, Paoline, Roma 1982. McCormack T.L.H. dan Simpson J., The Law of Crimes: National and International Approaches, Kluwer Law International, The Hague / London / Boston 1997. Mellon C., I Cristiani di fronte alla guerra e alla pace, Queriniana, Brescia1986. Muller J.M., Vincere la guerra, EGA, Torino 1999. Peschke K.H., Etica Cristiana. Teologia morale alla luce del Vaticano II, vol. II, Pontificia Università Urbaniana, Roma 1985. Ratner S.R. dan Abrams J.S., Accountability for human rights atrocities in International Law beyond the Nuremberg Legacy, Clarendon Press, Oxford 1997. Salvodi V., Mai più la guerra. Per una teologia della pace, Edizione La Meridiana, Molfetta 1998. Starke J.G., Pengantar hukum internasional, Sinar Grafika, Jakarta 2000. Venturini G., Necessità e proporzionalità nell’uso della forza militare in Diritto Internazionale, Giuffrè, Milano 1988. Vorgrimler H. (ed.), Commentary on the documents of Vatican II, Burns & Oates/ Herder and Herder, London / New York 1969. Walzer M., Guerre giuste e ingiuste. Un discorso morale con esemplificazioni storiche, Liguori Editore, Napoli 1990. Wells D.A ., War crimes and laws of war, University Press of America Lenham / New York / London 1984. Yoder J.H., When war is unjust, Orbis Books, New York 1994. Zanardi P.L. dan Venturini G., Crimini di guerra e competenza delle giurisdizioni nazionali, Guffrè, Milano 1998. Ensiklopedi: Wells D.A., An Encyclopedia of war and ethics, Greenwood Press, London 1996. Majalah: Civiltà Catolica II/1971.

176


KEJAHATAN-KEJAHATAN PERANG DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Recommend Documents