KEGIATAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Invest in remarkable indonesia Invest in indonesia Invest in remarkable indonesia Invest in remarkable indonesia Invest in Invest in remarkable indonesia Invest in indonesia Invest in remarkable indonesia Invest in remarkable indonesia Invest in indonesia

PROGRAM/KEGIATAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 11 Maret 2014

remarkable indonesia able indonesia Invest 

invest in Invest in remarkable indonesia Invest in

© 2014 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved 

RPJPN 2005 ‐ 2025 VISI PEMBANGUNAN : INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR PENCAPAIAN VISI PEMBANGUNAN MELALUI : 8 MISI PEMBANGUNAN 1.

Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab,

2.

Mewujudkan bangsa yang berdaya saing,

3.

Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum,

4.

Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu,

5.

Mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan,

6.

Mewujudkan Indonesia asri dan lestari,

7.

Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, dan

8.

Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. 2

TAHAPAN PEMBANGUNAN DALAM RENCANA  PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2005‐2025 RPJMN 1 (2005‐2009)

Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

RPJMN 2 (2010‐2014)

Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan Iptek, memperkuat daya saing perekonomian.

RPJMN 3 (2015‐2019)

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan Iptek.

RPJMN 4 (2020‐2025)

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

3

7 (Tujuh) Arah Kebijakan Penanaman Modal

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

1.

Perbaikan Iklim Penanaman Modal

2.

Mendorong Persebaran Penanaman Modal

3.

Fokus Pengembangan Pangan,  Infrastruktur, dan Energi

4.

Penanaman Modal yang Berwawasan  Lingkungan (Green Investment)

5.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil,  Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

6.

Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau  Insentif Penanaman Modal

7.

Promosi Penanaman Modal

Sampai dengan

2025 Indonesia Investment Coordinating B d

KERANGKA PEMBANGUNAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

Keunggulan Kompetitif

Faktor Penarik Investasi Kebijakan dan Stabilitas Ekonomi Makro Reformasi Birokrasi

MP3EI Deregulasi

 Pembangunan infrastruktur  Pembangunan pembangkit listrik

Kepastian Hukum

Faktor Pendorong Investasi

Ketersediaan Infrastruktur

Ketersediaan Energi Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) Peningkatan Investment Grade

Prioritas Nasional 7

Investment Grade Negara Maju Menurun

IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

Pertumbuhan Ekonomi Negara Emerging

Peningkatan Upah Buruh di Negara Emerging

Keunggulan Komparatif p

Kebijakan Ketenagakerjaan

Jumlah Penduduk Daya Beli Masyarakat

PENINGKATAN

INVESTASI

Ketersediaan Sumber Daya Alam

PENINGKATAN USAHA

5

Arah Kebijakan dan Strategi  Pengembangan Penanaman Modal

Strategi Pengembangan Penanaman Modal

Integrasi sektor hulu‐antara‐hilir

RPJPN 2005‐2025

UU Penanaman Modal  (pasal 18 ayat 3)

Indikator pencapaian:

 Menyerap

– Penyerapan tenaga kerja (pengurangan tingkat pengangguran terbuka). – Peningkatan pendapatan masyarakat, – Ketahanan energi dan pangan, – Penciptaan daya saing,  – Swasembada pangan, – Ketersediaan SDM  berkualitas, – Ketergantungan pembiayaan DN ++, – Infrastruktur, – Pemerataan pembangunan, – Penciptaan kesempatan yang sama dalam berusaha (equal level  playing field)

kerja,  Termasuk skala prioritas tinggi,  Termasuk pembangunan infrastruktur,  Melakukan alih teknologi,   Melakukan industri pionir  Berada di daerah terpencil,  daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan daerah lain  yang dianggap perlu,  Menjaga kelestarian lingkungan hidup  Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan,  dan inovasi  Bermitra dengan UMKMK  Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang  diproduksi DN

banyak tenaga

RUPM 2010‐2025  Perbaikan

Iklim Penanaman Modal

 Persebaran 

Penanaman Modal  Fokus

Pengembangan Pangan, Infrastruktur,  dan Energi

Modal  yang Berwawasan Lingkungan (green  investment)

Sektor padat karya Sektor industri yang memberikan nilai tambah ~ hilirisasi sektor pertambangan, pertanian,  perikanan, kehutanan

Subtitusi impor bahan baku &  barang modal Subtitusi impor barang konsumsi

 Penanaman

Pengembangan wilayah Luar Jawa

Ketahanan pangan dan energi

 Pemberdayaan

Infrastruktur

UMKMK  Pemberian

Fasilitas,  Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal

 Promosi

Modal

Berbasis penelitian dan pengembangan (R&D) Jasa terkait & Pariwisata

Penanaman Teknologi ramah lingkungan

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)

Roadmap Penanaman Modal

Lebih dari 15 tahun

10‐15 tahun Pengembangan Industri Skala Besar

5 tahun

1‐2 tahun Pengembangan Penanaman Modal  yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan Mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya.

Percepatan Pembangunan  Infrastruktur dan Energi Membangun infrastuktur lunak (pendidikan dan kesehatan) dan infrastruktur keras (jembatan, bandara,  dll) melalui skema Kerjasama Pemerintah‐Swasta (KPS).  Mendorong percepatan diversifikasi, efisiensi, dan konservasi energi berwawasan lingkungan.

Membangun industri skala besar melalui pendekatan klaster industri (a.l:  petrokimia dan turunannya terintegrasi, pengolahan hasil laut, agribisnis, alat transportasi, dan pertahanan nasional).

Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (Knowledge‐Based  Economy) Mengembangkan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi dan inovasi.

Visi Penanaman Modal  2025 “Penanaman Modal yang  Berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia Mandiri,  Maju, Adil, dan Makmur”

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

7

TANTANGAN INVESTASI

 Tantangan eksternal:  Ketidakpastian ekonomi global  Persaingan antar negara di ASEAN,  India, dan China  Tantangan internal:  Proses perijinan investasi dan berusaha yang masih perlu  dipercepat dan lebih transparan  Kepastian regulasi dan biaya ekonomi tinggi  Keterbatasan infrastruktur  Implementasi KEK

8

Uraian Sasaran Renstra BKPM DI INDONESIA PMDN SUMBER  PENDANAAN PMA

JUMLAH  INVESTASI

KEBIJAKAN PENDUKUNG  PERPAJAKAN  MONETER  PERDAGANGAN  SPASIAL  KEIMIGRASIAN  KETENAGAKERJAAN   PENDIDIKAN  TRANSFER  TEKNOLOGI

KE LN  (IDENTIFIKASI  NEGARA) KE INDONESIA  (IDENTIFIKASI  NEGARA)

PANGAN, ENERGI,  INFRASTRUKTUR SEKTORAL DISTRIBUSI  WILAYAH

SASARAN  INVESTASI

PADAT KARYA,  TEKNOLOGI  DAN BERBASIS  SDA

KESEMPATAN  KERJA

KUALITAS INVESTASI

PENGUATAN  STRUKTUR  INDUSTRI

ACUAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN  KEGIATAN UNIT KERJA BKPM 

GREEN  INVESTMENT

 PERENCANAAN  PERBAIKAN IKLIM PM  PROMOSI  PELAYANAN  KERJASAMA LN  PENGENDALIAN  PENDUKUNG

KNOWLEDBASE

Indonesia Investment Coordinating B d

Identifikasi Isu‐Isu dalam Perumusan Target Investasi 2015‐2019 Potensi Investasi Dalam Negeri

Potensi Investasi Asing Antara lain: 1. Peta potensi negara sumber investasi 2. Pemanfaatan P4M / BIT  (optimalisasi) 3. Isu‐isu global 4. Trend permintaan komoditi SDA 5. Demography – Megapolitan City 6. Isu lingkungan (climate change) 7. Perbaikan persepsi / rating 8. Ownership 9. Kebijakan Technology Transfer 10. Peraturan Tenaga Kerja 11. Peraturan Imigrasi 12. Intellectual Property Rights / Patent  (HAKI) 13. Isu‐isu International Best Practice

Pengembangan Potensi Daerah

Sumber Pendanaan

Antara lain: 1. Belum adanya arsitektur Ekonomi 2. Peta Kemampuan Pengusaha Nasional 3. Pertumbuhan Ekonomi belum  didorong oleh efisiensi (TFP) 4. Sumber pendanaan: utamanya  modal sendiri keterbatasan  finansial institusi dan tingginya suku  bunga 5. Promosi  belum intensif 6. Regulasi 7. Fiskal 8. Instrumen pendanaan investor dalam negeri ke luar negeri 9. Pemberdayaan BUMN/BUMD

Antara lain: 1. Peningkatan koordinasi dalam perencanaan Renja BKPM dengan RKP  Bahan Musrenbang 2. Data tersebar di berbagai instansi 3. Perbedaan visi/misi daerah dengan pusat 4. Dukungan fiskal daerah +  harmonisasi kebijakan fiskal dan pembangunan daerah 5. SDM  Pemda dan Masyarakat Lokal (BLK) 6. PTSP Daerah

TARGET INVESTASI  2015‐2019 Pengembangan Sektor Antara lain: 1. Masih terpusat pada komoditi primer 2. Regulasi belum harmonis antar sektor 3. Dukungan kebijakan perdagangan komoditas untuk meng‐counter kebijakan protektif dari negara mitra dagang 4. Meningkatkan komunikasi koordinasi dengan stakeholder (sektor) 5. Perlu harmonisasi kebijakan perpajakan  sektor prioritas 6. Peta Potensi Sektor

Kualitas Investasi (nilai tambah tinggi,  teknologi, penguatan sumber daya manusia, lingkungan hidup, penguatan struktur industri) Antara lain: 1. Pendayagunaan Science Park, Litbang dan industri strategis yang ada, antara lain:  perubahan regulasi PNBP untuk litbang 2. Mendorong linkage antara Univ‐Litbang‐ dunia usaha dalam riset 3. Insentif transfer teknologi & diklat perusahaan dan mendorong pro‐ environment: emission trade 4. Regulasi untuk laboratory factory 5. Mendorong kemitraan PMDN/PMA dengan UMKM

Dukungan Infrastruktur dan Kebijakan Lainnya Antara lain: 1. Dukungan Infrastruktur (Hard dan Soft) 2. Pembebasan lahan, RUTRN, & RUTRW 3. Dukungan jaminan energi dan bahan baku 4. Dukungan / jaminan pemerintah 5. Dukungan tenaga profesional  pendidikan formal dan vocational training

Dukungan Sarana dan Prasarana BKPM Antara lain: 1. Jumlah dan kualitas SDM yang memadai 2. Sarana/prasarana khususnya sistem informasi pendorong knowledge based  institution Indonesia3. Investment Anggaran Coordinating

B

d

Triwulan IV dan Januari – Desember 2013 : Dibanding Tahun 2012

Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Triwulan IV Tahun 2013 450 400

Rp Triliun

350 300 250 200 150 100 50 0

TW I

TW II

TW III

TW IV

Jan‐Des

2012

71.2

76.9

81.8

83.3

313.2

2013

93.0

99.8

100.5

105.3

398.6

2012

2013

Target  Capaian**)  Jan‐Des  2013*) 

TW I 

TW II 

TW III 

TW IV

Jan‐Des 

TW I 

TW II 

TW III 

TW IV

PMDN 

19,7

20,8

25,2

26,5

92,2

27,5

33,1

33,5

34,1

128,2

117,7

108,9%

PMA

51,5

56,1

56,6

56,8

221,0

65,5

66,7

67,0

71,2

270,4

272,6

99,2%

TOTAL 

71,2

76,9

81,8

83,3

313,2

93,0

99,8

100,5

105,3

398,6

390,3

102,1%

*) Renstra BKPM 2010 – 2014 **) Terhadap target 2013

Triwulan IV 2013 

y‐o‐y 

q‐o‐q 

Jan‐Des 2013 

y‐o‐y 

PMDN  PMA  TOTAL 

28,7% 25,4% 26,4%

1,8% 6,3% 4,8%

PMDN  PMA  TOTAL 

39,0% 22,4% 27,3%

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

11

Januari–Desember 2013 : Sektor , Lokasi, Negara Asal, dan Koridor Ekonomi

Realisasi Januari–Desember 2013 : Berdasarkan Sektor PMDN

PMA Listrik, Gas  dan Air Rp 25,8 T (20,2%)

Lainnya Rp 46,4 T (36,2%)

Lainnya US$ 11,5 M (39,8%)

Pertambangan US$ 4,8 M (16,8%)

Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya US$  3,7 M (13,0%)

Pertambangan Rp 18,8 T (14,6%)

Industri Kimia  Dasar, Barang Kimia dan Farmasi Rp 8,9 T (6,9%)

T= Triliun

Transportasi,  Gudang dan Telekomunikasi Rp 13,2 T (10,3%)

Industri Makanan Rp 15,1 T (11,8%)

Listrik, Gas dan Air US$ 2,2 M (7,8%)

Industri Kimia  Dasar, Barang Kimia  dan Farmasi US$ 3,1 M (11,0%)

Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik US$ 3,3 M (11,6%)

M= Miliar The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

12

Januari–Desember 2013 : Sektor , Lokasi, Negara Asal, dan Koridor Ekonomi

Realisasi Januari–Desember 2013 : Berdasarkan Lokasi PMDN

PMA

Jawa Timur Rp 34,8 T (27,2%)

Lainnya Rp 47,7 T (37,1%)

Kalimantan  Selatan Rp 8,3 T (6,5%)

T= Triliun

Jawa Barat Rp 9,0 T (7,0%)

Jawa Tengah Rp 12,6 T (9,8%)

Kalimantan  Timur Rp 15,8 T (12,4%)

Jawa Barat US$ 7,1 M (24,9%)

Lainnya US$ 9,4 M (32,9%)

Papua US$ 2,4 M (8,2%)

Banten US$ 3,7 M (13,0%) DKI Jakarta US$ 2,6 M (9,1%)

Jawa Timur US$ 3,4 M (11,9%)

M= Miliar The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

13

Januari–Desember 2013 : Sektor , Lokasi, Negara Asal, dan Koridor Ekonomi

Realisasi Januari–Desember 2013 : Berdasarkan Negara Asal Jepang US$ 4,7 M (16,5%)

Lainnya US$ 13,5 M (47,2%)

Singapura US$ 4,7 M (16,3%)

Inggris US$ 1,1 M (3,8%)

Korea Selatan US$ 2,2 M (7,7%)

Amerika Serikat US$ 2,4 M (8,5%)

M= Miliar The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

14

REALISASI INVESTASI PMDN DAN PMA TAHUN 2009‐2013  DI PROVINSI ACEH BERDASARKAN LKPM PMA

PMDN INVESTASI

Tahun PROYEK 

Rp. (Juta)  

INVESTASI PROYEK 

US$. (Ribu)  

2

79.661,8 

2

395,0 

5

40.880,0 

13

4.565,7 

15

259.417,6 

30

22.455,5 

2012

11

60.188,0 

26

172.272,8 

2013

46

3.636.419,3 

62

94.167,1 

2009 2010 2011

Sumber: Pusdatin BKPM

15

USULAN PROGRAM/KEGIATAN BKPM TAHUN ANGGARAN 2015 I.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan    Tugas Teknis Lainnya BKPM •

•

SEKRETARIAT  UTAMA

• • • • • •

Penyempurnaan Produk Hukum Penanaman Modal serta  Peningkatan Pelayanan Hubungan Masyarakat, Keprotokolan dan  Tata Usaha Pimpinan  (BPPHTP) Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi  Secara Elektronik (SPIPISE) (Pusdatin) Pengembangan Sumber Daya Manusia  (Pusdiklat) Peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Modal (Pusbankum) Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran BKPM  (BPPA) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanaman Modal  (Biro  Umum) Pengawasan/Pemeriksaan Fungsional Terhadap Pelaksanaan Tugas  di Lingkungan BKPM  (Inspektorat) Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal  (Pusdatin)

II.    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur BKPM •

Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana  16

USULAN PROGRAM/KEGIATAN BKPM TAHUN ANGGARAN 2015 III. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal • •

DEPUTI BIDANG  • PERENCANAAN  PENANAMAN MODAL • • •

DEPUTI BIDANG  • PENGEMBANGAN IKLIM  • PENANAMAN MODAL •

Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri  Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya  Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri  Manufaktur  Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa  dan Kawasan  Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus  (KEK)  Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur Fasilitasi Percepatan Investasi Kerjasama Pemerintah Swasta 

Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal  Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah  Pemberdayaan Usaha Nasional  17

USULAN PROGRAM/KEGIATAN BKPM TAHUN ANGGARAN 2015 III. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal •

DEPUTI BIDANG  PROMOSI  PENANAMAN MODAL

• • •

•

DEPUTI BIDANG  KERJASAMA  PENANAMAN MODAL

• •

Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman  Modal  Promosi Penanaman Modal Sektoral Terpadu dan Terintegrasi di  Dalam dan Luar Negeri  Fasilitasi Daerah dalam rangka Kegiatan Promosi Penanaman  Modal  Penyelenggaraan Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi  Penanaman Modal untuk Kegiatan di Dalam dan di Luar Negeri 

Kerjasama Bilateral dan Multilateral di bidang penanaman  modal  Kerjasama Regional di bidang penanaman modal  Kerjasama dengan dunia usaha asing di dalam dan di luar  negeri di bidang penanaman modal 

18

USULAN PROGRAM/KEGIATAN BKPM TAHUN ANGGARAN 2015 III. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal •

DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL

• •

•

DEPUTI BIDANG  PENGENDALIAN  • • PELAKSANAAN  PENANAMAN MODAL • •

Peningkatan Kualitas Pelayanan Persetujuan Penanaman  Modal  Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman  Modal  Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)  Penanaman Modal  Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I  Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II  Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III  Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV 

19

International Representatives Office

TERIMA KASIH CONTACT US BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190 P.O. Box 3186, Indonesia P : +62 21 5252008 ext 2712, 2821, 2831, 2841 F : +62 21 5202046 E : [email protected] © 2014 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved 

Invest in...