PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN KEDUNGBANTENG
DESA MELUNG PERATURAN DESA MELUNG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA MELUNG,
Menimbang
: a .
bahwa dalam rangka memperlancar tugas-tugas Aparat Pemrintah Desa dalam melaksanakan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat , maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
b .
Mengingat
bahwa hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Desa.
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2014 Nomor 7) ; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 ; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Bnyumas Tahun 2006 Nomor 5 Seri E); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangakat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 6 Seri E); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10 Seri E); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); 10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, ( Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 34 Seri E ); 11. Peraturan
Bupati
Penghasilan
Banyumas
Tetap,
Nomor
Tunjangan,
80
Tahun
Tambahan
2014
tentang
Penghasilan
dan
Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 80); 12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 82 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Paeraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan
Tetap,
Tunjangan,
Tambahan
Penghasilan
dan
Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 82); 13. Peraturan Desa Melung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Melung Kecamatan Kedungbantengg
Kabupaten
Banyumas (SOTK),
Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 437 / 140 ).
(Berita
Daerah
Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MELUNG dan KEPALA DESA MELUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DESA MELUNG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud
:
1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Camat adalah Pimpinan Perangkat daerah Kabupaten yang Wilayah Kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan. 4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memilik batas-batas Wilayah yang berwenang
untuk
mengatur
dan
mengurus
kepentingan
masyarakat
setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sitem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaran Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Melung. 7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Melung; 8. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang keanggotaannya terdiri dari unsur Ketua RW, Golongan profesi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama. Yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Melung; 9. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10.Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai aturan pelaksana atas Peraturan Desa. 11. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Masyarakat, Kaur Umum, Kaur Keuangan dan Staf (Kayim). Yang selanjutnya disebut Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Melung; 12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barangg yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan dugunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan,
pembinnaaan
kemasyarakatan dan
pemberdayaan
masyarakat. 16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 17. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat
PAD adalah Pendapatan yang
bersumber dari hasil lelang/sewa Tanah Kas Desa dan Penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 18. Tanah Kas Desa adalah Tanah Milik Desa yang digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan; 19. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD. 20. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBDes. 21. Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa Dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 22. Upah Minimal Regional Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat UMRK adalah besaran penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimal yang ditetapkan setiap tahun.
BAB II RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang Lingkup Peraturan Desa ini meliputi SILTAP, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam APBDes.
BAB III SILTAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 3 (1)
Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi SILTAP, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.
(2)
SILTAP, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.
(3)
SILTAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberiikan setiap bulan secara terus menerus.
(4)
SILTAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sama dengan UMRK pada tahun berjalan.
(5)
SILTAP sebagaimana dikamsud pada ayat (4), tetapi belum memenuhi UMRK pada tahun berjalan, maka kekurangnnya dapat dibantu dari sumber pendapatan desa lainnya dalam APBDes.
BAB IV RINCIAN JENIS PENGHASILAN, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Bagian Pertama Rincian Jenis Penghasilan
Pasal 4
(1)
(2)
Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari : a)
Penghasilan Tetap (SILTAP);
b)
Tunjangan;
c)
Tambahan Penghasilan;
d)
Penghasilan yang sah lainnya.
SILTAP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
Bagian Kedua Penghasilan Tetap
Pasal 5
(1) Besarnya Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut : a. Kepala Desa diberikan Penghasilan Tetap sebanyak Rp. 3.003.304 / bulan. b. Sekretaris Desa diberikan Penghasilan Tetap sebanyak Rp. 2.101.313 / bulan. c. Kepala Dusun I atau disebut Bau I diberikan Penghasilan Tetap sebanyak Rp. 1.501.632 / bulan. d. Kepala Dusun II atau disebut Bau II diberikan Penghasilan Tetap sebanyak Rp. 1.501.632 / bulan. e. Kepala Seksi Pemerintahan atau disebut Kasi Pemerintahan diberikan Penghasilan Tetap sebanyak Rp. 1.501.632 / bulan. f.
Kepala
Seksi
Pembangunan
atau
disebut
Kasi
Pembangunan
diberikan
Penghasilan Tetap sebanyak Rp. 1.501.632 /bulan. g. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Masyarakat atau disingkat Kasi KPM diberikan Penghasilan Tetap sebanyak Rp. 1.501.632 / bulan. h. Kepala Urusan Keuangan atau disebut Kaur Keuangan diberikan Penghasilan Tetap sebanyak Rp. 1.501.632 / bulan. i.
Kepala Urusan Umum atau disebut Kaur Umum diberikan Penghasilan Tetap sebanyak Rp. 1.501.632 / bulan.
j.
Staf/Pembantu Kasi KPM atau disebut Kayim diberikan Penghasilan Tetap sebanyak Rp. 1.501.632 / bulan.
(2)
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (1) paling sedikit sama dengan UMRK pada tahun berjalan.
Bagian Ketiga Tunjangan dan Rincian Tunjangan
Pasal 6
(1)
Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan setiap bulannya dengan kemampuan keuangan desa.
(2)
Jenis Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Tunjangan Jabatan b. Tunjangan Suami/Istri. c. Tunjangan Anak. d. Tunjangan Kesehatan.
sesuai
(3)
Rincian Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut : a)
Tunjangan Jabatan 1. Tunjangan Jabatan Kepala Desa Rp. 540.000 / bulan. 2. Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa Rp. 490.000/ bulan. 3. Tunjangan Kepala Dusun, Kepala Seksi dan Kepala Urusan Rp. 360.000 / bulan. 4. Tunjangan unsur pembantu/staf (Kayim) Rp. 270.000 / bulan
b)
Tunjangan Suami/Istri 1. Tunjangan Istri Kepala Desa Rp. 150.165 / bulan. 2. Tunjangan Istri Sekretaris Desa Rp. 105.066 / bulan. 3. Tunjangan Istri Kadus, Kasi, Kaur dan Staf (kayim) Rp. 75.082 / bulan.
c)
Tunjangan Anak diberikan paling banyak untuk 2 orang anak . 1. Tunjangan anak Kepala Desa Rp. 150.165 / bulan. 2. Tunjangan anak Sekretaris Desa Rp. 105.066 / bulan 3. Tunjangan anaj Kadus I Rp. 37.541 / bulan. 4. Tunjangan anak kadus II Rp. 75.082 / bulan. 5. Tunjangan anak Kasi Pemerintahan Rp. 0. 6. Tunjangan anak Kasi Pembangunan Rp. . 75.082 / bulan 7. Tunjangan anak Kasi KPM Rp. . 75.082 / bulan. 8. Tunjangan anak Kaur Keuangan Rp. . 75.082 / bulan 9. Tunjangan anak Kaur Umum Rp. 37.541 / bulan. 10. Tunjangan anak staf (Kayim) Rp. . 75.082 /bulan
d)
Tunjangan Kesehatan 1. Tunjangan Kesehatan Kepala Desa Rp. 150.165 / bulan. 2. Tunjangan Kesehatan Sekretaris Desa Rp. 105.066 / bulan. 3. Tunjangan Kadus, Kasi, Kaur dan Staf (Kayim) Rp. 75.082 / bulan.
Bagian Keempat Tambahan Penghasilan
Pasal 7
(1) Selain diberikan SILTAP dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa, dapat diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulannya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa bersumber dari PAD.
yang
(2) Besaran Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Tambahan Penghasilan Kepala Desa sebesar Rp. 1.300.000,b. Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa sebesar Rp. 471.375,c. Tambahan Penghasilan Kepala Seksi Pemerintahan sebesar Rp. 241.650,d. Tambahan Penghasilan Kepala Seksi Pembangunan sebesar Rp. 241.300,e. Tambahan Penghasilan Kepala Seksi Kesdaya sebesar Rp. 195.800 f. Tambahan Penghasilan Kepala Dusun I sebesar Rp. 274.000,g. Tambahan Penghasilan Kepala Dusun II sebesar Rp. 237.000,h. Tambahan Penghasilan Kaur Umum sebesar Rp. 162.000,i.
Tambahan Penghasilan Kaur Keuangan sebesar Rp. 177.500,-
j.
Tambahan Penghasilan staf/pembantu kasi sebesar Rp. 154.250,-
BAB
V
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Bagian Pertama Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Pasal
8
(1) Kepala Desa dan Peranggkat Desa yang berstatus PNS tidak mendapat SILTAP. (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS diberikan pilihan untuk mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a atau tunjanganPegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diberhe yangg melekat pada statusnya sebagai PNS. (3) PNS sebagimana dimaksud dalam ayt (1) yang telah diberhentikan sebagai PNS, cuti diluar tanggunggan negara atau pensiun, diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan 6.
Bagian Kedua Tambahan Penghasilan
Pasal 9
Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS diberikan pilihan untuk mendapat Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) atau Tambahan Penghasilan Pegawai yang melekat pada statusnya sebagai PNS.
BAB VI PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANYA
Bagian Pertama Pengahsilan Tetap
Pasal 10
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatanya diberikan SILTAP sebesar 50 % (lima puluh per seratus). (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersetatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan SILTAP sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang bersangkutan sebagai PNS. (3) SILTAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2),
diberikan terhitung
sejak
diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Bagian Kedua Tunjangan Pasal 11 (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberi Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Bagian Ketiga Tambahan Penghasilan
Pasal 12
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberi Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1). (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
BAB VII PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 13
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, diberkan terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
BAB VIII PENGHARGAAN
Pasal 14
(1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dan mempunyai masa pengabdian lebih dari 3 (tiga) tahun diberikan penghargaan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh per seratus ) dari SILTAP atau dari hasil sewa tanah kas desa exs bengkok untuk jangka waktu sesuai dengan masa pengabdian. (2) Perangkat Desa yang diberhentikan denggan hormat dan mempunyai masa pengabdian lebih dari 5 (lima) tahun diberikan penghargaan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari SILTAP atau daari hasil sewa tanah kas desa exs bengkok untuk jangka waktu sesuai dengan masa pengabdian. (3) Besaran dan jangka waktu pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Pasal 15
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia, terhadap istri / suami yang sah, diberikan penghargaan paling tinggi 7,5 % (Tujuh koma lima per seratus) dari SILTAP atau dari sewa tanah kas desa exs bengkok sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2). (2) Jangka waktu pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan masa pengabdiannya.
(3) Bagi janda/duda yang menikah lagi, maka penghargaanya dicabut terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan pernikahan.
Pasal 16
(1) Bagi mantan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang meninggal dunia, terhadap istri/janda yang sah, diberikan penghargaan 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari penghargaan yang diterimanya. (2) Jangka waktu pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sisa waktu pemberian penghargaan yang belum dijalani oleh mantan Kepala Desa atau Perangkat Desa .
Pasal 17
Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS yang berakhir masa jabatanya tidak menerima penghargaan.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
(1) SILTAP dan Tunjangan yang telah diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum berlakunya Peraturan Desa ini,
dinyatakan tetap berlaku sampai dengan
ditetapkanya Peraturan Desa tentang Kedudukan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. (2) Penghargaan Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa atau terhadap janda/dudanya yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Desa ini , masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu pemberian Penghargaan yang telah ditentukan.
Pasal 19
Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Nomor 04 tahun 2008 tentang Kedudukan Penghasilan/Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 589/140), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Pasal 20
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Lembaran Desa Melung Kecamatan kedungbanteng Kabupaten Banyumas.
Ditetapkan di Melung pada tanggal 26 Desember 2015 KEPALA DESA MELUNG,
KHOERUDIN Diundangkan di Melung pada tanggal
26 Desember
2015
Plt. Sekretaris Desa,
TIMBUL YULIANTO LEMBARAN DESA MELUNG KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014 NOMOR 8
/ 140
