KEDUDUKAN KERATON SURAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEDUDUKAN KERATON SURAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Imdat mustagfirin Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H Pembimbing 2 : Abdul Ghafur, S.Ag Alamat : Jl. Srikandi, Wadya Graha 1, Blok A nomor 13 Email : [email protected] – Telpon: 081277971419 ABSTRACT Discourse Surakarta as the Capital is not a new discourse, the discourse is not separated from the long history of the founding of the city of Surakarta trip. The country has recorded the Provincial Solo or Surakarta Special Region (DIS). Surakarta or the existence of the Province of Special Region which began in August 1945 until June 16, 1946 consisting of the Special Region and the Special Region Mangkunagaran Kasunanan and governed jointly by the Regional KNI Surakarta, Susuhunan and Mangkunagara. In Juridical, that privilege Surakarta has been recognized in the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 on pasal18 B paragraph (1) which stated that the State recognizes and respects administration units, local special or that are regulated by law OF. This study is a normative legal research, the research done by examining material library (library research) .sedangkan legal material analysis method used in this research is descriptive. Once the data is collected in full and thorough, then the data are regrouped and adjusted to the type of data obtained, will be discussed and analyzed. The data used are primary data that ingredients binding law, as well as secondary data derived from primary legal materials, secondary and tertiary. Data was collected by the method of literature review Results of this study was the Establishment of Central Java province that includes Surakarta and simultaneously remove Surakarta as Special Region is based on Law 10 of 1950, it is contrary to facts other law, notably Article 18 of the Constitution of 1945 (before the amendment) in conjunction with Article 18B paragraph (1) of the Act of 1945 (amendment). Surakarta supposed privilege position may or may not be recognized back that is very dependent on the political will, the central government, parliament, local governments and communities Surakarta. efforts should be made to re-Surakarta recognition as a Special District, namely through the regional division or through judicial review of Law No. 10 of 1950 to the Constitutional Court. In view of a problem given the demands of the region's status as a special region can not be if only seen from the juridical aspect alone, of course other aspects also need to be considered, such as the historical 'disappearance' privilege status Surakarta and political factors surrounding it. Keywords: Position - Keraton - Surakarta

1

JOM Fakultas Hukum Volume 3 Nomor 1 Februari 2016.

Indonesia yang diatur dalam undang undang.2

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormatisatuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan ketentuan undang-undang.1 Dalam Pasal 18B 18 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas diakui adanya daerah yang memiliki otonomi khusus dan otonomi yang istimewa tersebut. Misalnya dalam Pasal 18 B, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan sebagai berikut : 1. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang undang. 2.Negara mengakui dan menghormati .kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

1

Dandi Ramdani. 2003, Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, hal.

Kedua ayat dari Pasal 18 B UUD 1945 tersebut mengandung normanorma imperatif yaitu norma perintah sebagai kewajiban bagi negara untuk melindunginya. Di Pihak lain, bagi daerah menimbulkan hak-hak yang wajib dilindungi. Terhadap Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945 negara wajib melindungi dan menjamin hak-hak konstitusional daerah untuk menegaskan kekhususan atau keistimewaan. Selain itu, negara mengatur melalu instrumen hukum baik dalam arti adanya peraturan undang-undang untuk mengatur tentang syarat-syarat, mekanisme, prosedur dan pembentukan daerah khusus dan istimewa.

Sedangkan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 kewajiban negara untuk melindungi hak-hak tradisional masyarkat hukum adat yang didalamnya terkait dengan material hak ulayat, hutan adat, termasuk hak kolektif atas sungai dan laut, juga hak-hak immaterial seperti bahasa daerah, seni tari, menyanyi dan hak cipta. Secara faktual pengabaian negara atas kewajiban tersebut berakibat status dan keberadaan masyarakat hukum adat tersudutkan. Karena tiadanya penjelasan atas istilah keistimewaan tersebut, maka perlu dicari makna dan fungsinya dari pendekatan kebahasaan dan pandangan para pakar Hukum Tata Negara. Model pemahaman ini diharapkan bahwa, istilah keistimewaan dalam arti dan makna kebahasaan dapat digunakan sebagai cara memahami apa yang tersirat dan tersurat dalam Pasal 18B UUD 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga digariskan bahwa, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia 2

Undang Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B

Republik

2


dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Salah satu daerah istimewa di Indonesia adalah Keraton Surakarta. Daerah-daerah yang memiliki susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dengan segala peraturan negara yang mengenai daerah itu mengingat hak asal-usul daerah tersebut. Dengan demikian, sesungguhnya UUD 1945 menjamin kedudukan Daerah Istimewa. Wacana Surakarta sebagai Ibukota Propinsi bukan merupakan wacana yang baru, wacana ini tak lepas dari sejarah panjang perjalanan berdirinya kota Surakarta. Negara ini pernah mencatat adanya Provinsi Surakarta atau Daerah Istimewa Surakarta (DIS). Keberadaan Provinsi Surakarta atau Daerah Istimewa yang dimulai Agustus 1945 sampai tanggal 16 Juni 1946 yang terdiri atas Daerah Istimewa Kasunanan dan Daerah Istimewa Mangkunagaran dan diperintah secara bersama oleh KNI Daerah Surakarta, Susuhunan dan Mangkunegara. Secara Yuridis, bahwa keistimewaan Surakarta telah diakui didalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal18 B ayat (1) yang dinyatakan bahwa, Negara

mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan, daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kedudukan Surakarta sebagai daerah istimewa dikuatkan dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah tanggal 23 Novemver 1945 yang dengan tegas menyebutkan dua daerah istimewa yaitu Surakarta dan Yogyakarta.3 Selanjutnya landasan yuridis mengenai Daerah Istimewa Surakarta adalah: 1. Piagam Kedudukan Presiden Republik Indonesia kepada Sri Soesoehoenan Pakoeboewono XII tertanggal 19 Agustus 1945; 2. Maklumat Soesoehoenan Pakoeboewono XII 1 September 1945 tentang pernyataan berdiri di belakang Republik Indonesia dan Surakarta sebagai Daerah Istimewa; 3. UU No 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah yang mengecualikan pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah di Daerah Istimewa Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta; Penetapan Pemerintah No 16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintah di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta.4 Dengan dasar inilah maka Surakarta sebagai daerah istimewa seharusnya tetap dihormati oleh unsur negara yaitu pemerintah, rakyat dan undangundang. Sejarah panjang Daerah Istimewa Surakarta, bermula dari rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945. 3

Utomo, Kusno S, 2010, “Utang Pusat Kepada Provinsi Daerah Istimewa Surakarta” 4 Sutiyono, Munarsih dan Soekirman, 2010, Daerah Istimewa Surakarta, Penerbit Putra Bangsa, Yogyakarta.

3


Pada saat itu, PPKI menetapkan wilayah Republik Indonesia dibagi atas delapan propinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, dan Sumatera serta dua Daerah Istimewa, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Saat Indonesia merdeka, tahun 1945, tepatnya tanggal 19 Agustus 1945, atau dua hari setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melakukan rapat untuk menentukan Provinsi-Provinsi di Indonesia yang baru berumur 2 hari. PPKI memutuskan bahwa Indonesia terdiri dari 8 Provinsi plus dua daerah istimewa. Kedelapan Provinsi tersebut adalah Provinsi Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi dan Sunda Kecil. Sementara dua daerah istimewa adalah Daerah Istimewa Djogjakarta dan Daerah Istimewa Surakarta. Pada tanggal yang sama, Presiden Sukarno membuat piagam pengakuan untuk kedua daerah istimewa tersebut. Seperti halnya DIY, kepala DIS juga ditetapkan langsung oleh presiden. Untuk DIY, Sultan Hamengku Buwana dan Paku Alam ditunjuk sebagai Kepala dan Wakil, sedangkan untuk DIS ditetapkan Paku Buwana dan Mangku Negara sebagai Kepala dan Wakil.5 Penetapan PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, tak terlepas dari adanya surat dari Kasunanan Surakarta sehari sebelumnya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Sri Susuhunan Paku Buwono XII dan KGPAA Mangkunegoro VIII menyampaikan kawat dan ucapan selamat atas kemerdekaan Indonesia

yang selanjutnya diikuti maklumat resmi dukungan berdiri di belakang Republik Indonesia pada tanggal 1 September 1945.6 Pada awal abad ke 20, daerah Surakarta dan Yogyakarta yang merupakan daerah yang masuk wilayah di Jawa Tengah. Kedua daerah tersebut oleh pemerintah kolonial Belanda disebut dengan vorstenlanden yang menurut istilahnya berarti tanah raja tetapi lebih tepat jika diterjemahkan sebagai tanah kerajaan Jawa. Vorstenlanden memang merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda dan pemerintahanya terbagi menjadi 2 kerasidenan yaitu karesidenan Surakarta dan Yogyakarta. Kedua daerah ini memiliki status khusus atau istimewa dibandingkan dengan daerah yang lain di wilayah Hindia Belanda. Kerasidenan Surakarta dibagi dalam dua wilayah kerajaan yaitu Kasunanan Surakarta milik Susuhunan Paku Buwono dan Mangkunegaraan yang merupakan wilayah Mangkunegara. Kedua penguasa kerajaan ini mempunyai istana sendiri sendiri di Ibukota Surakarta. Keadaan di Surakarta berbeda dengan yang terjadi di Yogyakarta. Adanya persaingan diantara dua daerah swapraja di Surakarta menyebabkan tidak adanya kerjasama diantara dua penguasa yaitu Paku Buwono dan Mangkunegoro tersebut untuk mendukung kemerdekaan. Sebab inilah yang cukup menghambat jalannya roda pemerintahan di Surakarta. Rakyat Surakarta tidak merasakan kontribusi pemerintahan dua swapraja itu dan juga tidak 6

5

Samroni, Imam, Astiyanto, Henry Supeno dan Bambang MB, 2011, Landasan Hukum Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Surakarta, Penerbit BPPS DIS, Yogyakarta.

Utomo, Kusno S, 2010, “Utang Pusat Kepada Provinsi Daerah Istmewa Surakarta”, Solopos, 8 Maret 2010, hal. 4.

4


mendapat arahan dari dua orang penguasa Surakarta tersebut untuk melaksanakan revolusi dan perlawanan untuk menghadapi tentara Jepang. Meskipun demikian, rakyat dan pemuda yang berasal dari tentara yang di latih oleh Jepang sendiri dengan semangat yang tinggi kemudian bergerak melakukan perlawanan dalam merebut kekuasaan Jepang tanpa pimpinan Paku Buwono XII dan KGPAA Mangkunegoro VIII. Setelah Indonesia merdeka yang di tandai ketika Jepang kalah melawan sekutu di Perang Dunia II, terjadi pertentangan di Surakarta yang disebabkan oleh golongan anti swapraja menginginkan Surakarta dihapuskan keistimewaan dari pemerintah Indonesia yaitu daerah Istimewa. Pergolakan yang terus terjadi di antara kelompok pendukung daerah swapraja Surakarta dengan kelompok anti swapraja di Surakarta mengakibatkan pemerintah Indonesia setelah merdeka mencoba melakukan intervensi kebijakan ke daerah Surakarta dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang diharapkan bisa menjadi alat untuk menyelesaikan kasus atau permasalahan yang terjadi di wilayah Surakarta. Dengan adanya intervensi dari pemerintah pusat kolonial ke daerah Surakarta membuat Paku Buwono XII dan KGPAA Mangkunegara VIII kemudian menentukan sikap dan kebijakannya terhadap masalah ini dalam menjalankan roda pemerintahannya.Tetapi konflik antara pendukung anti swapraja dan pendukung swapraja di Surakarta tetap saja bertikai dan tidak mengindahkan peraturan yang di buat oleh pemerintah Indonesia dan Mangkunegara sendiri.

Kedudukan Daerah Istimewa Surakarta secara de facto masih terus diakui namun demikian dalam perkembangannya hingga saat ini janji pemerintah untuk menerbitkan undang-undang bagi Daerah Istimewa Surakarta belum dipenuhi. Wilayah Daerah Istimewa Surakarta justru dimasukan ke dalam Propinsi Jawa Tengah, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Jawa Tengah. Pasal 1 UU Pembentukan Provinsi Jawa Tengah yang memasukkan Surakarta bagian dari Jawa Tengah. Sebab, sesuai Penetapan Pemerintah No. 16/SD Tahun 1946 dan Surat Wakil Presiden Tahun 12 September 1949, dan UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah mengakui dan menetapkan status Surakarta dan Yogyakarta sebagai daerah istimewa. Ketidakjelasan status hukum Daerah Istimewa Surakarta, maka Keraton Surakarta telah kehilangan haknya mengelola atau mengatur tanah-tanah milik keraton (Sunan Ground) dan tidak pernah dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.7

Daerah Istimewa Surakarta (DIS) merupakan salah satu daerah/kerajaan yang mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa yang secara historis dilindungi oleh konsitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan, diantaranya pengecualian keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah dan pengakuan daerah istimewa Surakarta melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Ahli waris dinasti Keraton Surakarta menggugat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan 7

http://id.m.wikipedia.org/wiki/sejarah surakarta

5


Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Gray Koes Isbandiyah (putri kandung dari Susuhan Paku Buwono XII) juga pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan oleh pemohon H. Boyamin, Arif Sahudi dan W. Agus Sudarsono; dkk sesuai Risalah Sidang Perkara Nomor 73/PUUXI/2013.8 Pihak pemohon memohon pengujian Bagian „Memutuskan‟ angka I dan Pasal 1 UU Pembentukan Provinsi Jawa Tengah yang memasukkan Surakarta bagian dari Jawa Tengah. Sebab, sesuai Penetapan Pemerintah No. 16/SD Tahun 1946 dan Surat Wakil Presiden Tahun 12 September 1949, dan UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah mengakui dan menetapkan status Surakarta dan Yogyakarta sebagai daerah istimewa. Alasan pemohon uji materi berawal dari “Ketidakjelasan status hukum Daerah Istimewa Surakarta ,” maka Keraton Surakarta telah kehilangan haknya mengelola atau mengatur tanahtanah Sunan Ground dan tidak pernah dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” kata salah satu kuasa hukum pemohon, Zairin Harahap dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Gedung MK, beberapa waktu lalu”.9 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai : "KEDUDUKAN KERATON SURAKARTA SEBAGAI DAERAH ISTIMEWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI JAWA TENGAH”

B. Rumusan Masalah 1.Bagaimana kedudukan Keraton Surakarta sebagai Daerah Istimewa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah ? 2.Apakah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah memberikan kedudukan Keraton Surakarta sebagai Daerah Istimewa ? C. Tujuan dan kegunaan penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui kedudukan Keraton Surakarta sebagai Daerah Istimewa berdasarkan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah. b. Untuk mengetahui mengenai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah memberikan kedudukan Keraton Surakarta sebagai Daerah Istimewa. 2. Kegunaan Penelitian a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan memperluas sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum tata negara. b. Dengan penelitian ini hendaknya dapat menjadi bahan masukan untuk menilai kembali mengenai tinjauan yuridis pembentukan daerah istimewa. c. Semoga tulisan ini kelak dapat dijadikan sebagai masukan bagi almamater dan para pembaca umumya.

8

Risalah Sidang Perkara Nomor 73/PUU-XI/2013. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Jawa Tengah 9

6


D. Kerangka Teori

3.Konsep Daerah Istimewa

Negara Indonesia berdasar atas Negara Hukum (rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat). Hal ini secara tegas disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip bahwa Indonesia suatu Negara yang berdasarkan atas hukum dapat dikemukakan dua pemikiran yakni; pertama, bahwa kekuasaan tertinggi didalam Negara Indonesia adalah hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga legislasi. Jadi suatu kedaulatan hukum sebagai penjelmaan lebih lanjut dari paham kedaulatan. Kedua, bahwa system pemerintahan Negara atau cara-cara pengendalian Negara memerlukan kekuasaan (power/macht) namun tidak ada suatu kekuasaan pun di indonesiayang tidak berdasarkan atas Hukum.10 2. Teori Konstitusi

Pertama, dalam pendekatan bahasa (Linguistic Approach) keistimewaan mengandung unsur-unsur yang memberikan kepastian hukum. Dalam kamus berbahasa Inggris, istilah istimewa sama artinya dengan privilege, something special one is allowed to have, sesuatu yang paling khusus yang diperbolehkan, atau privileged (adjecive), having or enjoying one or more privilieges (keistimewaan). Dengan kata lain, keistimewaan merupakan sesuatu yang sangat khusus, dan keadannya berbeda dari yang lain, dan wujud perbedaan tersebut diakui keberadaaannya. Dalam Law‟s Dictionary, Privilege That which is granted or allowed to any person, or any class persons, either against or beyond the course of ordinary law. Keistimewaan adalah sesuatu jaminan yang diberikan pada seseorang atau sekelompok masyarakat, apakah ia bertentangan atau berkesesuaian dengan peraturan hokum yang menjadi kelaziman.12 3.Teknik Pengumpulan Data

Konstitusi merupakan document social dan politik bangsa Indonesia yang memuat konstatasi dasar tatanan bernegara. Di samping itu, konstitusi juga merupakan dokument hukum yang kemudian dipelajari secara khusus menjadi hukum konstitusi (hukum tata negara) yang merupakan hukum yang mendasari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagir Manan mengatakan bahwa konstitusi ialah sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu Negara.11

Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara: a. Studi dokumen, yaitu mengkaji, menelaah, dan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini. b. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis (historical approach) dan

1.Konsep Negara Hukum

10

Emilda Firdaus, Jurnal Hukum, Sinkronisasi materi muatan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dengan undang-undang dasar 1945 pasca amandemen dalam pemilihan kepala daerah 11 Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrohim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum

Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, cet.7, 1988, hal. 64 12

Istilah Privileges, dalam Webster‟s New Enciclopedic Dictionary. BD&L New York, 1993: hal. 803. Dalam Mozley and Whiteleys‟s Law Dictionary by John B Saunders, menjadi sangat tegas istilah privilege sebagai keistimewaan. London. Nutterworth. 1977.

7


perundang-undangan (statute approach.) 4. Analisa Data Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Setelah data dikumpulkan secara lengkap dan menyeluruh, maka data tersebut di kelompokkan dan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh, selanjutnya akan dibahas dan dianalisa. Data akan diuraikan dalam bentuk kalimatkemudian barulah membandingkan dengan teori dan pendapat para ahli untuk kemudian dapat diambil kesimpulan dengan deduktif. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A . Kedudukan Hukum Keistimewaan Keraton Surakarta 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B

Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan UndangUndang No. 10 Tahun 1950 tanggal 4 Juli 1950. Dalam undang-undang tersebut diawali dengan penghapusan Pemerintah Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu, dan Surakarta, serta membubarkan DPRD karesidenan-karesidenan tersebut. Selanjutnya daerah-daerah bekas Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu, dan Surakarta ditetapkan menjadi Propinsi Jawa Tengah. Surakarta yang pada pembentukan propinsi Jawa Tengah pada sidang PPKI tanggal 19 Desember 1945 tidak termasuk dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah, ternyata dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1950 dimasukan sebagai bagian dari Propinsi Jawa Tengah.

Dimasukannya wilayah Surakarta ke dalam Propinsi Jawa Tengah dapat dikatakan merupakan kecelakaan sejarah karena mengingkari Maklumat Presiden No. 1 Tahun 1946 tanggal 28 Juni 1946, serta Penetapan Pemerintah No. 16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintah di Daerah Istimewa Surakarta dan Yogyakarta tanggal 15 Juli 1946, yang menyatakan bahwa pembentukan Karesidenan Surakarta hanya untuk sementara waktu saja sampai diterbitkannya undang-undang tentang pemerintahan di Kasunanan dan Mangkunegaran.13 Keraton Surakarta sebagai suatu komunitas yang memiliki wilayah, kewenangan dan kehidupan, seharusnya dapat menunjukkan adanya kehidupan budaya atas dasar spirit masa lampau dalam konteks kekinian. Hal ini tidak diartikan sebagai ciri kedaerahan yang sempit dan keinginan menumbuhkan sparatisme, karena tujuan utama dari pemanfaatan keraton Surakarta sebagai aset wisata bukanlah ingin mengembalikan ciri feodalisme tetapi untuk perolehan devisa dan transfer nilai-nilai religius, sejarah dan peranannya dalam perjuangan bangsa pada generasi mendatang. 2.Argumentasi Historis kelayakan Surakarta Sebagai Daerah Istimewa Kota Surakarta pada mulanya adalah wilayah kerajaan mataram. Kota ini bahkan pernah menjadi pusat pemerintahan mataram karna adanya perjanjian gianti (13 Februari 1755) menyebabkan mataram islam terpecah karena propaganda kolonialisme belanda. Kemudian terjadi pemecahaan pusat pemerintahan menjadi dua yaitu pusat pemerintahan diSurakarta dan di Yogyakarta. Pemerintahan disurakarta terpecah lagi karena perjanjian salatiga

13

Sujamto, Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal. 31

8


(1767) menjadi Kasunanan dan 14 Mangkunegaran. Kedudukan Praja Mangkunegaran mulai terancam oleh kelompok anti Swapraja yang menginginkan agar swapraja dihapuskan. Sebelumnya Surakarta ditetapkan sebagai Daerah Istimewa (DIS) tanggal 19 Agustus 1945 dan Sri Mangkunegara VIII mengeluarkan statement tanggal 1 September 1945 untuk memperkuat legalitas pemerintahannya. Surakarta merupakan salah satu pusat feodalisme di Jawa yang masih hidup sampai awal kemerdekaan. Kasunanan dan Mangkunegaran adalah suatu Kerajaan dan Kepangeranan yang menjadi pusat dan mewarisi sisa feodalisme. Kerajaan dan Kepangeranan ini berada di dalam wilayah Surakarta yang tentu saja bermaksud untuk melestarikan sistem feodal yang sudah berlaku beberapa abad.15 Akan tetapi iklim politik kemerdekaan menghendaki hilangnya monopoli yang hanya dinikmati golongan bangsawan. Oleh karena itu, rakyat melakukan protes dan melahirkan gerakan anti Swapraja.16 Gerakan ini ada tiga macam antara lain: 1. Meminta dihapuskannya Daerah Istimewa / swapraja Surakarta. 2. Meminta penggantian Raja / Susuhunan. 3. Meminta perubahan-perubahan dalam peraturan Daerah Istimewa yang tidak sesuai lagi dengan zamannya. Sejarah panjang Daerah Istimewa Surakarta, bermula dari rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945. Pada saat itu, PPKI menetapkan wilayah Republik Indonesia dibagi atas delapan propinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, 14

Http://Tentang Solo.Web.Id/Sejarah-SingkatKota-Solo.Html. 15 Ibid 16 Suhartono., Revolusi Agustus: Nasionalisme Terpasung Dan Diplomasi Internasional, (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2001), hlm. 164.

Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, dan Sumatera serta dua Daerah Istimewa, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Saat Indonesia merdeka, tahun 1945, tepatnya tanggal 19 Agustus 1945, atau dua hari setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melakukan rapat untuk menentukan Provinsi-Provinsi di Indonesia yang baru berumur 2 hari. PPKI memutuskan bahwa Indonesia terdiri dari 8 Provinsi plus dua daerah istimewa. Kedelapan Provinsi tersebut adalah Provinsi Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi dan Sunda Kecil. Sementara dua daerah istimewa adalah Daerah Istimewa Djogjakarta dan Daerah Istimewa Surakarta. Pada tanggal yang sama, Presiden Sukarno membuat piagam pengakuan untuk kedua daerah istimewa tersebut. Seperti halnya DIY, kepala DIS juga ditetapkan langsung oleh presiden. Untuk DIY, Sultan Hamengku Buwana dan Paku Alam ditunjuk sebagai Kepala dan Wakil, sedangkan untuk DIS ditetapkan Paku Buwana dan Mangku Negara sebagai Kepala dan Wakil. Kondisi ini sebenarnya merugikan Karaton, karena Karaton kehilangan asetaset pentingnya, apabila itu dikaitkan dengan eksistensinya sebagai lembaga budaya dan adat yang tersimbol dari bangunan di dalam dan di luar tembok Karaton. Kondisi ini diperparah dengan musibah kebakaran Karaton Surakarta Hadiningrat pada tanggal 31 Januari 1985, yang mengakibatkan hangusnya bangunan inti karaton akibat korsleting listrik. Bangunan yang terbakar meliputi: Pendapa Ageng Sasana Sewaka, Bangsal Malige, Paningrat Lor dan Kidul, Pendapa Sasana Parasdya, Sasana Handrawina, Dalem Ageng Prabasuyasa, Dalem Pakubuwanan, Pendapa Dayinta, Sanggar Singan, dan Bangsal Siyaga. Di samping bangunan yang terbakar ada sebagian pusaka yang ikut terbakar. Kemudian atas prakarsa Presiden Soeharto, dibentuk panitia swasta yang terkenal dengan nama Panitia Pembangunan Kembali Karaton Surakarta 9


yang dipimpin oleh Menko Polkam Surono yang beranggotakan 13 orang, sehingga juga disebut Panitia 13. Pembangunan dilaksanakan selama 2 tahun dan upacara purnapugar dilakukan pada tanggal 17 Desember 1987.17 3. Kemandirian Surakarta Layak Menjadi Daerah Istimewa Daerah istimewa Surakarta adalah daerah otonomi khusus (bahasa waktu itu daerah istimewa) yang secara defacto pernah ada antara agustus 1945 sampai juli 1946. Penetapan status otonomi khusus ini dalam kurun waktu tersebut tidak pernah di tetapkan dengan sebuah UndangUndang tersendiri berdasarkan pasal 18 UUD yang asli, namun hanya dengan piagam penetapan presiden tanggal 19 agustus 1945 dan undang-undang nomor 1 tahun 1945 tentang kedudukan komite nasional daerah.18 Melihat persoalan tuntutan untuk pengembalian status Surakarta sebagai daerah istimewa dalam perspektif Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 tentu tidak dapat hanya dilihat dari aspek yuridis semata, aspek lain juga perlu dipertimbangkan, misalnya historis „hilangnya‟ status keistimewaan Surakarta dan juga faktor politis yang melingkupinya. Kajian historis tentang Surakarta yang dahulu diakui sebagai daerah istimewa tetapi kemudian dileburkan menjadi bagian dari Provinsi Djawa Tengah sebagaimana diuraikan di atas, tidak terlepas dari persoalan sejarah yang mengiringi perjalanan dua kerajaan (Kasunanan dan Mangkunegaran) di Surakarta di awal-awal kemerdekaan. Bahwa berdasarkan Penetapan Pemerintah No 16/SD Tahun 1946 kedudukan Daerah Istimewa Surakarta akan diatur dengan undang-undang. Demikian pula dengan UU No 22 Tahun 1948 yang mengatakan daerah istimewa kedudukannya setingkat dengan provinsi, 17

kabupaten atau desa yang pembentukannya diatur dengan undang-undang. Bahwa Surakarta adalah Daerah Istimewa sebagaimana yang disebutkan secara tegas dalam Penetapan Pemerintah No.16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta, 15 Djuli 1945 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno dan Surat Wakil Presiden, Den Haaq, 12 September 1949 yang ditujukan kepada J.M. fg. Ministert Presiden dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Djogjakarta.19 B. Keistimewaan Surakarta Karaton Surakarta Hadiningrat oleh masyarakat Jawa dianggap sebagai “Pusering Tanah Jawi” dan “Sumbering Budaya Jawi”, yang artinya sebagai titik pusat dan sumber budaya Jawa. Di samping memiliki nilai arsitektur yang tinggi, secara keseluruhan bangunan Karaton Surakarta Hadiningrat, merupakan bangunan monumental yang memberi kesan sakral dan religius. Setiap perwujudan yang ada, merupakan perlambang dari suatu falsafah hidup yang sangat tinggi. Sebagai sumber budaya Jawa, Karaton Surakarta Hadiningrat banyak memiliki dan juga melahirkan berbagai karya seni yang tinggi nilai dan falsafahnya, seperti seni tari dan karawitan, seni sastra, busana serta berbagai macam adat tata cara hidup. Karaton Surakarta Hadiningrat yang merupakan pusat kebudayaan Jawa adalah merupakan transformasi dari konsep filosofi Jawa, yaitu “Manunggaling Kawula Gusti” (kesatuan antara diri manusia dengan Tuhannya) dan “Sangkan Paraning Dumadi” (asal dan tujuan dari segala sesuatu itu diciptakan). Menurut sejarahnya Karaton Surakarta Hadiningrat mempunyai wilayah kekuasaan yang sangat luas, yaitu hampir tiga per empat wilayah Pulau Jawa, yaitu

BRM. Aditya Soeryo Harbanu , Op. Cit, Hal.

118.

18

https://id.m.wikipedia.org/wiki/daerah_istimewa_s urakarta#wilayah_daerah_istimewa

19

Https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Kasunanan_Sur akarta.

10


seluruh Jawa Tengah sekarang, seluruh Jawa Timur sekarang, dan sebagian besar Jawa Barat, kecuali Cirebon dan Banten. Karena sistem kerajaan waktu itu yang menempatkan raja sebagai pemilik tanah di seluruh wilayah kerajaan, maka raja berhak mengatur peruntukkan tanah dan tata guna lahan seperti yang dikehendakinya, termasuk memberikan tanah kepada seseorang yang dianggap berjasa kepada raja atau negara dan dapat juga mencabut pemberian tersebut atau kepemilikan atas tanah sewaktu-waktu, jika seseorang tadi dianggap menyalahi aturan Kerajaan.20 Menurut saya Parameter pemberian status keistimewaan bagi suatu daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah hingga saat ini lebih didasarkan pada pertimbangan politis, tidak ada parameter yang jelas yang dapat dijadikan acuan bagi masyarakat untuk menentukan status bagi suatu daerah. Semuanya seolah sangat bergantung pada kepentingan Pemerintah Pusat dan daya tekan politis masyarakat di daerah yang bersangkutan. Adakalanya posisi Pemerintah Pusat sangat dominan menentukan status suatu daerah, tetapi adakalanya Pemerintah Pusat berada di bawah tekanan politik masyarakat di daerah tertentu. Seharusnya Pemerintah menentukan secara tegas dan jelas parameter pemberian status keistimewaan ataupun kekhususan bagi suatu daerah, sehingga eksistensi Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menjadi lebih bermakna dan mudah untuk dipahami.

20

Utomo, Kusno S, Op. Cit, hal. 4.

PENUTUP A. Kesimpulan 1.Kedudukan Keraton Surakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950 Tentang pembentukan Provinsi Jawa tengah tidak lagi menjadi daerah istimewa dan keraton Surakarta masuk dari bagian provinsi jawa tengah sehingga keraton Surakarta kehilangan keistimewaan sebagai daerah istimewa yang dalam hal ini keraton Surakarta juga kehilangan hak-haknya dalam mengelola pemerintahannya sendiri sebagaimana selayaknya daerah istimewa. 2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah sangat bertentangan dengan fakta hukum lainnya, terutama Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen) jo Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 (hasil amandemen) B. Saran 1. Seharusnya keistimewaan Surakarta dapat atau tidak diakui kembali sangat bergantung dari political will Pemerintah Pusat, DPR, Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat Surakarta (dan bekas Karesidenan Surakarta). 2. Seharusnya upaya yang dapat dilakukan untuk diakuinya kembali Surakarta sebagai Daerah Istimewa, yaitu melalui pemekaran daerah atau melalui pengujian UU No. 10 Tahun 1950 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam melihat suatu persoalan tuntutan daerah untuk diberikan status sebagai daerah istimewa tidak dapat jika hanya dilihat dari aspek yuridis semata, tentu aspek lain juga perlu dipertimbangkan, misalnya historis „hilangnya‟ status keistimewaan Surakarta dan juga faktor politis yang melingkupinya. 3. Seharusnya melibatkan banyak pihak untuk ikut mendukung keinginan 11


kembalinya status keistimewaan Surakarta tersebut, jika masyarakat menginginkan menempuh melalui jalur pengujian di Mahkamah Konstitusi, maka Permohonan akan lebih kuat kalau semua pihak, misalnya Kraton Surakarta, Kadipaten Mangkunegaran, masyarakat di Kota Solo, dan daerahdaerah bekas Karesidenan Surakarta juga dilibatkan. DAFTAR PUSTAKA A. Buku Amiroedin, Sjarif, “PerundangUndangan: Dasar, Jenis dan teknik membuatnya, Rineka Cipta Jakarta 1997 Attamini, Hamid S. “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerentahan Negara: suatu studi analisa mengenai keputusan presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu pelita I-Pelita IV”, Disertasi UI, Jakarta, 1990 Asshiddiqie, Jimly, 2008. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis. Jakarta. Sekretariat Jendral dan Kepanitriaan Mahkamah Konstitusi RI. Awaloedin, Djamin, Pahlawan Nasional Ir. H. Djuanda: Negarawan, Administrator, dan teknokrat utama. Jakarta: kompas, 2001 Busroh, Abu Daud dan H,. Abu Bakar Busro, 1983, Asas-asas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983 Denys, Lombard, Nusa Jawa silang budaya; warisan kerajaankerajaan konsentris, Jakarta gramedia, 2000

Strong, konstitusi politik modern kajian tentang sejarah dan bentuk-bentuk konstitusi dunia, penerbit nuansa dan penerbit nusa media, bandung 2004 Dambi, Adam, Ajaran hukum Hans kelsen ditinjau dalam prespektif hukum tata Negara Indonesia , dalam jurnal tata Negara fakultas hukum universitas Indonesia Djoned, poesponegoro, marwati dan Notususanto Nugroho, Sejarah Nasional Indonesia VI: zaman jepang dan Zaman republic Indonesia(1942-1998), edisi pemuktahiran. Jakarta: balai pustaka Harbanu, Soeryo, Aditya, BRM., Hubungan kerja sama antara pemerintah kota Surakarta dengan keratin Surakarta hadiningrat dalam revitalisasi Alun-Alun utara, tahun 2005 Hariyono, penerapan Status Bahaya di Indonesia Jakarta; pensil-324, 2008 Houben, Vincent J.H. Keraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870 Huda, Ni‟matul, DIY Dalam perdebatan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, nusa media bandung 2003 Kartohadikusumo, Setiadi, soetardjo, petisi soetardjo dan perjuangannya, Jakarta: pustaka sinar harapan, 1990 Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim, 1980, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi HTN UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1980 12


KC Wheare, Modern Constitutions, 1975, hal 83 seperti di kutip sri soemantri M, Prosedur dan system perubahan konstitusi, penerbit alumni bandung 1987 M

Hadjon Philipus, Perlindungan Hukum bagi rakyat di indonesia, PT bina ilmu, jakarta 1987

Mahfud, Moch. MD, Menyongsong RUUK DIY Mencermati Aspek Substansi dalam Harian Kedaulatan Rakyat, 12 Februari 2007 Manan, bagir ,Teori dan politik Konstitusi, FH UII PRESS, Yogyakarta 2003 Mertokusumo, Sudikno: “penemuan hukum: sebuah pengantar, liberty Yogyakarta 1991 Mochtar Kustiniyah, pak sultan dari masa kemasa, dalam atmakusumah (penyunting), tahta untuk rakyat, Gramedia Jakarta, 1982 Mursito BM, dalam Bram setiadi dan Kp. Edi wirabumi, Hanaluri Tradisi demi kejayaan negri : catatan tahun kedua diatas tahta, 2006, yayasan pawiyatan kebudayaan keratin Surakarta Nalenan, R. Iskaq Tjokrohadisurjo: Alumni Desa bersemangat Banteng, Jakarta gunung agung 1982

Ramdani, Dandi. 2003, Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa Samroni, Imam, Astiyanto, Henry Supeno dan Bambang MB, 2011, Landasan Hukum Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Surakarta, Penerbit BPPS DIS, Yogyakarta Setiadi, Bram, Raja di alam republic keratin kasunanan keraton Surakarta dan pakubowono XII, Jakarta, Bina arena pariwara Soedarmono, pergolakan social politik masyarakat Surakarta dalam menentang pemerintahan daerah istimewa tahun 1945-1950, tesis ilmu sejarah UGM Yogyakarta Soemantri, Sri, Prosedur dan system perubahan konstitusi, penerbit Alumni bandung 1987 Soemitro, Rochmat, 1983, Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dari Tahun 1945 s/d 1983 dengan Komentar, Eresco–Tarate, Jakarta – Bandung Soimin, Pembentukan PerundangUndangan Negara republic Indonesia, Yogyakarta 2009

Nurtjahjo, Hendra, Ilmu Negara, Jakarta: PT Grafindo Persada 2005

Suhartono, Revolusi agustus: Nasionalisme Terpasung Dan Diplomasi Internasional, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama 2001

Poerwadarminta, W.J.S. 2008, Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta. PT Balai Pustaka

Sujamto, 1988, Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan RI, Bina Aksara, Jakarta

Poerwokoesoemo, Soedarisman, Daerah istimewa Yogyakarta, gadjah mada, Yogyakarta 1984

Sutiyono, Munarsih dan Soekirman, 2010, Daerah Istimewa Surakarta, Penerbit Putra Bangsa, Yogyakarta. 13


Suratman, Darsiti, Kehidupan Dunia keraton Surakarta 1839-1930 yogyakarta, yayasan untuk Indonesia, tahun 2000 Suseno, Magnis Franz, etika jawa, sebuah analisa falsafi tentang kebijaksanaan Hidup jawa, gramedia pustaka utama, Jakarta 1996 The

Liang Gie, 1982, Kumpulan Pembahasan terhadap UndangUndang Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Supersukses, Yogyakarta

Utomo, Kusno S, 2010, “Utang Pusat Kepada Provinsi Daerah Istmewa Surakarta”, Solopos, 8 Maret 2010. W.J.S Poerwadaminta, 2008, Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta PT balai pustaka

B. Peraturan Perundang-Undangan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Jawa Tengah C. Jurnal Emilda Firdaus, Jurnal Hukum, Sinkronisasi materi muatan UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dengan undang-undang dasar 1945 pasca amandemen dalam pemilihan kepala daerah. Fakultas Hukum Universitas riau. Mukhlish, Jurnal Hukum, keistimewaan dan kekhususan aceh dalam prespektif Negara Kesatuan Republik Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Riau. D. Website

Woerjaningrat, Sekedar uraian tentang swapraja Surakarta setelah proklamasi, Surakarta: reksa pustaka mangkunegaran, 1956

Http://id.m.wikipedia.org/wiki/sejarah surakarta Http://argawahyush.blogspot.com/2013/04 /konsep-negara-hukum.htm?m=1

Yosodipuro, keraton Surakarta hadiningrat bangunan budaya jawa sebagai tuntunan hidup/pembangunan Budi, solo: macrodata, tahun 1994

Https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Kasunan an_Surakarta. Http://Tentang Solo.Web.Id/SejarahSingkat-Kota-Solo.Html. Https://id.m.wikipedia.org/wiki/daerah_is timewa_surakarta#wilayah_daerah_isti mewa

14


KEDUDUKAN KERATON SURAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI JAWA TENGAH

Recommend Documents