Kebutuhan Terhadap Pedoman Pejalan Kaki disampaikan oleh:
DR. Dadang Rukmana Direktur Perkotaan
26 Oktober 2013
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
Outline • • • • • • • •
Pentingnya Jalur Pejalan Kaki Gambaran Kondisi Jalur Pejalan Kaki di Indonesia Peraturan Perundangan terkait Jalur Pejalan Kaki Kendala dalam Mewujudkan Peraturan Perundangan Terkait Perlunya Pedoman Kedudukan Pedoman Tujuan Pedoman Konsep-Konsep Penting dalam Pedoman
Pentingnya jalur pejalan kaki •
•
•
Jalur pejalan kaki diperlukan sebagai komponen penting yang harus disediakan untuk meningkatkan keefektifan mobilitas warga di perkotaan. Saat ini ketersediaan jaringan pejalan kaki yang aman, nyaman, dan manusiawi di kawasan perkotaan belum dapat memenuhi kebutuhan warga baik dari segi jumlah maupun standar penyediaannya. Selain itu keterpaduan antarjalur pejalan kaki dengan tata bangunan, aksesibilitas antarlingkungan, dan sistem transportasi masih belum terwujud.
Gambaran Kondisi Jalur Pejalan Kaki di Indonesia (1) DKI Jakarta
Kota Surabaya
Kota Semarang
Kota Medan
Gambaran Kondisi Jalur Pejalan Kaki di Indonesia (2)
Dimanfaatkan oleh PKL
Kondisi jalur rusak
Jalur diserobot pengendara motor
Dimanfaatkan sbg tempat parkir
Peraturan Perundangan terkait Jalur Pejalan Kaki* • • • • • • • • • •
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota *) list peraturan lebih lengkap dapat dilihat di bagian akhir paparan ini.
Peraturan Perundangan terkait Jalur Pejalan Kaki UU Nomor 26 / 2007 Pasal 28 huruf c “rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah” Pasal tersebut menunjukkan perlunya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana jaringan pejalan kaki.
Kendala dalam Mewujudkan Peraturan Perundangan Terkait
•
Kesadaran dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap keberadaan jalur pejalan kaki masih kurang.
•
Komitmen
•
seluruh
stakeholders
(pemerintah, swasta, dan penyediaan sarana prasarana jalur
masyarakat) terhadap pejalan kaki masih belum kuat.
acuan lengkap untuk merencanakan, menyediakan, dan memanfaatkan sarana prasarana pejalan kaki belum tersedia. Selain
itu,
Pentingnya Pedoman • Berkaitan dengan hal tersebut, maka Direktorat Perkotaan Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU telah menyusun peraturan baru yaitu Pedoman Perencanaan, Penyediaan,
dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki.
• Pedoman tersebut hingga saat ini sedang dalam proses legalisasi.
UU 26/2007
Rencana Umum
Undang-Undang terkait Spt. UU 38/2004 dan UU 22/2009
- Peraturan/Kebijakan terkait (PP, Keppres, Permen, Kepmen)
RTRW Nasional
RTRW Provinsi
RTRW Kabupaten
Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki
- Standar - Literatur Lainnya
Pedoman Perancangan (Kementerian Perhubungan, Kementerian PU Ditjen Binamarga)
RTRW Kota
Rencana Rinci
Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan
RTR Kawasan Strategis RDTR Kabupaten/Kota
RTBL/Rencana Teknis Lainnya
DED (Detailed Engineering Design)
Kedudukan Pedoman
Tujuan Pedoman mewujudkan jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan yang aman, nyaman, dan manusiawi sehingga mampu mendorong masyarakat untuk
lebih senang berjalan kaki dan menggunakan transportasi publik.
Fokus Pedoman •
pedoman ini lebih merupakan Pedoman Perencanaan bukan Pedoman Perancangan (design standard/guideline)
•
Akan tetapi, pedoman tidak hanya memuat aspek perencanaan, namun sekaligus juga aspek penyediaan, dan pemanfaatannya.
Ketentuan Perencanaan Sarana Prasarana Jaringan Pejalan Kaki proses untuk menentukan Perencanaan = penyediaan dan pemanfaatan
•
Pertimbangan penentuan kriteria perencanaan adalah
kepekaan pejalan kaki
dengan berdasar pada aspekaspek normatif : keamanan kenyamanan keselamatan
Prinsip perencanaan : 1. memudahkan pejalan kaki mencapai tujuan dengan jarak sedekat mungkin; 2. menghubungkan satu tempat ke tempat lain dengan adanya konektivitas dan kontinuitas; 3. menjamin keterpaduan, baik dari aspek penataan bangunan dan lingkungan, aksesilibitas antarlingkungan dan kawasan, maupun sistem transportasi; 4. mempunyai sarana ruang pejalan kaki untuk seluruh pengguna termasuk pejalan kaki dengan berbagai keterbatasan fisik; 5. mempunyai kemiringan yang cukup landai dan permukaan jalan rata tidak naik turun;
6. memberikan kondisi aman, nyaman, ramah lingkungan, dan mudah untuk digunakan secara mandiri; 7. mempunyai nilai tambah baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan bagi pejalan kaki; 8. mendorong terciptanya ruang publik yang mendukung aktivitas sosial, seperti olahraga, interaksi sosial, dan rekreasi; dan 9. menyesuaikan karakter fisik dengan kondisi sosial dan budaya setempat, seperti kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, serta warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan
•
Dalam perencanaan prasarana jaringan pejalan kaki perlu memperhatikan kebutuhan ruang jalur pejalan kaki, antara lain berdasarkan:
- dimensi tubuh manusia - jarak minimum jalur pejalan kaki dengan bangunan - kemiringan jalur pejalan kaki, dan - ruang jalur pejalan kaki berkebutuhan khusus (bagi pejalan kaki yang mempunyai keterbatasan fisik (difabel)
Kebutuhan Ruang Gerak Minimum Pejalan Kaki berkebutuhan Khusus
Jalur pada Ruas Pejalan Kaki
Ketentuan Penyediaan Sarana Prasarana Jaringan Pejalan Kaki penyediaan = Pengadaan dan/atau perwujudan •
•
•
Penyediaan berdasarkan karakteristik sistem transportasi dan pergantian moda serta pusat-pusat kegiatan harus memperhatikan pola perjalanan pejalan kaki dan lokasi. pengembangan dapat berupa : kawasan transit atau Transit Oriented Development (TOD); dan/atau pengembangan kawasan khusus pejalan kaki (pedestrian mall).
Pedestrian mall umumnya dilakukan di kawasan yang memiliki
tingkat arus pejalan yang tinggi (kawasan perdagangan) untuk revitalisasi kawasan
TOD & Rencana Pedestrian Mall
Jenis Pedestrian Mall: Enclosed mall, transit mall, semi mall, full mall
Ketentuan standar pelayanan jalur pejalan kaki STANDAR D
para pejalan kaki dapat
berjalan dengan arus normal, namun harus sering berganti posisi dan merubah kecepatan karena arus berlawanan pejalan kaki memiliki potensi untuk dapat menimbulkan konflik.
STANDAR E
para pejalan kaki dapat
berjalan dengan kecepatan yang sama, namun pergerakan akan relatif lambat dan tidak teratur ketika
banyaknya pejalan kaki yang berbalik arah atau berhenti.
Ilustrasi Rencana Penyediaan Prasarana Jaringan Pejalan Kaki Penyediaan Prasarana Pejalan Kaki Berdasarkan Fungsi Jalan dan Penggunaan Lahan
Jaringan Pejalan Kaki
Perspektif Ruas Pejalan Kaki di Sisi Jalan
Perspektif Ruas Pejalan Kaki di Tepi Air
Ketentuan Pemanfaatan Sarana Prasarana Jaringan Pejalan Kaki Ketentuan Pemanfaatan aktivitas Pemanfaatan = penggunaan Prinsip pemanfaatan: tidak menggangu fungsi utama prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki tingkat pelayanan jalur pejalan minimal C pemanfaatan selain untuk berjalan kaki diperkenankan selama tidak mengganggu fungsi utama pemanfaatan harus mempertimbangkan: Keselamatan, Keamanan, Kenyamanan, Aksesibilitas, Keindahan, dan Interaksi sosial pola pemanfaatan mengacu pada kebijakan formal yang telah dikeluarkan setiap pemanfaatan ruang pejalan kaki diatur berdasarkan jenis kegiatan, waktu pemanfaatan, jumlah pengguna, dan ketentuan teknis yang harus dipenuhi
Ketentuan Pemanfaatan Prasarana Jaringan Pejalan Kaki untuk Bersepeda
Ketentuan untuk KUKF (Kegiatan Usaha Kecil Formal)
Ketentuan untuk Kegiatan Pameran di Ruang Terbuka
Terima Kasih
Peraturan Perundangan Terkait • • • • • • • • • • • • • • •
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.
