KEBIJAKAN TENTANG PEDOMAN KAWASAN TANPA ROKOK DIKAITKAN DENGAN ASAS MANFAAT

104

KEBIJAKAN TENTANG PEDOMAN KAWASAN TANPA ROKOK DIKAITKAN DENGAN ASAS MANFAAT Kwe Fei Lie Shirley, Endang Wahyati Y. dan Tammy Juwono Siarif [email protected] Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

ABSTRAK Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah lingkungan yang sehat. Merokok dapat menggangu kesehatan karena kegiatan merokok akan menimbulkan asap rokok yang akan mencemari udara dan menyebabkan berbagai macam penyakit, oleh karena itu perlu adanya pembatasan wilayah merokok agar tidak semua udara tercemar oleh asap rokok. Pemerintah telah membuat sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yaitu melalui program PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) dimana salah satu program yang tercantum didalamnya yaitu larangan merokok ditempat umum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif terhadap Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 Tahun 2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dan Asas Manfaat. Spesifikasi penelitian berupa penelitian deskriptif analitis dimana penelitian menginventarisasi hukum positif tentang kebijakan tentang kawasan tanpa rokok. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Penelitian disajikan secara naratif sehingga dapat mengambarkan peraturan yang berlaku tentang kebijakan tentang pedoman kawasan tanpa rokok serta hubungganya dengan asas manfaat. Pedoman kawasan tanpa rokok diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam pembuatan peraturan tentang kawasan tanpa rokok sehingga dapat mengurangi resiko akibat rokok. Hidup sehat dan hidup di lingkungan yang sehat merupakan idaman semua orang. Pada kenyataannya tidak mudah mewujudkan keadaan tersebut. Oleh karena itu dilakukan penelian terhadap ketentuan pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok yang dihubungkan dengan asas manfaat. Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Hidup Sehat, Kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok, Asas Manfaat

SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 2 | No. 1 | Th. 2016

105

PENDAHULUAN Latar belakang Masalah Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, namun saat ini sangat sulit sekali manusia untuk mendapatkan kesehatan bahkan beberapa kalangan berbicara jika sehat itu mahal. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak azasi untuk hidup sehat dan lingkungan sehat. Begitu pula dalam Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia, menyebutkan bahwa : “tiap orang mempunyai hak untuk hidup pada standar yang layak untuk kesehatan dan kesejateraan mereka, termasuk hak untuk mendapat makanan, perumahan, dan pelayanan kesehatan” (everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, lifehousing and medical care). Berdasarkan ketentuan di atas maka hidup sehat merupakan hak asasi manusia. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak masyarakat agar dapat hidup sehat, pemerintah berperan sebagai penentu sebuah kebijakan yang seharusnya dilaksanakan oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui pemerintah melakukan berbagai kebijakan dengan bermacam-macam tujuan, tujuan tersebut diantaranya harus berlandaskan asas-asas pelenggaraan pemerintahan, termasuk asas penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu kebijakan pemerintah dalam pelayanan publik khususnya dalam bidang kesehatan adalah kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kebijakan publik di bidang kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah ini terkait erat dengan program yang bertujuan untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat dengan mengarahkan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat (program PHBS). Sebenarnya untuk mendapatkan kesehatan tidaklah sulit, salah satunya dengan menjaga keseimbangan lingkungan. Lingkungan yang sehat dapat ditandai oleh mudahnya mendapat udara yang sehat dan bersih. Dikota-kota besar polusi udara semakin meningkat sehingga sulit kita mendapatkan udara bersih. Salah satu penyebab utama dari meningkatnya polusi ini adalah asap rokok. Jumlah perokok semakin hari semakin meningkat sehingga berakibat meningkatnya bahaya kesehatan baik individu maupun masyarakat, baik yang berperan sebagai perokok aktif maupun hanya sebagai perokok pasif. Sebagaimana diketahui jika dilihat dari aspek kesehatan, merokok dapat mengakibatkan berubahnya fungsi dan struktur jaringan paru-paru dan saluran pernapasan. Merokok dapat meningkatkan jumlah sel yang mengalami peradangan dan kerusakan alveoli pada jaringan paruparu. Merokok dapat menyebabkan peradangan ringan hingga terjadinya penyempitan pada saluran pernapasan kecil sebagai akibat dari meningkatnya jumlah sel dan penumpukan lendir. Dengan adanya perubahan struktur paru-paru, fungsi paru-paru pada perokok dapat berubah. Berubahnya struktur paru-paru merupakan penyebab PPOK (Penyakit Obstruksi Paru-paru Kronis), seperti asma, bronkitis kronis dan pembengkakan (emfisema) pada paru-paru. Bahaya lain dari merokok adalah dapat menyebabkan penyakit kanker paru-paru. Kandungan partikel karsinogenik yang terdapat dalam rokok dapat meningkatkan resiko terkena penyakit kanker paru-paru. Perokok lebih berisiko terkena penyakit kanker paru-paru 10 hingga 30 kali lipat. Mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh rokok, maka kerjasama antara pemerintah dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan sangatlah penting. Diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk mencegah penggunaan rokok baik yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kesehatan.


106

Pemerintah sebagai aparatur negara yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan, mengatur dan mengawasi roda pemerintah dalam hal pelayanan publik terutama dalam bidang kesehatan telah menetapkan kawasan tanpa rokok sebagai sarana untuk menekan jumlah penderita akibat rokok, sedangkan masyarakat diharapkan dapat mejaga dan melaksanakan ketetapan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dalam menjalakan sebuah ketetapan yang berhubungan dengan pelayanan publik kita tidak dapat terlepas dari asas yang menjadi dasar pembuatan suatu peraturan. Salah satu asas yang menjadi pendukung dalam penelitian ini yaitu asas manfaat. Pembatasan Masalah Penelitian ini dibatasi pada penelitian normatif terhadap Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 Tahun 2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok. Perumusan Masalah Penelitian Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam dirumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah kebijakan tentang pedoman kawasan tanpa rokok? 2. Bagaimanakah asas manfaat dalam kebijakan tentang pedoman kawasan tanpa rokok? 3. Apakah kebijakan tentang pedoman kawasan tanpa rokok menyebabkan dipenuhinya asas manfaat? Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan ini adalah metode penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu: penelitian terhadap data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena atau gejala yang diteliti sambil menganalisanya, yaitu mencari sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten dan sistematis serta logis. 1 Analisis data penelitian ini adalah metode kualitatif normatif. Metode ini akan menganalisis data-data sekunder dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis, efektif, dan sistematis. Jenis data yang digunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan umum atau perpustakaan milik pribadi. PEMBAHASAN Ketentuan Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dasar hukum dalam penelitian ini yaitu amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana dalam Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia dijamin untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan juga sehat oleh negara dalam hal ini pemerintah. Kawasan tanpa rokok merupakan salah satu usaha pemerintah dalam upaya memberikan lingkungan yang baik dan juga usaha pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya.

1 Moh. Nazir, 1985, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 405-406, 427.


107

Untuk dapat mewujudkan kawasan tanpa rokok, peran pemerintah sangatlah penting baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki beberapa urusan wajib yang harus dilaksanakan salah satunya adalah menangani bidang kesehatan. Penetapan pedoman kawasan tanpa rokok merupakan sebuah ketetapan yang dibuat oleh dua kementerian yang memiliki tugas masing-masing sesuai dengan bidangnya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negar. Dalam kebijakan tentang pedaoman kawasan tanpa rokok ini, Menteri Kesehatan akan bertugas mengurusi segala hal yang berhubungan dengan kesehatan akibat rokok sedangkan Menteri Dalam Negeri akan mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan bebas rokok. Kedua kementerian ini akan bekerja sama untuk dapat menjalankan program kawasan tanpa rokok Kesehatan bukanlah tugas dari pemerintah semata, namun menjadi kewajiban bersama untuk dapat mewujudkannya baik individu maupun masyarakat. Oleh karena itu pedoman kawasan tanpa rokok ini akan dapat berhasil jika seluruh masyarakat ikut berperan dalam mewujudkannya. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dijelaskan bahwa Kewajiban setiap manusia sebagai individu untuk dapat hidup saling menghormati demi lingkungan sehat demi lingkungan yang sehat pula setiap individu diwajibkan untuk berperilaku hidup sehat. Oleh karena itu pemerintah mencanangkan program hidup bersih dan sehat yang mendukung kebijakan tentang kawasan tanpa rokok. Selain itu pemerintah juga menetapkan kawasan-kawasan yang diharuskan bebasa dari asap rokok yaitu pada fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja. Asap rokok yang timbul akibat kegiatan merokok jelas akan mengakibatkan pencemaran udara dan akan mempengaruhi kesehatan, Oleh karena itu pembatasan pencemaran udara sangatlah penting karena manusia memiliki haka untuk dapat menghirup udara yang bersih dan sehat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa udara ambien adalah udara diluar lingkungan kerja yang sehat dan bersih serta aman bagi kesehatan dan keselamatan manusia dan mahluk hidup lainnya yang dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya. Kebijakan kawasan tanpa rokok yang membatasi perokok melakukan kegiatan merokok, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan udara yang bersih dan sehat bebas asap rokok. Kawasan tanpa rokok merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah sangat sadar jika rokok sangatlah berbahaya bagi kesehatan manusia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan dijelasakan bahwa pengamanan rokok dimaksudkan untuk melindungi kesehatan masayarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh rokok, melindungi penduduk usia produktif dari dorongan lingkungan untuk merokok serta meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, kemampuan dan kegiatan masyarakat terhadap bahaya kesehatan Bentuk Pengaturan Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Kebijakan tentang pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok dapat diartikan sebagai salah satu perbuatan pemerintah yang termasuk perbuatan hukum yang bersifat hukum publik dan termasuk kedalam sebuah keputusan yang dibuat oleh dua kementerian mengenai kawasan tanpa rokok.


108

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 Tahun 2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok ini disusun oleh dua kementerian, hal ini dikarenakan kedua kementerian ini sangat berperan dan bertanggung jawab terhadap masalah ini. Menteri Kesehatan dalam peraturan bersama tentang pedoman tentang kawasan tanpa rokok ini mempunyai peran yang berhubungan dengan kesehatan manusia karena asap rokok dapat berdampak menyebabkan beberapa penyakit yang berbahaya. Sedangkan Menteri Dalam Negeri berperan dalam hubungannya dengan pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan kawasan tanpa rokok dan juga dalam menentukan tempat-tempat yang menjadi kawasan tanpa rokok. Pedoman Kawasan Tanpa rokok dibuat oleh kementerian untuk selanjutnya dibuat peraturan mengenai kawasan tanpa rokok oleh pemerintah daerah yang secara hiraeki perundang-undangan pemerintah daerah berperan sebagai pelaksananya. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah yang mengatakan bahwa penanganan bidang kesehatan merupakan urusan wajib dari pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota. Oleh karena ini kedua kementerian ini bekerja sama membentuk surat keputusan bersama tentang kawasan tanpa rokok. Tujuan Pengaturan Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Pengaturan tentang pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok merupakan salah satu hal penting dalam membantu upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seperti yang diperintahkan oleh undang-undang. Kebijakan tentang kawasan tanpa rokok ini akan menjadi acuan pemerintah daerah dalam membuat peraturan tentang kawasan tanpa rokok, pedoman ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya bahaya yang ditimbullkan oleh asap rokok baik bagi perokok aktif maupun bagi perokok pasif dengan memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu kebijakan ini memiliki tujuan untuk mengarahkan masyarakat perokok untuk saling menghormati hak asasi manusia untuk memperoleh kehidupan yang sehat dengan cara tetap memberikan ruang untuk perokok melakukan kegiatan merokoknya ditempat-tempat khusus yang sudah disediakan oleh pemerintah tanpa menganggu ruang tempat orang-orang yang tidak merokok. Asas Manfaat Dalam Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok Tujuan dari hukum adalah untuk mencapai kegunaan, oleh karena itu hukum yang baik adalah hukum yang dapat membawa kegunaan bagi masyarakat. Kegunaan yang didapat bisa berupa suatu kebahagiaan, maka baik buruknya suatu hukum dapat dinilai dari seberapa besar hukum memberikan kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya manusia. Hukum dibentuk untuk dapat mengendalikan kehidupan manusia agar dapat memperoleh kehidupan yang berkeadilan, untuk itu sebuah hukum sudah seharusnya mempunyai patokan yang menjadi dasarnya. Dasar dari sebuah hukum adalah asas,dimana asas akan menjadi petunjuk didalam hukum itu sendiri. Salah satu asas hukum yang menjadi dasar pembuatan sebuah kebijakan adalah asas manfaat, manfaat sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang bermanfaat dan berguna, sehingga sebuah kebijakan diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakatnya. Dengan kebijakan pedoman kawasan tanpa rokok ini pemerintah dapat melindungi perokok pasif dari bahaya asap rokok dengan memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat serta melindungi masyarakat secara umum dari dampak merokok baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemerintah daerah.


109

Seperti telah diuraikan oleh Bentham bahwa asas manfaat memiliki unsur unsur yang dikandung didalamnya, diantaranya unsur keadilan, unsur kegunaan dan unsur. Unsur keadilan yang didapat dari kawasan tanpa rokok yaitu seorang perokok bisa tetap merokok dan seorang yang tidak merokok dapat tetap menikmati kehidupannya tanpa harus menghisap asap rokok. Hal ini juga berhubungan dengan hak asasi sebagai manusia. Selain itu unsur kegunaan yang didapat adalah masyarakat yang tidak merokok dapat mengurangi reiko yang diakibatkan oleh asap rokok dengan menghirup udara yang bersih dan sehat. Unsur-unsur dari asas manfaat juga dapat berupa akibat dari suatu tindakan, harus di untuk mencapai tujuan hukum. Pembuatan suatu peraturan jelas akan menimbulkan suatu akibat. Dalam pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok tindakan yang dilakukan yaitu membatasi kegiatan merokok akan memberikan akibat. Hubungan Ketentuan Kawasan Tanpa Rokok dengan Asas Manfaat Ketentuan tentang pedoman kawasan tanpa rokok diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 Tahun 2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan ini memberikan pedoman bagi pemerintah daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membuat sebuah peraturan mengenai kawasan bebas rokok. Meskipun peraturan ini baru ada setelah banyak peraturan daerah dibuat. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa kawasan tanpa rokok bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya asap rokok dengan membatasi area merokok terutama diruang publik dengan menyediakan tempat-tempat khusus untuk perokok dimana tempat-tempat tersebut harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan. Asas manfaat dalam sebuah peraturan bertujuan untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi semua orang tanpa melanggar haknya sebagai manusia, dalam peraturan ini asas manfaat jelas terkandung didalamnya dimana peraturan ini memberikan manfaat bagi perokok maupun bagi yang tidak merokok. Bagi perokok, mereka dapat tetap melakukan kebiasaan merokoknya dan tidak takut mencemari lingkungan sekitarnya. Bagi yang tidak merokok, mereka juga mendapatkan kebahagiaan dengan memperoleh udara yang sehat. Keadilan sebagai hak asasi manusia juga dapat terpenuhi dalam kebijakan tentang pedoman kawasan tanpa rokok ini. PENUTUP Simpulan Ketentuan Pedoman Kawasan Tanpa Rokok Ketentuan tentang pedoman kawasan tanpa rokok didasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dimana peningkatan derajat kesehatan manusia menjadi salah satu amanat yang harus dijalankan oleh pemerintahan. Hal ini didukung oleh Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang pada beberapa pasalnya menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam mendapatkan hidup sehat dan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Ketentuan tentang pedoman kawasan tanpa rokok merupakan salah satu pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian kesehatan dan kementerian dalam negeri untuk membatasi kegiatan merokok yang dilakukan oleh perokok tanpa melanggar hak asasi yang tidak merokok, bukan untuk melarang kegiatan merokok.


110

Ketentuan tentang pedoman kawasan tanpa rokok akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan derajat kesehatan manusia dengan mengurangi resiko dari bahaya merokok. Adapun bentuk pengaturannya dituangkan dalam sebuah Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 Tahun 2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Dalam peraturan ini pemerintah berusaha untuk membatasi perokok pasif dari asap rokok dengan menciptakan lingkungan yang bersih bebas asap rokok tanpa mengintimidasi para perokok itu sendiri karena pemerintah tetap menghargai dan menghormati hak asasi manusia dalam peraturan ini. Asas Manfaat Manusia hidup tidak dapat terlepas dari hukum, hukum diciptakan untuk dapat menata, mentertibkan masyarakat agar dapat hidup damai dan berkeadilan. Dasar sebuah hukum adalah asas dan salah satu asas dari terbentuknya peraturan adalah asas manfaat. Suatu ketentuan hukum dapat dikatakan baik jika ketentuan tersebut dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Untuk dapat bermanfaat maka suatu peraturan harus memenuhi unsur-unsur dari asas manfaat yaitu unsur kegunaan, keadilan, akibat dari suatu tindakan, pemuasan kepentingan umum, dan perlindungan bagi para pihak melalui kepastian hukum. Asas manfaat dalam kebijakan pedoman tanpa rokok memberikan kesempatan kepada para perokok dan juga bukan perokok untuk mendapatkan haknya masing-masing. Bagi para perokok masih memiliki hak untuk melakukan kegiatan merokok, tanpa melanggar hak yang tidak merokok. Bagi yang tidak merokok, dapat menikmati udara bersih bebas asap rokok. Oleh karena itu, dalam peraturan tentang pedoman kawasan tanpa rokok ini sudah terkandung unsur-unsur dari asas manfaat tersebut, sehingga peraturan tentang kawasan rokok ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Hubungan Ketentuan Kawasan Tanpa Rokok Dengan Asas Manfaat Sebuah peraturan yang telah diputuskan pasti tidak akan dapat memuaskan semua pihak, selalu ada pro dan kontra didalamnya. Namun diharapkan dapat memberikan lebih banyak kepuasan dan kegunaan bagi masyarakat. Peraturan tentang pedoman kawasan tanpa rokok harus dapat memberikan kepuasan, kegunaan, dan kebahagian bagi semua pihak yang terkait, sehingga asas manfaat dapat terpenuhi. Bagi Pemerintah Daerah peraturan tentang pedoman kawasan tanpa rokok ini bermanfaat untuk menjadi pedoman dalam membuat peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Dengan adanya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok masyarakat dapat merasakan manfaatnya, bagi perokok pedoman ini jelas tidak menjadikan mereka harus berhenti merokok, namun bagi mereka yang tidak merokok, pedoman ini memberikan manfaat karena dapat memperoleh udara yang bersih dan sehat. Sehingga kedua pihak dapat memperoleh kebahagiaannya.Oleh karena itu asas manfaat dalam kebijakan pedoman tanpa rokok ini sudah terpenuhi. Pedoman kawasan tanpa rokok ini di dukung oleh program pemerintah yang memberikan arahan tentang bagaimana cara berperilaku hidup sehat yang salah satu indikatornya adalah tidak merokok disembarang tempat, terutama tempat-tempat umum. Sudah diketahui bahwa asap yang ditimbulkan oleh rokok sangat berbahaya bagi kesehatan terutama bagi perokok pasif, dan jika seorang merokok disembarang tempat akan menyebabkan orang yang berada dilingkungan sekitarnya menghirup asap rokok dan ini melanggar hak asasi manusia untuk mendapatkan hidup sehat seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan.


111

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpullkan bahwa Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 Tahun 2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dapat menjadi salah satu peraturan yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan kawasan tanpa rokok di daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 Tahun 2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok sudah jelas dikatakan bahwa tujuan dari pembentukan peraturan ini adalah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat agar dapat memperoleh lingkungan kesehatan yang layak dan hidup bahagia dalam keadaan sehat bagi sebanyak mungkin orang dan dengan peraturan ini, lebih banyak masyarakat yang memperoleh kebahagian sehingga asas manfaat dapat terpenuhi. Saran 1. Agar Pemerintah Pusat disarankan untuk meratifikasi FCTC (Framework Convention on Tobocco Control) yang digagas oleh badan kesehatan dunia (WHO). 2. Agar pemerintah daerah menyusun peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. 3. Agar Pemerintah Daerah yang telah memilikik peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok mengoptimalkan pelaksanaannya 4. Agar Pemerintah Daerah menerapkan sanksi yang memberikan efek jera serta realitis 5. Agar pemerintah daerah menyediakan tempat khusus bagi perokok terutama ditempattempat umum sesuai dengan pedoman yang telah dibuat. 6. Dibentuknya sebuah tim khusus oleh pemerintah daerah yang bertugas untuk memantau pelaksanaan agar dapat memberikan hasil yang maksimal. DAFTAR PUSTAKA Moh. Nazir, 1985, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia. PERUNDANG-UNDANGAN RI, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) RI, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia RI, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah RI, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara RI, Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan RI, Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 Tahun 2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan


KEBIJAKAN TENTANG PEDOMAN KAWASAN TANPA ROKOK DIKAITKAN DENGAN ASAS MANFAAT

Recommend Documents