KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Oleh : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat TAHUN 2016
DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
RUANG LINGKUP a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan daerah; d. Pengeluaran daerah; e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah daerah dan/atau kepentingan umum.
MENUJU PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG SEMAKIN BERKUALITAS UU 25/2004
UU 17/2003
UU 1/2004
PP
UU 15/2004
PP
UU 32/2004
UU 33/2004
Pasal 182 & Pasal 194 UU 32/2004
PP
misal: PP 24/2005
PP 58/2005: Pengelolaan Keuda (Omnibus Regulation)
Pasal 69 & Pasal 86 UU 33/2004
Pasal 155 PP 58 /2005 PERMENDAGRI 13 / 2006 & 59/2007 & 21/2011 Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah
1
Psl 330 Permendagri 13/2006 Psl 151 Ayat 1 PP 58 / 2005
Psl 151 Ayt 1 PP 58 /2005
Perda Pokok 2 Pengelolaan Keu Daerah
Perkada ttg Sistem & Prosedur Pengelolaan Keu Daerah
Kandungan lokal berdasarkan kesepakatan bersama yg tidak bertentangan dng peraturan perUUan
SE ttg Pedoman Penyusunan RKA - SKPD
AZAS UMUM
Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004) RPJMD
Musrembang
Renstra SKPD Renja SKPD
TAPD
5 tahun
RPJM
5 tahun
1 tahun
RKPD
RKP
(Mei)
KUA
PPAS
(Juni)
(Juni)
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH
RKA-SKPD
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD (Awl Agustus)
TAPD
RAPERDA APBD
(Sept/Awl Okt)
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Perencanaan
Pelaksanaan Rancangan DPA-SKPD
RPJMD RKPD
KUA
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD RKA-SKPD
RAPBD
APBD
Penatausahaan Pendapatan
Verifikasi
Bendahara Penerimaan
DPA-SKPD
Penatausahaan Belanja
PPAS
Nota Kesepakatan
Penatausahaan
Dasar Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan APBD • Pendapatan • Belanja • Pembiayaan Laporan Realisasi Semester Pertama
Perubahan APBD
Bendahara Pengeluaran Kekayaan dan Kewajiban daerah • Kas Umum • Piutang • Investasi • Barang • Dana Cadangan • Utang
Akuntansi Keuangan Daerah
Pertgjwban Akuntansi Keuangan Daerah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • Laporan Realisasi Anggaran • Neraca • Laporan Arus Kas • Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan diaudit oleh BPK
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawab an APBD
Pengawasan Pembinaan: • Pemberian Pedoman • Bimbingan • Supervisi • Konsultasi • Pendidikan • Pelatihan • Penelitian dan Pengembanga n Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda tentang APBD
Pengendalian Intern Pemeriksaan Ekstern
SATU SIKLUS ANGGARAN DAERAH 1/1
31/12 1/1
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
31/12 1/1
PELAKSANAAN ANGGARAN
PERTANGGUNG JAWABAN
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
12 BULAN
12 BULAN 30 BULAN
6 BULAN
30/6
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kepala Daerah • pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. • mewakili pemda dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
• • • • • • • •
Melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada • SEKDA selaku koordinator pengelola keuangan daerah; • Kepala SKPKD selaku PPKD; • Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
kebijakan pelaksanaan APBD; kebijakan pengelolaan barang daerah; kuasa pengguna anggaran/pengguna barang; bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; pejabat yang melakukan penerimaan daerah; pejabat yang mengelola utang dan piutang daerah; pejabat yang mengelolan barang milik daerah; pejabat yang menguji tagihan & memerintahkan pembayaran.
berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.
KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang: Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; Penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
SELAIN MEMPUNYAI TUGAS KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH MEMPUNYAI TUGAS: Memimpin TAPD; Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; Memberikan persetujuan pengesahan DPA-KPD/ DPPA-SKPD; dan Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada kepala daerah.
KEPALA SKPKD SELAKU PPKD MEMPUNYAI TUGAS: Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Melaksanakan fungsi BUD; Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
PPKD SELAKU BUD BERWENANG:
Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; Melaksanakan pemungutan pajak daerah; Menetapkan SPD; Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; Menyajikan informasi keuangan daerah; dan Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
LANJUTAN…
PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di Iingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Kuasa BUD. Penunjukan kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.
PPKD DAPAT MELIMPAHKAN KEPADA PEJABAT LAINNYA DILINGKUNGAN SKPKD UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS SEBAGAI BERIKUT : Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; Melaksanakan pemungutan pajak daerah; Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; Menyajikan informasi keuangan daerah; dan Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG Menyusun RKA-SKPD; Menyusun DPA-SKPD; Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; Menandatangani SPM;
LANJUTAN… Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. Pelimpahan sebagian kewenangan dimaksud ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD. Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ pengguna barang.
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN SKPD Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK. Penunjukan pejabat dimaksud berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
PPTK mempunyai tugas mencakup:
Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. PPK-SKPD mempunyai tugas: Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; Melakukan verifikasi SPP; Menyiapkan SPM; Melakukan verifikasi harian atas penerimaan; Melaksanakan akuntansi SKPD; dan Menyiapkan laporan keuangan SKPD. PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN Kepala daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan Iainnya atas nama pribadi. Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN Kepala daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran balk secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan Iainnya atas nama pribadi. Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
KEBIJAKAN UMUM Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam RKASKPD dan SKPKD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.
LANJUTAN… Terhadap pengalokasian tambahan dan atau pengurangan penganggaran pagu belanja hibah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dari Peraturan Gubernur NTB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Alokasi belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah provinsi kepada kepentingan publik.
LANJUTAN… Alokasi belanja diprioritaskan dan mengacu pada percepatan pencapaian RPJMD dan berpedoman pada Keputusan Gubernur NTB mengenai Standar Satuan Harga Pemerintah. Menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, dalam konteks SKPD, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
PROSES PENGANGGARAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
26
27
PERUBAHAN SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Terdapat perubahan Penjelasan Terhadap Kereteria Penerima Hibah sesuai Pasal 298 ayat (5) dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 khusunya penerima hibah dari Kelompok Masyarakat dan persyaratannya. Pasal 5 hibah dapat diberikan kepada : a. Pemerintah; b. Pemerintah daerah lainnya; c. Perusahaan daerah; d. Masyarakat; dan/atau e. Organisasi kemasyarakatan.
28
LANJUTAN .... Pasal 6 ayat (4) “Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada : - kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non profesional”. Pasal 7 ayat (1) hibah kepada masyarakat/kelompok diberikan dengan persyaratan paling sedikit : a. Memiliki Kepengurusan yang jelas; b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi 29 pemerintahan daerah yang bersangkutan.
LANJUTAN .... Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4627/SJ Tanggal 18 Agustus 2015 tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan Pasal 298 ayat (5) antara lain : Menjelaskan bahwa kriteria penerima hibah untuk “Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia” adalah sebagai berikut : Badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia adalah : 1. Badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan 30 perundang-undangan;
LANJUTAN .... 2. Badan dan Lembaga Kemasyarakatan yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. dengan penjelasan sebagai berikut : (Bagi Badan, lembaga, kemasyarakatan yang cakupan wilyah kerjanya secara nasional harus memiliki SKT dari Mendagri, sedangkan Cakupannya Lintas Kabupatan dalam Wilayah NTB harus memiliki SKT dari Gubernur, sedangkan Cakupan kerjanya dalam Kab/Kota harus memiliki SKT dari Buapati/Walikota) 31
LANJUTAN ....
Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Seperti memiliki Akta Kependiririan dari Kemenkum Ham sama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) ) 32
SEKIAN & TERIMA KASIH
