IEG (INDEPENDENT EVALUATION GROUP) WORLD BANK | IFC | MIGA
Kebijakan Pengamanan dan Keberlanjutan di Dunia yang Berubah Suatu Evaluasi Independen tentang Pengalaman Grup Bank Dunia Ringkasan Eksekutif Kebijakan pengamanan dan keberlanjutan Grup Bank Dunia ditetapkan untuk mencegah atau memitigasi dampak-dampak buruk dari proyek-proyeknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Sasaran-sasaran itu tetaplah kritis sesuai dengan tren-tren sosial dan lingkungan yang kini berlaku. Pengalaman global yang belakangan dijumpai pada bidang-bidang keuangan dan lingkungan jelasjelas menunjukkan kebutuhan penetapan dan pelaksanaan kerangka peraturan yang menyeimbangkan biaya dan manfaat, baik untuk swasta maupun sosial. Evaluasi ini untuk pertama kali meninjau rangkaian kebijakan pengamanan dan keberlanjutan yang lengkap kebijakan yang digunakan pada Grup Bank Dunia (WBG)—yang termasuk Bank Dunia, International Finance Corporation (IFC), dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). Temuan-temuan yang didapat dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada tinjauan yang berlangsung tentang kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pada WBG, dengan tujuan menuju efektivitas yang lebih tinggi dalam mencapai hasil-hasil dalam bidang lingkungan dan sosial. Secara keseluruhan, evaluasi ini menemukan bahwa kebijakan pengamanan dan keberlanjutan telah membantu menghindari atau memitigasi risiko sosial dan lingkungan skala besar pada proyek-proyek yang didanai oleh WBG selama periode tinjauan, yaitu tahun fiskal 1999-2008. Namun pengelompokkan risiko-risiko tidaklah konsisten lintas WBG, dan pengawasan atau pemantauan hasil-hasilnya tidaklah mendalam. Implementasi, terutama di dalam proyek-proyek Bank Dunia, berarti melaksanakan ketaatan dengan kebijakan dan prosedur wajib, yang tidak menimbulkan kepemilikan klien yang kuat. Pendekatan berdasar ketaatan Bank menjadi semakin kurang efektif dengan bergesernya portofolionya ke luar proyek-proyek investasi tradisional (yang kini merupakan kurang dari setengah dari pemberian pinjaman baru pada WBG). Penekanan yang lebih besar terhadap pembangunan sistem dan kepemilikan klien akan dibutuhkan untuk maju ke depan. Kepemilikan antar klien-klien dan mitra usaha sektor swasta telah meningkat dengan peluncuran pendekatan Standar Kinerja yang baru pada IFC dan MIGA, tetapi pemeriksaan, pengungkapan dan kepemilikan komunitas masih tetap kurang, dan dampak terhadap hasil-hasil lingkungan dan sosial belum diketahui sepenuhnya. Evaluasi itu membuat rekomendasi pada lima bidang: (1) kerangka kebijakan untuk menyelaraskan cakupan tematis lintas WBG dan meningkatkan relevansinya kepada kebutuhan klien; (2) tanggung jawab kapasitas klien, dan kepemilikannya; (3) panduan, alat dan insentif untuk memperkuat
pengawasan; (4) pemantauan, evaluasi, pelaporan yang lengkap, verifikasi dan pengungkapan; dan (5) sistem dan instrumen bagi penanggungjawaban dan penanganan keluhan. Walau kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar pengamanan saat ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 80an, mereka menjadi lebih terkenal setelah laporan Komisi Morse pada tahun 1992 mengenai Bendungan Sardar Sarovar menyoroti kegagalan yang signifikan dalam pelaksanaan kebijakan sosial dan lingkungan. Untuk memastikan tidak terulangnya kekeliruan tersebut, Bank Dunia membentuk Dewan Pemeriksa, suatu badan tetap yang melapor kepada Direksi untuk menyelidiki keluhan, dan mendirikan Unit Kepatuhan dan Jaminan Kualitas terpisah pada tahun 1999 untuk memberikan pengawasan tambahan terhadap kualitas pengamanan pada proyek-proyek Bank Dunia. Bagi IFC dan MIGA, suatu mekanisme pertanggungjawaban—Penasihat Kepatuhan dan Ombudsman (Compliance Advisor and Ombudsman/CAO)—dibentuk pada tahun 1998. CAO, yang melapor kepada presiden Grup Bank Dunia, bertindak sebagai mekanisme penanganan keluhan, dan bila kasus-kasus tidak terselesaikan, maka CAO akan menyelidiki proyek-proyek untuk memastikan bahwa mereka tunduk terhadap kebijakan yang relevan. Kebijakan pengamanan Bank Dunia kini terdiri dari 10 kebijakan yang berbeda—6 untuk lingkungan hidup, 2 untuk bidang sosial dan 2 untuk masalah hukum. IFC mengganti kebijakan pengamanan pada tahun 2006 dengan suatu kebijakan tunggal untuk keberlanjutan sosial dan lingkungan dan delapan Standar Kinerja dengan pembagian yang merata antara standar-standar sosial dan lingkungan hidup; MIGA mengikutinya pada tahun 2007. Kebijakan yang baru itu menjelaskan peran dan tanggung jawab bagi klien-klien IFC dan MIGA dari sektor swasta dan disertai oleh serangkaian jasa advisori yang bertujuan untuk memperkuat kelembagaan dan kapasitas para klien mereka. Keterampilan sosial dan lingkungan hidup para staf Grup Bank Dunia telah meningkat dengan taraf yang beragam, dan seperti dibuktikan oleh temuan-temuan dari Grup Penjaminan Kualitas, kualitas rancangan dan penilaian pengamanan telah meningkat secara signifikan sejak pertengahan tahun 90an. Namun masih terdapat tantangan dalam pengawasan, pemantauan dan tindak lanjut. Cakupan Evaluasi Ini merupakan evaluasi menyeluruh yang pertama kali bagi seluruh kebijakan pengamanan dan Standar Kinerja dari Grup Bank Dunia. IEG sebelumnya telah memeriksa kebijakan pengamanan individu, termasuk pemukiman kembali secara tidak sukarela (1998) dan penduduk asli (2003a). Lebih baru lagi, IEG melakukan evaluasi keberlanjutan lingkungan hidup (tahun 2008b) yang mencakup Grup Bank Dunia secara keseluruhan. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kajian strategi yang sedang berjalan dalam kaitannya dengan strategi lingkungan hidup Bank Dunia dan Standar Kinerja IFC untuk meningkatkan efektivitas dari dukungan yang akan datang. Evaluasi itu juga bertujuan untuk memberikan informasi tentang reformasi yang pinjaman investasi Bank Dunia. Evaluasi itu
mencakup periode dengan tahun fiskal dari 1999 hingga 2008 dan disusun berdasarkan laporan petugas akan portofolio, latar belakang pendidikan, kunjungan lapangan, survei dan diskusi kelompok fokus staf dan NGO dan wawancara dengan para klien dan manager Grup Bank Dunia. Penyusunan kebijakan pemberian pinjaman tidak disertakan di dalam analisis karena tidak turut serta di dalam persyaratan lingkungan hidup dan sosial yang serupa. Dengan mempertimbangkan besarnya kebijakan pembangunan, sifat dan kualitas dampak sosial and lingkungan hidupnya harus dilihat secara terpisah dari evaluasi yang ada. Evaluasi ini menekankan kepada relevansi pengaman dan Standar Kinerja, efektivitas proses implementasi selama persiapan dan pengawasan, dan kinerja sosial dan lingkungan hidup pada tingkat 1 dari proyek. Evaluasi itu menggunakan suatu model untuk memberi peringkat risiko dan kinerja sosial dan perkiraan manfaat. Model itu juga memberikan jalan untuk menilai kekokohan sistem pengelompokkan sistem Grup Bank Dunia dan efisiensi penggunaan sumber daya dengan membandingkan manfaat dan biaya penerapan pengaman dan Standar Kinerja. Analisis ini dibatasi oleh terbatasnya data tetapi tetap telah memperluas wawasan sejumlah orang. Konteks Konteks operasi Grup Bank Dunia telah mencatat pergeseran yang signifikan selama dua dekade yang lalu. Pertama-tama, para peminjam Grup Bank Dunia mengalami diversifikasi dan kini dimulai dari negara-negara berpenghasilan menengah, dengan lembaga-lembaga dan kapasitas yang maju, hingga negara-negara dengan kelembagaan yang lemah, dan juga negara-negara yang rapuh dan dalam keadaan konflik. Kedua, sektor swasta telah menjadi mitra pembangunan Grup Bank Dunia yang penting, sebagai klien usaha dan pembiaya proyek-proyek pembangunan, sehingga meningkatkan peran IFC dan MIGA di dalam portofolio Grup Bank Dunia secara keseluruhan. Ketiga, portofolio pinjaman Grup Bank Dunia telah semakin berkembang dari kebergantungan yang besar terhadap proyek-proyek investasi yang berdiri sendiri ke penggunaan yang lebih besar dari instrumen-instrumen keuangan lainnya. Terakhir, jasa-jasa yang ditawarkan oleh Grup Bank Dunia kini termasuk beragam jasa-jasa analisis dan advisori untuk membangun kelembagaan dan kapasitas klien, seperti Analisis Lingkungan dan bantuan-bantuan teknis ang didukung oleh Bank Dunia dan Jasa Advisori IFC. Kerangka pengamanan dan keberlanjutan harus berkembang agar tetap relevan dengan perubahan konteks ini. Volume pinjaman infrastruktur dan pertanian—sektor-sektor yang memiliki risiko sosial dan lingkungan yang paling signifikan—turun secara signifikan pada tahun 90an. Bank Dunia dan IFC kembali mencatat pertumbuhan dalam pinjaman infrastruktur dan pertanian setelah tahun 2003, dan peningkatannya semakin melaju selama krisis-krisis yang belakangan terjadi, yang mendorong pembaruan permintaan untuk keahlian dalam bidang pengamanan. Portofolio Bank Dunia mencatat peningkatan yang lebih cepat dalam jenis-jenis pinjaman yang tidak cocok dengan pengamanan dan Standar Kinerja. Pinjaman untuk pengembangan kebijakan bagi reformasi kebijakan dan
kelembagaan, pinjaman untuk program maupun sektor tertentu, dan pinjaman melalui perantara keuangan kini merupakan lebih dari setengah dari portofolio Bank Dunia tersebut. Pengelolaan pengaruh sosial dan lingkungan bersifat lebih menantang pada perantara keuangan dan proyekproyek terdesentralisasi dan pada program-program sektoral dan yang didorong oleh komunitas, di mana penggunaan dana tidak sepenuhnya dapat terlihat pada waktu penilaian. Usaha IFC juga telah berubah pada beberapa tahun terakhir dari pendanaan proyek menjadi semakin besarnya portofolio pembiayaan perdagangan dan investasi ekuitas. Investasi korporat atau ekuitas IFC pada perusahaanperusahaan dengan sejumlah fasilitas produksi dan berbagai kegiatan membawa tantangan yang besar bagi penilaian, pengawasan dan evaluasi sosial dan lingkungan. Komposisi portofolio MIGA juga telah bergeser sejalan dengan waktu, dengan peningkatan yang signifikan pada bagian jaminan bagi proyek-proyek sektor keuangan yang memiliki dampak sosial dan lingkungan yang sulit untuk dinilai dan diawasi. Pergeseran di dalam ketiga portofolio itu membawa tantangan kepada Grup Bank Dunia untuk menjamin relevansi dan efektivitas yang berkelanjutan dari kebijakan-kebijakan pengamanan dan keberlanjutan tersebut. Kepemilikan Sektor Swasta atas Keberlanjutan Sosial dan Lingkungan Konsistensi Standar Kinerja IFC dengan Prinsip-Prinsip Ekuator, yang turut dibentuk oleh IFC bagi bank-bank swasta, tampaknya telah semakin banyak diterima oleh klien-klien dan mitra-mitra usaha IFC dan MIGA yang berasal dari sektor swasta. Prinsip Ekuator merupakan standar-standar sukarela untuk menentukan, menilai dan mengelola risiko sosial dan lingkungan di dalam pembiayaan proyek. Prinsip itu disusun oleh lembaga-lembaga keuangan swasta dan diluncurkan pada tahun 2003. Para lembaga tersebut memutuskan untuk menggunakan Prinsip-Prinsip Ekuator sebagai sumber bagi kebijakan pengamanan IFC. Hingga bulan Oktober 2009, 67 lembaga keuangan telah menggunakan prinsip-prinsip tersebut, yang telah menjadi standar sesungguhnya bagi bank-bank dan investorinvestor untuk menilai proyek-proyek investasi besar di seluruh dunia. Pada bulan Juli 2006 prinsipprinsip itu direvisi setelah persetujuan kebijakan keberlanjutan IFC yang baru, yang meningkatkan cakupan dan memperkuat proses-prosesnya agar sejalan dengan yang ada pada Standar Kinerja. Standar Kinerja IFC digunakan oleh lembaga Rekonstruksi dan Pembangunan Bank Eropa (European Bank for Reconstruction and Development/EBRD) pada tahun 2008, dengan beberapa penyesuaian. Penyesuaian yang paling signifikan adalah penggantian standar-standar yang bersifat aspiratif dengan persyaratan kinerja dan penambahan persyaratan bagi perantara keuangan. Semakin besarnya dukungan bagi sektor keuangan pada IFC dan MIGA menunjukkan bahwa panduan yang lebih jelas bagi perantara keuangan juga akan membawa manfaat bagi mereka. Efektivitas Dukungan Grup Bank Dunia kepada Kebijakan Pengamanan dan Keberlanjutan Kemampuan Grup Bank Dunia untuk memitigasi risiko sosial dan lingkungan telah meningkat secara signifikan di mata publik. Sekitar tiga per empat lembaga swadaya masyarakat yang menanggapi survei IER menilai kinerja Grup Bank Dunia kini lebih baik dibanding tahun 90an, lebih tinggi dari
10 persen yang memberikan penilaian yang lebih buruk. Para klien Grup Bank Dunia juga mengakui kontribusi kebijakan sosial dan lingkungan Grup Bank Dunia. Para staf dan manajemen Bank Dunia secara luas mendukung tujuan-tujuan kebijakan pengamanan dan keberlanjutan tetapi, seperti para klien, tidak menyetujui beberapa rekomendasi kebijakan. Kebijakan pengamanan sosial yang kini berlaku tampaknya lebih banyak mengandung masalah dibanding kebijakan lingkungan karena terbatasnya cakupan pengamanan sosial (Kebijakan Pemukiman Ulang Tidak Sukarela, Kebijakan Penduduk Asli). Kebijakan pengamanan sosial Bank Dunia yang kini berlaku tidak memberikan cakupan yang memadai dari dampak komunitas, kondisi kerja dan buruh, dan masalah kesehatan, keamanan dan keselamatan pada tingkat proyek, peraturan yang sangat penting bagi Standar Kinerja IFC dan MIGA. Tidak adanya suatu pendekatan terpadu terhadap risiko-risiko sosial, bersama-sama dengan pandangan akan kakunya penerapan kebijakan pengamanan sosial dan terus adanya perbedaan antara pengamanan sosial dan kebijakan nasional, merintangi dialog yang lebih luas dengan pihak peminjam mengenai kebijakan sosial yang menyeluruh. Penilaian Perhatian tentang pengamanan dan Standar Kinerja cukup baik selama penilaian. Secara agregat, kualitas persiapan dan penilaian mencapai tingkat kepuasan sebesar 85 persen dalam proyek-proyek Bank Dunia yang disetujui selama periode tahun fiskal 1999-2008. Kualitas Penilaian Lingkungan, Rencana Manajemen Lingkungan, Rencana Aksi Pemukiman Ulang, dan Penilaian Sosial, mencatat nilai yang memuaskan pada 90 persen dari proyek-proyek yang ditinjau. Besarnya pemukiman kembali tidak sukarela yang disebabkan oleh proyek-proyek Bank Dunia cukup berarti. Jumlah penduduk yang terpengaruh di dalam sampel portofolio 10-tahun berjumlah 418.000 jiwa, yang mana 41 persen mengalami pemindahan fisik, sementara sisanya menghadapi dampak terhadap mata pencahariannya. Ekstrapolasi dari portofolio Bank Dunia yang sepenuhnya, pemukiman kembali yang disebabkan oleh proyek-proyek baru setiap tahun secara rata-rata mempengaruhi tambahan 166.500 jiwa. Karena proses pemukiman kembali berlangsung selama beberapa tahun, IEG memperkirakan bahwa pada saat kapanpun pemukiman kembali tidak sukarela itu mempengaruhi lebih dari 1 juta jiwa, dua per lima yang mungkin mengalami pemindahan secara fisik dan tiga per lima yang secara ekonomi terpengaruh oleh proyek-proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia. Di dalam proyek-proyek IFC, proses penilaian telah diperkuat menurut kerangka Standar Kinerja dengan peningkatan Dokumen Tinjauan Sosial dan Lingkungan dan pendekatan terstruktur terhadap indikator-indikator pemantauan kinerja, seperti yang telah diusulkan oleh IEG. Kualitas uji tuntas terhadap pengamanan dan Standar Kinerja selama penilaian proyek-proyek yang didukung IFC mencukupi secara umum. Namun pengungkapan, terutama terhadap komunitas yang
terpengaruh,belumlah memadai. Kebergantungan terhadap penilaian sendiri oleh klien-klien usaha merupakan suatu titik lemah dengan tidak adanya pemeriksaan independen dan pengungkapan yang lengkap. Uji tuntas oleh IFC bagi pendanaan niaga dan proyek-proyek dengan mata rantai pasokan kepada usaha pertanian—suatu bidang yang sangat peka dalam hal hasil realisasi lingkungan— mencatat hasil yang kurang memadai. Implementasi Standar Kinerja membutuhkan pendekatan yang kuat untuk mengidentifikasi dan menangani risiko-risiko sosial dan lingkungan pada mata rantai pasokan, terutama yang berkaitan dengan pengaruh pemasok terhadap keanekaragaman hayati, kehutanan dan masalah-masalah sosial dan lingkungan lainnya. IFC mengikuti pedoman Kesehatan dan Keamanan Lingkungan (Environmental Health and Safety/EHS) dalam menilai proyek-proyek, tetapi indikator-indikator EHS tidak terpadu dengan baik ke dalam instrumen-instrumen pemantauan dan pengawasan IFC. Dokumentasi akan konsultasi dan pengungkapan publik ditemukan sebagai salah satu bidang yang lebih lemah dari hasil uji tuntas IFC. Penanggungan jaminan MIGA sesuai dengan Standar Kinerja telah meningkat, dibandingkan dengan proyek-proyek yang ditanggung menurut kebijakan pengamanan—terutama dalam kaitannya dengan konsultasi komunitas dan penilaian sistem manajemen sosial dan lingkungan para klien (termasuk, untuk pertama kali, proyek-proyek sektor keuangan) dan kondisi kerja dan buruh. Namun, tinjauan proyek-proyek MIGA yang memiliki risiko yang besar atau tinggi adalah berdasarkan kepada kunjungan lapangan oleh para spesialis pada seperempat kasus. Selain itu, uji tuntas proyek-proyek sektor keuangan menekankan kepada sistem manajemen sosial dan lingkungan pada tingkat kebijakan korporat dari bank-bank induk, dan bukan pada anak-anak perusahaan yang didukung oleh jaminan MIGA. IEG juga menemukan bahwa Kebijakan MIGA tahun 2007 tentang Pengungkapan Informasi membebaskan proyek-proyek di bawah Program Investasi Kecil (yang memiliki jaminan di bawah 10 juta dolar) dari persyaratan pengungkapan. Karena jaminan di bawah program seperti ini merupakan bagian yang besar dari proyek-proyek MIGA pasca tahun 2007, kelemahan di dalam kerangka penilaian sosial dan lingkungan ini harus segera ditangani. Kategorisasi proyek-proyek berdasarkan kepada risiko sosial dan lingkungan berbeda pada Grup Bank Dunia secara keseluruhan dan tidak berdasarkan kepada penggunaan kriteria yang obyektif untuk menilai risiko-risiko sosial dan lingkungan. Pedoman yang tidak jelas mengenai kategorisasi ini tercermin dari temuan IEG bahwa sejumlah kasus-kasus IFC dan MIGA yang memiliki risiko tinggi dengan kategori B (dampak yang besar) seharusnya dikategorikan sebagai proyek-proyek dengan kategori A (dampak yang sangat besar) bila menggunakan sistem penyaringan Bank Dunia. Data dari tinjauan portofolio menunjukkan bahwa Bank Dunia telah secara tepat mengganti
penggunaan sistem klasifikasi yang didorong oleh lingkungan ke sistem yang berdasarkan kepada risiko-risiko sosial dan lingkungan. Di dalam Bank Dunia, 9 persen dari proyek-proyek digolongkan ke dalam kategori A. Selama masa tinjauan, proporsi proyek-proyek kategori A meningkat dari 5 menjadi 11 persen secara tahunan, sejalan dengan peningkatan di dalam volume dan skala pinjaman infrastruktur. Proyek-proyek dengan kategori B meningkat dari 37 menjadi 51 persen, sementara proyek-proyek dengan kategori C (dampak rendah atau tanpa dampak) turun dari 40 menjadi 18 persen. Sementara hal ini menunjukkan tingkat kewaspadaan yang lebih besar pada waktu persiapan proyek, besarnya batas risiko yang digolongkan ke dalam kategori B menunjukkan tidak adanya perbedaan yang memadai antar proyek-proyek dengan dampak yang besar dan yang lebih kecil. Pengawasan Lebih dari sepertiga proyek-proyek Bank Dunia memiliki pengawasan sosial dan lingkungan yang tidak memadai, yang pada umumnya tercermin dari peringkat pengamanan yang tidak realistis dan kurangnya atau tidak adanya pemantauan dan evaluasi. Hasil-hasil yang dilaporkan sangat berbeda dengan tajam antar wilayah, dengan Asia Timur dan Pasifik melaporkan hasil yang terbaik dan daerah Sub-Sahara Afrika mencatat hasil yang terburuk. Kualitas pengawasan lebih baik pada proyek-proyek dengan kategori A, dengan pengawasan yang memadai terhadap empat per lima dari proyek-proyek tersebut. Insentif bagi staf dan ketidakpastian sumber daya untuk pengawasan menjadi faktor yang membatasi tingkat efektivitasnya. Semakin tingginya kebergantungan terhadap proyek-proyek Bank Dunia untuk kerangka kebijakan merupakan salah satu penyebab keprihatinan karena proyek-proyek tersebut melibatkan sejumlah sub-proyek dan menerima pengawasan yang lebih kecil dibanding proyek-proyek dengan penilaian risiko dan rencana mitigasi yang spesifik bagi proyek tersebut. Pengawasan yang efektif akan membutuhkan kebergantungan yang lebih besar akan pengungkapan laporan pengawasan dan pemantauan, kajian pihak ketiga, dan instrumen-instrumen pemantauan komunitas. Tidak ada perbedaan yang signifikan di dalam kualitas pengawasan proyek-proyek IFC yang disusun menurut Standar Kinerja dengan proyek-proyek yang disusun menurut kebijakan pengamanan yang lalu—dengan lebih dari seperempat tidak memiliki pengawasan yang memadai. Kualitas pengawasan IFC pada proyek-proyek perantara keuangan yang memperoleh persetujuan sebelum penggunaan Standar Kinerja telah meningkat pada beberapa tahun terakhir, walaupun kualitasnya masih tetap berada di bawah kualitas penilaian. Pengawasan IFC menurut Standar Kinerja dipengaruhi oleh ketepatan waktu dan kualitas dari Laporan Pemantauan Tahunan yang disusun oleh para klien. MIGA telah memantau proyek-proyek dengan kategori A tetapi hanya sepertiga dari proyek-proyek kategori B. Masalah-masalah yang ditemukan melalui pemantauan yang terbatas ini menunjukkan
bahwa proyek-proyek kategori B membutuhkan pemantauan yang lebih sering untuk memberikan jaminan yang kredibel bahwa Standar Kinerja memang dipatuhi. Kinerja Pengamanan dan Keberlanjutan Hasil-hasil sosial dan lingkungan merupakan konsekuensi dari risiko-risiko yang dinilai, rencanarencana mitigasi yang dirancang, dan kualitas kepatuhan dan implementasi oleh klien dalam kemitraannya dengan Grup Bank Dunia. Kurangnya pengawasan dan pemantauan membatasi kemampuan Bank Dunia untuk mengevaluasi hasil-hasil pengamanan. Bank Dunia tidak memiliki kerangka yang jelas untuk menilai kinerja maupun dampak dari kebijakan pengamanannya. Indikator kinerja sangat jarang ditetapkan dan dipadukan di dalam kerangka hasil proyek-proyek, dan data bagi pemantauan dan evaluasi tidak dikumpulkan maupun digunakan secara rutin. Laporan penyelesaian bagi seperlima proyek-proyek dengan kategori A dan setengah proyek-proyek kategori B tidak memiliki informasi tentang kinerja pengamanan. Kekurangan ini lebih terlihat pada pengamanan-pengamanan lingkungan, yang dampaknya lebih beragam dan tidak dapat terlacak dengan baik dibanding pengamanan sosial. IEG dapat membuktikan mitigasi dari dampak-dampak negatif hanya pada dua per tiga dari sampel portofolio tinjauan. Penelitian IEG yang lain juga menunjukkan kesenjangan yang sangat penting dalam pengelolaan risiko lingkungan yang disebabkan oleh proyek-proyek yang didanai oleh Bank Dunia, dgn kurangnya implementasi dan tindak lanjut bahkan pada proyek-proyek yang mana penilaian lingkungan telah menemukan risiko-risiko yang besar terhadap keanekaragaman hayati dan habitat alami. Pengaruh sosial dan lingkungan adalah salah satu dari empat dimensi yang digunakan untuk melakukan evaluasi hasil realisasi pembangunan dari proyek-proyek IFC dan MIGA dan merupakan bagian yang sangat penting dari Sistem Pelacakan Realisasi Pembangunan yang digunakan oleh IFC. IFC telah meringkas pemantauan untuk proyek-proyeknya, yang memungkinkan penilaian yang lebih sistematis dari kinerja sosial dan lingkungan, walau Standar Kinerja masih terlalu baru untuk mengevaluasi hasil realisasi sosial dan lingkungannya. Investasi pada kapasitas klien dapat memberikan hasil yang besar pada jangka panjang. Upaya-upaya untuk memperkuat kelembagaan sosial dan lingkungan di klien-klien yang berupa negara tertinggal di belakang mitigasi risiko-risiko yang mendesak di dalam proyek-proyek yang didanai oleh Bank Dunia. Standar Kinerja IFC telah memberikan suatu landasan untuk menyeimbangkan fokus mereka tentang mitigasi dengan fokus tentang keberlanjutan dengan persyaratan akan penilaian terhadap sistem manajemen sosial dan lingkungan klien. Sementara menjaga fokus kepada mitigasi dampakdampak negatif, perhatian telah diberikan kepada peningkatan dampak positif dan memperkuat kapasitas klien menurut Standar Kinerja. Namun masih terdapat kebutuhan untuk pengungkapan
yang lebih besar dan pemeriksaan laporan-laporan pemantauan oleh pihak ketiga dan masyarakat untuk memastikan telah tercapainya hasil realisasi sosial dan lingkungan seperti yang dikehendaki. Standar Kinerja telah mendorong fokus yang lebih besar terhadap sistem manajemen sosial dan lingkungan para klien MIGA. Untuk menghadapi tantangan dalam kapasitas para klien, MIGA telah membentuk Dana Hibah untuk Menangani Tantangan Sosial dan Lingkungan pada proyek-proyek yang dijamin oleh MIGA di Afrika; yang mana fasilitas tersebut masih belum tersedia kepada para klien di wilayah-wilayah lain. Walaupun telah terdapat peningkatan yang nyata, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar di dalam kemampuan MIGA untuk memantau kinerja implementasi dan memberikan jaminan bahwa tujuan-tujuan Standar Kinerja akan dapat tercapai. Kualitas pada masukan dan pengawasan yang berhati-hati merupakan mekanisme utama dari Grup Bank Dunia untuk menjamin keberhasilan hasil realisasi. Dewan Pemeriksa menemukan bahwa mayoritas pelanggaran kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan pengamanan pada proyek-proyek Bank Dunia berasal dari masalah-masalah rancangan yang tidak terselesaikan, yang timbul dari tidak cukupnya penilaian akan dampak terhadap lingkungan atau komunitas dan kurangnya konsultasi dengan orang-orang yang terpengaruh. Satu per lima dari ketidakpatuhan timbul dari kurangnya perhatian terhadap masalah implementasi yang lain. Pengawasan memberikan kesempatan untuk menangani risiko-risiko yang tidak diantisipasi yang timbul selama implementasi. Perhatian yang teliti terhadap keluhan dan penyelesaian dari keluhan yang tulen dapat meningkatkan pertanggungjawaban. Biaya dan Manfaat Penilaian biaya dan manfaat menunjukkan bahwa kerangka pengamanan Grup Bank Dunia menghasilan manfaat yang signifikan bagi mitigasi risiko-risiko sosial dan lingkungan dari proyekproyek, walau manfaat-manfaat tersebut harus diukur atau dikuantisir secara sistematis. Penelitian ini memperkirakan manfaat dengan melakukan ekstrapolasi dari penilaian risiko-risiko sosial dan lingkungan dan membandingkan hasilnya terhadap biaya yang tersedia untuk menganalisis tingkat efisiensi dari penggunaan sumber daya. Belanja IFC untuk kerangka keberlanjutannya dialokasikan secara efisien terhadap proyek-proyek dengan risiko dan manfaat yang lebih tinggi, tetapi tingkat efisiensi dalam melakukan alokasi lebih tidak terlihat pada belanja Bank Dunia untuk pengamanan, terutama pada proyek-proyek dengan kategori B. Pelimpahan tanggung jawab untuk pengawasan pengamanan kepada unit manajemen sektor telah memberikan kontribusi kepada kurangnya pengawasan. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh para klien Bank Dunia untuk pengamanan diperkirakan mencapai sekitar 5 persen dari pendanaan Bank Dunia dan 3 persen dari seluruh pembiayaan proyek. Para klien Bank Dunia cenderung mengalokasikan sumber daya secara efisien sesuai dengan persyaratan
pengamanan, tentang hasil-hasil tidak dapat diberikan bagi para klien IFC karena IFC tidak mengumpulkan data biaya para klien. Analisis biaya-manfaat dapat memberikan wawasan yang berguna ke dalam kinerja sosial dan lingkungan. Analisis biaya-manfaat pada dua proyek uji coba dari Bank Dunia dan IFC menunjukkan bahwa, secara berdiri sendiri, manfaat-manfaat dari pengamanan telah melebihi biayanya. Namun, manfaat dari proyek-proyek Bank Dunia menjadi lebih tertutup karena kecilnya cakupan pengamanan sosial yang kini berlaku. Potensi proyek-proyek IFC juga mengalami peningkatan dengan tambahan manfaat dari kondisi buruh dan dampak komunitas. Dibutuhkan pemantauan, dokumentasi yang lebih baik dan pelaporan dampak sosial dan lingkungan untuk meningkatkan kualitas dari analisis biaya dan manfaat. Paradigma untuk Mencapai Hasil Sosial dan Lingkungan Grup Bank Dunia menggunakan dua paradigma untuk menangani risiko sosial dan lingkungan: paradigma pengamanan Bank Dunia, yang umumnya ditujukan kepada sektor swasta, dan paradigma Standar Kinerja dari IFC dan MIGA bagi sektor swasta. Kedua bagian itu memiliki tujuan yang serupa dan memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Bank Dunia hendak “menghindari, memitigasi atau meminimalkan dampak yang buruk terhadap sosial dan lingkungan dari proyek-proyek yang didukung oleh Bank Dunia dan untuk memastikan bahwa mereka juga sehat secara lingkungan dan bersifat berkelanjutan. IFC menerapkan Standar Kinerja untuk mengelola risiko dan dampak sosial dan lingkungan dan untuk memperkuat kesempatan pembangunan pada pembiayaan sektor swasta. Paradigma pengamanan berisi persyaratan wajib, lengkap dengan upaya mitigasi khusus yang dirancang sebelum pengesahan proyek, seperti proyek-proyek umum yang telah terlebih dahulu dirancang sepenuhnya pada waktu penilaian. Jika peraturan nasional berbeda dengan kebijakan pengamanan Bank Dunia, maka para klien harus menerima standar kebijakan Bank Dunia yang lebih tinggi. Dalam praktiknya, sebagian besar pengawasan dicurahkan kepada ketaatan dengan rencana mitigasi dan bukan kepada hasil realisasi pemantauan. Pada proyek-proyek dengan risiko yang tinggi, tanggung jawab untuk pemberian persetujuan dan pengawasan berada pada penasihat pengamanan dan unit-unit sosial dan lingkungan pada daerah tersebut. Tanggung jawab untuk proses dan pengawasan proyek-proyek lain didelegasikan kepada unit-unit sektor yang mengelola proyekproyek tersebut. Peraturan telah disesuaikan bagi perantara keuangan dan proyek-proyek terdesentralisasi lainnya, yang kini telah diperkenankan untuk mengganti penilaian risiko dengan kerangka kebijakan. Namun proyek-proyek yang didelegasikan dan proyek-proyek yang menggunakan kerangka kebijakan mencatat kinerja yang lebih rendah dibanding proyek-proyek lainnya karena lemahnya tindak lanjut selama implementasi.
Paradigma Standar Kinerja disusun berdasarkan komitmen dari mitra atau klien sektor swasta terhadap prinsip-prinsip kebijakan dan Standar Kinerja yang hendak dicapai, dengan janji untuk melakukan perbaikan bila standar-standarnya tidak terpenuhi. IFC menempatkan tanggung jawab yang lebih besar kepada implementasi dan pemantauan indikator-indikator kinerja yang ditetapkan oleh IFC kepada klien usaha, dan merencanakan dukungannya dengan pengawasan dan dokumentasi akan kinerja tersebut. Berangkat dari titik pandang yang sama, implementasi dan pelaporan pengaruh sosial dan lingkungan merupakan tanggung jawab dari klien swasta tersebut. Pertanyaan yang mendasar adalah penilaian sendiri yang dilakukan oleh sektor swasta itu telah mencakup hal-hal yang menjadi perhatian publik, yang pada analisis akhir hanya dapat dinilai melalui hasil-hasil sosial dan lingkungan yang dicapai. Dibutuhkan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan yang lebih besar, termasuk kepada komunitas setempat, dan pemeriksaan hasil-hasil, untuk melibatkan keprihatinan publik tersebut. Peluncuran Standar Kinerja masih terlalu baru untuk dapat membandingkan hasil-hasilnya dengan hasil-hasil dari kebijakan pengamanan. Namun, pada beberapa hal terdapat bukti bahwa instrumeninstrumen dan praktik-praktik yang diperkenalkan oleh IFC, bersama-sama dengan Standar Kinerja, memiliki keunggulan dibanding yang berasal dari Bank Dunia. Sistem IFC juga mencakup risiko sosial dan lingkungan tematik, termasuk Standar Kinerja yang lebih relevan untuk kondisi tenaga kerja dan dampak komunitas. Kepatuhan terhadap standar itu disertakan oleh IFC di dalam sebagian besar perjanjian hukum, sementara untuk pengamanan Bank Dunia hal ini lebih banyak dijumpai pada proyek-proyek kategori A. Laporan pemantauan tahunan dengan indikator kinerja menjadi syarat untuk para klien. Namun pemeriksaan sendiri oleh klien tersebut saat ini tidak diperiksa secara independen untuk memastikan kepatuhan dan hasilnya. IFC melaksanakan pengawasan dan tinjauan kinerja. IFC dan IEG juga mengevaluasi pengaruh sosial dan lingkungan sebagai satu dari empat dimensi dari tujuan pembangunan suatu proyek. Sistem Bank Dunia lebih menitikberatkan pada bagian awal dan memiliki persyaratan yang lebih spesifik. Mereka menekankan kepada penyaringan, penilaian risiko dan penaksiran usulan rencana mitigasi untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan. Unsur-unsur ini telah berjalan dengan baik dalam menjaga proyek-proyek dengan risiko yang tinggi (kategori A). Pengawasan dan pemantauan mendapat perhatian yang jauh lebih sedikit, terutama pada proyek-proyek kategori B, sehingga mempengaruhi kualitas penerapan dan menyebabkan hasil-hasil yang sangat tidak merata. Cakupan kebijakan lingkungan lintas Grup Bank Dunia juga memiliki cakupan yang serupa, tetapi pengamanan sosial pada Bank Dunia lebih terbatas dibanding yang ada pada IFC dan MIGA. Tingkat frekuensi terpicunya kebijakan pengamanan dan Standar Kinerja merupakan petunjuk tentang relevansi mereka terhadap portofolio. Sekitar dua per tiga proyek-proyek investasi Bank Dunia yang memperoleh persetujuan sejak tahun 1999 telah memicu pemeriksaan lingkungan. Seperempat memicu kebijakan pemukiman kembali tidak sukarela; sementara pengamanan-
pengamanan mencatat tingkat terpicu yang lebih rendah. Himpunan Standar Kinerja IFC ternyata lebih relevan terhadap portofolio tersebut: empat diantaranya—termasuk standar-standar tentang tenaga kerja dan kondisi kerja, dan tentang kesehatan, keselamatan dan keamanan komunitas— berlaku kepada setengah dari seluruh portofolio IFC dan kepada 90 persen dari seluruh proyek yang memiliki tingkat risiko yang besar atau tinggi. Suatu paradigma yang berdasarkan kepada cakupan tematik yang lebih relevan, fleksibilitas prosedural (tetapi tanpa mengurangi integritas standar-standar) dan kapasitas dan tanggung jawab klien untuk pemantauan tampaknya akan menuju kepada kepemilikan klien yang lebih besar. Namun, kualitas implementasi dan pemantauan, yang bergantung kepada kapasitas dan komitmen klien, haruslah mencukupi, dan periksa dan pemeriksaan ulang harus dilaksanakan untuk memastikan bahwa hasil realisasi sosial dan lingkungan yang dikehendaki telah tercapai. Keberadaan kebijakan pengamanan yang lalu memberikan tolok ukur yang kritis bagi Standar Kinerja. Dalam konteks ini, empat unsur yang berkembang dengan menggunakan kedua hal itu sebagai landasan telah menjadi penting: investasi dalam sistem manajemen sosial dan lingkungan para klien; integrasi indikator kinerja sosial dan lingkungan yang memadai di dalam kerangka hasil proyek; instrumen pemantauan yang efektif oleh klien tersebut; dan pengawasan, tinjauan, pemeriksaan dan pengungkapan kinerja yang dilakukan secara berkala. Tanpa investasi pada unsur-unsur tersebut dengan urutan yang tepat, yaitu memastikan pengawasan dan pemantauan sesuai dengan kapasitas klien, pengungkapan, dan penempatan sistem pemeriksaan, maka pendekatan Standar Kinerja akan menjadi pilihan dengan risiko yang lebih besar dalam kaitannya dengan hasil realisasi sosial dan lingkungan. Pekerjaan Tingkat Negara Keterbatasan paradigma pengamanan mulai tampak pada program uji coba Bank Dunia dalam penggunaan sistem kenegaraan. Proyek uji coba sistem kenegaraan merupakan suatu upaya penyesuaian terhadap konteks yang berubah, tetapi persyaratan yang diuraikan pada kebijakan operasional (OP 4.00) yang mengatur uji coba itu terlalu kaku dan memberikan penekanan yang berlebihan pada tingkat proyek. Keterbatasan rancangan yang mengatur uji coba itu telah merintangi penerapannya pada tingkat negara. Keberhasilan skala besar yang pernah tercatat hanyalah dengan BUMN yang setuju untuk menggunakan kebijakan pengamanan Bank Dunia, tetapi mereka bukanlah sistem tingkat negara. Uji coba itu tidaklah efektif dalam memadukan pengamanan sosial pada tingkat negara, dan pendekatan yang tidak sistematis terhadap pengamanan itu telah menurunkan kemungkinan bahwa peminjam manapun akan dapat menggunakan seluruh rangkaian kebijakan pengamanan atau peningkatan pendekatan sistem tingkat negara tersebut. Sebaliknya, penyerapan pinjaman pengembangan kebijakan lingkungan, yang selalu didukung oleh pekerjaan analisis tingkat negara, menunjukkan bahwa pekerjaan yang berjalan bersamaan antara penilaian tingkat negara dan pinjaman pengembangan kebijakan lingkungan telah diterima dengan baik, terutama di Amerika Latin dan Karibia dan di wilayah-wilayah Asia Selatan.
Pada tingkat negara, luasnya sifat kebijakan penilaian lingkungan telah memberikan wahana kepada Bank Dunia untuk terlibat ke dalam dialog kebijakan tingkat negara untuk membantu negara-negara dalam menempatkan kebijakan dan kelembagaan yang bersifat ekonomi yang luas bagi keberlanjutan lingkungan. Modalitas alternatif keterlibatan klien ini telah menciptakan jalur pekerjaan yang paralel, dengan kepemilikan yang lebih tinggi di antara para klien dan spesialis lingkungan dibanding pekerjaan untuk pengamanan. Terdapat kebutuhan untuk menjembatani pemisahan antara pekerjaan Bank Dunia untuk pengamanan dan untuk keberlanjutan lingkungan ini. Dialog lingkungan pada tingkat negara dan uji coba sistem tingkat negara tidak menyertakan pengamanan sosial. Walau pengamanan sosial untuk pemukiman kembali dan penduduk asli membantu Bank Dunia untuk memitigasi risiko-risiko pemiskinan yang timbul dari konsekuensi yang tidak diinginkan dari proyek-proyek yang didanai oleh Bank Dunia, sifat pembatasan dan ketepatan kebijakan pengamanan sosial yang sekarang berlaku membatasi dialog yang bersifat sistemis pada tingkat negara. Dengan pengecualian dialog negara dengan penduduk asli pada sejumlah negara-negara Amerika Latin dan beberapa upaya untuk memperluas cakupan pemukiman kembali, seperti pada upaya pemukiman kembali yang tidak selesai di India, pengamanan sosial pada umumnya memfokuskan kepada tingkat proyek, yang mengakibatkan hilangnya kesempatan pembangunan bagi mereka yang sangat membutuhkannya. IFC dan EBRD telah berhasil mengatasi penentangan setempat dengan memperhitungkan dampak terhadap penduduk asli sebagai bagian dari dampak komunitas, tetapi alternatif ini tidak dijumpai pada kerangka Bank Dunia yang ada sekarang. Rekomendasi Standar Kinerja dan pengamanan Grup Bank Dunia memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan terdapat perhatian yang memadai kepada hasil realisasi sosial dan lingkungan. Dengan sifat para klien dan portofolionya yang terus berubah, terdapat tantangan untuk memastikan relevansi dan efektivitas kebijakan sosial dan lingkungan Grup Bank Dunia sementara melengkapi penekanan terhadap kepatuhan dengan implementasi yang efektif. Evaluasi itu menunjuk kepada kebutuhan akan suatu pendekatan sistem, yang menyeimbangkan antara penilaian dengan penekanan pada tahap awal dengan dukungan implementasi untuk meningkatkan efektivitas; konsolidasi kebijakan dengan cakupan tematis yang lebih menyeluruh dan berimbang untuk menjamin kecukupan peraturan dengan tekanan pada tahap awal sementara memberikan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengungkapan yang lebih baik; dan kemitraan dengan para klien, pihak ketiga dan komunitas setempat untuk meningkatkan kepemilikan dan hasil-hasilnya, memadukan unsur-unsur pengamanan Bank Dunia dengan sejumlah praktik menurut Standar Kinerja IFC. Rekomendasi berikut bagi Bank Dunia, IFC dan MIGA disusun untuk membantu menjaga tujuan pengamanan dan kebijakan keberlanjutan; memperkuat kepatuhan, implementasi dan
pertanggungjawaban; dan meningkatkan kemampuan Grup Bank Dunia dan para klien untuk mendorong hasil-hasil sosial dan lingkungan yang positif: 1. Melakukan revisi kerangka kebijakan untuk menyelaraskan cakupan tematis dan pedoman lintas Grup Bank Dunia dan meningkatkan relevansi kerangka-kerangka itu dengan kebutuhan para klien. • IFC, MIGA dan Bank Dunia harus secara bersama menggunakan atau berbagai serangkaian kriteria tujuan untuk menilai risiko sosial dan lingkungan untuk memastikan kecukupan dan konsistensi di dalam organisasi proyek lintas Grup Bank Dunia, dengan menggunkaan kriteria yang lebih inklusif untuk kategori A, dan menyempurnakan sistem kategorisasi untuk menangani peningkatan proyek-proyek dengan risiko yang tinggi dan yang lebih rendah di dalam kategori B yang ada. Bank Dunia harus: •
Memastikan cakupan yang memadai dari pengaruh sosial— memadukan dampak komunitas dan gender, tenaga kerja dan kondisi kerja, dan masalah kesehatan, keamanan dan keselamatan yang belum dicakup oleh kebijakan pengamanannya—dengan mengkonsolidasikan pengamanan sosial yang ada dengan kebijakan-kebijakan Grup Bank Dunia lainnya tentang risiko-risiko sosial sebagai persyaratan dari satu payung kebijakan untuk keberlanjutan sosial.
•
Mengkonsolidasikan kebijakan lingkungan sebagai persyaratan di bawah suatu payung kebijakan mengenai keberlanjutan lingkungan.
•
Melakukan revisi terhadap pendekatan yang ada kepada uji coba pengamanan tentang penggunaan sistem tingkat negara untuk penekanan kepada penguatan kelembagaan dan sistem negara untuk mengelola risiko-risiko sosial dan lingkungan.
IFC harus: • Memperkuat peraturan tentang keberlanjutan untuk menangani masalah-masalah yang baru timbul, terutama perubahan iklim dan rantai pasokan dan sertifikasi komoditasnya. • Mengembangkan pendekatan yang lebih kokoh terhadap implementasi Standar Kinerja dalam proyek-proyek perantara keuangan, ekuitas yang terdaftar pada bursa, dan pembiayaan perdagangan. • Memperkuat kebijakan dan praktik-praktik pengungkapan, termasuk pada tingkat lokal. MIGA harus: •
Meningkatkan kapasitas Unit Sosial dan Lingkungan ke tingkat yang dibutuhkan untuk memberikan jaminan yang kredibel akan kinerja sesuai dengan standar-standar untuk setiap proyek. Bila MIGA tidak dapat meningkatkan sumber dayanya yang ditetapkan
untuk implementasi Standar Kinerja, maka MIGA harus melakukan revisi terhadap Kebijakan Keberlanjutan Sosial dan Lingkungannya sehingga tidak lagi bertanggung jawab atas pemantauan kinerja sosial dan lingkungan proyek-proyek tersebut dan pemastian bahwa mereka mematuhi standar-standar. Menurut pilihan ini, peran MIGA akan terbatas menjadi peninjau penilaian klien akan risiko-risiko sosial dan lingkungan suatu proyek terhadap standar-standarnya, mengidentifikasi tindakan-tindakan perbaikan yang dibutuhkan, dan memastikan komitmen klien tersebut dalam penerapan tindakantindakan tersebut. •
Menetapkan syarat bahwa proyek-proyek Program Investasi Kecil dengan kategori B harus mengikuti persyaratan pengungkapan yang sama seperti proyek-proyek kategori B yang umum.
2. Meningkatkan kapasitas, tanggung jawab dan kepemilikan klien. Bank Dunia harus: • Meningkatkan sinergi antara pekerjaan pengamanan dan keterlibatan Bank Dunia yang lebih luas dalam keberlanjutan sosial dan lingkungan dengan melakukan investasi pada pekerjaan analisis, bantuan teknis dan pemberian pinjaman sektor industri hulu, untuk memperkuat kapasitas dan kelembagaan negara dan sektor tersebut pada negara-negara klien. • Menetapkan syarat pelaporan berkala oleh peminjam tentang implementasi dan hasil realisasi pengamanan pada proyek-proyek yang didukung oleh Bank Dunia, dan bekerja bersama para klien untuk mengembangkan instrumen-instrumen dan indikator-indikator yang dapat membantu proses pemantauannya. IFC harus: • Mengembangkan insentif untuk petugas investasi untuk berbagi kepemilikan Standar Kinerja dan mengarusutamakan implementasinya. • Menggunakan jasa advisori untuk membangun sistem manajemen dan kapasitas implementasi sosial dan lingkungan, terutama antara usaha kecil dan menengah, perantara keuangan dan para klien di negara-negara dan sektor-sektor yang memiliki pengelolaan sosial dan lingkungan yang lemah. • Menggerakkan sumber daya pada waktu penilaian untuk audit produksi bersih dan energi, dengan menggunakan para auditor yang memiliki pengetahuan sektor yang relevan. • Mendefinisikan bidang-bidang pengaruh dan persyaratan untuk menangani risiko-risiko mata rantai pasokan dan kesempatan secara lebih baik, terutama yang berkaitan dengan keragaman hayati dan kehutanan, dan memperluas penerapan materi keragaman hayati bersama-sama dengan mata rantai pasokan bagi para pemasok.
MIGA harus: • Fokus terhadap kajian uji tuntas dari proyek-proyek sektor keuangan untuk Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan dari anak-anak perusahaan di negara berkembang yang diduking oleh proyek, dibanding kebijakan korporasi dari bank-bank induk. • Meningkatkan ukuran dan kelayakan bagi Dana Hibah untuk Penanganan Tantangan Sosial dan Lingkungan kepada seluruh klien-klien dengan kapasitas yang rendah berdasarkan kebutuhan. 3. Melakukan revisi atas pedoman, instrumen dan insentif untuk memperkuat pengaturan pengawasan. Bank Dunia harus: • Memberikan penugasan dan anggaran bagi pengawasan dan pelaporan pengamanan kepada unit-unit sosial dan lingkungan pda setiap Wilayah operasional—sejalan dengan praktik IFC— untuk pendelegasian pemrosesan dan pengawasan pengamanan kepada unit-unit manajemen sektoral. • Memperkenalkan program sertifikasi untuk memperluas kelompok staf yang mampu untuk menangani persiapan dan pengawasan sosial dan lingkungan sementara memastikan perihal kualitas dan konsistensi, dan memberikan pelatihan tentang keberlanjutan sosial dan lingkungan kepada seluruh kepala tim tugas. • Menyusun dan menerapkan rencana aksi untuk memastikan pengawasan yang berkala untuk proyek-proyek perantaraan keuangan dan proyek-proyek investasi yang menggunakan kerangka kebijakan sosial dan lingkungan melalui pihak ketiga atau pemantauan komunitas bagi proyek-proyek dengan risiko yang lebih tinggi, dan pengungkapan laporan-laporan pengawasan dan pemantauan. IFC harus: • Meningkatkan pengawasan perantara keuangan pada tingkat sub-proyek dengan menyusun pedoman yang jelas untuk penerapan Standar Kinerja pada tingkat sub-proyek dan dengan menggunakan pendekatan yang sistematis terhadap kunjungan lapangan para spesialis sosial dan lingkungan kepada sub-sub-proyek terpilih. • Menggunakan kontrak pinjaman, termasuk Syarat Pencairan untuk mendorong ketaatan dengan persyaratan dan pelaporan sosial dan lingkungan bila para klien kurang memiliki komitmen dan selalu mencatat ketidakpatuhan. 4. Memperkuat pemantauan, evaluasi dan pelaporan kelengkapan pengamanan. Bank Dunia harus:
• Menyertakan indikator kinerja tentang realisasi sosial dan lingkungan di dalam kerangka hasilhasil proyek dan memastikan pengumpulan data secara sistematis untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pengamanan. • Memastikan hal Penerapan Penyelesaian Laporan dan kajian-kajian IEG akan tingkat laporanlaporan itu dan memberikan pelaporan yang efektif akan hasil realisasi pengamanan dan, untuk seluruh proyek-proyek dengan pengaruh sosial dan lingkungan yang signifikan, memastikan bahwa hasil-hasilnya disertakan ke dalam dimensi yang penting ketika menilai pencapaian tujuan pengembangan proyek tersebut, seperti yang telah dilakukan bagi IFC dan MIGA. IFC harus: • Mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan tingkat proyek dari laporan-laporan pemantauan dan pengawasan. • Menggunakan pemantauan dan pengawasan pihak independen, pihak ketiga atau komunitas bagi proyek-proyeknya, terutama bagi proyek-proyek yang berkaitan dengan pemukiman kembali tidak sukarela dan proyek-proyek pertanian dan perantara keuangan dengan risiko yang lebih tinggi. MIGA harus: • Mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan tingkat proyek dari laporan-laporan pengawasan. • Mengembangkan mekanisme yang kredibel untuk memastikan bahwa Standar Kinerja dipatuhi oleh proyek-proyek sektor keuangan. 5. Meningkatkan sistem dan instrumen bagi pertanggungjawaban dan penanganan keluhan. IFC, MIGA dan Bank Dunia harus: • Mencari simetri yang lebih besar di dalam struktur pertanggungjawaban dan mekanisme penanganan keluhan Grup Bank Dunia. Bagi Bank Dunia hal ini akan melibatkan pengadaan mekanisme penanganan keluhan dan penyelesaian konflik untuk melengkapi Dewan Pemeriksa. Bagi IFC dan MIGA hal ini akan melibatkan suatu proses tinjauan kepatuhan yang bersifat lebih independen, untuk memastikan bahwa CAO akan menyampaikan hasil auditnya secara langsung kepada Dewan.
