1
Kebijakan Penerapan Standar Pedoman dan Manual Sekretariat Komite Teknis 91-01 Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Disampaikan pada:
SOSIALISASI SERTIFIKASI SNI DAN ISO OLEH KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI STANDARDISASI, HUKUM DAN KERJASAMA
2
Pokok Bahasan • Tantangan dan permasalahan penyelenggaraan infrastruktur • Pengertian NSPM • Standardisasi • Fungsi SNI • Penerapan SPM • Tahapan penerapan SPM • Pembinaan dan pengawasan SPM • Tantangan kedepan • Sertifikasi dan Akreditasi • Pemasyarakatan SPM
3
Tantangan Penyelenggaraan Infrastruktur • Kondisi alam dan perubahan iklim merupakan tantangan dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum; • Tuntutan masyarakat atas kecepatan pemenuhan infrastruktur yang handal; • Tingkat pelayanan penyelenggaraan infrastruktur tingkat pusat, tingkat daerah, dan masyarakat mandiri yang belum sepenuhnya memuaskan.
4
Bidang Sumber Daya Air • Permasalahan bangunan air Kerusakan di bagian tengah struktur utama Checkdam
5
Bidang Bina Marga • Permasalahan jalan dan jembatan
Retakan badan jalan
Longsoran tebing jalan
6
Bidang Cipta Karya • Permasalahan bangunan gedung
Rumah dengan komponen struktur yang tidak lengkap
7
Pengertian NSPM (1) • Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai panduan dan pengendali dalam melaksanakan kegiatan (PP 25/2000) diberlakukan nasional Contoh : Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dll.
7
8
Pengertian NSPM (2) • Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (PP 102/2000) diberlakukan nasional Contoh : Standar Nasional Indonesia (SNI)
9
Pengertian NSPM (3) Standardisasi? • Proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama semua pihak yang berkepentingan (PP 102/2000)
Standar Nasional Indonesia? • Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional (PP 102/2000) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
10
Pengertian NSPM (4) • Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat (PP 25/2000) diberlakukan nasional Contoh : Pedoman Perencanaan, Pedoman Pelaksanaan dll.
11
Pengertian NSPM (4) • Manual adalah acuan operasional yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik objek, dalam hal ini berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (PP 25/2000) diberlakukan internal di lingkungan PU Contoh: Manual penentuan kapasitas jalan, Manual pemeriksaan jalan dengan alat benkelman beam, dll.
12
Norma Dasar Hukum (1) • Undang-undang No 18/1999 tentang Jasa Konstruksi Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan konstruksi
13
Norma Dasar Hukum (2) • Peraturan Presiden No 54/2010 atau Prerpres 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kewajiban menerapkan SPM terkait dengan Pelaksanaan Konstruksi (pasal 96 ayat 3) “Dalam perjanjian wajib mencantumkan persyaratan penggunaan : a. Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara yang ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang” Ketentuan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penetapan pemenang, namun dalam pelaksanaannya panitia pengadaan barang/jasa belum sepenuhnya memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan menerapkan ketentuan ini sebagai dasar evaluasi.
14
Norma Dasar Hukum (3) • Peraturan Pemerintah RI No 37/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ▪ Pasal 9 Ayat 1: Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria untuk Pelaksanaan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. ▪ Pasal 10 Ayat 1: Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun. Ayat 2: Apabila Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria maka Pemerintahan Daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan sampai dengan ditetapkannya Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
15
Norma Dasar Hukum (4) • Peraturan Menteri PU No 29/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan lingkungan serta keandalan bangunan gedung, yang terdiri dari: ▪ 33 SNI tentang Keselamatan Bangunan ▪ 11 SNI tentang Persyaratan Kesehatan Bangunan Gedung ▪ 8 SNI tentang Persyaratan Kenyamanan Bangunan
16
Standardisasi (1) Proses : • Merumuskan • Menetapkan
(identifikasi, penyusunan program kolektif, penyiapan rancangan standar, konsensus) (validasi jajak pendapat, baloting, dan penerbitan)
• Menerapkan (aplikasi, regulasi, kontrak, sertifikasi) • Merevisi (amandemen, abolisi, penggabungan, pemisahan) standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak terkait
17
Standardisasi (2) Maksud:
Pada: Guna mendukung peningkatan:
Untuk meningkatkan:
Daya saing Perlindungan konsumen Pelaku usaha Tenaga kerja Hubungan masy int (WTO)
Produktifitas Daya guna produksi Mutu barang Jasa Proses Sistem, dan Personil
Keselamatan Keamanan Kesehatan dan Kelestarian fungsi lingkungan hidup (4K)
18
Standardisasi (3) Fungsi: Mengawal mutu: • Spesifikasi teknis (bahan, proses) • Metode pengujian (kompetensi SDM, peralatan dan cara pengujian)
• Penilaian kesesuaian (Uji paska konstruksi, Inspeksi teknis)
19
Pemberlakuan SNI (1) • Pada dasarnya pemberlakuan SNI adalah sukarela (voluntary);
• Diberlakukan wajib jika berkaitan dengan; keselamatan, keamanan, kesehatan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis (4K) oleh instansi teknis yang membidangi.
20
Pemberlakuan SNI (2) Pemberlakuan penerapan SNI secara wajib (harus didukung): • Tersedia infrastruktur penunjang seperti lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, dan laboratorium penguji yang terakreditasi; • Ada masa transisi, untuk memberikan kesempatan kepada pihak pelaku usaha dan/atau pemberi jasa untuk melakukan penyesuaian.
21
Cakupan SNI • Kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD (dapat dimasukkan dalam kontrak karena tidak mengatur orang per orang). • Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri (perlu didukung Peraturan Daerah).
22
Perumusan SNI Panitia Teknis 91-01: Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil, menstandarkan proses:
• Metoda • Tata cara • Spesifikasi
23
Rekapitulasi Standar dan Pedoman Status: Februari 2016 SNI
No.
BIDANG
Met ode
Tata Cara
Spek
Jumla h
Pedo man Teknis
TOTAL SNI+RS NI+Pt
I.
UMUM
282
56
74
412
38
471
II.
SUMBER DAYA AIR
34
36
7
77
65
147
III.
JALAN DAN JEMBATAN
23
16
29
68
62
146
PERMUKIMAN TATA RUANG KAWASAN
44
92
62
198
87
307
Total
383
200
172
755
252
1071
IV.
24
Skema tahapan penerapan SPM
Penerapan SPM
Pra Konstruksi
Konstruksi
SNI mengikat dalam KAK
Uji kualitas pekerjaan (quality control)
SPM dicantumkan dalam spesifikasi teknis
SPM dicantumkan dalam dokumen lelang dan dokumen kontrak
Pengawasan
Inspeksi teknis
Uji kelayakan kualitas pekerjaan
25
Tahapan penerapan SPM
1 Tahap Pra Konstruksi Langkah awal untuk mewujudkan infrastruktur yang andal • Mekanisme:
▪ Dituangkan dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)
• Contoh: ▪ Tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung; ▪ Perencanaan jaringan irigasi; ▪ Tata cara perencanaan permukaan jalan, dll.
26
Tahapan penerapan SPM
2 Tahap Konstruksi Titik kritis dalam mewujudkan Infrastruktur yang andal, walaupun desainnya sempurna jika dalam pelaksanaan terjadi penyimpangan maka hasilnya tidak akan optimal.
• Mekanisme: ▪ Dituangkan dalam dokumen lelang dan dokumen kontrak.
• Contoh: ▪ SNI 3402:2008, Cara uji slump beton; ▪ SNI 03-6868-2002, Tata cara pengambil contoh uji secara acak untuk bahan konstruksi, dll.
27
Tahapan penerapan SPM
3 Tahap Paska Konstruksi Meningkatkan masa/umur pelayanan dan kelayakan bangunan • Mekanisme: ▪ Dituangkan dalam SOP pemeliharaan bangunan sipil dan dapat dilakukan uji kelayakan kualitas.
• Contoh: ▪ SNI 19-6773-2002, Spesifikasi unit paket instalasi pengolahan air dengan struktur baja; ▪ SNI 19–6774-2002, Tata cara perencanaan unit paket instalasi pengolahan air, dll.
28
Pembinaan dan Pengawasan • Pembinaan ▪ Instansi Teknis/Pemda membina penerapan SNI pada pelaku usaha dan masyarakat melalui konsultasi, pendidikan, dan pemasyarakatan
• Pengawasan ▪ Instansi Teknis/Pemda (sesuai kewenangannya) terhadap para pelaku usaha barang/jasa yang bersertifikat wajib; ▪ Lembaga sertifikasi terhadap unjuk kerja pelaku usaha yang bersertifikat produk; ▪ Masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen mengawasi barang yang beredar di pasaran.
29
Tantangan kedepan • Peningkatan pemahaman NSPM dalam penyelenggaraan infrastruktur; • Mengefektifkan pengimpelementasian dilapangan sesuai Standar Pedoman Manual bidang ke PU-an; • Perkuatan kelembagaan dan sistem untuk mengawal penyelenggaraan infrastruktur.
Efektifitas Standardisasi Bahan Bangunan dan Rekayasa Sipil !!
30
Sertifikasi dan Akreditasi (1) 1. Pembinaan laboratorium (Puslitbang/Daerah), diarahkan untuk memiliki sistem mutu sesuai ISO/IEC 17025:2005 guna peningkatan peran dalam mendukung kualitas infrastruktur ke PU-an; 2. Kegiatan bimbingan dan pelatihan bagi pelaksana laboratorium untuk mampu melaksanakan pengujian mutu sesuai prosedur SPM yang ditetapkan, melalui: a. Pelatihan Sistem Manajemen Mutu, kerjasama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN); b. Pelatihan teknisi laboratorium; c. Fasilitasi dalam rangka Akreditasi Laboratorium Pengujian.
31
Sertifikasi dan Akreditasi (2) 3. Menyelenggarakan penilaian kelayakan operasional laboratorium berupa Rekomendasi Pengujian (RP); 4. Menyelenggarakan rekomendasi badan usaha melalui Sertifikasi Inspeksi (SI).
32
Pemasyarakatan standar • Penyampaian informasi produk penetapan SPM: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
SNI dan Pedoman; Buku Daftar Standar; Buku Abstrak Standar; CD interaktif database Standar; Brosur-brosur; Website, dll.
• Simpul Layanan Informasi Standar Unit/wadah kegiatan layanan informasi SPM Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil yang berada di lingkungan Kementerian PU maupun Pemerintah Daerah.
33
Terima kasih http://sni.pu.go.id/
