KEBIJAKAN
PENDIDIKAN
KEIfARGANEGARAAN DI INDONESIA
ERA REFORMASI
Samsuri FISE Universitas Negeri Yogyakarta (e-mail
[email protected]; FIP: 081805950338) ,dbetract The civic Education Policy in the Refor:rr Era in rndonesia. This paper Presents a prelirninary study on civic education in ttre national educational poliry during tlre reform era since 1998 in Indonesia. The reform movement has impacts on the reform of national education. Civic education has entered the ctranging paradigm to build good citizens. In the old paradigm, civic education mainly ".rrr.a ur. political regiqre hegemony. Civic education was reduced to value or character education per se. The politics of education in the new era has shifted the paradigm of civic education into the standardization according to democratic citizenship educition norrns. Civic education focuses more on how the competent teachers transfor:rr democratic values democratically Keywords: r$orm, cioic eilucation, politics of eitucation
PENDAHULUAN Studi Hosen (2003) terhadap reformasi politik dan hukum pada pemerintahan Presiden BJ. Habibie (19931999) menunjukkan bahwa upaya reformasi ketridupan politik, hukum, dan pemerintahan yang bersih telah dilakukan dengan interrsif. Upaya tersebut kemudian membuahkan hasil berupa refor:anasiundang-undang tentang hak asasi manusia (HAM), yang mendukung 'lrule of law," dan proses politik, serta hukftr yang mendukung terbentuknya "gmd goo*nance" *ytetti pemberantasan korupsi (Hosen, 2OO3:,2O2). Dalam kawasan pendidikan, lahirnya Undang-Undang RI No. 2O Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasio. nal telah membawa dampak besar dalam reformasi pendidikan nasional itu sendiri. Di bidang pendidikan kewarganegaraan, dan umumnya dalam kuriku-
lum pendidikan forrral di sekolah dasar hingga menengah, reformasi tidak hanyaterbatas dalam substansi kajian, metode, dan sistem penilaiannya. Pembaharuan pendidikan kewarganegaraan telah bergeser kepada paradigma pembentukan warga neg.rra demokratis sebagaimana idealitas universal dari misi pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Sebagaimana telah diketahui bahwa paradigma pendidikan kewarganegaraan di Indonesia selama lebih dari tiga dekade era Orde Baru lebih banyak menitikberatkan kepada pembentukan karakter kepatuhan warga negara (siswa) terhadap tafsir resmi rezirn politik. Kepatuhanwarga negara terhadap tafsir rezim (pemerintah) dianggap sebagai kebajikan atau keutamaan warga negara (ciaic oirtues) yang dilekafkan pada misi pendidikan kewarganegaraan ketika itu. Kepatuhan ini di satu sisi melahirkan
267
268 hipokrisi antara wacana ftemunafikan) dengan tindakan kewargaan (ciztic actbn) yang diharapkan. Di sisi lain, ukuran keutamaan tindakan kewargaan sebagai akibat "kemunafikan,, tadi ialah lebih banyak dipengarulLi oleh faktor eksternal, seperti tekanan dan kepentingan politik serta ekonomi dalam jabatan publik sehingga tindakan kewargaan yang ditampilkan seorang individu cenderung bersifat semu. Penggambaran warga negara yang patulg hegemoni tafsir dan wacana dari negara terhadapwarga negara, serta minimnya peluang budaya kritis dalam hubungan masyarakat kewargaan (ouil societfi dengan masyarakat politik (negara), pada gilirannya telah membentuk budaya politik kewargaan yang tidak kondusif terhadap sistem politik demokrasi. Dalanlirtgk rp pendidikan kewarg.lnetaraan pada era Orde Baru, anali_ sis Kalidjernih (20&5:36O) terhadap wacana kewarganegaraan dalasr bukubuku teks Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan (ppKn) terbitan resmi Departemen Pendidikanpendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Bp-7 menunjukkan bagaimana kuatrrya kepentingan rezim membentuk warga negara. Buku-buku teks pendidikan kewarganegaraan tersebut sebagai buku wajib di sekolah menggambarkan kuatnya konsep ideologi negara, konstitusi nasional dan ide neg€rra integralistik, sebagai suatu prinsip panduan dalam kehidupan berbangsa menurut tafsir rezim (Kalidjernih, 2005: 360). Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji politik kebijakan pendidikan kewarganegaraan era reformasi di Indonesia. Fokus utama tulisan
Kebijakan
Pendidikan
ini ialah bertolak dari asumsi bahwa kebijakan pendidikan akan sangat dipengaruhi oleh sistem politik yang sedang berlaku. Sebagaimana pendapat Cogan (1998:5) tentang pertautan antara pendidikan kewarganegaraan dan kekuasaan, maka kecenderungan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sebelum dan selama Orde Baru mencerminkan kepentingan kekuasaan yang cenderung merrjadi indokfrinasi dan pembentukan ideologi hegemoni daripadaaspek pendidikan itu sendiri. Pada bagian berikutrrya, artikel ini memapar. kan implikasi kebijakan pendidikan berupa standarisasi isi kajian Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana tampak dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Rt No. 2 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. PEMBAHASAN Studi tentang kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pengkajian politik pendidikan itu sendiri. Woirg (1995:27) menyebutkan bahwa politik pendidikansebagaisebuah lapangan kajian keilmrran memiliki akar intelektualnya dalam ilmu potitik. Dengan demikian, perhatian utama politik pendidikan akan mempergunakan pula domaindomain ilmu politik seperti: kekuasaan (Power), pengaruh (influence), konflik (pertikaian), dan alokasi nilai-nilai otorital:tf (autlnritatioe allocation of oalues). Pada tingkat global, kajian pendidikan kewarganegaraan telah memiliki arti penting.Dengan latar belakang evolusi pemikiran kewarganegaraan di hggris dari sosiolog Thomas Humprey Marshall, Isin dan Turner (20O7:7-7 ) Kewarganegaraan
Era Reformasi
di Indonesia
269 mengungkapkan bahwa agenda penelitian kewarganegara,m di masa depan akan terkait derrgan masalah-masalah perjuangan untuk mendapatkan redistribusi, pengakuan (recognition), kewarganegaraan versus hak asasi manusia (citizmship oercushuman ights), dan kewarg€megaraan global versus kewarganegara€rn kosmopolitan (global citizenship oersuscosffiopolitancitizenship). Hal ini akan terkait dengan kenyataan bahwa kewarganegara€rn danhak asasi manusia merupakan sesuatu yang penting untuk mewujudkan masyarakat demokratis yang efektif. Dengan dernikian, "Citizcnship is essential fur cultioating cioic obtues and democratic oalues" (lsitl. darr Turner, 20f)l7:5). Pada bagian [ain, dari pengalaman pengembangan pendidikan kewarganegaraan di Inggris seiak lahirnya dokumen Cick Report (Quality Curriculum Associatioru 1998) tentang pendidikan kewarganegaraan untuk sekolah-sekolah di Kerajaan Inggns, Osler dan Starkey (2ffi6: 435439) menemukan kecenderungan penelitian dan kajian pendidikan kewarganegaraan dengan tema-tema global injustice and inequality, globalization and immigration, coflcern about cioic anil political engagement,youth ileficit, the end of Colil War, and, anti-denocratic and recial mooefttents. Sebuah laporanKomisi Internasional UNESCO tentang Pendidikan Abad 21 (Report to UNESCO of The International Comnission on Education for the Twentyfirst Century), yang diketuai Jacques Delors, bertajuk Lear4ing: The Tteasure Within (196), tentang arti penting pendidikan kewarganegaraan menarik untuk dicermati. Selain telah menjadi tugas Komisi tersebut untuk merumuskan
Cakrautala Peniliilikan,
mimemasuki arti penting pendidikan lenium ketig+ ada satu bagian penting dari laporan tersebut yang secara terbuka menyebutkan arti penting partisipasi demokrasi dari warga negara dalam kehidupan global. Hal ini ditegaskanbahwa, "As education for citizenship and democracy is par excellence an education that is not restricteiltothe spaceand time of furmaleilucation, it is also itnportant for families and other members of the commuilty to be directly inooloet' @elors, et.al., 7996:62). pendidikan ke' Dengan demikian, wlrrganegaraan tidak hanya berlaku di pendidikan fornral, nanun lingkungan juga penting bagi keluarga dan anggota untuk terlibat secara langmasyarakat sung. laporan komi:si terPada bagianlairg arti pcrting sebut juga mengukuhkan pendipartisipasi demokratis melalui dikan kewarg,rnegara.rn dan praktik kedengan menekankim warganegaraan perlunya sebuah hubungan sinergis andan praktik demokrasi tara pendidikan dapat partisipatori. Dengan demikian, kedikatakan bahwa dalarr pendidikan wargilnegaraan: "... not only should eoeryonebe trained to exercise their rights and fulfil their duties, but use should be made of lifelong eilucation in order to builil an actioe cioil society which, occupying the miilille ground betueen scatteredinilioiduals and a distant political authority, would enable each person to shoulder his or her'shnteof responsihility in the ummunity, atith a view to achiezting hue soliilarity. Thus, the education of each citizen must continue throughout his or her life anil becomepart of the basic framework of cioil society anil lioing ilemoc,racy(Delors, et.al., 1996:63).
Juri 2011, Th. )O(X, No. 2
270 arti penting penPerhatianterhadap tersebut memdidikan kewarganegaraan yang menyatakan perkuat pandangan warga nebahwa persoalan kehidupan telah nilai demokrasi gara dalam sistem " glob alizing" atalu " globalize il -" mengalami bahwa Patrick QOO2:7) menyebutkan hentakan global dari ide demokrasi selama perempat terakhir abad ke-20 telah mernbuka dunia luas dengan minat kewarganebaru terhadap pendidikan di bekas negagaraan. Para pemimpin telah mewujudkan ra-neg€rra komunis yang otentik demokrasi pembangunan kepada pembangunan yang tergantung yang menjadikan melatui pendidikan dan bersungwarga negara kompeten guh-sunggutL Mereka tahu apa itu dedan mokrasi, bagairnanamelalcukanny+ baik, atau itu mengapa demokrasi Palebih baik dari alternatif ling sedikit tipe-tipe sistem politik yang pernah ada (Patrick, 2OO2:7). Munculnya perhatian demointernasional tentang perididikan pendidikan kewarganekrasi melalui garaan sebagai salah satu sarana utamamapemikiran nya telah merangffrng syarakat internasional. Organisasi antarpemerintah seperti Uni Eropa mauPun masyarakat keorganisasi internasional wargaan seperti Cioitas, menunjukkan indikator lainrrya. Keduanya menunjuksebagai sebuah kan bahwa demokrasi nilai universal tidak akan mungkin menjadi satu kenyataan globaf sc-bagai comdunia, tanpa ada mon seflse magyarakat sebuah ikhtiar yang intensif dan serius aPa yang melalui secara internasional disebut pendidikan. global terdengan tuntutan Sej"l* kewarpenting pendidikan hadapperan ganegaraarL Indonesia telah mengalami
f.Ui;"Urr
pendidikan kepergeseran paradigmatik Paradigma baru ini warganegaraan. diri pada upaya membenmemfokuskan tukpeserta didik sebagai masyarakat kewargaan (cioil society) dengan memberdayakan warga negara melalui Proses akagar dapat berpartisipasi pendidikan negara pemerintahan tif dalam sistem Seyang demokratis (Mudrson'2004:32)' itu' baru paradigma dengan hubungan kajian pendidikan kewargane garaan berpara peserta didik tujuan membentuk "warkompetensi sebagai agarmemiliki (L) civic ga negara yang baik" dalam hal kewargtmegaraknowl edge (pengetahuan kewargaan);(2) ciaic skills (ketrampilan (ka(3) dispositions civic dan negaraan); (Mudasor; kewarganegaraan) rakter 2004:33). KewarganegaraKajian Pendidikan menjean yang mulai diperkenalkan sebagaiKulang 2004 (kemudian dikenal KBK) oleh riku}rmBerbasisKompetensi, kering sangat dinilai kalangan banyak dengan muatan nilai moral khususnya nilai moral Pancasila, nam1ln sarat de-' politik dan ngan kajian konsep-konsep Sebelum I(BK mata pelajaran hukum. dalarn kewarganegaraan pendidikan oleh didominasi PPKn PMP ataupun (LaPancasila moral nilai-nilai materi ngenberg, 199O:132). Hal ini mencerminkan bahwa PMP atau PPKn lebih mebudi pekerti darirupakan pendidikan pada pendidikan kewarganegaraanyEurg Cakupan substansi kajisesungguturya. kewarganegaraan an dan kompetensi PKN itu sendiri, dari yang diharapkan warga negapembentukan upaya yaitu ra yang baiJ<-(good citizen) dalam warga yang negara demokratis jawab dan berpartisipasi
bertanCCung aktif dalam
n"t aidikan Kewarganegaraan Era Reformasi di Indonesia
271 kehidupan sistern politik negaranya, disederhanakan hanya merrjadi sematamata menghapalkan nilai-nilai moral, bagaimana harus berbuat baik dan tidak berbuat buruk dalam arti afeksimoral secara formal. Sementara ittr, ada kesenjangan pula antara pembelajaran pendidikan kewargan€garaan di lembaga pendidikan formal (sekolah) dengan keadaan kongkret di masyarakat, sehingga ada kecenderungan bahwa pendidikan kewarganegara.m tercerabut dari akar konteks kehidupan siswa sebagai w.rrga negara. Sebagaimana pengkajian oleh para sarjana (Kalidjernih, 2(X)5; Cholisin, 2(X)4) terhadap fungsi pendidikan kewarganegaraan pada masa Orde Baru, semakin memperkuatalasanbahwa peran pendidikan kewarganeg€rra€rn semata sebagai sarana penyaluran kepentingan tezirrr, pengagungan harmoni (selaras, serasi, dan seimbang) dengan menolak pengakuan terhadap perbedaan dan konflik. Keadaan pendidikan kewarganegaraan yang demikian, telah mengalami pergeseran paradigmatis seiring dengan tuntutan reformasi. Dalam makalah ini, reformasi pendidikan diartikan sebagai upaya pembaharuan berupa perubahan dan dan perbaikan ke arah kemajuan dalam dunia pendidikan secara komprehensif. Dengan demikian, reformasi mencakup proses dan hasil. Proses reforrnasi ini berkait erat dengan proses politik pendidikan dan mengikuti mekanisme pembuatan keputusan, yakni mulai dari tahap input, process, dan outpuL Margaret S. Ardrer pen(1985:39)menjelaskanbahwapolitik didikan sebagai:
Cakraut ala Peilliilikan,
.
"... theattempts(conscious and organizedto somedegree)to influencetheinputs, processes and outputs of education,whetherby legislation,prcssuregroupor union action,experimentdtion, prioateinoestment, local tr ansactions,internafionalinnooationor' propaganda."
Dari pengertian tersebut, tampak jelas bahwa reformasi pendidikan akan melibatkan banyak elemen baik di tingkat suprastruktur maupun infrastruktur, yang hijuan utamanya ialah teriadi perubahan dan pembaharuan di bidang pendidikan. Di kalangan sarjana politik pendidikan dikenal dua kelompok aliran (Wong, 79952&25, an konseptualisasi struktur kekuasaan dan praktik demokrasi. Pertama, kelompok "elitis," mengajukan kerangka yang merrmsatkan kepada bagaimana komunitas ekonomi dan elite politik secara erat mendominasi pembuatan kebijakan pendidikan. Kedua, kelompok "pluralis," perspektifnya memfokuskan kepada kebijakan-kebijakan pendidikan (sekolah) yang dipengaruhi oleh persaingan kepentingan, perselisihanpartisaru dan pemilihan terbatas. Sejalan dengan teorisai Easton (1966: 339) terhadap kajian sistem politik dengan menganalisis bagaimana keputusan-keputusan otoritatif dibuat, analisis kebijakan politik pendidikan akan terkait erat dengan proses-proses pembuatankeputusanpolitik (kebijakan pendidikan). Dalam proses pembuatan keputusan itulah kerja mekanisme politik (input-proses-output) amat menentukan akomodasi dan agregasi nilai-nilai yang diperjuangkan baik oleh pemerintah, kelompok kepentingan, dan organisasi
Iuni 2011, Th. )OO(, No. 2
272 masyarakat lainnya. Proses akomodasi dan agregasi kepentingan memerlukan berbagai perundingan. Archer (L985:4247) mengelompokkan tiga tipe negosiasi dalam analisis politik pendidikan: ttpe "internal initiation," tipe "external transaction," dan tipe "political manipulation " Dalam tipe inisiasi internal upaya perubahan kebijakan pendidikan datang dari k4langan profesi pendidikan, seperti organisasi guru atau kelompok sarjana pendidikan yang relevan. Tujuan inisiatif dapat beragam, narnun akan selalu tergantunt kepada profesi yang diperolehnya, dan hak-hak legal untuk mewujudkannya dalam kenyataan sehari-hari. Untuk ini, inisiasi internal perlu melakuk.rn pertukaran sumber daya dengan kelompok-kelompok kepentingan eksternal. Dalam tipe transaksi eksternal, negosiasi oleh kelompok internal pendidikan akan melibatkan kelompqk kepentingan eksternal. Pada tipe manipulasi politik, proses negosiasi dimaksudkan untuk mempengaruhi antana pemerintah dan kelompok profesi di satu pihak, dan tipe pertama dengan tipe ketiga di pi. hak lain untuk memberikan penolakan atau dukungan terhadap alokasi nilai yang diperjuangkan sebagai kebijakan publik. KEBIIAKAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ERA REFORMASI DI INDONESIA Kebijakan pendidikan tentang pendidikan kewarganegaraan di sejumlah negara, seperti di Inggris (di bawah pemerintahan Partai Buruh sejak 1997) ataupun Afi:ika Selatan (sejak berakhir pemerintahan apartheid sejak 1994), lahir
Kebijakan
Pendidikan
dari kemauan (kepentingan) politik pe_ mimpin nasional dan gerakan rnasyarakat kewargaan untuk membangun tatanan kehidupan bernegara yang sehat. Dalam konteks Indonesia, kebijakanpendidikan kewarganegaraan sulit ditemukan inspirasi dan sumber motivasinya yang berasal dari kekuatan politik (partaipolitik) baik di dalam parlemen maupundiluarparlemen. LIpaya-upayalegislasi, baik di DPR maupun MPR era reformasi terhadap kebijakan pendidikan nasional secara umum sama sekali tidak secara khusus pentingnya reformasi pendidikan kewarganegaraan. MPR sebelum amandemen ketiga (2001) dan keempat (2OOZ), sebagai lembagatertinggi negara memang telah melahirkan produk hukum yangmembuka jalanrefomasipendidikan secara menyeluruh. Perdebatan di persidangan MPR 1999 dan kemudian dirumuskan dalam dokumen GBHN 1999 secara tegas menuntut reformasi di bidang pendidikan antara lain melalui pembaharuan kurikulum dan instrumen pendidikan lainnya. Berturut-turut dalam amandemen Pasal 31 UUD 1945 secara tegas memposisikan aturan pokok kebijakan pendidikan nasional. Konstitusi (IJLID 1945) sebagai dokumen rujukan hukum tertinggi secara terang benderangpula menegaskan bagaimana peran negara dan warga negara di bidang pendidikan diatur dalam pasal tersebut. Proses politik untuk mereformasi kebijakan pendidikan nasional tampak dalam pemahasan R(fU Sisdiknas 2003 di DPR. RUU ini menjadi salah satu contoh bagaimana kebijakan pendidikan lahir dari kemauan politik lewat usul
KewarganegaraErn
Era Reformasi
di Indonesia
273 inisiatif DPR di Komisi VI. Cenrrinan aspirasi politik rakyat melalui para anggota DPR memberikan gambaran bahwa kehendak kuat unfuk mereformasi sistem pendidikan nasional menapak kuat setelah era reforrnasi. UU Sisdiknas 2003 sebagaimana LfU Sisdilr-ras 1989 mendudukan posisi PKn sebagai mata kajian pengembangan kepribadian mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, bersama-sama dengan mata pelajaran agamadan bahasa. Berbeda dengan UU Sisdiknas 1989 yang selain mencantumkan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraa& maka dalam UU Sisdiknas 20O3 tidak ada lagi nama mata pelajaran Pendidikan Pancasila, tetapi hanya Pendidikan Kewarganegaraan. UU Sisdiknas 20O3 sudah dengan tepat tidak mencantumkan lagi Pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan nasional karena peruuna€rn "Pancasila" justm di belakang kata "pendidikan" menurunkan posisi Pancasila sebagai dasar negar1 yar:tg sebenarnya tidak boleh direduksi menjadi pelabelan-pelabelan, seperti ekonomi Pancasila, demokrasi Pancasila. Bagaimanapurl pendidikan kewarganegaraan di negara manapun di dunia, yang menjadi great ought-nya ialah dasar sistem politik dari negara yang bersangkutan. Indonesia sudah pasti dasar kehidupan berbangsa bernegaranya ialah Pancasila, yang dengan sendirinya Pendidikan l..ewarganegaran sebagai upayapembentukan warga negara yang akan mendasarkan diii kepada Pancasila sebagai dasar negara. Ini juga sejalan dengan kemauan politik MPR pada Sidang Istirnewa 1998 yang menegaskan
Cakraanala Penilidikan,Juni
kembali Pancasila sebagai dasar negara dan mencabut Ketetapan MPR 1978 tentang P4. Sebagairnana diketahui bahwa P4 merupakan materi pokok dari pendidikan kewarganegaraan selama Orde Baru (baik dalam nama PMP maupun PPKn). Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa reformasi pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik nasional. Dengan demikian, sistem politik sangat kuat mempengaruhi arah politik pendidikan. Setelah bergulirnya kebijakan Standar Nasional Pendidikan melalui Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, proses pembuatan kebijakan pendidikan nasional tidak lagi semata-mata diampu oleh Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional. Kehadiran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di satu sisi menjadi lembaga pe. n)rusun kebijakan tentang standarisasi pendidikan, nzunun di sisi lain badan ini juga nampaknya telah menggeser peran alat birokrasi Depdiknas seperti PusatKurikulum. Pada bagian lain, UU Sisdiknas 2003 kemudian melahirkan kebijakan yang menonjol seperti standar nasiorral pendidikan. Pembentukan BSNP berdasarkan PP19 Tahun 2fi)5 dimaksudkan untuk mewujudkan standar nasional tersebut. Implikasi dari kehadiran BSNP ialah bahwa terdapat pergeseran pembuatan keputusan dalarn kebijakan pendidikan terutama terkait dengan kurikulum pendidikan nasional. Sebelum PP 19 Tahun 2005 lahir, keputusan-keputusan untuk memproduksi kebijakan kurikulum hulunya berada di Balitbang melalui Pusat Kurikulum. Namun sete-
20L1, Th. XXX, No. 2
274 lah PP itu lahir, Pusat Kurikulum bekerja pada aspek teknis kebijakan yang disusun oleh BSNP melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, seperti melakukan kajian kebijakan SI atau pemberian bantuan tekrris KTSP dan menemukan inovasi-inovasi kurikulum untuk melaksanakan SI. Antara SI dan SKL Mata Pelajaran PKn yang diatur dalam Permendiknas No. 22 dan No. 23 Tahun 2006 menunjukkan bagaimana produk kebijakan pendidikan ini merryesuaikan diri dengan kebutuhan dan tuntutan reformasi nasional. Sebagainana diketahui bahwa sebelum era refor:nrasi kurikulum bersifat serrtralistik, dan kontennya menuniukkan kepertingan politik rezim. Dengan demikian" tesis Cogan (1998) yang menyatakan bahwa kepentingan kekuasaan rejim politik nasional terhadap kebijakan perdidikan kewarganegaraan sebelum era reforrrasi adplah tepat. NamurL tesis tersebut menjadi tidak relevan untuk menunjuk SI dan SKL Mata Pelajaran PKn 2006. SI dan SKL Mata Pelajaran PKn justru turduk dengan ke" rezirn standardisasi" yarrg secara universal telah dikembangkan oleh berbagai rnacam teorisasi maupun model-model Pendidikan Kewarganegaraan di sejumlah negara."Rezim standardisasi" yang dimaksud ialah bahwa standar minirnal kajian pendidikan kewarganegaraan yang mesti dimuat dalam SI Mata Pelajaran PKn telah terpenuhi. Standar minimal tersebut secara konseptual memenuhi komponen-komponen kompetensi kewarganegaraair serta substansi kajian PKn sebagaimana dikembangkan oleh CCE (1994) maupun
sejumlah pengembang PKn" sePerti Print (1999) dan Patrick (L999). Di bagian lairu standardisasi pendidikan nasional juga menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan menunjukkan keberhasilan ttmtutan politik, tuntutan globalisasi dan tuntutan kemajuan (progress) (Tilaar, 2OO6:75-m- Standardisasi nasional pendidikan sebenarnya akan menjadi lebih bermakna penting bagi perbaikan sistem pendidikan nasional, jika keberadaan BSNP bukan untuk menjadi alat kekuasaan pemerintah melalui pendidikan. Sebelum BSNP dibentuk, kebiiakankebijakan tentang kurikulum nasional antaralainbanyak lahir dan dikembangkan oleh Pusat Kurikulum- Perihal ini, amat menarik untuk membandingkan keadaan pengembangan kebijakan standardisasi isi dilndonesia,terutama standarisi Pendidikan Kewarganegaraan dengan hasil penelitian Kidwell (2005: ix-x) yang mengkaji hubungan antara kebijakan negara bagian di Amerika Serikat yang secara eksplisit menyajikan pendidikan kewarganegaraan sejak Taman 12 (K-12) dan Kanak-kanakhinggaKelas keberadaan kurikulumny6. tlasil peneIitian terhadap kebijakan pendidikan keseluruhan dari 5Onegara bagian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa perlu kebijakan negara bagian yang efektif sepenbagai basis bangunan kurikulum didikan kewarganegaraan yang berkualitas tinggi dan sistem pengajararurya' Temuan penelitian itu juga memasukan hasil identifikasi kondisi kritis terhadap pelaksanaankebijakan secara efektif' Salah satu keadaan tersebut adalah komponen-komponen pendidikan kewarganegara.rn berbasis standar IanB diim-
Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Era Refor:srasi di Indonesia
275 plementasikan secara intensional dan perencanaan sistematis. Hal kedua berkaitan dengan disiplin pendidikan kewarganegaraan yang memerlukan kecakapan-kecakapan kewarganegaraan (civic skills) di luar memorisasi dan hapalan bahan ajar. Hasil penelitian juga menemukan kesepakatan nasional atas standarisaoi gebagai seperangkat indikator untuk indeks siswa terhadap pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Standardisasi isi pendidikan kewarganegaraan sebagaimana tampak dalam Lampiran Peraturan Menteri PendidikanNasional Rtr No. 22 Tahun 2005 mernhrikanpemalmaansebagai berikut Pertama, orientasi pendidikan kewarganegataan telah berpijak kepada kajian antardisiplin yang jelas, yaitu bidang politik, hukum, dan nilai moral (Pancasila). Hal ini nampak pada struktur materi kajian Pendidikan Kewarganegaiaan sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1. Pada kurikulum-kurikulum sebelumnya kajian Pendidikan Kewarganegaraan tidak memiliki akar penjelasan ilmiah yang memadai karena mendasarkan diri kepada nilai-nilai yang merupakan tafsir ideologi yang dibuat oleh rezim kekuasaan yang ada. Tabel 2 menunjukkan bagaimana Pancasila yang ditafsirkan dalam bentuk P4 dijadikan inti kajian Pendidikan Kewarganegaraan dalam matapelajaran PPKn. Tidak ada yang buruk dengan nilai-nilai tersebut, hanya.saja ini berakibat kepada anggapan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan ialah pendidikan budi pekerti atau semata pendidikan moral. Penelitian Kafidjernih (2005) menuniukkan bahwa selama Orde Baru di Indonesia melalui pendidikan kewarga-
Cekrautala Peniliilikan,luni
negara€rn nampak betapa kuatnya kepentingan rezim tersebut. Hal itu nampak dalam buku-buku teks pendidikan kewarganegaraan terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bersama BP-7 Pusat sebagai buku wajib di sekolah, yang menggambarkan kuatrrya konsep ideologi negara, konstitusi nasional dan ide negara integralistik, sebagai suatu prinsip panduan dalam narasi bangsa. Penelitian Kalidjernih ini nampak memperkuat tesis Bourdrier (2(X)7: 34G365)yangmenjelaskan pengaruh pemikiran integralistik Hegelian dalam re. zimentasi pendidikan era Orde Baru, ktrususrrya melalui pendidikan kewarganegzrraan yang sarat kepentingan rezirrr (seperti dalam bentuk Penataran P4 mata pelaiaran PMP dan PPKn di sekolah dasar dan menengah, serta Pendidikan Kewiraan di perguruan tinggr). Kedua, akibat daripengkajianPendidikan Kewargnnegaraan yang mengacu kepada standar keilmuan yang umum berlaku sebagai pendidikan kewarganegaraan di negara-negara demokratis ialah bahwa standar isi kajian tidak lagi bergantung pada pergantian rezim. Sebagaimana telah diketahui bahwa di masa sebelumnya/ terdapat stigma yang dilekatkan kepada mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), termasuk pula kepada institusi lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) bernama IKIP (STKIP atau FKIP Universitas) yang di dalamnya terdapat Jurusan/Progtam Studi PPKn. Stlgma negatif diarahkan kepada matapelajaran dan jurusan ini karena tidak berhasil menanamkan moral Pancasila, dengan makin maraknya korupsi
2011, Th. X)O(, No. 2
.* € d
fl
276 dan krisis moral para pejabat serta Politisi. Ini selain tidak adil juga terkesan bahwa tanggung jawab mendidik moral bangsa dibebankan hanya kepada lernbaga ini. Padahal, pendidikan sebagai tanggung jawab negara sejak Indonesia merdeka selalu mengalami marjinalisasi dalam kebijakan nasional seperti angga' ran belanja negara (APBN) yang kurang
dari 20 persen. Sementara itu, Pendidikdalam PPKn senan Kewarganegaraan diri meski katanya menjadi mata kaiian penting seperti disebut dalam bagian UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistern Nasional dan Garis-garis Pendidikan Besar Haluan Negara (GBHN) di masa Orde Baru, n:unun nasibnYa sekadar alat pembangunan.
2005 Tabel 1. Inti Kajian dan uraian Materi Pendidikan Kewarganegaraan Tahun di Indonesia Topik Inti
Uraian Materi
1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa
ca,r:bancc?aT:l
rndonesia; Sumpah Pemuda; Keutuhan Negara Kesatuan FbkL;; sikap poRepublik Indonesia; partisipasi dalam perr-rb$aaan negara; dan keterbukaan lndonesia; Republik Kesatuan Negara sititf terhadap iarrrinan keadilan. yang'berlaTertib dalam kehidupan keluarga; tertib di sekolah; norma 2. Norma, Hukum, dalam ku di masyarakat Peraturan-Peraturan daerahj norma-norma dan Peraturan petadilan dan hukum sistem bemegara; dan kehidupan berbangsa nasionaL hukum dan peradilan internasional' Hak dan kewajiban anak; Hak dan kewajiban anggota masyarakaf 3. Hak Asasi penghorInsrrr,ralen nasional dan internasional HAM; Pemajuan, dan Manusia matanHAM. kebebas4. Kebutuhan Warga Hidup gotong royong; harga diri sebagai warga masyarakaL menghargai an Ueiorganis-asi; kemerdekaan mengeluarkanpendapa! Negara warga nekeputusan bersama; Prestasi diri; persamaan kedudukan gata. 5. Konstitusi Negara Proklamasikemerdekaandankonstitusipertama;konstitusi-konstinegara tusi yang pernah digunakan di indonesia; hubungan dasar dengan konstitusi. otonoPemerintahan desa dan kecamatan; pemerintahan daerah dan 6. Kekuasaan dan politik; mi; pemerintah pusa! demokrasi dan sistem politik; budaya Politik budaya demokrasi menuju masyarakat madani; sistem pemerintahan; 7. Pancasila
pers dalam rrrasyarakat dernokrasi' Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara; k d.rdntt, dasar negara; Pengamalan nilaiProses Penrmusan Pancasila sebagai ideonilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; Pancasila sebagai
logi terbuka. di era gloGiobalisasi di lingkungannya; politik luar negeri indonesia internasiodan intemasional balisasi; aampat gtoUalisasi; hubungan nal;danm€ngevaluasiglobalisasi' "---, 22 Tahun 2006 tentang standar Isi sumber: P.r.torutr M"rrt]ffiElffiltiJot"iNg' untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 8, Globalisasi
K.bti"k".
P""dtdtk".
Kewarganegaraan Era Reforrnasi di Indonesia
277 Tabel 2.
!(onsep Nilai, Moral, dan Norma pancasila dalam GBpp ppKn sMA dan Pola Penyebaran serta Acuan pengembangannya
SiIa-SiIa Pancasila tGtuhananYang Maha Esa Kemaniriiaan yang rdil danberadab
Persatuan Indonesia
Pokok Bahasan Kelas I 1. Toleransi 2. Kemkunan 3. Keselarasan
Pokok Bahasan Kelas II 4. Ketaqwaan 5. Salingmenghonnati 5. Kerjasama
Pokok Bahasan Kelas Itr 7. Kerukunan 8. Nilai Luhur 9. Keyakinan
1.0.Menghargai
13. Keramah tamahan
11..Persamaan derajat martabat 12. Kasih sayang
14. Keserasian hidup
16. Keadilankebenaran 17, Kecintaan
19. Cinta tanah air 20. Patriotisme 21. Kewaspadaan
Keralqyatan yang di- 28. Kebijaksanaan pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 29. Musyawarah perrrrusyawaratan/ 3O. Ketertiban perwakilan Keadilan Sosial bagi rcluruhRalgat hrdonesia
37. Pengabdian 38. Kegotongroyongan 39. Kepentinganumum
Sumber: Diahiri a"rr W.f,"U lfeSeSS;
Ketiga, akibat lain dari pengkajian Pendidikan Kewarganegaraan y.rng me_ ngacu kepada standar keilmuan ialah makin jelas siapa saia yang berhak melakukan proses pembelajaran pendidik_ an Kewarganegaraan di sekolah. Sangat pembelajaran kedelapan topik lustahil dari standar kajian pendidikan Kewar_ ganegaraan itu dapat mencapai sasarannya (standar kompeterui lulusan) jika sang pendidik (guru) tidak memahami substansi dan komponen kajiannya. Di masa lalu, ada adagium yang cende_ rung melecehkan profesi guru pendi= dikan Kewarganegaraan. Hal ini ter_ Cakrawala Perdidilan,luni2lll'
Th. )OO(, Nol
15. Martabat dan halga d1n
18. Tenggang rasa
22. Kesatuan 23. Kesetiaan 24. Kesatuan-persatuan
25. Kebanggaan 26. Kebulatan tekad 27. Kesetiaan
31. Keikhlasan dan Keiujuran 32. Tanggung jawab a?. Nilai l-ebihDenroknsi Pancasila
34. Ketaatan 35. Keikhlasan 36. pengendaliandir
t$- Kedisiplinan lKi. Keadilansosial 41..Kesederhanaan t14. Bekerja sama 42. Kecer:matan danhidup45. Tolong menolorq hemat
bukti bahwa siapapun dapat mengajar_ kan materi Pendidikan tce*a"g"neg.raan (baik dalam matapelajaranpMp mau_ p-gn PPKn ketika itu), meskipun bukan dari lulusan Program Studi pendidikan Kewarganegaraan LpTK. Seiring dengan kebijakan standarisasi tenaga pendidik, makaadarelevansi antara misi pemben_ tukan warga negara demokratis melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganega_ raan dengan pelaku pendidikan Kewar_ ganegara€rn itu sendiri yang merniliki kornpetensi profesional (di qamping aspek pedagogik, personal aan sosiaf se_
278 bagairnana harapan normatif UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dari penjelasan tersebut di atas, reformasipendidikankewarganegaran dapat dimaknai sebagai titik temu kepentinganduahal. Secara internal, perubahan politik melalui gerakan reformasi nasional telah mendorong pembaharuan pendidikan kewarganegaraan sebagai b.gtqr, dari gerakan reformasi pendidikan nasional secara keseluruhan. Pilihan reformasi pendidikan kewarganegara.m tidak semata-mata merubah paradigma kajian yang menekankan kepada penguasaan subject matters yang dorninanaspekafektif, tetapi bergeser (berganti) kepada paradigma kajian yang menekankan kqrada penguasaan kompetensi kewarganegaraan bagi para siswa meliputi aspek pengetahuan (materi kajian), aspek keterampilan&ecakapan dan aspek perilakuSecara eksternal, waena penguatan masyarakatkewargaan pasca-Perang Dingin di sejumlah neg€ua bekas komunis di Eropa Tirnur ataupun rezim otoriter di Afrika Selatan telah merrdorong perkembangan pendidikan kewarganegaraansebagaicara membentuk warga negara demokratis. Dengan disponsori oleh asosiasi profesi seperti Center for Civic Education (CCE) Calabasas,Amerika Serikat, model-model pendidikan kewarganegaratrn yang menyokong penguatan masyarakat kewargaan di Eropa Tirnur sangat gencar dilakukan. Upaya CCE untuk merryokong reformasi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pernah dilakukan melalui Centerfor Indonesia Ciaic Eilucation (CICED) ataupun ICCE Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam kasus InKebijakan
Pendidikan
kewargadonesia, reformasi pendidikan peran CCE negaraan yang melibatkan tidak serta-merta inenembus ke lembaga pemerintah, Departemen Pendidikan pendireformasi Nasional. Akibatrya, dengan paradikan kewarganegaraan digma baru itu tidak secara murni lahir dari inisiatif departemen pemerintah terdari jaringanakasebut, tetapi "infiltrasi" dernisi di bawah bendera pusat kajian semacirm pendidikan kewarganegaraan CICED. Dengan demikiarg ada keterkaitan antara faktor internal dan eksternal pendidikan terhadap proses reformasi kewarganegaraa& di mana pembaharuoleh gerakan an lahir dan digerakkan masyarakat kewargaan berbasis kamforum-fopus, dengan memanfaatkan Nasional. rum Departemen Pendidikan Di luar kedua faktor tersebut, lahirkewargapendidikan nya standardisasi negaraan sebagairnana standardisasi untuk mata pelajaran lainnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006, menandai bahwa kebijakan pendidikan nasional Indonesia tediri dengan tuntutan lah menyesuaikan "neo"neo-liberal" pendidikan. Indikasi liberal" dunia pendidikan ialah dengan untuk semua diterimanya standardisasi urusar! termasuk standar isi dan kompetensi lulusan suatu mata pelajaran. Dengan demikian dapat dipastikan bahkewa secara substansial pendidikan warganegaraan di Indonesia akan sama ketika berbicara hak asasi manusia, konstitusi, masy€rakat kewargaan, institusi politik, sistem demokrasl dan rule hanyalah pada konof taut.Halpembeda tadi dikaji teks nasional apa topik-topik dalam pendidikan kewarganegaraan.
Kewarganegaraan
Era Reformasi
di Indonesia
279 PENUTUP Kebijakan tentang Pendidikan Kell/arglmegaraan dipersekolahan Indonesia era reformasi tidak dapat dilepaskan dari politik nasional yang melatarinya. Tuntutan refor:rrasi di segala aspek kehidupanberbangsa dan bernegara, pada giliraqnya telah membawa perubahan paradigntik kajian dan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia, standardisasi kompetensi lulusan, dan, tenaga perrgajar (guu). Hal ini, di satu sisi semakin memantapkan kedudukan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaranpengembangan kepribadian (sebagai warga negara yang baik). Di sisi lairu merupakan tantangan bagi para pengembang Pendidikan Kewargane araan agar di masa depan pengembangan substansi kajiannya tidak tergantungkepada pergantian rezim kekuasaanUCAPAN TERIMA KASII{ Artikel ini merupakan penulisan ulang dari sebagian naskah disertasi di Program Studi Pendidikan IPS Sekolah Pascasariana tlPI Bandung. Penulis menyampaikanucapan terima kasihkepada para mitra bestari dan reoiewet yang telah memberikan kritik terhadap naskah awal artikel ini. PUSTAKA Ardrer, M. S. 1985. "Educational Politics: A Modei for Their Analysis." in: 'ian and Jenny Ozga. Md.Iay (eds.). Policy-Malging in Educction. Oxford: Pergamon Press and The OpenUniversity.
Bourdrier, D. 2OO7.Lineagesof Organicist Political Thought in Inilonesia. (diterjemahkan oleh Agus Wahyudi sebagai Pancasila Versi Orde Baru dan Asal Muasal Negara Organis (IntegratistrD. Yogyakarta: Aditya Media Yogyakarta dan Pusat Studi Pancasila LJniversitas Gadjah Mada. Cholisin. 20(X. "Konsolidasi Demokrasi Melalui Pengembangan Karakter Kewarganegaraan-" lurnal Cioics, t(t),1+28, Cogan, I- I- 199,8. "Citizenship Ed-ucation for the 21s Century: Setting the Contexf. in: fohn J. Cogan dan Ray Derricott- Citiz.enshipfor the 27"t Century: An lntroduction Perspectioeson Education Londorr: 4 KoganPageltdDelors, 1., et.al. 1D6. Learning: the Treasure Within, Report to UNESCO of The International Commbsion on Eilucation for the Tuenty-fvst Century.Paris:UNESCO. qahiri,
DAFTAR
Cakraanala Penilidikan,
Ahmad Kosasih dan Wahab Abdul Azis. 1996. Dasm dan Konsep Pmiliilikan Moral. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Ditjen Dikti Proyek Pendidikan Tenaga Akadernik.
Eastoru D. 1966- "An Approadr to the Analysis of Political Systems," in: Milton L. Barron (ed.), Contetnporary Sociology:An lntroduction Textbook of Readings.NewYorkand Toronto: Dodd, Mead & Company.
lvni 2071, Th. )OO(, No. 2
280 "Reform of InFlosen, Nadirsyalr- 2003' donesian Law in tlre Post-Soeharto Era (1998-1999)" ' Disettasi' TldakDiterbitkan' unversity of WollongonP Australia' "Ir:.Isin, E. F. dan Trrrner, B' S' ZOOT' vestigatingCitizenship: An Agertda for CitizenshiP Studies"' CifizenshiPStudies, 77(7)' 5'L7' "PostKalidjemilr' Fredy Kiran' 2005' Colonial CitizenshiP Education: A Critical Study of the Production and ReProduction of the Indonesian Civic Ideal-' Disertasi' Tidak Diterbitkan. Australia: University of Tasmania' -TheRelationship betKidwell,F-L- 2005. ween Civic Education and State PolicY: An Evaluative StudY'" Disertasi, Tidak Diterbitkan' Agus WahYudi: UnivertltY of Southern California. "The New Langerrberg M. V' 1990' Order State: Language' IdeologY' HegemonY"' In: Arief Budiman (ed-). State and Cioil Societyin In' Centre ilonesia- ClaytonVictoria: of Southeast Asian Studies' Mo' nashUniversitY' -Pendidikan KewargaMucleson, 2004. ' negaraan Paradigrra Baru dan ImPlementasinYa dalam Kurikulum Berbasis KomPetensi" ' lumal Ciztics,l(7)' 2941' "EducatOsler, A- dan Starkey, H'2006' ion for Democratic CitizenshiP: A
Kebijakan
Pendidikan
Review of Researdr, Policy and Practice 1995-2005-. Researdt Papers in Eilucation,21.(1), q38456. Patrick, I.I. 1999. "Education for Constructive Engagement of Citizens in Democratic Civil Society and Govemrnent " in: Charles F. Bahmueller dan Jotur I. Patrick, Principles anil Practices of Educat' ion for Democtatic Citizmship: lnternational Perspectiztes sfld Prcject, Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education and the ERIC Adiunct Clearinghouse for International Civic Education in Association with Civitas. pp-4L-60. Patrick, I. t. 2OOZ."Defining Delivering, and Defending a common Education for Citizenship in a DemocrasJ," makalah disajikan di Summit on Cioic Learning in Teacher Preparation, Boston, 15 Mei. dari situs Education Resources Information Center (ERIC), http://eric-ed. gov/ERlCWebPortaVcontentd elivery/servlet/ERlC Servlet?accno:ED464886 (ED 4611885)Diunduh 19 April2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2005 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar danMenengah. Print, M.1999. "Introductioru Civic Education and Civil Society in the Asia-Pacific." In: Murray Print, ]ames Ellickson-Brown and Abdul Razak Baginda. (eds.). Ciuic
Kewarganegaraan
Era Reformasi
di Indonesia
281 EducationfurCioit fucicty. London: Tilaar, I{.A.R 2&i6. Standarisasi pendi_ ASEAN Acadernic press, pp. 9_1g. illlcan Nasional:
Suatu Tiniauan Kri_ fi's.Jakarta: Rineka Cipt".
Q.rdity Curriculum Association. 199g. Educatbn for Citizenshipand the Wong, K. J. 1995. ,,The Folirics of EduTeachingof Democtacyin Schools. cation: From political Science to London: eualig Curriculum As_ Inquiq/,. in: sociation.
Jay _trterdisciplinary D. Scribner dan Donald H. Lav_ ton (eds.). The Stuity of Educatiotatt Polf f ies.WashingtonD. C, dan Lsr_ don: TheFalmerpress.
s
Ca*tawela
Pendiditcen, h;ulli 2l1-l,Th. )OO(, Nol
Nomor ISSN: 0216-1370
CAKRAWALA
PENDIDIKAN
|urnal Ilmiah Pendidikan Iuni 2OtL,Th. XIO(, No.2
Cakrautola Pendidikan terbit tiga kali setahun pada edisi Februari, |uni, dan Novernber yang berisi kaiian ilmiah dan hasil P€nelitian
Berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor: 1l0lDiktiA(eP l2OO9' tanggal 5 Desember zoag tentang Hasil Akreditasi Jurnal lmiah Direktorat ]enderal Pendidikan TingF, Caktaw ala Penilidikan dinyatakan terakreditasi sebagai Jurnal Ilmiah Nasional samPai dengan Desember 2012
PENERBIT IKATAN SARIANA PENDIDIKAN INDONESIA DfY BEKERIA SAMA DENGAN LPM UNryERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
