KEBIJAKAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI UNTUK PEMBANGUNAN DILUAR KEGIATAN KEHUTANAN
Disampaikan oleh :
SOLUSI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN NON KEHUTANAN
Kementerian Kehutanan pada acara
“International Conference in Regulatory Reform on Indonesia Land Laws for People Welfare” JAKARTA, 11 Desember 2012
Definisi Hutan : suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Pasal 1 angka 2 UU No. 41 Tahun 1999)
Pengertian Hutan Kawasan Hutan Kawasan hutan : wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Pasal 1 Angka 3 UU No. 41 Tahun 1999 dan Keputusan MK No. 45 Tahun 2012)
Kawasan
Luas (± ha)
%
HUTAN KONSERVASI (DARAT & TAMAN BURU)
21.780.626,14
11,44
HUTAN LINDUNG (HL)
30.539.822,36
16,03
HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT)
27.967.604,50
14,68
HUTAN PRODUKSI TETAP (HP)
30.810.790,34
16,18
HUTAN PRODUKSI YG DAPAT DIKONVERSI (HPK)
17.924.534,81
9,41
129.023.378,15
67,74
61.433.521,85
32,26
190.456.900,00
100,00
LUAS KAWASAN HUTAN
AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL) LUAS TOTAL
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan
Perubahan Peruntukan & Fungsi Kawasan Hutan Pasal 19 UU No 41 Tahun 1999 :
a) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. b) Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR.
Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 38 UU No 41 Tahun 1999 : a) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan HP dan HL. b) Penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. c) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai d) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN PELEPASAN DAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN A.
Pelepasan kawasan hutan: 1. PP 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 3. INPRES No 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut
B.
Pinjam Pakai Kawasan Hutan: 1. PP No 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif PNBP Penggunaan Kawasan Hutan 2. PP No 24 Tahun 2010 jo No. 61 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan 3. PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA 4. Inpres No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut 5. Perpres No. 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan
Penggunaan Kawasan Hutan untuk Sektor Non Kehutanan I. Yang bersifat permanen : a. Pelepasan Kawasan Hutan (di HPK) b. Tukar Menukar Kawasan Hutan (di HPT/HP) c. Relokasi Fungsi Kawasan Hutan (HPT/HP menjadi HPK dan HPK menjadi HPT/HP) II. Yang bersifat tidak permanen (sementara) : Pinjam Pakai Kawasan Hutan (tidak merubah fungsi pokok kawasan hutan) di HL dan HPT/HP.
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan
PEMBANGUNAN NON KEHUTANAN YANG BERSIFAT PERMANEN 1. penempatan korban bencana alam
12. Badar udara
2. waduk dan bendungan
13. stasiun kereta api
3. fasilitas pemakaman
14. Terminal
4. fasilitas pendidikan
15. pasar umum
5. fasiltas keselamatan umum
16. pengembangan/pemerkaran wilayah
6. rumah sakit dan puskesmas
17. PERTANIAN TANAMAN PANGAN
7. kantor pemerintahan dan/atau pemda
18. BUDIDAYA PERTANIAN
8. permukiman dan/atau perumahan
19. PERKEBUNAN
9. Trasmigrasi
20. Perikanan
10. bangunan industri
21. peternakan
11. pelabuhan
22. sarana olahraga
PEMBANGUNAN NON KEHUTANAN YANG BERSIFAT TIDAK PERMANEN (SEMENTARA) 1. religi; 2. pertambangan; 3. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan; 4. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi; 5. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; 6. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; 7. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah; 8. fasilitas umum; 9. industri selain industri primer hasil hutan; 10. pertahanan dan keamanan; 11. prasarana penunjang keselamatan umum; 12. penampungan sementara korban bencana alam; atau 13.pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi.
PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN (KAWASAN HUTAN MENJADI APL) 1. Perubahan peruntukan kawasan hutan dapat dilakukan : secara parsial; atau untuk wilayah provinsi. 2. Perubahan secara parsial dilakukan melalui: tukar menukar kawasan hutan (HP/HPT) pelepasan kawasan hutan (HPK)
3. Perubahan untuk wilayah provinsi sejalan dengan review RTRWP
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan
Pinjam Pakai Kawasan Hutan: • Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Prov/Pulau dengan kawasan hutan < 30% wajib menyerahkan lahan kompensasi dg ratio 1:2. • Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Prov/Pulau dengan kawasan hutan > 30% wajib membayar PNBP. • Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) diberikan oleh Menteri Kehutanan, untuk IPPKH dengan luas ≤ 5 ha diberikan oleh Gubernur.
Contoh Pengaturan Kegiatan Non Kehutanan di Dalam Kawasan hutan •
Kegiatan IPPKH untuk tambang dapat diberikan pada kawasan hutan yang telah dibebani IUPHHK maksimum 10% dari areal kerja.
Kegiatan non kehutanan tertentu di dalam kawasan konservasi dapat dilakukan melalui kolaborasi • Keberadaan masyarakat di dalam kawasan hutan dapat diakomodir melalui instrumen pemberdayaan: – HKm pada Kawasan Hutan yang belum dibebani izin; – Kemitraan pada Kawasan Hutan yang dibebani izin; – Hutan Desa. •
•
Keberadaan Permukiman, fasum/fasos di dalam kawasan hutan dapat dikeluarkan sejalan dengan proses tata batas dan review RTRWP
TERIMA KASIH
Pemanfaatan Hutan Dalam bentuk Izin Usaha : 1. Izin Usaha Pemanfaatan Kayu 2. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan 3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu 5. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu 6. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam bentuk pemberdayaan masyarakat : 1. HKM pada KH yang belum dibebani izin 2. Kemitraan pada KH yang dibebani izin 3. Hutan Desa
Dasar Pinjam Pakai Kawasan Hutan : 1. UU No. 41 Tahun 1999 jo No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan pasal 38 2. PP No 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif PNBP Penggunaan Kawasan Hutan 3. PP No 24 Tahun 2010 jo No. 61 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan 4. Inpres No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut 5. Perpres No. 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah. 6. Permenhut No.P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu Dan Areal Reklamasi Untuk PNBP Penggunaan Kawasan Hutan 7. Permenhut No. P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (Pasal 23 s/d 27) 8. Permenhut Nomor P.63/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai. 9. Permenhut Nomor P.18/Menhut-II/2011 jo Nomor P.38/MenhutII/2012 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan 15
Dasar Pelepasan Kawasan HPK: •
• •
•
•
PP 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Pasal 19 bahwa HPK yang dapat dilepas adalah yang tidak dibebani izin baik berhutan maupun tidak berhutan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 INPRES No 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut, bahwa penundaan Izin Baru dikecualikan antara lain untuk pembangunan tebu. Kepmenhut No SK.323/Menhut-II/2011 tgl 17 Juni 2011 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain yang pelaksanaannya mengacu pada Kepmenhut No SK.2771/Menhut-VII/IPSDH/2012 tgl 16 Mei 2012. Permenhut No P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan No 44/Menhut-II/2011 tanggal 24 Mei 2011. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan
PROSEDUR PELEPASAN KAWASAN HUTAN • Pemohon mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan ke Menteri Kehutanan • Bupati memberikan izin lokasi dan Izin Usaha Perkebunan • Gubernur memberikan rekomendasi • Menteri Kehutanan mengeluarkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan • Pemohon melaksanakan penataan batas kawasan hutan • Menteri Kehutanan menerbitkan SK Pelepasan Kawasan Hutan • Pemohon mengajukan HGU • Penerbitan HGU oleh BPN Catatan : 1. Pemohon wajib mengalokasikan 20% areal yg dilepaskan & dpt diusahakan untuk masyarakat 2. Setelah mendapat SK Pelepasan, pengurusan selanjutnya menjadi tanggung jawab BPN Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan
PP Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
Bila tanah yang akan diberikan HGU adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian HGU dilakukan setelah statusnya dikeluarkan dari kawasan hutan (Ps 4 ayat 2).
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan
PP 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya Penjelasan : Tanah yang ada dasar penguasaannya dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanahnya tidak dimohon hak, tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan dalam izin lokasi, surat keputusan pemberian hak, surat keputusan pelepasan kawasan hutan, dan/atau dalam izin/keputusan/surat lainnya dari pejabat yang berwenang Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan
