KEBIJAKAN GHANA MELAKUKAN EKSPLOITASI MINYAK SEPIHAK KEPADA PANTAI GADING DI TELUK GUINEA. Oleh : M. Fathur Rahman Elka Putra

KEBIJAKAN GHANA MELAKUKAN EKSPLOITASI MINYAK SEPIHAK KEPADA PANTAI GADING DI TELUK GUINEA Oleh : M. Fathur Rahman Elka Putra ([email protected]) Pembimbing : Yuli Fachri, S.H, M.Si Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru Kampus Bina Widya JL. HR Subrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293 Telp/Fax: 0761-63272 Abstract Unilateral activity conducted by Ghana has given impact to their relation with Ivory Coast. Ivory Coast as a country which directly border with Ghana has concerns with expanding exploration and exploitation of Ghana’s petroleum industrial in dispu ted area. Ghana and Ivory Coast have adjacent coast in the Gulf of Guinea. The parti es hold their opposing positions over delimitation of maritime boundary which cause d a disputed area in the Gulf of Guinea. This research is aimed to explain the foreign policy of Ghana in disputed area. This research theoretically has built by using Behavioralism perspective on In ternational Relations and supported by Foreign Policy theory from Graham T. Alliso n. Formulation of all arguments, data, facts, and theoritical framework in this resear ch using qualitative explanation methods.This research also using subnational group as the level of analyze, the focus on this research is explain the causes of Ghana’s for eign policy unilateral exploiting petroleum over Ivory Coast in the Gulf of Guinea. Re seacrher has formulated answer-hypothesis which revealed the fact that petroleum in dustrial helps boosting Ghana’s revenue is causes Ghana establish their foreign polic y exploiting petroleum in the disputed area unilaterally. Keywords: UNCLOS, Petroleum Industrial, TEN Block, National Interest, Foreign Policy, Unilateral Activity

JOM FISIP Vol. 3 No.2 Oktober 2016

Page | 1

Pendahuluan Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Ghana kepada Pantai Gading. Kebijakan tersebut berupa eksploitasi minyak yang dilakukan Ghana secara sepihak di wilayah sengketa kepada Pantai Gading. Pantai Gading dan Ghana merupakan negara yang bertetangga di barat benua Afrika. Wilayah selatan kedua negara ini langsung berbatasan dengan Teluk Guinea yang merupakan bagian dari Samudera Atlantik. Pada tahun 1988, kepastian perihal batas maritim kedua negara pertama kali diajukan oleh Pantai Gading kepada pihak otoritas Ghana saat sesi biasa pertemuan Komisi Gabungan untuk Redemarkasi Batas Pulau ke 15 yang dihelat di Abidjan, Pantai Gading. Pada Juli 2008, kedua negara membentuk Komisi Gabungan untuk Delimitasi Batas Maritim sebagai respon dari permintaan Pantai Gading. Melalui serangkaian pertemuan dan negosiasi yang dimulai sejak Juli 2008, kedua negara memutuskan untuk mengambil kebijakan yang berlawanan berupa klaim batas maritim masingmasing negara di Teluk Guinea. Teluk Guinea ialah sebuah teluk yang terletak di bagian barat benua Afrika yang merupakan bagian dari Samudera Atlantik. Teluk ini terletak di sisi selatan negara Pantai Gading dan Ghana. Teluk Guinea kaya akan sumber daya alam (minyak dan cadangan gas) sehingga banyak negara yang ingin mengeksplorasi dan mengeksploitasinya.


Klaim batas maritim yang diajukan Ghana menggunakan metode Garis Sejajar atau disebut Equidistance Line yang digunakan sebagai batas blok konsesi minyak dan gas terhadap Pantai Gading. Pantai Gading merasa dirugikan jika menggunakan metode Garis Sejajar karena bentuk tepi pantai kedua negara berbeda; Pantai Gading cekung dan Ghana cembung sehingga wilayah landas kontinen resmi Pantai Gading terpotong. Klaim batas maritim yang diajukan Pantai Gading menggunakan metode Garis Meridian berdasarkan peta yang digunakan oleh kedua negara dalam dokumen internasional. Pantai Gading berargumen bahwa metode ini memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Akibat dari klaim tersebut, terbentuk wilayah sengketa dengan panjang mulai dari garis pantai hingga garis terluar landas kontinen masingmasing negara. Sejumlah negosiasi bilateral sebagai upaya penyelesaian di wilayah sengketa telah dilakukan kedua negara untuk medapatkan kepastian delimitasi batas ZEE dan Landas Kontinen. Ketentuan delimitasi ZEE dan Landas Kontinen terhadap negara yang berbagi perairan telah diatur dalam Pasal 74 dan 83 UNCLOS, kedua negara diwajibkan untuk mengambil kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak agar terciptanya perdamaian. Dalam rentang waktu negosiasi kesepakatan ini, pihak yang terlibat dalam pencapaian kesepakatan diarahkan

Page | 2

untuk tidak melakukan hal-hal yang membahayakan atau mengancam tercapainya kesepakatan akhir. Jika kesepakatan akhir tidak juga tercapai, pihak yang terlibat dianjurkan untuk memilih prosedur penyelesaian sengketa yang disediakan dalam BAB XV UNCLOS. Konflik bermula pada tahun 2009 saat Ghana memperluas area eksploitasi minyak dan gas nasionalnya dan memberikan izin konsesi kepada perusahaan pengelola minyak Tullow Oil Plc. Pada Januari 2010, Tullow Oil mulai melakukan survey seismik di wilayah perairan Ghana dan menemukan ladang cadangan minyak di wilayah sengketa dengan nama ladang Tweneboah. Pasca penemuan tersebut, Tullow Oil melakukan pengeboran tahap awal sebagai langkah pertama tahapan prakiraan (appraisal) guna mengetahui kondisi batuan, lingkungan dan jumlah cadangan minyak. Setelah dilakukan pengeboran awal, di tahun yang sama ditemukan jumlah minyak dan gas yang signifikan dan diikuti oleh dua penemuan ladang lainnya, yaitu ladang Enyenra dan Ntomne. Ketiga ladang ini dikelompokkan ke dalam blok yang diberi nama Blok TEN (Tweneboah, Enyenra dan Ntomne). Proses prakiraan terus dilakukan pihak Tullow Oil di blok TEN dan blok ini siap untuk pindah ke tahap pengembangan (development).

dan secara resmi disetujui oleh pemerintah Ghana pada Mei 2013. Bersamaan dengan disetujuinya rencana pengembangan oleh pemerintah Ghana, pihak Tullow Oil memulai strategi untuk mengembangkan blok tersebut, termasuk membeli keperluan yang dibutuhkan. Tullow beserta dua mitranya menanamkan modal sejumlah US$ 630 juta di lapangan TEN dan terus bertambah hingga US$ 1 milyar. Upaya pengembangan blok minyak di wilayah sengketa telah 50% komplit dan gelombang pertama minyak siap didistribusikan pada pertengahan tahun 2016. Menyikapi tindakan Ghana di wilayah sengketa ini, Pantai Gading menyampaikan surat protes kepada pemerintah Ghana karena seluruh aktivitas perminyakan Ghana di wilayah sengketa dinilai mengancam tercapainya kesepakatan akhir delimitasi batas maritim kedua negara. Pada tanggal 3 Desember 2014 Pantai Gading secara resmi mengangkat kasus ini ke badan khusus International Tribunal For The Law of the Sea (ITLOS), Pantai Gading meminta ITLOS untuk menyelesaikan sengketa batas maritim antara kedua negara dengan memberikan delimitasi batas maritim di wilayah sengketa, perwakilan ITLOS pun dengan tegas menyatakan siap menyelesaikan kasus ini.

Perencanaan Pengembangan (Plan of Development) blok TEN diajukan Tullow Oil kepada Kementerian Energi Ghana pada November 2012


Page | 3

Pembahasan Sistem Politik dan Pemerintahan Ghana Ghana merupakan sebuah negara republik yang terletak di wilayah barat benua Afrika dan memiliki daratan seluas 238,535 km2 dan berbatasan dengan Pantai Gading di sebalah Barat, Burkina Faso di wilayah utara, Togo di sebelah Timur dan langsung berbatasan dengan Teluk Guinea di wilayah Selatan Ghana. Pada tahun 1957, Ghana menjadi negara Afrika sub-sahara pertama yang mendeklarasikan kemerdekannya dari kolonial Eropa. Perekonomian Ghana merupakan peringkat kesembilan terbesar di benua Afrika berdasarkan nominal GDP. Ghana merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar kelima dan negara dengan cadangan gas alam terbesar keenam di benua Afrika. Konstitusi tahun 1992 yang ditetapkan pemerintah Ghana menjadi acuan dasar bagi pemerintahan demokratik republik Ghana. Konstitusi tahun 1992 juga mendeklarasikan Ghana menjadi republik kesatuan dengan kedaulatan yang berasal dari rakyat Ghana. Dalam rangka mencegah kudeta militer dikemudian hari, pemerintahan yang diktator dan negara dengan sistem partai tunggal, Ghana menerapkan konsep pembagian kekuasaan yang meniru model konstitusi Inggris. Konstitusi tersebut terdiri dari sistem checks and balance dengan pembagian kekuasaan antara presiden, parlemen unikameral, dewan


negara dan badan peradilan yang independen. Kekuasaan eksekutif diberikan kepada Presiden bersamaan dengan Dewan Negara. Presiden merupakan kepala negara, kepala pemerintahan dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Presiden juga memiliki wewenang untuk menunjuk seseorang sebagai wakilnya. Berdasarkan pada Konstitusi 1992, lebih dari setengah Menteri Negara yang ditunjuk langsung oleh Presiden harus berasal dari anggota parlemen. Fungsi legislatif diberikan kepada Parlemen yang terdiri dari 230 anggota parlemen unikameral ditambah satu Speaker. Dalam penerapannya, kekuasaan legislatif menjadi tidak jelas berdasarkan pasal 108 Konstitusi 1992 yang melarang Parlemen menginisiasi sejumlah rancangan undang-undang yang memiliki implikasi secara finansial. Badan legislatif harus memiliki persetujuan dari Presiden jika ingin menetapkan sebuah undang-undang baru karena Presiden memiliki hak veto terhadap seluruh rancangan undang-undang kecuali rancangan undang-undang yang harus mendapatkan persetujuan Presiden tersebut memiliki substansi yang penting dan harus segera ditetapkan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat yang memiliki hak suara dalam jangka waktu empat tahun kecuali pada masa perang karena masa jabatan mereka dapat diperpanjang tidak lebih dari 12 bulan setelah empat tahun menjabat. Struktur dan kekuasaan dari badan peradilan bebas dari intervensi

Page | 4

badan eksekutif juga legislatif. Mahkamah Agung (Supreme Court) memiliki kekuasaan yang luas dalam tinjauan hukum. Mahkamah Agung diberikan wewenang oleh Konstitusi 1992 untuk mengatur penerapan kebijakan badan eksekutif maupun legislatif berdasarkan permintaan warga negara yang merasa dirugikan terhadap kebijakan tersebut. Hirarki badan peradilan Ghana banyak dipengaruhi oleh bentuk badan peradilan Inggris. Hirarki badan peradilan Ghana diawali oleh badan peradilan tertinggi Ghana yang terdiri dari Mahkamah Agung Ghana (Supreme Court of Ghana), Mahkamah Banding (Court of Appeal), Mahkamah Tinggi (High Court of Justice), Pengadilan Regional. Peningkatan Perekonomian Ghana Basis perekonomian Ghana mengalami perubahan besar ditandai dengan industri perminyakan yang menggantikan posisi coklat sebagai pengendali utama pertumbuhan ekonomi Ghana. Selama lebih dari 100 tahun, pondasi perekonomian Ghana ditopang oleh industri coklat dan emas yang jika dua komoditi ini digabungkan mencapai angka 70% kuota ekspor. Melalui ekspor komoditi tersebut, Ghana telah menunjukkan peningkatan yang signifikan terkait konsep perekonomian terbuka yang terintegrasi dengan baik dalam kancah perdagangan dunia namun hal ini juga dapat mengancam fluktuasi harga komoditas di pasar dunia.


Angka relativitas kesejahteraan Ghana dipengaruhi oleh kebijakan elit politik yang berasal dari dua partai politik yang berkuasa di Ghana. Kedua partai politik tersebut menciptakan sebuah model manajemen ekonomi yang memberikan dampak krusial bagi performa ekonomi dalam negeri dan stabilitas politik akibat pencapaian konsensus terhadap eksploitasi coklat tanpa memperhatikan pengusaha kecil dan menghambat proses produksi. Penemuan minyak pada tahun 2007 memberikan hasil yang menjanjikan bagi transformasi perekonomian Ghana. Ketika potensi produksi penuh tercapai, ekspor minyak diharapkan mampu memberikan keuntungan di angka $1 milyar per tahun atau sejumlah enam hingga sembilan persen GDP. Ladang minyak terbesar Ghana yaitu ladang minyak Jubilee telah membuktikan ketersediaan minyak berkualitas tinggi dengan jumlah 500 juta barel dan berpotensi menyimpan cadangan minyak hingga 1 milyar barel. Produksi yang dilakukan di ladang minyak tersebut diharapkan mampu selesai secepatnya dengan perkiraan 120.000 barel per hari diekstrak pada pertengahan 2011, jumlahnya mengalami peningkatan menjadi 250.000 barel per hari pada tahun 2014. Ghana merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia saat ini. Tingkat pertumbuhan GDP per tahun di Ghana mengalami peningkatan dari 4% di tahun 2005 menjadi 15% di

Page | 5

tahun 2013 dengan tingkat pertumbuhan terendah tercatat pada tahun 2009 dan tertinggi pada tahun 2011 sehingga dapat diperhitungkan bahwa tingkat pertumbuhan rata rata GDP per tahun selama periode tersebut berada pada angka 7,8%. Ghana mengalami peningkatan GDP rata rata per tahun menjadi 9,7% dari tahun 2010 hingga 2013 sehingga mampu meningkatkan pendapatan per kapita di atas 1000 Cedis Ghana dan membuat Ghana menjadi negara dengan pendapatan menengah ke bawah. Industri perminyakan menjadi basis penting bagi pertumbuhan ekonomi Ghana sebab mampu menjadi sumber vital lapangan pekerjaan bagi warga Ghana yang tidak memiliki pekerjaan serta berkontribusi terhadap pendapatan negara dan membantu meningkatkan GDP. Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto adalah sebuah indikator ekonomi untuk mengukur total nilai produksi yang dihasilkan oleh semua orang dan perusahaan baik lokal maupun asing di dalam suatu negara. Dalam rangka terus mengupayakan peningkatan pendapatan negara, aktivitas perminyakan yang kini dilakukan merupakan sumber vital bagi pemasukan negara. Industri perminyakan memberikan kontribusi sebanyak 5.9% terhadap pendapatan dalam negeri Ghana dan mengalami peningkatan menjadi 6,6% di tahun 2012 dan terus menunjukkan hasil yang menjanjikan dari tahun ke tahun. Sebagai kontributor pendapatan negara, keuntungan yang diperoleh dari aktivitas perminyakan ini


menunjukkan peningkatan dari 5,4% di tahun 2011 menjadi 13,1% pada tahun 2014. Seluruh peningkatan yang terjadi membuktikan bahwa industri minyak memberikan dampak penting bagi perekonomian negara Ghana. Pendapatan dari industri perminyakan Ghana memainkan peran penting terhadap anggaran belanja negara dan menjadi sumber utama bagi pembiayaan pengembangan infrastruktur. Tidak kurang dari 60% keseluruhan proyek infrastruktur Ghana mendapat sokongan dari pendapatan industri minyak sejak tahun 2012. Pendapatan dari hasil industri minyak Ghana ini telah dijadikan kunci proyek infrastruktur seperti konstruksi jalan, rumah sakit dan fasilitas pendidikan. Sebagai contoh, seluruh proyek infrastruktur dalam anggaran belanja tahun 2015 dibiayai oleh penghasilan industri minyak karena dinilai bertanggungjawab atas perlambatan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber tradisional. Ghana telah memposisikan negaranya sebagai salah satu dari beberapa negara yang berkembang di Afrika Sub Sahara karena mampu menekan persentase jumlah kemiskinan warga negaranya. Persentase jumlah warga miskin di negara Ghana mengalami penurunan dari 31,9% pada tahun 2006 menjadi 24,2% pada tahun 2012. Hasil dari survey GLSS6 mengindikasikan bahwa pendapatan warga Ghana berada pada 1.314 Cedis Ghana per tahun, menunjukkan penurunan angka

Page | 6

kemiskinan sebanyak 7,7% selama tujuh tahun terakhir (2006-2013). Kini Ghana sedang dalam jalurnya untuk mencapai beberapa pilar Millenium Development Goals diantaranya mengurangi kemiskinan, perbaikan sekolah primer, kesetaraan gender di lingkup sekolah dan akses menuju air. Dalam dua dekade terakhir sejumlah program sosial telah dilakukan di Ghana dalam rangka mengurangi angka kemiskinan seperti pemberdayaan penghasilan untuk melawan kemiskinan, program pemberian makanan bagi pelajar, seragam sekolah gratis bagi pelajar, buku gratis bagi pelajar seperti buku cetak dan buku tulis telah diimplementasikan dengan harapan mampu mengurangi kemiskinan dalam lingkup populasi Ghana yang terancam kemiskinan begitu juga dengan sejumlah proyek yang ditujukan untuk peningkatan kualitas kesehatan. Eksploitasi Minyak Sepihak oleh Ghana di Teluk Guinea Kondisi geografis Ghana dan Pantai Gading yang bersebalahan membuat kedua negara harus berbagi perairan di bagian selatan negaranya sementara batas maritim pasti antara kedua negara belum tercapai hingga saat ini karena masing-masing negara memiliki pendapat yang berbeda dalam hal penentuan batas maritim sehingga memunculkan wilayah perairan yang menjadi sengketa antar negara. Berkenaan dengan hal tersebut, UNCLOS telah mengatur penetapan batas maritim khusus bagi negara yang berbagi perairan seperti Ghana dan


Pantai Gading dalam pasal 74 dan 83 yang menerangkan bahwa kedua belah pihak terlebih dahulu harus melakukan negosiasi bilateral guna mencapai hasil akhir dalam penetapan batas maritim kedua negara. Berdasarkan ketetapan yang tertera dalam UNCLOS tentang penetapan delimitasi batas maritim bagi negara yang berbagi perairan maka pemerintah Pantai Gading menginisiasi pembentukan Komisi Gabungan untuk Delimitasi Batas Maritim kepada pemerintah Ghana pada Juli 2008. Permintaan Pantai Gading tersebut diajukan saat sesi biasa Komisi Gabungan Redemarkasi Batas Daratan ke-15 di Abidjan. Terhitung sejak 2008 hingga 2014, kedua negara telah sepuluh kali melakukan pertemuan dalam rangka menyelesaikan konflik batas maritim kedua negara melalui Komisi Gabungan. Dalam rentang waktu proses negosiasi berlangsung maka kedua negara diwajibkan untuk melakukan negosiasi dengan itikad baik dan menarik dari dari segala aktivitas sepihak yang berpotensi mengancam tercapainya kesepakatan akhir. Jika negosiasi gagal dan tidak membuahkan hasil maka kedua negara diharuskan memilih prosedur penyelesasain sengketa sesuai dengan yang telah diatur dalam bab XV UNCLOS. Namun Ghana bersikap seolaholah wilayah sengketa adalah milik mereka tanpa mempertimbangkan negosiasinya dengan Pantai Gading perihal delimitasi batas maritim kedua

Page | 7

negara yang belum mencapai kesepakatan akhir dengan memperluas area eksplorasi minyak dan gas nasionalnya dan memberikan izin konsesi kepada perusahaan pengelola minyak Tullow Oil Plc pada tahun 2008. Pada Maret 2009, Tullow Oil mulai melakukan survey seismik di wilayah perairan Ghana dan menemukan ladang cadangan minyak di wilayah sengketa dengan nama ladang Tweneboah. Pasca penemuan tersebut, Tullow Oil melakukan pengeboran tahap awal sebagai langkah pertama tahapan prakiraan (appraisal) guna mengetahui kondisi batuan, lingkungan dan jumlah cadangan minyak. Dalam tahapan operasi peminyakan di wilayah laut terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan guna mendapatkan kuantitas serta kualitas minyak bumi yang baik dimana tahapan tersebut terdiri dari fase eksplorasi dan fase eksploitasi dimana fase eksploitasi terbagi kembali menjadi fase pengembangan dan fase produksi. Pemberian izin konsesi dari pemerintah Ghana kepada perusahaan pengelola minyak di wilayah sengketa merupakan tahapan dari fase eksplorasi dimana perusahaan dapat memulai aktivitasnya untuk mengetahui keberadaan minyak bumi di bawah laut dengan melakukan survey seismik di wilayah perairan Ghana dan diikuti oleh dua penemuan ladang lainnya, yaitu ladang Enyenra dan Ntomne. Ketiga ladang ini dikelompokkan ke dalam blok yang diberi nama Blok TEN (Tweneboah, Enyenra dan


Ntomne). Proses prakiraan terus dilakukan pihak Tullow Oil di blok TEN dan blok ini siap untuk pindah ke tahap pengembangan (development) dan telah masuk dalam fase eksploitasi. Perencanaan Pengembangan (Plan of Development) diajukan Tullow Oil kepada Kementerian Energi Ghana pada November 2012 dan secara resmi disetujui oleh pemerintah Ghana pada bulan Mei 2013. Bersamaan dengan disetujuinya rencana pengembangan oleh pemerintah Ghana, pihak Tullow Oil memulai strategi untuk mengembangkan blok tersebut, termasuk membeli keperluan yang dibutuhkan. Tullow beserta dua mitranya menanamkan modal sejumlah US$ 630 juta di lapangan TEN dan terus bertambah hingga US$ 1 milyar untuk pemasangan infrastruktur bawah laut di landas kontinen sebagai upaya memulai proses produksi. Hingga Desember 2014, 34 operasi pengeboran eksplorasi dan pengembangan telah dilakukan di wilayah sengketa dan beberapa kegiatan serupa telah terencana untuk dilakukan beberapa bulan ke depan. Pemasangan infrastruktur bawah laut di landas kontinen telah dilakukan Ghana sebagai upaya memulai proses produksi. Dalam pasal 79 UNCLOS dijelaskan aturan tentang instalasi kabel dan saluran pipa di dasar laut, seluruh negara berhak untuk memasang kabel juga saluran pipa yang mempermudah proses eksploitasi minyak di bawah laut. Upaya pengembangan blok minyak di

Page | 8

wilayah sengketa telah sepenuhnya komplit hingga akhir tahun 2015 dan gelombang pertama minyak siap didistribusikan pada pertengahan 2016. Delapan blok lainnya yang memiliki izin dari pemerintah Ghana kini masuk dalam tahap eksplorasi yang menandakan bahwa perusahaan pengelola minyak di wilayah sengketa telah melakukan survey seismik. Kesimpulan Kondisi geografis Ghana dan Pantai Gading yang bersebalahan membuat kedua negara harus berbagi perairan di bagian selatan negaranya sementara batas maritim pasti antara kedua negara belum tercapai hingga saat ini karena masing-masing negara memiliki pendapat yang berbeda dalam hal penentuan batas maritim sehingga memunculkan wilayah perairan yang menjadi wilyah sengketa. Berdasarkan ketetapan yang tertera dalam UNCLOS tentang penetapan delimitasi batas maritim bagi negara yang berbagi perairan maka kedua belah pihak terlebih dahulu harus melakukan negosiasi bilateral guna mencapai hasil akhir dalam penetapan batas maritim kedua negara.


Dalam rentang waktu proses negosiasi berlangsung maka kedua negara diwajibkan untuk melakukan negosiasi dengan itikad baik dan menarik dari dari segala aktivitas sepihak yang berpotensi mengancam tercapainya kesepakatan akhir. Jika negosiasi gagal dan tidak membuahkan hasil maka kedua negara diharuskan memilih prosedur penyelesasain sengketa sesuai dengan yang telah diatur dalam UNCLOS. Namun Ghana bersikap seolaholah wilayah sengketa adalah milik mereka tanpa mempertimbangkan negosiasinya dengan Pantai Gading perihal delimitasi batas maritim kedua negara yang belum mencapai kesepakatan akhir dengan memperluas area eksplorasi minyak dan gas nasionalnya dengan memberikan izin konsesi kepada perusahaan pengelola minyak di wilayah sengketa. Aktivitas sepihak yang dilakukan Ghana terhadap pantai Gading di wilayah sengketa tidak hanya sampai di situ, setelah proses eksplorasi selesai dilakukan maka Rencana Pengembangan atau Plan of Development blok minyak TEN diajukan kepada pemerintah Ghana dan mendapat persetujuan dari Kementerian Energi Ghana.

Page | 9

Daftar Pustaka Jurnal, Research Paper, Artikel

Minutes

Côte

d’Ivoire/Ghana

Maritime Boundary Negotiations

Ilmiah Ghana Living Standard Survey Round

News release by Tullow on the

6, Chapter One: The Economic

approval of the development

Context, hal 1

plan for the TEN Project

Government and Political Conditions,

Request_annexes_Eng.pdf

Ghana – A Country Profile.pdf Second Meeting of the Joint IvorianImpact of the Upstream Petroleum

Ghanaian

Commission

on

Sector on GDP and Revenue:

Delimitation of the Maritime

Revenue Impact, hal. 3

Boundary between Côte d’Ivoire and Ghana

Konstitusi Ghana.pdf UNCLOS.pdf, Article 74 & 83, “Part V: Exclusice Economic Zone& Part VI: Continental Shelf”

Status of activities in oil blocks awarded

by

Ghana

in

the

disputed area as of February 2015

Buku

Written Statement of Côte d’Ivoire,

Jackson, John G., “Introduction to African

Civilization”,

The Maritime Boundary Dispute

Citadel

Press, 2001 Dokumen Resmi Letter of formal notice sent by Côte d’Ivoire to Ghana on 31 October 2014


Situs Web exploringafrica.matrix.msu.edu ghanaweb.com, “History of Ghana” http://www.tullowoil.com./operations/ west-africa/ghana/ghana-timeline

Page | 10

http://www.tullowoil.com./operations/ west-africa/ghana/tenfield/development-activity http://www.tullowoil.com./operations/ west-africa/ghana/tenfield/development-activity individual.troweprice.com,

“Five

Countries to Watch” www.indoalpha.com/gross-domesticproduct-gdp/ www.worldbank.org/en/country/ghana /publication/poverty-reductionghana-progress-challenges


Page | 11

KEBIJAKAN GHANA MELAKUKAN EKSPLOITASI MINYAK SEPIHAK KEPADA PANTAI GADING DI TELUK GUINEA. Oleh : M. Fathur Rahman Elka Putra

Recommend Documents