Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
ISSN 1979 - 4940
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MENJAGA KUALITAS LINGKUNGAN DI WILAYAH PENAMBANGAN INTAN TRADISIONAL CEMPAKA 1
1,2
Abdul Halim Barkatullah, 2Dadang Abdullah Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjend. H. Hasan Basry Kayutangi Banjarmasin 1 E-mail:
[email protected],
[email protected] Abstract
The word of mining is like two sides of a coin that can not be separated and it alwaysbe side by side. In a traditional activity diamond mine in the Cempakaof South Kalimantan is mostly done by individuals, its not only have a positive impact to the surrounding society, especially the impact of economic and welfare society but it has a negative impact too on an environment, especially after mine. The method of the research is used empirical legal research methods. The use of the research method is not merely analyze the law as a series of norms or rules of act associated with the act of vigilantism and the legal process, but need analyze how the law has a positive influence ofthe people's life. Such the legal research, it canbe called as juridical sociological research methods. A traditional mining activity carried out by a group of people or individual needs serious attention, especially in terms of the protection of the environment. Policies regarding mining arenot only the authority of the central government.In this case the autonomous regions have the authority to regulate, so the damage can be prevented as early as possible. Keywords: Traditional Mine, Damage, Environment. Abstrak Kata pertambangan seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dan akan selalu berdampingan. Dalam aktivitas tambang intan tradisional di Cempaka Kalimantan Selatan yang banyak dilakukan oleh perorangan bukan hanya berdampak positif bagi masyarakat sekitar terutama dampak ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya tetapi juga berdampak negatif bagi lingkungan terutama pasca tambang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empirik. Penggunaan metode penelitian yang demikian tidak hanya sebatas menelaah hukum sebagai sederetan norma-norma atau kaidah-kaidah perUUan yang berhubungan dengan perbuatan main hakim sendiri dan proses hukumnya, tetapi juga menelaah bagaimana agar hukum berpengaruh positif dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum yang demikian, dapat pula disebut sebagai metode penelitian yuridis sosiologis. Aktivitas tambang tradisional yang dilakukan oleh sekelompok orang atau perorangan perlu mendapat perhatian serius, terutama ditinjau dari sisi perlindungan terhadap lingkungannya. Kebijakan mengenai pertambangan bukan hanya kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini daerah dengan otonominya memiliki kewenangan untuk mengatur sehingga kerusakan bisa dicegah sedini mungkin. Kata Kunci: Tambang Tradisional, Kerusakan, Lingkungan.
1
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
konstitusi negara kita. Pembangunan
PENDAHULUAN Pasal 33 UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “ayat
(sustainable
development) merupakan salah satu perwujudan dari wawasan lingkungan.
Perekonomian disusun sebagai usaha
Sebaliknya, prinsip pembangunan yang
bersama
azas
berkelanjutan juga harus diterapkan
kekeluargaan, ayat (2); Cabang-cabang
dalam kebijakan pembangunan yang
produksi yang penting bagi Negara dan
berwawasan lingkungan. Tidak ada
yang menguasai hajat hidup orang
pembangunan
banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3)
lingkungan
menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan
utamanya, dan tidak ada wawasan
alam
lingkungan
:
(1)
berkelanjutan
berbunyi;
bahwa
berdasar
yang
atas
terkandung
didalamnya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan
berkelanjutan hidup
sebagai
tanpa
Sejalan
rakyat, ayat (4), Perekonomian nasional
berkelanjutan
diselenggarakan
lingkungan, dalam UU
berdasar
atas
tanpa unsur
pembangunan
berkelanjutan.1
untuk sebesar- besarnya kemakmuran
dengan dan
konsep berwawasan Nomor 4
demokrasi ekonomi dengan prinsip
Tahun 2009 tentang Pertambangan
kebersamaan,
berkeadilan,
Mineral dan Batubara (UU Minerba)
berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
pada Pasal 2 huruf d menegaskan
kemandirian, serta dengan menjaga
bahwa pertambangan mineral dan/atau
keseimbangan kemajuan dan kesatuan
batubara
ekonomi
“berkelanjutan
efisiensi
nasional
dan
lebih
lanjut
ayat
(5);
dikelola dan
berasaskan: berwawasan
mengenai
lingkungan” yang dalam penjelasannya
pelaksanaan pasal ini diatur dalam
adalah asas yang secara terencana
undang-undang.
mengintegrasikan
Ketentuan
Pasal
ini
merupakan
sumber
keseluruhan
alam di Indonesia. Pasal 33 ayat (4)
mineral
menegaskan
berkelanjutan
dan
adanya
dimensi
ekonomi,
lingkungan, dan sosial budaya dalam
kebijakan pengelolaan sumber daya
telah
usaha dan
pertambangan
batubara
untuk
prinsip
berwawasan
lingkungan yang terkandung dalam asas demokrasi ekonomi yang dianut oleh
2
ISSN 1979 - 4940
1
Jimly Asshiddiqie. 2009. Green Constitution: Nuansa Hijau UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 134.
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
ISSN 1979 - 4940
mewujudkan kesejahteraan masa kini
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang
dan masa mendatang.
Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL
UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang
apabila izin Kuasa Pertambangannya
Pertambangan Mineral dan Batubara,
mencapai lebih dari 200 Ha atau luas
menggantikan UU
Nomor 11 Tahun
daerah terbuka untuk pertambangannya
Ketentuan-ketentuan
mencapai lebih dari 50 Ha komulatif per
1967
tentang
Pokok
Pertambangan.
Perubahan
mendasar yang terjadi adalah perubahan
tahun. Perizinan
sebagai
salah
satu
dari sistem kontrak karya dan perjanjian
sarana Hukum Administrasi berfungsi
menjadi sistem perizinan, sehingga
sebagai
Pemerintah tidak lagi berada dalam
pencemaran
posisi yang sejajar dengan pelaku usaha
lingkungan hidup, sebagaimana diatur
dan menjadi pihak yang memberi izin
dalam Pasal 14 huruf g UU Nomor 32
kepada
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
pelaku
usaha
di
industri
pertambangan mineral dan batubara.
instrumen dan/atau
pencegahan kerusakan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Selain UU minerba, UU Nomor
menggantikan UU Nomor 23 Tahun
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Hidup.
(UUPPLH) pada Pasal 15 Jo. Pasal 18
Kalimantan Selatan adalah salah
juga mewajibkan setiap rencana usaha
satu propinsi yang kaya akan sumber
dan/kegiatan yang dapat menimbulkan
daya alam dalam bentuk mineral, baik
dampak besar dan penting terhadap
batubara, minyak bumi, emas dan
lingkungan
bermacam
hidup,
wajib
memiliki
hasil
bumi.
Dari
segi
analisis mengenai dampak lingkungan
topografi, Kalimantan Selatan terdiri
untuk
melakukan
dari 4 (empat) bagian jenis tanah, yakni
Selanjutnya
aluvial, dataran rawa, perbukitan dan
usaha
memperoleh
izin
dan/kegiatan.
Pemerintah
mengeluarkan
Peraturan
pegunungan,
dengan
jenis
tanah
Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1999
dominan yakni podsolik merah kuning
Analisis
Mengenai
dan aluvial.
Lingkungan
Hidup
Dampak
(AMDAL)
dan
Lahan basah memiliki perananan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
penting dalam pelestarian lingkungan,
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis
diantaranya
sebagai
penyumbang
3
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
keanekaragaman hayati, penyeimbang
irigasi, mencegah air laut masuk,
iklim, sumber sirkulasi air dan sumber
bekalan air dan navigasi.
pangan
bagi
masyarakat
setempat.
Masyarakat memanfaatkan lahan basah
c. Konservasi untuk akuakultur dan marikultur
untuk memenuhi berbagai kebutuhan,
d. Pelepasan pestisida, herbisida, hara
utamanya kebutuhan hidup. Di Florida,
dan sedimen, dari lahan pertanian
Amerika
dan kawasan permukiman.
Serikat,
dimanfaatkan
untuk
lahan
gambut
pariwisata.
Di
e. Penimbunan untuk membuat jalan
Malaysia, lahan gambut dimanfaatkan
dan
untuk perkebunan kelapa sawit yang
permukiman dan industri, dan;
sekarang perlahan mulai ditiru oleh beberapa daerah di Kalimantan, lahan
membangun
kawasan
f. Penambangan gambut untuk bahan energi.
2
gambut di Kalimantan Barat digunakan
Kegiatan pertambangan termasuk
untuk bertanam holtikultura (nenas),
penggalian batu mulia secara tradisional
sedangkan
di
merupakan kegiatan yang dilakukan
memanfaatkan
oleh sebagian masyarakat di Kalimantan
lahan basah untuk bertani, memelihara
Selatan dan telah berlangsung puluhan
ikan dan bercocok tanam.
tahun lamanya. Salah satu daerah
Masyarakat
Kalimantan
Selatan,
Banjar
Akan tetapi pemanfaatan lahan
penghasil batu mulia adalah Kecamatan
basah tersebut juga menjadi sebab
Cempaka di Kota Banjarbaru, dan
kerusakan dan hilangnya lahan basah.
menjadi bagian hidup tak terpisahkan
Tindakan manusia yang dapat merusak
dari masyarakat Kecamatan cempaka,
langsung lahan basah adalah :
sehingga
a. Pengatusan
(drainage)
untuk
pertanian,
kehutanan
dan
pengendalian nyamuk. b. Pembuatan
bending
(dyke),
laut (seawall), jaringan saluran dan pengubahan
aliran
Alat
Linggangan
yang
menggambarkan pendulangan intan di tradisional
di
kecamatan
Cempaka
diadopsi menjadi salah satu unsur dalam
bendungan (dam), tanggul, dinding
sungai
lambang Kota Banjarbaru. Namun
seiring
dengan
perkembangannya potensi bahan galian
untuk
mencegah aliran banjir, menata air,
4
ISSN 1979 - 4940
2
Dugan dalam Pemanfaatan Lahan Basah, Kontroversi Yang Tidak Ada Habisnya, Tejoyuwono Notohadiprawiro, Repro Ilmu Tanah UGM, 2006, hal. 3
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
ISSN 1979 - 4940
tersebut masih belum tertata dengan
kebutuhan akan penjelasan lebih rinci
baik, hal ini dibuktikan dengan masih
dan cermat terhadap persoalan hukum
banyaknya
penambang
yang
secara
dikelola
oleh
tanpa
melakukan perbandingan antara law in
intan
rakyat
pengkoordinasian dengan pemerintah
lebih
bermakna
dengan
book dengan law in action4.
setempat. Aktivitas pertambangan intan
Konsekuensi
dari
penelitian
secara tradisional sebagian berjalan
hukum yang menggunakan paradigma
secara
socio-legal sebagai paradigma utama
turun
menimbulkan
temurun
sehingga
anggapan
pada
adalah
menggunakan
penggabungan
masyarakat bahwa lahan pertambangan
metode yuridis normatif dengan metode
merupakan
sosiologis kuantitatif. Sehingga dalam
warisan
yang
tidak
memerlukan izin usaha. Hal ini tentu
penelitian
menjadi
permasalahan
ketika
menganalisis
pemerintah
daerah
untuk
dokumen-dokumen
menertibkan
berupaya
kegiatan
pertambangan
ini,
dengan
terlebih
dulu
akan
beberapa hukum
usaha
terkait
pengelolaan
batu mulia untuk mencegah terjadinya
pertambangan
intan
tradisional
di
kerusakan lingkungan yang meluas.
Cempaka Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis data dilakukan secara
METODE PENELITIAN Penelitian
ini
kualitatif, dengan menggunakan metode
menggunakan
metode penelitian sosiologi hukum (socio-legal menggunakan
research) pendekatan
dengan inter
disipliner atau “hibrida” antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis yang memakai cara analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan holistik sebagaimana dikemukakan oleh David M. Fetterman3 Hal ini untuk memenuhi
deskriptif analitis.5 dilakukan
di
Analisis
dalam
yang
penelitian
ini
diawali dengan melakukan reduksi data, yaitu
berupa
kegiatan
pemilihan,
penyederhanaan, pengorganisasian, data.
Data
pengkodean, dan
pemutakhiran
yang sudah
terkumpul
kemudian disusun dalam teks yang diperluas, dijelaskan dan kemudian dianalisa untuk menarik suatu simpulan
4
3
David M. Fetterman, Ethnography Step by Step, London, Sage Publishing, 1998, hal. 19
Ibid, hal. 175. Winarno Surakhmad, Dasar dan Teknik Research, Bandung: Tarsito, 1978, hal. 132 5
5
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
HASIL DAN PEMBAHASAN
dan dianggap sebagai perwujudan fisik
1. Tanggung Jawab Negara Dalam
belaka.7
Menjaga
Kualitas
Lingkungan
Disamping lingkungan hidup fisik jasmani, terdapat juga lingkungan hidup
Hidup 1.1. Pengertian Lingkungan Hidup
Istilah lingkungan mengandung pengertian yang luas.
sosial atau sering juga digunakan pengertian lingkungan sosial budaya
dan Hukum Lingkungan
Secara ilmu
bahasa akan memerlukan penguraian
(social cultural environment), yang merupakan cerminan dari sifat tiap-tiap makhluk hidup, khususnya manusia.
yang panjang lebar dan menyangkut
Dalam perikehidupan sosial itu,
berbagai apek kehidupan manusia serta
manusia menghasilkan budi dayanya,
makhluk hidup pada umumnya. Yang
yang lazim di cakup dalam pengertian
dimaksud dengan lingkungan dalam
kebudayaan
tulisan ini adalah pengertian yang dalam
pengertian ini maka lingkungan hidup
bahasa Inggris di istilahkan dengan
sosial budaya, disebut juga lingkungan
“environment”.
Kita sering membaca
hidup buatan manusia (man made
kelengkapan
dari
environment) sebagai pasangan dari
misalnya
environment,
life
environment, human
environment, physical environment dan sebagainya.
6
(culture).
Dalam
lingkungan hidup fisik jasmani atau lingkungan
alami
(natural
environment). Pencemaran lingkungan
Pengertian
lingkungan
yang
dapat mengenai/ mencemari lingkungan
dimaksud adalah environment dalam
alamiah ataupun lingkungan buatan
artian yang luas, yang menyangkut
(social cultural), yang mana faktor
hubungan dengan lingkungan hidup
penyebabnya
manusia,
sehingga pola pengamanan hukumnya
hewan,
dan
tumbuh-
tumbuhan yang diwadahi di dalamnya. Selanjutnya lingkungan
dijelaskan hidup
fisik
berbeda
sekali,
pun berbeda pula. Lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 1 UULH-UUPLH adalah:
jasmani yang terdapat dalam alam.
“kesatuan ruang dengan semua benda,
Dalam pengertian ini, maka manusia,
daya, keadaan, dan makhluk hidup,
hewan dan tumbuh-tumbuhan itu dilihat
termasuk manusia dan perilakunya,
Ibid l hal. 34
alam
adanya
akan
atau
6
6
ISSN 1979 - 4940
7
Jimly Asshiddiqie,. Op.cit. hal. 123
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
ISSN 1979 - 4940
yang mempengaruhi kelangsungan peri
hidup lainnya yang apabila dilanggar
kehidupan dan kesejahteraan manusia
dapat dikenakan sanksi.
serta makhluk hidup lain”.
Pada pengelolaan lingkungan kita
Istilah Hukum Lingkungan dalam beberapa bahasa asing adalah:8
berhadapan dengan hukum sebagai sarana
pemenuhan
a. Bahasa Belanda : Milieurecht;
Berdasarkan
b. Bahasa Inggris
lingkungan
:
Environmental
Law;
d. Bahasa Perancis :
Droit
Lingkungan : de
I’environment;
Seputar (=Sekeliling) f. Bahasa Tagalog :
yang
bermacam-macam
10
Kesehatan
Lingkungan
(Milieuhygienerecht); c. Hukum tentang Sumber Daya Alam
Batas
nan
Kapaligiran;
(Recht
betreffende
rijkdommen)
g. Bahasa Thailand :
Sin-ved-lom
kwahm;
Konservasi
natuurlijke
atau
Hukum
(Natural
Resources
Law);
h. Bahasa Arab
:
Qonun
al
–
Bi’ah.
d. Hukum
tentang
Pemakaian
Hukum lingkungan menyangkut penetapan
nilai-nilai
beoordelen),
yaitu
(warden-
nilai-nilai
yang
sedang berlaku dan nilai-nilai yang diberlakukan
di
masa
mendatang serta dapat disebut “hukum mengatur
hidup”.
kepentingan-kepentingan
a. Hukum Bencana (Rampenrecht); b. Hukum
e. Bahasa Malaysia: Hukum Alam
yang
kepentingan.
dapat dibedakan bagian-bagian Hukum
c. Bahasa Jerman : Umweltrecht;
diharapkan
9
tatanan
Pembagian
Ruang
(Recht
Betrefende de verdeling van het ruimtegebruik) atau Hukum Tata Ruang; e. Hukum Perlindungan Lingkungan (Milieubeschermingsrecht). Sebagai disiplin ilmu hukum yang
lingkungan
sedang berkembang, sebagian besar
Hukum lingkungan adalah
materi Hukum Lingkungan merupakan
hukum yang mengatur hubungan timbal
bagian
dari
hukum
balik antara manusia dengan makhluk
(administratiefrecht).
administrasi Hukum
lingkungan mengandung pula aspek hukum
perdata,
pidana,
pajak,
8
Yunial Laili Mutiari, Penegakan Hukum Lingkungan, www.google.com, diakses tanggal 26 Oktober 2016
9 10
Ibid Ibid
7
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
internasional,
dan
penataan
ruang
dalam bentuk campur tangan terhadap
sehingga tidak dapat digolongkan ke
berbagai
dalam pembidangan hukum klasik.
masyarakat yang semakin kompleks.
Dengan demikian, substansi Hukum
Segi Hukum Lingkungan administratif
Lingkungan
menimbulkan
terutama muncul apabila keputusan
Hukum
penguasa yang bersifat kebijaksanaan
pembidangan
dalam
segi
kehidupan
dalam
Administratif,
Hukum
Lingkungan
dituangkan dalam bentuk penetapan
Keperdataan,
Hukum
lingkungan
(beschikking) penguasa, misalnya dalam
Lingkungan
prosedur perizinan, penentuan baku
Internasional yang sudah berkembang
mutu lingkungan, prosedur analisis
menjadi disiplin ilmu hukum tersendiri
mengenai
dan Hukum Tata Ruang. Dari substansi
(AMDAL) dan sebagainya.
Kepidanaan,
Hukum
dampak
lingkungan
hukum yang merupakan materi hukum
Hukum lingkungan berhubungan
lingkungan, maka mata kuliah hukum
erat dengan kebijaksanaan lingkungan
lingkungan digolongkan ke dalam mata
yang ditetapkan oleh penguasa yang
kuliah hukum fungsional (functionele
berwenang
rechtsvakken),
lingkungan.
yaitu
mengandung
di
bidang
pengelolaan
Dalam
menetapkan
terobosan antara berbagai disiplin ilmu
kebijaksanaan
hukum
klasik
ingin mencapai tujuan tertentu.
hukum
lingkungan
merupakan
(tradisional). sebagai
cabang
ilmu
Jadi genus
tersendiri,
lingkungan,
penguasa Untuk
itu dapat dipergunakan berbagai sarana, misalnya
penyuluhan,
pendidikan,
namun bagian terbesar substansinya
subsidi, pelaksanaan kegiatan-kegiatan
merupakan
nyata dan sebagainya.
rating
dari
hukum
administrasi. Hukum
1.2. Tanggung lingkungan
dikenal
sebagai hukum gangguan (hinderrecht) yang
bersifat
mengandung
sederhana aspek
dan
keperdataan.
Jawab
Negara
terhadap Lingkungan Hidup Negara
hukum
kesejahteraan
menegaskan bahwa negara bertanggung jawab
dalam
pelaksanaan
setiap
Namun lambat laun perkembangannya
kegiatan bernegara. Negara bertanggung
hukum lingkungan juga mengarah pada
jawab untuk mewujudkan kesejahteraan
bidang
seluruh
hukum
administrasi,
sesuai
dengan peningkatan peranan penguasa
8
ISSN 1979 - 4940
rakyatnya.
Setiap
kegiatan
ekonomi dan pembangunan merupakan
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
ISSN 1979 - 4940
upaya untuk mewujudkan tujuan dan
wetgever
aan
een
cita-cita nasional bagi bagi setiap
(atribusi adalah pemberian weweang
warganya.
pemerintah
oleh
bestuursorgaan
pembuat
undang-
Tanggung jawab yang melekat
undang kepada organ pemerintah. b,
pada negara ini merupakan salah satu
delegatie: overdacht vvoegheid van het
kewajiban yang
ene bestuursorgaan aan een ander.
sebagai
dimiliki pemerintah
tugas
menjalankan
pemerintahan.
fungsi
Tanggung jawab
(delegasi adalah pelimpahan wewenang
ini
pemerintahan
sebagai akibat dari kewenangan dan
pemerintahan
kekuasaan
padanya.
pemerintahan lainnya). c, mandaat:een
Kekuasaan ini mempunyai peranan
bestuursorgaan laat zijn bevoegheid
yang
names hem uitoefenen door een ander
yang
dapat
melekat
menentukan
nasib
berjuta-juta manusia.11 Dasar Legalitas
(mandat
merupakan
pemerintahan
dasar
dalam
penyelenggaran
setiap
negara
dan
pemerintahan, setiap penyelenggaraan
dari
satu
organ
kepada
terjadi
organ
ketika
organ
mengijinkan
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).
kenegaraan dan pemerintahan harus
Tanggung
jawab
pemerintah
memiliki kewenangan yang diberikan
terhadap penegakan hukum lingkungan
oleh Undang-undang. 12 Berarti bahwa
diberikan
substansi dari asas legalitas adalah
Undang-Undang
wewenang.
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
pemerintah
Sumber berasal
Undang-undang.
wewenang dari
perintah
Kewenangan
ini
oleh
Undang-undang. No.32 Tahun 2009
Lingkungan Hidup dalam
Pasal 1 ayat
37, 38, 39 disebutkan: Pemerintah
diperoleh melalui tiga cara, yaitu:
pusat,
atribusi, delegasi dan mandat.
Pemerintah, adalah Presiden Republik
Menurut H.d.Van Wijk/ Willem
yang
selanjutnya
disebut
Indonesia yang memegang kekuasaan
Konijnbelt, a. Attributie: toekening van
pemerintahan
een
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
bestuursbevoegheid 11
door
een
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar.Jakarta, 1982, Dikutip Dalam Jawade Hafdz Arsyad, Korupsi Dalam Perspektif HAN, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.72. 12 Ibidt, hal.100.
Negara
Undang-Undang Republik
Indonesia
Republik
Dasar Tahun
Negara 1945.
Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat
9
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah
daerah.
Menteri
adalah
ISSN 1979 - 4940
Kewenangan yang diberikan oleh UU
No.
32
Tahun
2009
menteri yang menyelenggarakan urusan
Pemerintah Pusat, Presiden dalam hal
pemerintahan
ini
di
perlindungan
bidang
dan
pengelolaan
lingkungan hidup. Upaya
Menteri,
gubernur,
bupati/walikota
sesuai
kewenangannya perlidungan
atau dengan
wajib
melakukan
dan
pengawasan
pengelolaan lingkungan hidup adalah
penanggung
upaya sistematis dan
terpadu yang
kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan
dilakukan untuk melestraikan fungsi
dalam peraturan perundang-undangan di
lingkungan
bidang perlindungan dan pengelolaan
hidup
dan
terjadinya
pencemaran
kerusakan
lingkungan
meliputi
perencanaan,
mencegah dan
atau
hidup
yang
terhadap jawab
ketaatan
usaha
dan/atau
lingkungan hidup.13 Menteri dalam hal ini Menteri
pemanfaatan,
Lingkungan
pemeliharaan,
bupati/walikota, pejabat pengawasan
pengawasan dan penegakan hukum.
sesuai dengan kewenangannya wajib
Untuk
melakukan
pengawasan
ketaatan
penanggung
jawab
dan/atau
pengendalian,
itu
tugas
menjalankan
Pemerintah
Hidup,
gubernur,
dan
untuk
men-
kegiatan terhadap izin lingkungan 14 .
masyarakatnya
Menteri dapat melakukan pengawasan
seperti tertuang dalam pembukaan UUD
terhadap ketaatan penanggung jawab
1945 alenia ke 4 dan batang tubuh UUD
usaha dan/atau kegiatan yang izin
45 Pasal 28 (H) ayat (1), Pasal 28 (I)
lingkungannya
dan Pasal
pemerintah
sejahterakan
warga
33 ayat (3) dan (4)
membawa
konsekuensi
kegiatan
pembangunan
usaha
atau
fungsi
kewenangannya
diterbitkan
daerah
jika
oleh
pemerintah
pelaksanaan
menganggap terjadi pelanggaran yang
nasional
serius di bidang perlindungan dan
diberbagai sektor akan selalu memiliki dampak langsung maupun yang tidak
pengelolaan lingkungan hidup.15 Menteri
langsung terhadap lingkungan hidup,
pengawasan
baik
penanggung
yang positif maupun negatif
dapat terhadap jawab
usaha
terhadap kualitas fungsi lingkungan. 13 14 15
10
bahwa
Pasal 71 UUPPLH ayat 1 Pasal 71 ayat 2 UUPPLH Pasal 72 UUPPLH
melakukan ketaatan dan/atau
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
kegiatan
yang
izin
lingkungannya
diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah
menganggap
ISSN 1979 - 4940
dan
organisme
lainnya)
maupun
dengan lingkungan alam atau fisik.16
terjadi
Sebagian besar pakar hukum
pelanggaran yang serius di bidang
lingkungan
perlindungan
pengelolaan
substansi hukum lingkungan merupakan
lingkungan hidup. Pejabat pengawas
bagian terbesar dari hukum hukum
lingkungan
administrasi. 17 Siti Sundari Rangkuti
dan
hidup
sebagaimana
mengakui
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3)
menyebutkan
berwenang:
administrasi
bahwa
hukum
lingkungan
muncul penguasa
apabila
a. melakukan pemantauan;
keputusan
yang
bersifat
b. meminta keterangan;
kebijaksanaan dituang dalam bentuk
c. membuat salinan dari dokumen
penetapan
(beshickking)
penguasa,
dan/atau membuat catatan yang
misalnya
dalam
hal
perizinan,
diperlukan;
penentuan
baku
mutu
lingkungan, 18
d. memasuki tempat tertentu;
prosedur
AMDAL,
e. memotret;
dicermati
hukum
f. membuat rekaman audio visual;
administrasi
g. mengambil sampel;
sesederhana itu, karena tidak hanya
h. memeriksa peralatan;
berkaitan dengan kebijakan lingkungan
i. memeriksa instalasi dan/atau alat
dalam bentuk beshikking, akan tetapi
transportasi; dan/atau
Hukum
lingkungan
Jika
lingkungan
sebenarnya
menyangkut juga
j. menghentikan pelanggaran tertentu.
dsb.
tidak
keputusan yang
bersifat mengatur (regulasi).
pada
Hukum
lingkungan
akan
dasarnya merupakan seperangkat aturan
berhubungan erat dengan kebijaksanaan
hukum (legal rules) yang bertujuan
lingkungan
untuk
penguasa yang berwenang dibidang
menata
Penataan makna
lingkungan
lingkungan bahwa
hubungan
yang
antara
hidup.
mengandung ditata
manusia
adalah
yang
ditetapkan
pengelolaan
lingkungan.
pencegahan
pencemaran
oleh
Instrumen dan/atau
dengan
lingkungannya, baik dengan lingkungan 16
makhkuk hidup lainnya (flora, fauna
Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, Raja Grapindo Persada, Jakarta, Edisi Revisi, 2014, hal. 91. 17 Ibid, hal. 91-92. 18 Ibid., hal.5
11
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
kerusakan lingkungan hidup, terdiri
ISSN 1979 - 4940
c. Meningkatkan
atas:
nilai
ekonomis
wilayah yang berfungsi ekologis;
a. KLHS;
dan
b. Tata ruang;
d. Menerapkan tanggungjawab sosial
c. Baku mutu lingkungan hidup;
dan
d. Kriteria baku kerusakan lingkungan
(corporate social responsibility).
hidup;
lingkungan
perusahaan
Peran serta masyarakat dalam
e. AMDAL;
pengelolaan
f. UKL-UPL;
penaatan Hukum Lingkungan adalah
g. Perizinan;
sebagai berikut :
h. Instrumen Ekonomi Lingkungan
hidup
dan
a. Memberikan kontribusi terhadap
Hidup;
pengelolaan lingkungan hidup di
i. Peraturan
Perundang-Undangan
Berbasis Lingkungan Hidup; j. Anggaran
Berbasis
Daerah; b. Menjadi pelaku dalam pengelolaan
Lingkungan
Hidup;
lingkungan hidup di Daerah; c. Menjaga,
k. Analisis Risiko Lingkungan Hidup; dan
memelihara
d. Melaksanakan pengawasan
Peran serta dunia usaha dalam lingkungan
hidup
dan
melestarikan lingkungan hidup; dan
l. Audit Lingkungan Hidup.
pengelolaan
lingkungan
pemantauan dalam
dan
rangka
peningkatan kualitas lingkungan
dan
hidup.
penaatan Hukum Lingkungan adalah 2. Dampak
sebagai berikut : a. Memberikan kontribusi terhadap pengelolaan lingkungan hidup di
b. Bermitra usaha dengan Pemerintah
dalam
masyarakat pengelolaan
hidup di Daerah;
setempat lingkungan
dari
Intan Tradisonal di
Kecamatan Cempaka Banjarbaru 2.1
Daerah;
dan/atau
Tambang
Lingkungan
Penambangan Tradisional
Intan di
Kecamatan
Cempaka Intan atau berlian adalah mineral yang secara kimia merupakan bentuk Kristal atau alotrop dari karbon. Intan terkenal karena memiliki sifat-sifat fisika yang istimewa, terutama factor
12
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
kekerasannya
kemampuannya
dengan rata-rata ketinggian topografi
mendispersikan cahaya. Sifat-sifat ini
antara 50 sampai 150 meter di atas
yang membuat intan digunakan dalam
permukaan laut (Pusat Statistik Provinsi
perhiasan dan berbagai penerapan di
Kalimatan Selatan: 2016). Sehingga
dalam dunia industry.
praktis, kawasan pendulangan intan, di
Harga
dan
ISSN 1979 - 4940
intan
dipasaran
sangat
Pumpung atau Ujung Murung misalnya,
mahal karena dalam proses pencarian
juga dikelilingi oleh bukit-bukit yang
sangat sulit dan barang tersebut bisa
menyembul.
dibilang barang yang langka. Tidak
Kawasan
pendulangan
intan
seperti barang tambang yang lain
tradisional di Kecamatan Cempaka,
misalnya emas yang bisa dibilang masih
paling banyak tersebar di Kelurahan
mudah ditemukan bila dibandingkan
Sungai Tiung. Kelurahan seluas 21,50
dengan intan. Juga tidak semua daerah
Km2 dengan jumlah kepadatan 306
di Indonesia dapat ditemukan sebagai
jiwa per Km2, ini memiliki dua
tempat pertambangan intan yang sudah
kawasan pendulangan intan tradisional
cukup dikenal oleh masyarakat adalah
yang telah dikenal di mata dunia, yaitu
Kalimantan Selatan. Proses pencarian
Desa
dilakukan baik yang secara tradisional
terkenal karena temuan intan sebesar
ataupun
dengan
telur ayam dengan berat 166,7 kerat,
yang
pada 30-an tahun silam. Belakangan
cara
menggunakan
modern mesin-mesin
canggih.
Pumpung.
Desa
Pumpung,
intan tersebut dinamai Trisakti. Di
Kecamatan
adalah
Kecamatan
kawasan penambangan intan dan emas
merupakan
yang
an.
terletak
Cempaka
47
km
dari
Kota
ini,
area
tanah
Sebagian
tanahnya pendulang-
besar
penduduknya
Banjarmasin dan 7 km dari Kota
bermata
Banjarbaru. Di tempat ini pengunjung
pendulangan
dapat melihat langsung bagaimana para
kawasan
pekerja mencari Intan atau Emas di
tradisional
lobang-lobang penuh galian dan penuh
transportasi darat yang bisa kita pilih,
lumpur.
kota
tentunya relatif cepat, mudah dan
oleh
murah.
Kecamatan
Banjarbaru,
Cempaka
didominasi
pencaharian intan.
wisata ini,
Untuk
sebagai menuju
pendulangan
intan
banyak
akses
karakteristik geografis dataran tinggi
13
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
Sistem penambangan intan di
ISSN 1979 - 4940
(morfologi
dan
topografi),
yaitu
Kecamatan Cempaka Banjarbaru adalah
perubahan sudut pandang dan bentuk
menggunakan sistem “dumping”, yaitu
lereng. Pengupasan, penimbunan tanah
suatu
dengan
penutup dari penggalian sumber daya
yang
alam menimbulkan perubahan pada
dengan
drainase, debit air sungai, dan kualitas
selesai
permukaan pada saat hujan.
cara
mengupas
penambangan tanah
kemudian
permukaan
dilanjutkan
penggalian,
namun
setelah
penambangan, lapisan tanah atas (top soil) tidak dikembalikan ke tempat
2.2. Dampak Pertambangan Intan Tradisional
asalnya. Secara fisik, keadaan lokasi
Lingkungan
bekas tambang sangat buruk, berupa
Seperti aktivitas pertambangan
lubang-lubang besar mirip seperti danau dan dikelilingi tumpukan- tumpukan tanah bekas galian, seperti bukit-bukit kecil yang tidak beraturan. Dengan kondisi demikian, apabila areal bekas tambang tersebut dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, maka sangat sulit dalam
pengelolannya.
Untuk
mengembalikan kualitas bekas areal sehingga
dapat
dijadikan
lahan
pertanian memerlukan investasi yang sangat
besar,
yang
sebenarnya
Penambangan intan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan akan terancamnya
daerah
sekitarnya dari bahaya erosi dan tanah longsor sebagai
hilangnya vegetasi
penutup tanah. Pembongkaran lahan secara
besar-
besaran
juga
menyebabkan terjadinya bentang alam
14
lainnya di Indonesia, pertambangan intan di Kalsel juga telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang cukup
parah.
lubang-lubang mungkin
Kegiatan besar
ditutup
dilakukan
eksploitasi, yang
kembali
reklamasi
tidak apalagi telah
mengakibatkan terjadinya kubangan air dengan kandungan asam yang sangat tinggi. Limbah yang dihasilkan dari proses pencucian mencemari tanah dan mematikan berbagai jenis tumbuhan
kewajiban penambang.
menyebabkan
Terhadap
yang
hidup
diatasnya.
Pembiaran
lubang-lubang
bekas
galian
yang
ditinggalkan
begitu
saja
dan
pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan tersebut seperti debu, rembesan air asam tambang dan limbah pencuciannya terjadi di hampir semua lokasi
pertambangan
dan
bahkan
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
mencemari
air/sungai
yang
dimanfaatkan oleh warga.
ISSN 1979 - 4940
dapat tertampung lagi, sehingga DAS semakin menyempit setelah terpengaruh
Akibat pengelolaan yang buruk ini terjadi kerusakan lingkungan dan kehancuran ekosistem di banyak tempat,
longsoran atau erosi tanah dari atas lahan yang sudah ditambang. Dalam
rangka
terciptanya
praktek pelanggaran terhadap hak-hak
pembangunan berkelanjutan, kegiatan
rakyat, perampasan sumber kehidupan
usaha pertambangan harus dilaksanakan
rakyat, dan penghancuran nilai-nilai dan
dengan
budaya
lingkungan hidup, transparansi, dan
masyarakat
adat/lokal.
memperhatikan
prinsip
Pengelolaan, hingga eksploitasi yang
partisipasi
mestinya dapat meningkatkan harkat,
pertambangan jika tidak dilaksanakan
martabat, dan kesejahteraan bagi rakyat
secara
Kalimantan
dampak negatif terhadap lingkungan,
sebaliknya
Selatan
malah
menimbulkan
lingkungan
yang
justru
kerusakan
tepat
dapat
gangguan
Kegiatan
menimbulkan
keseimbangan
parah,
permukaan tanah yang cukup besar.
masyarakat
Dampak lingkungan akibat kegiatan
lokal/adat dan kemiskinan. Saat ini
pertambangan antara lain: penurunan
pertambangan
meng-
produktivitas lahan, tanah bertambah
hancurkan sumber daya alam di Kalsel.
padat, terjadinya erosi dan sedimentasi,
Aktivitas pertambangan terbuka yang
terjadinya gerakan tanah atau longsoran,
telah
lahan
terganggunya
mengancam keberadaan daerah aliran
terganggunya
sungai (DAS). Sekitar 50 persen DAS
serta perubahan iklim mikro. Oleh
di Kalsel airnya sudah keruh, karena
karena itu perlu dilakukan kegiatan
pengaruh
reklamasi dan kegiatan pascatambang
peminggiran
terbuka
cukup
terutama
masyarakat.
terhadap
intan
menghabiskan
kegiatan yang
telah
tutupan
pertambangan
menimbulkan
erosi.
Secara kasat mata, akibat pertambangan terbuka
di
atasnya,
kondisi
DAS
di
kesehatan
dan
fauna,
masyarakat,
yang tepat serta terintegrasi dengan kegiatan pertambangan.
mengakibatkan Kalsel
cukup
mengkhawatirkan. Banjir pun kerap mengancam.
flora
Akibatnya,
saat
hujanvdebit air yang melimpah tidak
2.3. Pembinaan
dan
Pemerintah Memelihara
Pengawasan
Daerah
dalam
Lingkungan
Pertambangan
15
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
Tujuan
utama
diterbitkannya
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
ISSN 1979 - 4940
memberiakan
wewenang
dan pengawasan tersebut.
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Dijelaskan
dalam
penjelasan
Lingkungan Hidup yaitu melestarikan
umum peraturan pemerintah tersebut
fungsi lingkungan hidup itu sendiri
bahwa pemanfaatan kekayaan alam
sebagaimana
berupa mineral dan batubara harus
ketentuan
disebutkan Pasal
Undang-Undang
1
dalam
angka
Nomor
dikelola
secara
profesional
dan
transparan agar memiliki nilai tambah
2009, perlindungan dan pengelolaan
bagi peningkatan pendapatan nasional
lingkungan
guna
hidup
32
2
Tahun
adalah
upaya
mewujudkan
kesejahteraan
sistematis dan terpadu yang dilakukan
masyarakat Indonesia. Dalam rangka
untuk melestarikan fungsi lingkungan
mewujudkan pengelolaan mineral dan
hidup
dan
pencemaran lingkungan perencanaan,
mencegah
terjadinya
batubara
dan/atau
kerusakan
eksternalitas,
hidup
yang
pemanfaatan,
yang
memenuhi
prinsip
akuntabilitas,
dan
meliputi
efisiensi, perlu dilakukan pembinaan
pengen-
dan
pengawasan
terhadap
dalian, pemeliharaan, pengawasan, dan
penyelenggaraan
penegakan hukum.
pertambangan dan pelaksanaan kegiatan
Melalui
pelaksanaan
fungsi
pengelolaan
usaha
usaha pertambangan.
pembinaan dan pengawasan, upaya
Penyelenggaraan usaha
hidup dalam usaha tambang batu bara
dilakukan oleh Pemerintah tetapi juga
dapat dipastikan tercapai sesuai yang
dilakukan oleh pemerintah provinsi dan
diharapkan.
pemerintah
pemerintah
Pemerintah
dengan kewenangannya. Oleh karena
Untuk
itu
menerbitkan
Peraturan
Nomor
Tahun
55
dan
2010
tentang
Pengawasan
pertambangan
pengelolaan
penerapan kaidah-kaidah lingkungan
Pembinaan
tidak
kabupaten/kota
hanya
sesuai
itu, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan
harus
dilakukan
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha
berdasarkan pedoman dan standar yang
Pertambangan Mineral dan Batubara
baku agar diperoleh kejelasan dan
sebagai tindaklanjut Undang-Undang
kepastian bagi pelaku usaha yang
Nomor
melakukan kegiatan usaha di bidang
4
Tahun
2009
yang
mineral dan batubara.
16
pembinaan
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
Pembinaan dilakukan usaha
dan
selain
pengawasan
terhadap
pertambangan
kegiatan
mineral
dan
ISSN 1979 - 4940
berbagai regulasi mengenai kewajiban pembinaan dan pengawasan dengan tujuan
agar
seluruh
batubara, pertambangan rakyat juga
pertambangan
dilakukan
terhadap
dikendalikan.
program
pengembangan
dan
masyarakat
sekitar
pemerintah tersebut meliputi 4 (empat)
kegiatan usaha pertambangan. Dalam
kegiatan yaitu pemberian pedoman dan
rangka pembinaan dan pengawasan
standar pelaksanaan pengelolaan usaha
dalam
pengelolaan
pertambangan, pemberian bimbingan,
usaha pertambangan dan pelaksanaan
supervisi, dan konsultasi, pendidikan
kegiatan usaha pertambangan mineral
dan
dan batubara, perlu ditetapkan Peraturan
penelitian, pengembangan, pemantauan,
Pemerintah tentang Pembinaan dan
dan evaluasi pelaksanaan penyelengga-
Pengawasan
raan usaha pertambangan di bidang
pemberdayaan
pelaksanaan
penyelenggaraan
Penyelenggaraan
Pengelolaan
Usaha
Pertambangan
dapat
kegiatan
Pembinaan
yang
pelatihan,
dan
dan
dilakukan
perencanaan,
mineral dan batubara.
Mineral dan Batubara.
Kewenangan
Dari seluruh rangkaian proses
dikontrol
pembinaan
oleh
menteri tersebut, dapat dilimpahkan
penegakan kaidah hukum lingkungan
kepada
tersebut,
dan
terhadap penyelenggaraan penge- lolaan
satu
usaha pertambangan yang dilaksanakan
fungsi
pengawasan
pembinaan
merupakan
salah
gubernur,
tahapan yang penting untuk menjamin
oleh
terlaksanakan seluruh ketentuan dalam
Tanggung
bidang
pemerintah jawab
terbatas
kabupaten/kota. pembinaan
yang
pertambangan,
terutama
dilaksanakan oleh menteri, gubernur
reklamasi
lahan
dan bupati/ walikota tersebut mencakup
mengenai
pascatambang sebagai upaya sektor ini
pelaksanaan
mencegah
pertambangan
dampak
namun
dan/atau lingkungan
meminimalisasi
usaha
yang dilakukan oleh
yang
pemegang izin usaha pertambangan,
ditimbulkan dari kegiatan pertambangan
izin usaha pertambangan rakyat dan izin
tersebut. Oleh karena itu di sektor
usaha pertambangan khusus.
pertambangan, pemerintah
hidup
kegiatan
pemerintah daerah
dan
menerbitkan
Peran dan tugas pemerintah pusat maupun
pemerintah
daerah
dalam
17
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
perlindungan lingkungan
dan
pengelolaan
hidup,
pemerintah
mempunyai tugas dan kewenangan: a. Menetapkan
kebijakan
tingkat
provinsi; dan
melaksanakan
KLHS tingkat provinsi; c. Menetapkan
dan
kebijakan
melaksanakan
mengenai
RPPLH
dan
melaksanakan
kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
di
perlindungan
pengelolaan
dan
bidang
lingkungan hidup;
instrumen lingkungan hidup; dan
memfasilitasi
kerja
sama
penyelesaian
perselisihan
dan antar
kota
serta
penyelesaian sengketa; l. Melakukan
pembinaan,
bantuan
teknis, dan pengawasan kepada
e. Menyelenggarakan
inventarisasi
sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi; f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
melaksanakan
minimal;
pengendalian
masyarakat hukum adat, kearifan
hidup
lintas
kabupaten/kota;
lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan o. Perlindungan
pembinaan
dan
pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan
m. Melaksanakan standar pelayanan
tata cara pengakuan keberadaan
kerusakan
h. Melakukan
dan kegiatan;
dan
dan/atau
lingkungan
kabupaten/kota di bidang program
n. Menetapkan kebijakan mengenai
g. Mengoordinasikan
kepala
daerah
kabupaten/kota;
dan
lingkungan hidup
pengelolaan pada tingkat
provinsi; p. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi; q. Mengembangkan
pembinaan
dan
pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
18
peraturan
perundang-undangan
kabupaten/antar
d. Menetapkan
terhadap
dan
k. Mengoordinasikan
provinsi;
i. Melakukan
lingkungan
j. Mengembangkan dan menerapkan
b. Menetapkan
pencemaran
ISSN 1979 - 4940
ketentuan
kegiatan perizinan
menyosialisasikan
dan pemanfaatan
teknologi ramah lingkungan hidup; r. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
s. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan t. Melakukan
terhadap
ketentuan
lingkungan
penegakan
lingkungan hidup
ISSN 1979 - 4940
hukum
pada tingkat
provinsi.
perizinan
dan
peraturan
perundang- undangan; j. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
Sedangkan
dan
k. Melaksanakan kebijakan mengenai
hidup,
tata cara pengakuan keberadaan
pemerintah kabupaten/kota bertugas dan
masyarakat hukum adat, kearifan
berwenang:
lokal, dan hak masyarakat hukum
pengelolaan
perlindungan lingkungan
a. Menetapkan
kebijakan
tingkat
kabupaten/kota; b. Menetapkan
kebijakan
dan
melaksanakan
dan
terkait dan
lingkungan hidup
RPPLH
kabupaten/kota;
hidup tingkat kabupaten/kota;
melaksanakan
kebijakan
sistem
lingkungan
UKL-UPL;
kabupaten/kota;
e. Menyelenggarakan
inventarisasi
sumber daya alam dan emisi gas pada
tingkat
kabupaten/kota;
kerja sama dan kemitraan;
hidup
tingkat
n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; o. Menerbitkan izin lingkungan pada
p. Melakukan
instrumen lingkungan hidup;
hukum
pada tingkat
kabupaten/kota. Dengan demikian, Kementerian
penyelesaian
sengketa;
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah
pembinaan
penegakan
lingkungan hidup
g. Mengembangkan dan menerapkan
i. Melakukan
informasi
tingkat kabupaten/kota; dan
f. Mengembangkan dan melaksanakan
h. Memfasilitasi
pada tingkat
m. Mengembangkan dan melaksanakan
dan
kaca
pengelolaan
l. Mengelola informasi lingkungan
kebijakan mengenai AMDAL dan
rumah
dengan
kabupaten/kota;
melaksanakan
mengenai
d. Menetapkan
yang
perlindungan
KLHS tingkat kabupaten/kota; c. Menetapkan
adat
Daerah
memiliki
tugas
dan
merumuskan kebijakan, merencanakan
pengawasan ketaatan penanggung
pelaksanaan dan mengkoordinasikan
jawab usaha dan/atau
segala kegiatan dibidang pengelolaan
kegiatan
19
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
ISSN 1979 - 4940
Lingkungan Hidup. hal ini menunjukan
seharusnya
bahwa
alternatif pilihan dalam menentukan
pengelolaan
lingkungan
di
akan
memiliki
banyak
Indonesia lebih bersifat koordinatif
langkah dalam
dengan
kegiatan yang menyangkut kepentingan
keterpaduan
sebagai
ciri
utamanya.19
penyelenggaraan
masyarakat, “public policy is whatever
Instrumen
penegakan
hukum
lingkungan itu dapat dilakukan melalui
goverments choose to do or not to do.22 Pelaksanaan
jawab
lingkungan
hidup
penegakan tiga pilar hukum, yakni
negara
administrasi,
pidana.
dijabarkan dalam bentuk kebijakan
Dimana kebijakan terhadap lingkungan
lingkungan yang dituangkan dalam UU
hidup
Perlindungan
di
perdata
Indonesia
peraturan
dan
didasari
pada
perundang-undangan,
dibidang
tanggung
Lingkungan
dan
Pengelolaan
Hidup.
Thomas
peraturan pemerintah dan peraturan
menyebutkan
pelaksana
merupakan
lingkungan hidup tidak akan selesai
instrumen kebijakan (instrumenten van
hanya dengan penyediaan peraturan
beleid).
perundang-undanga
lainnyayang
Peraturan
undangan
yang
Undang-Undang
ada
perundangkhususnya
lingkungan
hidup
masih membutuhkan penjabaran yang lebih
lanjut
dan
terperinci
dalam
dalam
bahwa
Dye
masalah
maupun
pelaksanaannya.
dana Tindak
lanjutnya adalah penetapan tujuan yang hendak
dicapai
masyarakat.
agar
ditaati
oleh
23
pelaksanaannya. Keadaan ini meunjukan
Pemerintah daerah dalam menjaga
adanya hubungan yang erat antara
lingkungan di kawasan pertambangan
hukum
dan
kebijaksanaan.
20
Siti
intan tradisional, bertanggung jawab
Sundari juga menyebutkan bahwa dari
untuk mengatur dan mengawasi setiap
segi banyaknya tugas pemerintah; thus
tindakan individu
public
usaha/kegiatan
policies
organizational,
may
regulative,
distributive
maupun pelaku
pertambangan
yang
or
berkaitan dengan lingkungan hidup agar
extractive- or all these things at once.21
sesuai dengan daya dukung lingkungan
Sebelumnya
Thomas
Dye
dan kemampuan lingkungan dalam
memaparkan
bahwa
pemerintah
menunjang kehidupan manusia dan
R.
makhluk hidup lainnya. Undang-undang 19 20 21
20
Ibid,. hal.84 Ibid. hal.112-113. Ibid
22 23
Ibid, 111. Ibid.
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
ISSN 1979 - 4940
No. 32 tahun 2009 dengan tegas
kecil yang tidak beraturan. Dengan
memberikan
kepada
kondisi demikian, apabila areal bekas
pemerintah untuk memberikan sanksi
tambang tersebut dimanfaatkan sebagai
bagi pelaku perusakan dan pencemaran
lahan pertanian, maka sangat sulit
lingkungan
dalam pengelolannya.
kewenangan
dalam
kegiatan
usaha
perindustrian yang dijalankan.
Pasal
Penambangan
intan
tradisional
Pasal 76, bahwa: Menteri, gubernur,
pada umumnya kurang memperhatikan
atau bupati/walikota menerapkan sanksi
aspek
administratif kepada penanggung jawab
menyebabkan
usaha dan/atau kegiatan jika dalam
sekitarnya dari bahaya erosi dan tanah
pengawasan
longsor sebagai
hilangnya vegetasi
penutup
Aktivitas
terhadap
ditemukan
izin
pelanggaran
lingkungan.
Sanksi
lingkungan,
dan
akan
terancamnya
daerah
tanah.
administratif terdiri atas: a. teguran
tradisional
tertulis; b. paksaan pemerintah; c.
sekelompok orang atau perorangan
pembekuan izin lingkungan; atau d.
perlu
pencabutan izin lingkungan.
terutama ditinjau dari sisi perlindungan
mendapat
terhadap
dilakukan
perhatian
lingkungannya.
oleh
serius,
Kebijakan
mengenai pertambangan bukan hanya
KESIMPULAN Sistem
yang
tambang
intan
kewenangan pemerintah pusat, dalam
di Kecamatan Cempaka Banjarbaru
hal ini daerah dengan otonominya
adalah menggunakan sistem “dumping”,
memiliki kewenangan untuk mengatur
yaitu suatu cara penambangan dengan
sehingga kerusakan bisa dicegah sedini
mengupas
mungkin.
kemudian
penambangan
tanah
permukaan
Pemerintah
daerah
dengan
bertanggung jawab dalam menjaga
selesai
lingkungan di kawasan pertambangan
penambangan, lapisan tanah atas (top
intan tradisional, bertanggung jawab
soil) tidak dikembalikan ke tempat
untuk mengatur dan mengawasi setiap
asalnya. Secara fisik, keadaan lokasi
tindakan individu
bekas tambang sangat buruk, berupa
usaha/kegiatan
lubang-lubang besar mirip seperti danau
berkaitan dengan lingkungan hidup agar
dan
tumpukan-tumpukan
sesuai dengan daya dukung lingkungan
tanah bekas galian, seperti bukit-bukit
dan kemampuan lingkungan dalam
penggalian,
dilanjutkan
yang
namun
dikelilingi
setelah
maupun pelaku
pertambangan
yang
21
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
ISSN 1979 - 4940
Yunial Laili Mutiari, Penegakan Hukum Lingkungan,
www.google.com,
diakses tanggal 26 Oktober 2016. DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-Undangan
Buku-Buku David M. Fetterman, Ethnography Step by Step, London, Sage Publishing,
dalam
Pemanfaatan
Lahan
Basah, Kontroversi Yang Tidak
Habisnya,
Tejoyuwono
Notohadiprawiro,
Repro
Ilmu
Asshiddiqie.
2009.
Green
Constitution: Nuansa Hijau UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Rajawali Pers. Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, Raja Grapindo Persada, Jakarta, Edisi Revisi, 2014. Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar.Jakarta, 1982, Jawade Hafdz Arsyad, Korupsi Dalam Perspektif HAN, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Winarno Surakhmad, Dasar dan Teknik
1978.
22
Mineral
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan
dan
Bandung:
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
Tanah UGM, 2006.
Research,
Pertambangan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Ada
Jimly
tentang
dan Batubara
1998. Dugan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Tarsito,
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha
