Kawasan Tanpa Rokok sebagai Alternatif Pengendalian Dampak Rokok bagi Masyarakat
Dina Isnanda Hasibuan Mahasiswa Pascarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Indonesian Conference on Tobacco or Health 2017 Jakarta 15-16 Mei 2017
Latar Belakang
Setiap tahun lebih dari 217.400 orang meninggal karen penyakit yang disebabkan asap rokok
2.677.000 anak-anak dan 53.767.000 orang dewasa terus menggunakan tembakau setiap hari
Indonesia merupakan urutan ke 4 jumlah perokok terbanyak di dunia, jika dibandingkan dengan proprosi jumlah perokok di atas 15 tahun maka indonesia menempati urutan teratas yaitu sebanyak 60% atau sebanyak dua dari tiga laki-laki di Indonesia adalah perokok
Pertumbuhan Industri tembakau menyebabkan angka tersebut akan semakin bertambah tiap tahunnya. Perda KTR adalah salah satu upaya untuk pengendalian dampak rokok bagi masyarakat
Proprosi jumlah perokok di atas 15 tahun maka indonesia menempati urutan teratas .Sebanyak dua dari tiga laki-laki di Indonesia adalah perokok. Proporsi Pria Perokok di Indonesia
Brasil India 22 24
Indonesia 66
Malaysia 44 Rusia 60
Thailand 46
Vietnam 47
China 53 Filiphina 48
Berdasarkan riset Atlas Tobbaco 2014
Hasil Berdasarkan hasil Riskesdas 2013, konsumsi rokok rata-rata di Indonesia 10,5 batang per hari. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) Bogor tahun 2002, 7,22% orang merokok pertama kali di bawah usia 10 tahun. Perokok berusia di atas 10 tahun sebanyak 22,51%.
Dari jumlah 22,51% tersebut, 68% mengisap 7-21 batang rokok per hari.
Kementerian Kesehatan mencatat jumlah perokok kalangan pelajar Indonesia mencapai 3 juta juta atau 20,5 persen
Kurangnya sosialisasi dan sanksi yang dilakukan secara periodik belum mampu meningkatkan kepatuhan terhadap Perda KTR. Bagi perokok pelajar, ada alasan merokok karena mencontoh gurunya disekolah, Layanan konseling berhenti merokok belum efektif, dan fungsi duta KTR masih belum maksimal
Dasar Rekomendasi Kebijakan Kesehatan merupakan hak azasi manusia yang diamanatkan oleh UUD 1945. Amanat UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 pasal 115 menetapkan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pemerintah daerah wajib menetapkan KTR di wilayahnya. Salah satu KTR adalah tempat proses belajar mengajar Di negara-negara maju seperti Amerika, Australia, dan bberapa negara di Eropa mulai gencar menerapkan KTR secara efektif.Pemerintah Kota New York mengeluarkan Undang – Undang Bebas Asap Rokok pada tanggal 30 Desember 2002 yang mengatur tentang KTR termasuk di restoran. Beberapa Negara di kawasan Asia Tenggara juga sangat ketat dalam melaksanakan KTR diwilayahnya Pembatasan usia boleh merokok dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2002 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan
Diperlukan peningkatan peran sektor swasta dalam pelayanan kesehatan dan merumuskan mekanisme kerjasama antara pembuat kebijakan dan terkena dampak kebijakan
Kebijakan yang telah dibuat perlu dimonitor secara berkala sehingga pemerintah daerah mengetahui proses dan aplikasi yang terjadi di masyarakat 3
Indonesia perlu mempercepat upaya untuk peningkatktan kawasan tanpa rokok dengan lebih mempertegas kebijakan yang dibuat dan upaya khusus harus diprioritaskan, direncanakan dan diimplementasikan
2
1
Kesimpulan
Rekomendasi Kebijakan Penyuluhan bahaya merokok ke sekolah-sekolah mulai dari SD hingga SMA. Sasarannya bukan hanya terhadap anak didik, tetapi juga tenaga pengajar.
Meningkatkan sosialisasi peraturan KTR di titik-titik yang menjadi sasaran kawasan yang dimaksud dalam perda KTR. Termasuk sekolah.
Pengangkatan duta anti merokok di sekolah-sekolah bukan hanya pelajar duta KTR, sebagai alat untuk mensosialisasi KTR di sekolah.
Meningkatkan layanan konseling berhenti merokok di Puskesmas dan sekolah-sekolah. Selain itu, setiap tenaga kesehatan, khususnya dokter harus memberi perhatian dengan bertanya mengenai kebiasaan merokok pasien dan mencatatnya dalam catatan medis pasien.
Pengawasan implementasi KTR di sekolah-sekolah, bukan hanya untuk pelajarnya saja tetapi juga tenaga pendidik dan pegawai di lingkungan sekolah disertai dengan penegakan hukum yang ketat untuk meningkatkan kepatuhan dan menurunkan angka perokok pemula.
Daftar Pustaka • • •
•
• • • • •
Akbar, M., 2015. Perokok aktif di Indonesia setara 11 kali lipat dari jumlah penduduk di Singapura. Anon., 2011. 60 persen warga miskin di kota Bogor perokok aktif. Anon., 2015. HSQ bantu turunkan jumlah perokok Bogor. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2013. Riset Kesehatan Dasar 2013. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. Bogor, P.D.k., 2009. Lembaran daerah kota Bogor tahun 2009 nomor 6 seri E: Peraturan daerah kota Bogor Nomor 12 tahun 2009 tentang kawasan tanpa rokok. Bogor: Pemerintah Daerah Kota Bogor. Bogor, P.D.K., 2015. Hasil sidak KTR Dinas Kesehatan Kota Bogor. Center, T.C.S., n.d. Policy paper: Kawasan tanpa rokok dan implementasinya. (4). Kesehatan, B.P.d.P., 2013. Riskesdas dalam angka Provinsi Jawa Barat 2013. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. Kementerian Kesehatan RI.2010.Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok. Jakarta Hasanbasri, M. Catatan Kuliah Analisis Kebijakan: Analisis Stakeholder
