PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG
KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN TERBATAS MEROKOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULUNGAGUNG, Menimbang :
a.
b.
c.
Mengingat :
1.
2.
3.
4.
bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan; bahwa menikmati dan mendapatkan udara yang sehat dan bersih merupakan hak bagi setiap orang sehingga diperlukan adanya kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2 5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276); Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Tulungagung. Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATI TULUNGAGUNG
3 MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN TERBATAS MEROKOK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2.
Pemerintah Daerah Tulungagung.
3.
Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5.
Pimpinan atau penanggung jawab adalah orang dan/atau
adalah
Pemerintah
Kabupaten
badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok baik milik pemerintah maupun swasta. 6.
Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
7.
Pencemaran udara di ruang tertutup adalah pencemaran udara yang terjadi di dalam ruang dan/atau angkutan umum akibat paparan sumber pencemaran yang memiliki dampak kesehatan kepada manusia.
8.
Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
9.
Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.
10. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
4 11. Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok. 12. Kawasan Terbatas Merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus yang disediakan. 13. Kegiatan merokok menyalakan rokok.
adalah
kegiatan
menghisap
atau
14. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan dan/atau usaha. 15. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk tempat umum milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, gedung perkantoran, tempat pelayanan umum antara lain terminal, stasiun, mall, pusat perbelanjaan, pasar serba ada, hotel, restoran, dan sejenisnya. 16. Tempat kerja adalah ruang tertutup yang bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja dan tempat sumber-sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar, dan sejenisnya. 17. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara termasuk di dalamnya taksi, bus umum, angkutan kota, dan sejenisnya. 18. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, seperti masjid termasuk mushola, gereja termasuk kapel, pura, wihara, dan kelenteng. 19. Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak, seperti Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak, atau sejenisnya. 20. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat proses belajarmengajar atau pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruang praktik atau laboratorium, musium, dan sejenisnya. 21. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat, seperti rumah sakit, Puskesmas, praktik dokter, praktik bidan, toko obat atau apotek, pedagang farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, dan tempat kesehatan lainnya,antara lain pusat dan/atau balai pengobatan, rumah bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA).
5
BAB II TUJUAN Pasal 2 Tujuan penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok, adalah : a. menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian yang ditimbulkan oleh asap rokok dengan cara merubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat; b. meningkatkan produktivitas kerja; c. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok; d. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula; e. mewujudkan generasi muda yang sehat. BAB III KAWASAN TANPA ASAP ROKOK Pasal 3 Bagian Pertama Umum (1) Bupati berwenang menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok. (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. tempat proses belajar mengajar; b. tempat pelayanan kesehatan; c. arena kegiatan anak-anak; dan d. tempat ibadah; Pasal 4 Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Asap Rokok dilarang melakukan kegiatan merokok.
6 Bagian Kedua Tempat Proses Belajar Mengajar Pasal 5 (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib melarang peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya merokok di tempat proses belajar mengajar. (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya terbukti merokok di tempat proses belajar mengajar. (3) Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar apabila terbukti ada yang merokok di tempat proses belajar mengajar. (4) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Bagian Ketiga Tempat Pelayanan Kesehatan Pasal 6 (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan, wajib melarang setiap pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis merokok di tempat pelayanan kesehatan. (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila ada pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis yang terbukti merokok di tempat pelayanan kesehatan. (3) Pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan, apabila ada pasien dan/atau pengunjung yang terbukti merokok di tempat pelayanan kesehatan.
7 (4) Pimpinan atau penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Bagian Keempat Arena Kegiatan Anak-anak Pasal 7 (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab arena kegiatan anakanak, wajib melarang pengguna dan/atau pengunjung merokok di arena kegiatan anak-anak. (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab arena kegiatan anakanak wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila ada pengguna dan/atau pengunjung yang terbukti merokok di arena kegiatan anakanak. (3) Pengguna dan/atau pengunjung arena kegiatan anak-anak, dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada Pimpinan dan/atau penanggung jawab arena kegiatan anak-anak, apabila menjumpai ada yang merokok di arena kegiatan anak-anak. (4) Pimpinan dan/atau penanggung jawab arena kegiatan anakanak, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Bagian Kelima Tempat Ibadah Pasal 8 (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah wajib melarang pengguna dan/atau pengunjung tempat ibadah merokok di tempat ibadah. (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila menjumpai pengguna dan/atau pengunjung tempat ibadah yang terbukti merokok di tempat ibadah. (3) Pengguna dan/atau pengunjung tempat ibadah wajib menegur atau melaporkan kepada pimpinan dan atau penanggung jawab tempat ibadah apabila ada yang merokok di tempat ibadah.
8 (4) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna dan/atau pengunjung tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
BAB IV KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ASAP ROKOK Pasal 9 (1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Asap Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berkewajiban untuk : a. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok; b. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pemasangan tanda/petunjuk/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati. BAB V KAWASAN TERBATAS MEROKOK Pasal 10 (1) Bupati berwenang menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai Kawasan Terbatas Merokok. (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. tempat umum; b. tempat kerja; dan c. angkutan umum
Pasal 11 Setiap orang yang berada di Kawasan Terbatas Merokok dilarang merokok kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok.
9 BAB VI KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TERBATAS MEROKOK Pasal 12 Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berkewajiban untuk: a. menyediakan tempat khusus untuk merokok; b. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok; c. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11.
BAB VII TEMPAT KHUSUS MEROKOK Pasal 13 (1) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus memenuhi ketentuan : a. terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok; b. memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai; c. tersedia asbak atau tempat pembuangan puntung rokok. (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan data dan informasi mengenai bahaya merokok bagi kesehatan. (3) Tempat khusus merokok terdiri dari : a. Di dalam ruangan b. Di luar ruangan
BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 14 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok di Daerah.
10 (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara : a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok; b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok; c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat; d. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 atau Pasal 11; e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 atau Pasal 11 kepada pimpinan/ penanggungjawab Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 15 (1)
Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok.
(2)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat serta kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok.
(3)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku di Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok.
(4)
Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi masing-masing.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
11 Pasal 16 Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bupati dapat membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok.
BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 17 (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang melanggar ketentuan Pasal 9 atau Pasal 12 dapat dikenakan sanksi berupa : a. teguran; b. peringatan tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. pencabutan izin; dan/atau e. denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 atau Pasal 11 dapat dikenakan sanksi berupa : a. teguran; b. peringatan tertulis; c. denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disetorkan ke Kas Daerah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
12 Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.
Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 29 September 2010 BUPATI TULUNGAGUNG, Ttd.
Ir. HERU TJAHJONO, MM
Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 17 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH Ttd. Drs. MARYOTO BIROWO, MM. Pembina Utama Madya NIP. 19530808 198003 1 036 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 09 Seri E
13
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN TERBATAS MEROKOK
I. UMUM Udara memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Sebagai salah satu sumber daya alam yang sangat diperlukan bagi kehidupan maka penurunan kualitas udara akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya sehingga mutu/kualitasnya harus selalu dijaga. Untuk melindungi kualitas udara diperlukan upaya-upaya pengendalian terhadap sumber-sumber pencemar udara dan terhadap kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara. Pencemaran udara yang salah satunya ditimbulkan dari asap rokok menjadi permasalahan serius ketika dipahami bahwa rokok tidak saja berdampak buruk pada kesehatan perokok tetapi juga mengkontaminasi orang-orang disekelilingnya. Hasil dari berbagai penelitian tentang bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok bagi kesehatan telah banyak diekspos namun sejauh ini belum banyak direspon oleh masyarakat. Oleh sebab itu melalui Peraturan Daerah ini diharapkan terwujud suatu kebijakan yang men-seimbangkan antara pemenuhan kewajiban pemerintah dalam rangka mengendalikan penggunaan rokok agar terwujud derajad kesehatan masyarakat yang optimal dan tanggungjawab pemerintah untuk memberi kesempatan bagi dunia usaha dalam peran sertanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan Negara serta menyediakan lapangan kerja. Keseimbangan tersebut tertuang melalui bentuk kebijakan yang tidak secara mutlak melarang penggunaan rokok tetapi berupa pembatasan merokok di kawasan-kawasan tertentu.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas.
14 Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Peran serta masyarakat adalah partisipasi masyarakat yang meliputi perorangan, badan hukum, atau badan usaha termasuk produsen, importer, lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam upaya mewujudkan terbentuknya Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas.
Filename: Perda 09 2010 Kawasan Tanpa Asap Rokok Directory: C:\Users\intel core 2 duo\AppData\Roaming\Microsoft\Templates Template: C:\Users\intel core 2 duo\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm Title: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG Subject: Author: Asus Keywords: Comments: Creation Date: 1/14/2011 1:54:00 PM Change Number: 3 Last Saved On: 1/14/2011 2:06:00 PM Last Saved By: Bagian Hukum Setda Total Editing Time: 12 Minutes Last Printed On: 1/19/2011 7:16:00 AM As of Last Complete Printing Number of Pages: 14 Number of Words: 3,002 (approx.) Number of Characters: 17,115 (approx.)
