KATA PENGANTAR. Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini

Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2013 KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah AWT atas rahmat dan hidayah-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013. Tujuan Rencana Kerja ini dibuat sebagai arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi. Penyusunan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang ini secara umum belum mampu memberikan atau menyajikan bentuk terbaik, namun kami telah berupaya semaksimal mungkin menyusun laporan ini sehingga dapat memberikan gambaran rencana kegiatan Tahun Anggaran 2013 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang. Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Pandeglang,

April 2012

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang

Firman Abdul Kadir, SE Pembina Utama Madya – IV/c Nip. 19580925 199003 1 003

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kab. Pandeglang i

Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2013 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .........................................................................................................................................

i

DAFTAR ISI .........................................................................................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN ..........................................................................................................................

1

1.1.

Latar Belakang .............................................................................................................

1

1.2.

Landasan Hukum ........................................................................................................

3

1.3.

Tujuan dan Sasaran ....................................................................................................

4

1.4.

Sistematika Penulisan ...............................................................................................

4

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .............................................

6

BAB II

2.1.

BAB III

BAB IV

Evaluasi Pelaksanan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ................................................................................................................

6

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan .....................................................................................

10

2.3.

Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ..............................

20

2.4.

Review Terhadap Rencana Awal RKPD ............................................................

21

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............................

21

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...........................................................

23

3.1.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ...........................................................

23

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ..........................................................................

24

3.3.

Program dan Kegiatan ..............................................................................................

25

PENUTUP .......................................................................................................................................

29

LAMPIRAN Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2013 dan Perkiraan Maju Tahun 2014

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kab. Pandeglang i

Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2013 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perubahan paradigma pembangunan telah melahirkan sebuah konsep perencanaan pembangunan yang sistematis dan komprehensif. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang pada intinya adalah merupakan upaya untuk menata kembali perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya penyempurnaan system perencanaan dan penganggaran pembangunan, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Sehubungan hal tersebut perlu disusun agenda dan langkah-langkah penyempurnaan yang bertahap dan terfokus termasuk penyusunan Rencana Kerja SKPD. Sebagai wujud implementasi kebijakan dan kebutuhan pembangunan khususnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu maka diperlukan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan langkah awal proses pembangunan tahunan Kabupaten Pandeglang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 dan berpedoman pada Renstra SKPD. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, beberapa istilah / pengertian dalam system pembangunan yaitu : a. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

1 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kab. Pandeglang

Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2013 b. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. c.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan

pembangunan

untuk

menghasilkan

pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan

rencana-rencana tahunan yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 ( dua puluh ) tahun. e.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) adalah

dokumen

perencanaan untuk periode 5 ( lima ) tahun. f.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis ( Renstra – SKPD ) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

g. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja ( RENJA) adalah rencana pembangunan tahunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Pandeglang yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra BPPT dan RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan. h. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan; i.

Misi adalah

rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan Visi. j.

Strategi adalah

langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk

mewujudkan Visi dan Misi. k. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. l.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.


Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2013 m. Kegiatan adalah pelaksanaan program secara rinci sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah. 1.2.

Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja-SKPD ) Tahun 2013 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional. 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah dtetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Peraturan

Pemerintah

Nomor

56

Tahun

2001

tentang

Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun

2008 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang,


Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2013 11. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 - 2016; 12. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kabupaten Pandeglang, 13. Surat Edaran Bersama antara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 0008/M.PPN/01/2007, 050/264A/SJ tanggal 12 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007. 1.3. Tujuan dan Sasaran 1.3.1. Tujuan Tujuan disusunnya Renja-SKPD adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan setiap SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani. 1.3.2. Sasaran a.

Terwujudnya Visi, Misi Kabupaten Pandeglang dan Visi, Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Pandeglang.

b.

Tersusunnya Rencana Kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2013 yang tersusun secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan Bab I

Pendahuluan 1.1.

Latar Belakang

1.2.

Landasan Hukum

1.3.

Maksud dan Tujuan

1.4.

Sistematika Penulisa


Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2013 Bab II

Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPT Tahun 2012 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPT Tahun 2012 dan Capaian Renstra BPPT

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan

2.3.

Isu – isu Penting Pelayanan Penyelanggaraan Tugas dan Fungsi BPPT

Bab III

Bab IV

2.4.

Review Rancangan Awal RKPD

2.5.

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja BPPT

3.3.

Program dan Kegiatan

Penutup

Lampiran Renja


Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2013 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Pengelolaan belanja daerah pada tahun anggaran 2012 difokuskan untuk

belanja gaji pegawai dan kegiatan yang sifatnya rutin untuk mendukung pelayanan perizinan. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun Anggaran 2012 memperoleh pagu anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. Rp. 1.091.227.200,- dan untuk belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan pegawai) sebesar Rp. 1.570.645.750. Dengan pagu anggaran yang relatif kecil tentunya tidak mudah untuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan kegiatan di luar kegiatan yang sifatnya rutin sehingga kebijakan pengelolaan belanja pada tahun anggaran 2012 difokuskan untuk kegiatan yang sifatnya rutin. Kegiatan tersebut diantaranya : penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, pemenuhan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, perjalanan dinas, penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor, penyediaan bahan logistik kantor, Penyediaan makan dan minum, pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas. Realisasi Belanja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang pada TA 2012 sebesar Rp. 2.879.415.880,12 Realisasi belanja tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung untuk keperluan gaji / tunjangan pegawai sebesar Rp. 1.413.188.680,12,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.466.227.200,-. Realisasi Belanja Langsung digunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.695.954.930,12,-, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 605.173.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 578.287.950,-. Komposisi Belanja Langsung secara visual dapat dilihat dalam grafik berikut : Komposisi Belanja Langsung Badan Pelayanan Perizinan Terpadu TA 2012

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Belanja Pegawai

Grafik Komposisi Belanja Langsung Badan Pelayanan Perizinan Terpadu TA 2012


Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2013 Total nilai belanja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu TA 2012 lebih besar bila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2011 sebesar Rp. 1.955.654.068,-. Meningkatnya realisasi belanja tahun 2012 disebabkan alokasi anggaran belanja barang dan jasa untuk tahun 2012 lebih besar bila dibandingkan alokasi anggaran tahun 2011 yang diprioritaskan untuk Belanja Pegawai. Realisasi capaian Peningkatan Asli Daerah Tahun 2011 sebesar Rp. 2.284.820.288,- sedangkan untuk tahun 2012 realisasi capaian PAD sebesar Rp. 1.597.065.049,Dari hasil penilaian per program Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang dapat disimpulkan bahwa capaian Target PAD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 101,08% sedangkan untuk target capaian kinerja sebesar 97,62% . Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut : a

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang tidak ada Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2012.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang pada tahun 2012 Realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Adapun realisasi dimaksud adalah : Jumlah No

Kegiatan / Program

Anggaran (Rp)

Realisasi

%

Program Pelayanan Administrasi Kantor 1

Penyediaan Surat Menyurat

1,500,000

1,250,000

83,33


Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2013 2

Penyediaan jasa komunikasi SDA dan Listrik

39,708,000

35,586,355

89,62

3

Penyediaan jasa kebersihan kantor

16,200,000

14,850,000

91,67

4

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

39,547,000

39,547,000

100

5

Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan lingkungan kantor

7,000,000

7,000,000

100

6

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

97,184,750

85,815,750

88,30

7

Penyediaan Makan dan Minum

37,248,000

37,248,000

100

8

Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

50,000,000

50,000,000

100

9

Penyediaan jasa keamanan kantor

6,000,000

6,000 ,000

100

10

Peningkatan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian dan Kearsipan

12,000,000

12,000,000

100

11

Pengadaan Kelengkapan dan Alat Kebersihan

9,800,000

9,800,000

100

12

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten

39,355,250

39,143,500

99,90

474,414,200

473,700,950

99,85

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

35,000,000

34,437,000

98,39

3

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

47,746,000

45,500,700

95,30

4

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

21,000,000

21,000,000

100

5

Pengadaan Bangunan Pagar

100,000,000

99,708,000

99,71

18,875,000

18,513,000

98,08

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1

Pengadaan Pakaian Dinas beserta


Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2013 perlengkapannya

Program Pningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1

Pendidikan dan Pelatihan Formal

20,000,000

20,000,000

100

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 1

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

5,000,000

5,000,000

100

2

Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan

7,000,000

7,000,000

100

3

Pengelolaan aset SKPD

6,000,000

6,000,000

100

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi 1

Penyusunan dokumen perencanaan SKPD

7,000,000

7,000,000

100

2

Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi

7,000,000

7,000,000

100

Program Optimalisasi Peningkatan PAD 1

Pendataan Objek Perizinan

40,000,000

40,000,000

100

2

Sosialisasi Perizinan dan Pelayanan ditempat

70,000,000

69,992,200

99,99

Program Peningkatan Informasi Perizinan 1

Pembuatan Billboard Perizinan

15,000,000

15,000,000

100

2

Penyusunan Sistem Informasi Perizinan Berbasis Intranet System

79,787,000

79,697,000

99,89

3

Pembuatan Eskalase Brosur Perizinan

5,000,000

5,000,000

100

52,602,000

52,602,000

100

Program Pengendalian dan Pengawasan 1

Pengendalian dan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Perizinan



Operasional Pelayanan Perizinan

99,260,000

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target

97,655,000

98,38

kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target

kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan. d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia. e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. 2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada rincian berikut ini.

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program pelayanan administrasi perkantoran diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar kantor agar kegiatan pelayanan publik berjalan dengan baik dan lancar. Pada tahun 2012 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu memperoleh alokasi dana untuk Program Pelayanan Administrasi Kantor sebesar Rp. 343.591.000,- dan prediksi realisasi sebesar Rp. 332.851.700,- atau sekitar 96,87 %.


Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2013 Alokasi dana tersebut digunakan untuk kegiatan antara lain penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan lingkungan kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan makan dan minum, kegiatan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah, penyediaan jasa keamanan kantor, kegiatan peningkatan kelengkapan administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan kearsipan, optimalisasi satuan kerja penghasil atas penerimaan PAD dan kegiatan mendasar lainnya. Indikator kinerja, target, dan realisasi pelayanan administrasi kantor dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan penyediaan surat menyurat

12 bulan

12 bulan

83,33

Terpenuhinya sarana komunikasi, air dan listrik

12 bulan

12 bulan

89,62

Tersedianya jasa kebersihan

12 bulan

12 bulan

91,67

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk menunjang pelayanan perizinan

12 bulan

12 bulan

100

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

12 bulan

100

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan

12 bulan

88,30

Tersedianya Makan dan Minum Pegawai

12 bulan

12 bulan

100

Tersedianya fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

39 Pegawai

39pegawai

100

12 bulan

12 bulan

Tersedianya jasa keamanan kantor

1 orang 12 bulan

2 orang 12 bulan

100

Tersedianya kelengkapan administrasi ketatausahaan, kepegawaian & kearsipan

12 bulan

12 bulan

100

Tersedianya alat dan Kelengkapan Kebersihan Kantor.

12 bulan

10 bulan

100

Terlaksananya Pembayaran Honor Tenaga Kontrak Kerja

12 Bulan

12 bulan

99,90


Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2013

Dari indikator kinerja di atas dapat diketahui bahwa realisasi untuk tahun anggaran 2012 hampir semuanya 100%. Hanya beberapa indikator kinerja yang realisasinya tidak mencapai 100%. Beberapa indikator capaian kinerja yang belum tercapai 100% adalah : a.

Terpenuhinya sarana komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dengan tingkat capaian kinerja sebesar 85,87%. Belum tercapainya capaian kinerja ini ditandai dengan masih ditemuinya beberapa kegiatan yang menyangkut pemenuhan terhadap pelaksanaan kegia tan tersebut.

b.

Tersedianya jasa kebersihan kantor dengan tingkat capaian kinerja 96,85%. Belum tercapainya capaian kinerja ini disebabkan kurangnya tenaga/pegawai yang ada di lingkup Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

c. Kegiatan penyelenggaraan kelengkapan administrasi ketatausahaan dengan tingkat capaian 82,13% Belum tercapainya capaian kinerja ini disebabkan alokasi dana untuk kegiatan tersebut yang terbatas sehingga perjalanan dinas untuk rapat, konsultasi dan koordinasi yang sifatnya kurang prinsip tidak dilakukan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perlengkapan sarana dan prasarana aparatur merupakan fasilitas penunjang untuk meningkatkan kinerja pegawai. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai instansi yang melaksanakan pelayanan publik harus ditunjang dengan fasilitas yang memadai baik fasilitas bangunan gedung, fasilitas kendaraan operasional dinas maupun peralatan kantor lainnya. Pada tahun 2012 ini dianggarkan pula untuk pengadaan kendaraan Dinas Operasional dan Pemagaran Gedung Kantor. Alokasi dana untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp. 678,160,200,- alokasi dana tersebut difokuskan untuk pengadaan kendaraan dinas operasional, pemeliharaan rutin bangunan gedung, kendaraan operasional kantor dan pemagaran gedung kantor. Hal ini mengingat volume kegiatan yang memerlukan bangunan gedung yang


Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2013 representatif, aman dan nyaman sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai dan dapat memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya kepada masyarakat serta ditunjang dengan kendaraan operasional yang laik pakai untuk kegiatan peninjauan lapangan, monitoring dan evaluasi perizinan maupun untuk kegiatan rapat koordinasi yang cukup besar.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Disiplin merupakan salah satu unsur pokok dalam upaya mencapai kualitas atau keberhasilan manajemen di samping unsur pemahaman dan komitmen. Ketiadaan salah satu unsur tersebut mempunyai dampak kualitas manajemen / administrasi yang kurang baik, oleh karena itu disiplin harus mampun ditanamkan pada seluruh SDM dalam manajemen. Untuk mencapai tujuan kepemerintahan yang baik dan menjadi kepercayaan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan aparatur yang berdisiplin tinggi dan berdedikasi tinggi ditengah kehidupan yang terbuka, sehingga permasalahan yang timbul dan godaan terhadap aparatur untuk menyimpang dari etika pemerintahan sangat besar sehingga perlu adanya upaya untuk penegakan disiplin pegawai. Upaya peningkatan disiplin aparatur sesuai dengan program kerja Badan Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Kabupaten

Pandeglang

adalah

dengan

memberikan reward bagi aparatur yang menjalankan disiplin dengan baik dan punishment bagi mereka yang tidak mematuhinya. Program ini dilaksanakan bertujuan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dengan berpakaian rapi dan menarik, melalui peningkatan disiplin aparatur terhadap berpakaian dan atribut papan nama dan kelengkapannya, sehingga mudah dikenal dengan sasaran meningkatnya jumlah masyarakatyang mengurus izin. Capaian kinerja untuk kegiatan ini sebesar. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 18.875.000,terealisasi sebesar Rp. 18.513.000,- atau sekitar 98,08%.


Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2013 d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dititik beratkan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan formal untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang professional sehingga dapat tercipta penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang akuntabel. Sesuai dengan program kerja

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

bahwa salah satu peningkatan profesionalisme Pegawai adalah dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia, dimana pada tahun 2012 telah diikut sertakan beberapa pegawai dalam pendidikan teknis sebanyak 8 orang. Disamping pendidikan teknis, Badan Pelayanan Perizinan mendorong para pegawai untuk mengikuti Pendidikan Formal dengan mengikuti kuliah pada Perguruan Tinggi baik yang ada di Kabupaten Pandeglang maupun tempat lain, sehingga Tingkat Pendidikan yang ada saat ini. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,- atau sebesar 100%.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan diarahkan pada terwujudnya tertib administrasi keuangan dan memperkuat kapasitas kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Indikator kinerja, target dan realisasi pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun berupa laporan realisasi anggaran, laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, neraca SKPD.

4 Laporan

4 laporan

100

Tersusunnya laporan rekonsiliasi keuangan SKPD

3 Laporan

3 Laporan

100

Tersusunnya buku inventaris aset SKPD (RKBU, KIR dan Laporan aset SKPD)

6 Laporan

6 Laporan

100


Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2013 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah entitas akuntansi di Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan Keadaan Aset SKPD. Penyusunan laporan keuangan dan aset SKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sehingga terwujud tertib administrasi dan keuangan.

f

Program

Peningkatan

Pengembangan

Dokumen

Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan pengembangan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan diarahkan pada tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi SKPD untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Sebagai sebuah SKPD yang relatif baru penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan sangat penting dilakukan karena akan sangat menentukan arah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai organisasi yang bertanggung jawab memberikan pelayanan perizinan di Kabupaten Pandeglang. Diharapkan dengan dukungan perencanaan yang memadai, evaluasi yang menyangkut kepuasan konsumen yang secara berkala dilakukan dan pelaporan mengenai pelaksanaan pelayanan yang dilakukan secara berkala misi untuk memberikan pelayanan yang prima dibidang perizinan akan tercapai. Indikator

kinerja,

target

dan

realisasi

pengembangan

dokumen

perencanaan, evaluasi dan pelaporan dapat diuraikan sebagai berikut : Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD yang meliputi RKA/DPASK, RKT, IKU, TAPKIN, RENJA, RKAP.

6 Dokumen

6 Dokumen

100

Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD yang meliputi laporan LAKIP, Laporan Tahunan, Monev dan LPPD.

4 Dokumen

4 Dokumen

100


Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2013 Dari

tabel

di

atas

dapat

diketahui

bahwa

kinerja

untuk

pengembangan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan sudah tercapai 100 %. Pada indikator kinerja penyusunan dokumen perencanaan terdiri dari 6 jenis laporan yaitu RKA/DPASK, RKT, IKU, TAPKIN, RENJA, RKAP. Laporan tersebut dibuat mengacu pada penekanan untuk memperkuat kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai sebuah institusi yang relatif baru dan diharapkan dapat memberikan pelayanan prima di bidang perizinan. Untuk penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi dari 4 jenis dokumen yang ditargetkan, semua dokumen sudah terselesaikan. Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi diharapkan dapat menghasilkan 4 dokumen yaitu dokumen capaian kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP),

laporan

tahunan

dan

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintah daerah (LPPD). Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 14.000.000,terealisasi sebesar Rp. 14.000.000,- atau mencapai 100%.

g. Program Peningkatan Optimalisasi PAD Optimalisasi penerimaan PAD diarahkan pada pencapaian target retribusi perizinan yang telah ditetapkan. Tahun 2012 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dibebani target sebesar Rp. 1.580.000.000,-. Dari perkembangan penerimaan PAD dari tahun sebelumnya dan potensi yang ada di tahun 2012 target sebesar itu sangat sulit untuk terpenuhi. Disebabkan terdapat beberapa perizinan yang sudah terbebaskan dari retribusi sesuai dengan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada tahun 2012 disamping melaksanakan beberapa program / kegiatan yang didanai dari APBD dan tercantum dalam Dokumen Perencanaan Anggaran

Satuan

Kerja,

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

juga

melaksanakan beberapa program / kegiatan yang tidak masuk dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja yang telah menjadi tugas pokok dan fungsinya. Program / kegiatan tersebut meliputi program / kegiatan di bidang pemerintahan dan kesra, pembangunan maupun perekonomian. Program tersebut meliputi :


Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2013 

Pendataan Objek Perizinan Kegiatan Pendataan Objek Perizinan dilaksanakan di wilayah – wilayah yang mempunyai potensi tinggi di bidang perizinan dan pendataan terhadap izin yang sudah terbit maupun yang memerlukan perpanjangan. Dalam pelaksanan kegiatan tersebut melibatkan tim yang terdiri dari Bidang Pemerintahan dan Kesra, Bidang Pembangunan dan Bidang Perekonomian. Hasil dari kegiatan pendataan objek perizinan tersebut adalah buku mengenai objek perizinan yang meliputi : 1).

Buku Data Perizinan IMB Tahun 2012

2).

Buku Data Perizinan IPPT Tahun 2012

3).

Buku Data Perizinan HO Tahun 2012

4).

Buku Data Perizinan SITU Tahun 2012

5).

Buku Data Perizinan IUJK Tahun 2012

6).

Buku Data Perizinan SIPA Tahun 2012

7).

Buku Data Perizinan IUI Tahun 2012

8).

Buku Data Ijin Lokasi Tahun 2012

9).

Buku Data Ijin Galian C Tahun 2012

10).

Buku Data Perizinan Reklame Tahun 2012 Pendataan objek perizinan sangat penting dilakukan bagi Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu. Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terutama dalam perencanaan maupun bahan evaluasi penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor perizinan. Dengan data yang valid diharapkan dapat ditentukan prediksi penerimaan retribusi daerah perjenis perizinan sehingga sangat membantu dalam penyusunan APBD. Alokasi anggaran untuk kegiatan pendataan objek perizinan diberikan sebesar Rp. 40.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,- atau tercapai sebesar 100 %. 

Sosialisasi Perizinan dan Pelayanan di Tempat Pada Tahun Anggaran 2012 sosialisasi perizinan dilaksanakan secara langsung dengan mendatangi objek / sasaran baik secara perorangan maupun kelompok masyarakat dan pada acara – acara rapat koordinasi yang


Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2013 dilaksanakan sebagaimana dijelaskan di atas. Selain itu sosialisasi dilakukan juga melalui penyebaran liflet mengenai perizinan. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat dan dunia usaha dapat memahami mekanisme mengenai perizinan, aturan hukum yang mendasar, jenis – jenis perizinan dan kewajiban yang menyangkut perizinan. Kegiatan Sosialisasi dan Pelayanan ditempat dilaksanakan di 35 (Tiga Puluh Lima) kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Pandeglang. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 70.000.000,terealisasi sebesar Rp. 69.992.200,- atau sebesar 99,98%.

h. Program Peningkatan Informasi Perizinan Dalam rangka menyongsong era teknologi dan informasi yang saat ini sedang

berkembang,

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Kabupaten

Pandeglang turut ambil bagian dalam memberikan pelayanan prima perizinan kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan diterapkannya pelayanan informasi perizinan satu pintu yang merupakan langkah strategis untuk menjadi langkah awal meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan

informasi

perizinan

juga

bertujuan

mewujudkan

transparansi pelayanan perizinan, melalui pemanfaatan teknologi informasi, dengan sasaran tercukupinya sarana media informasi dengan Indikator prosentase informasi yang sampai kepada masyarakat meningkat, melalui kebijakan peningkatan pelayanan publik, dengan salah satu kegiatannya adalah penyusunan sistem informasi perizinan berbasis intranet system. Program peningkatan Informasi Perizinan ini ditunjang oleh tiga kegiatan yaitu kegiatan pembuatan billboard himbauan perizinan, pembuatan eskalase perizinan dan penyusunan sistem informasi perizinan. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.787.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 99.697.000 atau sebesar 99,90%.

i

Program Pengendalian dan Pengawasan Mekanisme pengawasan dan pengendalian perizinan berpedoman kepada Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 640/Kep. 271-Huk/2000,


Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2000, tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Kabupaten Pandeglang yang melibatkan Dinas/Instansi terkait. Tugas tim ini adalah memberikan rekomendasi teknis apakah suatu permohonan ijin dapat disetujui atau tidak. Secara teknis pelaksanaan koordinasi perizinan ini telah berjalan sesuai dengan fungsinya, dimana sebelum ijin diterbitkan terlebih dahulu melalui rapat koordinasi tim teknis perizinan dan juga peninjauan lapangan. Dari hasil rapat tim koordinasi maupun hasil peninjauan lapangan tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditanda tangani oleh tim teknis perizinan, DPRD dan pemohon sehingga dapat dinyatakan bahwa lokasi yang dimohon dapat diterima maupun ditolak. Selain rapat koordinasi dilakukan pula koordinasi secara langsung dengan para kepala dinas / instansi terkait yang dituangkan dalam berita acara koordinasi. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya

pelayanan

perizinan

pada

BPPT

Kabupaten

Pandeglang

sebagaimana diamanatkan pada undang-undang no. 25 tahun 2000 tentang program pelayanan pembangunan (PROPENAS), perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas kinerja pelayanan. Disamping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggaraan pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

j.

Program Penyelenggaraan Perizinan Dengan adanya program penyelenggaraan perizinan diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan atau masyarakat dalam bentuk jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, minimal sesuai dengan standar atau pelayanan yang telah dibekukan dan sesuai dengan keinginan masyarakat, dengan cara yang cepat, tepat, murah dan ramah sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Untuk memenuhi kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka pegawai / aparat pelayanan dalam


Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2013 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang harus memahami, mengetahui dan mendalami sikap, perilaku dan etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan paradigma baru, bahwa Aparatur Pemerintah sebagai pelayan masyarakat dan abdi masyarakat. 2.3.

Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan tranparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan eGovernment yang telah diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta. Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugasnya diantaranya : 1.

Meningkatnya kualitas pelayanan informasi perizinan, mempermudah dan mempercepat proses/arus pelayanan perizinan serta tersedianya dan terpublikasinya data atau informasi perizinan dengan diterbitkannya SOP dan Brosur perizinan.

2. Terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta pemerataan dan pemahaman informasi perizinan. 3. Terlaksananya

penyusunan

informasi

perizinan

dalam

rangka

pengembangan dan penertiban di Kabupaten Pandeglang. 4. Meningkatnya pelayanan informasi perizinan kepada masyarakat.

2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dari rancangan awal yang telah disusun pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan


Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2013 program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pandeglang. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang. 2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama. Adapun rencana program dimaksud diantaranya : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Pemerintahan Penyelenggaraan Umum 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan 6. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi 7. Program Optimalisasi Peningkatan PAD 8. Program Peningkatan Informasi Perizinan 9. Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Untuk mensukseskan kinerja program-program tersebut maka ditunjang dengan Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja, dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang


Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2013 mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan yaitu: 1.

Kegiatan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor :

2.

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

3.

Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran

4.

Kegiatan pembayaran honorarium Tenaga Kontrak Kerja

5.

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor

6.

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

7.

Kegiatan pemeliharaan rutin/bekala kendaraan dinas/operasional

8.

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

9.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

10.

Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Pembangunan

11.

Kegiatan penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

12.

Kegiatan pengelolaan asset SKPD

13.

Kegiatan penyusunan Dokumen perencanaan SKPD

14.

Kegiatan penyusunan Dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD

15.

Kegiatan pendataan objek perizinan

16.

Kegiatan sosialisasi perizinan

17.

Kegiatan pelayanan ditempat

18.

Kegiatan Penyusunan Revisi Regulasi Perijinan

19.

Kegiatan pembuatan billboard perizinan

20.

Kegiatan pembuatan brosur/Liflet perizinan

21.

Kegiatan Penyusunan Buku SOP Perizinan

22.

Kegiatan penyusunan system informasi perizinan bebasis intranet system

23.

Kegiatan Penyiaran Informasi Perizinan melalui media Televisi/Radio

24.

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan

25.

Kegiatan operasional pelayanan perizinan.


Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2013 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Di Indonesia, kelembagaan, keamanan, ekonomi lokal, ketenagakerjaan dan infrastruktur menjadi faktor – faktor yang memberatkan dunia usaha. Kelembagaan disini termasuk didalamnya pelayanan perizinan. Salah satu langkah nyata reformasi di sektor perizinan adalah dengan melakukan pembenahan pada institusi – institusi yang sebelumnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan perizinan. Bentuk nyatanya antara lain dengan diperkenalkannya system pelayanan satu atap/ instansi sebagai jawaban atas kelambanan prosedur selama ini akibat terlampau banyaknya meja birokrasi yang harus dilalui ketika mengurus sebuah perizinan. Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai sebuah institusi pelayanan satu pintu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang meliputi semua jenis perizinan yang akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terutama pemerintah di Kabupaten Pandeglang, bahkan akan memberikan rasa bangga terhadap pemerintahanya sendiri dan secara tidak langsung akan berdampak positif terhadap pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) . Berdasarkan gambaran riil saat ini yang merupakan potensi dan modal dasar bagi badan Pelayanan Perizinan Terpadu /Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten pandeglang. Dan Peraturan Bupati nomor 504/Kep.25-Huk/2009 Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang, dimana badan pelayanan perizinan terpadu merupakan salah satu organisasi perangkat Daerah yang diberikan kewenangan didalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan administrasi di bidang pelayanan perizinan. Dalam rangka penilaian kelembagaan pelayanan publik, Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pandeglang melakukan penilaian pelayanan publik yang


Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2013 merujuk kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 7 tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Berdasarkan pengukuran tersebut, sasaran yang diharapkan adalah

meningkatnya kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten

Pandeglang dalam mengelola pelayanan publik dibidang perijinan. Upaya untuk peningkatan kinerja BPPT Kabupaten Pandeglang akan sangat tergantung pada faktor yang ada di dalam ( internal ) maupun faktor di luar ( eksternal ). Dalam mencermati potensi, aspek tinjauan yang perlu dilakukan adalah berbagai

faktor

kekuatan

yang

nampak

dan

yang

tidak

nampak

tapi

memungkinkan untuk didayagunakan menjadi faktor yang nyata (visible) melalui berbagai upaya. Pencermatan terhadap lingkungan internal organisasi menjadi fokus tinjauan, baik aspek tatalaksana,

legal

keberadaan

BPPT,

kelembagaan/organisasi,

maupun sumber daya manusia (SDM) pegawainya. Upaya untuk

peningkatan kinerja BPPT Kabupaten Pandeglang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor kekuatan dan kelemahan BPPT dalam rangka mengemban misi untuk mewujudkan visi di masa depan. 3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (Lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis.

Tujuan mengarahkan perumusan strategis, kebijakan,

program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Badan Pelayanan

Perizinan

Terpadu

(BPPT)

telah

menetapkan

tujuan

yaitu

“Mewujudkan sumber daya manusia/aparatur yang profesional dalam wadah kelembagaan yang kokoh dan pengembangan akses pelayanan dalam rangka meningkatkan citra pelayanan serta kepuasan pelayanan kepada masyarakat”. Sasaran merupakan penjabaran dari sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh badan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran

memberikan fokus pada


Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2013 penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran-sasaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten pandeglang adalah suatu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang telah merumuskan sasaran berikut indikator keberhasilannya. 3.3.

Program dan Kegiatan 3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah



Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran



Kegiatan Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Pengadaan kendaraan dinas/operasional



Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor



Pemerliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional



Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 

3.3.4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

3.3.5.

Penyelenggaraan Pameran Pembangunan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.3.6.



Penyusunan Laporan Rekonsiliasi keuangan



Pengelolaan aset SKPD

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

3.3.7.



Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD



Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Program Optimalisasi Peningkatan PAD



3.3.8.

3.3.9.



Pendataan objek perizinan



Sosialisasi perizinan



pelayanan di tempat



Bintek Petugas Kecamatan

Program Peningkatan Informasi Perizinan 

Pembuatan Billboard Perizinan



Penyusunan SOP Perizinan



Penyusunan Brosur Perizinan



Penyusunan Sistem Informasi Perizinan berbasis Intranet System

Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan, Retribusi dan Pajak Daerah 

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perizinan



Penyiaran Informasi Perizinan melalui Media Televisi/Radio




Dari uraian tersebut diatas secara rinci Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah tahun 2013 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang dapat diuraikan sebagai berikut : No 1 I 1

2

3

4 II

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2013 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Layanan Administrasi Kantor

Pembayaran honorarium tenaga kontrak kerja Program Peningkatan Sarana dan Aparatur

Hasil Program Tolak Ukur 3

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 4

Hasil Kegiatan Tolak Ukur 5

Pagu Indikatif 6 377.365.000

Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi k luar daerah Terlaksananya Penyelenggaraan Layanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya honorarium tenaga kontrak kerja

Tersedianya Peralatan Kebersihan Fasilitas rapat koordinasi luar daerah

Tercapainya lingkungan kantor yang bersih dan tertata Terkoordinasinya dan lancarnya perjalanan

135.785.000

Tersedianya jasa Layanan Administrasi Perkantoran

Tercapainya efektifitas dan efisiensi kerja

83.580.000

Terselenggaranya pembayaran tenaga kontrak kerja

Terbayarnya honorarium tenaga kerja

38.000.000

120.000.000

122.800.000



Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Pameran Pembangunan

3 III

1

IV

1 V

1

2

VI

1

2

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporanRekonsiliasi Keuangan Pengelolaan aset SKPD

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Terselenggaranya pemeliharaan rutin berkala gedung/kantor Terselenggaranya pemeliharaan rutin kendaraan dinas

Terpeliharanya pemeliharaan gedung kantor

Meningkatnya pemeliharaan gedung kantor

45.000.000

Terpeliharanya kendaraan opersional kantor

Lancarnya operasional kantor

52.800.000

Terselenggaranya pemeliharaan peralatan kantor

Terpeliharanya peralatan kantor

Meningkatnya kinerja pegawai

25.000.000 15.000.000

Terselenggaranya Pameran Pembangunan

Tersedianya fasilitas Pameran Pembangunan

Meningkatnya Promosi Investasi di Bidang Perizinan

15.000.000

12.000.000

Terlaksananya Administrasi Program Perizinan

Tersedianya Fasilitas Pendidikan

Meningkatnya Kompetensi Pegawai

12.000.000 30.000.000

Tercapainya Sistem Pelaporan Keuangan yang Efektif

Tersusunnya Laporan Keuangan

Tertib Administrasi Keuangan

20.000.000

Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersusunnya inventaris Aset, RKBU, KIR dan laporan keadaan aset

Tertibnya administrasi aset SKPD

10.000.000

40.000.000,-

Tersusunnya dan tersedianya dokumen pelaporan dan evaluasi Tersusunnya laporan dan evaluasi SKPD yang efektif

Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD

Tersedianya dokumen perencanaan SKPD

25.000.000

Tersusunnya pelaporan evaluasi SKPD

Tersedianya dokumen evaluasi dan pelaporan SKPD

15.000.000


Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2013 VII 1

Program Optimalisasi Peningkatan PAD Pendataan Objek Perizinan

2

Sosialisasi Perizinan

3

Pelayanan di tempat

4

Bintek Petugas Kecamatan

VIII 1

Program Peningkatan Informasi Perizinan Pembuatan Billboard Perizinan

115.000.000 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Terselenggaranya sosialisasi perizinan

Tersusunnya data perizinan dan potensinya Terlaksananya sosialisasi

Terselenggaranya pelayanan di tempat Terselenggaranya Bintek Petugas Kecamatan

Tersedianya pelayanan di tempat Tercapainya kualitas Pegawai

Tersedianya data perizinan dan meningkatnya PAD Meningkatnya pendapatan asli daerah Meningkatnya pendapatan asli daerah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

35.000.000 35.000.000 25.000.000 20.000.000 160.000.000

Meningkatnya informasi mengenai perizinan

Tersedianya Billboard himbauan perizinan

Meningkatnya realisasi PAD

25.000.000

2

Pembuatan brosur perizinan

Tersusunnya brosur perizinan

Tersedianya brosur perizinan

Meningkatnya akses informasi perizinan

10.000.000

3

Penyusunan Sistem Informasi Perizinan berbasis Intranet System Penyusunan Buku SOP Perizinan

Terselenggaranya Layanan System Informasi Perizinan

Tersedianya System Layanan Informasi Perizinan

Meningkatnya Akses Informasi Perizinan

100.000.000

Terselenggaranya Good Governance di bidang Perizinan Terselenggaranya eskalasi brosur perizinan

Tersedianya Buku SOP Perizinan

Meningkatnya informasi Perizinan

15.000.000

Tersedianya Eskalase Perizinan

Meningkatnya Informasi mengenai Perizinan

10.000.000

4 5

Pembuatan Eskalase Brosur Perizinan

IX

Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perizinan

1

2

Penyiaran Informasi Perizinan melalui Media Televisi/Radio

3


215.000.000

Terlaksananya pengendalian dan pengawasan perizinan

Terkendali dan terawasinya perizinan

Meningkatnya pendapatan asli daerah

40.000.000

Terlaksananya Informasi Perizinan melalui media Elektronik Terlaksananya administrasi perizinan

Tersedianya informasi perizinan melalui media elektronik Optimalnya pelayanan perizinan

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

25.000.000

Meningkatnya pelayanan perizinan dan PAD

150.000.000



BAB IV PENUTUP Rencana Kerja ( Renja ) Badan Pelayanan Prizinan Terpadu ( BPPT ) disusun berdasarkan hasil rumusan dan penyusunan prioritas kegiatan Tahun 2013 setelah memperhatikan dokumen - dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 dan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang memuat 9 program dan 25 kegiatan bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2013 diharapkan dapat terwujud visi, misi Kabupaten Pandeglang

dan

visi, misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)

Kabupaten Pandeglang. Keberhasilan dalam melaksanakan rencana kerja

yang memuat kebijakan,

program dan kegiatan dalam mewujudkan visi, misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sangat tergantung pada sikap mental, motivasi, keuletan dan disiplin dari aparat yang terkait di dalamnya. Selain itu perlu adanya koordinasi dan kerjasama dari stakeholder yang ada pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PANDEGLANG

Firman Abdul Kadir, SE Pembina Utama Madya – IV/c NIP. 19580925 199003 1 003




Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2013 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2014 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PANDEGLANG

Kode

1 1.20

1.20.10.01

1.20.10.01.03 1.20.10.01.17

1.20.10.01.24 1.20.10.01.31

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Otda, Pemerintahan Umum, Administra Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian.

Rencana Tahun 2013 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

3

Program Pelayanan administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Layanan Administrasi Kantor Pembayaran honorarium tenaga kontrak kerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD (RP) 6

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja APBD (RP) 8 9

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

BPPT

12 Bulan

136.165.000

12 Bulan

4.000.000

BPPT

12 Bulan

120.000.000

12 Bulan

46.000.000

BPPT

12 HOK

112.600.000

12 HOK

21.000.000

BPPT

12 Bulan

84.864.250

12 Bulan

40.000.000

7

Instansi Pusat/SKPD Provinsi Penganggung jawab 10


Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2013 1.20.10.02

1.20.10.02.16

1.20.10.02.18

1.20.10.02.24 1.20.10.05

1.20.10.05.01 1.20.10.06

1.20.10.06.04 1.20.10.06.06 1.20.10.06.07

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Program Peningkayan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan Pengelolaan aset SKPD

BPPT

1 Unit

45.000.000

1 Unit

38.000.000

BPPT

10 Unit

52.800.000

10 Unit

35.000.000

BPPT

20 Unit

28.000.000

20 Unit

32.000.000

BPPT

30 Pegawai

35.000.000

35 Pegawai

45.000.000

BPPT

4 Dokumen

7.000.000

4 Dokumen

12.000.000

BPPT

3 Laporan

10.000.000

3 Laporan

13.000.000

BPPT

6 Laporan

8.000.000

6 Laporan

10.000.000


Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2013 1.20.10.08

1.20.10.08.01 1.20.10.08.02 1.20.10.47 1.20.10.47.01 1.20.10.47.02 1.20.10.48

1.20.10.48.01

1.20.10.48.03 1.20.10.49 1.20.10.49.02

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanan Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan dokumen perencanaan SKPD Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD Program Optimalisasi Peningkatan PAD Pendataan objek perizinan Sosialisasi perizinan dan pelayanan di tempat Program Peningkatan Informasi Perizinan Pembuatan Billboard Perizinan

Pembuatan Eskalasi brosur perizinan Program Pengendalian dan Pengawasan Pengendalian dan

BPPT

4 Dokumen

17.000.000

4 Dokumen

25.000.000

BPPT

3 Dokumen

13.000.000

3 Dokumen

15.000.000

BPPT

8 Jenis Perizinan 35 Kecamatan

40.000.000

8 Jenis Perizinan 35 Kecamatan

45.000.000

4 Buah

35.000.000

6 Buah

40.000.000

33 Jenis Perizinan

15.000.000

33 Jenis Perizinan

10.000.000

4 Kegiatan

60.000.000

6 Kegiatan

70.000.000

35 Kecamatan

Kec. Cadasari, Pandeglang, Kaduhejo, Labuan BPPT

BPPT

60.000.000

65.000.000


Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2013 pengawasan perizinan 1.20.10.65 1.20.10.65.01

Program Penyelenggaraan Perizinan Operasional Pelayanan Perizinan

IKM

BPPT

8 Jenis Perizinan

IKM

150.000.000

8 Jenis Perizinan

200.000.000

Pandeglang,

April 2012

Kepala Badan Peyanan Perizinan Terpadu Kab. Pandelang

Firman Abdul Kadir, SE Nip. 19580925 199003 1 003


KATA PENGANTAR. Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini

Recommend Documents