KATA PENGANTAR. Manado, 15 Januari 2017 Ketua, Dr. H. M. Jamil Ibrahim, SH., MH., MM NIP

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah kita dapat menyelesaikan laporan Tahunan ini sebagai salah satu kewajiban Instansi. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun perjalanan kehidupan manusia ke jalan yang lurus. Pengadilan Tinggi Agama Manado dan Pengadilan Agama se-Sulawesi Utara Pada tahun 2016 telah melakukan program kerja berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan tugas-tugas pendukung, Untuk melihat secara rinci pelaksanaan program kerja dimaksud akan disajikan dalam laporan tahunan ini. Laporan tahunan ini disusun sebagai rangkuman dari seluruh kegiatan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Manado dan Pengadilan Agama di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Manado. Walaupun dengan keterbatasan kuantitas sumber daya manusia yang ada pada Peradilan Agama se-Sulawesi Utara namun atas kerja sama yang baik dari semua pihak, Laporan Tahunan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan tahunan ini dapat memberi informasi yang dapat menggambarkan pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Manado dan Pengadilan Agama se- Sulawesi Utara serta semoga peningkatan akan terus dilakukan hingga PTA Manado dan PA sewilayah sulawei utara dapat meraih prestasi.

Manado, 15 Januari 2017 Ketua,

Dr. H. M. Jamil Ibrahim, SH., MH., MM NIP.19520901 198003 1 006

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..................................................................................... xiii DAFTAR ISI ................................................................................................... xxi BAB SATU : PENDAHULUAN ................................................................. BAB DUA : STRUKTUR ORGANISASI .............................................................. A. Standar Operasional Prosedur (SOP) .................................. 1. Eselon II ................................................................................. 2. Eselon III ................................................................................ 3. Eselon IV ................................................................................ 4. Staf .......................................................................................... 5. Fungsional ............................................................................ B. Kinerja/Sasaran Kinerja Pegawai .......................................... 1. Eselon II ................................................................................. 2. Eselon III ................................................................................ 3. Eselon IV ................................................................................ 4. Staf .......................................................................................... 5. Fungsional ............................................................................

1 3 4 6 7 8 10 11 11 12 13 14 17 23

BAB TIGA

28 28 30 30 31 32 32 32 32 38 39 40 41 42 43 44 46 46 47 47 47 47 49

:

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN .................................. A. Sumber Daya Manusia ............................................................. 1. Profil Sumber Daya Manusia ............................................ 2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia ................................. 3. Mutasi ....................................................................................... 4. Promosi .................................................................................... 5. Pensiun ..................................................................................... B. Keadaan Perkara......................................................................... 1. Rekapitulasi Perkara Tk Pertama .................................. 2. Administrasi kepaniteraan pada PTA Manado ........ 3. Rekapitulasi Perkara Tk.Banding .................................. 4. Penerimaan Perkara Banding ........................................ 5. Penyelesaian Perkara Banding ...................................... 6. Putusan yang diajukan Banding ................................... 7. Putusan yang diajukan Kasasi ....................................... 8. Putusan yang dimohonkan PK ............................ 9. Putusan yang dimohonkan Eksekusi .......................... C. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana..................................... D. Pengelolaan Keuangan ............................................................ 1. Program DukunganManajemen Aparatur Negara . 2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara .. 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan .......... E. Dukungan Teknologi Informasi ............................................ ii

F.

1. Perangat Keras .............................................................. 50 2. Perangkat Lunak ........................................................... 50 Regulasi Tahun 2016 ................................................................ 52

BAB EMPAT : PENGAWASAN .................................................................................. 4 A. Internal...................................................... ....................................... 5 B. Evaluasi ............................................................................................. 6 BAB LIMA : KESIMPULAN & REKOMENDASI ...............................................

iii

53 53 55 57

Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Manado Tahun 2016

BAB I PENDAHULUAN Pengadilan Tinggi Agama Manado sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung mempunyai yurisdiksi yang sangat luas. Dengan wilayah yurisdiksi 6 satuan kerja Pengadilan Agama yang tersebar di Kota dan Kabupaten se-Sulawesi Utara. Pengadilan Tinggi Agama Manado tahun 2016 menetapkan arah kebijakan tersedianya sarana dan prasarana kinerja yang memadai dan terwujudnya sumber daya manusia aparatur peradilan yang mempunyai kompetensi

dibidangnya

serta

terealisasinya

transparansi

peradilan

dan

pelayanan publik yang baik. Guna mendukung transparansi peradilan seluruh satuan kerja Peradilan Agama se-Sulawesi Utara telah mengelola website sebagai sarana penunjang kemudahan untuk memperoleh layanan informasi. Selain transparansi di dunia maya, seluruh Pengadilan Agama Se-Sulawesi Utara juga diwajibkan untuk mengelola meja informasi dan meja pengaduan sebagai garda depan supply informasi kepada masyarakat. Dalam hal penyiapan sarana dan prasarana masih ada beberapa satuan kerja yang belum refresentatif dikatakan sebagai sebuah Kantor Pengadilan, yaitu : 1. Kantor Pengadilan Agama Manado, yang hanya menempati tanah dengan luas 1.104 M² dan bangunan seluas 988 M²

disamping berada

dilingkungan pemukiman warga kelurahan, Pengadilan Agama Manado jauh dari pusat kota maupun areal perkantoran yang layak. 2. Kantor Pengadilan Agama Tahuna yang menempati tanah dengan luas 850 M2 dan bangunannya hanya 250 M2. Dalam rangka mewujudkan Peradilan yang Agung, terhadap kedua satuan kerja diatas Pengadilan Tinggi Agama Manado masih menetapkan sebagai skala prioritas untuk pengadaan tanah sekaligus pembangunan gedung kantor yang prototype, untuk Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2016 telah

Hal. 1


mendapatkan alokasi dana tambahan belanja modal pengadaan Tanah sejumlah Rp. 755.025.000 dan telah gunakan untuk pengadaan tanah seluas 1033 M² sehingga yang yang dibutuhkan adalah sarana Gedung kantor yang memenuhi standar prototype Pengadilan Agama Kelas II. Pada Tahun 2016 ini Pengadilan Tinggi Agama Manado sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah melakukan langkah-langkah kongkrit mewujudkan visi dan misinya. Visi Pengadilan Tinggi Agama Manado adalah ”Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Manado Yang Agung”. Bersama dengan visi tersebut Pengadilan Tinggi Agama juga mempunyai misi yaitu : 1. Mewujudkan

peradilan

yang

sederhana,

cepat,

biaya

ringan

dan

transparan; 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat; 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien; 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien; 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Usaha terus menerus dari seluruh aparat Pengadilan Agama Se-Sulawesi Utara dalam kurun waktu setahun telah berhasil menjabarkan visi dan misinya yang lebih operasional sesuai dengan amanat Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung 2010 -2035. Penjabaran tersebut tergambar dari kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Manado ataupun bersama dengan seluruh Stake holder yang telah menghasilkan petunjuk-petunjuk teknis dan

praktis

yang

memudahkan

Pengadilan

tingkat

pertama

dalam

menerjemahkan visi dan misi dalam operasional sehari-hari. Sebuah upaya nyata yang terwujud di tahun 2016 yaitu berhasilnya PA Manado mendapatkan Sertifikat ISO 9001-2015 yang melewati berbagai proses panjang serta penerapan yang berimbang dalam manajemen di lapangan.

Hal. 2


BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. berikut gambaran struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Manado dan Pengadilan Agama Sewilayah. KETUA

Drs. H. JAMIL IBRAHIM ,SH., MH., MM

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

HAKIM TINGGI Drs. H.Sofyan A. Lahilote, SH Drs. H.M Nadir Makka, SH, MHI Drs. Dadi Suryadi, SH,MH Drs. Muhammad Yanas,SH.,MH Drs. Heru Marsono, SH, MH Drs. A. Saepullah Ank, SH Drs. H.M. Yunus Rasyid,SH.MH

WAKIL KETUA

Drs. H. MASRUM, MH

PANITERA

SEKRETARIS

Drs. Mursid Amiruddin WAKIL PANITERA

H. Samsul Muhana, S.Ag,SH. M.HI

Drs. Azil Makatita

Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Banding

Hj. Ruwaida Abraham. S.Ag

Dra. Hasbiah

Kepala Bagian Perencanaan & Kepegawaian

Kepala Bagian Umum & Keuangan

Sambudi, S.Ag, M.SI

-

Sub Bagian Rencana Program & Anggaran

Sub Bagian Tata Usaha & Rumah Tangga

Sophian Sumarno Paju, S.Sos

Hj. Farida Tutupo, SH

Sub Bagian Kepegawaian & Teknologi Informasi Dedy Irawan Moningka, S.Kom

Sub Bagian Keuangan & Pelaporan Irma Tadju, S.HI

PANITERA PENGGANTI 1. Dra. Sa’i Sumaila 2 Drs. Hidayat Ar P, SH 3.Drs. Arisno Mertosono,SH

Hal. 3


A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi

tertulis

untuk

melaksanakan

penyelenggaraan

aktifitas

organisasi yang memuat bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa pekerjaan dilakukan. Tujuan dibuatnya SOP ini antara lain : 1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pekerjaan yang dilakukan 2. Kepastian pekerjaan selesai dilaksanakan 3. Akuntabilitas pekerjaan yang dilaksanakan SOP yang sudah ada di Pengadilan Tinggi Agama Manado telah mengalami beberapa revisi dan terakhir mengalami revisi pada bulan Januari 2015. SOP yang telah direvisi ini telah disesuaikan dengan format yang ada dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 dan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012. Pengadilan Tinggi Agama Manado telah menyusun Standar Operasional Prosedur sebanyak 43 SOP. Semua SOP yang telah disusun ini meliputi tugas-tugas yang dilaksanakan oleh seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Manado dari mulai pimpinan, hakim, pejabat struktural eselon II, III dan IV, Pejabat Fungsional Panitera Pengganti sampai kepada staf. Secara garis besar SOP yang telah dibuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Manado terdiri dari : 1

SOP Penyelesaian Perkara Banding

2

SOP Pelayanan Pengaduan

3

SOP Pelayanan Informasi

4

SOP Laporan Tahunan

5

SOP Baperjakat

6

SOP Akuntansi Persediaan

7

SOP Akuntansi SIMAK

Hal. 4


8

SOP Pelaksanaan Anggaran Dana UP/TUP

9

SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai

10

SOP Pelaksanaan Anggaran belanja Modal

11

SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja PTA Manado

12

SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja Seluruh Satker

13

SOP Persediaan

14

SOP Pelayanan Informasi

15

SOP Gaji Susulan/Kekurangan Gaji

16

SOP Gaji ke-13

17

SOP Uang Makan

18

SOP Uang Lembur

19

SOP Pembuatan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran

20

SOP Pengajuan Bon Sementara

21

SOP Pembayaran Belanja untuk Rekanan

22

SOP Penatausahaan Anggaran

23

SOP Pembayaran Uang Remunerasi dan Pertanggungjawabannya

24

Laporan Realisasi Anggaran dan Rekonsiliasi

25

SOP Laporan SAPPA Wilayah Dipa 04

26

SOP Laporan Keuangan Manual

27

SOP Pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Struktural/Fungsional

28

SOP Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan

29

SOP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

30

SOP Absensi Hakim dan Pegawai

31

SOP Pengadaan Langsung

Hal. 5


32

SOP Selesksi Sederhana

33

SOP Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta halaman

34

SOP Perawatan Sarana Gedung

35

SOP Penetapan Status BMN satker PTA Manado

36

SOP Penetapan Status BMN Wilayah PTA Manado

37

SOP Penghapusan BMN Wilayah PTA Manado

38

SOP Penghapusan BMN satker PTA Manado

39

SOP Kenaikan Pangkat Tenaga Non Teknis

40

SOP Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis

41

SOP Pembuatan Kartu Isteri/Suami, Karpeg

42

SOP Pembuatan SKP

43

SOP Administrasi Surat Masuk SOP yang tercantum di atas dirinci kedalam tugas masing-masing

tingkatan jabatan sesuai dengan kewenangannya. Adapun Ketua dan Wakil Ketua PTA Manado merupakan pejabat Struktural yang disamakan dengan Eselon I. a. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado b. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado 1. Eselon II (Panitera dan Sekretaris) Tugas Eselon II dalam SOP merupakan tugas yang ditunjuk oleh Pejabat Eselon I melalui Keputusan dan Edaran. Melalui kewenangannya Eselon II merupakan decision maker dalam setiap usulan dari pejabat di tingkat bawahnya. Tugas pejabat eselon II juga mengkompilasi tugas yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional. Secara rinci SOP eselon II pada Pengadilan Tinggi Agama Manado meliputi:

Hal. 6


A. Panitera  SOP Penyelesaian Berkas Perkara Banding  SOP Pelayanan Pengaduan  SOP Pelayanan Informasi B. Sekretaris  SOP Penanganan KGB dan Inpassing  SOP Penerbitan Karpeg, Karis, Karsu  SOP Penanganan Pelanggaran Disiplin  SOP Penanganan Surat Masuk  SOP Penanganan Surat Keluar  SOP Pengelolaan website  SOP Bantuan teknis  SOP Pengadaan Langsung  SOP Selesksi Sederhana  SOP Perawatan Sarana Gedung  SOP Penetapan Status Pengguna BMN  SOP Penghapusan BMN  SOP Pemindahtanganan BMN melalui hibah  SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan  SOP Pemanfaatan BMN dengan sewa  SOP Pemanfaatan BMN dengan Pinjam Pakai  SOP Pemanfaatan BMN dengan kerjasama pemanfaatan  SOP Akuntansi Persediaan  SOP Akuntansi SIMAK  SOP Rekonsiliasi dengan akuntansi keuangan  SOP Pengelolaan uang muka kerja  SOP Penyusunan Program dan Anggaran  SOP Pelaksanaan Anggaran Dana UP/TUP  SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai  SOP Pelaksanaan Anggaran belanja Modal  SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja PTA Manado  SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja Seluruh Satker 2. Eselon III (Wakil Panitera dan Kepala Bagian) Pejabat eselon III dalam SOP merupakan pejabat di tingkat middle. Tugas utama dari pejabat eselon III adalah menganalisa usulan pejabat eselon IV atas resiko, benefit dan faktor legal dari setiap keputusan yang akan dibuat.

Hal. 7


a. Wakil Panitera          

SOP Penerimaan Perkara SOP Pemberitahuan Kekurangan Berkas SOP Penerimaan Memori Banding SOP Laporan Keuangan Perkara SOP Penyelesaian Perkara SOP Pelayanan Arsip SOP Laporan Bulanan Rekap Keadaan perkara Tk Banding SOP Laporan Bulanan Keadaan Perkara Tingkat Pertama SOP Laporan Kegiatan Hakim SOP Laporan Tahunan

b. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian  SOP Laporan Tahunan  SOP Baperjakat  SOP Kenaikan Pangkat  SOP Penanganan Daftar Hadir  SOP Penanganan KGB dan Inpassing  SOP Penerbitan Karpeg, Karis, Karsu  SOP Penanganan Pelanggaran Disiplin  SOP Penerbitan Izin Belajar  SOP Usul Pensiun  SOP Pengelolaan website  SOP Penyusunan Program dan Anggaran  SOP Akuntansi RKA-KL  SOP Permintaan Anggaran Belanja Tambahan 3. Eselon IV (Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian) Pejabat eselon IV dalam SOP bertugas menyusun data-data yang diberikan oleh staf untuk kemudian dikompilasi menjadi satu bentuk berkas. a. Panitera Muda Hukum         

SOP Laporan Keuangan Perkara SOP Pengiriman Bundel A dan Salinan Putusan SOP Penyelesaian Perkara SOP Pelayanan Arsip SOP Laporan Bulanan Rekap Keadaan perkara Tk Banding SOP Laporan Bulanan Keadaan Perkara Tingkat Pertama SOP Laporan Kegiatan Hakim SOP Laporan Tahunan SOP Penanganan Pengaduan Hal. 8


b. Panitera Muda Banding  SOP Pemberitahuan Register Banding  SOP Pemberitahuan Kekurangan Berkas  SOP Penerimaan Memori Banding  SOP Laporan Keuangan Perkara  SOP Pengiriman Bundel A dan Salinan Putusan  SOP Penyelesaian Perkara  SOP Laporan Tahunan c. Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga  SOP Penanganan Surat Masuk  SOP Penanganan Surat Keluar  SOP Bantuan teknis  SOP Pengadaan Langsung  SOP Selesksi Sederhana  SOP Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta halaman  SOP Perawatan Sarana Gedung  SOP Pemeliharaan Barang pustaka  SOP Administrasi Barang Pustaka  SOP Penetapan Status Pengguna BMN  SOP Penghapusan BMN  SOP Pemanfaatan BMN dengan sewa  SOP Pemanfaatan BMN dengan Pinjam Pakai  SOP Barang Persediaan  SOP Akuntansi SIMAK d. Kasubag Kepegawaian dan IT  SOP Laporan Tahunan  SOP Baperjakat  SOP Cuti  SOP Kenaikan Pangkat  SOP Penanganan Daftar Hadir  SOP Penanganan KGB dan Inpassing  SOP Penerbitan Karpeg, Karis, Karsu  SOP Penanganan Pelanggaran Disiplin  SOP Penerbitan Izin Belajar  SOP Penerbitan Izin Perceraian  SOP usul Pensiun  SOP Pengelolaan website e. Kasubag Perencanaan Program dan Anggaran  SOP Akuntansi RKA/KL

Hal. 9


   

SOP Penyusunan Program dan Anggaran SOP Pelaksanaan Anggaran Dana UP/TUP SOP Pelaksanaan Anggaran belanja Modal SOP Permintaan Anggaran Belanja Tambahan

f. Kasubag Keuangan dan Pelaporan  SOP Rekonsiliasi dengan akuntansi keuangan  SOP Pengelolaan uang muka kerja  SOP Penyusunan Program dan Anggaran  SOP Akuntansi SAIBA  SOP Pelaksanaan Anggaran Dana UP/TUP  SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai  SOP Pelaksanaan Anggaran belanja Modal  SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja PTA Manado  SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja Seluruh Satker 4. Staf Pejabat Staf merupakan bagian pangkal dan ujung dari rangkaian tugas dalam SOP. Staf bertugas dalam providing data dan distribusi hasil keputusan dari pejabat eselon diatasnya.                     

SOP Penerimaan Perkara SOP Pemberitahuan Register Banding SOP Penerimaan Memori Banding SOP Laporan Keuangan Perkara SOP Pengiriman Bundel A dan Salinan Putusan SOP Penyelesaian Perkara SOP Pelayanan Arsip SOP Laporan Bulanan Rekap Keadaan perkara Tk Banding SOP Laporan Bulanan Keadaan Perkara Tingkat Pertama SOP Laporan Kegiatan Hakim SOP Laporan Tahunan SOP Cuti SOP Kenaikan Pangkat SOP Penanganan Daftar Hadir SOP Penanganan KGB dan Inpassing SOP Penerbitan Karpeg, Karis, Karsu SOP Penanganan Pelanggaran Disiplin SOP usul Pensiun SOP Penanganan Surat Masuk SOP Penanganan Surat Keluar SOP Pengelolaan website Hal. 10


                   

SOP Pengelolaan Jaringan SOP Bantuan teknis SOP Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta halaman SOP Perawatan Sarana Gedung SOP Pemeliharaan Barang pustaka SOP Administrasi Barang Pustaka SOP Penetapan Status Pengguna BMN SOP Penghapusan BMN PTA Manado SOP Penghapusan BMN Wilayah SOP Akuntansi Persediaan SOP Akuntansi SIMAK SOP Rekonsiliasi dengan akuntansi keuangan SOP Pengelolaan uang muka kerja SOP Penyusunan Program dan Anggaran SOP Pelaksanaan Anggaran Dana UP/TUP SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai SOP Pelaksanaan Anggaran belanja Modal SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja PTA Manado SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja PA se-Wilayah SOP Belanja Persediaan

5. Fungsional. Pejabat Fungsional Melakukan tugas sesuai dengan fungsi yang telah dibebankan secara khusus  SOP Penyelesaian Perkara B. Kinerja/Sararan Kinerja Pegawai (SKP) Secara keseluruhan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah dibuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Manado Berjumlah 34 orang. Adapun rincian beserta uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut: 1. Drs. H.M Jamil Ibrahim, SH., MH., MM  Menetapkan Renstra Tahun 2016 – 2021  Menetapkan Kinerja PTA Manado Tahun 2017  Melaksanakan Pembinaan  Melaksanakan Tugas Penyelesaian Perkara  Membuat penetapan hari sidang (Ketua Majelis Hakim)

Hal. 11


2. Drs. H. Masrum, MH  Menyusun dan Menetapkan rencana kerja kesekretariatan / kepaniteraan  Melaksanakan Rakor intern dalam rangka pembinaan  Melaksanakan Pengawasan pada PTA Manado juga PA Sewilayah  Melaksanakan tugas menyelesaikan perkara  Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua  Melaksanakan tugas Ketua Baperjakat  Membuat penetapan hari sidang (Ketua Majelis Hakim) 1. Eselon II 1. Drs. Mursid Amiruddin  Menyusun dan menyiapkan sasaran kegiatan Kepaniteraan  Mengolah pendistribusian berkas dan Surat masuk kepaniteraan  Memvalidasi pemberitahuan Registrasi perkara banding  Memvalidasi penetapan penunjukan panitera  Memvalidasi laporan perkara bulanan  Memvalidasi konsep surat-surat kepaniteraan  Membuat penetapan hari sidang  Mengikuti sidang  Mendampingi hakim dalam pengawasan dan pembinaan ke daerah  Membuat catatan sidang  Membantu hakim meneliti ketikan putusan /penetapan  Menandatangani salinan putusan/penetapan  Membantu hakim meminutasi perkara  Mengoreksi laporan Perkara banding (LII-PA1, LII-PA2, LIIPA3)  Membuat Penilaian Capaian SKP Wapan, Panmud dan PP Hal. 12


 Mengikuti Rapat Baperjakat  Mengadakan Rapat Intern Kepaniteraan  Mengkonsep LkjIP 2. Samsul Muhana, S.Ag., SH., MH  Menyusun dan menyiapkan sasaran kegiatan Kesekretariatan  Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan  Menyelenggarakan administrasi keuangan kantor  Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua  Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran  Melaksanakan Tugas Kuasa Pengguna Barang 2. Eselon III 1. Drs. Azil Makatita  Menyusun dan menyiapkan sasaran kegiatan Kepaniteraan  Mengolah pendistribusian berkas dan surat masuk kepaniteraan  Memvalidasi pemberitahuan registrasi perkara banding  Memvalidasi konsep penetapan penunjukan panitera  Memvalidasi laporan perkara bulanan  Memvalidasi Laporan tahunan, LAKjIP, RKT, dan RK bidang Kepaniteraan  Memvalidasi konsep surat-surat kepaniteraan  Membuat perencanaan ATK biaya Proses  Memvalidasi bukti-bukti pengeluaran biaya proses  Membuat penetapan hari sidang  Mengikuti sidang  Membuat catatan sidang  Mengetik putusan/penetapan  Membantu hakim meneliti ketikan putusan /penetapan  Menandatangani salinan putusan/penetapan Hal. 13


 Meneliti dan memparaf salput yang akan dikirim ke PA  Membantu hakim meminutasi perkara 2. Sambudi, S.Ag., M.Si  Membuat rencana kerja anggaran dan RAB  Memvalidasi surat keluar  Melaksanakan rakor dengan kasubbag  Membuat laporan kegiatan  Mengontrol kepegawaian PTA Manado dan PA sewilayah  Menjalankan tugas Baperjakat  Memvalidasi Absensi pegawai 3. Eselon IV 1. Hj. Ruwaida Abraham, S.Ag  Mengoreksi laporan perkara dari tingkat banding terdiri dari laporan bulanan (RK1-RK12) dan laporan tahunan  Memberikan pelayanan riset dan pengaduan  Mengoreksi laporan perkara yang dikirim via email  Mengkosep surat-surat keluar dari Panitera Muda Hukum  Memvalidasi data perkara yang akan disajikan pada papan statistik  Memverivikasi pengaduan yang diterima  Mengkonsep laporan pengaduan ke BAWAS  Mengetik putusan dan penetapan  Menandatangani putusan/penetapan bersama-sama majelis hakim  Membantu majelis hakim meminutasi perkara  Melaksanakan tugas workshop kepaniteraan  Mendampingi Hakim pengawasan ke daerah  Mengkonsep jadwal pemeriksaan dan pembinaan reguler dan mengkonsep panduannya Hal. 14


 Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Banding setelah diminutasi 2. Dra. Hasbiah  Meneliti kelengkapan syarat formal perkara banding  Membuat checklist kelengkapan berkas  Mengonsep pemberitahuan registrasi, PMH, penetapan PP  Mengonsep pengantar biaya proses bulanan  Mengonsep pengantar biaya proses triwulan  Mengonsep pengantar biaya proses semesteran  Mengonsep pengantar biaya proses tahunan  Mengonsep pengantar laporan PNBP bulanan  Mengonsep pengantar laporan PNBP tahunan  Mengonsep pengantar salinan putusan  Mendampingi Hakim pengawasan ke daerah  Meneliti buku - buku register perkara banding 3. Sophian Sumarno Paju, S.Sos  Memimpin Pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran  Menyusun RKA-KL dan Data dukungnya  Membuat jadual kegiatan pelaksanaan kegiatan penyusunan Anggaran  Melaksanakan koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan  Memvalidasi konsep surat bidang perencanaan 4. Irma Tadju, S.HI  Memimpin Pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Keuangan  Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan Anggaran  Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPM)

Hal. 15


 Membuat Laporan Keuangan  Memvalidasi konsep surat bidang perencanaan  Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pelaporan keuangan  Membuat SK Pengelola Keuangan 5. Hj. Farida Tutupo, S.Ag  Memimpin Pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga  Mengadministrasi Surat Masuk/keluar  Mengadministrasi BMN PTA Manado/ Wilayah  Membuat Laporan BMN  Menyiapkan dokumen penunjukkan penggunaan BMN  Menyusun jadwal kerja honorer  Mengelola Aplikasi SIMAK/SIMAN BMN  Mengelola Persedian PTA Manado  Mengelola Pemeliharaan BMN  Mengelola Perpustakaan 6. Dedy Irawan Moningka, S.Kom  Menyusun rencana kerja dan SOP Kepegawaian  Mengonsep usulan KP dan memproses pemberkasan KP sesuai hiraki  Memproses berkas usulan/karis, Taspen, Tanda Kehormatan Lencana Karya Satya  Mengonsep usulan ijin sekolah/kuliah sesuai hirarki  Menghimpun usulan DP3 Ketua PTA, Hakim Tinggi, Ketua PA, Hakim PA, Panitera PTA, Sekretaris PTA, Panitera PA, Sekretaris PA, Pejabat Struktural, fungsional dan Pegawai PTA Manado

Hal. 16


 Memvalidasi data kepegawaian PA se Wilayah PTA Manado dalam SIMPEG, SIKEP dan SAPK BKN  Memproses berkas usulan cuti Ketua, Hakim Tinggi, Ketua PA, Pejabat Struktural/Fungsional dan Pegawai PTA Manado  Merekap jabatan kosong dan mempersiapkan bahan-bahan berupa data-data untuk rapat BAPERJAKAT  Mengkonsep kenaikan gaji berkala Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Manado  Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian  Menyiapkan Form Absen kehadiran serta pulang kantor 4. STAF 1. Supardan Bokingo, S.Ag  Membuat konsep Rekapitulasi usulan RKA-KL Peradilan Agama se Sulut  Menyusun RKA-KL dan Data Pendukungnya  Membuat Jadual Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Anggaran  Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Bidang Perencanaan  Menyusun TOR Pengadaan  Menyusun RAB Pengadaan 2. Asriana Manangin, BSC  Memproses berkas usulan cuti Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Ketua PA, Pejabat Struktural/Fungsional dan Pegawai PTA Manado  Memproses usul / Permohonan Pensiun hakim dan pegawai serta mencatat nomor SK pensiun Pegawai PTA Manado dan Pengadilan Agama sewilayah Sulut dibuku Pensiun serta megarsipkannya  Membuat surat cuti Pegawai  Menyiapkan Form Izin keluar kantor Hal. 17


 Menyiapkan Form Absen kehadiran serta pulang kantor  Memproses DP3 pegawai  Memproses

usulan

Karis/Karsu,

Kartu

Hijau,

Tanda

Kehormatan Satya Karya Lencana dan Karpeg  Memasukkan data ketidakhadiran pegawai kedalam aplikasi Fingerprint, merekap absensi setiap hari, dan memasukannya ke dalam aplikasi Komdanas sampai dengan membuat rekap absensi bulanan  Menyusun Bezzeting pegawai 3. Shintia Dewi Mandulangi, SE.  Mengetik konsep SK Impasing pegawai PTA Manado  Mengetik Konsep SK kenaikan Gaji Berkala Pegawai PTA Manado  Mengumpulkan Dokumen, mengetik nota Usulan Kenaikan Pangkat serta menyerahkan SK Kenaikan Pangkat  Mengetik Konsep SPP, SPMT, SPMJ Hakim tinggi PTA Manado dan Ketua Pengadilan Agama sewilayah PTA Manado yang baru dilantik  Mengetik konsep SPMT, SPMJ diawal tahun untuk 6 Ketua Pengadilan Agama se-PTA Manado  Mencatat SK yang baru (mutasi,KP,promosi) ke buku ekspedisi dan mendistribusikan SK tersebut untuk per koordinator dan untuk PA (yang bersangkutan)  Mengarsipkan SK yang baru (mutasi,KP,Promosi) ke dalam box file (stopmap hijau) dan SK yang lain yang dibuat PTA Manado  Menyiapkan dan mengarsipkan segala kelengkapan Acara Pelantikan/Serah Terima, sumpah jabatan PTA Manado  Melaksanakan tugas tugas lain yang diperintahkan atasan

Hal. 18


4. Zweetly Daryono Soeratinojo, S.Kom  Menghimpun dan Mengimput laporan keuangan satker di wilayah hukum PTA Manado  Menginput data SAKPA  Mengantar SPM dan mengambil SP2D  Melakukan rekonsiliasi SAIBA bulanan ke KPPN  Melakukan rekonsiliasi tingkat wilayah ke kanwil Ditjen Perbendaharaan setiap triwulan  Melakukan rekonsiliasi tingkat wilayah ke Biro Keuangan MARI (E1) setiap triwulan dan semesteran  Mengupload data keuangan ke-Komdanas  Membuat laporan keuangan wilayah dengan menggunakan SAIBA-W baik bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan, serta mengkoordinasikan dengan aplikasi SIMAK- BMN  Membuat

rekapan

data

BPJS

tenaga

honorer

dan

menyampaikannya ke KPPN setiap bulan  Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan 5. Silvana Djunaidi, SE  Melaksanakan transaksi pembayaran belanja  Membuat APS dan LPJ Bendahara  Melaksanakan transaksi pembayaran belanja  Membuat konsep SPP dan DRPP  Menginput dan mencetak SPM  Menyampaikan SPM beserta ADK-nya ke KPPN 6. Rahmat Bilfagih, S.H.I  Membuat konsep surat sub bagian Perencanaan  Melakukan kontrol laporan anggaran ke tiap PA se Sulut  Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Bidang Perencanaan Hal. 19


 Mengelola Laporan Tahunan PTA Manado  Mengelola Laporan Tahunan PA Se wilayah PTA Manado  Mengarsip Surat sub bagian perencanaan  Menginput Data Sub Bagian Perencanaan pada Website  Mengelola Website PTA Manado  Mengelola Kolom Pemberitaan Website PTA Manado  Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan 7. Dwi Idayanti, SH  Mengelola Aplikasi Kepegawaian (SIMPEG, SIKEP)  Meneliti berkas serta memproses untuk diteruskan ke BKN dan Badilag MARI  Update data pada Aplikasi Simpeg untuk wilayah PTA Manado  Menata dan Mengarsipkan dokumen-dokumen file pegawai wilayah PTA Manado  Menggandakan,mengirim

serta

mengarsipkan

surat-urat

kepegawaian  Membuat,mengirim dan mengarsipkan Surat Ijin Cuti  Memproses usulan Karis/karsu, Karpeg, Askes, Taspen, Tanda Kehormatan,Perbaikan Konversi NIP, Pembuatan kartu Hijau MARI Se PTA Manado  Menginventarisir usulan kelengkapan dokumen untuk Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi pegawai dan hakim wilayah PTA Manado.  Menghimpun DP3 bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan Panitera, Sekretaris Wilayah PTA Manado  Menghimpun dan mengarsip SPP,SPMT dan SPMJ wilayah PTA Manado 8. Nuraini Rahayu, SE  Membuat Daftar Gaji Bulanan Pegawai Hal. 20


 Membuat SKPP untuk pegawai Pindah/mutasi/Pensiun  Membuat SPM dan mengantar SPM ke KPPN Manado  Mengarsipkan Surat Masuk dan Keluar Bagian Keuangan  Melaporkan SPT melalu e-Filing  Tim pokja ULP se- Sulut  Membuat SK pengelola Keuangan setiap tahun  Melaksanakan tugas lain dari atasan  Membuat konsep pengajuan Uang makan Pegawai dengan Aplikasi GPP  Membuat konsep pengajuan kekurangan Belanja Pegawai & Gaji susulan  Membuat konsep pengajuan Lembur Pegawai 9. Idrus Hamzah, A.Md  Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara banding serta menyimpan dan mengeluarkan biaya perkara atas perintah pimpinan/atasan yang berwenang.  Membukukan penerimaan dan pengeluaran biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku  Melakukan penutup buku induk perkara atas perintah Ketua  Memelihara dan menggunakan bukti-bukti penerimaan/ pengeluaran biaya perkara serta surat berhubungan lainnya.  Mengonsep surat pengatar salinan putusan  Anonimasi Putusan/Penetapan  Mengelola aplikasi SIPP  Tim IT PTA Manado  Mengelola Web site PTA Manado  Mengelola kolom pemberitaan Website PTA Manado.  Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Hal. 21


10. Sopan Palamani, ST  Menerima dan menyetor PNBP ke Kas Negara  Melaksanakan tugas sebagai PPK  Mengelola BMN pada PTA Manado  Menyusun akuntansi SIMAK BMN  Menyiapkan RK BMN PTA Manado  Mengontrol penghapusan BMN  Mendokumentasikan usulan manajemen BMN dari satuan kerja dibawahnya  Mendokumentasikan usulan manajemen BMN tingkat satuan kerja  Mengelola Aplikasi Persediaan  Mangelola Permintaan ATK PTA Manado  Memvalidasi nota permintaan anggaran insidentil  Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan. 11. Vebie Syafriani Pontoh, ST  Menyiapkan dan mempelajari petunjuk dan pelaksana tugas  Menyiapkan pengajuan permintaan Remunerasi pegawai PTA Manado  Menyusun dan mengolah data laporan penyerapan anggaran PTA Manado aplikasi Komdanas  Monev Anggaran  Menyusun Laporan Keuangan PTA Manado per Triwulan berdasarkan aplikasi BAPPENAS  Melaksanakan tugas lain dari atasan  Melaporkan SPT melalu e-Filing  Mengarsip Data Remunerasi Bulanan PTA Manado  Mengelola Aplikasi Komdanas Korwil PTA Manado

Hal. 22


12. Riska Poli  Mengelola Aplikasi BMN (SIMAK, SIMAN)  Menyusun bahan rencana dan program kerja bidang umum  Menyiapkan SKP dan uraian tugas sub bagian umum  Mendokumentasikan usulan manajemen BMN dari satuan kerja dibawahnya  Mendokumentasikan usulan manajemen BMN tingkat satuan kerja  Mengadministrasi Surat Masuk  Mengadministrasi Surat Keluar  Menyiapkan konsep surat keluar Sub Bagian Umum  Mengetik Surat Penunjukan Pemakai Inventaris Kantor 13. Saodah  Mendokumentasikan bahan perpustakaan  Menyusun dan merapihkan susunan Buku perpustakaan  Mendata peminjaman buku perpustakaan PTA Manado  Menjalankan tugas dari atasan 5. Fungsional a). Hakim Tinggi 1. Drs. H. Sofyan A. Lahilote, S.H  Selaku Ketua Majelis Hakim Menerima dan Memutus Perkara  Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda  Membuat catatan temuan hukum yang dianggap penting dalam buku khusus dari bundel A dan B.  Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan / Resume  Melaksanakan persidangan  Membuat konsep putusan  Menandatangani putusan Hal. 23


 Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti  Mengeksaminasi putusan PA secara periodik  Melaksanakan pengawasan ke daerah 2. Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.HI  Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume  Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai hukum yang dianggap penting  Membuat Penetapan Hari Sidang sebagai Ketua Majelis  Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan  Melaksanakan persidangan  Membuat konsep putusan  Menandatangani putusan  Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti  Mengeksaminasi putusan PA secara periodik  Melaksanakan pengawasan ke daerah dan Bidang 3. Drs. Dadi Suryadi, S.H., M.H.  Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume  Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai hukum yang dianggap penting  Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan  Musyawarah Majelis Hakim  Melaksanakan persidangan  Membuat konsep putusan  Menandatangani putusan  Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti  Mengeksaminasi putusan PA secara periodik  Melaksanakan pengawasan ke daerah dan Bidang Hal. 24


4. Dr. H. Muhammad Yanas, S.H.,M.H.  Selaku Ketua Majelis Hakim  Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda  Melakukan telaah berkas perkara yang diterima  Membuat resume perkara yang diterima  Melaksanakan persidangan  Membuat konsep putusan  Menandatangani putusan  Mengeksaminasi putusan PA secara periodik  Melaksanakan pengawasan ke daerah dan Bidang 5. Drs. Heru Marsono, S.H., MH  Menerima berkas perkara  Membuat resume pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai hukum yang dianggap penting  Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan  Melaksanakan persidangan  Membuat konsep putusan  Menandatangani putusan  Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti  Mengeksaminasi putusan secara periodik sesuai tugas  Melaksanakan pengawasan ke daerah dan Bidang 6. Drs. A. Saefullah Ank, S.H.  Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda  Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan / Resume  Membuat catatan temuan hukum yang dianggap penting dalam buku khusus  Melaksanakan persidangan Hal. 25


 Membuat konsep putusan  Menandatangani putusan  Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti  Membantu Ketua mengeksaminasi putusan PA secara periodik wilayah pengawasan  Melaksanakan pengawasan ke daerah dan Bidang 7. Drs. H.M Yunus Rasyid, S.H., MH  Menelaah dan memeriksa perkara  Melaksanakan persidangan  Mengkonsep dan menandatangani putusan  Selaku Hakim Anggota menerima perkara dari Ketua Majelis  Menelaah dan memeriksa perkara  Menandatangani putusan  Melaksanakan pengawasan daerah dan Bidang  Mengeksaminasi putusan PA b). Panitera Pengganti 1. Drs. Arisno Mertesono, SH  Mengetik Penetapan Hari Sidang  Melaksanakan tugas Panitera Sidang  Membuat Catatan Sidang  Menandatangani Putusan/Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim  Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding  Menyusun berkas perkara untuk diminutasi  Membantu hakim meneliti ketikan putusan/penetapan  Penanggung jawab arsip Bundel B dan asli putusan 2. Dra. Sai Sumaila  Mengetik Penetapan Hari Sidang Hal. 26


 Melaksanakan tugas Panitera Sidang  Membuat Catatan Sidang  Menandatangani Putusan/Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim  Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding  Menyusun berkas perkara untuk diminutasi  Membantu hakim meneliti ketikan putusan/penetapan  Penanggung jawab arsip Bundel B dan asli putusan Sedangkan rekapitulasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pengadilan agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Manado sebanyak 155 orang dengan rincian sebagai berikut: No

Pengadilan Agama

Jumlah SKP

1

PA Manado

37

2

PA Kotamobagu

34

3

PA Bitung

23

4

PA Tondano

23

5

PA Tahuna

18

6

PA Amurang

20

Jumlah SKP

155

Hal. 27


BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A.

SUMBER DAYA MANUSIA Kedudukan dan peranan SDM adalah sangat penting, dimana Aparatur Peradilan

sebagai

SDM

memegang

peranan

yang

penting

dalam

penyelenggarakan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Good Goverment. Khususnya di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Manado dan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Manado, pengelolaan Sumber Daya Manusia (Aparatur Peradilan Agama) yang ada diharapkan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan wewenang peradilan. Sehingga Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi, sebagai salah satu pendukung manajemen Sumber Daya Manusia yang lebih baik, mekanisme pembinaan karir disempurnakan dengan menjadikan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini untuk memacu setiap Sumber Daya Manusia dalam menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusi. 1. Profil Sumber Daya Manusia Selama tahun 2016 kekuatan sumber daya manusia di lingkungan peradilan agama se-Sulawesi Utara mengalami tambah kurang berkaitan dengan adanya mutasi dan promosi keluar dan masuk dari dan keluar wilayah Sulawesi Utara, sampai akhir tahun 2016 dapat dilihat profil sumber daya manusia aparatur Peradilan

Agama

Se-Sulawesi

Utara

adalah

sebagai

berikut

Hal. 28


PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PERADILAN SE-PTA MANADO Golongan

N o

Pendidikan

Jmlh Satker

I/a

I/b

I/c

I/d

II/a

II/b

II/c

II/d

III/a

III/b

III/c

III/d

IV/a

IV/b

IV/c

IV/d

IV/ e

jml

SD

SM P

SMA

D3

S1

S2

S3

Jmh

1

PTA MANADO

34

-

-

-

-

1

-

3

1

3

4

1

7

2

2

1

5

4

34

1

-

3

2

19

9

-

34

2

PA MANADO

37

-

-

-

-

-

2

1

2

2

7

3

11

3

4

2

-

-

37

-

-

10

2

19

6

-

37

3

PA KOTAMOBAGU

34

-

-

-

-

1

1

1

2

2

10

9

6

1

1

1

1

-

34

-

-

5

-

28

1

-

34

4

PA BITUNG

23

-

-

-

-

1

-

-

-

2

10

2

6

1

-

1

-

-

23

-

-

1

1

17

4

-

23

5

PA TONDANO

23

-

-

-

-

1

-

1

2

3

4

6

4

2

-

-

-

-

23

-

-

4

4

11

4

-

23

6

PA TAHUNA

18

-

-

-

-

-

-

-

-

3

5

5

3

1

1

-

-

-

18

-

-

2

2

14

-

-

18

7

PA AMURANG

20

-

-

-

-

1

-

-

-

4

4

5

6

-

-

-

-

-

20

-

-

1

-

18

1

-

20

5

3

6

7

19

44

31

43

10

8

5

6

4

189

1

26

11

126

25

Jumlah

189

189

Hal. Hal. 2928


2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia Berdasarkan kelas Pengadilan dan volume perkara yang ditangani oleh Peradilan Agama se-Sulawesi Utara, maka kebutuhan sumber daya yang ada belum mencukupi. Berikut adalah perbandingan antara kebutuhan sumber daya manusia ideal menurut Buku I Mahkamah Agung RI Edisi 2007 Tahun 2007 dan riil di lingkungan peradilan agama se-Sulawesi Utara:

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Formasi Ideal dan Riil Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Manado Jabatan Ideal Ketua 1 Wakil Ketua 1 Hakim Maks. 23 Panitera 1 Sekretaris 1 Kepala Bagian 2 Wakil Panitera Panitera Muda 2 Kepala Sub Bagian 4 Panitera Pengganti Maks. 23 Staf Kepaniteraan 15 Staf Kesekretariatan 14 Total

Riil 1 1 7 1 1 1 1 2 4 2 1 11 34

Formasi Ideal Pegawai Pengadilan Agama No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jabatan Ketua Wakil Ketua Hakim Panitera Sekretaris Panitera Muda Kepala Sub Bagian Panitera Pengganti Juru Sita Juru Sita Pengganti Staf Kepaniteraan Staf Kesekretariatan

Kelas I A 1 1 Maks. 23 1 1 3 3 32 5 10 12 10

Kelas I B 1 1 Maks. 15 1 1 3 3 20 4 8 8 7

Kelas II 1 1 Maks. 11 1 1 3 3 16 3 6 6 5

Hal. 30


Formasi Riil Pegawai Pengadilan Agama Se- Sulawesi Utara

1

1

3

3

7

3

6

1

6

2

PA Kotamobagu

IIA

1

-

8

1

1

3

3

4

2

4

1

4

3

PA Bitung

II

1

1

5

1

1

3

1

5

-

3

1

2

4

PA Tondano

II

1

1

3

1

1

3

3

3

1

2

-

3

5

PA Tahuna

II

1

1

3

1

1

2

1

2

-

3

-

1

6

PA Amurang

II

1

-

4

1

1

2

3

2

-

4

-

2

6

4

24

6

6

16

14

23

6

22

3

18

JUMLAH

Staf Sekretariatan

4

Staf

1

Kepaniteraan

Sekretaris

1

Juru Sita Pengganti

Panitera

IB

Panitera Pengganti Juru Sita

Hakim

PA Manado

Kasubag

Wakil

1

muda

Kelas Panitera

Satker

Ketua

Jabatan No

TOTAL 148

3. Mutasi & Promosi a. Mutasi Kepangkatan No 1

Periode April 2016

Jenis KP Teknis Peradilan NonTeknis Peradilan

Jumlah 2

Oktober 2016

Teknis Peradilan NonTeknis Peradilan

Jumlah Total

Usulan

Realisasi

13

9

7

7

20

16

12

7

1

-

13

7

33

23

Hal. 31


b. Mutasi jabatan ke luar wilayah Pengadilan Tinggi Agama Manado sebanyak 5 orang terdiri dari 3 orang hakim/hakim tinggi,

1 orang

pejabat kepaniteraan, dan 1 orang pejabat kesekretariatan. c. Mutasi jabatan masuk Pengadilan Tinggi Agama Manado sebanyak 10 orang terdiri dari 5 orang hakim/hakim tinggi, 2 orang pejabat kepaniteraan, 1 orang pejabat kesekretariatan, dan 2 orang tenaga administrasi 4. Promosi Untuk pengusulan pengangkatan dan pemindahan, bagi PNS yang menduduki jabatan tenaga Teknis Peradilan (Kepaniteraan) sebanyak

20

orang,

sedangkan untuk PNS yang menduduki jabatan tenaga Non Teknis Peradilan (Struktural Kesekretariatan) sebanyak 0 orang terdiri dari 0 orang pejabat kesekretariatan, 0 orang staf administrasi, dan 0 orang pegawai dari tenaga honorer K2. 5.

Pensiun Pensiun PNS yang diproses selama tahun 2016 adalah sebanyak 3 orang, terdiri dari 2 pegawai telah mencapai batas usia pensiun dan 1 orang pegawai dimintakan pensiun karena meninggal dunia.

B.

KEADAAN PERKARA 1. Rekapitulasi Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama seSulawesi Utara a. Keadaan Perkara 1) Sisa tahun 2015

= 145

Perkara

2) Diterima tahun 2016

= 2262

Perkara

3) Jumlah

= 2407

Perkara

4) Diputus

= 2044

Perkara

5) Ditolak

= 14

Perkara

6) Tidak diterima (N.O)

= 10

Perkara

7) Gugur

= 43

Perkara Hal. 32


8) Dicoret

= 20

Perkara

9) Dicabut

= 121

Perkara

10) Sisa akhir tahun 2016

= 15545

Perkara

Matrik keadaan perkara Pengadilan Agama se Sulawesi Utara tahun 2016 sebagai berikut: Keadaan Perkara

No

Satker

Kelas

Sisa akhir tahun 2015

Perkara masuk pada tahun 2016

Jumlah

Perkara Putus

Sisa

Tingkat Penyele saian %

1PA Manado

IB

53

490

543

467

76

86

2PA Kotamobagu

IIA

76

977

1.053

932

121

89

3PA Tahuna

II

4

249

253

175

78

88

4PA Tondano

II

4

216

220

216

4

98

5PA Bitung

II

7

177

184

154

30

84

6PA Amurang

II

-

49

49

46

3

94

137

2.161

2.305

1.994

311

87

JUMLAH

b. Penerimaan Perkara pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Dari 2262 perkara yang diterima Pengadilan Agama se Sulawesi Utara tahun 2016 , dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut : 1). Izin Poligami

= 1 perkara

2). Pencegahan Perkawinan

= - perkara

3). Penolakan Perkawinan

= - perkara

4). Pembatalan Perkawinan

= 2 perkara

5). Kelalaian Kewajiban suami/istri

= - perkara

6). Cerai Talak

= 447 perkara

7). Cerai Gugat

= 1.222 perkara

8). Harta Bersama

= 7 perkara Hal. 33


9). Penguasaan Anak

= 3 perkara

10). Nafkah oleh ibu

= - perkara

11). Hak-hak bekas istri

= - perkara

12). Pengesahan anak

= 7 perkara

13). Pencabutan Kekuasaan ortu

= - perkara

14). Perwalian

= 5 perkara

15). Pencabutan Kekuasaan wali

= - perkara

16). Penunjukan orang lain sbg wali

= - perkara

17). Ganti rugi terhadap wali

= - perkara

18). Asal usul anak

= - perkara

19). Penolakan Kawin campur

= - perkara

20). Istbat Nikah

= 466 perkara

21). Izin Kawin

= 2 perkara

22). Dispensasi Kawin

= 72 perkara

23). Ekonomi Syari’ah

= - perkara

24). Wali adlol

= 1 perkara

25). Kewarisan

= 9 perkara

26). Wasiat

= - perkara

27). Hibah

= - perkara

28). Wakaf

= - perkara

29). Sadaqah/ Zakat / infaq

= - perkara

30). P3HP / Penetapan Ahli waris

= 15 perkara

31). lain-lain

= 3 perkara

c. Penyelesaian Perkara pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Dari 1994 perkara yang diputus Pengadilan Agama se Sulawesi Utara tahun 2016 , dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut : 1). Izin Poligami

= 1 perkara

2). Pencegahan Perkawinan

= - perkara

3). Penolakan Perkawinan

= - perkara

4). Pembatalan Perkawinan

= 2 perkara Hal. 34


5). Kelalaian Kewajiban suami/istri

= - perkara

6). Cerai Talak

= 401 perkara

7). Cerai Gugat

= 1.049 perkara

8). Harta Bersama

= 5 perkara

9). Penguasaan Anak

= 2 perkara

10). Nafkah oleh ibu

= - perkara

11). Hak-hak bekas istri

= - perkara

12). Pengesahan anak

= 7 perkara

13). Pencabutan Kekuasaan ortu

= - perkara

14). Perwalian

= 5 perkara

15). Pencabutan Kekuasaan wali

= - perkara

16). Penunjukan orang lain sbg wali

= - perkara

17). Ganti rugi terhadap wali

= - perkara

18). Asal usul anak

= - perkara

19). Penolakan Kawin campur

= - perkara

20). Istbat Nikah

= 466 perkara

21). Izin Kawin

= 2 perkara

22). Dispensasi Kawin

=72 perkara

23). Ekonomi Syari’ah

= - perkara

24). Wali adlol

= 1 perkara

25). Kewarisan

= 13 perkara

26). Wasiat

= - perkara

27). Hibah

= - perkara

28). Wakaf

= - perkara

29). Sadaqah/ Zakat / infaq

= - perkara

30). P3HP / Penetapan Ahli waris

= 15 perkara

31). lain-lain

= 3 perkara

32). Ditolak

= 14 Perkara

33). Tidak Diterima

= 10 Perkara

34). Gugur

= 43 Perkara Hal. 35


35). Dicoret dari Pendaftaran

= 20 Perkara

36). Dicabut

= 121 Perkara

d. Rasio Tingkat Penyelesaian Perkara Keadaan Perkara Tahun 2016 No Pengadilan Agama

Majelis Hakim

Jumlah Perkara

Perkara Putus

Sisa

Tingkat penyelesaian (%)

1

PA Manado

5

563

527

36

89

2

PA Kotamobagu

8

1127

1033

94

86

3

PA Bitung

7

192

178

14

88

4

PA Tondano

5

223

216

7

90

5

PA Tahuna

5

253

251

2

98

6

PA Amurang

5

49

47

2

98

e. Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian Dari Jumlah perkara yang diputus Pengadilan Agama se Sulawesi Utara pada tahun 2016 sebanyak 2.252 perkara, yang merupakan perkara perceraian sebanyak 1.450 perkara. Faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2016 dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1) Poligami tidak sehat

= 4 perkara

2) Krisis Akhlak

= 25 perkara

3) Cemburu

= 5 perkara

4) Kawin Paksa

= - perkara

5) Ekonomi

= 8 perkara

6) Tidak ada tanggung Jawab

= 200 perkara

7) Kawin di bawah umur

= - perkara

8) Kekejaman jasmani

= 23 perkara

9) Penganiayaan /kkjmn mntl

= 6 perkara

10) Dihukum

= 1 perkara Hal. 36


11) Cacat Biologis

= - perkara

12) Politis

= - perkara

13) Gangguan Pihak ketiga

= 157 perkara

14) Tidak ada Keharmonisan

= 998 perkara

15) Lain – lain

= 23 perkara

f. Perkara Khusus yang Menyangkut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian maupun Poligami harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin perceraian maupun ijin poligami dari atasannya yang secara prosedural sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, yaitu memperoleh izin/surat keterangan dari Pejabat yang berwenang. Pada tahun 2016 perkara yang salah satu pihaknya atau kedua-duanya PNS sebanyak 109 perkara dapat dirinci sebagai berikut : 1) Cerai talak = 33 perkara 2) Cerai gugat = 75 perkara 3) Izin Poligami = 1 perkara dari 109 perkara tersebut, terdiri dari : 1) Masih dalam proses =24 perkara 2) Selesai = 85 perkara 3) Dicabut = - perkara g. Rekapitulasi Keuangan Perkara Tingkat Pertama

Pengadilan Agama

PA Manado

Saldo Awal Pelaporan Rp.

25.968.000

Uang masuk Rp.

306.039.800

Uang terpakai Rp.

259.388.000

Uang yang dikembalik an ke para pihak Rp. 35.940.000

Saldo akhir bulan Rp.

36.679.800

Hal. 37


PA Kotamobagu

89.641.200

764.779.000

619.825.500

143.120.000

91.474.000

PA Bitung

9.316.000

87.920.800

61.709.000

24.039.000

11.488.800

PA Tondano

2.189.000

54.684.000

43.368.000

11.181.000

2.324.000

PA Tahuna

1.842.200

74.925.000

69.683.000

4.873.000

2.211.200

PA Amurang

-

22.668.000

15.772.000

6.390.000

506.000

128.956.400

1.311.016.600

1.069.745.500

225.543.000

144.683.800

JUMLAH

2. Administrasi Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama Manado a. Prosedur Penerimaan Perkara Permohonan Banding Pelaksanaan prosedur penerimaan perkara permohonan banding yang meliputi penelitian kelengkapan isi berkas, registrasi, pembuatan PMH, penugasan Panitera Pengganti dan pembuatan PHS telah dilaksanakan seluruhnya yakni sebanyak 7 perkara (100%) dicabut sebelum PMH sebanyak 0 perkara (0%) dan dicabut setelah PMH 0 perkara. 1) Registrasi Perkara Banding Pencatatan/Registrasi dalam Buku Register Perkara Banding telah dibukukan dengan tertib sebanyak 7 perkara (100 %) jumlah tersebut terdiri dari 0 perkara sisa tahun 2015 dan 7 perkara yang diterima tahun 2016. 2) Kearsipan Perkara Pola kearsipan perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Manado adalah setiap perkara yang sudah diminutasi, maka berkas perkara langsung ditata dalam box arsip dan diletakkan pada rak di dalam ruang arsip perkara. 3) Laporan Perkara Pelaksanaan tugas pembuatan laporan bulanan perkara Pola Mahkamah Agung RI (Model L.II PA.1 s/d L.II PA.3) dan Pola

Hal. 38


Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Model Rk.1 s/d Rk.8) dikirim paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. 4) Pembinaan Hukum Agama, Hisab dan Rukyat Kegiatan Pembinaan Hukum Agama, meliputi kegiatan Penyuluhan Hukum, dan pemberian keterangan/ pertimbangan/nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah apabila diminta.

1) Pemberian keterangan/pertimbangan/nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah. Pengadilan Tinggi Agama Manado selama tahun 2016 tidak melakukan

pemberian

keterangan/pertimbangan/nasehat

tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah, karena tidak ada instansi pemerintah yang memintanya.

2)

Hisab dan Rukyat a) Pembuatan Jadwal Waktu Shalat Pengadilan Tinggi Agama Manado telah membuat jadual waktu shalat selama Tahun 2016 dan Imsakiyah Ramadhan 1437 H untuk kalangan intern.

b) Observasi Hisab Rukyat. Melakukan pendampingan pelaksanaan observasi rukyat hilal Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Utara menjelang awal bulan Ramadhan, Syawwal dan Zulhijjah. 3. Rekapitulasi Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Manado a. Keadaan Perkara Banding Perkara tingkat banding tahun 2016 pada Pengadilan Tinggi Agama Manado sebesar 7 perkara, terdiri dari sisa perkara tahun 2015 sebanyak 0 perkara dan perkara yang diterima pada tahun 2016 sebanyak 7 perkara sedang yang diputus pada tahun 2016 sebanyak 7 sehingga sisa perkara yang belum diputus pada tahun 2016 sebanyak nihil perkara. Hal. 39


b. Rekapitulasi Perkara Banding Bulan

Sisa Bulan Lalu Januari Februari 1 Maret 1 April 1 Mei 1 Juni Juli Agustus 1 September 2 Oktober 1 November 1 Desember

Tambah Jumlah Putusan Sisa Rekapitulasi Bulan Bulan Bulan Akhir ini Ini ini 1 1 1 Sisa Tahun Lalu : 0 2 3 2 1 Tambah 1 1 Tahun ini : 7 1 2 1 1 Putus Tahun 1 1 ini : 7 1 1 Sisa Tahun ini :0 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1 -

4. Penerimaan Perkara Banding Keadaan perkara permohonan banding tahun 2016 dari masing masing satuan kerja sebagai berikut : No

Pengadilan Agama

Jumlah Pekara

1

PA Manado

6

2

PA Kotamobagu

1

3

PA Bitung

-

4

PA Tondano

-

5

PA Tahuna

-

6

PA Amurang

-

Adapun dari 7 perkara banding yang diterima pada Pengadilan Tinggi Agama Manado tahun 2016 dapat diperinci menurut jenisnya sebagai berikut : 1)

Izin Poligami

=-

perkara

2)

Pembatalan Perkawinan = -

perkara Hal. 40


3)

Cerai Talak

=2

perkara

4)

Cerai Gugat

=3

perkara

5)

Harta Bersama

=-

perkara

6)

Nafkah Anak

=-

perkara

7)

Isbat nikah

=-

perkara

8)

Kewarisan

=2

perkara

9)

Wasiat

=-

perkara

10)

Hibah

=-

perkara

11)

Wali Adhol

=-

perkara

12)

Ekonomi Syari’ah

=-

Perkara

13)

Hadlonah

=-

Perkara

14)

Lain2 ( Pembatalan penetapan eksekusi )

=-

Perkara

5. Penyelesaian Perkara Banding 7 Perkara banding yang diputus dapat dirinci menurut jenisnya sebagai berikut : 1)

Izin Poligami

=-

perkara

2)

Pembatalan Perkawinan = -

perkara

3)

Cerai Talak

=2

perkara

4)

Cerai Gugat

=3

perkara

5)

Harta Bersama

=-

perkara

6)

Nafkah Anak

=-

perkara

7)

Isbat nikah

=-

perkara

8)

Kewarisan

=2

perkara

9)

Wasiat

=-

perkara

10)

Hibah

=-

perkara

11)

Wali Adhol

=-

perkara

12)

Ekonomi Syari’ah

=-

Perkara

13)

Hadlonah

=-

Perkara

14)

Lain2( Pembatalan Hal. 41


15)

penetapan eksekusi )

=-

Perkara

Tidak diterima

=-

perkara

6. Putusan yang diajukan Banding Jumlah perkara yang di mohonkan banding tahun 2016 sejumlah 7 perkara dengan rincian sesuai dengan amarnya sebagai berikut: a) Putusan Pengadilan TK I yang dikuatkan Tingkat Banding sejumlah 6 Perkara. b) Putusan Pengadilan TK I yang dibatalkan Tingkat Banding sejumlah 1 Perkara. c) Putusan Pengadilan TK I yang tidak dapat di terima Tingkat Banding Perkara. Adapun dari segi produktifitas Hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan banding selama tahun 2016, dapat diuraikan sebagai berikut: Majelis A Ketua Majelis

: Drs. H. M. Jamil Ibrahim, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

: Drs. H. Masrum, MH : Drs. H. M. Yunus Rasyid, SH., MH

Perkara yang ditangani 1 perkara dan diselesaikan 1 perkara, sisa perkara Majelis B Ketua Majelis

: Drs. H. Masrum, MH

Hakim Anggota

: Drs. Heru Marsono, SH., MH : Drs. Saepullah Ank.

Perkara yang ditangani 2 perkara dan diselesaikan 2 perkara, sisa perkara Majelis C Ketua Majelis

: Drs. H. Sofyan A. Lahilote, SH

Hakim Anggota

: Drs. Saepullah Ank, SH Hal. 42


: Drs. H. M Yunus Rasyid, SH Perkara yang ditangani 1 perkara dan diselesaikan 1 perkara, sisa perkara Majelis D Ketua Majelis

: Drs. H. Muhammad Yanas, SH., MH

Hakim Anggota

: Drs. Heru Marsono, SH., MH : Drs. H. M. Yunus Rasyid, SH

Perkara yang ditangani 2 perkara dan diselesaikan 2 perkara, sisa perkara Adapun pada tanggal 28 September 2016 Ketua PTA Manado menerbitkan SK Nomor : W18-A/85/HK.00.8/IX/2016 tentang Perubahan Daftar Urut Senioritas Hakim Tinggi dan Susunan Majelis Hakim Banding Pada PTA Manado namun setelah SK tersebut berlaku registrasi perkara banding belum ada sehingga susunan majelis hakim banding yang baru belum menerima perkara. 7. Perkara yang dimohonkan Kasasi Perkara yang dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung RI pada tahun 2016 sebanyak 1 perkara, berasal dari : No

Pengadilan Agama

Pekara Kasasi

1

PA Manado

1

2

PA Kotamobagu

-

3

PA Bitung

-

4

PA Tondano

-

5

PA Tahuna

-

6

PA Amurang

Hal. 43


a. Putusan Yang diajukan kasasi 1) Putusan Pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. kasasi 1 Perkara 2) Putusan Pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi nihil. 3) Putusan Pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak diterima tingkat Kasasi nihil. 4) Putusan Pengadilan tingkat pertama yang dibatalkan Tk Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi nihil. 5) Putusan Pengadilan tingkat pertama yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi nihil. 6) Putusan Pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan Banding dan ditolak Tk. Kasasi nihil. 7) Putusan Pengadilan tingkat pertama yang diperbaiki Tk. Banding dan diperbaiki Tk. Kasasi nihil. 8) Putusan Pengadilan tingkat pertama yang diperbaiki Tk. Banding dan ditolak Tk. Kasasi nihil. 9) Putusan Pengadilan tingkat pertama yang ditolak Tk. Banding dan ditolak Tk. Kasasi nihil. Jumlah putusan kasasi 0 perkara, sisa perkara yang dimohonkan kasasi ada 1 perkara. 8. Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) Perkara yang dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung RI pada tahun 2016 sebanyak 1 perkara, berasal dari : No

Pengadilan Agama

Perkara PK

1

PA Manado

1

2

PA Kotamobagu

-

Hal. 44


3

PA Bitung

-

4

PA Tondano

-

5

PA Tahuna

-

6

PA Amurang

-

a. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) 1) Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK ada 1 Perkara 2) Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK nihil. 3) Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK ada nihil. 4) Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatka Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK ada nihil. 5) Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK ada nihil. 6) Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK ada nihil. 7) Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK ada nihil. 8) Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK ada nihil. 9) Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK ada nihil. 10)Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Kasasi yang dibatalkan Tk. PK ada nihil. 11)Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK ada nihil.

Hal. 45


12)Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK ada nihil. 13)Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK ada nihil. 14)Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK ada nihil 15)Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK ada nihil. 16)Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK ada nihil. 17)Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK ada nihil 18)Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK ada nihil 9. Putusan yang dimohonkan Eksekusi Perkara yang dimohonkan eksekusi pada tahun 2016 Nihil pekara. C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Gedung Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang terdapat di Pengadilan Tinggi Agama Manado dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Manado berinduk kepada Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI. Dalam pengelolaan secara administrasi semua dikontrol kedalam Aplikasi SIMAK-BMN pada masing-masing satuan kerja. Pengadilan Tinggi Agama Manado yang mewilayahi 6 Pengadilan Agama dibawahnya hingga tahun 2016 telah memiliki sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai meski belum sesuai dengan standar prototype Mahkamah Agung RI. Adapun dari gedung PTA Manado dan 6 gedung Hal. 46


Pengadilan Agama se wilayah PTA Manado hanya 1 gedung yang sesuai standar prototype Mahkamah Agung RI yaitu : Pengadilan Agama Amurang 2. Ruang Tunggu Sidang Untuk mendukung kenyamanan para pihak berperkara, pada tahun 2016 telah dilaksanakan pembangunan ruang tunggu sidang pada 2 (dua) pengadilan

agama

melalui

Anggaran

Belanja

Tambahan

sebesar

Rp.

410.000.000,- sementara pengadilan agama lainnya akan diprioritaskan ditahun 2017. 3. Meubelair Dalam upaya melengkapi sarana dan parasarana meubelair, tahun 2016 telah dilaksanakan pengadaan meubelair melalui APBN sebanyak 3 (tiga) satker yang mengadakan peremajaan meubelair, Selanjutnya untuk melengkapi satuan kerja lainnya akan diprogramkan pada tahun 2017. D.

Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Bidang Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Manado adalah pengelolaan keuangan DIPA Pengadilan Agama se Sulawesi Utara dan Pengadilan Tinggi Agama Manado Tahun Anggaran 2016 yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Adapun rincian masing-masing belanja adalah sebagai tersebut dibawah ini :

DIPA 01 NO

Uraian

PAGU DIPA

REALISASI Rp.

%

SISA ANGGARAN

1

2

3

4

5

6

1

Total BAES 01 Sulawesi Utara

Rp. 38.564.615.000

Rp. 33.689.367.774

87,3

Rp. 4.875.247.226

Belanja Pegawai

Rp. 29.014.579.000

Rp. 24.168.051.656

83,30

Rp. 4.846.527.344

Belanja Barang Operasional

Rp. 3.511.827.000

Rp. 3.484.396.848

99,21

Rp. 27.430.152

Belanja Barang NonOperasional

Rp. 665.684.000

Rp. 663.533.441

99,97

Rp. 150.559

Belanja Modal

Rp.5.374.525.000

Rp. 5.373.385.000

99,98

Rp. 1.140.000

PTA Manado

Rp. 10.576.647.000

Rp. 8.270.641.359

78,19

Rp. 2.306.005.641

Belanja Barang Non Operasional

Rp. 283.805.000

Rp. 283.763.000

99,98

Rp. 41.171

Belanja Pegawai

Rp. 8.822.847.000

Rp.6.522.828.537

73,93

Rp. 2.300.018.463

Hal. 47


2

3

4

5

6

7

Belanja barang operasional

Rp. 785.995.000

Rp. 780.048.993

99,24

Belanja Modal

Rp. 684.000.000

Rp. 684.000.000

100

-

PA Manado

Rp. 5.430.563.000

Rp.5.318.735.478

98

Rp. 11.827.522


Rp. 80.870.000

Rp. 80.836.741

99,96

Rp. 33.259

Belanja Pegawai

Rp. 4.055.193.000

Rp. 3.943.553.737

97,25

Rp. 111.639.263


Rp. 636.500.000

Rp. 636. 345.000

99,98

Rp. 155.000

Belanja Modal

Rp. 658.000.000

Rp. 658.000.000

100

PA Kotamobagu

Rp. 4.638.441.000

Rp. 4.496.366.682


Rp. 67.150.000

Rp. 67.150.000

Belanja Pegawai

Rp. 3.418.229.000

Rp. 3.276.484.482

95,83

Rp. 141.764.518


Rp. 492.062.000

491.752.200

99,98

Rp. 155.000

Belanja Modal

Rp. 661.000.000

Rp. 661.000.000

PA Bitung

3.764.503.000

3.642.185.545


Rp. 36.568.000

Rp. 36.568.000

Belanja Pegawai

Rp. 2.948.351.000

Rp. 2.828.659.282

95,94

Rp. 9.691.718


Rp. 338.584.000

Rp. 335.958.263

99,22

Rp. 2.625.737

Belanja Modal

Rp. 441.000.000

Rp. 441.000.000

100

PA Tondano

Rp. 4.115.069.000

Rp. 3.823.097.565


Rp. 49.715.000

Rp. 49.639.700

Belanja Pegawai

Rp. 2.854.283.000

Rp. 2.566.566.326


Rp. 422.571.000

Rp. 418.891.539

Belanja Modal

Rp. 788.500.000

Rp. 788.000.000

PA Tahuna

Rp. 5.973.095.000

Rp.4.162.250.963

70

Rp. 1.810.844.674


Rp. 58.276.000

Rp. 58.276.000

100

-

Belanja Pegawai

Rp. 4.636.389.000

Rp. 2.839.565.760

61

Rp. 1.769.823.240


Rp. 417.405.000

Rp. 403.433.703

97

Rp. 13.971.297

Belanja Modal PA Amurang Belanja Barang Non Operasional

Rp. 861.025.000

Rp. 860.975.000

99,9

Rp. 50.000

4.066.297.000

3.976.090.682

97,78

90.206.318

Rp. 87.300.000

Rp. 87.300.000

100

Belanja Pegawai

Rp. 2.279.287.000

Rp. 2.190.413.532

96,10

Rp. 88.873.468


Rp. 418.710.000

Rp. 417.967.150

99,82

Rp. 742.850

Belanja Modal

Rp. 1.281.000.000

Rp. 1.280.410.000

99,95

Rp. 590.000

96,99

100

100 96,75

100

Rp. 5.946.007

Rp. 142.074.318 -

122.317.455 -

-

92,90

Rp. 291.971.435

89,92

Rp. 287.716.674

99,94

Rp. 500.000

-

DIPA 04 NO

Uraian

PAGU DIPA

REALISASI Rp.

%

SISA ANGGARAN Hal. 48


1

1

2 3 4 5 6 7

E.

2 Total BAES 04 Sulawesi Utara Belanja Barang NonOperasional PTA Manado Belanja Barang Non Operasional PA Manado Belanja Barang Non Operasional PA Kotamobagu Belanja Barang Non Operasional PA Bitung Belanja Barang Non Operasional PA Tondano Belanja Barang Non Operasional PA Tahuna Belanja Barang Non Operasional PA Amurang Belanja Barang Non Operasional

3

4

5

6

Rp. 970.520.000

Rp. 967.840.800

99,72

Rp. 2.679.200

Rp. 76.850.000

Rp. 76.812.000

99,95

Rp. 37.200

Rp. 119.300.000

Rp. 119.194.000

99,91

Rp. 106.000

Rp. 280.000.000

Rp. 277.964.000

99,27

Rp. 2.636.000

Rp. 63.870.000

Rp. 63.870.000

100

Rp. 87.500.000

Rp. 87.491.000

99,99

Rp. 289.000.000

Rp. 289.000.000

100

Rp. 54.000.000

Rp. 53.509.000

99,09

-

Rp. 9.000

-

Rp. 491.000

Dukungan Teknologi Informasi Teknologi Informasi (TI), adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan

dan/atau

menyebarkan

informasi

Teknologi

informasi

menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data baik berupa teks maupun numerik. Pengelolaan Teknologi Informasi di lingkungan Peradilan Agama SeSulawesi Utara menjadi prioritas utama dalam mendukung kinerja disemua bagian dalam upaya mewujudkan transparansi, Seluruh satuan kerja telah mempunyai website yang memuat informasi secara lengkap berkaitan dengan Hal. 49


informasi yang dibutuhkan masyarakat baik itu dalam hal tugas pokok maupun tugas pendukung. Berikut alamat website dan email Pengadilan Tinggi Agama Manado dan 6 satuan kerja dibawahnya : No

Satker

Website

Email

1

PTA Manado

www.pta-manado.go.id

[email protected]

2

PA Manado

www.pa-manado.go.id

[email protected]

3

PA Kotamobagu

www.pa-kotamobagu.go.id

[email protected]

4

PA Bitung

www.pa-bitung.go.id

[email protected]

5

PA Tondano

www.pa-tondano.go.id

[email protected]

6

PA Tahuna

www.pa-tahuna.go.id

[email protected]

7

PA Amurang

www.pa-amurang.go.id

[email protected]

Penggunaan teknologi informasi di Pengadilan Tinggi Agama Manado dan Pengadilan Agama se-Sulawesi Utara didukung adanya sarana yang memadai, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Tahun 2016 Peradilan Agama Se-Sulawesi Utara dalam menggunakan teknologi informasi telah didukung oleh adanya : 1. Perangkat Keras a. b. c. d. e. f. g.

Pesawat Telephon Server PC Unit dan Laptop Jaringan Finger print Modem Printer Scanner

2. Perangkat Lunak Perangkat Lunak yang dimiliki oleh PTA Manado dan PA Sewilayah PTA Manado termuat dalam tabel dibawah ini :

Hal. 50


Pengadilan Tinggi Agama Manado No

Nama Perangkat

Jumlah unit/set

1

Website + Hosting

1 set

2

Aplikasi SIPP

1 set

3

Aplikasi SIMKEP

1 set

4

Aplikasi SIMAK-BMN

1 set

5

Aplikasi Keuangan SILABI, SAIBA Aplikasi Gaji SAS Aplikasi RKA-KL On line

1 set

6

Ket.

1 set

7

Software Absen Terintegrasi dengan 1 set Perhitungan Remunerasi Pengadilan Agama Bitung

1

Website + Hosting

1 set

2

Aplikasi SIPP

1 set

3

Aplikasi SIMKEP

1 set

4

Aplikasi SIMAK-BMN

1 set

5

Aplikasi Keuangan SILABI, SAIBA 1 set Aplikasi Gaji SAS Pengadilan Agama Tondano

1

Website + Hosting

1 set

2

Aplikasi SIPP

1 set

3

Aplikasi SIMKEP

1 set

4

Aplikasi SIMAK-BMN

1 set

5

Aplikasi Keuangan SILABI, SAIBA 1 set Aplikasi Gaji SAS Pengadilan Agama Tahuna

1

Website + Hosting

1 set

2

Aplikasi SIPP

1 set

3

Aplikasi SIMKEP

1 set

4

Aplikasi SIMAK-BMN

1 set

5

Aplikasi Keuangan SILABI, SAIBA

1 set Hal. 51


Aplikasi Gaji (SAS) Pengadilan Agama Kotamobagu

F.

1

Website + Hosting

1 set

2

Aplikasi SIPP

1 set

3

Aplikasi SIMKEP

1 set

4

Aplikasi SIMAK-BMN

1 set

5

Aplikasi Keuangan SILABI, SAIBA 1 set Aplikasi Gaji SAS Pengadilan Agama Amurang

1

Website + Hosting

1 set

2

Aplikasi SIPP

1 set

3

Aplikasi SIMKEP

1 set

4

Aplikasi SIMAK-BMN

1 set

5

Aplikasi Keuangan SILABI, SAIBA 1 set Aplikasi Gaji SAS Pengadilan Agama Manado

1

Website + Hosting

1 set

2

Aplikasi SIPP

1 set

3

Aplikasi SIMKEP

1 set

4

Aplikasi SIMAK-BMN

1 set

5

Aplikasi Keuangan SILABI, SAIBA Aplikasi Gaji SAS

1 set

Regulasi Tahun 2016 Untuk Regulasi di Pengadilan Tinggi Agama Manado pada tahun 2016 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor : W18.A/257/OT.00/V/2016 Tanggal 18 Mei 2016 Tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Pengadilan Tinggi Agama Manado Tahun 2016. Yang bermaksud untuk mengelola dana zakat dari seluruh pegawai yang memenuhi syarat wajib zakat bersedia dipotong 2,5% dari total gaji dan remunerasi.

Hal. 52


BAB IV PENGAWASAN A. PENGAWASAN INTERNAL PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Manado, telah ditunjuk Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang. Sesuai dengan Surat Keputusan

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Agama

Manado

Nomor

:

W18-

A/59/HM.00/IV/2016, tentang Personalia Pembinaan Dan Pengawasan pada PengadilanTinggi Agama Manado. Pengawasan juga mencakup hal peningkatan kedisiplinan aparat peradilan, sesuai dengan yang diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 035/ SK/ IX/ 2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/ KMA/ SK/ V/ 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya, sehingga diharapkan dengan kedisiplinan yang tinggi dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai realisasi fungsi pengawasan, Pengadilan Tinggi Agama Manado telah mengambil langkah – langkah sebagai berikut : a. Melakukan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kinerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada Di bawahnya b. Melakukan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan dan pembinaan atasan langsung di lingkungsn Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Hal. 53


c. Melakukan sosialisasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : KMA/ 104A/ SK/ XII/ 2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman

Perilaku Hakim.

Melakukan pengawasan reguler

administrasi peradilan teknis yustisial maupun non yustisial, diantaranya : Pengawasan internal PTA Manado dibagi atas : 1) Pengawasan Bidang pada khusus PTA Manado dilaksanakan per semester 2 kali dalam setahun sesuai dengan Surat Keputusan Ketua PTA Manado :  Nomor W18-A/60/PS.00/SK/IV/2016 (6 April 2016)  Nomor W18-A/94/PS.00/SK/X/2016 (31 Oktober 2016) 2) Pengawasan Daerah telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : Tahap I : a) Pengawasan di PA Manado dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 26 April 2016 b) Pengawasan di PA Kotamobagu dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 27 April 2016 c) Pengawasan di PA Tahuna dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 17 Maret 2016 d) Pengawasan di PA Tondano dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 3 Mei 2016 e) Pengawasan di PA Bitung dilaksanakan pada tanggal 28 s/d 29 April 2016 f)

Pengawasan di PA Amurang dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 11 Maret 2016

Tahap II : a) Pengawasan di PA Manado dilaksanakan pada tanggal 14 November 2016 b) Pengawasan di PA Kotamobagu dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 22 November 2016

Hal. 54


c) Pengawasan di PA Tahuna dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 19 November 2016 d) Pengawasan di PA Tondano dilaksanakan pada tanggal 17 November 2016 e) Pengawasan di PA Bitung dilaksanakan pada tanggal 9 November 2016 f) Pengawasan di PA Amurang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2016 d. Audit Kinerja Audit kinerja merupakan sebuah bentuk pengawasan yang dilakukan dalam bentuk pemeriksaan hasil kinerja terhadap pimpinan pejabat (Ketua) Pengadilan Agama yang pindah tugas seperti Audit kinerja Ketua PA Manado dilakukan pada tanggal 10 s/d 11 Maret 2016. B. EVALUASI 1.

Evaluasi Pengawasan Daerah a) Dilakukan pembinaan oleh Ketua PTA Manado, Wakil Ketua, Hakim Tinggi dan Pejabat yang ditunjuk setelah pelaksanaan pengawasan regular dan secara insidentil sesuai kebutuhan pada peradilan agama yang dianggap perlu; b) Dilakukannya eksaminasi putusan hakim di daerah oleh ketua dan wakil ketua PA yang dievaluasi oleh Hakim Tinggi PTA Manado dan untuk putusan Ketua dan Wakil Ketua PA dieksaminasi oleh Hakim Tinggi PTA Manado dan dievaluasi oleh Ketua dan Wakil Ketua PTA Manado;

2. Evaluasi Bidang Dengan diadakannya rapat triwulan untuk mengevaluasi kinerja setiap bidang dalam bentuk temuan-temuan/ permasalan yang ada; 3. Evaluasi Internal PTA Manado Evaluasi ini dilakukan berdasarkan atas kebijakan pimpinan. Meski belum diformalkan namun Ketua dan Wakil Ketua telah memanfaatkan situasi dan Hal. 55


kondisi internal PTA Manado untuk dapat berkumpul dan melakukan evaluasi secara bersama-sama yang melibatkan seluruh pegawai hingga tenaga honorer. serta pimpinan berencana kedepan akan merutinkan pertemuan evaluasi ini dalam skala triwulan.

Hal. 56


BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. KESIMPULAN 1. Sektor Administrasi Peradilan dan Kepaniteraan a. Bidang Pengawasan Internal Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan Pengadilan Tinggi Agama terhadap Pengadilan Agama se-wilayah PTA manado baik dalam bidang administrasi perkara, teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan hakim maupun kepaniteraan telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif. b. Bidang Pengelolaan Administrasi Keperkaraan 1) Penyelesaian perkara tahun 2016 pada Tingkat Banding telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari sisa tahun 2015 sebanyak 0 perkara, ditambah yang diterima tahun 2015 sebanyak

7 perkara, telah berhasil diselesaikan sebanyak

7 perkara, sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2016 sebanyak 0 perkara. 2) Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Manado dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/ 001/ SK/I/1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada kesalahan - kesalahan kecil yang perlu diperbaiki/ disempurnakan. 2. Sektor Administrasi Kesekretariatan a. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia 1) Setelah dilakukan analisys staffing assesment dan pemetaan jabatan masih terdapat kesenjangan kuantitas SDM antara Formasi Realitas, Formasi Sesuai dengan Kebutuhan dan terlebih lagi dengan Formasi sesuai Standar KMA 143/2007. Hal tersebut mengakibatkan jumlah pegawai Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Manado masih sangat jauh dari jumlah ideal, sehingga banyak pegawai di Pengadilan Agama yang menduduki jabatan rangkap. Prediksi 1 sampai 2 tahun kedepan akan banyak pegawai yang memasuki masa pensiun, sementara dalam penerimaan CPNS Pengadilan Tinggi Agama Manado mendapat jatah formasi yang sangat sedikit sehingga dapat disimpulkan penambahan pegawai tidak sebanding dengan pengurangan pegawai yang dimutasi dan pensiun; Hal. 57


2) Hasil ujian dinas yang dilaksanakan oleh biro kepegawaian Mahkamah Agung RI berupa STLUD, ada yang disampaikan melalui Pengadilan Tinggi Agama Manado dan ada juga yang disampaikan langsung ke pengadilan tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Manado mengalami kesulitan dalam memantau pegawai yang telah lulus ujian dinas. 3) Pelaksanaan implementasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP-MARI) sebagai

database yang valid, akurat dan up-todate belum maksimal dilaksanakan, mengingat pada Tahun Anggaran 2016 Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Manado tidak memiliki anggaran untuk melakukan kegiatan Sosialisasai dan Implementasi secara efektif dan seragam. b. Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan sarana dan prasarana sepanjang tahun 2016 berjalan dengan baik, pengadaan yang dilakukan seperti ruang tunggu sidang, meubelair, serta areal tanah berjalan tanpa hambatan. Sehingga pada tahun 2017 pengelolaan sarana dan prasarana akan dilanjutkan untuk pemeliharaan serta menyiapkan pengadaan sarana lainnya yang menjadi skala prioritas sesuai dengan usulan dan anggaran yang tersedia. c. Bidang Pengelolaan Keuangan 1) Pengelolaan keuangan yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan secara garis besar telah dilaksanakan dan diupayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan tepat waktu. Namun demikian masih ada sedikit kekurangan disana-sini seperti perencanaan anggaran yang perlu di alokasikan waktu yang cukup, pelaksanaan anggaran yang terpola dengan baik serta pelaporan

yang cepat, tepat dan

akurat; 2) Dalam hal pelaksanaan anggaran ada sedikit kendala, yakni pencairan anggaran bertumpuk di akhir tahun anggaran, sedangkan di awal tahun anggaran realisasi minim sekali, hal ini diantaranya juga disebabkan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki Sertifikasi Barang dan Jasa yang pada akhirnya berdampak pada realisasi anggaran;

Hal. 58


B. REKOMENDASI 1. Sektor Administrasi Peradilan dan Kepaniteraan a. Bidang Pengawasan Internal Mengingat penting dan strategisnya penegakan dan efektivitas penegakan dan penangan pengaduan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik hukum, agar diterbitkan Juklak dan Juknis serta pelatihan dan pendidikan peningkatan skill aparatur peradilan penanggung jawab Penanganan Pengawasan dan Pengaduan. b. Bidang Administrasi Keperkaraan 1) Mohon kepada Mahkamah Agung untuk membuat Surat Edaran tentang standarisasi sisa minimal perkara pada akhir tahun yang belum diputus. 2) Mohon kepada Mahkamah Agung untuk meningkatkan alokasi dana untuk penyuluhan hukum bagi masyarakat. 3) Mohon kepada Mahkamah Agung untuk mengadakan sosialisasi dan pembinaan secara rutin tentang Pola Bindalmin yang telah direvisi. 4) Mohon kepada Mahkamah Agung untuk meningkatkan alokasi dana untuk pengawasan ke daerah. 2. Sektor Administrasi Kesekretariatan a. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia 1) Mohon

kepada

pimpinan

Mahkamah

Agung

RI

untuk

mengupayakan

penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Manado dengan memperhatikan hasil

Analysis Staffing Assessment dan Pemetaan Jabatan serta Beezeting Formation yang dilaporkan setiap tahun; 2) Mahkamah Agung RI cq. Biro Kepegawaian up. Bagian Data dan Informasi Kepegawaian diharapkan dapat lebih memberikan penekanan kepada setiap satuan kerja/lembaga peradilan di Indonesia untuk memberlakukan SIKEP-MARI sebagai database tunggal/pokok yang valid, akurat dan up-todate. Hal tersebut minimal menerbitkan Juklak dan Juknis, mengefektifkan dan mengefisiensikan pelatihan tidak sebagai tempat orientasi saja tetapi lebih pada kegiatan verifikasi

dan

validasi

database

serta

memperhatikan

kesejahteraan

Administrator/Operator SIKEP-MARI dengan mengupayakan pendefinitipan sebagai Tenaga Fungsional Arsiparis/Pengelola Data dan Dokumen (Setidaknya memerintahkan kepada Pimpinan Satuan Kerja Peradilan untuk menerbitkan SK

Hal. 59


Pengelola Data dan Dokumen Kepegawaian dengan honorariumnya dari DIPA satuan kerja masing-masing). b. Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1) Dengan adanya Pengembangan Sistem Informasi Teknologi di Pengadilan Tinggi Agama Manado beserta seluruh Pengadilan Agama di Sulawesi Utara hendaknya dibarengi dengan peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang Teknologi

informasi.

Sehingga

hendaknya

dana

pemeliharan

untuk

pengembangan IT tersebut agar lebih diperhatikan. 2) Mohon kepada Mahkamah Agung R.I. untuk mengadakan Sosialisasi dan Pembinaan ke daerah tentang buku-buku Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Ketatalaksanaan, Kearsipan, dan Humas, Keprotokolan serta Standarisasi Sistem Kemanan dan Ketertiban Kantor. c. Bidang Pengelolaan Keuangan 1) Mohon kepada Mahkamah Agung R.I untuk lebih meningkatkan pembinaan ke daerah tentang Administrasi pengelolaan keuangan, mulai dari Perencanaan, sampai dengan Pelaporannya, termasuk juga mengenai aturan-aturan yang terbaru tentang keuangan untuk aktif di informasikan kedaerah secara Integral, tertib dan teratur berdasarkan pola-pola yang sudah ada; 2) Mohon kepada Mahkamah Agung R.I untuk membuat suatu aturan atau edaran yang menekankan kepada daerah untuk lebih aktif membuat rencana penarikan dana DIPA secara periodik sesuai dengan aturan yang berlaku; 3) Mohon kepada MA-RI untuk penambahan PAGU pada Belanja Barang Operasional sehingga dapat sesuai dengan standar hanya satuan pemeliharaan barang yang proporsional.

Hal. 60

KATA PENGANTAR. Manado, 15 Januari 2017 Ketua, Dr. H. M. Jamil Ibrahim, SH., MH., MM NIP

Recommend Documents