KATA PENGANTAR KABUPATEN BOGOR. Pembina Utama Muda. Pembina Tk I NIP NIP

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat yang diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renja SKPD Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor merupakan hasil kompilasi musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD dan musrenbang Kabupaten Bogor serta disinergikan dengan target kinerja dalam Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan untuk tahun anggaran yang berkenaan. Dengan tersusunnya Renja SKPD ini, mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai pedoman oleh semua pihak yang terkait dengan pembangunan pertanian dan kehutanan dalam rangka mewujudkan revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan pada tahun 2013. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Renja ini.

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN Pertanian dan Kehutanan KABUPATEN BOGOR

ZAIRIN,MP MP Ir.Ir. H.H.M M. ZAIRIN, Pembina Utama Muda Pembina Tk I NIP. 196407151992031009 NIP. 196407151992031009

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun Anggaran 2013

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI . ...........................................................................

ii

DAFTAR TABEL .......................................................................

iii

DAFTAR GAMBAR ...................................................................

iv

I.

II.

PENDAHULUAN ...............................................................

1

1.1

Latar Belakang .......................................................

1

1.2

Landasan Hukum ...................................................

3

1.3

Maksud dan Tujuan ................................................

4

1.4

Sistematika Penulisan.............................................

4

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ....

6

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ...........................................

6

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ............................

26

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ....................................................

28

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD .................

28

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .............................................................

29

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ..............

58

3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .................................................................

58

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ............................

63

3.3

Program dan Kegiatan .............................................

66

IV. PENUTUP .........................................................................

53


ii

DAFTAR TABEL 2.1. Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja

10

SKPD Tahun 2012 DAN Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Bogor 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas

30

Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun

31

2014 Kabupaten Bogor 2.4. Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan

44

Tahun 2014 Hasil Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bogor 2.5.

Usulan

Program

dan

Kegiatan

dari

para

50

Pemangku Kepentingan Tahun 2014 Kabupaten Bogor 3.1.

Identifikasi Kebijakan Nasional Dan Provinsi

68

Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2014 3.2. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Skpd Tahun 2014 Dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Bogor Tahun 2014


iii

DAFTAR GAMBAR Alur Pikir dan Tahapan Penyusunan Renja


2

iv

I–1

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR: NOMOR : : TANGGAL :

RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KANBUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan kebijakan,

yang

berasal

program

dilaksanakan

dari

dan

langsung

masyarakat.

kegiatan

oleh

Renja

SKPD

pembangunan,

pemerintah

daerah

memuat

baik

yang

maupun

yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun 2014

sedikit

berbeda

dengan

penyusunan

Renja

tahun-tahun

sebelumnya, dimana Renja tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun 2008-2013 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen RKPD tahun 2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada RPJMD tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan tahun 2008-2013 masih tetap diacu dalam penyususnan Renja tahun 2014. Dokumen Renja Dinas Pertanian dan Kehutanan tahun 2014 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan periode tahun 2013-2018. Disamping itu, Renja Dinas Pertanian dan Kehutanan harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2014, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat,

I–2

serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Pertanian dan Kehutanan. Renja Dinas Pertanian dan Kehutanan memuat program dan kegiatan, lokasi, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif, dan prakiraan maju. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 diatur lebih lanjut bahwa penyusunan Renja SKPD melalui tahapan 1) persiapan penyusunan renja SKPD, 2) penyusunan rancangan renja SKPD, 3) pelaksanaan forum SKPD, dan 4) penetapan renja SKPD. Persiapan penyusunan renja meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun renja SKPD, orientasi mengenai renja SKPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun renja SKPD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan rancangan renja SKPD terdiri atas perumusan rancangan renja Rancangan

SKPD dan penyajian rancangan renja SKPD.

renja

SKPD

dibahas

dikoordinasikan oleh Bappeda.

dalam

forum

SKPD

yang

Hasil forum SKPD tersebut menjadi

bahan penyempurnaan rancangan renja SKPD untuk ditetapkan menjadi Renja SKPD. Mengingat sumberdaya yang terbatas maka usulan-usulan dalam rancangan Renja SKPD memerlukan kajian lebih lanjut agar dapat

ditentukan

prioritas.

Penentuan

kegiatan

prioritas

dilaksanakan dengan menyaring usulan - usulan agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Barat, dan pemerintah Kabupaten Bogor. Renja yang telah ditetapkan dijadikan acuan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD yang selanjutnya akan diproses menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Secara ringkas alur pikir dan tahapan penyusunan

I–3

Renja SKPD dapat dilihat pada Gambar 1.

Rancangan awal RKPD

Kebijakan nasional/provinsi

Penyusunan rancangan renja SKPD

Penyusunan RKPD

Rancangan renja SKPD

Penyempurnaan rancangan renja

Persiapan penyusunan Renja SKPD

Musrenbang

Verifikasi Renja SKPD

Forum SKPD

Penyesuaian rancangan renja

Penetapan renja SKPD

Gambar 1. Alur Pikir dan Tahapan Penyusunan Renja 1.2 Landasan Hukum Peraturan

perundangan

yang

dijadikan

landasan

dalam

tentang

Sistem

penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2014, yaitu : 1.

Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 2.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah; 4.

Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

13

Tahun

2006

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 5.

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

I–4

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025;

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD)

Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025; 9.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJM)

Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37). 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD ini dimaksudkan agar menjadi pedoman bagi perencanaan kegiatan dan anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan

Kabupaten

Bogor

yang

akan

ditindaklanjuti

dengan

penyusunan pra rencana kerja dan anggaran (pra RKA) tahun 2014. Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah untuk mensinergikan perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan

dan

pengawasan

serta

efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan pertanian dan kehutanan. 1.4 Sistematika Penulisan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, sistematika penulisan renja SKPD adalah sebagai berikut :

I–5

I. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

dan Capaian

Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan IV. Penutup

II – 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Pada tahun 2012 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan rencana strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan. Realisasi keuangan tahun 2012 sebesar Rp 37.255.138.232,- yaitu 90,79% dari target sebesar Rp 41.032.549.000,-. Dari 108 kegiatan yang dilaksanakan terdapat dua kegiatan yang tidak memenuhi target keluaran seperti yang direncanakan, yaitu: 1. Pengembangan jaringan irigasi desa dan jaringan irigasi tingkat usaha tani.

Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 91,30 % dan

realisasi keuangannya sebesar 92,93 %. Hal ini disebabkan karena sampai

dengan

akhir

tahun

2012

tidak

dapat

selesai

pelaksanaannya sebanyak 2 DI, yaitu: DI. Kopo, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung dan DI. Cikompeni, Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, yang kemudian di luncurkan ke Tahun Anggaran 2013. 2. Pemberdayaan GP3A melalui Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP-2).

Realisasi fisik kegiatan ini

sebesar 95,65 % dan realisasi keuangannya sebesar 48,31 %. Hal ini disebabkan Pengadaan alat yang diberikan kepada masyarakat tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan Annual Work Planning (AWP) dari Kementrian Pertanian . Seratus enam kegiatan lainnya dapat direalisasikan dan memenuhi target keluaran 100 %. Dengan dilaksanakannya kegiatankegiatan tersebut diharapkan dapat memenuhi target sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan. Sasaran yang dicapai pada tahun 2 012 berdasarkan RPJMD/renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun 2014

II – 7

No 1 2 3 a b c 4

a b 5 a b c d e f g h i j 6 7 8

Indikator Regulasi ketahanan pangan Ketersediaan pangan utama Produksi tanaman pangan Ubi jalar (ton) Talas (ton) Ubi kayu (ton) Produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya Padi sawah (ku/ha) Padi gogo (ku/ha) Produksi komoditas unggulan Pisang (ton) Nanas (ton) Manggis (ton) Tanaman hias potong (tangkai) Tanaman hias pohon (pohon) Pala (ton bahan mentah) Kopi (ton bahan mentah) Karet (ton bahan mentah) Cengkeh (ton bahan mentah) Jamur kayu (kg) Sentra agribisnis komoditas unggulan (lokasi) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan kawasan hutan

Target 2012 Ada

Realisasi

%

Ada

100

70,17

64,36

91,72

62.035 17.414 277.893

56.297 10.987 159.568

90,75 63,09 57,42

65,91

64,75

98,24

36,27

33,04

91,09

24.703 3.021 3.917 2.506.674

20.771 6.130 5.399 4.178.831

84,08 202,91 137,84 166,71

293.809

370.890

126,24

761

1.353

177,79

7.643

9.694

126,84

2.628

3.884

147,79

802

831

103,62

821.395 17

1.575.480 18

191,81 105,88

6,72

7,83

116,52

20

15,83

126,34

Dari target-target dalam RPJMD dan renstra terdapat tujuh target yang tidak tercapai pada tahun 2012 yaitu :


II – 8

1. Ketersediaan pangan utama; target yang ditetapkan sebesar 70,17 % sedangkan realisasi sebesar 64,36%. Hal ini disebabkan karena peningkatan

produksi

padi

belum

mampu

mengimbangi

pertambahan jumlah penduduk kabupaten Bogor yang tinggi yang salah satunya disebabkan oleh terjadinya perpindahan penduduk dari daerah lain ke Kabupaten Bogor (Data tahun 2012, menurut angka sementara BPS sebanyak 5.077.210 jiwa, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 4.763.209 jiwa). 2. Produksi ubi jalar; target yang ditetapkan sebesar 62.035 ton sedangkan realisasinya 56.297 ton. 3. Produksi

talas;

target

yang

ditetapkan

sebesar

17.414

ton

sedangkan realisasinya 10.987 ton. Hal ini disebabkan karena penurunan luas panen talas sebesar 31 Ha dari 766 Ha pada tahun 2011 menjadi 735 Ha pada tahun 2012. 4. Produksi ubi kayu; target yang ditetapkan sebesar 277.893 ton sedangkan realisasinya 159.568 ton.

Hal ini disebabkan karena

Tanaman ubi kayu belum dipanen pada tahun 2012 karena waktu penanaman dilaksanakan mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Desember sehingga diperkirakan panen pertengahan tahun 2013. 5. Produktivitas padi sawah; target yang ditetapkan sebesar 65,91 ku/Ha sedangkan realisasinya 64,75 ku/Ha. 6. Produktivitas padi gogo; target yang ditetapkan sebesar 36,27 ku/ha sedangkan realisasinya 33,04 ku/Ha.

Tidak tercapainya produksi

padi disebabkan adanya kemarau panjang pada tahun 2012 sehingga penanaman dan produksi tidak optimal. 7. Pisang; target yang ditetapkan sebesar 24.703 ton sedangkan realisasinya 20.771 ton. Hal ini karena produksi pisang menurun yang diakibatkan musim kemarau yang cukup tahun

2012

menyebabkan

panjang

pada

banyak tanaman yang mengalami

kekeringan dan serangan penyakit layu fusarium yang disebabkan oleh bakteri yang menyerang pertanaman. Kebijakan yang akan diambil untuk mengatasi masalahmasalah tersebut, terutama dalam meningkatkan produksi dan produktivitas padi dan palawija yaitu melalui penerapan teknologi


II – 9

budidaya, perbaikan saluran irigasi, penggunaan benih bermutu, pengendalian hama penyakit serta pengurangan kehilangan hasil. Evaluasi

hasil

pelaksanaan

renja

Dinas

Pertanian

dan

Kehutanan tahun 2012 dan pencapaian renstra sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 bahwa SKPD harus memiliki indikator kinerja kunci yang menggambarkan keberhasilan suatu urusan pemerintahan. Dinas Pertanian dan Kehutanan termasuk dalam urusan pilihan bidang pertanian dan kehutanan dengan indikator kinerja kunci sebagai berikut : a. Regulasi ketahanan pangan b. Ketersediaan pangan utama c. Produktivitas padi atau bahan pangan lainnya d. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis e. Kerusakan kawasan hutan Dari indikator tersebut terdapat beberapa indikator yang termasuk dalam urusan wajib ketahanan pangan. Urusan ketahanan pangan merupakan urusan beberapa SKPD yang meliputi produksi, pola konsumsi, jumlah penduduk dan distribusi pangan sehingga bukan hanya dipengaruhi oleh penyelenggaraan Dinas Pertanian dan Kehutanan melainkan juga SKPD terkait. Indikator

kesatu

yaitu

regulasi

ketahanan

pangan

menetapkan target adanya regulasi pada tahun 2012 dan dapat direalisasikan sebanyak satu buah, yaitu Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 tahun 2012 tentang Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan Tahun 2012. Indikator kedua yaitu ketersediaan pangan utama ditetapkan target sebesar 70,17 % pada tahun 2012 tetapi realisasinya sebesar 64,36 %. Indikator

yang

ketiga

yaitu

produktivitas

padi

sawah

mencapai 64,75 ku/Ha dan padi gogo mencapai 33,04 ku/Ha. Indikator

keempat

yaitu

rehabilitasi

hutan

dan

lahan

kritis melebihi target yang ditetapkan. Dengan target 6,72 % dapat dicapai 7,83%, tetapi rehabilitasi ini juga bukan hanya merupakan hasil

penyelenggaraan


pemerintah

Kabupaten

Bogor

yang

II – 10

kewenangannya

merehabilitasi

lahan

kritis

milik

masyarakat

melainkan juga rehabilitasi hutan Negara yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Indikator kelima yaitu kerusakan kawasan hutan ditetapkan target sebesar 20 % tetapi realisasinya dapat mengurangi tingkat kerusakan hutan sampai dengan 15,83 %, Tingkat kerusakan kawasan hutan juga bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah, melainkan pemerintah pusat. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Kehutanan dapat dilihat pada Tabel 2.2. Pada RPJMD 2008-2013 Indikator ketahanan pangan masih mengacu kepada Permendagri 54 Tahun 2010 yaitu: (a) Regulasi ketahanan pangan dan (b) Ketersediaan pangan utama, dengan leading sektor Dinas Pertanian dan Kehutanan. Sedangkan pada tahun 2014, target kinerja ketahanan pangan

menggunakan

target

kinerja

dalam

Standar

Pelayanan

Minimal (SPM) ketahanan pangan sesuai dengan tolok ukur kinerja pelayanan

ketahanan

pangan

berdasarkan

Permentan

No.65/Permentan/OT.140 /12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal

(SPM)

Bidang

Ketahanan

Pangan

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota, dengan leading sektor Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan

(BKP5K), yang tugas pokoknya secara garis besar terdiri dari (a) pengkajian

situasi

makanan)

(b)

ketahanan

merumuskan

pangan

tahunan

kebijakan

(analisis

ketahanan

bahan

pangan

(c)

pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketiga sub sistem ketahanan

pangan.

Dalam

mewujudkan

ketahanan

pangan

di

Kabupaten Bogor sangat diperlukan dukungan dan kerja terpadu antar SKPD terkait, termasuk Dinas Pertanian dan Kehutanan. Indikator ketahanan pangan di tingkat propinsi menggunakan SPM Ketahanan pangan yang dikeluarkan oleh Permentan terdiri dari 4 indikator sedangkan untuk Kabupaten/kota karena daerah otonom indikator kinerja berdasarkan SPM ada 8 indikator yaitu : 1. Ketersediaan energy 2. Ketersediaan protein, 3. Penguatan cadangan pangan, 4. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah,


II – 11

5. Stabilitas harga dan pasokan pangan, 6. Pencapaian pola pangan harapan (PPH), 7. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, 8. Penanganan daerah rawan pangan.

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan evaluasi dan analisis pencapaian target SKPD terdapat

beberapa

hal

yang

menjadi

permasalahan

dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan. Permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Masih rendahnya kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini tercermin dari masih rendahnya pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat

akibat

masih

rendahnya

produktivitas

ekonomi

masyarakat secara umum, baik dalam pertanian secara luas maupun usaha kecil, menengah dan industri. Disamping itu, laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi merupakan bagian dari permasalahan menyebabkan masih tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan serta tingkat ketergantungan pada penduduk usia kerja.

Upaya-upaya

yang

dilaksanakan

untuk

menstimulasi

peningkatan geliat ekonomi seperti peningkatan daya tarik investasi dan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM dirasa belum cukup untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. b. Belum memadainya kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup yang menopang pembangunan perekonomian daerah. Hal ini terutama terjadi pada infrastruktur transportasi, sumberdaya air dan irigasi, ketenagalistrikan, serta infrastruktur perdesaan. Untuk

mengatasi

permasalahan

tersebut

dirumuskan

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014. 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD tahun 2014 dibuat berdasarkan revisi rencana strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan tahun 2009 – 2013 untuk mencapai sasaran-sasaran yang tercantum dalam RPJMD. Pada rancangan awal tersebut dapat dilihat target-target yang ingin


II – 12

dicapai pada tahun 2014 dan upaya pencapaiannya melalui program dan kegiatan. Dengan melihat hasil evaluasi tahun 2012, permasalahan dan analisis kebutuhan maka disusunlah program dan kegiatan tahun 2014 yang lebih realistis untuk mencapai target-target tersebut. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan bahwa untuk mencapai target-target 42.397.998.000,- yang terdiri atas 13 program dan 130 kegiatan. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.3. sedangkan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.4. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Melalui

musyawarah

perencanaan

pembangunan

(musrenbang) desa dan kecamatan dilakukan penjaringan aspirasi dan usulan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya terhadap program dan kegiatan tahun 2014.

Hasil yang dikumpulkan

menunjukkan terdapat 648 usulan kegiatan dari 40 kecamatan untuk program dan kegiatan urusan pertanian dan kehutanan.

Dari 648

usulan tersebut terdapat banyak usulan yang belum dapat dijadikan prioritas tahun 2014 karena tidak sesuai dengan kebijakan dan target dalam RPJMD dan renstra.

Diperlukan seleksi yang ketat dalam

mensinkronkan usulan masyarakat dengan kebutuhan tahun 2014. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.5.


III – 58

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, kebijakan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor mengacu kepada rencana strategis Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, serta Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Pembangunan Nasional Tahun 2010 - 2014 menetapkan 11 prioritas agenda nasional yaitu 1) reformasi birokrasi dan tata kelola, 2) pendidikan, 3) kesehatan, 4) penanggulangan kemiskinan, 5) ketahanan pangan, 6) infrastruktur, 7) iklim investasi dan usaha, 8) energi, 9) lingkungan hidup dan bencana, 10) daerah tertinggal, terdepan, terluar dan paska konflik serta 11) kebudayaan, kreativitas dan

inovasi

teknologi.

Prioritas

yang

terkait

langsung

dengan

Kementerian Pertanian adalah ketahanan pangan, sedangkan prioritas yang

terkait

langsung

dengan

Kementerian

Kehutanan

adalah

lingkungan hidup dan bencana. Tema ketahanan

prioritas pangan

ketahanan dan

lanjutan

pangan

adalah

revitalisasi

peningkatan

pertanian

untuk

mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian,

peningkatan

pendapatan

lingkungan dan sumber daya alam.

petani

serta

kelestarian

Substansi inti program aksi

ketahanan pangan adalah : 1.

Lahan pengembangan kawasan dan tata ruang pertanian;

2. Infrastruktur; 3. Penelitian dan pengembangan; 4. Investasi, pembiayaan dan subsidi; 5. Pangan dan gizi; 6. Adaptasi perubahan iklim. Perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan dalam sembilan bidang pembangunan menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2005 - 2025. Bidang yang terkait


III – 59

langsung dengan Kementerian Pertanian adalah bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan prioritas peningkatan ketahanan pangan, revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan. Strategi Kementerian

pembangunan Pertanian

adalah

pertanian

yang

melakukan

telah

ditetapkan

revitalisasi

pertanian

dengan fokus pada tujuh aspek dasar yang disebut dengan Tujuh Gema Revitalisasi yang terdiri atas

1) lahan, 2) perbenihan dan

pembibitan, 3) infrastruktur dan sarana, 4) sumber daya manusia, 5) pembiayaan petani, 6) kelembagaan petani, dan

7) teknologi dan

industri hilir. Target utama Kementerian Pertanian adalah : 1. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; 2. Peningkatan diversifikasi pangan; 3. Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta 4. Peningkatan kesejahteraan petani. Kebijakan dan strategi ini dituangkan dalam 12 program yaitu : 1. Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan. 2. Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan. 3. Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk tanaman perkebunan berkelanjutan. 4. Peningkatan

swasembada

daging

sapi

dan

peningkatan

penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh, dan halal. 5. Penyedian dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian. 6. Penyediaan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian. 7. Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. 8. Penciptaan teknologi dan varietas unggul berdaya saing. 9. Pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani. 10. Peningkatan kualitas perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati. 11. Pengawasan dan peningkatan akuntanbilitas aparatur Kementrian Pertanian.


III – 60

12. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pertanian. Kerangka posisi dan peran pembangunan kehutanan dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional di dalam RPJMN 2010 - 2014 dititik beratkan pada prioritas pembangunan lingkungan hidup dan pengelolaan bencana. tersebut

diarahkan

pada

Fokus prioritas pembangunan

upaya-upaya

yang

berkaitan

dengan

konservasi sumber daya hutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan disertai penguasaan dalam pengelolaan resiko bencana guna mengantisipasi perubahan iklim. Substansi inti pelaksanaan prioritas pembangunan lingkungan hidup dan pengelolaan bencana dalam RPJMN yang terkait dengan Kementerian Kehutanan yaitu 1) perubahan iklim, 2) pengendalian kerusakan lingkungan, dan 3) penanggulangan bencana. Guna menjaga serta meningkatkan keberlanjutan pembangunan kehutanan, Kementerian Kehutanan menetapkan delapan kebijakan prioritas pembangunan sektor kehutanan meliputi 1) penetapan kawasan hutan, 2) rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS, 3) pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan, 4) konservasi keanekaragaman hayati, 5) revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan, 6) pemberdayan masyarakat sekitar hutan, 7) mitigasi

dan

adaptasi

perubahan

iklim

sektor

kehutanan,

8)

penguatan kelembagaan kehutanan. Kebijakan prioritas pembangunan kehutanan diimplementasi kan melalui tujuh program, yang terdiri atas empat program teknis dan tiga program administratif. Ketujuh program tersebut adalah : 1. Program perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan. 2. Program peningkatan pemanfaatan hutan produksi. 3. Program konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan. 4. Program peningkatan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) berbasis pemberdayaan masyarakat. 5. Program penelitian dan pengembangan Kementerian Kehutanan.


III – 61

6. Program pengawasan dan peningkatan akuntanbilitas aparatur Kementerian Kehutanan. 7. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Kehutanan. Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor adalah misi kedua yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi

lokal.

Kebijakan

bidang

pertanian

yaitu

meningkatkan

produksi dan nilai tambah hasil pertanian, bidang ketahanan pangan yaitu

meningkatkan

ketersediaan

atas

kualitas

dan

keamanan

pangan, sedangkan bidang kehutanan yaitu mengembangkan aneka usaha non kayu sekitar hutan. Selain misi kedua bidang kehutanan juga mengacu pada misi keempat, yaitu meningkatkan daya dukung dan

daya

tampung

lingkungan

untuk

pembangunan

yang

berkelanjutan dengan kebijakan meningkatkan pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan hutan. Berdasarkan

rencana

strategis

Dinas

Pertanian

Tanaman

Pangan Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu : 1. Program pemberdayaan sumber daya pertanian, dengan kegiatan : a. Pelatihan dan peningkatan kinerja petugas lapang aparatur pertanian dan masyarakat tani; b. Fasilitasi peningkatan peran kelembagaan petani; c. Fasilitasi ketersediaan alat dan mesin pertanian; d. Fasilitasi peningkatan akses petani/kelompok tani ke sumber pembiayaan; e. Fasilitasi peningkatan pemanfaatan sumber daya lahan dan air. 2. Program peningkatan produksi pertanian, dengan kegiatan : a. Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura; b. Pengembangan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura; c. Pengembangan

sertifikasi

benih

tanaman

pangan

hortikultura; d. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian; e. Fasilitasi Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR).


dan

III – 62

3. Program pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan, dengan kegiatan : a. Pengembangan

sarana

dan

prasarana

pasca

panen

dan

pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura; b. Peningkatan keragaman dan mutu hasil pertanian. 4. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman, ternak dan ikan, dengan kegiatan : a. Pengamatan monitoring OPT tanaman pangan dan hortikultura; b. Informasi data pembangan OPT dan dampak fenomena iklim (DFI); c. Bimbingan teknis pengendalian OPT; d. Koordinasi dan fasilitasi gerakan pengendalian OPT dan DFI; e. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan dan hortikultura. Program pada Dinas Perkebunaan Provinsi Jawa Barat sama dengan program pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Masing-

masing kegiatannya adalah : 1. Program peningkatan produksi pertanian, dengan kegiatan : a. Pengembangan perbenihan dan pengelolaan kebun dinas; b. Pembinaan sertifikasi dan pengawasan mutu benih; c. Pengembangan budi daya perkebunan rakyat; d. Peningkatan kualitas bahan baku tembakau; e. Agro techno park; f. Pengembangan usaha agribisnis perkebunan; g. Fasilitasi GEMAR; h. Perlindungan perkebunan. 2. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman, ternak dan ikan, dengan kegiatan : a. Pengembangan sarana teknologi pengendalian hama terpadu; b. Pengembangan teknologi PHT. 3. Program pemberdayaan sumber daya pertanian, dengan kegiatan : a. Sekolah lapang pengendalian hama terpadu bagi petani. 4. Program pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan : a. Pengembangan pengolahan, mutu hasil dan pemasaran hasil perkebunan unggulan.


III – 63

Berdasarkan rencana strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, program yang akan dilaksanakan, yaitu : 1. Program pengelolaan kawasan lindung hutan; 2. Program rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; 3. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan; 4. Program destinasi pariwisata; 5. Program pemberdayaan sumber daya pertanian. Identifikasi

kebijakan

nasional

dan

provinsi

pada

Dinas

Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor ditunjukkan Tabel 3.1. 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Perencanaan pembangunan tahun 2014 merupakan bagian dari tahapan ketiga pembangunan jangka panjang di Kabupaten Bogor,

yang

dijabarkan

dalam

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah Tahun 2013-2018. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian,

Pembangunan

Daerah,

dan

Evaluasi

penjelasan

pasal

Pelaksanaan 40

huruf

Rencana j

tentang

Sistematika Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa pada masa transisi, untuk menghindari kekosongan, seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD lama yang akan berakhir menjadi pedoman sementara bagi pemerintahan kepala daerah baru terpilih selama belum ada RPJMD baru. Berdasarkan hal tersebut, maka penyusunan RKPD Kabupaten Bogor tahun 2014 masih mengacu pada RPJMD tahun 2008-2013 dan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam RPJPD tahun

2005-2025.

Adapun

visi

Pemerintah

Kabupaten

Bogor

berdasarkan RPJMD tahun 2008-2013 adalah : “Terwujudnya

Masyarakat

Kabupaten

Bogor

yang

Bertakwa,

Berdaya dan Berbudaya Menuju Sejahtera” Pernyataan Visi tersebut, kemudian dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) misi sebagai berikut : (1) Meningkatkan Kesolehan Sosial Masyarakat dalam Kehidupan Kemasyarakatan, (2) Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dengan Titik Berat pada Revitalisasi Pertanian

dan

Pembangunan

yang

Berbasis

Perdesaan,

(3)

Meningkatkan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah yang Berkualitas


III – 64

dan Terintegrasi Secara Berkelanjutan, (4) Meningkatkan Pemerataan dan

Kualitas

Penyelenggaraan

Pendidikan,

(5)

Meningkatkan

Pelayanan Kesehatan Berkualitas, (6) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan (7) Meningkatkan Kerjasama Pembangunan Daerah Keterkaitan antara visi dan misi serta penjabaran dalam sasaran pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD tahun 2014. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam rencana kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor tahun 2014 yaitu : 1. Memajukan dan mendorong perkembangan sentra komoditas unggulan sesuai dengan spesifik lokasi; 2. Meningkatkan

pemenuhan

kecukupan

bahan

pangan

di

masyarakat; 3. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian untuk kesejahteraan petani; 4. Meningkatkan

peran

serta

masyarakat

dalam

menjaga

dan

memelihara kelestarian alam. Sasaran tahun 2014 yaitu : 1. Bertambahnya sentra komoditas unggulan, baik tanaman pangan, hortikultura, maupun perkebunan sesuai dengan potensi masingmasing wilayah; 2. Terpenuhinya ketersediaan bahan pangan pokok di masyarakat; 3. Tercapainya nilai tambah produk pertanian untuk peningkatan pendapatan petani; 4. Terjaganya dan terpeliharanya kemampuan konservasi sumber daya alam dan berkurangnya lahan kritis di Kabupaten Bogor. Penetapan prioritas pembangunan daerah tahun 2014 masih mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013. Di samping itu, sebagai bagian dari tahapan ketiga pembangunan jangka panjang daerah, prioritas pembangunan daerah tahun 2014 juga berpedoman pada arah, tahapan, dan prioritas RPJPD tahun 20052025. Berdasarkan isi dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tersebut, maka tema pembangunan tahunan daerah


III – 65

Kabupaten Bogor tahun 2014 adalah : “Pembangunan Infrastruktur dalam Memacu Daya Saing Kabupaten Bogor”. Tema pembangunan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 6 (enam) prioritas pembangunan tahun 2014 yang mengacu pada masing-masing prioritas RPJMD tahun 2008-2013. Adapun susunan prioritas pembangunan daerah tahun 2014 yang terkait dengan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Perdesaan Prioritas

ini

difokuskan

pada

sembilan

hal,

yaitu

:

(a)

Pengembangan sentra komoditi unggulan industri non pertanian perdesaan, (b) Penguatan koperasi, usaha mikro, kecil menengah, industri

kecil

menengah,

dan

perdagangan,

(c)

Peningkatan

ketersediaan dan cadangan pangan (d) Pengembangan energi, migas, dan sumberdaya mineral, (e) Peningkatan akses dan distribusi pangan, (f) Peningkatan keanekaragaman, konsumsi, dan keamanan pangan, (g) Peningkatan penanganan kerawanan pangan, (h)

Pengembangan

sentra

komoditas

unggulan,

dan

industri

pertanian perdesaan, serta (i) Pengembangan wisata andalan. 2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur serta Pengelolaan Ruang dan Lingkungan Hidup Prioritas ini difokuskan pada 12 hal, yaitu : (a) Peningkatan kemantapan sarana dan prasarana infrastruktur, (b) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, (c) Peningkatan cakupan sarana prasarana dasar pemukiman, (d) Peningkatan upaya mitigasi bencana,

(e)

Peningkatan

kualitas

sarana

perhubungan,

(f)

Peningkatan pengelolaan sanitasi dan sarana prasarana air bersih, (g) Pembangunan dan pengembangan sarana pemakaman umum dan pemakaman bukan umum, (h) Peningkatan cakupan rumah layak

huni

dan

penataan

kawasan

kumuh

perkotaan,

(i)

Pembangunan Pengembangan sarana dan prasarana publik bidang energi dan ketenagalistrikan, (j) Penataan lingkungan pasca tambang, (k) Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang, dan (l) Peningkatan tertib administrasi pertambangan.


III – 66

Dalam rangka bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional, di samping telah menetapkan 6 (enam) prioritas pembangunan, kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk melaksanakan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. Adapun salah satu kebijakan tersebut yang terkait dengan sektor pertanian yaitu mengupayakan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan kewenangan pemerintah

kabupaten

atau

kota

dan

peningkatan

upaya

pemberdayaan masyarakat desa. Adapun SPM yang akan dijadikan landasan penyusunan indikator program atau kegiatan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor berdasarkan urusan pemerintahan adalah kecukupan pangan 3.3 Program dan Kegiatan Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2014 merupakan hasil rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif, topdown dan bottom-up. Rencana program dan kegiatan tahun 2014 memuat uraian seluruh urusan wajib dan pilihan yang disertai dengan indikator-indikator dan target capaian kinerja yang mengacu pada RPJMD tahun 2008-2013. Selain itu, rencana program dan kegiatan disusun dengan mencantumkan rencana pendanaan dan sumber pendanaan, baik yang berasal dari dana APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBD Kabupaten Bogor. Rencana program dan kegiatan juga sudah memuat lokasi pelaksanaan dan prakiraan kebutuhan dana pada tahun 2015. Dengan melihat hasil analisis kebutuhan, review terhadap rancangan awal RKPD, serta kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014 direncanakan terdiri atas 13 program dan 130 kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBN.

Usulan program dan

kegiatan yang diajukan sebesar Rp 42.397.998.000,-

dengan sumber

dana APBN sebesar Rp 19.620.000.000,-, APBD Provinsi sebesar Rp 4.125.000.000,- dan APBD Kabupaten sebesar Rp 18.652.998.000,-. Rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Kehutanan


III – 67

Kabupaten Bogor Tahun 2014 dan prakiraaan maju Tahun 2015 Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Tabel 3.2.


BAB IV PENUTUP Renja Dinas Pertanian dan Kehutanan tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 di lingkup Dinas Pertanian dan Kehutanan. Renja tersebut masih mengacu kepada Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun 2008–2013, didalamnya memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus mengakomidir aspirasi dan usulan dari masyarakat. Dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja tersebut, seluruh pihak yang terkait diharapkan memberikan dukungan dan partisipasi yang optimal dalam pelaksanaannya selama tahun anggaran 2014. Kami berharap, semoga Renja Dinas Pertanian dan Kehutanan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh stakeholders, sehingga tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2014 khususnya lingkup urusan pertanian dapat terwujud. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

BAB IV PENUTUP Renja Dinas Pertanian dan Kehutanan tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 di lingkup Dinas Pertanian dan Kehutanan. Renja tersebut masih mengacu kepada Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun 2008–2013, didalamnya memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus mengakomidir aspirasi dan usulan dari masyarakat. Dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja tersebut, seluruh pihak yang terkait diharapkan memberikan dukungan dan partisipasi yang optimal dalam pelaksanaannya selama tahun anggaran 2014. Kami berharap, semoga Renja Dinas Pertanian dan Kehutanan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh stakeholders, sehingga tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2014 khususnya lingkup urusan pertanian dapat terwujud. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Ditetapkan di : CIBINONG Tanggal

: 28 Juni 2013

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR

Ir. H.M ZAIRIN, MP Pembina Utama Muda NIP. 196407151992031009

TABEL 3.1. IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014

No

Kebijakan Nasional / Provinsi

1

2

1

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2

Sumber Dana Nasional Provinsi APBN

APBD I

3

4

Keterangan 5

-

1.200.000.000

Revitalisasi Penggilingan Padi (P2HP)

770.000.000

-

3

Pembangunan Packing House Manggis (P2HP)

250.000.000

-

4

Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan (P2HP)

200.000.000

-

5

PHT Hortikultura (Prop)

-

200.000.000

6

Pengelolaan Pasca Panen Padi (Prop)

-

2.000.000.000

7

Perluasan Tanaman Kelapa (APBN)

102.000.000

-

8

Rehabilitasi Tanaman Cengkeh

168.000.000

-

9

Pengendalian OPT Tan Kopi

60.000.000

-

10

Rehabilitasi Tanaman Pala

120.000.000

-

11

Konservasi Air dan Antisipasi Anomali

120.000.000

-

12

Peningkatan Produksi, produktiivitas dan mutu tanaman buah berkelanjutan - Pengembangan Kawasan (Manggis)

1.950.000.000

-

13

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman florikultura berkelanjutan - Pengembangan Kawasan (Anggrek)

1.070.000.000

-

14

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman sayuran dan tanaman obat berkelanjutan - Pengembangan Kawasan - Sayuran Daun

1.300.000.000

- Cabe 15

Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya Pada Ditjen Horti

16

Bantuan Sarana Prasarana Pasca Panen (P2HP)

17

Dem Farm Padi Hibrida (TP)

18

SLPTT Padi Sawah

19

175.000.000

2.000.000.000

-

420.000.000

-

6.000.000.000

-

System Of Rice Intensivication (SRI) (PSP)

400.000.000

-

20

Pemberdayaan GP3A melalui WISMP (LOAN)

650.000.000

-

21

Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Penembangan Jaringan Irigasi/Pengembangan Sumber Air) (PSP)

2.000.000.000

-

22

Pengayaan Tanaman

1.000.000.000

-

23

Pengamanan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan

210.000.000

-

24

Pengadaan sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan

105.000.000

-

25

Pemeliharaan Tanaman

-

525.000.000

26

Penyusunan RPRHL 2015-2019

250.000.000

-

27

Fasilitasi Implementasi Perwujudan Green Province

-

200.000.000

28

Pembuatan Dam Penahan

300.000.000

-

19.620.000.000

4.125.000.000

JUMLAH (Rp)

Outsourching

TABEL 3.2. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014

SKPD : SKPD DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

2

3

URUSAN PILIHAN BIDANG URUSAN PERTANIAN

01

Sasaran Daerah

4

5

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan

Hasil Program

Lokasi

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

6

7

8

9

10

11

APBN

APBD I

APBD II

13

14

Prioritas 5 : Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggungjawab

17

18

19

15

16

1.494.945.000

1.494.945.000

1.644.439.500

Lama

DISTANHUT

Diisi dengan hasil verifikasi Pra RKA SKPD

Diisi Fokus Pembangunan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prakiraan Maju TOTAL ANGGARAN

Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

100%

-

-

01

0001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Prioritas 5 : Peningkatan Prioritas 5 : Kinerja Penyelenggaraan Peningkatan Kinerja Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintahan

Cibinong

Jumlah perangko dan meterai untuk administrasi

1233 lembar

Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran

12 bulan

5.500.000

5.500.000

6.050.000

Lama

DISTANHUT

01

0002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Prioritas 5 : Peningkatan Prioritas 5 : Air dan Listrik Kinerja Penyelenggaraan Peningkatan Kinerja Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintahan

Cibinong

Jumlah jaringan komunikasi, air, listrik dan Internet

telepon 5 line, air 2 jaringan, listrik 2 jaringan, internet 2 jaringan + 26 unit internet

Terwujudnya Kelancaran Operasional Perkantoran

12 bulan

214.200.000

214.200.000

235.620.000

Lama

DISTANHUT

01

0006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


Cibinong

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara perizinannya

13 unit kendaraan roda 4, 96 unit kendaraan roda 2, 10 unit ganti STNK Roda 2, 4 unit Roda 4

terjaminnya legilitas suratsurat kendaraan

12 bulan

23.520.000

23.520.000

25.872.000

Lama

DISTANHUT

01

0008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Cibinong

Jumlah tenaga kebersihan, jenis alat kebersihan yang diadakan, dan dokumen kontrak 6 orang, 35 jenis dan 6 dokumen

13 unit kendaraan roda 4, 96 unit kendaraan roda 2, 10 unit ganti STNK Roda 2, 4 unit Roda 4

Terciptanya suasana yang bersih dan nyaman dalam bekerja

12 bulan

97.065.000

97.065.000

106.771.500

Lama

DISTANHUT

01

0010

Penyediaan Alat Tulis Kantor


Cibinong

Jumlah alat tulis kantor yang diadakan

49 Jenis

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur

12 bulan

43.722.000

43.722.000

48.094.200

Lama

DISTANHUT

01

0011

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Cibinong

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan

16 jenis barang cetakan dan 214.500 lembar penggandaan

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparat

12 bulan

60.000.000

60.000.000

66.000.000

Lama

DISTANHUT

01

0012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Cibinong

Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan

5 jenis

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparat

12 bulan

30.000.000

30.000.000

33.000.000

Lama

DISTANHUT

01

0015

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


Cibinong

Jumlah surat kabar, majalah dan buku perundang-undangan

2880 koran, 72 majalah, 30 jenis buku perundangundangan

Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan

12 bulan

39.237.000

39.237.000

43.160.700

Lama

DISTANHUT


Kode

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

1 01

0016

2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

3 4 Prioritas 5 : Peningkatan Prioritas 5 : Kinerja Penyelenggaraan Peningkatan Kinerja Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintahan

5 Cibinong

01

0017

Penyediaan Makanan dan Minuman


01

0018

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

01

0019

01


Hasil Program

Lokasi Tolok Ukur

Target

6

7

Target

Tolok Ukur


Hasil Kegiatan

Prakiraan Maju Target

Tolok Ukur

8 Jumlah tabung pemadam kebakaran,LPG dan air mineral yang diisi

9 1 tabung pemadam kebakaran ukuran 2 kg, 1 tabung ukuran 2,5 kg, 2 tabung ukuran 3,5 kg, 1 tabung ukuran 6 kg, LPG 12 kg 12 kali dan 550 galon air mineral

10 terpenuhinya kebutuhan logistik kantor

Cibinong

Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan

Makan 1.740 porsi dan Snack 2.280 porsi

Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan makanan dan minuman rapat


Cibinong

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan 248 dalam konsultasi daerah, 235 luar daerah

Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dengan instansi pusat dan provinsi

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran


Cibinong

Jumlah tenaga kontrak

0020

Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD


Cibinong

01

0021

Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian


01

0022

01

0024

02

APBN

APBD I


17 11.913.000

18 Lama

19 DISTANHUT

77.700.000

77.700.000

85.470.000

Lama

DISTANHUT

12 bulan

491.305.000

491.305.000

540.435.500

Lama

DISTANHUT

Meningkatnya motivasi kerja tenaga kontrak

12 bulan

82.950.000

82.950.000

91.245.000

Lama

DISTANHUT

Tertatanya dokumentasi dan arsip 1 dinas

Terwujudnya tertib administrasi dokumen

12 bulan

64.505.000

64.505.000

70.955.500

Lama

DISTANHUT

Cibinong

Jumlah pelayanan administrasi 151 orang; 1 kepegawaian untuk pegawai dinas dokumen Laporan administrasi kepegawaian

Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian

1 dinas

78.183.000

78.183.000

86.001.300

Lama

DISTANHUT

Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Prioritas 5 : Peningkatan Prioritas 5 : Kinerja Penyelenggaraan Peningkatan Kinerja Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintahan

Cibinong

Jumlah laporan administrasi barang 4 dokumen yang dikelola RKPBU, RPBU, KIR dan KIB

Terwujudnya tertib 12 bulan administrasi inventaris barang

68.228.000

68.228.000

75.050.800

Lama

DISTANHUT

Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

Cibinong

Jumlah petugas piket keamanan kantor

Terciptanya suasana aman dalam bekerja

12 bulan

108.000.000

108.000.000

118.800.000

Lama

DISTANHUT

Terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur

1

2.631.094.400

3.831.094.400

4.214.203.840

Pelaksanaan kegiatan dinas berjalan lancar

1 Dinas

1.100.104.400

1.100.104.400

1.210.114.840

Lama

DISTANHUT

1.200.000.000

1.320.000.000

Lama

DISTANHUT

187.900.000

206.690.000

Lama

DISTANHUT

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


02

0003

Pembangunan Gedung Kantor


02

0005

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


02

0010

Pengadaan Mebeleur


8 orang

Terwujudnya kecepatan, 100% kenyamanan dan keamanan kerja aparatur

Gunung Putri, Cariu, Pamijahan

Cibinong

Jumlah gedung yang dibangun

3 kantor UPT

Jumlah Kendaraan Roda 4 yang diadakan

2 Unit kendaraan

Jumlah Pengadaan Mebeleur

10 unit meja kerja, 4 unit meja rapat, 10 unit kursi hidrolik, 125 unit kursi rapat dan 2 unit sofa

14

Jenis Kegiatan

16 10.830.000


13

TOTAL ANGGARAN

15 10.830.000

6 orang

11

APBD II

12 bulan

-

1.200.000.000

1.200.000.000


1 Dinas

187.900.000

DISTANHUT


Kode

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

1 02

0013

2 Pengadaan Peralatan Kantor


5 Cibinong

02

0014

Pengadaan Perlengkapan Kantor


02

0021

02


Hasil Program

Lokasi Tolok Ukur

Target

6

7

Tolok Ukur

Target 9 20 unit modem, 5 unit komputer, 5 unit notebook, 1 unit Ipad, 7 unit printer dan instalasi jaringan komputerisasi

10 Pelaksanaan kegiatan dinas berjalan lancar

Cibinong

Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan

10 unit lemari arsip, 2 gordein, 7 unit AC, 1 unit genset, 6 unit tenda, dan 1 kulkas (show case)


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Prioritas 5 : Peningkatan Prioritas 5 : Kinerja Penyelenggaraan Peningkatan Kinerja Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintahan

Cibinong

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

2 unit gedung kantor, 1 taman 40 m2

0023

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


Cibinong

Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara

02

0029

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


Cibinong

02

0030

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


02

0037

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor


1 Dinas

289.075.000

289.075.000

317.982.500

Lama

DISTANHUT

Terjaganya kondisi fisik 12 bulan gedung kantor sehingga tetap berfungsi optimal

112.160.000

112.160.000

123.376.000

Lama

DISTANHUT

13 unit kendaraan roda 4, 27 unit kendaraan roda 2

Terjaganya kondisi fisik peralatan kantor sehingga tetap berfungsi optimal

177.445.000

177.445.000

195.189.500

Lama

DISTANHUT

Jumlah komputer dan jaringan komputer yang dipelihara

59 unit komputer, jaringan internet 2 unit

Terjaganya kondisi fisik 12 bulan perlengkapan gedung kantor sehingga tetap berfungsi

37.750.000

37.750.000

41.525.000

Lama

DISTANHUT

Cibinong

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

2 unit jaringan PDAM, 5 unit jaringan telepon, 51unit AC, 5 unit peralatan sound system, 2 unit jaringan listrik

Terjaganya kondisi fisik 12 bulan perlengkapan gedung kantor sehingga tetap berfungsi

47.250.000

47.250.000

51.975.000

Lama

DISTANHUT

Cibinong

Jumlah gedung kantor UPT yang direhabilitasi

1 unit gudang dan 2 gedung dinas

Terjaganya kondisi fisik 12 bulan gedung kantor sehingga tetap berfungsi optimal

433.785.000

433.785.000

477.163.500

Lama

DISTANHUT

109.000.000

109.000.000

119.900.000

Cibinong

Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

17 orang

05

0005

Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur

Cibinong

Jumlah aparatur yang mengikuti pengajian dan senam

100 orang

06

0001


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


SKPD Penanggungjawab 19 DISTANHUT

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Prioritas 5 : Peningkatan Prioritas 5 : Kinerja Penyelenggaraan Peningkatan Kinerja Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintahan

Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja keuangan SKPD Cibinong

100%

Jumlah laporan kinerja SKPD

3 dokumen, 60 eksemplar

14

Jenis Kegiatan 18 Lama

0002

13

TOTAL ANGGARAN 17 270.187.500

100%

11

APBD II

16 245.625.000

Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

APBD I

15 245.625.000

05

06

APBN

1 Dinas

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Prioritas 5 : Daya Aparatur Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan



Tolok Ukur

8 Jumlah peralatan kantor yang diadakan

05


Hasil Kegiatan

1 Dinas

Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur

1

Meningkatnya keterampilan aparatur Distanhut

17 orang

85.000.000

85.000.000

93.500.000

Lama

DISTANHUT

Meningkatnya mental dan rohani pegawai Distanhut

100 orang

24.000.000

24.000.000

26.400.000

Lama

DISTANHUT

Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja keuangan SKPD

1

728.457.000

728.457.000

801.302.700

Lama

DISTANHUT

35.000.000

35.000.000

38.500.000

Lama

DISTANHUT

Terpenuhinya laporan kinerja 1 tahun dan laporan pelaksanaan kegiatan

-

-

-

-

DISTANHUT


Kode

1 06

0002

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran


5 Cibinong


Hasil Program

Lokasi Tolok Ukur

Target

6

7

Target

Tolok Ukur 8 Jumlah laporan semesteran dinas


Hasil Kegiatan

9 1 Dokumen, 5 buku

10 Terpenuhinya pertanggungjawaban keuangan semesteran


Tolok Ukur

11

APBN

APBD I

APBD II

13

14

TOTAL ANGGARAN

Jenis Kegiatan


6 Bulan

15 23.000.000

16 23.000.000

17 25.300.000

18 Lama

19 DISTANHUT

06

0004

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


Cibinong

Jumlah laporan keuangan akhir tahun dinas

1 Dokumen, 10 buku

Terpenuhinya pertanggungjawaban keuangan akhir tahun

12 bulan

25.000.000

25.000.000

27.500.000

Lama

DISTANHUT

06

0005

Penyusunan Perencanaan Anggaran


Cibinong

Jumlah dokumen yang dibuat : - DPA 2014 - DPA Perubahan 2014 - RKA 2015

3 dokumen

Terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan anggaran

1 tahun

100.000.000

100.000.000

110.000.000

Lama

DISTANHUT

06

0006

Penatausahaan Keuangan SKPD


Cibinong

Jumlah Dokumen Keuangan

3 jenis

Terwujudnya tertib 12 bulan administrasi keuangan SKPD

192.500.000

192.500.000

211.750.000

Lama

DISTANHUT

06

0007

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD


Cibinong

- Jumlah dokumen hasil - Jumlah dokumen draft - Jumlah dokumen rencana kerja Distanhut tahun 2015

3 dokumen

Terpenuhinya dokumen renja 1 tahun sebagai acuan dan pedoman bagi SKPD

26.150.000

26.150.000

28.765.000

Lama

DISTANHUT

06

0010

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD


40 kecamatan

Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja : - Laporan bulanan - Laporan triwulan - Laporan monev

- 12 Dok, 4 Dok, 3 Dok

Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja

1 tahun

226.807.000

226.807.000

249.487.700

Lama

DISTANHUT

06

0013

Publikasi Kinerja SKPD

Jumlah publikasi kinerja SKPD

20 kali

Terpublikasikannya kegiatan 1 tahun dan kinerja SKPD

100.000.000

100.000.000

110.000.000

Lama

DISTANHUT

408.110.000

1.628.110.000

1.790.921.000

67.220.000

67.220.000

73.942.000

Lama

DISTANHUT

340.890.000

340.890.000

374.979.000

Lama

DISTANHUT

770.000.000

770.000.000

847.000.000

Lama

DISTANHUT

250.000.000

250.000.000

275.000.000

Lama

DISTANHUT

17


Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Prioritas 2: Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Perdesaan

Prioritas 2: Pengembangan Sentra Komoditas Unggulan dan Industri Pertanian Perdesaan

17

0002

Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Pertanian/Kehutanan

17

0007

Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Daerah

Cibinong

Meningkatnya sentra komoditas unggulan

Isu Strategis 2: Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah, Prioritas 2: Pengembangan Sentra Komoditas Unggulan dan Industri Pertanian Perdesaan

Cibinong


Jakarta, Bogor, PF2N(Manado)

19 Lokasi

1.220.000.000

Jumlah temu usaha

1 kali

Terciptanya Kemitraan Usaha 2 kerjasama dengan Pihak Ketiga

Jumlah pameran pertanian/perkebunan yang diikuti

3 pameran

Tersusunnya Laporan Evaluasi Kerjasama

1 Buku

-

DISTANHUT

Meningkatnya peluang pasar 10 komoditas komoditas unggulan

Revitalisasi Penggilingan Padi

Caringin, Tamansari

Pembangunan Packing House Manggis (P2HP)

Jumlah penggilingan padi yang

2 Unit

direvitalisasi

(P2HP) Leuwiliang

Meningkatnya nilai tambah produk manggis Jumlah bangunan

25 % 1.000 Rp 1 unit


Kode

1

Prioritas Daerah

2 Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan

3

Sasaran Daerah

4

5 Cibungbulang


Hasil Program

Lokasi Tolok Ukur

Target

6

7

Program Peningkatan

Produksi tanaman pangan

Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

- Ubi jalar - Talas - Ubi Kayu Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar : - Padi sawah - Produktifitas padi gogo

Prakiraan Maju

Target

Tolok Ukur

Target

9

10

11

8 Meningkatnya mutu hasil produk

(P2HP)

18

Tolok Ukur


Hasil Kegiatan

1 produk

perkebunan - Jumlah alat pengolahan nata de

1 unit

coco - Jumlah UPH - Jumlah alat pengolahan nata de

1 unit 1 unit

coco - Jumlah UPH

1 unit

APBN

APBD I

APBD II

13 200.000.000

-

14

-

TOTAL ANGGARAN 15

16 200.000.000

17 220.000.000

261.953.000

261.953.000

288.148.300

Jenis Kegiatan


18 Lama

19 DISTANHUT

DISTANHUT

63.276 Ton 18.249 Ton 284.927 Ton

67,23 ku/ha 36,31 ku/ha

18

0012

Pemanfaatan Teknologi Lahan Kering


Isu Strategis 2 : Peningkatan Ketahanan Pangan ,Prioritas 2: Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Tenjo

- Jumlah percontohan teknologi budidaya lahan kering

6 komoditi

Tersebarnya rekomendasi teknologi budidaya lahan kering

6 komoditi

156.623.000

156.623.000

172.285.300

Lama

DISTANHUT

18

0013

Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Lahan Kering Wilayah Tenjo



Tenjo

- Jumlah laporan yang dibuat

24 dokumen

Terwujudnya kelancaran operasional UPT Pengembangan Lahan Kering Tenjo

12 bulan

105.330.000

105.330.000

115.863.000

Lama

DISTANHUT

6.104.591.000

8.874.591.000

9.762.050.100

Lama

DISTANHUT

300.000.000

300.000.000

330.000.000

Lama

DISTANHUT

19

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Produksi komoditas unggulan - Pisang (ton) - Nanas (ton) - Manggis (ton) - Tanaman hias potong (tangkai) - Tanaman hias pohon (pohon) - Pala (ton bahan mentah) - Kopi (ton bahan mentah) - Karet (ton bahan mentah) - Cengkeh (ton bahan mentah) - Jamur kayu (kg)

19

0009

Pengembangan Agromedika



Kecamatan Nanggung

570.000.000

25.197 3.174 4.195 2.812.489 370.890 1.353 9.694 3.884 831 1.600.000

2.200.000.000

ton ton ton tangkai pohon ton ton ton ton Kg Luas lahan agromedika yang dikembangkan

1 Ha, 1 Rumah kemas, 3 buku laporan

Meningkatnya luas areal agromedika

3 ha


Kode

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

1 19 0016

2 Pengembangan Agribisnis Tanaman Hias

3 Prioritas 2: Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Perdesaan

4 Isu Strategis 2: Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah, Prioritas 2: Pengembangan Sentra Komoditas Unggulan dan Industri Pertanian Perdesaan

19

Pembinaan Usaha Perkebunan


Isu Strategis 2: Leuwiliang, Cigudeg, Pengembangan Cisarua, Citeureup, Komoditas Unggulan Sukajaya, Cigombong, Daerah, Prioritas 2: Rumpin, Nanggung, Ciawi, Pengembangan Tamansari, Jasinga, Sentra Komoditas Caringin Unggulan dan Industri Pertanian Perdesaan

0022

5 Megamendung, Ciseeng


Hasil Program

Lokasi Tolok Ukur

Target

6

7

Tolok Ukur


Hasil Kegiatan Target


Tolok Ukur

8 Tersedianya Mist Room Tersedianya green house Tersedianya Indukan Tanaman Landscape Tersedianya Benih Krisan Peserta Sosialisasi Peserta Temu Teknis

9 1 unit, 1 unit, 200 polybag, 5000 polybag, 40 orang, 40 orang

10 11 Terwujudnya sentra 2 lokasi pengembangan tanaman hias

Terbinanya pelaku usaha perkebunan

18 perusahaan perkebunan

Terinformasikannya 2 peraturan kebijakan / peraturanperaturan usaha perkebunan

Terbinanya usaha perkebunan

APBN

APBD I 13

APBD II 14

TOTAL ANGGARAN

Jenis Kegiatan


15 273.262.000

16 273.262.000

17 300.588.200

18 Lama

19 DISTANHUT

55.143.000

55.143.000

60.657.300

Lama

DISTANHUT

Lama

DISTANHUT

- 18 perusahaan perkebunan

-

-

19

0037

Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil II Wilayah Cigudeg



Cigudeg, Jasinga

Jumlah laporan yang dibuat

24 dokumen

Terwujudnya kelancaran 100% operasional UPT Pengembangan Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan II Wilayah Cigudeg

64.935.000

64.935.000

71.428.500

Lama

DISTANHUT

19

0038

Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil I Wilayah Parung Panjang



Parung Panjang, Tenjo


24 dokumen

Terwujudnya kelancaran 100% operasional UPT Pengembangan Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan I Wilayah Parung

66.719.000

66.719.000

73.390.900

Lama

DISTANHUT

19

0039

Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil IV Wilayah Leuwiliang



Leuwiliang, Leuwisadeng


24 dokumen

Terwujudnya kelancaran operasional UPT Pengembangan Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan IV Wilayah Leuwiliang

100%

65.984.000

65.984.000

72.582.400

Lama

DISTANHUT

19

0040

Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil V Wilayah Cibungbulang



Cibungbulang, Ciampea


24 dokumen

Terwujudnya kelancaran operasional UPT Pengembangan Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan V Wilayah Cibungbulang

100%

72.406.000

72.406.000

79.646.600

Lama

DISTANHUT


Kode

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

1 19 0041

2 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil VII Wilayah Dramaga



5 Dramaga, Ciomas, Tamansari

19

0042

Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil IX Wilayah Ciseeng



19

0043

Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil X Wilayah Ciawi


19

0044

Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XI Wilayah Caringin

19

0045

19

0046


Hasil Program

Lokasi Tolok Ukur

Target

6

7

Tolok Ukur



8 Jumlah laporan yang dibuat

9 24 dokumen

10 Terwujudnya kelancaran operasional UPT Pengembangan Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan VII Wilayah Dramaga

Ciseeng, Gunung Sindur, Rumpin


24 dokumen


Ciawi, Megamendung, Cisarua




Caringin, Cijeruk, Cigombong

Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XII Wilayah Cibinong



Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XV Wilayah Jonggol




Tolok Ukur

11

APBN

APBD I 13

APBD II 14

TOTAL ANGGARAN

Jenis Kegiatan


100%

15 76.249.000

16 76.249.000

17 83.873.900

18 Lama

19 DISTANHUT

Terwujudnya kelancaran operasional UPT Pengembangan Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan IX Wilayah Ciseeng

100%

70.277.000

70.277.000

77.304.700

Lama

DISTANHUT

24 dokumen

Terwujudnya kelancaran operasional UPT Pengembangan Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan X Wilayah Ciawi

100%

64.944.000

64.944.000

71.438.400

Lama

DISTANHUT


24 dokumen

Terwujudnya kelancaran operasional UPT Pengembangan Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan XI Wilayah Caringin

100%

72.686.000

72.686.000

79.954.600

Lama

DISTANHUT

Cibinong, Bojong Gede, Tajurhalang


24 dokumen

Terwujudnya kelancaran operasional UPT Pengembangan Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan IX Wilayah Cibinong

100%

73.855.000

73.855.000

81.240.500

Lama

DISTANHUT

Jonggol, Sukamakmur


24 dokumen

Terwujudnya kelancaran operasional UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XV Wilayah Jonggol

100%

62.223.000

62.223.000

68.445.300

Lama

DISTANHUT


Kode

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

1 19 0047

2 3 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Prioritas 2: Peningkatan Teknologi dan Peredaran Hasil XVI Wilayah Daya Saing Cariu Perekonomian Daerah Berbasis Perdesaan


5 Cariu, Tanjungsari

19

0048

Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Tanaman Obat



Nanggung

19

0050

Pengendalian Hama Terpadu Hortikultura



Dramaga, Cibungbulang, Kemang, Leuwiliang

19

0055

Pembuatan Unit Pengolah Pupuk Organik Sentra Hortikultura


19

0056

Pengembangan dan Rehabilitasi Kelapa Rakyat

19

0058

Rehabilitasi Cengkeh Rakyat


Hasil Program

Lokasi Tolok Ukur

Target

6

7

Target

Tolok Ukur


Hasil Kegiatan


9 24 dokumen

10 Terwujudnya kelancaran operasional UPT Pengembangan Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan XVI Wilayah Cariu


24 dokumen

Jumlah peserta rapat teknis dan gerakan PHT

Isu Strategis 2: Megamendung, Sukajaya, Pengembangan Tenjolaya, Rancabungur Komoditas Unggulan Daerah, Prioritas 2: Pengembangan Sentra Komoditas Unggulan dan Industri Pertanian Perdesaan



parung, kemang



Leuwiliang, Leuwisadeng


Tolok Ukur

APBD I 14

TOTAL ANGGARAN

Jenis Kegiatan


15 59.815.000

16 59.815.000

17 65.796.500

18 Lama

19 DISTANHUT

Terwujudnya kelancaran operasional UPT Pengembangan Tanaman Obat

100%

56.426.000

56.426.000

62.068.600

Lama

DISTANHUT

4 kelompok

Terkendalinya organisme pengganggu tanaman hortikultura

4 kelompok

195.496.000

195.496.000

215.045.600

Lama

DISTANHUT

Tersedianya unit pengolah pupuk organik

4 unit

Meningkatnya penggunaan pupuk organik

10%

475.611.000

475.611.000

523.172.100

Lama

DISTANHUT

- Luas lahan kebun kelapa rakyat yang dikembangkan - Jumlah bibit kelapa yang didistribusikan

40 hal, 5 000 pohon

Terwujudnya sentra 2 Kecamatan pengembangan kelapa rakyat

111.750.000

111.750.000

122.925.000

Lama

DISTANHUT

Meningkatnya tanaman cengkeh yang mengasilkan

100.000.000

100.000.000

110.000.000

Lama

DISTANHUT

10 Ha

13

APBD II

100%

Luas lahan yang ditanami cengkeh 10 Ha (2500 pohon)

11

APBN


Kode

1 19 0060

2 Pengendalian OPT Perkebunan

Prioritas Daerah


Sasaran Daerah


5 Jasinga, Sukamakmur, Pamijahan, Leuwiliang, Caringin


Hasil Program

Lokasi Tolok Ukur

Target

6

7

Target

Tolok Ukur 8 Terwujudnya Pengendalian OPT Perkebunan

9 5 Kelompok

0061

Penerapan Teknologi Pasca Panen Karet



Jasinga

19

0062

Pengembangan Komoditas Pala



Tamansari, Ciawi, Sukajaya

19

0063

Pendukung Sinergi Kegiatan Perkebunan


19

0064

Pendukung Sinergi Kegiatan Hortikultura

19

0066

Penerapan Teknologi Pasca Panen Kopi


Tolok Ukur

10 11 Terlaksananya Pengendalian 5 Kelompok OPT Perkebunan

meningkatnya mutu hasil produk perkebunan 19


Hasil Kegiatan APBN

APBD I 13

APBD II 14

15 90.500.000

1 kelompok

TOTAL ANGGARAN 16 90.500.000

-

17 99.550.000

-

Jenis Kegiatan


18 Lama

19 DISTANHUT

Lama

DISTANHUT

- Tersedianya peralatan pasca 2 jenis, 20 orang panen karet di kelompok tani - Terlaksananya bintek karet rakyat

meningkatnya pengetahuan 20 orang dan keterampilan dalam hal budidaya dan pasca panen karet

350.000.000

350.000.000

385.000.000

Lama

DISTANHUT

Luas lahan yang ditanami pala

20 Ha (2500 pohon)

Bertambahnya luas areal tanaman pala

20 Ha

200.000.000

200.000.000

220.000.000

Lama

DISTANHUT

Isu Strategis 2: Cibungbulang, Pengembangan Sukamakmur, Leuwiliang, Komoditas Unggulan Caringin, Cijeruk, Daerah, Prioritas 2: Tamansari, Ciawi, Rumpin, Pengembangan Gunung Sindur. Sentra Komoditas Unggulan dan Industri Pertanian Perdesaan

- Terciptanya sinergitas antara program pusat/Kementrian Pertanian dan daerah - Meningkatnya nilai produk dan pengetahuan petani

5 kegiatan, 90 orang

Terlaksananya program Kementrian Pertanian di daerah

3 dirjen (Dirjen PSP, P2HP, Perkebunan)

100.000.000

100.000.000

110.000.000

Baru

DISTANHUT



Kabupaten Bogor

Jumlah program pemerintah pusat 4 Lokasi yang didukung

Meningkatnya pengetahuan, 4 Lokasi sikap dan keterampilan dalam pengelolaan agribisnis hortikultura

110.196.000

110.196.000

121.215.600

Lama

DISTANHUT



Sukamakmur, Cigudeg, Tanjungsari.

- Terlaksananya study banding - Tersedianya peralatan pasca panen kopi di kelompok tani

meningkatnya pengetahuan - 15 orang dan keterampilan dalam hal budidaya dan pasca panen kopi

450.000.000

450.000.000

495.000.000

Lama

DISTANHUT

15 Orang, 3 kelompok

meningkatnya mutu hasil olahan produk perkebunan

- 4 kelompok


Kode

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

1 19 0067

2 Rehabilitasi Usaha Karet Rakyat



5 Jasinga

19

0068

Pengembangan Agribisnis Pisang



Megamendung

19

0072

Pengadaan Alat Pasca Panen Hortikultura



Gunung Sindur, Caringin, Ciseeng

19

0074

Pembuatan Rumah Penampungan dan Pengolahan Hortikultura



Rancabungur dan Cibungbulang

19

0077

Fasilitasi Pelayanan Usaha Pertanian dan Kehutanan



Kab. Bogor

19

0078

Pengembangan Agribisnis Pepaya



Sukaraja


Hasil Program

Lokasi Tolok Ukur

Target

6

7

Target

Tolok Ukur


Hasil Kegiatan

8 Luas lahan yang ditanami karet

9 40 Ha (20.000 pohon)

10 Meningkatnya luas pertanaman karet

Luas lahan yang ditanami pisang raja bulu kuning Peserta Sosialisasi Peserta Temu Teknis SOP pisang raja bulu kuning Bibit Pisang Pupuk kandang

5 Ha, 20 orang, 20 orang,1 buku, 4175 pohon, 29.225 kg

Terwujudnya sentra pisang raja bulu kuning

Terwujudnya sentra agribisnis komoditas unggulan hortikultura

3 Lokasi


Tolok Ukur

11

APBN

APBD I 13

APBD II 14

TOTAL ANGGARAN

Jenis Kegiatan


40 Ha

15 398.575.000

16 398.575.000

17 438.432.500

18 Lama

19 DISTANHUT

1 lokasi

179.676.000

179.676.000

197.643.600

Lama

DISTANHUT

Meningkatnya kualitas produk 3 komoditas komoditas unggulan (sayuran, tanaman hortikultura hias dan buah)

164.240.000

164.240.000

180.664.000

Lama

DISTANHUT

Jumlah rumah penampungan hasil 2 unit hortikultura

Tersedianya produk hortikultura yang berkualitas

1 lokasi

408.951.000

408.951.000

449.846.100

Lama

DISTANHUT

Terlaksananya Pelayanan Usaha Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

4 Bidang

Terlayaninya mitra usaha Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

4 Bidang

61.150.000

61.150.000

67.265.000

Lama

DISTANHUT

Luas Lahan Yang Ditanami Pepaya Peserta Sosialisasi Peserta Temu Teknis Bibit Pepaya Pupuk Kandang

15 Ha, 20 orang, 20 orang, 22.500 polybag, 135.000 kg

Terwujudnya sentra pepaya

1 lokasi

258.545.000

258.545.000

284.399.500

Baru

DISTANHUT


Kode

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

1 19 0080

2 Pengembangan Agribisnis Jahe



5 Nanggung

19

0081

Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil III Wilayah Nanggung



Nanggung, Sukajaya

19

0082

Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil VIII Wilayah Kemang


19

0083

Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil VI Wilayah Pamijahan

19

0084

Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XIII Wilayah Babakan Madang

19

0085


Hasil Program

Lokasi Tolok Ukur

Target

6

7

Tolok Ukur



Tolok Ukur

8 - Luas lahan yang ditanami Peserta Sosialisasi - Peserta Temu Teknis - bibit Jahe - Pupuk kandang

9 10 Ha, 40 orang, 40 orang, 15.000 Kg, 100.000 Kg

10 Terbentuknya sentra jahe

Jumlah Laporan Yang di buat

24 Dokumen

Terwujudnya kelancaran operasional UPT Pengembangan Hasil III Wilayah Nanggung

Isu Strategis 2: Kemang,rancabungur,paru Pengembangan ng Komoditas Unggulan Daerah, Prioritas 2: Pengembangan Sentra Komoditas Unggulan dan Industri Pertanian Perdesaan


24 Dokumen



Pamijahan, Tenjolaya

Jumlah Lapora n yang dibuat



Babakan Madang, Citeureup, Sukaraja

Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Prioritas 2: Peningkatan Teknologi dan Peredaran Hasil XIV Wilayah Daya Saing Gunung Putri Perekonomian Daerah Berbasis Perdesaan


Gunung Putri, Klapanunggal, Cileungsi


11 Terbentuknya sentra jahe

APBN

APBD I 13

APBD II 14

TOTAL ANGGARAN

Jenis Kegiatan


15 250.000.000

16 250.000.000

17 275.000.000

18 Baru

19 DISTANHUT

100%

58.040.000

58.040.000

63.844.000

Lama

DISTANHUT

terwujudnya kelancaran operasional UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil VIII Wilayah Kemang

100%

67.696.000

67.696.000

74.465.600

Lama

DISTANHUT

24 Dokumen

Terwujudnya kelancaran operasional UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil VI Wilayah Pamijahan

100%

63.153.000

63.153.000

69.468.300

Lama

DISTANHUT


24 Dokumen

Terwujudnya operasional UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XIII Wilayah Babakan Madang

100%

68.486.000

68.486.000

75.334.600

Lama

DISTANHUT


24 Dokumen

Terwujudnya kelancaran operasional UPT Peredaran Hasil Pertanian dan Kehutanan III Gunung Putri

100%

57.602.000

57.602.000

63.362.200

Lama

DISTANHUT


Kode

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

1 19 0086

2 Penumbuhan Penangkar Benih Tanaman Hortikultura



5 Caringin, Gunungsindur

19

Pengembangan Agribisnis Sayuran



Cisarua, Caringin, Cibungbulang, Kemang, Rancabungur, Ciawi

0087

PHT Hortikultura (Prop)

Pengelolaan Pasca Panen Padi (Prop)

Perluasan Tanaman Kelapa (APBN)

Cibungbulang, Cijeruk, Jasinga, Cigudeg

Kabupaten Bogor

Rumpin, Gunungsindur, Kemang


Hasil Program

Lokasi Tolok Ukur

Target

6

7

Target

Tolok Ukur

Tolok Ukur

8 Kelompok penangkar tanaman hortikultura Peserta Sosialisasi Peserta Temu Teknis

9 2 kelompok, 20 orang, 20 orang

10 Terbentuknya kelompok penangkar tanaman hortikultura

Luas lahan yang ditanami sayuran (wortel, cabe merah) Terbentuknya kebun bibit sayuran Peserta Sosialisasi Peserta Temu Teknis Bibit wortel Bibit Cabe Merah Pupuk Kandang Handsprayer Pompa Air Green House

20 Ha, 1 unit, 80 peserta, 120 peserta, 400 btl, 400 bks, 42.000 kg, 5 buah, 1 unit, 1 unit

Terwujudnya sentra sayuran

Luas pengendalian hama tanaman hortikultura (Manggis, Sayuran daun dan Cabe) - Jumlah bangunan pengolahan pasca panen - Jumlah paket alat pasca panen padi Husker/Polisher/Komponen Polisher Paddy cleaner Separator Elevator Moistur Tester

Terehabilitasinya perkebunan


Hasil Kegiatan

Prakiraan Maju Target 11

APBN

APBD I 13

APBD II 14

TOTAL ANGGARAN

Jenis Kegiatan


100%

15 200.000.000

16 200.000.000

17 220.000.000

18 Baru

19 DISTANHUT

100%

250.000.000

250.000.000

275.000.000

Baru

DISTANHUT

70 Ha

200.000.000

200.000.000

220.000.000

DISTANHUT

5 unit

2.000.000.000

2.000.000.000

2.200.000.000

DISTANHUT

5 paket

20 Ha

102.000.000

102.000.000

112.200.000

Baru

DISTANHUT

kelapa rakyat Rehabilitasi Tanaman Cengkeh

Pamijahan Sukamakmur

Terwujudnya optimalisasi lahan tanaman perkebunan

16 Ha

168.000.000

168.000.000

184.800.000

Baru

DISTANHUT

Pengendalian OPT Tan Kopi

Sukamakmur

Luas tanaman kopi yang terkendali dari OPT

20 Ha

60.000.000

60.000.000

66.000.000

Baru

DISTANHUT

Terwujudnya optimalisasi lahan tanaman perkebunan

12 Ha

120.000.000

120.000.000

132.000.000

Baru

DISTANHUT

Tersedianya air pada musim kemarau Jumlah pembangunan embung

2 lokasi 2 unit

120.000.000

120.000.000

132.000.000

Lama

DISTANHUT

Program Peningkatan produksi, Produktivitas dan mutu produk tanaman holtikultura berkelanjutan

4.495.000.000

4.495.000.000

4.944.500.000

Lama

DISTANHUT

Peningkatan Produksi, produktiivitas dan mutu tanaman buah berkelanjutan

1.950.000.000

1.950.000.000

2.145.000.000

Lama

DISTANHUT

Rehabilitasi Tanaman Pala

Konservasi Air dan Antisipasi Anomali

- Pengembangan Kawasan (Manggis)

Megamendung, Ciawi

Jasinga Cigudeg

Luas kawasan buah

50 hektar

Kode


Prioritas Daerah

2

3

1

Sasaran Daerah

4

5 Jasinga Cigudeg


Hasil Program

Lokasi Tolok Ukur

Target

6

7

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

8

9

10

11

SL-GAP

Jasinga Cigudeg Leuwisadeng Jasninga, Cigudeg

Sarana/prasarana budidaya

4 unit

Registrasi kebun SL-GHP

2 Kelompok

Sarana/prasarana pasca panen

2 Kelompok

Tamansari Gunungsindur

Luas kawasan florikultura


SL-GAP



2 unit

Tamansari Gunung Sindur Tamansari Gunung Sindur


2 Kelompok


2 Kelompok

- Cabe

Cibungbulang Cijeruk

Luas kawasan sayuran daun

10 Ha

Luas kawasan cabe

10 Ha

SL-GAP

2 unit 40 orang



2 unit


2 Kelompok


2 Kelompok

Laporan kegiatan Layanan Perkantoran

APBD II

13

14

Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan


17

18

19

TOTAL ANGGARAN 15

16

1.070.000.000

1.070.000.000

1.177.000.000

Lama

DISTANHUT

1.300.000.000

1.300.000.000

1.430.000.000

Lama

DISTANHUT

175.000.000

175.000.000

192.500.000

Lama

DISTANHUT

15.676.097.600

17.243.707.360

Lama

DISTANHUT

2 unit 40 orang


Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya Pada Ditjen Horti

APBD I

3.000 m2

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman sayuran dan tanaman obat berkelanjutan - Pengembangan Kawasan - Sayuran Daun

APBN

2 unit 40 Orang

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman florikultura berkelanjutan - Pengembangan Kawasan (Anggrek)


Hasil Kegiatan

1 Laporan 12 Bulan

URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KETAHANAN PANGAN 16

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Ketersediaan Energi dan Protein di Kab Bogor

11.470.000.000

- energi : - protein : Penguatan cadangan pangan di Kab Bogor

2295 kkal/kap/hari (104,32%) 57 gr/kap/hr (100%)

- Cadangan beras di Kabupaten Bogor

- 60 ton (60 %)

-

4.206.097.600


Kode

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

1 16 0009

2 Pemanfaatan Perkarangan Untuk Pengembangan Pangan


4 Isu Strategis 2 : Peningkatan Ketahanan Pangan ,Prioritas 2: Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan

5 Lokasi lomba tingkat wilayah, provinsi, nasional

16

0020

Pengembangan Perbenihan/Perbibitan



Jonggol, Tanjungsari, Cijeruk

16

0033

Penyusunan Monografi Pertanian dan Kehutanan



16

0035

Penyusunan Sasaran Intensifikasi


16

0036

Pengendalian Hama Terpadu

16

0038

16

16


Hasil Program

Lokasi Tolok Ukur

Target

6

7

Target

Tolok Ukur


Hasil Kegiatan

8 9 Jumlah keluarga yang 200 kk, 9 unit, 4 memanfaatkan lahan pekarangan unit Jumlah percontohan pemanfaatan pekarangan Jumlah percontohan kebun sekolah

10 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan

- Luas lahan untuk pengembangan 18 Ha, 45 ton benih padi - Produksi benih bermutu

Tersebar 40 Kecamatan

Jumlah dokumen data pertanian dan kehutanan : - Laporan data statistik pertanian - Laporan data kehutanan - Buku Saku - Buku Monografi


Cibinong



Pendukung Sinergi Kegiatan Tanaman Pangan


0039

Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin di Lokasi PKH (Program Keluarga Harapan)

0045

Penunjang Kegiatan UPT Perbenihan I Wilayah Dramaga


Tolok Ukur

11

APBN

APBD I 14

TOTAL ANGGARAN

Jenis Kegiatan


200 KK

15 230.840.000

16 230.840.000

17 253.924.000

18 Lama

19 DISTANHUT

meningkatnya pemenuhan kebutuhan benih padi

3,72%

216.778.000

216.778.000

238.455.800

Lama

DISTANHUT

12 bulan, 2 dokumen, 125 buku, 25 buku

Tersedianya data statistik Pertanian serta data dan informasi pertanian dan kehutanan 12 bulan

1 tahun

300.000.000

300.000.000

330.000.000

Lama

DISTANHUT

- Jumlah dokumen sasaran intensifikasi pertanian tahun 2015

1 dok

Tersedianya bahan acuan bagi pelaksana kegiatan di bidang pertanian

1 tahun

36.435.000

36.435.000

40.078.500

Lama

DISTANHUT

Cariu, Cibungbulang, Leuwisadeng, Jonggol, Jasinga, Sukamakmur, Caringin, dan Nanggung

1. Jumlah Juknis 2. Jumlah peserta temu teknis 3. Jumlah pelaksanaan gelar pht 1 kali 4. Jumlah peserta rapat koordinasi 5. umlah kelompok yang difasilitasi 6. Jumlah obat-obatan HPT 7. Handsprayer 8. Laporan pengamatan OPT 9. Laporan akhir kegiatan

1. 6 buku, 2. 40 orang, 3. 3 hari, 4. 80 orang, 5. 6 kelompok tani, 6. 5 jenis 72 liter dan 300 kg, 7. 60 unit, 8. 16 UPT, 12 bulan, 9. 6 buku

Terkendalinya serangan 6 Kecamatan (150 hama penyakit tanaman padi Ha)

334.648.600

334.648.600

368.113.460

Lama

DISTANHUT


Tersebar di 40 kecamatan

1. Jumlah kegiatan Tanaman Pangan (Dana Dekon) 2. Jumlah Peserta Pertemuan PSP 3. Jumlah Peserta Panen Raya 4. Jumlah Peserta Pertemuan Bangub 5. Jumlah Pengada Barang dan Jasa

4 kegiatan, 300 orang, 400 orang, 120 orang, 2 jasa konsultan

Tercapainya Sinergitas kegiatan tanaman pangan (Dekon)

256.550.000

256.550.000

282.205.000

Lama

DISTANHUT



Sukamakmur, Tamansari, Jasinga

Jumlah keluarga sangat miskin yang difasilitasi untuk berusaha di sektor pertanian

150 KK

Meningkatnya peluang usaha 200 KK rumah tangga sangat miskin

392.913.000

392.913.000

432.204.300

Lama

DISTANHUT



Dramaga

Jumlah laporan yang dibuat Laporan Rutin UPT 12 dokumen, Laporan kegiatan 12 dokumen

24 dokumen

Terlayaninya kelompok tani di …….. Kelompok wilayah kerja UPT

71.224.000

71.224.000

78.346.400

Lama

DISTANHUT

Pusat dan Propinsi

13

APBD II


Kode

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

1 16 0046

2 Penunjang Kegiatan UPT Perbenihan II Wilayah Jonggol


4 Isu Strategis 2 : Peningkatan Ketahanan Pangan ,Prioritas 2: Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan

5 Jonggol

16

Pengadaan Alat Pasca Panen Padi



Cigudeg, Cijeruk, Leuwiliang, Leuwisadeng, Tanjungsari, Cigombong

0048


Hasil Program

Lokasi Tolok Ukur

Target

6

7

Target

Tolok Ukur


Hasil Kegiatan Tolok Ukur



9 25 dokumen

10 11 Terlayaninya kelompok tani di …….. Kelompok wilayah kerja UPT

- Jumlah Petunjuk - Jumlah Peserta Temu Teknis - Jumlah Peralatan Pasca Panen - Jumlah Kelompok yang difasilitasi

5 buku, 30 orang, 4 jenis, 174 unit, 6 kelompok, 1200 kg, 5 buku

APBN

APBD I 13

APBD II 14

TOTAL ANGGARAN

Jenis Kegiatan


15 62.549.000

16 62.549.000

17 68.803.900

18 Lama

19 DISTANHUT

Tersedianya data kehilangan 6 kecamatan hasil, Menurunnya tingkat 1% kehilangan hasil padi (losis)

367.985.000

367.985.000

404.783.500

Lama

DISTANHUT

- Diterapkannya PTT padi sawah 150 Ha, BWD 60 - Tersedianya alat mesin pertanian unit, caplak 150 : Ha, gasrok 150 unit, traktor 6 Jumlah Laporan sosialisasi unit, 5 buku, 900 Jumlah Materi Sosialisasi eksemplar, 250 Peserta Temu Lapang orang, 2 kali, 720 Jumlah Pelaksanaan rakor PTT eksemplar Jumlah Materi Rakor Jumlah Pelaksanaan Bintek Jumlah benih label biru jumlah obat-obatan jmlah dekorasi jumlah spanduk jumlah baliho papan nama jumlah laporan akhir kegiatan

Jumlah petani yang menerapkan teknologi PTT (dampak dari penerapan PTT)

…….. Orang

869.075.000

869.075.000

955.982.500

Lama

DISTANHUT

Tertanaminya lahan dengan ubi kayu

Meningkatnya produktivitas tanaman ubi kayu

210 kw/ha

307.160.000

307.160.000

337.876.000

Lama

DISTANHUT

- Jumlah Penggantian gabah - Jumlah laporan akhir

16

0057

Pengembangan PTT Padi



Cigudeg, Cijeruk, Leuwiliang, leuwisadeng, tanjungsari, cigombong

16

0059

Intensifikasi Ubi Kayu



Cibungbulang (10 Ha), Parung (10 Ha), Rancabungur (10 Ha)

16

0068

Pendamping Water Resources and Irrigation Prioritas 2: Peningkatan Sector Management Program (WISMP) Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Perdesaan


Kategori II, III, dan IV

Terlaksananya pertemuan teknis 4 P3A/GP3A sinergitas GP3A Terlaksananya temu teknis sinergitas GP3A Terlaksananya pembentukan P3A Terlaksananya sertifikasi P3A/GP3A

Meningkatnya jumlah P3A/GP3A yang dilegalisasi

242.425.000

242.425.000

266.667.500

Lama

DISTANHUT

16

0075

Pengembangan Penangkar Benih Padi



Cariu, Tanjungsari, Jasinga, Sukamakmur, Parungpanjang

Terlaksananya penangkaran benih 25 Ha, 1 kali padi Terlaksananya temu teknis

Tersedianya benih Unggul Bermutu

267.515.000

267.515.000

294.266.500

Baru

DISTANHUT

16

0076

Perencanaan Pengembangan Jitut Jides dan Prioritas 2: Peningkatan Dam Parit Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Perdesaan


Kabupaten Bogor

250.000.000

250.000.000

275.000.000

Baru

DISTANHUT

2.000.000.000

2.000.000.000

2.200.000.000

Lama

DISTANHUT

420.000.000

420.000.000

462.000.000

Lama

DISTANHUT

Jumlah dokumen Perencanaan

30 ha

2 Dok

Bantuan Sarana Prasarana Pasca Panen (P2HP) Dem Farm Padi Hibrida

10 Kec

- Luas lahan

200 Ha

Kode


Prioritas Daerah

2

3

1

Sasaran Daerah

4

5


Hasil Program

Lokasi Tolok Ukur

Target

6

7

Tolok Ukur

(TP)

8 - Jumlah kelompok tani

SLPTT Padi Sawah

Luas Lahan SLPTT

System Of Rice Intensivication (SRI) (PSP)

Gunung Sindur, Parung, Dramaga, Caringin Cijeruk, Cigudeg, Pamijahan Cibungbulang, Leuwiliang, Nanggung, Jasinga



Tolok Ukur

Target

9

10

11

40 40

Jasinga Cigudeg Sukajaya Tenjolaya Cijeruk Caringin Cigombong Leuwiliang Leuwisadeng Jonggol Dramaga Nanggung Tanjungsari Sukamakmur Cileungsi Ciampea Pamijahan Rancabungur Ciseeng Kemang

Penyelesaian Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

13

Isu Strategis 2 : Peningkatan Ketahanan Pangan, Priorita 2 : Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan

Luas lahan SRI

Jumlah Sistem Informasi yang dibuat

Jenis Kegiatan


15

16

17

18

19

6.000.000.000

6.600.000.000

Lama

DISTANHUT

200 Ha

400.000.000

400.000.000

440.000.000

Lama

DISTANHUT

650.000.000

650.000.000

715.000.000

Lama

DISTANHUT

2.000.000.000

2.000.000.000

2.200.000.000

Lama

DISTANHUT

250.000.000

250.000.000

275.000.000

Lama

DISTANHUT

250.000.000

250.000.000

275.000.000

Lama

DISTANHUT

796.250.000

3.086.250.000

3.394.875.000

Lama

DISTANHUT

Luas lahan yang direhabilitasi jaringan irigasinya

40 Kecamatan

14

Prakiraan Maju TOTAL ANGGARAN

6.000.000.000


APBD II

5.000 Ha

Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan 0002

APBD I

10 Kelp

Pemberdayaan GP3A melalui WISMP (LOAN)

Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Pengembangan Jaringan Irigasi/Pengembangan Sumber Air) (PSP)

APBN

1 Paket

Penyelesaian Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

-

40 Kecamatan

URUSAN PILIHAN BIDANG URUSAN KEHUTANAN 21

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan

21

0002

Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan Prioritas 3 : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur serta Pengelolaan Ruang dan Lingkungan Hidup

Isu Strategis 3: Penanganan Lahan Kritis, Prioritas 3 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Tajur Halang dan Ciawi

21

0016

Penunjang One Billion Indonesian Tree (OBIT)


40 Kecamatan

Prioritas 3 : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur serta Pengelolaan Ruang dan Lingkungan Hidup

6,89%

1.565.000.000

725.000.000

Jumlah bibit tanaman tahunan

200.000 Batang

Terpenuhinya kebutuhan bibit 200.000 Batang tanaman kehutanan

200.000.000

200.000.000

220.000.000

Lama

DISTANHUT

Bertambahnya vegetasi tanaman tahunan Jumlah peserta sosialisasi rehabilitasi hutan dan lahan

40 Kecamatan, KMDM 520 orang, OBIT 700 orang

- Bertambahnya vegetasi - 40 kec tanaman tahunan -40 Kec -Meningkatnya pemahaman tentang rehabilitasi hutan dan lahan

357.350.000

357.350.000

393.085.000

Lama

DISTANHUT


Kode

1 21 0021

2 Penyusunan Rencana Teknik RHL

Prioritas Daerah

3 Prioritas 3 : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur serta Pengelolaan Ruang dan Lingkungan Hidup

Sasaran Daerah

4 Isu Strategis 3: Penanganan Lahan Kritis, Prioritas 3 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Pengayaan Tanaman

5 Cibinong


Hasil Program

Lokasi Tolok Ukur

Target

6

7

8 - Buku RTN-RHL - Buku RP-RHL

Jonggol, Sukamakmur, Tanjungsari, Leuwisadeng

Target

Tolok Ukur

9 1 dokumen, 1 dokumen

Tertanamnya tanaman tahunan


Hasil Kegiatan Tolok Ukur 10 Tersedianya bahan perencanaan tahunan dan perencanaan lima tahunan (RHL)


APBD I

11 2 dokumen

250.000 batang

APBD II

13

14

15 238.900.000

TOTAL ANGGARAN

Jenis Kegiatan


16 238.900.000

17 262.790.000

18 Lama

19 DISTANHUT

1.000.000.000

1.000.000.000

1.100.000.000

Lama

DISTANHUT

Pengamanan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan

Cibinong

Jumlah peralatan sapras pengamanan hutan

13 unit

210.000.000

210.000.000

231.000.000

Lama

DISTANHUT

Pengadaan sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan

Cibinong

Jumlah peralatan sapras penyuluhan

6 unit

105.000.000

105.000.000

115.500.000

Lama

DISTANHUT

525.000.000

577.500.000

Lama

DISTANHUT

250.000.000

275.000.000

Baru

DISTANHUT

200.000.000

220.000.000

Baru

DISTANHUT

1.212.500.000

1.512.500.000

1.663.750.000

Lama

DISTANHUT

Pemeliharaan Tanaman

Ciawi, Caringin Cijeruk, Cigombong, Cigudeg

Penyusunan RPRHL 2015-2019

- Tertanamnya tanaman kehutanan - Luas lahan

Cibinong

350.000 batang 350 Ha

Jumlah dokumen

-

2 dokumen

250.000.000

Fasilitasi Implementasi Perwujudan Green Province

22

APBN

-

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Kerusakan Kawasan hutan

15%

300.000.000

525.000.000

-

200.000.000

-

22

0010

Pengembangan Agribisnis Aneka Usaha Kehutanan Non Kayu



Kec. Babakan Madang, Tanjungsari, Leuwiliang, Nanggung

Terbangunnya Pusat Pengembangan Agribisnis Jamur dan lebah madu

3 unit jamur dan 2 unit lebah madu

-Terbangunnya pusat pengembangan agribisnis jamur -Terbangunnya pusat agribisnis lebah madu

3 unit jamur dan 2 unit lebah madu

532.500.000

532.500.000

585.750.000

Lama

DISTANHUT

22

0012

Pembuatan Sumur Resapan



Kecamatan Citeureup, Parung, Gunung Sindur dan Tajurhalang

Terbangunnya Sumur Resapan

55 unit

Terkendalinya run off

4.581,5 liter/ha

250.000.000

250.000.000

275.000.000

Lama

DISTANHUT

22

0015

Pengendalian OPT Tanaman Kehutanan



Caringin, Cijeruk, Leuwiliang

Jumlah kelompok tani peserta temu 10 kelompok tani teknis pengendalian OPT kehutanan

Meningkatnya pengendalian OPT kehutanan

10 kelompok tani

160.000.000

160.000.000

176.000.000

Lama

DISTANHUT

22

0016

Fasilitasi Pemantapan Kawasan Hutan



Cisarua, Nanggung, Parungpanjang, Babakan Madang, Cijeruk

- Rekonsiliasi Data Kawasan Hutan dan Pertanahan Non Kehutanan - Rekonsiliasi Peta Penggunaan Kawasan Hutan - Rumusan Penanganan Permasalahan Kawasan Hutan

Tersedeianya rumusan penanganan permasalahan kawasan hutan

1 dokumen

270.000.000

270.000.000

297.000.000

Lama

DISTANHUT

300.000.000

330.000.000

Lama

DISTANHUT

Pembuatan Dam Penahan

Pamijahan Tenjolaya Sukamakmur

Terbangunnya Dam Penahan

1 Peta Kawasan Hutan, 1 Peta sebaran penggunaan kawasan hutan kab. Bogor, 1 buku rumusan

7 unit

300.000.000


Kode

1 34

Prioritas Daerah

2 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

3

Sasaran Daerah

4

5


Hasil Program

Lokasi


Hasil Kegiatan

Prakiraan Maju

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

6

7

8

9

10

11

APBN

APBD I

APBD II

13 -

14 -

TOTAL ANGGARAN

Jenis Kegiatan


15 450.000.000

16 450.000.000

17 495.000.000

18 Lama

19 DISTANHUT

34

0007

Fasilitasi Kemitraan Usaha Kayu Rakyat



Leuwiliang, Jasinga, Sukamakmur, Tanjungsari

Terfasilitasinya bantuan alat pengolahan kayu

5 lokasi

Meningkatnya pengelolaan hutan rakyat beserta pengolahannya

4 kecamatan

250.000.000

250.000.000

275.000.000

Lama

DISTANHUT

34

0010

Pengawasan dan Pengendalian Usaha Kehutanan



Kabupaten Bogor dan Luar Kabupaten Bogor

Terlaksananya pengawasan dan pengendalian usaha kehutanan dan terlaksananya pengawasan dan pengendalian penerimaan PSDH

4 kali tingkat propinsi dan 5 kali tingkat pusat

Terkendalinya usaha kehutanan dan penerimaan daerah yang berasal dari PSDH

kabupaten bogor

200.000.000

200.000.000

220.000.000

Lama

DISTANHUT

18.652.998.000

42.397.998.000

46.637.797.800

JUMLAH

19.620.000.000

4.125.000.000

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR

Ir. H.M. ZAIRIN, MP. Pembina Utama Muda NIP. 196407151992031009

KATA PENGANTAR KABUPATEN BOGOR. Pembina Utama Muda. Pembina Tk I NIP NIP

Recommend Documents