KATA PENGANTAR. Batulicin, Mengetahui, Kepala BKBP3A. Basuni, S.Pd, MM Pembina Utama Muda Nip

i

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya,

Badan

Keluarga

Berencana

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu telah menyusun Rancangan Rencana Kerja untuk tahun 2016 sebagai tindak lanjut dari tersusunnya Renstra Badan Keluarga Berencana

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak

Kabupaten

Tanah Bumbu tahun 2016-2020. Rancangan

Rencana

Kerja

Badan

Keluarga

Berencana

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu ini merupakan rencana yang harus dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan 1 (satu) tahun kedepan. Aktivitas

Badan

Keluarga

Berencana

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu mencakup segala aspek kegiatan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan yang harus ditingkatkan kualitasnya, seiring meningkatnya kualitas sumber daya yang dimiliki, walaupun disisi lain sarana prasarana yang dimiliki masih terbatas. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan RENJA ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan guna penyempurnaan Rancangan RENJA ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga Rancangan RENJA ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga Rancangan RENJA ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya dibidang Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Batulicin,

2015

Mengetahui, Kepala BKBP3A

Basuni, S.Pd, MM Pembina Utama Muda Nip.19640116 198305 1 002 Rencana Kerja Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

i

DAFTAR ISI Hal. BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

1

1.2 Landasan Hukum

2

1.3 Maksud dan Tujuan

4

1.4 Sistematika Penulisan

5

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

10

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

12

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

16

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

22

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

23

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

31

PENUTUP

37

Rencana Kerja Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

i

DAFTAR TABEL Hal. Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

7

Tabel 2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

11

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal SKPD

17

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegaitan SKPD

33


1 BAB I PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenjaSKPD)

Badan

Keluarga

Berencana

Pemberdayaan

Perempuan

Dan

Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rancangan Rencana kerja (Renja) Tahun 2016 Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menjabarkan visi dan misi

serta

arah

pembangunan

Keluarga

Berencana

Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Rancangan Renja SKPD Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, Kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar. Rencana Kerja Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2 1.2 LANDASAN HUKUM Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat republik Indonesia Nomor: VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa Depan; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan,

Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah Rencana Kerja Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu; 20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; Rencana Kerja Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4 21. Peraturan

Bersama

Pembangunan

Menteri

Nasional/Kepala

Dalam

Negeri,

Badan

Menteri

Perencanaan

Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 23. Peraturan Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembemtukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari dibuatnya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Tanah Bumbu Periode 2016-2020. Tujuan dari Penyusan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu yaitu : 1. Mewujudkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Tanah Bumbu kedalam rencana kegiatan Pembangunan. 2. Terwujudnya

kemandirian,

ketentraman,

ketertiban,

keamanan

dan

kenyamanan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis,serta kehidupan yang lebih sejahtera. 3. Dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan oleh SKPD.


5 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 adalah sebagai berikut : BAB I.

BAB II.

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3

Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5

Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja

BAB IV. PENUTUP 4.1

Kesimpulan

4.2

Saran


6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Untuk

mengetahui

sejauh

mana

tingkat

keberhasilan

dalam

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Berikut tabel 2.1 mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan serta rencana target kinerja capaian program (Renstra SKPD) ditahun 2015 adalah :


7


8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan PerUndangUndangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi

Badan

Keluarga

Berencana

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Berikut

tabel 2.2 mengenai capaian kinerja dan pelayanan Badan

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :


9


10 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 1. Tingkat Kinerja Pelayanan Badan Keluarga Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Berencana

Dalam rangka pelayanan kinerja Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberdayakan sumber daya manusia yang meliputi ; 1. Kepala Badan 1 (satu) orang 2. Sekretaris Badan 1 (satu) orang 3. Dibawah Sekretariat ada 3 (tiga) sub bagian, terdiri dari : a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan c. Kepala Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan. 4. Kepala Sub Bidang Teknis dan Pelayanan SKPD 3 (tiga) orang, terdiri dari : a. Kepala Bidang Keluarga Berencana b. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c. Kepala Bidang Bina Peran Serta Masyarakat dan Keluarga Sejahtera 5. Kepala Bidang Teknis dan Pelayanan memiliki 6 (enam) Sub Bidang Teknis, terdiri dari : a. Kepala Sub Bidang Gerakan Keluarga Berencana, b. Kepala Sub Bidang Kesehatan Reproduksi, c. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, d. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga, e. Kepala Sub Bidang Peran Serta Masyarakat dan f. Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak Sumber

daya

manusia

tersebut

telah

mencukupi

untuk

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat disamping itu, pelayanan kinerja SKPD semakin meningkat dengan tersedianya tenaga teknis yang melayani keperluan masyarakat secara riil


11 di lapangan sebagai ujung tombak pelayanan Petugas Lapangan Keluarga Berencana sebanyak 90 (sembilan puluh) orang.

Dengan demikian kinerja pelayanan Badan Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak cukup melayani kebutuhan

masyarakat

terhadap

pelayanan

memenuhi

standar

operasional prosedur (SOP) sehingga kinerja pelayanan dapat terlaksana dengan baik, sebagaimana keinginan masyarakat. . 2. Permasalahan dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :  Kurangnya koordinasi dinas terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan lintas sektoral sehingga sasaran program kerja yang telah dibuat kurang maksimal;  Kurangnya fasilitas kerja sehingga pekerjaan yang penting sering tidak bisa mengerjakan dengan cepat bahkan terlambat, sehingga menghambat semua kegiatan;  Perlunya mengubah persepsi masyarakat tentang kemiskinan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pembinaan secara teratur sehingga masyarakat sadar akan potensi yang ada. Oleh karena itu Bidang KB, Bidang Keluarga Sejahtera dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar lebih giat lagi untuk membuat perencanaan program kegiatan; Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi  Koordinasi yang masih fersial sehingga menghambat dalam proses pelayan publik;  Tingkat pemahaman Aparatur pelaksanaan pelayanan terhadap tugas dan fungsi belum maksimal;  Inovasi

dan

kreatifitas

dalam

melaksanakan

tanggung

jawab

pelayanan tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlalu; Rencana Kerja Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

12  Kepedulian terhadap tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tugas yang belum terwujud dengan baik;  Tidak harmonis antara pejabat atasan dengan pejabat bawahan dan staf pelayanan;  Penempatan Pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya;  Kurangnya Pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. 3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah 1. Rasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya melalui proses pembangunan yang berkelanjutan akan sulit diciptakan. 2. Upaya pengawasan terhadap persaingan bebas yang berbasis ekonomi kerakyatan minim peningkatan 3. Jaminan kemudahan sebagai bentuk menciptakan kepercayaan timbal balik pemerintah dan masyarakat tidak terealisasi. 4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tantangan  Bidang lebih mementingkan kelompoknya dari pada kepentingan Badan

Keluarga

Berencana

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak secara keseluruhan;  Persaingan antar Pegawai/Pejabat;  Terjadinya perubahan struktur organisasi akibat adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Peluang  Adanya

peraturan

perundang-undangan

di

Badan

Keluarga

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  Dukungan pemerintah daerah dalam bidang Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  Kemajuan teknologi informasi;


13  Salah satu peluang eksternal untuk membuka wawasan pemikiran bagi aparatur dalam rangka peningkatan kualitas mereka adalah pelaksanaan orientasi kerja dan proses pembelajaran keluar. Kekuatan  Dukungan dan persetujuan bupati terhadap rencana program dan Kegiatan;  Koordinasi yang baik antara Instansi terkait dilingkungan pemerintah Kabupaten;  Personil Pegawai yang mempunyai dedikasi yang tinggi untuk maju dan penuh tanggung jawab;  Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2007 tentang pembentukan kedudukan tugas pokok dan susunan organisasi dinas/badan daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Kelemahan  Belum optimalnya anggaran dalam rangka memenuhi sarana

dan

prasarana untuk mendudukung program dan kegiatan Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  Kurangnya kualitas keterampilan Pegawai, baik yang Profesional secara Teknis maupun Operasional;  Teknologi Informasi belum dimanfaatkan secara optimal. 5. Isu-Isu strategis Badan Keluarga Perempuan dan Perlindungan Anak

Berencana

Pemberdayaan

 Peningkatan kualitas hidup perempuan dengan pelibatan peran perempuan yang akan memberi pengaruh tertentu pada perempuan dengan menjalankan beraneka ragam tugas;  Meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehat dan sejahtera melalui program keluarga berencana dengan pelayanan KB gratis bagi masyarakat Pra sejahtera dan sejahtera 1 serta melaksanakan isu grand strategi yaitu : pendewasaan usia perkawian, pengaturan kelahiran,

pembinaan

ketahanan

keluarga

dan

peningkatan

kesejahteraan keluarga. Rencana Kerja Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

14

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah

sebagai

satu

kesatuan

yang

tidak

terpisahkan

dari

sistem

perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 adalah tahapan pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2030. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Bumbu

tahun

perencanaan

2016-2020 pembangunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah

telah yaitu

disusun politik,

melalui

proses

teknokratik,

pendekatan

partisipatif

dan

perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas - bawah serta bawah-atas (topdown – bottom up). Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya, untuk itulah Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020 untuk mengasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Berikut tabel 2.4 tujuan sasaran jangka menengah Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :


15


16 2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada program ini mengusulkan adanya pembinaan organisasi perempuan untuk meningkatkan peran serta gender dalam pembangunan melalui sosialisasi kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bentuk program P2W-KSS & GSI, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Bidang Keluarga Berencana Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk masyarakat menghendaki adanya pelayanan alat kontrasepsi gratis dalam pengaturan kelahiran diharapkan adanya jaminan ketersediaan kontrasepsi. Untuk

membantu

pendewasaan

usia

perkawinan

masyarakat

menghendaki suatu wadah yang menangani remaja dalam bentuk kelompok pusat informasi konseling kesehatan reproduksi remaja (PIK-KRR) di desa, karang taruna, sekolah, pesantren, perguruan tinggi diharapkan adanya pelatihan-pelatihan masuk dalam pelayanan propinsi, program pembinaan ketahanan

keluarga

masyarakat

menghendaki

adanya

wadah

yang

mengayomi ketahanan keluaga dalam bentuk kelompok bina-bina (BKB, BKL, BKR) pembinaan diharapkan masuk dalam pelayanan propinsi. Bidang Keluarga Sejahtera Dalam

hal

peningkatan

pendapatan

kesejahteraan

keluarga

masyarakat mengharapkan penyertaan modal usaha pada kelompok yang ada di desa yaitu kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) masuk dalam penyertaan modal dari propinsi/ pusat.


17 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Badan

Keluarga

Berencana

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu. adalah sebuah instansi pemerintah

yang

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyusunan

dan

pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu. berdiri sejak tahun 2012 dan berlokasi di Jalan Dharma Praja No 01 Gunung Tinggi Batulicin Kode Pos 72171 Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan. Struktur Organisasi Badan

Keluarga

Berencana

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu. dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan memiliki 29 orang pegawai serta memiliki tugas dan fungsi antara lain memberikan layanan Pengelolaan Kesekretariatan, Pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pembinaan Keluarga berencana dan Pembinaan Keluarga Sejahtera. Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu. memiliki harapan dimasa yang akan datang bisa lebih baik dalam memberikan layanan tentang Pengelolaan Kesekretariatan, Pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pembinaan Keluarga berencana dan Pembinaan Keluarga Sejahtera. Oleh

karenanya

pengelolaan

kesekretariatan,

pembinaan

dan

pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pembinaan keluarga berencana dan pembinaan keluarga sejahtera senantiasa berbenah untuk bisa menjadi lebih baik dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi yang antara lain adanya kinerja pegawai yang selama ini memang harus ditingkatkan karena adaya banyak faktor disentralisasi soal motivasi kerja lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan. Adapun Struktur organisasi dan tupoksi

Badan

Keluarga

Berencana

Pemberdayaan

Perempuan


dan

18 Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Badan

Keluarga

Berencana

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatas mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengelolaan Kesekretariatan; b. Pembinaan

dan

pelaksanaan

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak; c. Pembinaan keluarga berencana; d. Pembinaan keluarga sejahtera; Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatas mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Menyusun

program

bidang

keluarga

berencana,

pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak; b. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. kegiatan bidang perlindungan

pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak; d. Melaksanakan

koordinasi,

pembinaan

dan

pengendalian

dan

pengendalian

penyelenggaraan kegiatan keluarga berencana; e. Melaksanakan

koordinasi,

pembinaan

penyelenggaraan kegiatan keluarga sejahtera; f.

Mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;

g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; Rencana Kerja Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

19 h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Unsur-unsur organisasi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari: 1. Sekretariat 2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Bidang Keluarga Berencana 4. Bidang Keluarga Sejahtera 5. Kelompok Jabatan Fungsional SEKRETARIAT Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang

meliputi

pembinaan

penyusunan

program

dan

rencana

kerja,

kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga serta perlengkapan dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur organisasi badan pengendalian dampak lingkungan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas maka sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pengumpulan dan pengelolaan data serta penyusunan program dan rencana kerja Badan; b. pengelolaan urusan keuangan; c. pengelolaan urusan kepegawaian; d. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; e. pengelolaan surat menyurat, kehumasan dan keprotokolan; f.

pengumpulan dan pengelolaan kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan; Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas

maka sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a.

melaksanakan kegiatan surat menyurat, penataan, dokumentasi arsip dan penggadaan;

b.

menyiapkan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit (RKBU dan RTBU);


20 c.

menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

pengelolaan,

pengadaan,

penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan, distribusi dan penghapusan barang unit; d.

menyiapkan bahan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

e.

menyiapkan bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pensiun;

f.

menyiapkan bahan pembinaan pegawai, meliputi pembinaan disiplin, pengawasan

melekat,

kesejahteraan,

pemberian

tanda

jasa

/

penghargaan dan kedudukan hukum pegawai; g.

menyiapkan bahan dan pengelolaan tata usaha kepegawaian dan absensi;

h.

menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;

i.

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan semua unsur organisasi badan;

j.

menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan evaluasi kegiatan badan;

k.

menghimpun

dan

menyiapkan

bahan

penyusunan

pelaksanaan

dokumentasi kegiatan badan; l.

menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pelaporan kegiatan badan;

m. menyiapkan bahan kooardinasi dengan unit kerja/ instansi terkait dalam

rangka pelaksanaan kegiatan evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan badan; n.

menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;

o.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

atasan

sesuai bidang

tugas. Unsur-unsur Organisasi Sekretariat terdiri dari :  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;  Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan.


21 BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan

perempuan

dan

peningkatan

kesejahteraan

serta

perlindungan anak; Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Merumuskan

dan

menetapkan

kebijakan

teknis

pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, memfasilitasi dan memberikan dukungan atas penyelenggaran pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. Merumuskan

dan

menetapkan

kebijakan,

mengoordinasikan,

mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan; d. Merumuskan

dan

menetapkan

kebijakan,

mengoordinasikan

dan

mengendalikan pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak; e. Merumuskan

dan

menetapkan

kebijakan,

mengoordinasikan

dan

mengendalikan pelaksanaan pembinaan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Rencana Kerja Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

22 f.

Mengendalikan pengelolaan kesekretariatan;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. BIDANG KELUARGA BERENCANA Bidang keluarga berencana mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan program penyelenggaraan, pengembangan dan pelayanan keluarga berencana serta mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan program keluarga berencana. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Bidang keluarga berencana mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pembinaan dan pelaksanaan operasional keluarga berencana (KB); b. Pembinaan dan pelaksanaan operasional kesehatan reproduksi (KR); c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program keluarga berencana (KB); b. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program kesehatan reproduksi (KR); c. Mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan petunjuk teknis mengenai pembinaan serta pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; d. Mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pelayanan kontrasepsi dan kesehatan reproduksi; e. Mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pengendalian dan pelayanan kegiatan institusi dan peran serta dibidang KB; f.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


23 BIDANG KELUARGA SEJAHTERA Bidang keluarga berencana mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan program penyelenggaraan, pengembangan dan pelayanan keluarga sejahtera serta mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan program keluarga sejahtera. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Bidang keluarga berencana mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pembinaan dan pelaksanaan operasional keluarga sejahtera (KS); b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


24 Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu

Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Lampiran IV Nomor Tanggal

: Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu : 20 Tahun 2011 : 20 September 2011

Basuni, S.Pd, MM 19630116 198305 1 002

KELOMPOK JAFUNG

Sekretaris dr. H. Janu Wibowo, M.Si NIP. 19610311 199603 1 002

Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan

Kasubbag. Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan

Fitriyani, SAB NIP. 19800410 200812 2 002

Hamka, S.Sos NIP. 19810626 200701 1 014

Mursidah, SH NIP. 19751029 200701 2 017

Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabid. Bina Peran Serta Masyarakat dan Keluarga Sejahtera

Hj. Sumarni, S.Sos NIP. 19600424 198402 2 003

Normawaty, S.Sos NIP. 19630807 198303 2 012

Narni, SKM, M.Kes NIP. 19671228 199403 2 007

Kasubbid. Gerakan Keluarga Berencana

Kasubbid. Pemberdayaan Perempuan

Efferliani NIP. 19610525 198403 2 010

Dida Rodiah NIP. 19610925 198603 2 007

Ida Romundang Lubis, S.Kep NIP. 19851225 200903 2 017

Kasubbid. Kesehatan Reproduksi

Kasubbid. Perlindungan Anak

Kasubbid. Peran Serta Masyarakat

EM. Indriyani Dwi WP, SH NIP. 19710507 200604 2 027

M.Irfhani, S.Pd,MM NIP. 19570918 198903 1 001

Kepala Bidang Keluarga Berencana

Muhammad Maksun, S.Sos.,MM

NIP. 19690222 199603 1 007


Kasubbid. Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga

25


26 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA a. Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan. 1. RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi. 2. Adanya Visi dan Misi Bupati Tanah Bumbu. 3. RPJMD dan RKPD. 4. Visi dan Misi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5. Standar Operasional Prosedur (SOP). a. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Tidak Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Non PNS *) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeulair Pengadaan sewa gedung/kantor/tempat/gudang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalPemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Rencana Kerja Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

27 Program Keluarga Berencana Pembinaan Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Program pelayanan kontrasepsi Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Sosialisasi yang terkait kesetaraan gender, pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU b. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Bahwa Rumusan Program dan Kegiatan sudah sesuai dengan rencana awal RKPD


28


29

BAB IV PENUTUP Apabila tersedia anggaran yang memadai maka semua program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang di inginkan akan tercapai demikian sebaliknya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan akan berpedoman pada kaidahkaidah yang sudah ada yaitu RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi, visi dan misi kepala daerah Kabupaten Tanah Bumbu, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, DPA Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk tindak lanjut dalam penyusunan Renja ini selanjutnya kami akan menyusun Program kegiatan dan anggaran dalam bentuk RKA serta Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2016. Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Kepala BKBP3A

Basuni, S.Pd, MM Pembina Utama Muda Nip.19640116 198305 1 002


KATA PENGANTAR. Batulicin, Mengetahui, Kepala BKBP3A. Basuni, S.Pd, MM Pembina Utama Muda Nip

Recommend Documents