KATA PENGANTAR
Dalam rangka transparansi atas pencapaian Visi dan Misi yang telah dilaksanakan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu membuat laporan sebagai pertanggung jawaban tertulis berupa LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Metode Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP tahun 2016 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2016, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan disusunnya LAKIP ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LAKIP Tahun 2016 ini. Mudah-mudahan dengan LAKIP ini menjadikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu adalah instansi yang transparan dan berakuntabilitas. Batulicin,
Desember 2016
Kepala Dinas,
Drs. H. RAHMAT HM, M.Pd NIP.19611213 198703 1 016
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
1
IKHTISAR EKSEKUTIF
Terwujudnya good govermance merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk dapat melihat tingkat keberhasilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten, maka LAKIP ini disusun. Jika dulu keberhasilan instansi dilihat dari anggaran pemerintah yang terserap 100% maka pada tahun ini pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) berdasarkan pada pencapaian sasaran yang tertera pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020. Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu adalah : 1. Meningkatnya Produksi Perikanan. 2. Meningkatnya PAD Sektor Perikanan. 3. Meningkatnya Produk Olahan yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi. 4. Terwujudnya Sistem Pemasaran yang mudah di akses. 5. Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir. Setelah dilakukan analisis (hasil analisis dilihat pada bab III) maka didapatkan bahwa untuk pencapaian : 1. Sasaran 1, indikator 1 nilai bobotnya adalah 96,60 % (Sangat baik / Sangat berhasil), indikator 2 nilai bobotnya adalah 98,75 % (Sangat baik / Sangat berhasil) dan indikator 3 nilai bobotnya adalah 59,13 % (Sedang / Cukup Berhasil). 2. Sasaran 2, nilai bobotnya adalah 20,08 % (Kurang berhasil) 3. Sasaran 3, nilai bobotnya adalah 102,75 % (Sangat baik / Sangat berhasil) 4. Sasaran 4, nilai bobotnya adalah 66,95 % (Sedang / Cukup berhasil) 5. Sasaran 5, indikator 1 nilai bobotnya adalah 100 % (Sangat baik / Sangat berhasil) dan indikator 2 nilai bobotnya adalah 68,28 % (Sedang / Cukup berhasil)
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
2
Sehingga jika dirata-ratakan semua sasaran indikator, maka pencapaian sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 (sampai dengan tanggal 31 Desember 2016) berbobot 76,55 % dengan kategori Baik / Berhasil. Walaupun tingkat pencapaian sasaran tersebut masuk kategori Baik / Berhasil, namun
perlu
ditingkatkan
karena
belum sesuai
dengan yang diharapkan
dan
direncanakan. Banyak faktor yang mempengaruhi/menghambat pencapaian sasaran tersebut, antara lain : 1. Terkendala cuaca atau iklim; 2. Tidak tersedianya bahan material yang dibutuhkan untuk ukuran yang memenuhi spesifikasi; 3. koordinasi dengan instansi terkait kurang berjalan lancar. Berbagai permasalahan atau kendala di atas diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat pencapaian sasaran. Upaya yang dilakukan antara lain : 1. Menyusun dan membuat perencanaan pekerjaan lebih efektif dan efisien sehingga semua pekerjaan dapat dilaksanakan tepat waktu. 2. Memberikan waktu pelaksanaan yang lebih untuk pekerjaan tertentu yang memang memerlukan waktu relatif lama. 3. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait antara lain dengan sering melakukan komunikasi dan pertemuan sesuai dengan kebutuhan. Untuk masa mendatang, hasil evaluasi dan analisis di atas akan dijadikan masukan agar pencapaian sasarannya sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan berbagai pertimbangan. Prinsip-prinsip pelaporan yang baik mungkin saja tidak semua dapat diterapkan pada laporan LAKIP ini, namun demikian, laporan ini masih memenuhi tujuan penyusunannya.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
3
BAB I PENDAHULUAN GAMBARAN UMUM DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam rangka itu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap instansi pemerintah wajib membuat pertanggungjawaban berupa LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu disusun dengan memperhatikan tingkat pencapaian sasaran dan pencapaian kegiatan dengan berorientasi pada pencapaian visi, misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 16 tahun 2014 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu. I.1.
Kedudukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan instansi yang mendukung pembangunan daerah khususnya untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
4
I.2.
Tugas Pokok dan Fungsi Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan
Tanah Bumbu secara
umum telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 16 tahun 2014, Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu, Tugas pokok tersebut adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kelautan
dan Perikanan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Bupati. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan
dan
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan dibidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; 2. Perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan
dan
penyelenggaraan
urusan
dan
penyelenggaraan
urusan
dan
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan dibidang perikanan tangkap; 3. Perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan
pemerintahan dibidang budidaya perikanan; 4. Perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan
pemerintahan dibidang kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan; 5. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis; dan 6. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Penyusun program, kebijakan dan petunjuk teknis dibidang kelautan dan perikanan; b. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; c.
Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan dibidang perikanan tangkap;
d. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang budidaya perikanan; e. Membina dan mengkoordinasikan unit pelaksana teknis; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
5
f.
Mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;
g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. I.3.
Sumber Daya Manusia (SDM) Tabel I.3.1 SDM penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 Jenis Pendidikan SMA
D1
D2
D3
D4
S1
S2
PNS
3
0
1
3
1
17
2
PTT
19
2
0
2
0
8
0
Honorer
PNS (Gol)
SKPD
PTTU
PTTK
I
II
III
IV
25
23
8
0
5
17
5
Sumber : Subbag kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tanah Bumbu
I.4.
Struktur Organisasi Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu didukung dan dibantu oleh : 1. Sekretariat
Sub Bag Umum Umum dan Kepegawaian
Sub Bag Perencanaan dan Keuangan
Sub Bag Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan
2. Bidang Perikanan Tangkap
Seksi sumber daya ikan dan pengembangan teknologi penangkapan;
Seksi sarana dan prasarana penangkapan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
6
3. Bidang Budidaya Perikanan
Seksi Pengembangan Teknologi dan Pembudidayaan;
Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya dan Kesehatan Ikan.
4. Bidang Kelautan Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan
Seksi Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan;
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha;
Seksi Sarana Prasarana Pengawasan dan Penegakan Hukum
5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Seksi Pemasaran, Promosi Hasil Perikanan dan Investasi
Seksi Bina Usaha Pengolahan Hasil dan Mutu Perikanan
6. UPTD Balai Benih Udang Galah (BBUG) 7. UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
7
Tabel I.4.1. struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu Kepala Dinas Drs. H. RAHMAT HM, M.Pd NIP. 19611213 198703 1 016
Kelompok Jabatan Fungsional
Sekretariat Drs. H. M. AINI NIP. 19640615 199303 1 022
Subbag. Umum dan Kepegawaian ZAINAB B, S.Sos NIP. 19730926 200312 2 004
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan RUSDI, S.Pi NIP. 19620828 198603 1 018
Seksi Bina Usaha Pengolahan Hasil dan Mutu Perikanan ERNIE INDRIANI, S.Pi, MP NIP. 19780126 200604 2 019
Seksi Pemasaran, Promosi Hasil Perikanan dan Investasi Usaha TUTY ROHAYANENGSIH, SE NIP. 19710409 200604 2 037
Plt. Subbag. Perencanaan dan Keuangan LILY KESUMAWATI, S.Pi NIP. 19790612 200701 2 028
Subbag. Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan SALMAN SUSANTO, A.Ma NIP. 19610316 198503 1 012
Bidang Perikanan Tangkap
Bidang Budidaya Perikanan
MUKHYAR RASYID, S.Pi NIP. 19630419 198801 1 004
ANDI ANWAR SADAT, S.Pi NIP. 19711028 200604 1 018
Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Plau Kecil dan Pengawasan ASPARANI, S.Pi NIP. 19680504 199103 1 014
Plt, Seksi Sumber Daya Ikan dan Pengembangan Teknologi Penangkapan
Seksi Pengembangan Teknologi dan Pembudidayaan JUWITA LAILA IRAWATI, S.Pi NIP. 19661028 200604 2 009
Seksi Konservasi dan pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan MUHAMMAD RISWAN, S.Pi NIP. 19810308 200604 1 016
Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya dan Kesehatan Ikan SITI HAWA, S.Pi NIP. 19820418 200501 2 007
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha Hj. DESSI ARIYANTI NOOR, S.Pi NIP. 19761201 200604 2 025
EVALINDA MELANIE SAMIDA,S.Pi NIP. 19760813 200701 2 015
Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan MANSYUR, S.Pi NIP. 19760115 200801 1 013
Seksi Sarana Prasarana Pengawasan dan Penegakan Hukum USMAN, SST NIP. 19681012 199103 1 018
UPT D Kepala UPTD PPI
Kepala UPTD BBUG
(Pensiun)
ABDUL GAFUR ARIYASI, S.St.Pi NIP. 19790121 200604 1 014
Subbag. TU. UPTD PPI EVALINDA MELANIE SAMIDA,S.Pi NIP. 19760813 200701 2 015
Subbag. TU. UPTD BBUG LILY KESUMAWATI, S.Pi NIP. 19790612 200701 2 028
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
8
BAB II PERENCANAAN KINERJA II.1. RENCANA STRATEGIS Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai rencana strategis yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima ) tahun yaitu tahun 2015 s.d 2021. 1. Visi Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu yaitu : “Terwujudnya Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang produktif
dan berdaya saing serta berkelanjutan” Sedangkan Visi Kabupaten Tanah Bumbu yaitu “TERWUJUDNYA KABUPATEN
TANAH BUMBU SEBAGAI POROS MARITIM UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN PARIWISATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL DAN POTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH BUMBU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI (MARDANI)” Tanah Bumbu yang Maju mengandung makna bahwa Kabupaten Tanah bumbu harus dapat memajukan wilayahnya disegala bidang sehingga dapat unggul dibandingkan kabupaten-kabupaten lainnya di Republik Indonesia ini khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan kata lain, Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu sejalan dan sesuai dengan visi daerah, yaitu menghendaki Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Kabupaten yang Maju di segala bidang dalam hal ini diantaranya maju dalam bidang Kelautan dan Perikanan. Dengan Sumber daya alam yang dimiliki serta sumber daya manusia yang mengelola urusan kelautan dan perikanan tersebut maka dipercaya akan dapat mencapai target-target yang ditentukan sehingga mampu mewujudkan Kabupaten Tanah Bumbu yang maju khususnya kemajuan disektor kelautan dan perikanan sehingga dapat bersaing dengan Kabupaten - Kabupaten lainnya. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
9
2. Misi 2.1.
Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal.
2.2.
Meningkatkan
produk
olahan
yang
bernilai
tambah
serta
mengembangkan sistem pemasaran produk perikanan yang berdaya saing tinggi. 2.3.
Meningkatkan kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara berkelanjutan.
2.4.
Melaksanakan pelayanan aparatur.
3. Tujuan 3.1.
Meningkatkan Sarana prasarana Kelautan dan Perikanan.
3.2.
Menyediakan Produk olahan yang bernilai tambah dan berdaya saing.
3.3.
Mengembangkan dan memperluas system jaringan pemasaran produk olahan.
3.4.
Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan.
3.5.
Terlaksananya Aktifitas kelembagaan.
3.6.
Meningkatnya Semangat Kerja Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan.
4. Strategi dan Kebijakan III.1.
Strategi
A.1 Penerapan Teknologi Anjuran yang direkomendasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan; Teknologi sangat berperan penting dalam pengelolan sumberdaya kelautan dan perikanan, dengan menggunakan teknologi yang konvensional tentunya sangat jauh hasil yang diperoleh jika dibandingkan dengan penggunaan teknologi yang lebih muktakhir begitu juga dengan pengelolaan sumberdaya kelautan. Pengggunaan
teknologi
termuktahir
yang
dianjurkan
oleh
Kementerian Kelautan dan Perikanan tentunya akan memberi hasil yang jauh lebih positif dan telah teruji dalam pengelolaan sumberdaya hulu-hilir bidang kelauatan dan perikanan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
10
A.2 Normalisasi saluran dan Revitalisasi Tambak serta pelaksanaan
program PITAP (Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipasi masyarakat); Potensi lahan tambak 13.098 ha yang aktif 3.457 dan 6.092, 92 ha untuk Budidaya air Tawar yang aktif 34,44 Ha. Dari data tersebut terlihat bahwa masih banyak lahan yang belum termanfaatkan secara optimal hal ini disebabkan adanya lahan tambak marginal dan Kawasan budidaya air payau sebagian juga merupakan kawasan sumber daya alam (KSDA), untuk perlunya normalisasi saluran dan revitalisasi tambak serta pelaksanaan program PITAP (Pengelolaan Irigasi Tambak partisipasi Masyarakat) baik disekitar tambak produksi maupun di kawasan lahan tambak marginal. A.3
Meningkatkan Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Nelayan; Kabupaten Tanah Bumbu memiliki data nelayan sebanyak 1,587 Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang tergabung dalam 209 Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan serta telah berdiri 3 buah koperasi nelayan yang tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu khususnya wilayah kecamatan yang berhadapan dengan pesisir laut serta perairan umum, namun terkait dengan sumberdaya manusia merupakan salah satu kendala dalam pertumbuhan perkembangan perikanan tangkap terutama dalam
hal
pengelolaan
administrasi
kelompok
sangat
kurang
sehingga dinamika kelompok tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Setiap perkembangan teknologi penangkapan ikan
tentunya tidak bisa diikuti atau diterima langsung oleh masyarakat nelayan, untuk itu diperlukan bimbingan dari Dinas Kelautan dan Perikanan atau Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) lainnya dalam hal ini melakukan pembinaan dan pelatihan kelompok nelayan. A.4 Meningkatkan Pembinaan dan Pelatihan POKDAKAN; Salah satu upaya pengembangan budidaya perikanan untuk pelaku utama/usaha dengan tujuan untuk merangsang wirausaha baru dan memperluas kawasan budidaya air tawar yang belum termanfaatkan secara optimal yang salah satunya adalah upaya pengembangan budidaya dalam rangka peningkatan perekonomian pokdakan, untuk menunjang hal tersebut perlu pengembangan sumberdaya manusia
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
11
pada sektor perikanan dan kelautan melalui peningkatan pembinaan dan pelatihan POKDAKAN yang di fasilitasi oleh dinas. A.5 Mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan
bagi Masyarakat pesisir; Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut, sumberdaya yang dimiliki sangat
berpotensi
untuk
dimanfaatkan
akan
tetapi
tingkat
kesejahteraan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir masih menempati strata ekonomi yang paling rendah bila dibandingkan dengan masyarakat darat lainnya.
Hal ini disebabkan sebagian
tingkat pendidikan masyarakat pesisir masih rendah untuk mengatasi hal tersebut Dinas kelautan dan perikanan melalui Bidang Kelautan Pesisir
dan
Pulau-pulau
Kecil
serta
pengawasan
memberikan
bimbingan teknis dan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam hal pelatihan kelestarian sumberdaya alam, kegiatan wisata bahari, penyadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana, serta pengolahan hasil dari mangrove bekerjasama dengan Dinas perikanan dan Kelautan provinsi Kalimantan Selatan, diharapkan dari kegiatan tersebut
dapat
meningkatkan
wawasan,
keterampilan
serta
kesejahteraan masyarakat pesisir. A.6 Melibatkan
masyarakat dan
swasta
dalam perlindungan
dan
konservasi ekosistem terumbu karang; Keberhasilan dalam menjaga sumberdaya kelautan dan perikanan, tidak hanya bisa dilakukan oleh satu pihak saja, dan untuk mencapai keberhasilan tersebut perlu melibatkan seluruh unsur yang ada seperti masyarakat pesisir itu sendiri pihak swasta yang berusaha diwilayah pesisir dan stakeholder lainnya, pelibatan seluruh unsur masyarakat ditujukan untuk menumbuhkan rasa memiliki sehingga tercipta
rasa
tanggung
jawab
dalam
menjaga
kelestrarian
sumberdaya. A.7 Mengembangkan dan meningkatkan program pelestarian mangrove
berbasis masyarakat; Potensi lahan kelautan dan perikanan Kabupaten Tanah Bumbu cukup besar dan berpeluang untuk dikembangkan dan dimanfaatkan secara
optimal
tanpa
menggangu
lingkungannya
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
dengan
12
mengutamakan
kelestarian
sumberdaya
hayati.
Dilakukan
peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan cara mangrove (pohon bakau) di wilayah pesisir yang mengalami abrasi. A.8 Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan; Kabupaten Tanah Bumbu Mempunyai Potensi Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan
yang
besar,
Sumberdaya
dimaksud
harus
dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pembangunan dalam upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk
Meningkatkan
kelestarian
Sumberdaya
kelautan
Seksi
Konservasi dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 23
yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan yang diimplementasikan melalui bimbingan teknis konservasi dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat pelestari sumberdaya perikanan dan kelautan, melaksanakan eksplorasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan peraiaran danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya, melaksanakan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan, rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang). Upaya
peningkatkan
kelestarian
Sumberdaya
kelautan
terus
ditingkatkan dalam hal ini melalui kegiatan rehabilitasi mangrove dan terumbu karang. A.9 Peningkatan sarana prasarana pengawasan; Pemanfaatan dan Pengelolaan sumberdaya alam perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
Peraturan-
peraturan di bidang kelautan dan perikanan lebih mengarah dalam upaya menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan, agar
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
13
pelaksanaan sejalan dengan peraturan yang berlaku perlu adanya pengawasan dan pengendalian di lapangan. Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya penegakan peraturan di bidang kelautan dan perikanan, perlu di dukung adanya sarana prasarana pengawasan hal ini untuk lebih megoptimalkan pengawasan. A.10 Optimalisasi
Pemanfaatan
dan
penyediaan
sarana
prasarana
Pengolahan; Untuk
memudahkan
dalam
melaksanakan
pembinaan
dan
pengawasan oleh dinas terkait dan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pengolahan perikanan maka disediakan sarana prasarana pengolahan yang dapat dimanfaatkan oleh pengolah (UMKM) guna meningkatkan produksi hasil olahan secara optimal. A.11 Meningkatkan
kerjasama
dengan
pihak
ketiga
melalui
pola
kemitraan; Dalam rangka untuk mengoptimalkan pemanfaatan sarana prasarana yang ada serta meningkatkan hasil produksi, usaha dan investasi bagi kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan melalui pemasaran hasil produksi perikanan, maka perlu adanya kerjasama dengan pihak ketiga melalui pola kemitraan agar terwujud sistem pemasaran yang baik. A.12 Meningkatkan sosialisasi gemar ikan dan kegiatan pasar murah hasil
kelautan dan perikanan; Untuk meningkatkan angka konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yang dilakukan olehDinas kelautan dan perikanan melalui Bidang P2HP / Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan melakukan kegiatan sosialisasi gemar makan ikan yang target utamanya adalah anak-anak TK. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempromosikan/menciptakan kegemaran makan ikan bagi anak usia dini, selain kegiatan di atas untuk meningkatkan angka konsumsi ikan seksi ini juga melaksanakan kegiatan pasar murah yang bertujuan untuk mempromosikan hasil kelautan dan perikanan, diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut angka konsumsi ikan di Tanah Bumbu semakin meningkat.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
14
A.13 Memperioritaskan penyediaan anggaran untuk kegiatan rutin dan
mendukung Tupoksi Dinas; A.14 Memberikan Apresiasi Terhadap Aparatur yang memiliki Kedisiplinan
tinggi; III.2.
Kebijakan
Kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Tanah Bumbu didasarkan pada pendekatan pembangunan yang diarahkan agar mampu memainkan peranan utama dalam perbaikan perekonomian daerah, dalam arti dapat memposisikan sebagai penggerak pembangunan ekonomi
daerah
dan
membudayakan
masyarakat
pembudidaya
ikan/nelayan agar mampu mandiri dalam melaksanakan usahanya yang meliputi : 1.
Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana industri perikanan
2.
Pengembangan kawasan budidaya air tawar dan perikanan tangkap
3.
Peningkatan Pembinaan dan Pelatihan Kelompok
4.
Peningkatan Pelestarian perlindungan dan konservasi ekosistem terumbu karang melalui partisipasi masyarakat
5.
Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Ekosistem mangrove
6.
Pengembangan wawasan SDM mengenai kelestarian
7.
Pengembangan sistem pengawasan oleh masyarakat
8.
Peningkatan nilai tambah produk perikanan
9.
Peningkatan kegiatan promosi dan sistem pemasaran
10. Kegiatan gemar ikan dan pasar murah hasil kelautan dan perikanan 11. Melaksanakan
pelayanan
yang
optimal
serta
melakukan
penganggaran yang efektif dan efisien. 12. Menerapkan Absensi Teknologi sidik jari dan absensi manual.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
15
5. Sasaran Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti di atas berkualias, maka sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu dijabarkan sebagai berikut: 5.1
5.2
Meningkatnya Produksi Perikanan dapat terukur dengan
Ton Produksi Perikanan
Produksi perikanan Tangkap
Produksi Perikanan Budidaya
Meningkatnya PAD Sektor Perikanan Retribusi Penjualan Benur Udang Galah
5.3
Meningkatnya Produk Olahan yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing Tinggi dapat terukur dari
5.4
Angka Konsumsi Ikan
Jumlah Produk Bakso Ikan (Fokus Sentra)
Terwujudnya Sistem Pemasaran yang Mudah di Akses dapat diukur dengan Terbentuknya kerjasama Unit Kemitraan Pemasaran
5.5
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir dapat terukur dengan Luas Kawasan Konservasi yang Terehabilitasi dan Terkelola Menurunkan kasus illegal fishing
5.6
Tersedianya Operasional Kantor dapat terukur dengan % Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran
5.7
Meningkatnya Disiplin Aparatur dapat terukur dengan % Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur % Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran Penggunaan Atribut Pegawai
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
16
II.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2016 Pada dasarnya rencana kinerja tahun 2016 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2016, yang mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2016-2021. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam pencapaian Visi Misi. Implementasi rencana strategis tahun 2016-2021 untuk tahun 2016 mencakup pelaksanaan 27 kegiatan dalam 8 program . Untuk melaksanakan aktivitas ini disediakan anggaran dari dana APBD Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp. 4.019.164.360,- dan DAK sebesar Rp. 3.432.883.380,-. Dengan total anggaran sebesar Rp. 7.452.047.740,- (Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah). 1. Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2016 Pada tahun 2016 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategis adalah sebagai berikut : Tabel. 1.1 Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2016 Sasaran Strategis 1.
Meningkatnya Produksi Perikanan
Program Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Kegiatan 1. 2. 3.
Program pengembangan budidaya perikanan
1. 2.
Pemeliharaan Rutin/berkala tempat pelelangan ikan Pendampingan kelompok nelayan perikanan tangkap Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap Pembinaan dan pengembangan perikanan Pengembangan sarana dan prasarana budidaya
2.
Meningkatnya PAD Sektor Perikanan
Program pengembangan budidaya perikanan
1.
Pengembangan bibit ikan unggul
3.
Meningkatnya Produk Olahan yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi. Terwujudnya Sistem Pemasaran yang mudah di akses
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perika
1.
Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Serta Peningkatan Mutu Hasil Perikanan Kegiatan Peningkatan Promosi Dan Pemasarn Hasil Kelautan Dan Perikanan
4.
2.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
17
5.
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir
3.
Kegiatan Pemeliharaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
Program Perberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
1.
Kegiatan Pembinaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
1.
Kegiatan Pengembangan, Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Perairan Umum Kegiatan Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
1.
2. Indikator Keberhasilan Kinerja Indikator atau target kinerja untuk masing-masing sasaran yang hendak dicapai dalam tahun 2016 adalah sebagai berikut : Tabel. 2.1 Sasaran, indikator sasaran, dan target tahun 2016 Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan
Indikator sasaran
Target
Produksi Perikanan
1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap 46.741,17 Ton 2. Meningkatnya Kelompok Nelayan yang mendapat pendampingan dan bantuan 50 kelompok
Produksi Perikanan Tangkap
1. Jumlah PPI Yang terpelihara 1 Unit 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 5 jenis 3. Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapat Bantuan 10 kelompok 4. Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapat pendampingan 40 kelompok 1. Produksi Perikan Budidaya 4.100 Ton 2. Jumlah Kelompok Budidaya yang mendapat pendampingan dan Bantuan 87 kelompok 3. Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya 5 jenis 4. Jumlah Kelompok Budidaya yang mendapat Bantuan 52 kelompok 5. Jumlah Pokdakan Yang Dibina 35 kelompok
Produksi Perikanan Budidaya
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
18
Meningkatnya PAD Sektor Perikanan
Meningkatnya PAD Sektor Perikanan
1. Jumlah Benih Udang Galah 315.000 ekor
Meningkatnya Produk Olahan yang bernilai Tambah dan berdaya Saing Tinggi
Hasil Olahan Kelautan dan Perikanan yang Bernilai Tambah
1. Konsumsi Ikan 47,3 Kg/kapita 2. Jumlah Produksi Hasil Olahan 1388,19 Ton
Terwujudnya Sisitem Pemasaran yang mudah di akses
Terbentuknya Kerjasam Unit Kemitraan Pemasaran
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir
Luas Kawasan Konservasi yang Terehabilitasi dan terkelola
1. Jumlah Upi dan Pemasar Yang Mendapat Pembinaan dan Pendampingan 75 UPI 2. Jumlah UPI Yang Memenuhi Standar Mutu Pangan 12 UPI 3. Jumlah Produksi dan Hasil olahan Perikanan yang di promosikan 6 Jenis 4. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan yang terpelihara 3 unit/tahun 5. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan 10 unit 6. Jumlah Kelompok masyarakat pesisir yang dibina 4 kelompok 1. Kawasan ekosistem Pesisir dan Perairan Umum yang Terahabilitasi 3 kawasan 2. Luas Rehabilitasi Mangrove 20.000 M² 3. Luas Rehabilitasi Terumbu Karang 100 M²
Menurunkan kasus illegal fishing
1. Meningkatnya Kesadaran Hukum Dalam Pendaya Gunaan Sumberdaya Laut 25 kelompok 2. Jumlah Kasus ILLegal Fishing 45 pelanggaran 3. Jumlah Pembinaan Pokmaswas 11 kali 4. Jumlah Sosialisasi Undang-undang 5 kali 5. Jumlah Patroli 10 kali
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Formulir Pengukuran Sasaran. Untuk dapat mengukur kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016, maka ditetapkan indikator-indikator kinerja sebagai berikut : 1)
Input
: Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan
kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM dan sebagainya. 2)
Output
: Segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai
dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik 3)
Outcome
: Indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran
suatu kegiatan (efek langsung) Pengukuran dengan indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) untuk tahun 2016, sedangkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada lampiran Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2016. Untuk perhitungan persentase pencapaian rencana / kinerja, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu menggunakan rumus :
Realisasi Persentase pencapaian kinerja
= Rencana x 100 %
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
20
Untuk membuat kesimpulan hasil dari evaluasi kinerja dibuat skala pengukuran kinerja dengan skala pengukuran ordinal : 85 s.d >100 (%)
=
Sangat baik / sangat berhasil
70 < 85
(%)
=
Baik / berhasil
55 < 70
(%)
=
Sedang / cukup berhasil
< 55
(%)
=
Kurang berhasil
Capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran dan target kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut : Tabel III.1.1 Indikator Sasaran, Target dan Capaian Kinerja Tahun 2016 Indikator sasaran
Produksi Perikanan
Target
1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap 46.741,17 Ton
Realisasi 42.532,60
capaian (%)
< 55
55<70
70<85
85>100
90
√
51 Kelompok
102
√
1 Unit
100
√
4 Jenis
80
10 Kelompok
100
√
46 Kelompok
115
√
3.757 Ton
91,63
√
Ton (belum validasi statistik)
Produksi Perikanan Tangkap
Produksi Perikanan Budidaya
2. Meningkatnya Kelompok Nelayan yang mendapat pendampingan dan bantuan 50 kelompok 1. Jumlah PPI Yang terpelihara 1 Unit 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 5 jenis 3. Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapat Bantuan 10 kelompok 4. Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapat pendampingan 40 kelompok 1. Produksi Perikan Budidaya 4.100 Ton
√
(belum validasi statistik)
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
21
Meningkatnya PAD Sektor Perikanan Hasil Olahan Kelautan dan Perikanan yang Bernilai Tambah Terbentuknya Kerjasam Unit Kemitraan Pemasaran
2. Jumlah Kelompok Budidaya yang mendapat pendampingan dan Bantuan 87 kelompok 3. Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya 5 jenis 4. Jumlah Kelompok Budidaya yang mendapat Bantuan 52 kelompok 5. Jumlah Pokdakan Yang Dibina 35 kelompok 1. Jumlah Benih Udang Galah 315.000 ekor 1. Konsumsi Ikan 47,3
Kg/kapita 2. Jumlah Produksi Hasil Olahan 1.388,19 Ton 1. Jumlah Upi dan Pemasar Yang Mendapat Pembinaan dan Pendampingan 75 UPI 2. Jumlah UPI Yang Memenuhi Standar Mutu Pangan 12 UPI 3. Jumlah Produksi dan Hasil olahan Perikanan yang di promosikan 6 Jenis 4. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan yang terpelihara 3 unit/tahun 5. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan 10 unit
1 Kelompok
1,15
√
0
0
√
0
0
√
71 Kelompok
202,86
63.240 Ekor
20,08
47,6
100,63
√
1.455,75 Ton
104,86
√
75 Unit
100
√
√
√
Kg/Kapita
Pengolahan Ikan
3 UPI
25
6 Jenis
100
2 Unit
66,66
1
10
√
√
√
√
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
22
6. Jumlah Kelompok masyarakat pesisir yang dibina 4 kelompok Luas Kawasan 1. Kawasan ekosistem Konservasi yang Pesisir dan Perairan Terehabilitasi Umum yang dan terkelola Terahabilitasi 3 kawasan 2. Luas Rehabilitasi Mangrove 20.000 M² 3. Luas Rehabilitasi Terumbu Karang 100 M² Menurunkan kasus illegal fishing
1. Meningkatnya
Kesadaran Hukum Dalam Pendaya Gunaan Sumberdaya Laut 25 kelompok 2. Jumlah Kasus Illegal Fishing 45 kasus 3. Jumlah Pembinaan Pokmaswas 11 kali 4. Jumlah Sosialisasi Undang-undang 5 kali 5. Jumlah Patroli 10 kali
4 Kelompok
100
√
3 Kawasan
100
√
20.000 M² (2
100
√
100 M²
100
√
25 Kelompok
100
√
8 Kasus
17,77
7 Kali
63,63
4 Kali
80
√
8 Kali
80
√
Ha)
√ √
Dari ringkasan capaian kinerja indikator kinerja sasaran tersebut di atas dapat ditunjukkan bahwa sebagian besar kinerja sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu Sangat Baik / Sangat
Berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam tahun 2016 sudah dilaksanakan dengan baik.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
23
III.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA Berdasarkan
hasil
evaluasi
kinerja
di
atas,
analisis
pencapaian
kinerja,
keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala yang dihadapi akan diuraikan sebagai berikut :
Sasaran 1 : Meningkatnya Produksi Perikanan
1.1 Indikator Sasaran : Produksi Perikanan
Berdasarkan sasaran dan indikator sasaran di atas, target peningkatan produksi perikanan tangkap yang telah ditetapkan pada tahun 2016 yaitu sebesar 46.741,17 ton dan dari target yang ditetapkan terealisasi produksi perikanan tangkap sebanyak 42.532,60 Ton (masih data sementara/belum validasi statistik) ini terlihat bahwa target produksi tidak terpenuhi dengan capaian kinerja hanya 91,00 persen, namun masih masuk kriteria Sangat Baik / Sangat Berhasil, namun itu masih data sementara yang bisa ditampilkan. Permasalahan penurunan produksi penangkapan terjadi karena : a. Perubahan aplikasi perhitungan statistik tangkap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga angka dari produksi tangkap masih rendah. b. Faktor alam dan cuaca yang tidak menentu dan seringnya terjadi gelombang besar serta dampak dari adanya pelarangan penggunaan alat tangkap sesuai PERMEN KKP No. 2 Tahun 2015. b. Kemarau panjang sejak pertengahan tahun berimbas pada stok sumberdaya ikan di perairan umum Tanah Bumbu dan sekitarnya juga berkurang, kajian ilmiah dan emperik memang belum dilaksanakan, hanya saja fakta di lapangan hasil tangkapan nelayan sangat menurun.
1.2 Indikator Sasaran : Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan sasaran indikator 1.2 di atas, berhasilnya produksi perikanan tangkap diantaranya
didukung
dengan
keberadaan
aktifitas
PPI
Batulicin
juga
terpeliharanya sarana dan prasarana yang ada, meningkatnya kelompok nelayan yang mendapat bantuan dan terbinanya nelayan yang mendapat pendampingan. Sasaran indikator dimaksud dapat dilihat kriteria kinerja masing-masing indikator LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
24
pada tabel III.1 dan semua dapat dikategorikan masuk kriteria SANGAT BAIK /
SANGAT BERHASIL. Adapun pendukung capaian kinerja sasaran indikator di atas pada tahun 2016 dan permasalahan yang terjadi adalah : 1. Terpeliharanya sarana prasarana PPI Batulicin 2. Bantuan langsung masyarakat antara lain : Alat Penangkapan Ikan Perairan Laut (Rempa Ikan/Udang dan Gillnet) dan juga Alat Penangkap Ikan Perairan Umum (Bubu dan Tempirai). 3. Pendampingan kelompok nelayan perikanan berisikan kegiatan yang berupa peningkatan SDM masyarakat perikanan tangkap seperti sosialisasi, pelatihan, pertemuan kelompok perikanan tangkap, temu koordinasi penyuluh perikanan 4. Ada satu kegiatan pembangunan Dermaga PPI yang tidak terlaksana dikarenakan hasil kaji ulang untuk lelang Pembangunan Dermaga PPI Batulicin oleh POKJA ULP tidak dapat dilanjutkan, dikarenakan tidak adanya uji beton untuk tiang pancang yang menyatakan bahwa tiang pancang milik Dinas Kelautan dan Perikanan masih layak untuk digunakan.
1.3 Indikator sasaran : Produksi Perikanan Budidaya
Berdasarkan Indikator sasaran 1.3, target produksi perikanan budidaya tahun 2016 yaitu 4.100 Ton dan terealisasi 3.757 Ton (masih data sementara/belum validasi statistik) kriteria ini tidak mencapai target dengan hanya capaian kinerja 91,63 % dan hanya masuk kategori SANGAT BAIK / SANGAT BERHASIL, diantara sebagian capaian kinerja produksi perikanan budidaya dapat dilihat pada tabel III.1 halaman 21-22, namun pada tahun 2016 target inidikator ada sebagian indikator yang tidak terealisasi atau dilaksanakan. Permasalahan yang dihadapai indikator sasaran produksi perikanan budidaya karena beberapa faktor antara lain : a. Produksi perikanan budidaya tidak mencapai target karena beberapa faktor antara lain : -
Bantuan bibit ikan tidak terealisasi
-
Adanya perubahan iklim/cuaca
-
Permodalan
-
Kualitas air LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
25
b. Kelompok budidaya yang mendapat bantuan dan pendampingan hanya 1 (satu) POKDAKAN yaitu POKDAKAN Mina Sebamban, Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban. Adapun mendapat bantuan permodalan dari pihak ke 3 yaitu PT. BORNEO INDOBARA Kecamatan Angsana, sedangkan pendampingan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu. c. Dari semua faktor permasalahan yang dihadapi terhadap anggaran APBD II Tahun
Anggaran
2016
adalah
adanya
pengurangan
anggaran
atau
penghapusan kegiatan dan sebagian dilanjutkan kembali di Tahun Anggaran 2017. Sasaran 2 : Meningkatnya PAD Sektor Perikanan
Indikator sasaran : Meningkatnya PAD Sektor Perikanan Berdasarkan sasaran indikator meningkatnya PAD sektor perikanan pada tahun 2016 tidak mencapai target yang direncanakan, yaitu dengan target produksi benur Udang Galah 315.000 ekor dan hanya terealisasi sebanyak 63.240 ekor (data sementara) dengan presentase capaian kinerja 20,08 %, indikator tersebut hanya masuk kriteria KURANG BERHASIL. Permasalahan atau kendala di lapangan terhadap produksi benur Udang Galah karena beberapa faktor antara lain : 1. Belum memiliki Indukan Breeding yang melalui pemuliaan yang bisa menghasil larva yang berkualitas 2. Kualitas air tidak stabil, dipengaruhi oleh cuaca panas dan hujan 3. Suhu air tidak stabil 4. Sumberdaya manusia perlu peningkatan wawasan teknologi pembenihan Udang Galah 5. Masih
menggunakan
indukan
alam
yang
tidak
diketahui
sejarah
perkawinannya 6. Bak pemeliharaan larva yang dibangun pada tahun 2015 tidak bisa digunakan, karena atap belum direhab 7. Kondisi larva hasil dari indukan alam relatif lemah, sehingga mortalitas (tingkat kematian tinggi) pada umur 3-15 hari. 8. Terbatasnya sarana dan prasarana produksi pembenihan seperti filter, pompa dan sarana penunjang lainnya bisa mengakibatkan kontaminasi silang LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
26
9. Beberapa siklus terjadi serangan penyakit jamur dan serangan ubur-ubur pada bak larva.
Sasaran 3 : Meningkatnya Produk Olahan Yang Bernilai Tambah dan
Berdaya Saing Tinggi Indikator sasaran : Hasil Olahan Kelautan dan Perikanan yang Bernilai Tambah Berdasarkan sasaran 3 dan 27kriteria27 Hasil Olahan Kelautan dan Perikanan yang Bernilai Tambah, dengan target konsumsi ikan Kg/kapita tahun 2016 yaitu 47,30 kg/kapita dan terealisasi 47,60 kg/kapita dengan capaian persentase kinerja 100,63 %, sedangkan untuk produksi hasil olahan sangat berhasil dan melebihi dari target yang direncanakan, dari target 1.388,19 Ton terealisasi 1.455,75 Ton dengan capaian persentase 104,87 %. Indikator sasaran hasil olahan Kelautan dan Perikanan yang bernilai tambah sangat mencapai target dengan total capaian kinerja 102,75 % dan masuk kriteria SANGAT BAIK / SANGAT BERHASIL. Faktor pendukung kegiatan indikator tersebut adalah antara lain : 1. Tersedianya peralatan pengolahan ikan kering (lantai penjemuran) pada Tahun Anggaran 2014 dan 2015. 2. Terbangunnya Gedung Sentra Pengolahan Bakso ikan dan pengolahan kerupuk beserta peralatan pendukungnya. 3. Semakin
banyaknya
jangkauan
pemasaran
terhadap
bakso
ikan
dan
permintaan pasar yang semakin bertambah. Sasaran 4 : Terwujudnya Sistem Pemasaran Yang Mudah Di Akses
Indikator sasaran : Terbentuknya Kerjasama Unit Kemitraan Pemasaran Pada sasaran Terwujudnya Sistem Pemasaran yang mudah di Akses ada beberapa indikator, yaitu bisa dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 4.1 Indikator, target, realisasi, capaian dan sumber dana Indikator Jumlah Upi dan Pemasar Yang Mendapat Pembinaan dan
Target
Realisasi
75 UPI
75 UPI
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
Capaian
Sumber
(%)
Dana
100
APBD II
27
Pendampingan Jumlah UPI Yang Memenuhi Standar Mutu Pangan Jumlah Produksi dan Hasil olahan Perikanan yang di promosikan Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan yang terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan Jumlah Kelompok masyarakat pesisir yang dibina
12 UPI
3 UPI
25
APBD II
6 Jenis
6 Jenis
100
APBD II
3 Unit/Tahun
2 unit
66,67
APBD II
10 Unit
1 Unit
10
APBD II
4 Kelompok
4 Kelompok
100
APBD II
Indikator semua ini bisa dijumlahkan dengan hanya capaian persentase kinerja 66,95 % dan masuk kriteria SEDANG / CUKUP BERHASIL. Ada beberapa faktor permasalahan terhadap indikator yang tidak memenuhi target rencana adalah antara lain : 1. Jumlah UPI yang memenuhi standar mutu pangan hanya terealisasi 3 UPI (Unit Pengolahan
Ikan),
karena
pada
umumnya
masyarakat pengolah
unit
pengolahannya bergabung menjadi satu dengan rumah tempat tinggal, sehingga alur proses produksinya mulai dari penerimaan bahan baku, penyiangan, pengadonan dan seterusnya belum bisa terpenuhi sesuai stadar mutu pangan. 2. Jumlah sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan yang terpelihara hanya terealisasi 2 unit, yaitu terlaksananya pemasangan jaringan instalasi listrik sedangkan yang tidak terlaksana rehab atap sentra pengolahan atau perbaikan kanopi, karena adanya keterbatasan pendanaan dan dilakukan perubahan pada anggaran tahun berikutnya. 3. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan terealisasi 1 unit saja,yaitu urugan halaman sentra pengolahan. Sedangkan
yang
9
unit
lagi
yang
tidak
terlasana
adalah
perbaikan/pemeliharaan peralatan pengolahan dan pemasaran, karena tidak mengalami kerusakan yang berat dan perbaikannya bisa diperbaiki sendiri (service pemeliharaan sendiri/pengolah).
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
28
Tabel 4.2 Daftar kelompok masyarakat pesisir yang dibina sebanyak 4 kelompok No 1 2 3 4
Nama Kelompok
Desa
Kecamatan
Pemuda Sahabat Laut Sungai Dua Laut
Sungai Dua Laut
Sungai Loban
Siporenu Mangrove
Muara Pagatan
Kusah Hilir
Pemuda Sahabat Laut Angsana
Angsana
Angsana
Pemuda Sahabat Laut Sungai Cuka
Sungai Cuka
Satui
Sasaran 5 : Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir
5.1 Indikator sasaran :
Luas Kawasan Konservasi Yang Terehabilitasi dan
Terkelola Pada Indikator Sasaran Luas Kawasan Konservasi Yang Terehabilitasi dan Terkelola ada beberapa indikator, yaitu bisa dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 5.1 Indikator, target, realisasi, capaian dan kategori kinerja Indikator Kawasan ekosistem pesisir dan perairan umum yang terehabilitasi Luas Rehabilitasi Mangrove Luas Rehabilitasi Terumbu Karang
Capaian
Sumber
(%)
Dana
3 Kawasan
100
APBD I
20.000 M²
20.000 M²
100
APBD I
100 M²
100 M²
100
APBD I
Target
Realisasi
3 Kawasan
Ket Muara Pagatan, Sei Dua Laut dan Angsana Muara Pagatan Sei. Dua Laut
Berdasarkan sasaran dan kriteria sasaran di atas, semua target terlaksana dengan sangat baik melalui anggaran Provinsi Kalimantan Selatan (APBD I) Tahun 2016, dengan capaian 100 persen dan masuk kriteria SANGAT BAIK/SANGAT
BERHASIL.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
29
5.2 Indikator sasaran : Menurunkan Kasus Illegal Fishing Pada Indikator Sasaran Menurunkan Kasus Illegal Fishing tahun 2016 hanya 1 indikator yang mencapai target diantara 5 (lima) indikator yang ada, dengan total capaian persentase kinerja 68,28 % dan masuk kriteria SEDANG / CUKUP BERHASIL. Ini dikarenakan terhitung bulan Agustus 2016 anggaran untuk kegiatan dimaksud mengalami pengurangan dan mengakibatkan adanya kegiatan yang tidak terlaksana sesuai yang ditargetkan. Adapun Indikator Sasaran Menurunkan Kasus Illegal Fishing ada beberapa indikator, yaitu bisa dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 5.2.1 Indikator, target, realisasi, capaian dan kategori kinerja Indikator
Target
Realisasi
Capaian (%)
Meningkatnya Kesadaran Hukum Dalam Pendaya Gunaan Sumberdaya Laut Jumlah Kasus ILLegal Fishing
25 Kelompok 45 Kasus
25
100
8
17,78
Jumlah Pembinaan Pokmaswas
11 Kali
7
63,64
Jumlah Sosialisasi Undang-undang
5 Kali
4
80
Jumlah Patroli
10 Kali
8
80
JUMLAH
68,28 Sedang/cukup berhasil
Sedangkan realisasi indikator yang terlaksana pada kegiatan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 5.2.2 Kegiatan, Desa/Kec/Kab dan kelompok/wilayah Kegiatan Pembinaan POKMASWAS
Sosialisasi Undang-Undang Perikanan Patroli Illegal Fishing
No 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8
Desa/Kec/Kab
Kelompok/Wilayah
Sungai Cuka Barugelang Sungai Dua Gusunge Tungkaran Pangeran Wiritasi Sungai Dua Laut Lasung Muara Pagatan Tibarau Danau Indah Sungai Dua Laut Kusan Hilir Tanah Bumbu Tanah Bumbu Tanah Bumbu Tanah Bumbu Danau Indah Danau Indah
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
Berdikari Mina Lestari Harapan Maju Polewali Pada Idi Cinta Bahari Karang Indah Lestari Bina Makmur Berkat Usaha Makmur Bersama Batu Behalang Perairan Laut Perairan Laut Perairan Laut Perairan Laut Perairan Laut Perairan Laut Perairan Umum Perairan Umum
30
III.3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA KEUANGAN Realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja diuraikan sebagai berikut :
Sasaran 1 : Meningkatnya Produksi Perikanan
Indikator Sasaran : 1. Produksi Perikanan 2. Produksi Perikanan Tangkap 3. Produksi Perikanan Budidaya
Berdasarkan indikator sasaran 1 dan 2 di atas, sebagai wujud nyata Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu dalam upaya meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap yang ditargetkan juga oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, didukung dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan melalui Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan Target anggaran di renstra adalah Rp. 40.805.000,- dan realisasi pagu DPA Rp. 31.792.500,-. Dari pagu tersebut terealisasi keuangan sebesar Rp. 18.085.000,- atau 56,88 %, sedangkan fisik kegiatan terealisasi 84,27 %. b. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Target anggaran di renstra adalah Rp 3.536.183.380,- dan realisasi pagu DPA Rp. 3.639.783.380,- dari pagu tersebut terserap sebesar RP. 358.702.000,atau 9,86 %. Kegiatan fisik hanya terealisasi 11,57 %. c. Kegiatan Pendampingan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Target anggaran di renstra adalah Rp. 15.000.000,- dan realisasi pagu DPA Rp. 14.400.000,-. Dari pagu tersebut terealisasi keuangan sebesar Rp. 13.500.000,- atau 93,75 %, sedangkan fisik kegiatan terealisasi 100 %. Sedangkan untuk indikator sasaran 3 adalah sebagai wujud nyata Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu dalam upaya meningkatkan Produksi LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
31
Perikanan Budidaya yang berdasarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan kegiatankegiatan melalui Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Target anggaran di renstra sebesar Rp. 1.355.750.000,- terealisasi pagu DPA Rp. 3.750.000,- dari pagu anggaran tersebut terserap sebesar Rp. 3.750.000,atau terealisasi 100 % dengan terealisasinya fisik kegiatan 100 %. 2. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Target anggaran di renstra sebesar Rp. 444.950.000,- dan terealisasi pagu DPA Rp.
72.275.000.-
dari
pagu
anggaran
tersebut
terserap
sebesar
Rp
56,560.000,- atau 78,38 %, dengan fisik kegiatan terealisasi 81,49 %.
Sasaran 2 : Meningkatnya PAD Sektor Perikanan
Indikator sasaran : Meningkatnya PAD Sektor Perikanan
1. Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Target anggaran di renstra sebesar Rp. 147.323.500,- terealisasi pagu DPA Rp. 121.128.000,- dari pagu anggaran tersebut terserap sebesar Rp. 103.937.000,- atau terealisasi 85,81 % dengan fisik kegiatan terealisasi 100 %.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
32
Sasaran 3 : Meningkatnya Produk Olahan Yang Bernilai Tambah dan
Berdaya Saing Tinggi Sasaran 4 : Terwujudnya Sistem Pemasaran Yang Mudah Di Akses
Indikator sasaran 3 : Hasil Olahan Kelautan dan Perikanan yang Bernilai Tambah Indikator sasaran 4 : Terbentuknya Kerjasama Unit Kemitraan Pemasaran Berdasarkan sasaran dan indikator 3 dan 4 di atas, sebagai wujud nyata Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu dalam upaya meningkatkan hasil dan mutu olahan produksi hasil kelautan dan perikanan yang bernilai tambah, didukung dengan 2 (dua) Program yaitu : 1) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, pelaksanaan program melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan
pembinaan,
pengembangan
unit
usaha
pengelolaan
dan
pemasaran serta peningkatan mutu hasil perikanan. Target anggaran di renstra adalah sebesar Rp 342.899.520,- dan terealisasi pagu DPA Rp. 124.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 122.890.000,- atau 98,79 %, dengan fisik kegiatan terealisasi 100 %. b. Kegiatan peningkatan promosi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Target anggaran di renstra adalah sebesar Rp 42.350.000,- dan terealisasi pagu DPA
Rp. 152.435.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran
sebesar Rp. 39.600.000,- atau 25,98 % dengan terealisasinya 42,12 % fisik kegiatan. c. Kegiatan pemeliharaan, peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Target anggaran di renstra adalah sebesar Rp 66.150.000,- dan terealisasi pagu DPA Rp. 78.150.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 47.850.000,- atau 61,23 % dengan terealisasinya 62 % fisik kegiatan. 2) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, pelaksanaan program melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : -
Kegiatan Pembinaan ekonomi masyarakat pesisir
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
33
Target anggaran di renstra adalah sebesar Rp 24.700.000,- dan terealisasi pagu DPA Rp. 5.125.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.675.000,- atau 91,22 % dengan terealisasinya 100 % fisik kegiatan.
Sasaran 4 : Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir
Indikator sasaran : 1. Luas Kawasan Konservasi Yang Terehabilitasi dan Terkelola 2. Menurunkan Kasus Illegal Fishing Berdasarkan sasaran dan indikator 4 diatas, sebagai wujud nyata Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu dalam upaya pemeliharaan dan menjaga ekosistem lingkungan hidup perairan laut dan perairan umum, didukung dengan pelaksanaan 2 (dua) program sebagai berikut: 1) Pemberdayaan
Masyarakat
Dalam
Pengawasan
dan
Pengendalian
Sumberdaya Kelautan, pelaksanaan program melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : - Kegiatan pengembangan, pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan perairan umum. Target anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp 44.500.000,- dan terealisasi pagu DPA
Rp. 44.350.000,- dengan realisasi penyerapan
anggaran sebesar Rp. 34.600.000,- atau 78,02 % dengan terealisasinya fisik kegiatan 100 %. 2) Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut, pelaksanaan program melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : - Kegiatan penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut. Target anggaran di renstra adalah Rp 65.675.000,- dan terealisasi pagu DPA sebesar Rp. 51.920.000,- dari pagu tersebut terserap dana sebesar Rp. 50.170.000,- atau 96,63 %, dengan fisik kegiatan terealisasi 100 %.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
34
1. Pendapatan Pencapaian kinerja juga dapat dilihat dari keragaan keuangan, dimana dapat dilihat dari perkembangan Pendapatan Asli daerah (PAD).
Kegiatan Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu yang dapat memberikan kontribusi Pemerintah Daerah dalam PAD Perikanan. Pencapaian target dan realisasi perolehan PAD tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 1.1 Pemasukan PAD dari Dinas Kelautan dan Perikan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016.
No
URAIAN
Target
Realisasi
1
Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) Bidang PPI
95.000.000,-
148.790.000,-
2
Retrebusi Perizinan Usaha Perikanan
25.495.000,-
1.300.000,-
3
SP3 Bidang Perikanan
31.500.000,-
35.940.000,-
4
Lain-lain PAD yang sah (penjualan hasil perikanan)
23.625.000,-
4.743.000,-
174.620.000,-
*190.773.000,-
Total * Realisasi PAD sampai dengan Bulan Desember
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa target PAD tahun 2016 sudah melebihi target yang direncanakan. 2. Belanja Untuk melaksanakan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan mengeluarkan belanja yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
35
a. Belanja Pegawai 1) Belanja pegawai tidak langsung Belanja tidak langsung adalah belanja untuk membiayai gaji pegawai, Tunjangan
fungsional
serta
Tunjangan
Tambahan
Penghasilan
Berdasarkan Beban Kerja Bagi PNS dan CPNS yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 dengan total belanja Rp. 3.318.615.064,- dan terealisasi Rp. 3.015.754.194,2) Belanja pegawai langsung Belanja yang digunakan untuk membayar honorarium PNS (Honorarium PPTK, dll) dan Honorarium non PNS (Honorarium Staf PPTK dan Gaji, dll) di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 sebesar Rp. 1.657.960.000,- dan terealisasi Rp. 1.562.641.000,b. Belanja Barang dan Jasa Belanja barang dan jasa terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja material, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa ruang rapat/pertemuan, belanja sewa sarana mobilitas, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makan minum, belanja pakaian kerja, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan belanja jasa konsultasi, belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarak/pihak ketiga, belanja barang dan belanja jasa. Besarnya anggaran belanja barang dan jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 adalah Rp. 1.923.164.340,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.338.988.149,-. c.
Belanja Modal Belanja modal digunakan untuk pengadaan barang jasa, pembangunan fisik dan kontruksi dalam rangka mendukung program kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Dari pagu anggaran belanja Modal sebesar Rp. 3.870.923.400,- terserap sebesar Rp. 632.021.875,-
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
36
Secara garis besar, realiasi pencapaian target kinerja keuangan tahun 2016 adalah pada tabel berikut ini : Tabel 2.1 Realisasi Kinerja Keuangan Tahun 2016
No.
Uraian
Target (Rp)
Rata-rata
Realisasi (Rp)
%
Anggaran Dinas 1
Kelautan dan
60,81 % 10.770.662.804,-
*6.549.405.218,-
Perikanan
(Sedang/Cuk up berhasil)
* Data realisasi keuangan bulan Desember 2016
Realisasi keuangan tidak mencapai 100% , hal tersebut terjadi karena : a. Adanya efisiensi anggaran dalam pemaketan pekerjaan pada beberapa kegiatan sehingga terjadi sisa anggaran; b. Tidak
terlaksana
pengadaan
Pembangunan
Dermaga
PPI
Batulicin
dikarenakan hasil kaji ulang untuk lelang Pembangunan Dermaga PPI Batulicin oleh POKJA ULP tidak dapat dilanjutkan, dikarenakan tidak adanya uji beton untuk tiang pancang yang menyatakan bahwa tiang pancang milik Dinas Kelautan dan Perikanan masih layak untuk digunakan;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
37
BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance). Dilihat dari pencapaian semua indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang dapat dikategorikan Baik / Berhasil
terlihat jelas bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu sudah secara tepat melaksanakan Kebijaksanaan dan Program-program yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran terdapat kendala-kendala yang menjadi masalah atau hambatan. Kendala-kendala yang dihadapi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran tersebut adalah : 1.
Koordinasi yang belum berjalan dengan baik;
2.
Perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan program dan kegiatan yang masih dirasakan belum optimal;
3.
Sumber daya petani ikan dan nelayan yang meliputi pengembangan sumberdaya manusia, lahan dan ikan belum dikelola secara optimal;
4.
Penerapan dan pengembangan Teknologi yang mencakup teknologi sejak pra produksi sampai dengan pasca produksi belum sepenuhnya berkembang untuk dapat dimanfaatkan guna peningkatan efisiensi usaha. Disamping itu kerusakan pasca panen hampir semua komoditi kelautan dan perikanan masih cukup tinggi;
5.
Pemasaran yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas dan standarisasi produk, harga yang kompetitif untuk dapat bersaing dalam merebut pasar sampai saat ini belum dapat diwujudkan;
6.
Masih dirasakan kurangnya investasi dan prasarana untuk dapat mengembangkan sub sektor Kelautan dan Perikanan;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
38