KATA PENGANTAR. Bandar Lampung, April 2015 Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Ir. Taufik Hidayat, MM, MEP Pembina Utama Madya NIP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan Rahmat dan Nikmat-

Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016 sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2016 merupakan pelaksanaan amanat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016 merupakan

Rencana Program/ Kegiatan pada Bappeda Provinsi Lampung tahun 2016 dengan

indikator kinerja yang akan dicapai dan perkiraan maju tahun 2017. Dokumen Renja Bappeda Tahun 2016 akan ditindaklanjuti dalam penyusunan KUA/ PPAS dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016.

Akhir kata, saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah

membantu terselesaikannya Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016.

Bandar Lampung, April 2015 Kepala Bappeda Provinsi Lampung,

Ir. Taufik Hidayat, MM, MEP Pembina Utama Madya NIP. 19601009 198603 1 011

RINGKASAN EKSEKUTIF Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung

menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor

68 tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung. Tahun 2015 merupakan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Ketiga sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025. Bappeda Provinsi Lampung telah menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang telah disusun dan ditetapkan

dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019. Berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 telah disusun Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016, yang berisi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang kemudian dijabarkan dalam Program dan Kegiatan.

Sesuai dengan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun Anggaran

2016 rencana alokasi anggaran Program Kerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016 yang merupakan Belanja Langsung sebesar Rp. 14.700.000.000,-. Yang terdiri

dari 11 Program dan 92 kegiatan. Dari program dan kegiatan tersebut Bappeda Provinsi Lampung berupaya meningkatkan kualitas perencanaan guna mendukung pelaksanaan good governance atau pemerintahan yang baik dan mewujudkan Visi Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 yaitu “Lampung Maju dan Sejahtera”. Bandar Lampung,

April 2015

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ......................................................................................... RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................. DAFTAR ISI ..................................................................................................... BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ..................................................................... 1.2 Landasan Hukum ................................................................. 1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................. 1.4 Sistematika Penulisan ......................................................... BAB II.

BAB III.

BAB IV

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (TAHUN 2014) DAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2015) 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2014 dan Capaian Renstra Bappeda Tahun 2014 .............................. 2.1.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ................ 2.1.2 Capaian Akuntabilitas Program dan Kegiatan/Capaian Kinerja ................................................................................. 2.1.3 Akuntabilitas Keuangan/ Capaian Serapan Anggaran ........ 2.3 Isu-Isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Lampung .................................................

Halaman i ii iii 1 1 2 3

4 5

6 17

24

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung ..............................................................................

28

PENUTUP .....................................................................................

39

3.2 Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2016…………………….

LAMPIRAN – LAMPIRAN a. Matrik Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Lampung

33

iii

DAFTAR TABEL Halaman

Tabel 2.1

Target & realisasi IKU Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2014... 5-6

Tabel 2.3

Program, kegiatan, pagu realisasi Belanja langsung TA 2014......

Tabel 2.2 Tabel 2.4 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4

Capaian Akuntabilitas Program Kegiatan/ Capaian Kinerja.........

6-17

Pagu & realisasi belanja tidak langsung TA. 2014........................

23-24

18-23

Rumusan Tujuan & Sasaran Jangka menengah............................ 28-29 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

Provinsi Lampung 2015-2019....................................................... 30-31 Program & Indikator Kinerja Program Renstra Bappeda Provinsi Lampung 2015-2019....................................................................

Program & Kegiatan Bappeda Tahun 2016..................................

32-32 33-38

iv

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Urusan pemerintahan dalam suatu daerah telah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam amanat peraturan

tersebut, pembagian urusan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan

urusan pilihan yang sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan merupakan salah satu fungsi penunjang yang harus

dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk kelancaran pada tatalaksana pemerintahan daerah.

Proses perencanaan pembangunan mutlak diperlukan sebagai salah satu

upaya menata daerah secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu pemerintah juga telah mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional melalui Undang-undang Nomor 25 tahun 2004. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah daerah harus mampu menjamin bahwa kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. Dalam mewujudkan

perencanaan pembangunan tersebut, diperlukan rencana kerja yang sistematis dan

sesuai dengan arahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Rencana Strategis Bappeda 2015-2019. 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016

dipedomani oleh beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

1

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2010-2014:

9. Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2010-2014. 1.3.

Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016 adalah

dokumen perencanan Bappeda Provinsi Lampung untuk periode Tahun Anggaran 2016 yang dimaksudkan untuk menjabarkan kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun

yang dilaksanakan oleh masyarakat. Tujuan penyusunan Renja Bappeda Provinsi Lampung adalah:

1. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016

yang akan menjadi pedoman dalam menyusun KUA PPAS dan RKA Bappeda Tahun 2016.

2. Menjamin berkesinambungan penyelenggaraan tugas-tugas pokok Bappeda Provinsi Lampung terutama dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah serta kepentingan kebutuhan sarana dan prasarana SDM yang berkompeten.

2

3. Tercapainya sumber daya aparatur Bappeda Provinsi Lampung yang profesional dengan menjalankan tugas-tugas sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah tersusun.

4. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana untuk kelancaran dan efektifitas ketatalaksanaan tugas-tugas Bappeda

1.4.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyajian Rancangan Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagai berikut: Bab I. Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016. Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Lampung Tahun lalu ( Tahun 2014) dan tahun berjalan (Tahun 2015)

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2014 dan Capaian Rencana Strategis Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2014, Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2014, Isuisu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Lampung dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional, tujuan dan sasaran Renja Bappeda Provinsi Lampung dan Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016. Bab IV. Penutup

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016. Lampiran

Meguraikan beberapa lampiran pendukung Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016. 3

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu (Tahun 2014) dan Tahun berjalan (tahun 2015) Sesuai dengan amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi terhadap target yang telah dibuat dalam pembangunan daerah berdasarkan tugas pokok yang diemban.

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas

kinerja instansi pemerintah dilaksanakan guna mengetahui kegiatan-kegiatan yang

tercapai dan belum tercapai baik secara makro maupun lingkup instansi. Pelaksanaan evaluasi Renja Bappeda Provinsi Lampung tahun 2015 secara makro

bercermin pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Lampung Tahun 2015-2019 dan Renstra Bappeda Provinsi Lampung Tahun 20152019, serta secara mikro adalah hasil kerja dari Renja tersebut. Bappeda Provinsi

Lampung berupaya secara optimal menjalankan program-program Pemerintah, namun tentunya terdapat beberapa tantangan yang dihadapi terkait pencapaian target dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2014 dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2014

Dalam Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun

2015, akan diuraikan 3 pokok realisasi capaian kerja yaitu realisasi capaian indikator

kinerja utama, realisasi capaian program dan kegiatan/ capaian kinerja dan realisasi

capaian keuangan/ serapan anggaran. Evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Lampung sangat berkaitan dengan Renstra Bappeda Provinsi Lampung. Setiap kajian

evaluasi Renja Tahunan Bappeda merupakan bagian dari capaian Renstra Bappeda yang mencakup rencana pembangunan lima tahunan (Repelita).

4

2.1.1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Setiap satuan kerja perangkat daerah wajib menetapkan indikator kinerja

utama (key permormance indicators) secara formal untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Tujuan penetapan IKU adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja pada Bappeda Provinsi Lampung.

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan penetapan Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2009-2014, dapat diketahui indikator kinerja utama Tahun 2014 sebagai berikut: Tabel 2.1. Target dan Realisasi IKU Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2014 Sasaran Indikator Kinerja 1. Terwujudnya rencana 1. RPJMD 2010-2014 dan RKPD pembangunan daerah tahun 2010 sampai dengan tahun (RPJMD dan RKPD) 2014 memiliki tujuan, target, dan yang berkualitas. sasaran yang jelas dan terukur 2. Kesesuaian antara muatan rancangan RPJMD dengan RPJPD 3. Kesesuaian antara muatan RPJMD dengan visi, misi dan program Gubernur terpilih. 4. Kesesuaian antara muatan rancangan RKPD dengan RPJMD 5. Kesesuaian rancangan Renja SKPD dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMD 6. Kesesuaian rancangan renja SKPD dengan target/sasaran dalam rancangan RKPD 7. Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RPJMD 8. Pendapat stakeholeder tentang dokumen penyusunan RPJMD 9. Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKPD 10. Pendapat stakeholders tentang dokumen penyusunan RKPD

Target (%) 100

Realisasi (%) 95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Baik Baik Baik

100

Baik (100%) Baik (100%) Baik (100%)

5

Sasaran 2. Terlaksananya penugasanpenugasan lainnya dari Gubernur/ Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan daerah 3. Terlaksananya dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tupoksi Bappeda

4. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Bappeda 5. Meningkatnya akuntabilitas dan pengawasan aparatur Bappeda

Indikator Kinerja Tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari Pemerintah Gubernur

 Pelaksanaan reformasi birokrasi Bappeda melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia  Tingkat kepuasan stakeholders terhadap pelayanan Bappeda  Fasilitasi dan pembinaan di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mitra kerja, baik di pusat maupun di Daerah Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Bappeda  Standar penilaian good governance  Standar penilian AKIP

Target (%) 90

Realisasi (%) 90

100

100

baik

baik (100%) baik (100%)

100

95

baik

baik baik

baik (100%)

2.1.2. Capaian Akuntabilitas Program dan Kegiatan/ Capaian Kinerja

Akuntabilitas program dan kegiatan pada Bappeda Provinsi Lampung

merupakan rincian analisis capaian program dan kegiatan secara akumulatif dari seluruh kegiatan pada masing-masing program yang dilaksanakan pada Tahun 2014. Beberapa capaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Lampung dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran telah terlaksana seluruh kegiatannya dengan capaian rata-rata 100%, dengan rincian program dapat diuraikan dalam Tabel 2.2. pada halaman berikut.

6

Tabel 2.2 Capaian Akuntabilitas Program Kegiatan/ Capaian Kinerja SASARAN STRATEGIS

Tersedianya tenaga perencanaan yang professional yang didukung sarana prasarana yang memadai

CAPAIAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/ KEGIATAN

Jumlah layanan administrasi keuangan

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1

paket

1

paket

100%

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1

paket

1

paket

100%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

1

paket

1

paket

100%

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi Keluar Daerah

1

paket

1

paket

100%

Penyed. Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

1

orang

1

orang

100%

Penata Usahaan Aset Daerah

1

dok.

1

paket

Tingkat pemenuhan kebutuhan layanan telpon, internet, air, dan listrik

Jumlah layanan jasa kebersihan kantor

Jumlah layanan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah rapat koordinasi keluar daerah Jumlah tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran

persentase peningkatan layanan pengelolaan keuangan

Jumlah dokumen aset Jumlah peningkatan layanan kantor Bappeda

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

TARGET

100%

Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD

Dukungan Operasional Kantor Bappeda

Kegiatan

100%

100%

%

100%

100%

100%

1

dok.

100%

1

paket

100%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur telah terlaksana seluruh

kegiatannya dengan capaian rata-rata 100%, rincian program dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA Jumlah kendaraan dinas roda 4

Jumlah peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor

PROGRAM/ KEGIATAN

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

TARGET 3 1

unit kend. roda 4 paket

CAPAIAN

Kegiatan 3

1

unit kend. roda 4 paket

%

100% 100%

7

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA jumlah peningkatan sarana kendaraan dinas Jumlah Kalender Kegiatan Tahunan dan Buku Agenda 1 paket

PROGRAM/ KEGIATAN

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Pembuatan Kalender Kegiatan Tahunan dan Buku Agenda

TARGET 10 5 1

kend. roda 2 kend. roda 4 paket

CAPAIAN

Kegiatan 10 5 1

kend. roda 2 kend. roda 4 paket

%

100%

100%

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur telah terlaksana seluruh kegiatannya dengan capaian 100%, rincian program dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA Jumlah Pakaian Olahraga

PROGRAM/ KEGIATAN

Pengadaan Pakaian Olahraga

TARGET 1

paket

CAPAIAN

Kegiatan 1

paket

%

100%

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur telah terlaksana

seluruh kegiatannya dengan capaian rata-rata 100%, rincian program dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Terlaksananya senam kesegaran jasamani dan ceramah agama

Jumlah penyelenggaraan senam jasmani ceramah agama


Jumlah peningkatan kapasitas SDM Aparatur

PROGRAM/ KEGIATAN

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Bappeda

Peningkatan Jasmani dan Rohani Aparatur Perencana

CAPAIAN

TARGET

Kegiatan

36 kali senam

36 kali senam

75

orang

48 kali ceramah

75

orang

48 kali ceramah

%

100%

100%

8

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Keuangan telah terlaksana seluruh kegiatannya dengan capaian rata-rata 100%, rincian program dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS

Tersedianya laporan hasil pengendalian dan evaluasi

INDIKATOR KINERJA Jumlah Dokumen Laporan

PROGRAM/ KEGIATAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA) 2013

TARGET 1

1

1

Dok. Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2013 Dok. LPPD & LKPJ 2013 Dok. Kinerja APBD 2014

CAPAIAN

Kegiatan 1

1

1

Dok. Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2013 Dok. LPPD & LKPJ 2013 Dok. Kinerja APBD 2014

%

100%

100%

100%

6. Program Perencanaan Tata Ruang telah terlaksana seluruh kegiatannya dengan capaian rata-rata 100%, rincian program dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, aplikatif dan sinergis

INDIKATOR KINERJA Jumlah dokumen pelaksanaan program PPSP/AMPL Prov. Lampung

KEGIATAN Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

Jumlah dokumen penyelenggaraan penataan ruang

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Penataan Ruang Fasilitasi Legalisasi Perda Tata Ruang Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen/fasilitasi legalisasi perda tata ruang kab/kota Jumlah Dok. Perencanaan Model Kebijakan Pemb. Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung Pengembangan Kotabaru Lampung

Perencanaan Model Infrastruktur Hijau di Kotabaru Lampung

TARGET 1 Dok. PPSP/ AMPL dan Roadmap sanitasi 1 Dok. 1 1

proseeding Perda Lpg Dok.

CAPAIAN

Kegiatan 1 Dok. PPSP/ AMPL dan Roadmap sanitasi 1 Dok. 1 1

proseeding Perda Lpg Dok.

% 100%

100% 100% 100%

9

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Dokumen Laporan Rencana Detail Kawasan Destinasi Wisata Pantai Barat Lampung

KEGIATAN Penyusunan RTBL Kawasan Pariwisata Pesisir Barat Lampung

TARGET 1 Dok.

CAPAIAN

Kegiatan 1 Dok.

% 100%

7. Program Pengembangan Data/ Informasi telah terlaksana seluruh kegiatannya dengan capaian rata-rata 100%, rincian program dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS Tersedianya data dan informasi yang lengkap akurat dan aktual

INDIKATOR KINERJA Jumlah peningkatan database metadata spasial Jumlah peningkatan layanan website Bappeda Jumlah peningkatan kapasitas aparatur Jumlah dokumen peta tematik Jumlah dokumen peta administrasi Lampung Jumlah peningkatan layanan perpustakaan Jumlah dokumen HSPK dan Display Data pembangunan

Jumlah dokumen profil Lampung

PROGRAM/ KEGIATAN Pembangunan Database Metadata Spasial Pengembangan Website Bappeda Provinsi Lampung Peningkatan Kapasitas aparatur pengelola data spasial Pembuatan Peta Tematik Pembuatan Peta Administrasi Lampung Pengembangan Perpustakaan

TARGET 1 paket

CAPAIAN

Kegiatan 1 paket

% 100%

1

paket

1

paket

100%

20

orang

20

orang

100%

1

paket

1

paket

100%

1

paket

1

paket

100%

1

paket

1

paket

100%

Penyusunan Data Pembangunan dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Display Data Pembangunan

1

paket dok HSPK

1

paket dok HSPK

paket Dok. LDA paket dok. display data pemb.

1

paket Dok. LDA paket dok. display data pemb.

Penyusunan Bahan Publikasi Profil Pembangunan Provinsi Lampung

1

paket buku profil Lpg

1

paket buku profil Lpg

100%

1

paket film profil Lpg

100%

1 1

1

paket film profil Lpg

1

100%

10

8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah telah terlaksana seluruh

kegiatannya dengan capaian rata-rata 93,81%, rincian program dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS Terselenggaranya proses perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan jadwal dan prosedur yang ditetapkan

INDIKATOR KINERJA Jumlah peserta Forgab & Musrenbang Jumlah dokumen RKPD Jumlah dokumen Musrenbangnas

Jumlah penyelenggaraan Jumlah Rapat Koordinasi Jumlah dokumen KUA dan PPAS TA 2015

Jumlah dokumen KUA dan PPAS Perubahan 2014

Jumlah dokumen Rancangan Akhir RPJMD Jumlah dokumen Perda RPJMD Jumlah dokumen perencanaan

PROGRAM/ KEGIATAN Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Provinsi Penyusunan RKPD 2014 Musrenbang Nasional

TARGET 15 Kab/ kota 50 SKPD 90 1

Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota Rapat, Koordinasi, dan Konsultasi Perencanaan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2015 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2014 Penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 Penetapan Perda RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung

15

Studi Administrasi Kota Baru (Lanjutan)

Dok. RKPD

Dok. Musren Bang Nas Kab/ kota

CAPAIAN

Kegiatan 15 Kab/ kota 50 SKPD 90 1 15

dok RKPD

Dok. Musren Bang Nas Kab/ kota

% 100%

100% 100% 100%

1

paket

1

paket

90

Dok. KUA

90

Dok. KUA

90

Dok. PPAS

90

Dok. PPAS

90

Dok. KUA

90

Dok. KUA

90

Dok. PPAS

90

Dok. PPAS

1

Dok.

1

Dok.

100%

1

Perda RPJMD Prov Lpg

1

Perda RPJMD Prov Lpg

100%

1

Dok. Renstra Dok. RKT

1

1

Dok. Renstra Dok. RKT

100 %

1

Paket

0

Paket (tidak dilanjutkan)

7,25%

1 1

Dok. Renja

1

dok Renja

100%

100%

100%

11

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Jumlah Peserta Pembahasan

Jumlah hari Pameran & Pawai Jumlah dok. Rancangan aplikasi e-planning Dokumen hasil analisis kebijakan pembangunan daerah

PROGRAM/ KEGIATAN Pembahasan Prioritas dan Kegiatan serta Pra RKA SKPD Provinsi Lampung Tahun 2014 Informasi Perencanaan Pembangunan Terpadu (IPPT) Pengembangan e-Planning Fasilitasi Tim Analisis Kebijakan Pembangunan Daerah

CAPAIAN

TARGET 50 SKPD

Kegiatan 50 SKPD

12

12

hari pameran

% 100%

hari pameran

100%

1

Dok.

1

Dok.

100%

1

Dok.

1

Dok.

100%

9. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya telah terlaksana seluruh kegiatannya dengan capaian rata-rata 100%, rincian program dapat diuraikan sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS

Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, aplikatif dan sinergis

INDIKATOR KINERJA

Jumlah koordinasi dan fasilitasi perencanaan bidang sosbud Jumlah dokumen indikator pembangunan Jumlah koordinasi dan fasilitasi RA-PPK

Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi Jumlah dokumen Siskurtanas

PROGRAM/ KEGIATAN

Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya Penyusunan Indikator Pembangunan Sosial Budaya Koordinasi Fasilitasi dan Implementasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RA-PPK) Tahun 2014

Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian target MDGs Provinsi Lampung Koordinasi dan Updating Data Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (Siskurtanas) Tahun

CAPAIAN

TARGET

Kegiatan

30

Kab/ kota SKPD

30

Kab/ kota SKPD

3

Dok.

3

Dok.

100%

4 1

SKPD Dok.

4 1

SKPD Dok.

100%

5

Kab/ kota Dok. monev

5

Kab/ kota Dok. monev

100%

15

1 1

Dok. data Siskurtan as

15

1 1

dokumen data Siskurtan as

% 100%

100%

12

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Jumlah koordinasi PPK

Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan

PROGRAM/ KEGIATAN 2013

Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi Provinsi Lampung

CAPAIAN

TARGET

Kegiatan

%

15

Kab/kota

15

Kab/kota

100%

1

Dok. hasil koord. dan eval. keg.

1

Dok. hasil koord. dan eval. keg.

100%

10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam telah

terlaksana seluruh kegiatannya dengan capaian rata-rata 100%, rincian program dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA Jumlah dokumen penguatan kelembagaan

Jumlah dokumen penguatan kelembagaan

Jumlah koordinasi pelaksanaan kegiatan

PROGRAM/ KEGIATAN

Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Sektor SDA dan Irigasi (WISMP II) Provinsi Lampung Penunjang Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Sektor Sumberdaya Air dan Irigasi (WISMP II) Provinsi Lampung Koordinasi Pelaksanaan Program Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung

CAPAIAN

TARGET 1

Koordina siI

1

14

Kegiatan

%

1

Dok. kelemb KPI

100%

Koordina si

1

Dok. kelemb KPI

100%

Kab/ kota

14

Kab/ kota

100%

13

11. Program

Penguatan

Perekonomian

Dalam

Rangka

Penanggulangan

Kemiskinan Dan Pengangguran Melalui Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan

Dan

Pembangunan

Perdesaan

telah

terlaksana

seluruh

kegiatannya dengan capaian rata-rata 100%, rincian program dapat diuraikan sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA Jumlah dokumen indikator makro daerah Prov. Lampung

Jumlah koordinasi perencanaan bidang ekonomi Jumlah wilayah pemetaan


Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan Jumlah dokumen model ekonomi Jumlah dokumen kawasan wisata unggulan

PROGRAM/ KEGIATAN

Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Daerah Provinsi Lampung Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Pemetaan Potensi dan Pengembangan Cluster Industri Berbasis Potensi Ekonomi Lokal

TARGET

Kegiatan 4

Dok. indikt makro ekon reg.

15

Kab/ kota

15

Kab/ kota

Kab.

5

4

10 5

Sinergi dan Integrasi Potensi CSR dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

1

Kajian Pengembangan dan Pilot Project Model Ekonomi Circle

1

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan untuk Pengembangan Ekonomi Daerah

1

Penyusunan Masterplan Kawasan Wisata Unggulan Tanjung Setia Pesisir Barat

Penyusunan Roadmap Pengembangan Wisata Pantai Barat

CAPAIAN

Dok. indikt makro ekon reg.

pusat

dok leaflet CSR Dok. Buku Database CR

10

1 1

pusat Kab.

dok leaflet CSR Dok. Buku Database CR

%

100%

100%

100%

100%

forum

1

forum

100%

1

Dok.

1

Dok.

100%

1

Dok.

1

Dok.

1

Dok.

1

Dok.

100%

14

12. Program Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah telah terlaksana seluruh

kegiatannya dengan capaian rata-rata 100%, rincian program dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS

Tersedianya laporan hasil pengendalian dan evaluasi

INDIKATOR KINERJA

Jumlah koordinasi pelaksanaan kegiatan Jumlah dokumen evaluasi

PROGRAM/ KEGIATAN

Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

TARGET 15 4 1 1 1 1

Jumlah dokumen memori AMJ

Jumlah dokumen Monev dan rapat koordinasi

Penyusunan Memori Akhir Masa Jabatan Gubernur Lampung 20102014 Peningkatan Pengendalian, Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan APBN (DK/TP/UB) TA 2014

1

1

4

1

4 4

Kab/ kota

CAPAIAN

Kegiatan 15

Kab/ kota

pusat

4

Dok ev. Renja

1

dok ev. RKPD

1

Dok.

1

Dok. prog/ keg APBN Prov. Lpg.

1

Dok. prog/ keg APBN Prov. Lpg.

Dok. Konsolidasi manajerial APBN

4

Dok. Konsolidasi manajerial APBN

Kab/ kota

4

dok evaluasi Renstra

1

dok evaluasi RPJMD

1

Dok. Monev/ Proseeding (48 kegiatan)

1

pusat

4

pusat

% 100%

Dok ev. Renja

dok evaluasi Renstra dok ev. RKPD

dok evaluasi RPJMD Dok.

100%

100%

100%

Dok. Monev/ Proseeding (48 kegiatan) Kab/ kota

pusat

15

13. Program Pemantapan Dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Jalan Tol, KA, Bandara, Pelabuhan, Kawasan Siger, Jalan dan Jembatan) telah terlaksana

seluruh kegiatannya dengan capaian rata-rata 100%, rincian program dapat diuraikan sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang tata ruang

Jumlah dokumen penetapan ruang jalan Prov. Lampung


PROGRAM/ KEGIATAN

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Sinkronisasi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Pendukung Pusat Kegiatan Provinsi Lampung Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Program Unggulan Pengembangan Wilayah dan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Lampung

CAPAIAN

TARGET 10

Kab/ kota pusat

Kegiatan 10

Kab/ kota pusat

1

Dok.

1

Dok

100%

1

Dok. MP3EL

1

Dok. MP3EL

100%

15

15

% 100%

14. Program Penelitian dan Pengembangan telah terlaksana seluruh kegiatannya dengan capaian rata-rata 100%, rincian program dapat diuraikan sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS

Tersedianya hasil penelitian untuk mendukung perencanaan Pembangunan

INDIKATOR KINERJA Jumlah Pemenang lomba Jumlah dokumen penguatan SIDa

Jumlah terbitan jurnal

PROGRAM/ KEGIATAN

Anugrah Inovasi Provinsi Lampung

Penguatan IPTEK dalam Mendukung Inovasi Daerah Pembuatan/ Penyusunan Jurnal Inovasi dan Pembangunan Provinsi Lampung

TARGET 9

Kel.

1 3

CAPAIAN

Kegiatan

%

9

Kel.

100%

Dok.

1

Dok.

100%

terbitan jurnal

3

terbitan jurnal

100%

16

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Jumlah fasilitasi dan koordinasi bidang litbang

Jumlah dokumen dan rapat

Jumlah dokumen riset

PROGRAM/ KEGIATAN

Fasilitasi dan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung Pengelolaan Administrasi Dan Operasionalisasi Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung

Penyusunan Riset Daerah Provinsi Lampung

TARGET 8

rapat

5

CAPAIAN

Kegiatan

%

8

rapat

pusat

5

pusat

rapat

3

3

Dok.

3

Dok.

100%

1

Dok. Jakstrada IPTEK dan ARD 20152019

1

Dok. Jakstrada IPTEK dan ARD 20152019

100%

3 2 3

Kab/ kota

Workshop

3 2

Kab/ kota

Workshop

100%

rapat

2.1.3. Akuntabilitas Keuangan/ Capaian Serapan Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban keuangan dari

anggaran kegiatan yang telah dilaksanakan dengan realisasi penggunaan anggaran. Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh

untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat

dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2014 belanja bidang perencanaan pembangunan daerah Provinsi

Lampung terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung di laksanakan

bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014

tanggal 11 September 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Lampung Tahun 2014 serta Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2014 tanggal 11 September 2014 tentang Perubahan

Penjabaran APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, untuk melihat pembiayaan selama tahun 2014 dapat di uraikan pada halaman berikut.

17

1. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara lansung

dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan, tahun anggaran 2014 Bappeda Provinsi Lampung menganggarkan

belanja langsung sebesar Rp. 14.858.600.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.818.317.477,00 atau 92,99%. Secara umum pelaksanaan serapan anggaran

belanja langsung tercapai dengan kategori baik, namun terdapat 2 kegiatan yang serapan anggarannya masih rendah yaitu kegiatan penyusunan dokumen

perencanaan Bappeda Provinsi Lampung hanya terserap 54,56% karena tidak terlaksananya pencairan honor-honor pegawai secara maksimal dan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan untuk pengembangan ekonomi daerah yang

hanya terserap 39,73% karena tidak memungkinkannya dilaksanakan koordinasi secara maksimal. Rinci serapan anggaran pada masing-masing program kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014 1.

URAIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 2. Penyedia jasa administrasi keuangan 3. Penyedia jasa kebersihan kantor 4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 6. Penyediaan jasa administrasi tehnis perkantoran 7. Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD 8. Penatausahaan aset daerah 9. Dukungan operasional kantor bappeda

PAGU (Rp) 1.807.600.000

REALISASI 1.690.530.497

(%) 95,73

450.000.000

400.475.552

88,99

114.000.000

106.098.650

93,07

110.000.000 35.000.000

105.600.000 34.936.000

96,00 99,82

600.000.000

552.175.045

92,03

93.600.000

93.600.000

100,00

155.000.000

151.590.000

97,80

50.000.000 200.000.000

47.219.000 198.836.250

94,44 99,42

18

2.

3. 4.

5.

6.

7.

URAIAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan kendaraan dinas operasional 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian olah raga Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan formal 2. Peningkatan jasmani dan rohani pegawai Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan akhir kinerja pemerintah RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA Program Perencanaan Tata Ruang 1. Fasilitasi program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP) 2. Penyusunan laporan penyelenggaraan penataan ruang 3. Fasilitasi legalisasi perda tata ruang kab/kota 4. Perencanaan model infrastruktur hijau di kota baru lampung 5. Perencanaan detail kawasan destinasi wisata di pantai barat lampung Program Pengembangan Data/Informasi 1. Pembangunan database meta data spasial 2. Pengembangan website bappeda provinsi lampung 3. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola data spasial 4. Pembuatan peta tematik

PAGU (Rp) 1.439.400.000

REALISASI 1.312.251.000

(%) 92,70

940.000.000

838.366.000

89,19

287.000.000

279.367.000

97,34

212.400.000

194.518.000

91,58

60.000.000 60.000.000 200.000.000

59.400.000 59.400.000 173.985.000

99,00 99,00 86,99

100.000.000 100.000.000

75.560.000 98.425.000

75,56 98,43

120.000.000

117.378.100

97,82

120.000.000

117.378.100

97,82

882.750.000 127.376.000

825.049.310 126.408.600

90,11 99,24

90.374.000

75.141.200

83,14

70.000.000

55.792.500

79,70

120.000.000

110.697.010

92,25

475.000.000

457.010.000

96,21

1.505.000.000 150.000.000

1.436.137.400 147.958.000

96,79 98,64

150.000.000

149.196.600

99,46

100.000.000

99.742.400

99,74

150.000.000

146.746.700

97,83 19

8.

URAIAN 5. Pembuatan peta administrasi lampung 6. Pengembangan perpustakaan 7. Penyusunan data pembangunan dan HSPK dan display data pembangunan 8. Penyusunan bahan publikasi profil pembangunan provinsi lampung 9. Pembuatan kalender dan buku agenda kegiatan Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Forgab SKPD dan musrenbang provinsi 2. Penyusunan RKPD 2014 3. Musrenbangnas 4. Pelaksanaan musrenbang kab/kota 5. Rapat koordinasi dan konsultasi perencanaan (rakorpus) 6. Penyusunan kebijakan KUA serta PPAS APBD tahun 2015 7. Penyusunan KUA serta PPAS perubahan APBD tahun 2014 8. Persiapan penyusunan RPJMD 2015-2019 9. Penetapan perda RPJMD provinsi lampung 2015 – 2019 10. Penyusunan dokumen perencanaan bappeda provinsi lampung 11. Pembahasan prioritas dan kegiatan serta pra RKA SKPD tahun 2014 12. Informasi perencanaan pembangunan terpadu (IPPT) 13. Study sistem administrasi pemerintahan kota baru lampung 14. Fasilitasi tim analisis kebijakan pembangunan daerah

PAGU (Rp) 290.000.000

REALISASI 286.418.800

(%) 98,77

100.000.000 315.000.000

97.826.000 266.535.400

97,83 84,61

150.000.000

142.343.500

94,90

100.000.000

99.370.000

99,37

2.702.695.000

2.534.139.625

93,64

250.000.000

241.714.450

96,69

125.000.000 150.000.000 100.000.000

114.399.300 149.991.100 99.657.475

91,52 99,99 99,66

75.000.000

74.322.900

99,10

100.000.000

99.278.000

99,28

75.000.000

74.731.000

99,64

350.000.000

318.349.500

90,96

150.000.000

149.064.600

99,38

91.600.000

49.979.000

54,56

100.000.000

94.441.400

94,44

200.000.000

193.807.600

96,90

7.250.000

7.250.000

100,00

578.845.000

578.153.500

99,88

20

URAIAN 15. Penyusunan database rencana kerja pemerintah daerah (RKPD Online) 9. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 1. Koordinasi dan fasilitasi perencanaan bidang sosial budaya 2. Penyusunan indikator pembangunan sosial budaya 3. Koordinasi fasilitasi dan implementasi RA-PPK tahun 2014 4. Pemantauan dan evaluasi pencapaian target MDG's Prov. Lampung 5. Koordinasi dan uptading data sistem pengukuran ketahanan nasional (Siskurtanas) tahun 2013 6. Koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan provinsi lampung 7. Pemantauan dan evaluasi RAD pangan dan gizi prov. Lampung 10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA 1. Penguatan kelembagaan pengelolaan sektor SDA dan irigasi (WISMP II) prov. Lampung 2. Penunjang penguatan kelembagaan pengelolaan sektor SDA dan irigasi (WISMP II) prov. Lampung 3. Koordinasi Pelaksanaan Program Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Prov. Lampung 11. Penguatan Perekonomian Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Melalui Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Pembangunan Perdesaan 1. Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Regional

PAGU (Rp) 350.000.000


(%) 82,57

1.365.000.000

1.230.650.700

91,51

325.000.000

311.848.000

95,95

150.000.000

142.053.300

94,70

125.000.000

112.707.000

90,17

265.000.000

248.954.600

93,95

100.000.000

81.310.600

81,31

300.000.000

246.608.900

82,20

100.000.000

87.168.300

87,17

280.000.000

266.732.600

95,29

110.000.000

105.071.500

95,52

70.000.000

66.914.000

95,59

100.000.000

94.747.100

94,75

1.761.155.000

1.601.151.730

88,10

140.000.000

130.026.700

92,88

21

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 12. 1. 2. 3. 4.

13.

1. 2.

URAIAN Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Pemetaan Potensi dan pengembangan Cluster Industri Baerbasis Ekonomi Lokal Sinergi dan Integrasi Potensi CSR dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Lampung Peningkatan Kapasitas Kelembagaan untuk Pengembangan Ekonomi Daerah Kajian Pengembangan dan Pilot Project Model Ekonomi Penyusunan Masterplan Kawasan Unggulan Tanjung Setia Pesisir Barat Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Barat Evalusi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Evaluasi perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Memori Akhir Masa Jabatan Gubernur Lampung 2010 – 2014 PePeningkatan pengendalian monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan APBN (DK/TP/UB) tahun 2014 Pemantapan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Jalan Tol, KA, Bandara, Pelabuhan, Kawasan Siger, jalan dan Jembatan) Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Tata Ruang dan Praswil Sinkronisasi rencana Pengembangan Jaringan Jalan Pendukung Pusat Kegiatan SeProvinasi Lampung

PAGU (Rp) 300.000.000


(%) 93,62

200.000.000

191.054.000

95,53

200.000.000

192.582.300

96,2z9

150.000.000

59.601.400

39,73

150.000.000

139.464.150

92,98

100.000.000

95.481.600

95,48

521.155.000

512.072.300

98,26

945.000.000

899.286.700

95,22

200.000.000

182.878.500

91,44

395.000.000

378.435.100

95,81

150.000.000

147.923.500

98,62

200.000.000

190.049.600

95,02

525.000.000

450.563.815

81,32

275.000.000

256.288.315

93,20

150.000.000

130.548.700

87,03

22

URAIAN 3. Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Program Unggulan Pengembangan Wilayah dan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Lampung 14. Penelitian dan Pengembangan 1. Anugrah Inovasi provinsi Lampung 2. Penguatan IPTEK dalam Mendukung Inovasi Daerah 3. Pembuatan/Penyusunan Jurnal Inovasi dan Pembangunan provinsi Lampung 4. Fasilitasi dan Koordinasi Penelitian dan pengembangan provinsi Lampung 5. Pengelolaan Administrasi dan Operasional Tenaga Ahli Pemerintah Prov. Lampung 6. Penyusunan Riset Daerah provinsi Lampung Jumlah

PAGU (Rp) 100.000.000


(%) 63,73

1.265.000.000 250.000.000 190.000.000

1.221.061.000 248.882.200 161.330.100

96,27 99,55 84,91

200.000.000

196.395.000

98,20

200.000.000

197.213.700

98,61

225.000.000

220.445.000

97,98

200.000.000

196.795.000

98,40

14.858.600.000

13.818.317.477

92,999

2. Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan

lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangundang- undang, pada Tahun

Anggaran 2014 Bappeda Provinsi Lampung menganggarkan belanja tidak langsung sebesar Rp. 9.267.889.000,00 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 7.851.790.828,00 atau 84,72 % yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2014 URAIAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

I 1. 2.

Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Tunjangan Keluarga

PAGU (Rp)

9.267.889.000

6.622.889.000 4.750.948.800 516.430.850

REALISASI

(%)

7.851.790.828

84,72

449.504.702

87,04

5.897.325.328 4.408.902.900

89,04 92,80

23

URAIAN

3. 4. 5.

Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Umum dan Tambahan Tunjangan Umum 6. Tunjangan Beras 7. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 8. Pembulatan Gaji II Tambahan Penghasilan PNS 1. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja III Tambahan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai 1. Tambahan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

2.3.

PAGU (Rp)

304.330.000 50.400.000 483.665.000

REALISASI

302.045.000 35.000.000 330.140.000

(%)

99,25 69,44 68,26

385.954.920 129.594.595 1.564.835 2.600.000.000 2.600.000.000

284.899.840 73,82 86.748.596 66,94 84.290 1.917.865.500 73,76 1.917.865.500 73,76

45.000.000

36.600.000 81,33

45.000.000

36.600.000

81,33

Isu-isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi

Lampung

Berdasarkan Gambaran Pelayanan Bappeda Provinsi Lampung yang telah

disajikan pada Bab sebelumnya, maka beberapa permasalahan yang masih dihadapi

Bappeda Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan antara lain adalah: 1.

Aspek Sumberdaya Manusia

a) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada lebih didominasi oleh Golongan III,

sedangkan ASN Golongan II dan Golongan I yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas sangat kurang. Akibatnya ASN Golongan III

harus melakukan tugas-tugas yang seharusnya menjadi tugas Golongan I dan II, serta petugas outsourcing cleaning service yang diberdayakan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas.

b) ASN yang ada memiliki beragam latar belakang pendidikan baik pendidikan

Sarjana maupun Magister, namun masih sangat sedikit yang memiliki

latarbelakang pendidikan perencanaan yang menjadi cabang ilmu utama dalam tugas-tugas Bappeda.

24

c) Masih terdapat ASN yang belum disiplin dalam kehadiran dan pelaksanaan tugas-tugas.

d) Padatnya tugas-tugas teknis yang harus diselesaikan oleh ASN Bappeda menyebabkan mereka kurang memiliki waktu untuk meningkatkan wawasan

tentang peraturan tatacara penyusunan dokumen perencanaan yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan, malah setiap tahun Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 2.

Aspek Penguatan Jaringan dan Koordinasi Perencanaan

a. ASN pada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Lampung, terutama pejabat

yang memiliki tugas menyusun perencanaan sebagai mitra Bappeda dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah belum

sepenuhnya memiliki pemahaman tentang tahapan dan tatacara dalam penyusunan dokumen perencanaan untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas.

b. Koordinasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebelumnya kurang mendapat perhatian.

c. Koordinasi dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan

sektor swasta sebagai mitra pemerintah belum optimal, seperti halnya

3.

dalam sinergi pelaksanaan CSR/PKBL antara swasta dan Pemprov Lampung.

Aspek Pengembangan Data, Informasi, dan Teknologi untuk Perencanaan

a. Pada era perkembangan teknologi saat ini, Bappeda sebagai lembaga

koordinasi belum sepenuhnya menggunakan system informasi yang dapat memudahkan dan mempercepat penyelesaian tugas-tugas. Seperti aplikasi

dalam penyusunan perencanaan tahunan, pengumpulan data dan informasi

dari SKPD dan kabupaten/kota, evaluasi pelaksanaan rencana, sinergi perencanaan dengan kabupaten/kota, dan sebagainya.

25

b. Pengelolaan website Bappeda sebagai media untuk mempublikasikan kinerja

dan hasil-hasil pelaksanaan tugas Bappeda, serta menjaring aspirasi dari masyarakat dirasakan belum optimal.

c. Kegiatan kompilasi dan publikasi data masih dilakukan oleh masing-masing Bidang, sehingga belum ada suatu output publikasi data yang terpadu dan menyeluruh, sebagai bahan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

d. Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan data serta informasi 4.

pembangunan yang akurat dan akuntabel.

Aspek Sarana dan Prasarana Pendukung

a.

Ketersediaan peralatan kerja berupa personal komputer, laptop, printer, kamera, dan lainnya sudah cukup tersedia namun dengan tingginya intensitas tugas-tugas yang harus diselesaikan dengan waktu yang mendesak, maka sebagian pejabat dan staf Bappeda masih menggunakan

b.

laptop milik pribadi dan kekurangan peralatan kerja.

Terkait dengan kondisi peralatan yang ada, maka secara langsung maupun

tidak langsung akan mempengaruhi ketersedian dan koneksitas data. Hal ini dapat dipahami mengingat penurunan kualitas dan ketersediaan

peralatan yang ada akan mempengaruhi koneksitas antar bidang di dalam c.

Bappeda sendiri maupun dengan SKPD lain.

Penurunan koneksitas dan jaringan data pada sisi lain juga mengakibatkan adanya data yang tidak up to date. Padahal data yang aktual sangat

dibutuhkan, termasuk adanya data yang sangat dinamis dan harian, untuk 5.

proses perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung.

Aspek Penyusunan dan Pengembangan Dokumen Perencanaan

a.

Hingga saat ini mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Provinsi Lampung masih dilakukan secara manual, yang tentu saja prosesnya berjalan lambat dan kurang efektif.

b. Dokumen RPJMD Tahun 2015—2019 merupakan dokumen perencanaan

pembangunan jangka menengah (5 tahun) yang memuat program-program 26

prioritas pembangunan hanya dari sumberdana APBD Provinsi Lampung, sesuai ketentuan yang berlaku.

Padahal kenyataannya pelaksanaan

pembangunan di daerah tidak hanya berasal dari dana APBD Provinsi saja, tetapi juga dari dana APBN dan investasi swasta. Maka untuk lebih

mengoptimalkan perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung perlu disusun c.

dokumen-dokumen

melengkapi RPJMD.

perencanaan

yang

mendukung

atau

Masih adanya inkonsistensi antara dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen anggaran (KUA/PPAS dan APBD).

d. Masih terbatasnya kajian strategis, analisis dan studi lapangan yang terkini dalam mendukung proses perencanaan dan penentuan kebijakan pembangunan daerah. 6.

Aspek Monitoring, Pelaporan, dan Evaluasi Pembangunan

a.

Sebagai konsekuensi dari tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

di daerah, maka Bappeda sebagai staf Gubernur memiliki tugas dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan, dan hasil

pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten/Kota, serta sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam melakukan monitoring dan pelaporan berbagai rencana aksi daerah yang menjadi bagian dari program pemerintah pusat.

b. Belum optimalnya pemanfaatan hasil pemantauan, pengendalian, dan evaluasi sebagai bahan referensi (feedback) dalam proses perencanaan

27

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung

Dengan memperhatikan visi, misi, agenda prioritas pemerintah (Nawacita)

dan sasaran utama pembangunan nasional, serta amanat yang telah diterbitkan

oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui RPJMD Provinsi Lampung Tahun 20152019, maka rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh

Bappeda dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung 2015-2019 dapat diuraikan pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah NO 1.

2.

3.

4.

TUJUAN

Memperkuat kelembagaan Bappeda sebagai lembaga perencanaan profesional.

Meningkatnya sinkronisasi, koordinasi, integrasi dan sinergi dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan daerah.

Meningkatkan kualitas perencanaan melalui pengembangan kajian/analisis kebijakan guna mendukung pencapaian misi RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019. Meningkatkan kualitas pengendalian, evaluasi kebijakan dan pelaksanaan hasil-hasil pembangunan daerah guna mendukung perencanaan pembangunan daerah.

SATUAN

TARGET (2019)

Persen

100

Persen

100

Persen

100

Persen

100

Persen

100

Persentase analisis kebijakan perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan

Persen

100

Persentase SKPD melaporkan hasil evaluasi Renja SKPD sesuai dengan ketentuan.

Persen

100

a. b. a.

INDIKATOR TUJUAN

Persentase disiplin kehadiran dan kinerja ASN Bappeda per tahun Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran Persentase konsistensi Program RKPD dengan Program RPJMD.

b.

Persentase konsistensi Program KUA PPAS dengan Program RKPD. Kesesuaian antara prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dan prioritas Pemerintah pusat;

28

5.

Meningkatkan kualitas, ketersediaan dan kemudahan aksesibilitas data dan informasi perencanaan pembangunan bagi masyarakat.

Persentase keterisian data dan informasi perencanaan pembangunan (SIPD).

Persen

100

Secara lebih rinci target kinerja yang akan dicapai dalam tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 tersebut dapat disajikan dalam matrik pada halaman berikut.

29

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Provinsi Lampung 2015-2019 NO

TUJUAN

(1) 1.

(2)

2.

3.

TARGET KINERJA (3)

Memperkuat kelembagaan Bappeda sebagai lembaga perencanaan profesional.

100%

Meningkatnya sinkronisasi, koordinasi, integrasi dan sinergi dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan daerah.

100%

Meningkatkan kualitas perencanaan melalui pengembangan kajian/analisis

100%

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(4)

(5) a. Persentase disiplin kehadiran dan kinerja ASN Bappeda per tahun

b. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran a. Meningkatnya kualitas dan proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan sesuai jadwal dan peraturan yang berlaku.

b. Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran a. Persentase konsistensi Program RKPD dengan Program RPJMD. b. Persentase konsistensi Program KUA PPAS dengan Program RKPD.

b. Meningkatnya koordinasi koordinasi lintas SKPD provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah pusat serta seluruh stakeholders pembangunan. Tersedianya dokumen pendukung sinergi perencanaan dan implementasi pelaksanaan

a. Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan

2015

(6) 90 %

60 %

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE 2016 2017 2018

2019

(7) 92,5 %

(8) 95 %

(9) 97,5 %

(10) 100 %

70 %

80 %

90 %

100 %

100%

100% 95%

100%

100%

100% 100%

100%

Kesesuaian antara Program Pembangunan Pemerintah Pusat dan Program Pemerintah Provinsi Lampung.

90%

95%

100%

100%

100%

Persentase analisis kebijakan perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan

90%

95%

100%

100%

100%

90%

30

100%

NO

TUJUAN

(1)

(2) kebijakan guna mendukung pencapaian misi RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019. Meningkatkan kualitas pengendalian, evaluasi kebijakan dan pelaksanaan hasil-hasil pembangunan daerah guna mendukung perencanaan pembangunan daerah. Meningkatkan kualitas, ketersediaan dan kemudahan aksesibilitas data dan informasi perencanaan pembangunan bagi masyarakat.

4.

5.

TARGET KINERJA

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(3)

(4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2015-2019.

(5)

100%

Tersedianya Dokumen/Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Persentase SKPD melaporkan hasil evaluasi Renja SKPD sesuai dengan ketentuan

100%

Optimalisasi keterisian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan terintegrasi.

Persentase keterisian data dan informasi perencanaan pembangunan (SIPD).

2015 (6)

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE 2016 2017 2018

2019

(7)

(8)

(9)

70%

80%

90%

100%

100%

20%

50%

75%

100%

100%

31

(10)

Dalam penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, telah disusun program kerja dan indikator kinerja yang akan menjadi tolok ukur capaian kinerja Bappeda Provinsi Lampung jangka menengah sebagai berikut: Tabel 3.3. Program dan Indikator Kinerja Program Renstra Bappeda Provinsi Lampung 2015-2019

NO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

PROGRAM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program Pengembangan Data dan Informasi. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan. Program Penguatan Jaringan dan Program Koordinasi Perencanaan. Program Pengembangan dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Daerah. Program Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Program Pengembangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran. Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur. Meningkatnya disiplin aparatur.

Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur.

jumlah dokumen/publikasi mengenai data dan informasi yang mendukung proses perencanaan. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang dihasilkan dan disahkan. Jumlah pertemuan, koordinasi yang dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kab/Kota, SKPD terkait serta stakeholders.. Jumlah dokumen analisis kebijakan yang melengkapi perencanaan pembangunan daerah.

Persentase program/kegiatan pembangunan provinsi dan kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

32

3.2. Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2016

Berpedoman pada sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan

nasional yang termuat dalam RPJMN Tahun 2015-2019, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 serta Rencana Strategis Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, maka Bappeda Provinsi

Lampung merumuskan beberapa Program Kerja Tahun 2016 seperti tabel pada halaman berikut:

Tabel 3.4. Program dan kegiatan Bappeda Tahun 2016 No. Program 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Penyajian jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD Penatausahaan Aset Daerah Dukungan Operasional Kantor Bappeda Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan ATK Penyediaan Cetak dan Penggandaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Alat Kerja Kantor

1. Pengadaan sarana dan prasarana kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

33

No.

Program

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan

1. Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Provinsi 2. Penyusunan RKPD 2017 3. Fasilitasi untuk mengikuti rangkaian acara Musrenbang Nasional 4. Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota 5. Analisis perencanaan pembangunan

4 5 6

7

Program Pengembangan data/ informasi

Kegiatan 4. Peningkatan fasilitas gedung kantor Pengadaan Pakaian Dinas

1. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 2. Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja 1. Pembinaan SDM Aparatur 1. Pengelolaan Meta data Spasial 2. Pengelolaan Informasi Elektronik dan Perpustakaan Bappeda Provinsi Lampung 3. Pengelolaan Simpul Jaringan Data Spasial Nasional 4. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 5. Padu serasi Informasi Geospasial Batas Wilayah Provinsi Lampung 6. Penyusunan data indikator kinerja Pemerintah Daerah 7. Penyusunan bahan Publikasi Profil Pembangunan Provinsi Lampung 8. Sistem pengukuran ketahanan Nasional (siskustanas) 9. Koordinasi data dan informasi pembangunan daerah 10. Penyusunan data indikator utama ekonomi makro dan keuangan daerah Provinsi Lampung

34

No.

Program

Kegiatan

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 8

Program Penguatan Jaringan dan Program Koordinasi Perencanaan

Daerah Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran (KUA/PPAS dan RKA APBD Perubahan TA. 2015 - 2016) Workshop perencanaan pembangunan Daerah Pengembangan sistem perencanaan online Pembinaan penyusunan RKPD Kab/Kota Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Informasi Perencanaan Pembangunan Terpadu (IPPT) Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung

1. Koordinasi perencanaan pengembangan Ekonomi Daerah 2. Promosi Informasi Perencanaan Investasi Daerah 3. Sinergi dan integrasi potensi CSR dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung 4. Koordinasi perencanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunan 5. Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan kesra 6. Koordinasi dan asistensi pemanfaatan dana pajak rokok 7. Pembinaan dan admistrasi proyek (PAP) program penanggulangan kemiskinan 8. Fasilitasi sekretariat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Lampung 9. Koordinasi Perencanaan Praswil, Tata Ruang & LH 10. Koordinasi Rencana Aksi Daerah 35

No.

Program

11. 12. 13.

14. 15. 16. 9

Program Pengembangan dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Daerah

Kegiatan tentang penurunan Gas Rumah Kaca dan antisipasi dampak perubahan Iklim Penunjang Program Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi (WISMP-II) Provinsi Lampung Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi Provinsi Lampung Fasilitasi Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL, Koordinasi Kawasan Kumuh/Tertinggal, Perumahan serta Pemukiman Fasilitasi pelaksanaan program unggulan daerah bidang infrastruktur Koordinasi monitoring pelaporan dan evaluasi Bidang Pengendalian Fasilitasi dan koordinasi badan koordiniasi daerah (BKPRD)

1. Fasilitasi Pengembangan Dunia Usaha dan Sinergitas Pembangunan Ekonomi Daerah 2. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri dan Pariwisata 3. Fasilitasi dan Koordinasi Kedaulatan Pangan dan Peralihan Kewenangan Bidang Energi dan Kemaritiman 4. Rapat Koordinasi Gubernur se Wilayah Sumatera Tahun 2016 5. Fasilitasi Analisis Kebijakan Pembangunan Daerah 6. Fasilitasi dan Koordinasi Program Pembangunan Mendukung Kedaulatan Pangan 7. Fasilitasi Analisis Kebijakan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat. 36

No.

Program

8. 9.

10

Program Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.

11

Pengembangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pemanfaatan anggaran DBHCHT untuk pengembangan sektor Perkebunan. Penyusunan Road Map Peningkatan IPM Provinsi Lampung Evaluasi hasil pencapaian renstra & renja Bappeda Penyusunan laporan kinerja Bappeda Koordinasi dan Evaluasi Pencapaian Target SDGS Penyusunan Laporan Pasca-MDGs provinsi Lampung 2011-2015 akhir capaian Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Koordinasi dan Evaluasi Pencapaian RAD Pangan dan Gizi 2015-2019 Koordinasi dan Evaluasi Pencegahan Korupsi dan Reformasi Birokrasi Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan SKPD Prov.Lampung Fasilitasi dan pembinaan evaluasi hasil RKPD Kab/Kota Peningkatan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan APBN (DK/TP/UB )TA. 2016 Peningkatan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan APBD Ta. 2016

1. Fasilitasi penyelarasan RPJMN Integrasi UU 23 Tahun 2014 kedalam RPJMD Provinsi Lampung tahun 2015-

37

No.

Program

Kegiatan

2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

2019 Penyusunan kajian pendapatan daerah terkait pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 Penyusunan studi lanjutan proyek infrastruktur untuk kerjasama Pemerintah dan swasta Penyusunan Studi Pendahuluan Rencana Kerja Kemitraan Pembiayaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabuapaten/ Kota Penyusunan Dokumen Perencanaan Pasca MDGs (SDGs) Penyusunan RAD Pangan dan Gizi 2015-2019 Penyusunan Masterplan Pengembangan Kebudayaan Lampung Program Penyusunan Grand Design Kependudukan Provinsi Lampung Penyusunan neraca sumber daya lahan daerah Provinsi Lampung Penyusunan dan legalisasi RTRW dan rencana rinci tata ruang wilayah (RTRKS/RTDR/KSCT) Provinsi Lampung

Jika mengacu kepada dokumen RPJMD Provinsi Lampung tahun 2015-2019, pagu anggaran Bappeda Provinsi Lampung tahun 2016 sebesar Rp. 15.300.000.000 namun terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 600.000.000.

.

38

BAB IV. PENUTUP

Perencanaan menduduki peran penting dalam

rangka percepatan

pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya

akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UndangUndang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 yang dijabarkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang

meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan daerah perlu perlu memperhatikan tujuan pembangunan nasional yang antara lain

menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan Pusat dan Daerah.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Lampung

Tahun 2016, diharapkan tercapai kualitas produk perencanaan pembangunan yang menjadi tugas pokok Bappeda Provinsi Lampung, Tercapainya sistem prosedur

penyusunan perencanaan pembangunan yang efektif dan Tercapainya sumber daya

aparatur Bappeda Provinsi Lampung yang profesional dengan menjalankan tugastugas sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah tersusun.

Sesuai dengan rumusan Renja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016,

terdapat 11 Program Kerja Bappeda Provinsi Lampung dengan jumlah fasilitasi

anggaran sebesar Rp. 14.700.000.000,- (empat belas miliyar tujuh ratus juta rupiah). Perkiraan maju Tahun 2017 memiliki jumlah program sebanyak 11 Program Kerja dengan jumlah fasilitasi anggaran sebesar Rp. 15.500.000.000,- (lima belas miliyar lima ratus juta rupiah).

Demikian Dokumen Renja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016 ini dibuat,

dengan harapan dapat menjadi informasi yang bermanfaat baik dalam penilaian

kinerja Bappeda Provinsi Lampung maupun untuk pertimbangan perumusan kebijakan dan program yang lebih terarah dan terpadu pada tahun anggaran yang akan datang.

39

LAMPIRAN

40

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PROVINSI LAMPUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No. (1) 1

Program/ Kegiatan

(2) (3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pada Program Pelayanan Adminsistrasi Perkantoran Tingkat layanan telepon, internet, air dan 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik listrik 2 Penyajian jasa administrasi keuangan

Tingkat layanan administrasi keuangan

4 Penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 6 Penyediaan Jasa Keamanan

Tingkat layanan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran Jumlah penyediaan jasa keamanan

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor

7 Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD 8 Penatausahaan Aset Daerah 9 Penyediaan ATK

2

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Tingkat layanan kebersihan kantor

Jumlah dokumen peningkatan layanan pengelolaan keuangan Jumlah dokumen aset Jumlah ATK

10 Penyediaan Cetak dan Penggandaan

Jumlah cetak dan penggandaan

11 Penyediaan Makan dan Minuman

Jumlah penyediaan makan dan minuman

12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Kebersihan Kantor 13 Penyediaan Jasa Perbaikan Alat Kerja Kantor 14 Koordinasi dan Konsultasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan sarana dan prasarana kantor

Jumlah penyediaan alat rumah tangga dan kebersihan Tingkat layanan perbaikan alat kerja Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase capaian ketersediaan sarana dan prasarana

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Lokasi (Kab/ Kota, Kec, Desa/ Kel) (4) Provinsi Lampung Provinsi Lampung

Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung

Target Capaian Kinerja (5) 100%

Catatan Penting (kegiatan Kebutuhan Dana/ Sumber Dana lanjutan/ alternatif/ baru, atau keterangan lainnya) Pagu Indikatif (APBD/ APBN) (Rp) (6) (7) (8) APBD Kegiatan Rutin 1.902.000.000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(9) 100%

(Rp) (10) 2.285.000.000

100%

500.000.000

APBD

Kegiatan Rutin

100%

575.000.000

100%

143.000.000

APBD

Kegiatan Rutin

100%

160.000.000

100%

50.000.000

APBD

Kegiatan Rutin

100%

70.000.000

100%

120.000.000

APBD

Kegiatan Rutin

100%

150.000.000

9 orang

150.000.000

APBD

Kegiatan Rutin

10 orang

170.000.000

5 orang

76.500.000

APBD

Kegiatan Rutin

6 orang

140.000.000

38.000.000

APBD

Kegiatan Rutin

2 Dok

70.000.000

20 Dok

159.000.000

12 Bulan

34.000.000

2 Dok

APBD APBD

Kegiatan Rutin Kegiatan Rutin

20 Dok 100%

130.000.000 50.000.000

100%

21.500.000

APBD

Kegiatan Rutin

100%

30.000.000

10 Bulan

10.000.000

APBD

Kegiatan Rutin

100%

25.000.000

12 Bulan

50.000.000

APBD

Kegiatan Rutin

90%

60.000.000

4 kali

525.000.000

770.000.000

APBD

APBD

Kegiatan Rutin

4 kali 95%

630.000.000

1.000.000.000

95%

190.000.000

APBD

Kegiatan Lanjutan

90%

200.000.000

12 Bulan

95%

1 of 7

25.000.000

APBD

Kegiatan Rutin

Kegiatan Rutin dan Lanjutan

100%

25.000.000

No.

Program/ Kegiatan


2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor

3

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4 Peningkatan fasilitas gedung kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas

2 Pengembangan Budaya Kerja

4

5

6

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

Jumlah paket pembangunan fasilitas gedung kantor. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah pengadaan pakaian dinas

Jumlah dokumen evaluasi pengembangan budaya kerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pada Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Jumlah pelaksanaan pendidikan dan 1 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur pelatihan aparatur Bappeda Provinsi Lampung Jumlah pembinaan SDM aparatur 2 Pembinaan SDM Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Sosialisasi dan Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan data/informasi 1 Pengelolaan Meta data Spasial

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Jumlah Sosialisasi dan Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pada Program Pengembangan data/informasi

Jumlah database Pengelolaan Meta data spasial Persentase Updating Web Site, 2 Pengelolaan Informasi Elektronik dan Perpustakaan Bappeda Provinsi Lampung Perpustakaan dan data spasial lainnya 3 Pengelolaan Simpul Jaringan Data Spasial Nasional

4 Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Provinsi Lampung 5 Padu serasi Informasi Geospasial Provinsi Lampung 6 Penyusunan Data Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Lokasi (Kab/ Kota, Kec, Desa/ Kel) Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung

Target Capaian Kinerja 1 Paket 21 Unit

Catatan Penting (kegiatan Kebutuhan Dana/ Sumber Dana lanjutan/ alternatif/ baru, atau keterangan lainnya) Pagu Indikatif (APBD/ APBN) (Rp) 80.000.000 APBD Kegiatan Rutin

1 Paket

(Rp) 150.000.000

Kegiatan baru

1 Paket 97%

200.000.000

165.000.000

Kegiatan Rutin

96%

102.000.000

APBD

Kegitan Rutin

160 stel

52.000.000

APBD

Kegiatan Rutin

160 stel

90.000.000

100%

235.000.000

APBD

Kegitan Rutin

100%

338.000.000

50 orang

95.000.000

APBD

Kegiatan Rutin

100 orang

165.000.000

80 kali

140.000.000

100.000.000

APBD

APBD

Kegiatan Rutin

80 kali

173.000.000

100.000.000

APBD

Kegiatan Rutin

1.454.000.000

APBD

Kegiatan Rutin, Bari dan Lanjutan

1 Paket

1 Dok

100%

100%

140.000.000

50.000.000

APBD

APBD

200.000.000

APBD

129.000.000

Persentase Kelancaran Arus Data pada Jaringan Data Spasial Nasional

Provinsi Lampung

100%

Provinsi Lampung

Pelatihan Pembuatan Peta Tematik dan Updeting Album Peta Provinsi Lampung

Provinsi Lampung Provinsi Lampung


APBD

1 sistem informasi 100%

Jumlah buku data indikator kinerja pemerintah, Buku Lampung Dalam Angka Tahun 2015, Forum Data

Target Capaian Kinerja

360.000.000


Persentase jumlah fasilitasi dan pengelolaan datas spasial

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Kegiatan Rutin

Kegitan Rutin

20 Unit

1 Dok

100%

450.000.000

75.000.000

-

100%

2.125.000.000

Kegiatan Rutin

1 sistem informasi

250.000.000

APBD

Kegiatan Rutin

100%

250.000.000

150.000.000

APBD

Kegiatan Rutin

100%

250.000.000

100%

200.000.000

APBD

Kegiatan Rutin

100%

250.000.000

15 Kab/Kota, 30 Peta Tematik

200.000.000

APBD

Kegiatan Rutin

100%

250.000.000

260.000.000

APBD

Kegiatan Rutin

75 buku DIKP, 25 Buku LDA

400.000.000

75 buku DIKP, 25 Buku LDA

2 of 7

No.

Program/ Kegiatan 7 Penyusunan bahan Publikasi Profil Pembangunan Provinsi Lampung

7

8 Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (Siskustanas) 9 Koordinasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah 10 Penyusunan Data Indikator Utama Ekonomi Makro dan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan 1 Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Provinsi 2 Penyusunan RKPD 2016

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Jumlah media publikasi data dan informasi Pembangunan Provinsi Lampung secara berkala Input data siskurtanas

Keterisian Data Sistem Informasi Profil Daerah Provinsi Lampung Jumlah dokumen data indikator utama ekonomi makro dan keuangan daerah Provinsi Lampung Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan Jumlah Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Provinsi

Terlaksananya orientasi Tim RKPD, Tersedianya dokumen RKPD dan RKPD-P, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2017 3 Koordinasi kegiatan Musrenbang Nasional diikutinya rangkaian kegiatan Musrenbang Nasional Jumlah fasilitasi pelaksanaan Musrenbang 4 Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota Kab/Kota 5 Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersediannya dokumen analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan dan ketimpangan wilayah 6 Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Jumlah Dokumen Rencana Anggaran (KUA/PPAS APBD P 2015 - 2016) (KUA/PPAS dan RKA APBD-P 2015-2016) 7 Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah 8 Pengembangan sistem perencanaan online 9 Pembinaan Penyusunan RKPD Kab/Kota

terlaksananya workshop penyusunan Renja SKPD Provinsi Lampung Penambahan Modul dan Maintenance

11 Informasi Perencanaan Pembangunan Terpadu (IPPT)

Jumlah pelaksanaan kegiatan Informasi Perencanaan Pembangunan Terpadu (IPPT) Jumlah dokumen perencanaan Bappeda Provinsi Lampung

10 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Bappeda

12 Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung

terlaksananya pembinaan penyusunan RKPD Kab/Kota Jumlah pelaksanaan rapat Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Lokasi (Kab/ Kota, Kec, Desa/ Kel) Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung

Target Capaian Kinerja 3 Panel display data, 100 buku saku Profil Lampung 1 Dok (8 gatra) 1 Dok 120 Buku

Catatan Penting (kegiatan Kebutuhan Dana/ Sumber Dana lanjutan/ alternatif/ baru, atau keterangan lainnya) Pagu Indikatif (APBD/ APBN) (Rp) 65.000.000 APBD Kegiatan Rutin

50.000.000

APBD

Kegiatan Rutin

100.000.000

APBD

Kegiatan Lanjutan

100.000.000

APBD

Kegiatan Rutin

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja 3 Panel display data, 100 buku saku Profil Lampung 1 Dok (8 gatra) 1 Dok 120 Buku


(Rp) 125.000.000

75.000.000

150.000.000 125.000.000

Provinsi Lampung

97%

2.326.000.000

APBD

Kegiatan Rutin, Bari dan Lanjutan

97%

2.465.000.000

Provinsi Lampung

2 kali

520.000.000

APBD

Kegiatan Rutin

2 kali

350.000.000

Provinsi Lampung

75 eks

181.000.000

APBD

Kegiatan Lanjutan

75 eks

225.000.000


5 kali

140.000.000

APBD

Kegiatan Lanjutan

5 kali

225.000.000

15 Kab/Kota

112.500.000

APBD

Kegiatan Lanjutan

15 Kab/Kota

125.000.000

1 Dok

209.000.000

APBD

Kegiatan Baru

1 Dok

85.000.000

200 eks

297.500.000

APBD

Kegiatan Lanjutan

200 eks

325.000.000

55 SKPD

200.000.000

APBD

Kegiatan Baru

55 SKPD

275.000.000

15 Kab/Kota

70.000.000

APBD

Kegiatan Baru

15 Kab/Kota 5 kali

80.000.000

175.000.000

Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung

1 Paket 5 kali

285.000.000 50.000.000

APBD

Kegiatan Lanjutan

APBD

Kegiatan Lanjutan

1 Paket

150.000.000

1 kali

200.000.000

APBD

Kegiatan Lanjutan

1 kali

300.000.000

3 Dok : LPPD, LAKIP, RENSTRA

61.000.000

APBD

Kegiatan Lanjutan

3 Dok : LPPD, LAKIP, RENSTRA

150.000.000

3 of 7

No. 8

Program/ Kegiatan Program Penguatan Jaringan dan Program Koordinasi Perencanaan

1 Koordinasi perencanaan pengembangan ekonomi daerah Provinsi Lampung

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pada Program Penguatan Jaringan dan Program Koordinasi Perencanaan Jumlah pelaksanaan Koordinasi perencanaan pengembangan ekonomi daerah Jumlah keikutsertaan pada pameran peluang investasi

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Lokasi (Kab/ Kota, Kec, Desa/ Kel) Provinsi Lampung

Target Capaian Kinerja 100%

Terlaksananya koordinasi dan asistensi pemanfaatan dana pajak rokok

100%

(Rp) 2.955.000.000

80 kali

300.000.000

2 kali

225.000.000

APBD

Kegiatan Baru

2 kali

250.000.000

Provinsi Lampung

15 Kali

160.000.000

APBD

Kegiatan Lanjutan

18 kali

250.000.000

Provinsi Lampung

11 kali Kab/Kota 4 kali Pusat

275.000.000

APBD

Kegiatan Lanjutan

80 kali

350.000.000

Provinsi Lampung

15 kab/ kota

75.000.000

APBD

Kegiatan Baru

0

7 Pembinaan dan Administrasi Proyek (PAP) Terlaksananya Pembinaan dan Program Penanggulangan Kemiskinan Administrasi Proyek (PAP) Program Penanggulangan Kemiskinan Tercapainya perencanaan dan koordinasi 8 Koordinasi Program Penganggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Lampung Jumlah Dokumen laporan koordinasi 9 Koordinasi Perencanaan Praswil, Tata Ruang & SDA LH perencanaan praswil, tata ruang dan LH

Provinsi Lampung

1 Dok

-

APBD

Kegiatan Lanjutan

1 Dok

100.000.000

1 Dok

150.000.000

APBD

Kegiatan Baru

1 Dok

150.000.000

Provinsi Lampung

80 kali

250.000.000

APBD

Kegiatan Lanjutan

80 kali

400.000.000

Provinsi Lampung

1 Dok

75.000.000

APBD

Kegiatan Lanjutan

1 Dok

150.000.000

11 Penunjang Program Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi (WISMP-II) Provinsi Lampung

Jumlah Laporan Pendukung Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Provinsi Lampung

Provinsi Lampung

1 Dok

50.000.000

APBD

Kegiatan Lanjutan

1 Dok

80.000.000

1 Dok

150.000.000

APBD

Kegiatan Lanjutan

1 Dok

250.000.000

Jumlah Koordinasi dalam penguatan kelembagaan Pokja AMPL dan Koordinasi Kawasan Kumuh/Tertinggal Perumahan serta Pemukiman


100%

50.000.000

APBD

Kegiatan Lanjutan

100%

125.000.000

6 Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan dana pajak Rokok

Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan pendanaan dan pembiayaan


Kegiatan Lanjutan

5 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kesra

Provinsi Lampung


APBD

4 Koordinasi Perencanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunan

80 kali


300.000.000

2 Promosi Informasi Perencanaan Investasi Daerah

Provinsi Lampung

Catatan Penting (kegiatan Kebutuhan Dana/ Sumber Dana lanjutan/ alternatif/ baru, atau keterangan lainnya) Pagu Indikatif (APBD/ APBN) (Rp) 2.035.000.000 APBD Kegiatan Baru dan Lanjutan

Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan kesra

10 Koordinasi Rencana Aksi Daerah tentang Jumlah Dokumen Pelaporan, Evaluasi dan penurunan Gas Rumah Kaca dan antisipasi Pemantauan tentang penurunan emisi gas dampak perubahan Iklim dan Monev rumah kaca lahan kritis (Koordinasi dan Monev LH)

12 Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi Provinsi Lampung 13 Koordinasi kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL, Koordinasi Kawasan Kumuh/Tertinggal, Perumahan serta Pemukiman

Jumlah Lembaga Pengelolaan Irigasi yang Mandiri melalui WISMP, PISP

Provinsi Lampung

4 of 7

100000000

No.

9

Program/ Kegiatan


100.000.000

APBD

Kegiatan Lanjutan

20 Kali 1 Lap

250.000.000

3.133.000.000

APBD

100%

1.100.000.000

2 kali

138.000.000

APBD

Kegiatan Baru dan Lanjutan Kegiatan baru

2 kali

125.000.000

Provinsi Lampung

10 kali

200.000.000

APBD

Kegiatan baru

10 kali

200.000.000

Provinsi Lampung

10 kali

200.000.000

APBD

Kegiatan baru

10 kali

300.000.000

Jumlah rapat koordinasi Gubernur se Wilayah Sumatera Tahun 2016 jumlah koordinasi pembangunan mendukung kedaulatan pangan


1 kali

2.000.000.000

APBD

Kegiatan baru

0

10 kali

125.000.000

APBD

Kegiatan Lanjutan

10 kali

125.000.000

Provinsi Lampung

2 Dok

115.000.000

APBD

Kegiatan Lanjutan

2 Dok

150.000.000

Tersusunnya Dokumen Road Map Peningkatan IPM Provinsi Lampung Terkoordinasinya pemanfaatan anggaran DBHCHT dan tersedianya dokumen kajian pengembangan tembakau rendah nikotin


1 Dok

155.000.000

APBD

Kegiatan Lanjutan

6 Dok

200.000.000

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pada Program Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Lampung

100%

1.043.000.000

APBD

Kegiatan Baru dan Lanjutan

100%

1.735.000.000

10 eks

75.000.000

APBD

Kegiatan Lanjutan

10 eks

175.000.000

Jumlah dokumen capaian kinerja Bappeda selama 1 (satu) Tahun


3 dok

75.000.000

APBD

Kegiatan Lanjutan

3 dok

175.000.000

Provinsi Lampung

1 dok

Jumlah koordinasi Monitoring pelaporan dan evaluasi yang dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah

Provinsi Lampung

15 kali

100.000.000

APBD

Jumlah Koordinasi dalam Penguatan Kelembagaan BKPRD dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi Lampung Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pada Program Pengembangan dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Daerah Jumlah Gathering dengan dunia usaha

Provinsi Lampung

20 Kali 1 Lap

125.000.000

Provinsi Lampung

100%

Jumlah Fasiltasi pengembangan kawasan industri dan pariwisata

jumlah koordinasi peralihan kewenangan 3 Koordinasi kedaulatan pangan dan peralihan kewenangan bidang energi dan bidang kemaritiman kemaritiman

10

Program Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 1 Evaluasi hasil pencapaian renstra & renja bappeda 2 Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda


15 kali

16 koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

8 Penyusunan Road Map Peningkatan IPM Provinsi Lampung 9 Koordinasi dan Fasilitasi Pemanfaatan anggaran DBHCHT untuk pengembangan sektor Perkebunan


Kegiatan Baru

15 Koordinasi Monitoring pelaporan dan evaluasi Bidang Pengendalian

4 Rapat Koordinasi Gubernur se Wilayah Sumatera Tahun 2016 6 koordinasi Program Pembangunan Mendukung Kedaulatan Pangan dan energi 7 Penyusunan Analisis Kebijakan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat.



(Rp) 100.000.000

Jumlah laporan Pelaksanaan Program Unggulan Daerah Bidang Infrastruktur

1 Akselerasi Pengembangan Dunia Usaha dan Sinergitas Pembangunan Ekonomi Daerah 2 Koordinasi Percepatan Pengembangan Kawasan Industri dan Pariwisata

Lokasi (Kab/ Kota, Kec, Desa/ Kel)

Catatan Penting (kegiatan Kebutuhan Dana/ Sumber Dana lanjutan/ alternatif/ baru, atau keterangan lainnya) Pagu Indikatif (APBD/ APBN) (Rp) 50.000.000 APBD Kegiatan Lanjutan

1 Dok

14 Koordinasi percepatan pelaksanaan program unggulan daerah bidang infrastruktur

Program Pengembangan dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Daerah

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Tercapainya Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Jumlah Dokumen Hasil Pencapaian Renstra SKPD Provinsi Lampung

Provinsi Lampung

14 kab/kota, 1 dokumen

5 of 7

200.000.000

APBD

Kegiatan baru

0

0

-

No.

Program/ Kegiatan 3 Koordinasi dan Evaluasi Pencapaian Target SDGS 4 Penyusunan Laporan Pasca-MDGs provinsi Lampung 2011-2015 akhir capaian 5 Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 6 Koordinasi dan Evaluasi Pencapaian RAD Pangan dan Gizi 2015-2019 7 Koordinasi dan Evaluasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

8 Koordinasi dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan 9 Evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan SKPD Prov.Lampung 10 Pembinaan dan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Pembangunan Kab/Kota

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Jumlah dokumen laporan koordinasi dan Evaluasi pencapaian target SDGs Jumlah laporan pencapaian target pasca MDGs

1 Fasilitasi penyelarasan RPJMN dan integrasi Undang-undang 23 tahun 2014 kedalam RPJMD Prov. Lampung 20152019 3 Penyusunan Studi Lanjutan Proyek Infrastruktur Untuk kerjasama Pemerintah dan Swasta 4 Penyusunan Studi Pendahuluan Rencana Kerja Kemitraan Pembiayaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabuapaten/ Kota


Target Capaian Kinerja 0



1 Dok

(Rp) 150.000.000

Kegiatan Lanjutan

1 Dok

-

APBD

Kegiatan Lanjutan

1 Dok

100.000.000

1 Dok

100.000.000

APBD

Kegiatan Lanjutan

1 Dok

100.000.000

20 eks

-

APBD

Kegiatan Lanjutan

20 eks

125.000.000

1 dok

210.000.000

APBD

Kegiatan Rutin

1 dok

200.000.000

Provinsi Lampung

15 Kab/kota

150.000.000

APBD

Kegiatan Lanjutan

1 dok

175.000.000

Provinsi Lampung

5%

150.000.000

APBD

Kegiatan Lanjutan

5%

250.000.000

Provinsi Lampung

5% dan 2 bk

133.000.000

APBD

Kegiatan Baru

5% dan 2 bk

185.000.000

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pada Program Pengembangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Lampung

100%

1.600.000.000

APBD

Kegiatan Baru dan Lanjutan

100%

Dokumen Revisi Perda RPJMD

Provinsi Lampung

100%

200.000.000

APBD

Kegiatan Baru

0

Jumlah dokumen studi pendahuluan proyek infrastruktur untuk kerjasama pemerintah dan swasta Jumlah dokumen kajian rencana kerja Kemitraan Pembiayaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabuapaten/ Kota

Provinsi Lampung

1 Dok

100.000.000

APBD

Kegiatan Lanjutan

1 Dok

100.000.000

Provinsi Lampung

1 paket

100.000.000

APBD

Kegiatan Baru

1 Paket

132.000.000

Provinsi Lampung

1 Dok

200.000.000

APBD

Kegiatan Lanjutan

0

Jumlah dokumen laporan percepatan pembangunan daerah tertinggal Jumlah dokumen laporan pencapaian RAD pangan dan gizi 2015-2019 Jumlah dokumen laporan pencegahan korupsidan reformasi birokrasi Jumlah Dokumen evaluasi program penanggulangan kemiskinan Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan SKPD Provinsi Lampung Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan penilaian APN

5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pasca Jumlah dokumen perencanaan pasca MDGs (SDGs) MDGs (SDGs)

Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung

1 Dok


APBD

Persentase program dan kegiatan APBD 12 Peningkatan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang dimonitoring dan evaluasi, matrik APBD TA 2016 persandingan APBN dan APBD.

Pengembangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Lokasi (Kab/ Kota, Kec, Desa/ Kel)

Catatan Penting (kegiatan Kebutuhan Dana/ Sumber Dana lanjutan/ alternatif/ baru, atau keterangan lainnya) Pagu Indikatif (APBD/ APBN) (Rp) APBD Kegiatan Lanjutan 150.000.000

Persentase program dan kegiatan APBN 11 Peningkatan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan (DK/TP/UB) yang dimonitoring dan APBN (DK/TP/)TA. 2016 evaluasi.

11

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

0

6 of 7

0

APBD

Kegiatan Lanjutan

0

1 Dok

0

100.000.000

1.332.000.000 0

0

No.

Program/ Kegiatan


6 Penyusunan RAD Pangan dan Gizi 20152019 7 Penyusunan Masterplan Pengembangan Kebudayaan Lampung

Jumlah dokumen RAD pangan dan gizi 2015-2019 Jumlah dokumen masterplan pengembangan kebudayaan Lampung

9 Penyusunan Neraca Sumber Daya Lahan Daerah Provinsi Lampung

Jumlah Dokumen Nerasa SDA

8 Program Penyusunan Grand Design Kependudukan Provinsi Lampung

10 Penyusunan dan Legalisasi RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah (RTRKS/RDTR/KSCT) Provinsi Lampung

Tersusunnya grand design kependudukan Provinsi Lampung Jumlah Dokumen dan Legalisasi Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah (RTRKS/RDTR/KSCT) Provinsi Lampung.

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Lokasi (Kab/ Kota, Kec, Desa/ Kel)



1 Dok

Provinsi Lampung

0,00


Catatan Penting (kegiatan Kebutuhan Dana/ Sumber Dana lanjutan/ alternatif/ baru, atau keterangan lainnya) Pagu Indikatif (APBD/ APBN) (Rp) 100.000.000 APBD Kegiatan Lanjutan

Target Capaian Kinerja 0

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)

0

1 Dok

-

APBD

Kegiatan Lanjutan

0

150.000.000

Provinsi Lampung

1 Dok

150.000.000

APBD

Kegiatan Baru

0

200.000.000

-

APBD

Kegiatan Baru

0

0

Provinsi Lampung

1 Dok

750.000.000

APBD

Kegiatan Lanjutan

1 Dok

Jumlah

14.700.000.000

Bandar Lampung,

2015

Ir. TAUFIK HIDAYAT, MM, MEP Pembina Utama Madya NIP. 19601009 198603 1 011

7 of 7

750.000.000 15.500.000.000

KATA PENGANTAR. Bandar Lampung, April 2015 Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Ir. Taufik Hidayat, MM, MEP Pembina Utama Madya NIP

Recommend Documents