PEMBINAAN PEMERINTAH KECAMATAN ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA (PPD) TAHUN 2011 (Study Pada Desa Rokan Koto Ruang) DESKI ARIA 0801134250 DOSEN PEMBIMBING : Drs. Paulus Edy Gia Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru e-mail :
[email protected] 0857790600373
Abstract : Districts Commanding construction Rokan IV Koto Rokan Hulu Regency Upstream for Performing To Program Village Empowerment (PPD) Year 2011 (Study On Silvan Rokan Koto Ruang). This research intent to word. First are its reducing communication among Commanding Silvan and Commanding district begets Construction problem Programme Empowerment Village not effective as it were that wanted by currently government. Both of Consciousness of society, benefit and organizer is still low enough in going and utilizes PPD's programm. Third As thing that gets bearing with society complaint to the payment of loan time that so laconic, it indirectly cause society perceives was given chance that adequately deep developmental their effort. Accordingly at single-sided undeveloped effort with every consideration. Abstrak : Pembinaan Pemerintah Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Tahun 2011 (Study Pada Desa Rokan Koto Ruang). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan. Pertama adalah Kurangnya komunikasi antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan mengakibatkan persoalan Pembinaan Program Pemberdayaan Desa tidak efektif sebagaimana yang diingin pemerintah saat ini. Kedua Kesadaran dari masyarakat, pemanfaat dan pengelola masih cukup rendah dalam menjalankan dan memanfaatkan program PPD. Ketiga Seperti hal yang berkaitan dengan keluhan masyarakat terhadap waktu pengembalian pinjaman yang begitu singkat, hal ini secara tidak langsung menyebabkan masyarakat merasa belum diberi kesempatan yang cukup dalam pengembangan usaha mereka. Akibatnya disatu sisi usaha belum berkembang dengan baik. Kata Kunci : Pembinaan, Pemerintah, Pelaksanaan Program.
1
PENDAHULUAN Provinsi Riau yang terletak dengan kekayaan sumberdaya alamnya tahun demi tahun terjadi peningkatan yang signifikan terhadap penduduk miskin, dimana kemiskinan di Riau bukan di sebabkan oleh kemiskinan alami semata tetapi lebih di sebabkan kemiskinan struktural yang multi dimensional, yakni suatu keadaan dimana kebijkan pembangunan yang tidak memihak kepada orang miskin. Program K2I (Kemiskinan, Kebodohan, dan infrastruktur) yang di luncurkan oleh pemerintah Provinsi Riau merupakan terobosan baru yang merupakan cikal bakal pembangunan di Riau dalam rangka mengejar ketertinggalan Riau yang hampir pada semua lini. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah pusat membuat suatu kebijkan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan meninjak lanjuti Keputusan Presiden Nomor 124 tahun 2001 Tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan, maka Pemerintah Daerah Provinsi Riau membuat suatu komitmen mengenai masalah penanggulangan kemisikinan di Provinsi Riau, dengan mengeluarkan keputusan Gubernur Riau Nomor 591/IX/2004 tentang pembentukan komite penanggulangan kemiskinan Provinsi Riau menindak lanjuti keputusan presiden tersebut. Berdasarkan keputusan tersebut pemerintah Provinsi Riau membuat suatu program penanggulangan kemiskinan yang disebut Program Pemberdayaan Desa (PPD) dan di tetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2006 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa, dengan menimbang diberlakukan ketentuan-ketentuannya tidak sesuai lagi dengan perkembangan program secara baik maka perlu di berlakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 tahun 2006 dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa. Pada dasarnya, Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah bantuan teknis dalam rangka pemberdayaan kepada masyarkat dan memberikan bantuan dalam bentuk stimulan yang dapat di manfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi yang di usulkan oleh masyarkat yang sifatnya bergulir. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, Pemerintah Provinsi Riau bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota se Propinsi Riau dalam melaksanakan suatu Program Pemberdayaan Desa atau di singkat dengan PPD. Program Pemberdayaan Desa dilaksanakan dengan cara menempatkan sejumlah dana tingkat Desa dan Kelurahan sebagai modal usaha untuk membiayai kegiatan ekonomi masyarakat, PPD juga memberikan pendampingan kepada masyarakat guna memfasilitasi masyarkat dalam setiap tahapan kegiatan, membantu menggali potensi Desa, menjaga kualitas setiap tahapan kegiatan, memberikan pembinaan dalam rangka memperkuat kapasitas masyarakat dan kelembagaan Desa.
2
Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan PPD adalah untuk memperkuat kapasitas masyrakat (pemberdayaan masyarkat), meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memperkuat kelembagaan masyarkat Desa menuju Desa yang mandiri, adapun tujuannya adalah: 1. Mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian Dana Usaha Desa. 2. Memperkuat kelembagaan Desa. 3. Mendorong peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarkat Desa. 4. Mendorong pelembagaan sistem pembangunan partisipatif. Adapun kegiatan Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam implementasinya terdiri atas dua jenis kegiatan yaitu: 1. Kegiatan regular perencanaan pembangunan desa/kelurahan melalui sektoral. 2. Kegiatan bidang ekonomi mikro Dana Usaha Desa/Kelurahan yang di kelola oleh Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan-Pinjam (UED/K-SP). Program Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) ini merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi Riau yaitu melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD) bersumber dari dana sharing APBD Provinsi dan Kabupaten yang berbentuk dana bergulir yang bergerak dalam bidang simpan pinjam yang merupakan milik masyarakat Desa. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) ini termasuk semua usaha ekonomi yang di usahakan oleh masyarakat desa baik secara perorangan maupun kelompok, adapun jenis usaha yang mendapatkan bantuan dari program antara lain: a. Perdagangan b. Pertanian c. Perkebunan d. Perikanan e. Peternakan f. Industri Kecil g. Jasa Strategi yang di lakukan pada Program Pemberdayaan Desa (PPD), untuk mewujudkan visi dan misi program maka strategi yang digunakan adalah; 1. Pemberdayaan Masyarakat.
3
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat. 3. Pengembangan Ekonomi Masyarkat Dari penjelasan diatas, pemerintah kecamatan Rokan IV Koto dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemberdayaan desa untuk meningkatkan ekonomi masyrakat karna masih banyaknya penduduk miskin dan pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya, Banyaknya jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya yang telah di putuskan bisa di katakan kurang baik khususnya di Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Rokan IV Koto pada beberapa tahun terahir kondisi kesejahteraan masyarakat masih sangat memperihatinkan karena jumlah penduduk miskin masih cukup banyak dan tidak mengalami perubahan yang segnifikan meskipun berbagai usaha telah di lakukan. Menurut Wasistiono (2006 : 2). Masyarakat desa mengalami kemiskinan karena adanya keterbatasan yang di sandang mereka seperti tingkat pendidikan yang rata-rata masih rendah, pendapatan perkapitalnya yang kecil dan fasilitas sosial yang dimilikinya. Program Pemberdayaan Desa (PPD) berjalan semenjak peraturan Gubernur Riau Nomor 15 tahun 2006 tentang pedoman umum dan petunjuk teknis Program Pemberdayaan Desa, dan dilakukan penyempurnaan tentang peraturan Gubernur Riau Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa. Yang telah dilakasanakan di setiap Kabupaten mulai dari tahun 2006. Sementara itu di Kecamatan Rokan IV Koto desa-desa yang mendapatkan Program Pemberdayaan Desa (PPD) sebagai berikut:
Table 1.2 Desa yang mendapatkan PPD S/D 2010 No.
1. 2. 3. 4. 5.
Nama Desa Lubuk Bendahara Kelurahan Rokan Rokan Koto Ruang Lubuk Bendahara Timur Cipang Kiri Hilir
Besar Dana Rp. 405.000.000 Rp. 500.000.000 RP. 410.000.000 Rp. 500.000.000 Rp. 500.000.000
Keterangan APBD KAB 2010 APBD KAB 2009 APBD PROV 2008 APBD KAB 2007 APBD PROV 2006
Rp.2.315.000.000 Total Sumber: Laporan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Rokan Hulu 2011
Adapun tabel rekapitulasi masalah dan tindak lanjut pengembalian pinjaman masyarakat dalam UED-SP sebagai berikut.
4
Tabel 1.3 Permaslahan dan Rekomendasi Pengembalian Pinjaman UED-SP No.
Desa/Kelurahan
Penyelesaian Masalah
1.
Lubuk Bendahara (2010)
Tunggakan meningkat dari Rp.5.069.222 menjadi Rp. 6.323.111
2.
Kelurahan Rokan (2009)
Belum ada permaslahan pengembalian 100%
3.
Rokan Koto Ruang (2008)
Tunggakan Meningkat Rp. 16.792.500 menjadi Rp 19. 098.000
4.
Lubuk Bendahara timur (2007)
5.
Cipang Kiri Hilir (2006)
Tunggakan pertama semenjak pencairan yakni sebesar Rp.2.338.778 Tunggakan meningkat dari Rp. 15.130.865 menjadi 17.150.135
Rekomendasi Penagihan langsung kerumah pemanfaat. Tunggakan istri kades sudah di panggil camat. Melakukan pendampingan intensif untuk menghindari munculnya masalah Kunjungan dan penagihan kerumah pemanfaat dan di berikan surat teguran oleh camat. Kunjungan kerumah pemanfaat
Kunjungan dan penagihan kerumah pemanfaat dan di bberikan surat teguran oleh camat
Status Maslah Proses
Proses Proses
Proses
Sumber; Laporan Program BPMD Rokan Hulu 2011 Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa terdapat beberapa fenomena yang terjadi di desa-desa yang menjalan kan Program Pemberdayaan Desa (PPD), salah satunya yaitu Desa Rokan Koto Ruang, dimana dalam pengembalian pinjaman UEDSP terdapat kendala-kendala dalam masyarakat yang tidak tepat waktu dalam pengembalian, akan ditindak lanjut oleh kepala desa dan diserahkan kepada camat sebagai pembina Program Pemberdayaan Desa. Desa Rokan Koto Ruang adalah salah satu desa dari beberapa desa di Kecamatan Rokan IV Koto dengan jarak ke Ibukota Kabupaten 171 Km. Jumlah penduduk desa Rokan Koto Ruang 2.109 jiwa yang terdiri dari 514 KK. Dengan luas wilayah yang dimiliki kurang lebih 32.000 Ha. Yang terdiri dari tiga dusun. Semua penduduk desa merupakan penduduk tempatan dalam artian mereka menghuni desa sudah secara turun temurun. Adapun mata pencarian masyarakat desa Rokan Koto Ruang yaitu Pertanian, pedagang dan sebagian pertukangan. Dalam mendukung Program Pemberdayaan Desa berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 78 Tahun 2009 tentang pedoman umum dan petunjuk teknis Program pemberdayaan Desa, kepala pemerintah Kecamatan Rokan IV Koto atau biasa disebut dengan Camat mempunyai tugas dan fungsi bertanggung jawab atas pembinaan pelaksanaan peran serta masyarkat dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan dengan tugas:
5
1. Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan di bantu oleh unsur-unsur pemerintah kecamatan lainnya. 2. Menyelenggarakan rapat tingkat kecamatan untuk menjelaskan prinsip dan peraturan Dana Usaha Desa/Kelurahan kepada aparat tingkat kecamatan. 3. Memantau pelaksanaan proses pengusulan kegiatan oleh desa/kelurahan pada forum MUSRENBANG. 4. Memantau pelaksanaan Dana Usaha Desa/Kelurahan dan melaporkannya kepada tim Koordinasi pembinaan dan pengendalian Kabupaten. 5. Membuat laporan bulanan kepada Bupati mengenai pelaksanaan program Dana Usaha Desa/Kelurahan. Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarkat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau Tahun 2009. Fungsi dan tugas camat yang diatas adalah dapat disimpulkan bahwa Camat adalah sebagai Pembina sesuai dengan intruksi Gubernur Riau nomor 78 tahun 2009 maka fungsi camat dalam mendukung program pemberdayaan desa adalah membina pelaksanaan lembaga PPD tersebut. Untuk menciptakan hal diatas maka diperlukan suatu konsep pembinaan terhdap aparatur pemerintah desa, agar dalam melaksasanakan tugasnya sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang diembankan kepadanya, oleh karena itu diperlukan kemampuan dari pada pemimpin pemerintah untuk dapat melaksanakan suatu bentuk pembinaan kepada pemerintah desa. Dengan adanya sistem pembinaan ini diharapkan dapat menghasilkan mutu yang baik dari pemerintah desa itu sendiri dan meningkatkan kemampuannya secara professional dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal dan berkualitas kepada masyarakat, sehingga tercipta pemerintah yang efektif yang berdaya guna dan berhasil guna. Dari penjelasan diatas, dengan diadakannya Program Pemberdayaan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di, Adapun tugas kepala desa Rokan Koto Ruang, fungsi Kepala desa dalam mendukung Program Pemberdayaan Desa (PPD) berdasarkan peraturan Gubernur Riau Nomor 78 tahun 2009 tentang pedoman umum dan petunjuk teknis Program Pemberdayaan Desa adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan PPD dan pelestarian program PPD. Kepala Desa bertugas dan berkewajiban dalam pembinaan masyarakat; 1. Menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan PPD dan menyebarluaskannya kepada seluruh masyarakat Desa. 2. Mengesahkan Rencana Jangka Menengah Desa (RJMK) dan Rencana Tahunan Pembangunan Kelurahan (RTPD/K) serta menyampaikan dokumen tersebut pada forum MUSRENBANG Kecamatan.
6
3. Mengesahkan daftar calon pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan. 4. Menandatangani dokumen Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3). 5. Memantau realisasi penyaluran dan pengembalian pinjaman Dana Usaha Desa/. 6. Mengikuti rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) kecamatan guna menyampaikan daftar kegiatan bidang sektoral (RJM dan RTPD/K). 7. Mendorong dan mengupayakan penyelesaian permasalahan yang terjadi di desa/kelurahan bersangkutan. 8. Membuat laporan bulanan kepada Camat tentang perkembangan pelaksanaan PPD di Desa. Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarkat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau Tahun 2009. Dari beberapa hasil wawancara penulis dengan Keapala Desa tentang pembinaan camat dalam pelaksanaan program pemberdayaan desa di Kecamatan Rokan IV Koto adalah kurangnya komunikasi antara camat dan Kepala desa tentang pelaksanaan program tersebut dikarnakan camat kurang mengontrol program tersebut. Adapun penghambat pembinaan camat dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Desa adalah: 1. Kurangnya partisipasi masyarkat dalam kegitan PPD. 2. Kurangnya koordinasi pemerintah kecamatan dengan aparat desa Rokan Koto Ruang. 3. Bantuan usaha tidak tepat sasaran. 4. Ksadaran dari masyarakat dan pemanfaat sangat rendah. Dari beberapa penghambat pembinaan diatas penulis melakukan wawancara dengan Kepala desa Rokan Koto Ruang mengatakan dimana masyarakat kurang terlibat aktif dalam setiap tahapan kegiatan, sperti dalam melaksanakan rapat desa yang membahas tentang PPD, masyrakat yang mengikuti rapat hanya sebagian yang hadir, yang diakibatkan kurangnya kepedulian masyarakat dalam program ini. Adapun kegiatan Program Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan pemerintah desa adalah Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED/K-SP) dimana masyarakat dapat melakukan peminjaman untuk melakukan usaha ekonomi, beberapa bentuk Usaha Ekonomi Desa diantaranya; Pasar desa, listrik desa, pengelolaan air minum desa, sedangkan Simpan Pinjam berbentuk, kelompok usaha bersama, warung, dan usaha kecil-kecilan yang dilakukan oleh masyarkat.
7
METODE PENELITIAN Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rokan IV Koto dan Desa Rokan Koto Ruang, Kabupaten Rokan Hulu. Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian deskriptif Kualitatif, yang dapat di artikan sebagai proses pemecahan masalah yang di selidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya. Teknik Pengumpulan Data yang dipakai adalah Wawancara, yaitu peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung baik kepada aparat pemerintah, masyarakat dan beberapa pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi,yaitu peneliti melakukan pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan peneliti ini. Telaah pustaka di lakukan dengan membandingkan data yang di peroleh dengan konsep dan teori yang berkaitan secara langsung. Informan yang menjadi subjek penelitian ini ditentukan dengan teknik snowballing (teknik bola salju). Sedangkan yang menajdi informannya adalah Camat Rokan IV Koto, Kepala Desa Rokan Koto Ruang, anggota masyarakat, pealaku Program Pemberdayaan Desa. Hasil penelitian ini disajikan dengan bentuk deskriptif naratif dengan memperhatikan life story dari informan yang menjadi subjek penelitian.
8
HASIL DAN PEMBAHASAN A.
Pembinaan Pemerintah Kecamatan Rokan IV Koto Terhadap Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa di Desa Rokan Koto Ruang Tahun 2011.
Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan kegiatan Program Pemberdayaan Desa, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fingsi masing-masing instansi secara terpadu. Acuan yang dijadikan dasar hukum atau pedoman dalam melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan PPD adalah: a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Pengaturan Tata Usaha Keuangan Daerah. c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002, tentang pedoman pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. d. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. e. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 Tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan. f. Keputusan Gubernur Nomor 592/IX/2004 Tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau. Maksud dan tujuan pembinaan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa adalah untuk : a. Memotivasi dan memfasilitasi masyarakat agar dapat mengambil keputusan secara tepat dan melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan PPD sesuai dengan prinsipprinsip, prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. b. Memantau dan mengendalikan agar pelaksanaan PPD tidak menyimpang dari prinsip-prinsip, prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. c. Mengkoordinasikan upaya-upaya pemecahan maslah dan kendala yang timbul dalam pelaksanaan PPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan proses dan hasil-hasil pelaksanaan PPD kepada pihak-pihak yang dipandang perlu, termasuk DPRD, LSM, Dunia Usaha dan sebagainya.
9
e. Membina dan mengendalikan tenaga pendamping agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan peran, fungsi dan kewajibannya. Pembinaan Program Pemberdayaan Desa di Kecamatan Rokan IV Koto dilakukan secara berjenjang mulai dari : a. Tingkat Desa Kepala desa bertanggung jawab atas seluruh kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian dan pengembangan hasil-hasil kegiatan masyarakat pada desa masing-masing. Untuk kepentingan pembinaan dan pengendalian kegiatan ditingkat desa maka ditetapkan sebagai pihak yang melakukan fungsi pengawasan umum yaitu ketua BPD. b. Tingkat Kecamatan Camat bertanggung jawab atas pembinaan pelaksanaan kegiatan disetiap desa, terutama untuk kegiatan bidang sektoral demi menjamin terlaksananya sistem perencanaan pembangunan partisipatif serta memastikan seluruh pelaku-pelaku kegiatan PPD menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang ada. Pembinaan Program Pemberdayaan Desa ini akan dilihat dari wawancara dan informasi responden penelitian. Untuk lebih jelasnya pembinaan pemerintah Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu terhadap pelaksanaan program pemberdayaan desa tahun 2011 study pada desa Rokan Koto Ruang akan dijabarkan lebih jauh dalam uraian berikut ini. 1.
Pembinaan Camat Dalam Rapat Kecamatan Tentang Program Pemberdayaan Desa dengan Pendamping Desa dan Pengurus UED-SP di Kecamatan. Pembinaan merupakan suatu urat nadi dari suatu program pemerintah, pembinaan yang baik akan menghasil kinerja yang baik. Pembinaan Program Pemberdayaan Desa yakni usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Adapun bentuk-bentuk pembinaan di Desa Rokan Koto Ruang adalah sebagai berikut. a. Musyawarah Desa Pertanggung jawaban Tahunan (MDPT) b. Teguran-teguran Camat Rokan IV Koto Terhadap Masyarakat Yang Menunggak Pinjamana UED-SP di Desa Rokan Koto Ruang. 2.
Pembinaan Camat Rokan IV Koto Kepada Masyarakat di Desa Rokan Koto Ruang.
Pembinaan yang dilakukan oleh Camat Rokan IV koto langsung kemasyarakat melalui rapat-rapat kecamatan yang menyangkut Program Pemberdayaan Desa. Secara umum tugas utama Pembinaan Camat adalah sebagai penanggung jawab dalam memberikan bimbingan dan pembinaan serta pembelajaran kepada kader pembangunan masyarakat dan pengelola UED-SP dalam bentuk 10
pelatihan Rapat Koordinasi Bulanan, in Service Training (IST) serta On The Job (OJT) dilapangan. Adapun jenis pembinaan camat kepada masyarakat Desa Rokan Koto Ruang adalah sebagai berikut. a. Musyawarah Koordinasi Desa b. Pembinaan Masyarakat Miskin 3. Pengarahan Langsung Kepada Masyarakat Pada Setiap Akhir Tahun Tutup buku Program Pemberdayaan Desa di Desa Rokan Koto Ruang. Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaa Program Pemberdayaan Desa Camat Rokan IV Koto memberikan pengarahan ke masyarakat pada Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Tahunan atau yang biasa disebut (MDPT). Pengarahan langsung kemasyarakat ini sudah dilakukan semenjak berjalannya Program Pemberdayaan Desa di Desa Rokan Koto Ruang yaitu mulai tahun 2009 pelaksanaan program ini. Pada dasarnya tujuan Program Pemberdayaan Desa adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan strategi pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaa dalam peneyelenggaraan pembangunan Desa dan atau antar Desa serta peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat Desa. Berikut hasil wawancara penulis dengan Camat Rokan IV koto pada tanggal 27 Agustus 2012 Ridarmanto S.IP mengatakan bahwa. “ saya menjelaskan kepada masyarakat bahwa PPD ini adalah dana abadi Desa dan pemanfaatannya untuk untuk masyarakatmasyarakat yang mengembangkan usaha ekonominya dengan kata lain program ini dari kita oleh kita untuk kita, dan diharapkan kepada pemanfaat supaya tepat waktu dalam pengembalian pinjaman sehingga bisa pula dimanfaatkan oleh masyarakat lainnya”. Dari penjelasan Camat tersebut setiap desa agar dapat menjaga Program Pemberdayaan Desa agar terus berkelanjutan, sehingga ekonomi masyarakat di Desa Rokan Koto Ruang meningkat dan masyarakat sejahtera. Dan juga keterlibatan masyarakat secara aktif terutama kelompok masyarakat miskin dalam setiap tahapan kegiatan Program Pemberdayaan Desa mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan kegiatan.
11
B.
Faktor-Faktor Penghambat Pembinaan Pemerintah Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Tahun 2011 di Desa Rokan Koto Ruang.
Adapun faktor-faktor penghambat Pembinaan Pemerintah Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Tahun 2011 di Desa Rokan Koto Ruang adalah: 1. Laporan bulanan terutama bagi masyarakat yang menunggak angsuran apabila tidak disampaikan secara rinci, siapa-siapa pemanfaat yang menunggak akan menyulitkan camat dalam pemanggilan. 2. Kesadaran dari masyarakat dan pemanfaat masih cukup rendah dalam mengelola dan memanfaat kan program PPD. 3. Kurangnya komunikasi antara petugas Program Pemberdayaan Desa UED-SP di desa Rokan Koto Ruang dengan Camat Rokan IV Koto. 4. Komunikasi antara kepala Desa dan Camat kurang berjalan lancar dengan baik sehingga sulit untuk mengontrol masyarakat yang meminjam dana UED-SP. Kesimpulan Dan Saran A. Kesimpulan Dari paparan-paparan yang telah dijelaskan pada bagian pembahasan, maka didapati beberapa kesimpulan yang terkait dengan Pembinaan Pemerintah Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Program Pemberdayaan Desa (PPD) Study Pada Desa Rokan Koto Ruang sebagai berikut: Pertama, persoalan mendasar terhadap Pembinaan Pemerintah Kecamatan Rokan IV Koto terhadap Program Pemberdayaan Desa di Desa Rokan Koto Ruang adalah minimnya komunikasi antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan mengakibatkan persoalan Program Pemberdayaan Desa tidak efektif sebagaimana yang diingin pemerintah saat ini, pelaporan keuangan dari Desa Rokan Koto Ruang tidak seefesien mungkin sampai di tingkat kecamatan. Kedua, persoalan selanjutnya sangat berkaitan dengan kesadaran dari masyarkat, pemanfaat dan petugas PPD masih cukup rendah dalam mengelola dan memanfaatkan program PPD. Aktifitas usaha yang dijalankan oleh masyarakat. Karena hampir sebagian besar masyarakat pemanfaat dana pinjaman belum memiliki kemapanan dalam berusaha. Yaitu suatu keadaan dimana usaha yang mereka lakukan masih dalam tahap proses, sehingga hal ini menyebabkan tunggakan terhadap pembayaran dana pinjaman usahanya. Namun dalam hal ini bukan berarti masyarakat dapat disalahkan, sebab masyarakat adalah sebagai komponen yang harus
12
diberdayakan dan harus menjadi perhatian dari setiap pembuat dan pelaksana kebijakan. Ketiga, penyebab kurang efektifnya pembinaan program ini berkaitan dengan permasalahan-permaslahan dilapangan. Seperti hal yang berkaitan dengan keluhan masyarakat terhadap waktu pengembalian pinjaman yang begitu singkat, hal ini secara tidak langsung menyebabkan masyarakat merasa belum diberi kesempatan yang cukup dalam pengembangan usaha mereka. Akibatnya disatu sisi usaha belum berkembang dengan baik , sementara disisi lain mereka sudah harus membayar dana pinjaman dalam waktu yang singkat. B. Saran Berdasarkan beberapa kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya pada bagian pembahasan, berikut ini akan direkomendasikan beberapa saran terhadap persoalan yang terjadi dilapangan. 1. Pemerintah harus saling berkonsultasi antara pemerintah Desa maupun pemerintah Kecamatan agar dapat terjalinnya pengawasan satu sama lain dan menggunakan prinsip-prinsip keadlian sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan agar tujuan pelaksaan Program Pemberdayaan Desa dapat tercapai. 2. Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa di Desa Rokan Koto Ruang pemerintah hendaknya lebih professional dalam menjalankan pemerintahannya, ini sangat berpengaruh bagi masyarakat dan kemajuan suatu Desa. 3. Pemerintah harus memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek kebijakan. Artinya pemerintah harus membangun pola kemitraan yang baik dengan masyarakat agar program pemberdayaan ini agar dapat membawa perubahan dilapangan. 4. Sebagai solusi agar program-program pemerintah di Desa Rokan Koto Ruang terutama program menyangkut peningkatan pendapatan dan ekonomi masyarakat seperti UED-SP dalam naungan Program Pemberdayaan Desa, penulis mengusulkan agar program tersebut benar-benar dapat berhasil dan dimanfaatkan oleh masyarakat miskin supaya ekonomi di Desa Rokan Koto Ruang dapat meningkat.
13
DAFTAR PUSTAKA Adisasmita, H.Rahardjo.2005. Dasar-dasar Ekonomi Wilayah.Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu. Deliarnov, 1995. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Raja Wali Pers: Jakarta Gie, The Liang.1991. Efesiensi kerja bagi pembangunan Negara. Gadjah mada press. Yogyakarta Hamim, Sufian, Prof, Dr dan Adnan, Mushlis, Indra, SH, MH. 2005. Managemen Strategis Pembangunan Daerah dan Pedesaan. Bogor: PT Multi Grafindo Kuncoro, Mudrajat.2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Erlangga: Jakarta Makmur, Syarif. 2008. Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dan Efektifitas Organisasi. Jakarta. PT. Raja grafindo persada Mubyarto. 1995. Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan. Bumi Aksara. Jakarta Nugroho, Rian. 2008. Publik Policy. Jakarta. PT. Eelex Media Kompetindo Santoso. 1995, Pembinaan dalam organisasi. Gramedia pustaka. Jakarta Subarsono, 2005. Aanalisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pustaka pelajar Suharto, edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung, PT. Refika aditama Soetomo, 2009. Pembangunan Masyarkat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sumodiningrat, Gunawan. 1997. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. Bena Rena Pari Wara: Jakarta Taliziduhu Ndraha.1991. Pembangunan Desa. PT. Grafindo Persada. Jakarta Thoha, Miftah.2003. Pembinaan organisasi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta Wiarta, Made I, Ir. 2005. Pedoman Penulisan Usaha Penelitian, Skripsi dan Tesis. Yogyakarta: Andi Offest Warsitiono, Sadu dan Tahir, Irwan, 2006. Prospek Pengembangan Desa. Bandung .CV. Fokus media Widjaja,HAW.1998. Otonomi Desa. Rajawali pres. Jakarta
14
