Kata kunci: biaya nikah, Hukum Islam, undang-undang pidana korupsi

Biaya Nikah di KUA Klojen Malang (Tinjauan Hukum Islam dan Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) Moh. Badrus Sholeh UIN Sunan Ampel Surabaya|[email protected] Abstract: This paper wants to know two things: (1) motivation marriage registration fee payment at KUA Klojen Malang; and (2) payment of registration fees wedding at KUA Klojen Malang in the perspective of Islamic Law and Law No. 20 of 2001 on Corruption Eradication. In the end of this paper concluded that: first, the practice of giving extra cost in recording the marriage of the prince's bride to be regarded as a reasonable because it does not happen elements misappropriation of any marriage registration process. Second, the provision of marriage over the listing fee does not include the category of bribery because it is done is done voluntarily on appropriateness to the prince who incidentally also has status as local community leaders. Abstrak: Tulisan ini ingin mengetahui dua hal, yaitu tentang: (1) motivasi pembayaran biaya pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang; dan (2) tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 terhadap pembayaran biaya pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang. Dalam akhir tulisan ini disimpulkan, bahwa: pertama, praktek pemberian tambahan biaya dalam pencatatan nikah dari calon pengantin kepada penghulu ini dianggap sebagai suatu yang wajar karena tidak terjadi unsur-unsur penyelewengan dari setiap proses pencatatan pernikahan. Kedua, pemberian biaya pencatatan nikah lebih itu tidak termasuk kategori grativikasi karena dilakukan dilakukan secara sukarela atas kepatutan kepada para penghulu yang notabene juga berstatus sebagai tokoh masyarakat setempat. Kata kunci: biaya nikah, Hukum Islam, undang-undang pidana korupsi

Al-Qānūn, Vol. 19, No. 1, Juni 2016

2

Biaya Nikah di KUA Klojen Malang

A. Pendahuluan Islam mengajarkan pada pemeluknya agar patuh dan mentaati terhadap semua hal yang telah diperintahkan oleh kepala Negara (pemerintah) selama perintah itu tidak bertentangan dengan hukum syara’, misalnya perintah untuk berbuat maksiat. Larangan ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisa: 59, yang artinya; “Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasulnya dan ulil amri di antara kamu.” Di dalam ayat tersebut, setidaknya terkandung maksud tiga kewajiban, yaitu:Pertama, perintah kewajiban taat kepada Allah SWT. Kedua, perintah taat kepada RasulNya. Ketiga, perintah taat kepada 'ulil amri. Perintah kewajiban taat kepada ulil amri di sini adalah termasuk di dalamnya adalah kewajiban untuk mentaati terhadap semua peraturan perundang-undang atau hukum yang berlaku—selama itu semua tidak menyimpang dari alQur’an dan as-Sunnah. Maka wajib bagi kita sebagai warga negara untuk mentaatinya.1 Sebagaimana kita ketahui, bahwa korupsi mengandung unsur kejahatan, perbuatan kotor, penipuan, atau yang lainnya, dan itu merupakan penghianatan kepada negara—karena hal itu bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku. Oleh karenanya, hukum Islam yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dalam ajaran Islam, yaitu hukum ‘amaly, yakni berupa interaksi sesama manusia. Dalam hukum Islam terkandung nilai-nilai fitriyah yang abadi dan bertumpu pada prinsip-prinsip yang solid, tidak akan berubah.2 Sehingga hukum Islam harus di artikan sebagai syari’at Islam, yang dalam ilmu 1 Kang, Udo, “Tafsir Surat An Nisa: 59 (Pilar Pemerintahan Islam)”, dalam https://kangudo.wordpress.com/2013/07/05/tafsirsurat-an-nisa-59-pilar-pemerintahan-islam/, dikases 20 Pebruari 2016. 2 Ahmad Amrullah, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 54.


3

Moh. Badrus Sholeh

fiqh termasuk dalam bidang jinayah, di mana pelaksanaannya berbentuk tindakan hukum antar mukallaf (subyek hukum), yang pada keadaan tersebut memerlukan campur tangan penguasa, misalnya permasalahan korupsi. 3 Kentuan-ketentuan hukum bagi umat manusia,pada dasarnya di syari’atkan Tuhan untuk mengatur tata kehidupan mereka di dunia ini,baik dalam masalahmasalah keagamaan maupun masalah kemasyarakatan. Dengan demikian mengikuti ketentua-ketentuan hukum ini,mereka akan memperoleh ketentraman dan kenyamanan,serta kebahagian dalam hidupnya. Fungsi hukum di atas telah dinyatakan secara tegas oleh firman Allah dalam QS. An-Nisa: 105, yaitu:

ُ

‫ُ ِ َ َ ا ْأ َ َسر ِ َ اك َ ا‬

ِ ْ ّ َ َِ َ ْ ‫ْ َ ْ َ َ َ َ ب‬ ً

ْ ِ ََْ

‫ا ْ ِ َ إ ِا‬

ِ ِ ْ َ ُ ْ َِ

Artinya: “Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat.” Sumber hukum Islam sesungguhnya bagaikan mata air yang tak pernah kering bahkan memiliki deposit yang mampu menyirami setiap perkembangan hukum yang memenuhi tuntutan keadilan dan kepentingan atau maslahat umat sepanjang masa yang berbeda dan seputar tempat yang berlainan budaya.4 Ibid., h. 71. Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 187. Sementara menurut Anwar Harjono bahwa walaupun secara teoritis hukum Islam menjadi dasar bagi semua aspek dan bagi setiap pemeluk agama Islam, namun karena pengaruh kehidupan sosial-budaya, politik dan ekonomi, dalam kenyataannya hukum Islam masih memperjuangkan tempatnya dalam masyarakat, 3 4


َ

َ

ْ

َ ‫و‬

4


Hukum Islam dituntut untuk mengaktualisasikan diri tanpa mengesampingkan hukum yang berlaku terhadap adanya kasus-kasus pelanggaran-pelanggaran hukum pidana, seperti halnya pelanggaran pidana suap yang banyak merugikan pendapatan negara Indonesiayang dalam kasus- kasus pelanggaran ini jarang disinggung di dalam pembahasan kitab fiqh terdahulu, bahkan bisa dikatakan belum ada pembahasan yang komprehenship seperti halnya dalam kasus tindak pidana korupsi.5 B. Pengupahan Jasa Dalam Hukum Islam Dalam hukum Islam terdapat beberapa bentuk pengupahan jasa, yaitu: 1. Ijarah Secara bahasa Ijarah ‛Ujrah‛ adalah (

‫ا‬

)

(menjual manfaat). 6 Sedangkan Menurut syara’ (terminologi) para lama berbeda pendapat, antara lain: a. Ulama Hanafiyah : ‘aqdun ‘alal manaafi’i bi ‘audhin, artinya‚ akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti‛. b. Ulama Syafi’iyah : ‚Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu‛.

yang lebih ironis memperjuangkan tempatnya dalam masyarakat Islam itu sendiri. Lihat Anwar Harjono, Hukum Islam dan Kekuasaan dalam Buku Asas-asas Hukum Islam, (Jakarta: ttp, 1996), h. 118. 5 Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam, h. 187. 6 Wahbah az-Zuh}aily, Al-Fiqh al-Isla >m y wa Adillatuh, Juz IV, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1983), h. 45.


Moh. Badrus Sholeh

5

c. Ulama Malikiyah ‚Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti‛.7 2. Ghulul Ghulul menurut bahasa adalah khianat, sedangkan menurut Hamka, ghulul yaitu seseorang mengambil barang sesuatu lalu dimasukkan dengan sembunyisembunyi kedalam kumpulan barang-barangnya yang lain.8 Lebih lanjut, Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya No. 9/MUNAS VI/MUI/2000 Tentang Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi), dan Hadiah Kepada Pejabat. 9 Memberi definisi Ghulul sama dengan korupsi, yaitu tindakan pengambilan sesuatu yang ada dibawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syariat Islam. 3. Risywah Menurut terminology Fiqh, risywah (Suap) adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan sesuatu perkara untuk (kepentingannya) atau ia mengikuti kemauannya. Sedangkan menurut Ibnu Nadim risywah adalah segala sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lainnya untuk memutuskan suatu perkara atau membawa (putusan tersebut) sesuai dengan keinginannya (yang memberi).10

Admin, “Ijarah Sewa Menyewa dan Mengupah”, dalam http://warungghuroba.wordpress.com/bab-8-ijarah-sewa-menyewadan-mengupah/, diakses 30/04/2015. 8 Hamka, Tafsir al Azhar, Juz III, (Jakarta: Panjimas, 1983), h. 179. 9 Ma’ruf Amin, (et al), Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, (Jakarta: Erlan, 2011), h. 388. 10 M. Masyhuri Na’im, “Korupsi Dalam Pespektif Islam, Sebuah Upaya Mencari Solusi Bagi Pemberantasan Korupsi,” dalam http://www.Islamemansipatoris.com/artikel.php?id\236, diakses 03/05/2015. 7


6

Biaya Nikah di KUA Klojen Malang MUI melalui fatwanya No. 9/MUNAS VI/MUI/2000 Tentang Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi, dan Hadiah Kepada Pejabat.11 Memberi definisi tentang risywah, yaitu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang bathil (tidak benar menurut syari’ah) atau membatilkan perbuatan yang hak.

C. Pembayaran Biaya Nikah di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang Menurut Kepala KUA Kecamatan Klojen Kota Malang, Ahmad Sampton, S. HI., biaya nikah yang diwajibkan kepada masyarakat yang berkeinginan untuk melakukan perkawinan di kenakan biaya wajib sebesar Rp. 30.000;. Adapun terkadang dalam pelaksanaanny masyarakat memberikan lebih dari yang telah ditentukan. Hal ini bukan karena permintaan dari pegawai di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang akan tetapi murni dari masyarakat secara sepihak. 12 Lebih lanjut, Ahmad Sampton15 menambahkan bahwa setiap pegawai dilingkungan KUA Kecamatan Klojen Kota Malang telah dibekali tentang ilmu Tasawuf yang berproyeksi untuk agar mereka dapat bekerja secara ikhlas dan jujur pada diri dan jiwanya. Mereka juga dibekali berbagai aturan hukum yang bekenaan dengan tugas mereka sebagai pegawai KUA Kecamatan Klojen Kota Malang.Dengan semua ini, mereka diharapkan bisa berlaku professional dalam melaksanakan tugas mereka terutama disaat melayani masyarakat. 13 Berkaitan dengan tarif pembayaran bagi masyarakat yang berkeinginan untuk meminta izin nikah di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang, Ahmad Sampton Ma’ruf Amin, Himpunan Fatwa Majelis Ulama, h. 391. Kepala KUA Klojen Malang, Wawancara, 4 Mei 2015. 13 Ibid. 11 12


Moh. Badrus Sholeh

7

menyatakan bahwa pada umumnya masyarakat membutuhkan pelayanan yang mudah dan tidak pula membebani mereka. Dalam hal ini, pegawai KUA Kecamatan Klojen Kota Malangmelaksanakan proses pembayaran biaya nikah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 51 th. 2000 tentang tarif atau jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementrian Agama.Di dalamnya disebutkan bahwa penerimaan dari KUA Kecamatan untuk biaya pencatatan nikah sebesar 30.000; /peristiwa.Bagi setiap penghulu yang melakukan tugas menikahkan dan mencatat biaya perkawinan tidak diperbolekan menetukan tarif biaya nikah melebihi daripada aturan yang sudah berlaku.Pada dasarnya di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang ini pula masyarakat (calon pengantin) telah dihimbau untuk tidak membayar biaya nikah ini melebihi daripada aturan yang sudah berlaku. Di sisi lain Ahmad Sampton menjelaskan, bahwa walaupun pada dasarnya aturannya seperti itu namun pada prakteknya masyarakat terkadang memberikan nilai nominal uang lebih dari biaya nikah yang seharusnya dibayar. Hal ini mereka lakukan bukan karena ada tekanan dari penghulu atau pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang akan tetapi pada inisiatif masyarakat (calon mempelai) untuk memberikan penghargaan lebih kepada penghulu dengan cara membayar biaya pencatatan nikah lebih dari yang berlaku, yaitu Rp. 300.000; - Rp. 600.000;. Pada umumnya masyarakat menjelaskan uang lebih itu sebagai biaya transportasi.Hal ini dikarenakan masyarakat melakukan akad nikah di luar KUA Kecamatan Klojen Kota Malang yang jaraknya jauh sehingga menyita waktu dan tenaga sangat banyak. Atas dasar itulah, masyarakat yang membayar lebih pada pada penghulu dianggap satu hal yang wajar. Apalagi dalam tugasnya penghulu tidak Al-Qānūn, Vol. 19, No. 1, Juni 2016

8


diberikan uang transportasi oleh pihak KUA Kecamatan Klojen Kota Malang. 14 Secara meyakinkan, bliau juga berpendapat jika dilingkungan KUA Kecamatan Klojen Kota Malang tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan berupa tarif biaya nikah lebih, karena para pegawai KUA Kecamatan Klojen Kota Malang berprinsip pada pendapat Imam Syafi’I yang mengatakan:

‫ام‬

‫ء‬

‫ا‬

‫أ‬

Artinya: ‚Sesuatu yang diperoleh karena pedang (keterpaksaan), maka ia adalah haram‛. Di sini jelas bahwa para penghulu tidak diperbolehkan menerima imbalan dari para calon mempelai atau masyarakat lainnya selain pada karena masyarakat sendiri yang berinisiatif untuk memberikan lebih, kata Ahmad sampton lebih lanjut.15 Bahkan kepala KUA tersebut juga menegaskan bahwa jika ada seorang penghulu terkait memungut secara paksa pada masyarakat atas jasanya, maka itu hukumnya haram karena penghulu tersebut udah mendapatkan gaji dari pekerjaannya tersebut, berbeda jika biaya tersebut diberikan secara ikhlas dan sebagai bentuk penghargaan pada penghulu yang sekaligus menjadi tokoh masyarakat tadi tanpa menetapkan tarif pasti yang harus dibayar oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana yang ada dalam transkip wawanacara dengan Kepala KUA Kecamatan Klojen Kota Malang sebagai berikut: “... Ya sebenarnya gak apa-apa mas, karena pembayaran itu hanya mengikuti adat yang ada aj, bahwa masyarakat itu memberikan pembiayaan pencatatan nikah secara lebih bukan sebagai apa-apa tetapi hanya sebagai penghargaan saja kepada penghulu, selain itu uang yang 14 15

Ibid. Ibid.


Moh. Badrus Sholeh

9

dibayarkan lebih masyarakat tersebut juga masih disetor ke negara dan dijadikan biaya operasional dan pengembangan SDM. Tapi hal itu berbeda dengan jika seorang penghulu itu memasang tarif atau memaksa masyarakat dengan jumlah tertentu mas, maka hal itu haram, tidak diperbolehkan karena aja sudah gaji pokok dari pekerjaannya...... dst‛.16 Kondisi tersebut di atas tidak akan ada jika pernikahan itu dilakukan di kantor KUA. Setiap kantor KUA sudah menerapkan pereturan pemerintah yang membebaskan biaya nikah jika dilakukan di kantor. Hal ini juga terjadi di KUA Kecamatan Klojen, dimana biaya pencatatan nikah yang dilakukan di kantor KUA Kecamatan Klojen tidak ada sama sekali alias tidak dipungut biaya sepeser pun. Kepala KUA Kecamatan Klojen juga menegaskan bahwa: “.... Jika seandainya pernikahan itu dilakukan di kantor KUA, maka jelas kita tidak memungut biaya sepeser pun mas, karena pemerintah juga telah membuat peraturan itu, sehingga kita juga pingin memberikan yang terbaik bagi masyarkat dengan adanya kenyamanan pelayanan dan adanya kepatuhan pada peraturan pemerintah tersebut.” Senada dengan apa yang telah diutarakan oleh oleh Kepala KUA, Ahmad Hadiri, selaku penghulu di sana juga menyatakan: “Biaya Nikah itu gratis, Cuma nanti ada beban biaya 600.000; bila pernikahan itu dilaksanakan di luar KUA. Biaya nikah sudah ditentukan oleh pemerintah melalui PP No. 48 thn. 2015”. Pernyataan seperti ini juga dikuatkan oleh penghulu yang lain, Faiz Ulul Abshar. Dia menyatakan: “Biaya di sini nol rupiah dan ada biaya 600.000; untuk pernikahan diluar KUA. Biaya tersebut disetorkan langsung ke BAUK BRI.” Di KUA sini penghulu tidak diperbolehkan untuk menentukan tarif kepada masyarakat. Penghulu hanya 16

Ibid.


10


bertugas menikahkan mempelai. Dalam hal ada keinginan dari calon pengantin untuk member uang tambahan kepada penghulu ketika pernikahan itu dilakukan di luar KUA, Ahmad Hadiri menyatakan: “Kami tidak menerima tambahan lain. Biaya sudah masuk ke kas Negara dan penghulu tidak diperbolehkan untuk menerimanya.” Hal ini pula yang ditegaskan oleh Faiz. Dia mengatakan: “Para penghulu malah memberi pesan kepada masyarakat untuk tidak memberi uang kepada para penghulu.Jadi tidak ada uang pemberian dari masyarakat.” Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh beberapa msyarakat yang lebih memilih mengadakan acara pernikahan atau akad nikah di rumah untuk mendapatkan kesakralan dari acara pernikahan tersebut dibanding jika dilaksanakan di kantor. Dengan keinginan tersebut tentunya masyarakat telah memahami adanya konsekwensi adat yang berlaku termasuk adat atau kebiasaan memberikan biaya lebih sebagai penghormatan pada penghulu KUA tersebut, sehingga pemberian tersebut tidak lebih hanya sebagai rasa berterimakasih dan diberikan secara ikhlas pula. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan masyarakat tersebut: “Yaa kebiasan orang itu ya mengadakan acara nikah di rumah mas biar lebih sakral dibanding jika nikah di kantor, Cuma kl nikah di rumah, biasanya sudah faham sendiri kita itu, termasuk kita harus menghargai penghulu itu dengan baik seperti memberikan biaya lebih sebagai rasa terimakasih dan hormat sudah dibantu dengan baik......... pemberian itu pun juga kita lakukan dengan sukarela, ikhlas dan tanpa paksaan dari siapa pun mas.” 17 Pernyataan senada juga disampaikan oleh masyarakat di luar Kecamatan Klojen yang menganggap biaya pencatatan nikah di luar kantor atau di luar jam 17

Saiful Anwar (warga Gading Kasri Klojen), Wawancara, 7 Mei

2015.


Moh. Badrus Sholeh

11

kerja merupakan hal yang wajar dilakukan oleh masyarakat sekitar, karena pembiayaan itu dikeluarkan secara sukarela tanpa ada paksaan atau tarif khusus dari penghulu, besaran biaya yang dikeluarkan juga relatif sama yang berkisar 300.000; dengan menyesuaikan jarak tempuh lokasi pencatatan pernikahan. Berikut hasil kutipan wawancaranya: “… Kalo di kampung kita itu ya 300an ribu mas atau terkadang juga ditambahi itu oleh masyarakat sendiri karena nanti akan dilihat dulu lokasinya, kalo lokasinya jauh dan sulit ya ditambah sendiri oleh yang mengadakan hajatan, tapi kalo gak jauh atau gak sulit ya segitu itu tadi……. Dan kita kalo ngasih juga gak ada tarif khusus dari penghulu, cuma kita sendiri aja yang menyesuaikan dengan adat kita, kita pun juga senang dan ikhlas atas itu mas karma hargai aj pada pak penghulu it.”18 D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Biaya Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang Sebelum membahas biaya nikah, terlebih dahulu dibahas tentang nikah. Nikah secara bahasa diartikan dengan bergabung atau berkumpul. Sementara menurut istilah nikah adalah akad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang dengannya dihalalkan baginya untuk melakukan hubungan seksual.19 Dalam Wikipedia Indonesia20 disebutkan bahwa nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti Ijab Qobul (akad nikah) yang mengharuskan 18

Fauzan (warga Karang Besuki IV Sukun), Wawancara, 12 Mei

2015. 19 Abu> Bakr Ja> bir al-Jaza> i ry, Minha > j al-Muslim, (Kairo: Maktabah Da>r al-Tura>th,. 2004), h. 349 20 Admin, “Pernikahan dalam Islam”, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_Islam, diakses 28/04/ 2015.


12


perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesusai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Adapun Istilah biaya adalah kas atau nilai yang setara kas yang dikorbankan untuk produk yang diharapkan dapat membawa keuntungan masa kini dan masa yang akan datang bagi organisasi. Disebut ‚setara dengan kas‛ karena asset non-kas dapat ditukar dengan produk yang diinginkan. Biaya dikeluarkan untuk menghasilkan manfaat dalam bentuk pendapatan di masa kini maupun di masa dating.21 Sementara pengertian biaya nikah adalah kas yang harus dibayarkan kepada pegawai yang meberikan jasa dalam hal ini jasa pencatatan peristiwa pernikahan. Dalam penelitian ini biaya nikah difokuskan pada biaya pencatatan peristiwa nikah berdasarkan UU yang telah ditentukan dan biaya lain di luar pencatatan seperti biaya transportasi atau biaya pemberian dari masyarakat sebagai ucapan terimakasih atas jasa yang telah diberikan. Islam berpendapat bahwa memberikan hadiah dalam Islam sangat dianjurkan dan hukumnya halal, karena bisa merupakan perekat bagi persaudaraan, namun hadiah ternyata bisa menjadi haram jika diberikan dengan maksud tertentu, atau ada udang di balik batu. Itulah hadiah yang diserahkan pada pejabat atau para hakim. Dalam Hukum Islam, pemberian hadiah yang sering dikaitkan dengan gratifikasi tersebut perlu ditinjau ulang dari segi definisi, tujuan (niat memberinya) dan sebagainya. Adakalanya hadiah itu diberikan untuk tujuan tertentu seperti dalam rangka mendekati atau meraih simpati dari orang yang diberi atau juga pemberian hadiah itu pada seseorang yang menyandang kedudukan hakim atau pejabat atau juga pemberian dengan motif lainnya. 21 Admin, “Konsep dana Pengertian Biaya”, dalam https://sites.google.com/site/pekembia/konsep-dan-pengertian-biaya, diakses 28/04/2015.


Moh. Badrus Sholeh

13

Peristiwa pemberian hadiah sebetulnya pernah terjadi pada seorang yang dipekerjakan Nabi SAW untuk mengurus zakat. Lantas ia mendapati hadiah karena pekerjaannya tersebut. Namun di akhir cerita, Nabi SAW malah mencela dirinya. Berikut kisahnya: “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri, ia mendengar ‘Urwah telah mengabarkan kepada kami, Abu Humaid As Sa’idi mengatakan, Pernah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mempekerjakan seseorang dari bani Asad yang namanya Ibnul Lutbiyyah untuk mengurus zakat. Orang itu datang sambil mengatakan, ‚Ini bagimu, dan ini hadiah bagiku.‛ Secara spontan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berdiri di atas mimbar –sedang Sufyan mengatakan dengan redaksi ‘naik minbar-, beliau memuja dan memuji Allah kemudian bersabda, ‚Ada apa dengan seorang pengurus zakat yang kami utus, lalu ia datang dengan mengatakan, Ini untukmu dan ini hadiah untukku! Cobalah ia duduk saja di rumah ayahnya atau rumah ibunya, dan cermatilah, apakah ia menerima hadiah ataukah tidak? Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, tidaklah seseorang dating dengan mengambil hadiah seperti pekerja tadi melainkan ia akan dating dengannya pada hari kiamat, lalu dia akan memikul hadiah tadi di lehernya. Jika hadiah yang ia ambil adalah unta, maka akan keluar suara unta. Jika hadiah yang ia ambil adalah sapi betina, maka akan keluar suara sapi. Jika yang dipikulnya adalah kambing, maka akan keluar suara kambing. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat putih kedua ketiaknya seraya mengatakan, ‛ Ketahuilah, bukankah telah kusampaikan?‛ (beliau mengulang-ulanginya tiga kali).22

22

Al-Bukhari, Mukhta>r al-S}ih}h}ah, Juz 4 (Beirut: Da>r al-Fikr, tt.), h.

230.


14


Sementara Wikipedia23 memaparkan bahwa hadiah atau hibah atau kado adalah pemberian uang, barang, jasa dan lain sebagainya yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan, walaupun dimungkinkan pemberi hadiah mengharapkan adanya imbal balik, ataupun dalam bentuk nama baik (prestise) atau kekuasaan. Dalam hubungan manusia, tindakan pertukaran hadiah berperan dalam meningkatkan kedekatan sosial. Istilah hadiah dapat juga dikembangkan untuk menjelaskan apa saja yang membuat orang lain merasa lebih bahagia atau berkurang kesedihannya, terutama sebagai kebaikan, termasuk memaafkan (walaupun orang lain yang diberi tidak baik). Terkait dengan perilaku memberi hadiah ini juga terjadi pada pegawai KUA yang sering menerima pemberian dari masyarakat terkait dengan jasa yang diberikan pada saat peristiwa penikahan terjadi yang mana salah satu fungsi KUA di bidang administrasi adalah melakukan pencatatan terkait perkawinan. Pemberian itu biasanya berupa pemberian uang terkait dengan biaya nikah yang harus dibayarkan pada pegawai tersebut. Pemberian uang lebih tersebut biasanya diberikan setelah acara pernikahan selesai dan lebih banyak pemberian itu berasal dari inisiatif masyarakat sebagai ucapan terimakasih atau bisyaroh dan atau ujroh (upah) atas kemudahan dan jasa yang diberikan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan demi peningkaptan kualitas layanan KUA, petugas dari KUA Klojen juga memberikan instrumen kepuasan pelayanan atas jasa yang telah diberikan selama ini sehingga bias diketahui termasuk salah satunya adalah pemberian apapun bentuknya dari masyarakat itu memberatkan masyarakat atau tidak juga bisa diketahui dari instrumen tersebut dan hasilnya selama ini dapat Admin, “Pengertian Hadiah”, dalam http://id.wikipedia.org, diakses 11/05/2015. 23


Moh. Badrus Sholeh

15

disimpulkan bahwa masyarakat menganggap pemberian itu itu wajar sebagai bisyaroh karena memposisikan petugas KUA sebagai tokoh agama layaknya seorang kyai yang harus dihormati, selain itu hasil lain dari instrumen tersebut juga menujukkan bahwa kepuasan pelayanan yang diberikan oleh pegawai KUA juga tinggi. 24 E. Tinjauan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Biaya Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang Tujuan dengan diundangkannya UU Korupsi no 20 Tahun 2001 ini diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Undang-undang bermaksud mengantisipasi atas penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang dirasa semakin canggih dan rumit. Oleh karenanya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan seluas-luasnya sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak hak social dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu di golongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.25 Dengan rumusan tersebut, pengertian tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatanAhmad Sampton, Wawancara, 4 Mei 2015. Tim New Merah Putih, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Anti Korupsi, (Yogjakarta: Galangpress, 2008), h. 129. 24 25


16


perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Perbuatan melawan hukum disini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana sesuai Pasal 2 ayat 1. Dalam pandangan ini juga terjadi polemik dalam pembiayaan pembayaran pencatatan nikah secara lebih yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun pada kenyataanya, masyarakat sering memberikan biaya pencatatan secara lebih itu dikarenakan keistimewaan yang diberikan oleh pegawai dari KUA untuk melaksanakan akad nikah di luar jam kantor atau di luar jam kerja. Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Klojen, misalkan saja biaya yang diberikan masyarakat secara sukarela kepada pegawai itu sebesar 300,000; ribu (jumlah ini sesuai dengan adat yang berlaku di masyarakat), maka pegawai tersebut menyetorkan uang sebesar 30,000; sebagai kas negara ke kantor KUA tempat dimana ia bekerja. Kemudian sisa sebesar 270.000; dijadikan sebagai biaya operasional pengembangan kemampuan para pegawai termasuk para penghulu di KUA. Sehingga berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Klojen tersebut di atas, maka pemberian biaya pencatatan nikah lebih itu tidak termasuk kategori grativikasi karena dilakukan dilakukan secara sukarela atas kepatutan kepada para penghulu yang notabene juga berstatus sebagai tokoh masyarakat setempat.26 26

Ahmad Sampton, Wawancara, 4 Mei 2015.


Moh. Badrus Sholeh

17

F. Penutup Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa “Praktek pemberian tambahan biaya dalam pencatatan nikah dari calon pengantin kepada penghulu ini dianggap sebagai suatu yang wajar karena tidak terjadi unsur-unsur penyelewengan dari setiap proses pencatatan pernikahan. Hal ini mereka lakukan bukan karena ada tekanan dari penghulu atau pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang akan tetapi pada inisiatif masyarakat (calon mempelai) untuk memberikan penghargaan lebih kepada penghulu dengan cara membayar biaya pencatatan nikah lebih dari yang berlaku, yaitu Rp. 300.000; - Rp. 600.000;. UU Korupsi no 20 Tahun 2001 ini diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan. UU untuk mencegah adanya kerugian dari Negara dan masyarakat. Dalam praktek pembayaran biaya nikahmasyarakat sering memberikan biaya pencatatan secara lebih itu dikarenakan keistimewaan yang diberikan oleh pegawai dari KUA untuk melaksanakan akad nikah di luar jam kantor atau di luar jam kerja. Maka pemberian biaya pencatatan nikah lebih itu tidak termasuk kategori grativikasi karena dilakukan dilakukan secara sukarela atas kepatutan kepada para penghulu yang notabene juga berstatus sebagai tokoh masyarakat setempat.” Daftar Pustaka Abu> Bakr Ja>bir al-Jaza>iry. Minha>j al-Muslim. Kairo: Maktabah Da>r al-Tura>th,. 2004. Admin. “Ijarah Sewa Menyewa dan Mengupah”, dalam http://warungghuroba.wordpress.com/bab-8-


18


ijarah-sewa-menyewa-dan-mengupah/, diakses 30/04/2015. Admin. “Konsep dana Pengertian Biaya”, dalam https://sites.google.com/site/pekembia/konsep-danpengertian-biaya, diakses 28/04/2015. Admin. “Pengertian Hadiah”, dalam http://id.wikipedia.org, diakses 11/05/2015. Admin. “Pernikahan dalam Islam”, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_Isla m, diakses 28/04/ 2015. Ahmad Amrullah. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Gema Insani Press, 1996. Ahmad Sampton. Wawancara. 4 Mei 2015. Al-Bukhari. Mukhta>r al-S}ih }h}ah, Juz 4. Beirut: Da>r al-Fikr, tt. Anwar Harjono. Hukum Islam dan Kekuasaan dalam Buku Asas-asas Hukum Islam. Jakarta: ttp, 1996. Fauzan (warga Karang Besuki IV Sukun). Wawancara. 12 Mei 2015. Hamka. Tafsir al Azhar, Juz III. Jakarta: Panjimas, 1983. Kang Udo. “Tafsir Surat An Nisa: 59 (Pilar Pemerintahan Islam)”, dalam https://kangudo.wordpress.com/2013/07/05/tafsirsurat-an-nisa-59-pilar-pemerintahan-islam/, dikases 20 Pebruari 2016. Kepala KUA Klojen Malang. Wawancara. 4 Mei 2015. M. Masyhuri Na’im. “Korupsi Dalam Pespektif Islam, Sebuah Upaya Mencari Solusi Bagi Pemberantasan Korupsi,” dalam http://www.Islamemansipatoris.com/artikel.php?id\ 236, diakses 03/05/2015. Ma’ruf Amin, (et al). Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975. Jakarta: Erlan, 2011. Saiful Anwar (warga Gading Kasri Klojen). Wawancara. 7 Mei 2015.


Moh. Badrus Sholeh

19

Sulaiman Abdullah. Sumber Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 1995. Tim New Merah Putih. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Anti Korupsi. Yogjakarta: Galangpress, 2008. Wahbah az-Zuh}aily. Al-Fiqh al-Isla>my wa Adillatuh, Juz IV. Beirut: Da>r al-Fikr, 1983.


Kata kunci: biaya nikah, Hukum Islam, undang-undang pidana korupsi

Recommend Documents