Karya Vira Jati. Edisi Khusus (November 2016)

Edisi Khusus (November 2016)

Karya Vira Jati

43

Jurnal Sekolah Staf dan Komando TNI AD

ABSTRAK

Keberhasilan organisasi TNI AD dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya akan dipengaruhi oleh kemampuan setiap prajurit TNI AD dalam melaksanakan tugas. Kemampuan tersebut hanya dapat dicapai melalui pola pembinaan karier secara transparan dan tepat guna sehingga diperoleh hasil optimal dari penggunaan prajurit. Karya tulis ini mencoba menganalisa bagaimana pelaksanaan sistem pembinaan karier prajurit TNI AD khususnya pada level jabatan Golongan IV/Kolonel. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan juga dapat digunakan untuk mengetahui tentang sejauh mana penerapan prinsip good governance dari segi akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembinaan karier prajurit yang telah dilaksanakan selama ini. Adapun metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif dan SWOT. Hasil dari analisa ini membuktikan bahwa untuk mengoptimalkan pembinaan karier prajurit TNI AD, khususnya pada level Golongan IV/Kolonel sangat memerlukan adanya penerapan akuntabilitas. Sehingga pada akhirnya dapat memberikan satu bentuk pertanggungjawaban dan rasa keadilan bagi seluruh prajurit TNI AD. Kata Kunci : Pembinaan Karier, Good Governance, Akuntabilitas, Kolonel, Golongan IV.

ABSTRACT

The success of Indonesian Army is influenced by the success of and professionalism of its soldiers in meeting the Army standards. This professionalism can only be achieved through a transparent and rigorous career development under an accurate Human Resource Management policy to obtain an optimum outcome. This research attempts to analyze and figure out solution on how to implement career development system in the Indonesian Army, particularly, at the Colonel Group or Level IV. Moreover, the result of this research is expected to discover the implementation of good governance, particularly the accountability aspect within the current career development system. The qualitative method is used to support this research through descriptive and SWOT analysis. The outcomes of this analysis is to demonstrate that accountability is the prominent factor in the implementation of Army career development system at the Colonel Group or Level IV. Therefore, it would prevail a sense of just and equality to all Army personnel toward the advancement of Indonesian Army in the years to come. Keywords: Career Development System, Good Governance, Accountability, Colonel Career, O4 Group Rank.

44

Karya Vira Jati



PENDAHULUAN

Pembinaan karier meliputi

Personel merupakan bagian

pembinaan penugasan dalam suatu

terpenting dalam suatu organisasi. Di setiap

jabatan sebagai realisasi dari kepercayaan

organisasi, faktor manusia memegang

pimpinan kepada prajurit. Hal ini

peranan yang menentukan dalam rangka

mengakibatkan adanya wewenang dan

pencapaian tugas pokoknya. Oleh

tanggung jawab bagi prajurit yang

karenanya, pembinaan personel menjadi

bersangkutan dan pembinaan

tanggung jawab seluruh unsur organisasi

kepangkatan yang berkaitan langsung

mulai dari pimpinan satuan sampai dengan

dengan pemberian jabatan, sehingga

pejabat personalia dalam organisasi

pangkat dapat menunjang tegaknya

tersebut. Dalam institusi TNI AD, pembinaan

wewenang dan tanggung jawab yang

personel menitikberatkan pada faktor

diberikan kepada yang bersangkutan

manusia yang mengawaki organisasi

(Bujukbinpers, 2008: 23-24). Peraturan

sehingga diharapkan mampu mengemban

tentang penugasan dan kepangkatan

setiap tugas yang dibebankan kepadanya.

prajurit harus menjadi suatu kebulatan yang

Dengan demikian, pembinaan personel di

utuh dalam satu sistem pembinaan karier.

lingkungan TNI AD menjadi perhatian utama

Dalam perkembangan selanjutnya,

dan menjadi tanggung jawab setiap

pembinaan karier yang dilaksanakan bagi

komandan/pimpinan satuan serta seluruh

prajurit TNI AD mengalami beberapa

pejabat staf personel. Pembinaan personel

permasalahan. Diantara permasalahan

di lingkungan TNI AD saat ini

yang paling menonjol adalah terjadinya

diselenggarakan dengan mengikuti alur atau

stagnasi jabatan, khususnya pada level

siklus pembinaan yang meliputi penyediaan,

jabatan Golongan IV/Kolonel yang hingga

pendidikan, penggunaan, perawatan dan

saat ini belum tuntas terselesaikan.

pemisahan.

Terjadinya stagnasi jabatan dipengaruhi oleh

Keberhasilan TNI AD dalam rangka

beberapa faktor penyebab, yaitu Masa Dinas

pelaksanaan tugas pokoknya sangat

Prajurit (MDP), Masa Jabatan (MJ), dan

dipengaruhi oleh kemampuan setiap prajurit

jumlah Intake Perwira setiap tahunnya.

dalam melaksanakan tugas. Kemampuan

Upaya mengatasi persoalan stagnasi

tersebut hanya dapat dicapai melalui pola

jabatan memerlukan keseriusan dari semua

pembinaan karier secara transparan dan

pihak dalam organisasi. Good governance

tepat guna, sehingga diperoleh hasil optimal

dari segi akuntabilitas dalam sistem

dari penggunaan prajurit melalui kebijakan

pembinaan karier dapat diterapkan sebagai

dasar dalam sistem pembinaan karier.

salah satu upaya untuk memperbaiki sistem yang ada untuk mewujudkan hasil yang


Karya Vira Jati

45


maksimal. Hal ini sejalan dengan instruksi

RUMUSAN MASALAH

yang disampaikan oleh Presiden RI kepada

Sistem pembinaan karier yang

para Menteri, Panglima TNI, Gubernur Bank

dilaksanakan dengan menerapkan prinsip

Indonesia, Jaksa Agung, Kapolri, para

good governance khususnya dari segi

Pimpinan Lembaga Pemerintah Non

akuntabilitas sangat berpengaruh terhadap

Departemen, para Pimpinan Sekretariat

peningkatan kualitas kinerja setiap prajurit.

Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, para

Secara moril, dengan penerapan tersebut

Gubernur dan para Bupati/Walikota untuk

maka setiap prajurit tidak akan lagi berfikir

melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi

bagaimana caranya untuk mengurus

pemerintah sebagai wujud pertanggung-

kariernya secara pribadi. Mereka yakin

jawaban dalam mencapai misi dan tujuan

bahwa pembinaan karier terhadap dirinya

organisasi (Inpres Nomor 7, 1999).

telah dilaksanakan oleh pejabat personel

Secara umum dalam akuntabilitas

dengan seadil-adilnya. Dengan demikian,

mengandung unsur pertanggungjawaban

para prajurit akan lebih fokus dan selalu

atas apa yang telah dilaksanakan oleh

berorientasi terhadap pelaksanaan tugas-

organisasi. Pertanggungjawaban tersebut

tugasnya.

harus dilaksanakan secara transparan dan

Bagi organisasi TNI AD, penerapan

obyektif. Dengan adanya akuntabilitas

prinsip good governance khususnya dari

dalam penataan jabatan, maka sistem

segi akuntabilitas dalam sistem pembinaan

pembinaan karier yang dilaksanakan akan

karier prajurit memberikan suatu

memperoleh hasil secara cepat, tepat, efektif

kemudahan dalam menyusun pola karier

dan efisien sebagaimana yang diharapkan

setiap individu prajurit. Batasan dan rambu-

dalam prinsip-prinsip good governance.

rambu sesuai pedoman penyelenggaraan

Menyikapi fenomena di atas, penulis

karier prajurit dalam berbagai aturan yang

tertarik untuk melakukan penelitian tentang

ada sudah disusun sedemikian rupa melalui

pentingnya penerapan prinsip good

suatu pemikiran yang mendalam.

governance dari segi akuntabilitas dalam

Berdasarkan uraian latar belakang

sistem pembinaan karier khususnya pada

permasalahan yang telah disampaikan,

jabatan Golongan IV/Kolonel. Penelitian ini

penulis merumuskan dua pokok permasa-

diharapkan dapat menghasilkan sistem

lahan, yaitu : Pertama, penerapan prinsip-

pembinaan karier yang tepat berdasarkan

prinsip good governance khususnya dari

prinsip akuntabilitas secara transparan

segi akuntabilitas yang dijalankan oleh Staf

sehingga bermanfaat bagi organisasi TNI AD

Paban III/Binkar Spersad dalam

dimasa mendatang.

penyelenggaraan sistem pembinaan karier pada jabatan Golongan IV/Kolonel, dan

46

Karya Vira Jati



Kedua, faktor-faktor yang mendorong

tingkah laku dalam setting sosial yang dipilih

terselenggaranya penerapan prinsip good

untuk diteliti” (Marshall dan Rosman,


1989:79).

sistem pembinaan karier khususnya pada

Teknik analisis data yang digunakan

jabatan Golongan IV/Kolonel.

mencakup transkip hasil wawancara,

METODE

reduksi data, analisis, interpretasi data dan

Untuk mengetahui secara mendalam tentang penerapan prinsip good governance

triangulasi dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.

dari segi akuntabilitas dalam sistem

Penelitian dilaksanakan di Kantor Staf

pembinaan karier dilingkungan TNI AD,

Paban III/Binkar Spersad Jalan Veteran

maka pendekatan yang digunakan dalam

Nomor 5 Jakarta Pusat dengan waktu

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif

penelitian selama 4 (empat bulan), mulai dari

dalam bentuk studi kasus. Pendekatan

bulan April – Agustus 2016.

kualitatif adalah suatu proses penelitian dan

PEMBAHASAN

pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan

Good Governance dalam Pembinaan Karier

permasalahan manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell,

Pembinaan karier atau pengembangan karier secara umum dapat diartikan sebagai upaya perubahan atau peningkatan karier pegawai dari suatu jabatan lain dalam ruang dan golongan yang

1998).

berbeda. Gibson (1994 : 177) menyatakan Adapun bentuk penelitian studi kasus dipilih karena lebih memfokuskan pada satu kasus penelitian saja. Penelahaan dalam penelitian studi kasus dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif (Denzin,1994: 244).

bahwa ”Perencanaan dan pembangunan karier berupa pergeseran individu kedalam dan keluar posisi, pekerjaan dan tugas yang merupakan prosedur yang lazim dalam suatu perusahaan”. Clutter dan Susan (2003 : 107) berpendapat bahwa pengembangan

Metode yang digunakan dalam

karier adalah aktivitas departemen Sumber

penelitian ini adalah pengamatan atau

Daya Manusia (SDM) dalam membantu

observasi dan wawancara mendalam atau

pegawai merencanakan karier masa depan

in-depth interview. Observasi (pengamatan)

agar dapat mengembangkan kompetensi.

yang dimaksud disini adalah “Deskripsi

Hal ini didukung dengan adanya peluang-

secara sistematis tentang kejadian dan

peluang pengembangan karier sejalan dengan pertumbuhan organisasi.


Karya Vira Jati

47


Bagi prajurit TNI AD, pengembangan

sepenuhnya disetujui dalam sidang Dewan

karier dapat dilakukan melalui dua jalur,

Jabatan Kepangkatan (Wanjak) jabatan

yakni melalui pendidikan dan latihan (Diklat)

Golongan IV/Kolonel (prosentasenya sangat

dan melalui non Diklat. Contoh

kecil).

pengembangan karier melalui Diklat adalah

Lebih jauh, dijelaskan bahwa atensi

dengan menyekolahkan prajurit (di dalam

yang diberikan oleh pimpinan TNI AD masih

atau di luar negeri), memberi pelatihan (di

dalam batasan keterwakilan sesuai bidang

dalam atau di luar organisasi) dan memberi

atau kualifikasi yang diharapkan dari jabatan

pelatihan dalam suatu pekerjaan (on the job

tersebut. Maksud dari pernyataan tersebut

training). Sedangkan contoh

mengandung pengertian bahwa setiap

pengembangan karier melalui non Diklat

personel yang mendapatkan atensi dari

adalah dengan memberikan penghargaan

pimpinan akan ditempatkan secara selektif

kepada prajurit berprestasi,

sesuai dengan kualifikasi, kemampuan dan

mempromosikan pada jabatan yang lebih

latar belakang pendidikan maupun riwayat

tinggi, memberi sanksi bagi prajurit yang

jabatan sebelumnya. Dengan demikian

melanggar, merotasi prajurit ke jabatan lain

pembinaan karier personel TNI AD pada

yang setara dengan jabatan semula.

dasarnya telah dilakukan secara by design

Pelaksanaan sistem pembinaan

dan tidak hanya semata-mata karena

karier yang telah dilakukan oleh Spaban

adanya pengaruh faktor like and dislike

I I I / B i n k a r, k h u s u s n y a p a d a p r o s e s

seorang pimpinan terhadap bawahan.

penempatan jabatan Golongan IV/Kolonel,

Khusus bagi personel Golongan

telah sesuai dengan norma dan aturan yang

IV/Kolonel, terdapat kebijakan khusus dalam

berlaku. Hal tersebut dapat terlihat pada

pembinaan kariernya, yaitu adanya uji

proses penempatan jabatan yang

kompetensi jabatan bagi jabatan-jabatan

dilaksanakan melalui suatu mekanisme

tertentu yang strategis. Hal ini sesuai dengan

sidang jabatan terlebih dahulu. Dengan

Peraturan Panglima TNI Nomor 59/X/2008

demikian, pola Binkar Perwira TNI AD telah

tanggal 17 Oktober 2008 tentang Petunjuk

dilaksanakan sesuai ketentuan dan aturan

Administrasi Penggunaan Prajurit TNI.

yang berlaku. Meskipun segala ketentuan

Peraturan ini menegaskan bahwa

dan aturan yang ada telah dilaksanakan,

penempatan personel pada jabatan-jabatan

namun dalam proses penempatan jabatan

strategis harus konsisten melalui

khususnya pada Golongan IV/Kolonel tetap

mekanisme uji kompetensi dan sidang

diwarnai dengan adanya atensi dari

jabatan.

pimpinan. Akan tetapi, atensi kepada beberapa personel tersebut belum tentu

48

Karya Vira Jati

Kebijakan khusus lainnya yaitu untuk segera mempromosikan atau menempatkan Edisi Khusus (November 2016)


pada jabatan baru bagi personel yang telah

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut di

selesai melaksanakan pendidikan, hal ini

atas serta terwujudnya tugas pokok TNI AD

sesuai dengan keterangan yang

dengan baik, efisien, efektif dan berkualitas

disampaikan oleh Pabandya Jabkat-1

tentunya perlu didukung adanya SDM

Binkar Spersad. Menyikapi hal tersebut,

Pamen TNI AD yang profesional,

maka Staf Paban III/Binkar telah bertindak

bertanggungjawab, adil, jujur dan kompeten

responsif didalam proses pembinaan karier

sesuai bidangnya.

personel yang potensial dan telah berhasil

tugasnya para Pamen TNI AD tersebut harus

menyelesaikan pendidikannya dengan baik.

didasarkan pada profesionalisme dan

Penerapan Prinsip Akuntabilitas

kompetensi sesuai kualifikasi yang

Akuntabilitas merupakan salah satu

Dalam menjalankan

dimilikinya.

prinsip yang sangat penting didalam

Guna menjamin penyelenggaraan

implementasi pelaksanaan good

setiap tugas yang diberikan dan terwujudnya

governance, selain transparansi.

tugas pokok TNI AD secara efektif dan

Akuntabilitas mengandung pengertian

efisien, serta mengoptimalkan kinerja para

bahwa para pengambil keputusan dalam

Pamen Golongan IV/Kolonel, maka

bidang pemerintahan, sektor swasta dan

diperlukan suatu sistem pembinaan karier

organisasi-organisasi kemasyarakatan

yang mampu memberikan kesinambungan

lainnya harus bertanggung jawab, baik

terhadap terjaminnya

kepada masyarakat maupun kepada

para personel tersebut.

lembaga-lembaga yang berkepentingan.

merupakan salah satu prinsip dari good

Adapun bentuk dari pertanggungjawaban

governance yang dinilai mampu untuk

tersebut sangat tergantung dari jenis

mewadahi semua keinginan tersebut.

organisasi yang bersangkutan.

Penerapan prinsip tersebut dalam

TNI AD sebagai institusi yang terus bergerak menuju profesionalisme tentunya tidak terlepas dari adanya tuntutan untuk menjalankan organisasinya secara

hak dan kewajiban Akuntabilitas

pembinaan karier prajurit TNI AD pada akhirnya akan dapat menciptakan keadilan bagi setiap individu prajurit termasuk para Pamen Golongan IV/Kolonel.

akuntabel. Sejalan dengan sistem

Salah satu komponen dalam

akuntabilitas yang telah diwajibkan kepada

akuntabilitas yaitu organisasi harus mampu

seluruh lembaga negara termasuk institusi

mempertanggungjawabkan segala hal yang

TNI oleh Presiden RI, maka pembinaan

telah dilakukan. Dalam pembahasan ini

karier di lingkungan TNI AD harus

berarti pertanggungjawaban institusi TNI AD

berpedoman kepada prinsip good

terhadap pelaksanaan pembinaan karier

governance dari segi akuntabilitas. Edisi Khusus (November 2016)

Karya Vira Jati

49


para prajuritnya. Berdasarkan hasil

Aspek akuntabilitas dalam sistem

penelitian maka bentuk pertanggung-

pembinaan karier bagi Pamen Golongan

jawaban Staf Paban III/Binkar khususnya

IV/Kolonel juga ditunjang dengan adanya

terhadap pembinaan karier Pamen

akurasi dan kelengkapan informasi.

Golongan IV/Kolonel adalah sebagai berikut:

Faktor pendukung dan penghambat

1)

dalam pembinaan karier

Melakukan inventarisasi data/

pengelompokan personel berdasarkan status. 2)

1)

Faktor pendukung Berdasarkan hasil analisa terhadap

Melaksanakan mekanisme sidang

data yang berhasil dirangkum, terdapat

dalam proses penempatan personel pada

beberapa keunggulan dan hambatan dalam

suatu jabatan.

pembinaan karier khususnya Pamen

3)

Golongan IV/Kolonel selama ini. Beberapa

Menerbitkan Surat Perintah Jabatan

sesegera mungkin setelah sidang jabatan

keunggulan yang dimiliki antara lain :

dilaksanakan.

a)

4)

Realisasi Surat Keputusan Jabatan

kesempatan yang sama bagi seluruh

dari Kasad sesuai dengan hasil sidang

personel yang telah memenuhi syarat

jabatan yang telah dilaksanakan.

untuk mendapatkan jabatan Kolonel.

5)

b)

Bagi personel yang akan ditugaskan

Adanya transparansi, yaitu

Adanya usulan penempatan

diluar struktur maka harus melalui proses

jabatan dari satuan bawah (Kotama/

mekanisme tanggapan-persetujuan.

Balakpus) sebagai unsur yang akan

6)

bertindak sebagai pengguna

Melaporkan setiap kegiatan yang

telah dilaksanakan kepada Komando Atas. Implementasi selanjutnya dari akuntabilitas dalam sistem pembinaan karier Golongan IV/Kolonel adalah penampilan data ruang jabatan yang ada dihadapkan pada jumlah Letkol eligible dan jumlah Kolonel Non-Job. Data yang ditampilkan merupakan data seluruh personel Pamen

nantinya. Dengan adanya usulan ini, maka proses penempatan jabatan tidak serta merta menjadi kewenangan mutlak dari pimpinan TNI AD saja, tetapi juga memperhatikan apa yang menjadi aspirasi dan keinginan dari satuan bawah.

yang eligible menduduki jabatan Golongan

c)

Penempatan jabatan

IV/Kolonel dengan tetap mengutamakan

dilakukan dengan sangat selektif

usulan penempatan jabatan dari

dimana harus dilakukan penelitian

Kotama/Balakpus sebagai pengguna.

personel terlebih dahulu oleh Staf Pengamanan AD. Dengan demikian

50

Karya Vira Jati



2)

track record personel dapat diketahui

IV/Kolonel, masih ditemukan adanya

secara akurat.

beberapa hambatan dalam upaya

d)

Proses penelitian juga

mengimplementasikan good governance

dilaksanakan dengan ketat untuk

khususnya prinsip akuntabilitas. Hambatan-

mengetahui potensi individu sehingga

hambatan tersebut diantaranya adalah:

didapatkan orang yang tepat untuk

a)

menduduki jabatan yang tepat (the

yang eligible atau memenuhi syarat

right man on the right place).

untuk menduduki jabatan Kolonel

Penelitian personel tersebut

semakin bertambah setiap tahun

berdasarkan pada catatan hasil tes

namun ruang jabatan Kolonel masih

psikologi, hasil pendidikan dan

sangat terbatas.

bakat serta prestasi prajurit yang

b)

didapatkan selama bertugas di

Urut Pangkat dan Jabatan (Dafukaj)

lapangan.

yang dimiliki serta susunan Orgas yang

e)

Proses penempatan jabatan

ada karena masih adanya

dilakukan dengan menerapkan

kemungkinan pengembangan Orgas di

prinsip giliran penugasan jabatan

masa mendatang.

(Tour of Duty) dan giliran penugasan

c)

daerah (Tour of Area) yang berlaku

dimiliki terutama bagi personel yang

sama bagi seluruh personel prajurit.

berdinas di luar struktur TNI AD seperti

f)

Memprioritaskan penempatan

Kementerian Pertahanan, Politik

jabatan bagi personel yang selesai

Hukum dan Keamanan, Dewan

melaksanakan pendidikan seperti

Pertahanan Nasional, Badan SAR

lulusan Sesko TNI dan Lemhanas.

Nasional, Badan Nasional

g)

Data pokok seluruh Kolonel

Penanggulangan Teroris, Badan

sudah dimiliki dan telah

Intelijen Negara, dan Lembaga

menggunakan sistem komputerisasi

Ketahanan Nasional Republik

sehingga tingkat akurasi data yang

Indonesia.

ada dapat dipertahankan secara

d)

valid.

yang ada belum didukung dengan

Faktor penghambat

kemampuan SDM Spaban III/Binkar

Selain beberapa keunggulan yang

Pamen Golongan V/Letkol

Ketidaksempurnaan Daftar

Kurang validnya data yang

Sarana Teknologi Informasi

untuk mengawakinya.

dimiliki dalam proses pembinaan karier

e)

prajurit khususnya Pamen Golongan

oleh Spaban III/Binkar Spersad baru


Data Sosiometri yang dimiliki

Karya Vira Jati

51


terbatas sampai dengan lulusan

Adapun pelaksanaan MPP bagi Pamen

Akmil/Sepa PK tahun 2000 saja.

Golongan IV/Kolonel dapat dilakukan

Hingga saat ini, belum pernah

melalui tahapan pola karier berdasarkan

dilaksanakan lagi pengambilan data

kriteria usia sebagai berikut:

sosiometri bagi lulusan Akmil maupun

1)

Sepa PK tahun 2001 kebawah.

jabatan Staf Ahli di Kotama dan Balakpus

GAGASAN INOVATIF Pada bagian ini penulis mencoba

Usia 54 s.d. 56 tahun menduduki

TNI AD. 2)

Usia 56 s.d. 57 tahun menduduki

menawarkan beberapa gagasan inovatif

jabatan Pamen Staf Khusus (Pamen Staf

yang dapat dilakukan. Berikut ini adalah

Khusus Kasad, Pamen Staf Khusus

gagasan yang dapat diberikan dan

Pangkotama dan Kabalakpus).

dirasakan mampu untuk memberikan

3)

manfaat bagi organisasi TNI AD di masa mendatang yang terbagi dalam dua skema besar yaitu: Skema Internal

Usia 57 tahun melaksanakan MPP. Ketiga, sebagai bentuk transparansi

dan akuntabilitas maka seluruh data personel harus dihimpun dalam satu Pangkalan Data Personel (PDP) yang dapat

Pertama, semakin memperketat

diakses oleh seluruh personel, sehingga

kriteria dan persyaratan bagi Pamen yang

setiap personel mengetahui progress baik

eligible menduduki jabatan Kolonel. Dengan

kepangkatan, riwayat jabatan, kompetensi

kata lain memperketat intake perwira

dan prestasinya. Dengan demikian,

menengah yang akan menduduki jabatan

permasalahan tidak validnya data personel

Kolonel. Para Pamen yang akan dijabatkan

yang bekerja di luar struktur TNI AD dapat

pada jabatan Golongan IV/Kolonel harus

diatasi karena ada mekanisme check and re-

benar-benar dipilih secara selektif dengan

c h e c k o l e h p e r s o n e l te r h a d a p d a ta

berbagai ketentuan dan persyaratan sesuai

individunya.

dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

Keempat, selain Masa Dinas Prajurit

Kedua, mewajibkan pelaksanaan

(MDP) dan Masa Jabatan (MJ) yang

Masa Persiapan Pensiun (MPP) bagi

menunjukkan masa pengabdian serta

seluruh prajurit TNI AD termasuk para

kompetensi dan prestasi yang menunjukkan

Pamen yang berpangkat Kolonel. Dengan

kualitas personel, sebaiknya juga diterapkan

mewajibkan MPP termasuk kepada para

sistem penilaian kinerja berbasis Key

Pamen yang berpangkat Kolonel maka akan

Performance Indicator (KPI) sehingga

terbuka ruang jabatan yang dapat digunakan

prestasi kerja menjadi semakin terukur. KPI

oleh para Pamen yang telah eligible Kolonel.

adalah pengukuran kuantitatif terhadap

52

Karya Vira Jati



setiap individu personel yang mencerminkan

KESIMPULAN

faktor-faktor penentu keberhasilan dalam

Penerapan good governance dalam

sebuah organisasi. KPI sering digunakan

pembinaan karier personel khususnya

untuk menilai aktivitas-aktivitas yang sulit

Golongan IV/Kolonel yang dilaksanakan

diukur seperti aspek kepemimpinan.

melalui mekanisme uji kompetensi dan

Skema Eksternal

sidang jabatan telah sesuai dengan norma

Skema kedua adalah dengan

dan aturan. Berdasarkan ketentuan

menambah struktur yang akan menampung

tersebut, maka pembinaan karier personel

Pamen Golongan IV/Kolonel. Apabila

saat ini telah dilakukan secara by design dan

jabatan dilingkungan internal tidak

tidak hanya semata-mata karena adanya

memungkinkan, maka harus melakukan

subyektifitas dari seorang pimpinan

ekspansi eksternal yaitu dengan menambah

terhadap bawahannya.

jabatan di luar struktur TNI AD. Hal ini dapat

TNI AD, melalui Spaban III/Binkar

dilakukan dengan mengembangkan

Spersad secara umum telah menerapkan

kerjasama dengan institusi pemerintahan

prinsip akuntabilitas didalam pembinaan

maupun institusi sipil pada posisi-posisi

karier personel khususnya terhadap Pamen

tertentu semisal jabatan komisaris.

Golongan IV/Kolonel. Akan tetapi, masih

Selain itu, program penyaluran ke beberapa instansi (BUMN/BUMD) adalah

ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya di lapangan.

bentuk lain dari solusi yang dapat

Secara umum penerapan prinsip good

dilaksanakan. Program ini memang sudah


berjalan selama beberapa waktu dan

pelaksanaan pembinaan karier prajurit telah

diawaki oleh Staf Paban V/Sahlur Spersad.

dapat menempatkan the right man on the

Namun demikian, kegiatan tersebut belum

right place. Dengan adanya akuntabilitas

mampu memecahkan permasalahan

dalam pembinaan karier prajurit, maka

seutuhnya karena personel yang akan

kegiatan pembinaan karier telah

disalurkan secara umum belum memenuhi

memberikan keadilan bagi setiap individu

kriteria yang dibutuhkan oleh instansi

prajurit untuk memiliki kesempatan yang

pengguna.

Oleh karena itu, perlu

sama baik dalam promosi jabatan maupun

pembekalan bagi personel Pamen TNI AD

kepangkatan, pendidikan, serta penugasan

tentang pengetahuan dan keterampilan

pada jabatan-jabatan tertentu yang memiliki

yang relevan dengan kebutuhan instansi

nilai strategis sesuai dengan

pengguna, seperti Badan Usaha Milik

kompetensinya.

Negara atau Daerah (BUMN/BUMD).


Karya Vira Jati

53


REKOMENDASI Berikut ini adalah beberapa saran

karier (career path) bagi prajurit. c)

Perlu melakukan penyebaran

bagi Spaban III/Binkar Spersad dalam

informasi karier kepada seluruh

rangka memperbaiki kualitas pembinaan

prajurit. Dengan demikian, setiap

karier prajurit pada umumnya dan

prajurit akan termotivasi atau memacu

khususnya bagi Pamen Golongan

diri untuk meningkatkan kualitasnya.

IV/Kolonel :

d)

1)

kesempatan atau lowongan jabatan

Terkait dengan perencanaan karier

(career planning). a)

Mengenali keterampilan,

kepada seluruh prajurit. e)

Perlu dilaksanakan studi

kepentingan, nilai, kekuatan dan

banding terhadap pengembangan

kelemahan yang ada dalam dirinya.

pegawai dilingkup organisasi lain yang

b)

Mengembangkan diri dalam

telah berjalan dengan baik. Kegiatan

rangka kesempatan (berkarier)

pengembangan karier prajurit akan

didalam atau diluar organisasi.

berjalan lancar dan mudah apabila

c)

Menyiapkan perencanaan

dalam berkarier. Dalam perencanaan

2)

Perlu mempublikasikan

organisasi memiliki pengalaman sebelumnya.

karier, dibutuhkan suatu tahapan-

f)

tahapan agar dalam pelaksanaannya

administrasi dalam hal mutasi personel

dapat berjalan lancar dan

dari dan keluar struktur TNI AD. Akurasi

berkesinambungan.

data dan tertib administrasi ini mutlak

Terkait dengan manajemen karier

(career management), maka diperlukan hal-

Perlu adanya tertib

harus didukung oleh sarana teknologi informasi.

hal sebagai berikut: a)

Perlu memiliki program yang

terkait dengan perencanaan sumber daya manusia dalam organisasinya. b)

54

Perlu disusun jalur atau pola

Karya Vira Jati



DAFTAR PUSTAKA

Seskoad, Naskah Departemen. 2016. Filsafat Ilmu dan Metodologi Riset.

Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga. Definisi dan Teknik Sampling. Melalui, http://www.eurekapendidikan.com. Definisi dan Pengertian Good Governance. Melalui, http://www.landasanteori.com Penerbit. 2015. Undang-undang Aparatur Sipil Negara (A.S.N). Jakarta : Fokusmedia. Pertahanan, Kementerian. 2004. UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI. Jakarta : Kemenhan. Presiden RI. 1999. Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta : Presiden RI. Ruky, Ahmad S. 2014. Menjadi Eksekutif Manajemen SDM Profesional. Yogyakarta : Andi.

Bandung : Seskoad. Setiyono, Budi, M.Pol.Admin., PhD,. 2014. Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik Yogyakarta: CAPS. Sopiah, Dr., M.M., M.Pd. 2008. Perilaku Organisasional. Yogyakarta : Andi. Spersad, Binkar. 2015. Data Jabatan Kolonel TNI AD Non-Job. Jakarta : Spersad. Sugiyono, Prof, DR. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. TNI AD. 2008. Buku Petunjuk Induk Personel. Jakarta : Mabesad. TNI AD. 2014. Petunjuk Teknis tentang Pembinaan Karier Perwira. Jakarta : Mabesad. TNI. 2008. Petunjuk Administrasi Penggunaan Prajurit TNI. Jakarta : Mabes TNI.


Karya Vira Jati

55


BIODATA PENULIS Mayor Inf Wisnu Joko Saputro, S.E; dilahirkan di Purworejo, pada tanggal 22-11-1980; Riwayat pendidikan umum yang pernah ditempuh adalah SD (1993); SMP (1996); SMU (1999); S1 (2014); Selanjutnya Riwayat Pendidikan Militer sebagai berikut : Akmil (2002);

Sesarcabif (2003); Diklapa II If (2012); Sus Danramil

(2003); Suspatif If (2006); KIBI (2007); Susdankipan Yonif (2008); Suspasi 3 Yon/Dim (2009); GPOI-UNSOC (2011). Penugasan yang pernah diikuti yaitu : Ops Pam Rahwan Aceh (2005); Studi Banding ke Korea Selatan (2008); dan Personnel Exchange Programme ke Singapura (2011). Kemudian pengalaman jabatan dimulai dari jabatan Danramil 07 Dim 0107/Asel Kodam IM (2004); Danton III KI-B Yonif 413/Kostrad (2005); Danton II D Yontar Dewasa Akmil (2006); Pasi 3 Pers Yonif 403/VVP Dam IV/Dip (2009); Dankipan A Yonif 403/WP Dam IV/Dip (2010); Kaur Kumplintatib Spaban IV Spersad (2011) ; Kasubdep Niksarpur Depnik Pusdikif (2012); dan sekarang menjabat Pabanda Kat Gol.IV/Kol Spaban III Spersad (Dik Seskoad).

56

Karya Vira Jati


Karya Vira Jati. Edisi Khusus (November 2016)

Recommend Documents